Xcloud.id

Tag: Mukhamad Misbakhun

  • Partai Golkar akui SOKSI di bawah kepemimpinan Ahmadi Noor Supit

    Partai Golkar akui SOKSI di bawah kepemimpinan Ahmadi Noor Supit

    “SOKSI merupakan organisasi yang memiliki kontribusi dan peran historis sangat penting dalam perjalanan Partai Golkar,”

    Jakarta (ANTARA) – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar mengakui salah satu organisasi masyarakat (ormas) pendiri partai berlambang pohon beringin tersebut, yakni Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), berada di bawah kepemimpinan Ahmadi Noor Supit.

    Ketua Bidang Hubungan Ormas DPP Partai Golkar Fahd El Fouz Arafiq menyebutkan dinamika internal SOKSI belakangan menunjukkan adanya hambatan serius dalam proses konsolidasi akibat kepemimpinan Ali Wongso Sinaga, yang dinilai tidak sejalan dengan arahan dan kebijakan DPP Partai Golkar.

    “SOKSI merupakan organisasi yang memiliki kontribusi dan peran historis sangat penting dalam perjalanan Partai Golkar,” ujar Fahd dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

    Maka dari itu, ia menyatakan bahwa panitia musyawarah daerah Partai Golkar di seluruh Indonesia hanya mengakomodasi SOKSI di bawah kepemimpinan Ahmadi Noor Supit sebagai ketua umum dan Mukhamad Misbakhun sebagai sekretaris jenderal.

    Selanjutnya, DPP Golkar pun merekomendasikan SOKSI di bawah pimpinan Supit untuk segera melakukan konsolidasi internal dengan melaporkan nama-nama pengurus Dewan Pimpinan Daerah (Depidar) dan Dewan Pimpinan Cabang (Depicab) SOKSI yang masih aktif dan mendukung Partai Golkar.

    Tidak hanya itu, lanjut dia, DPP Golkar juga berpesan agar SOKSI di bawah kendali Supit bisa menjaga situasi organisasi tetap kondusif serta memperkuat kerja sama dengan ormas pendiri Partai lainnya.

    “Langkah ini harus dilakukan guna mendukung konsolidasi besar Partai Golkar menuju suksesnya agenda nasional, termasuk Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2029,” ucap dia menambahkan.

    Fahd menjelaskan bahwa sikap tegas DPP Partai Golkar terkait keberlangsungan organisasi SOKSI tersebut telah disampaikan dalam surat lanjutan yang diterbitkan pada 7 Mei 2025 dan diteken oleh dirinya. Disebutkan bahwa surat itu merupakan kelanjutan dari memo dinas tertanggal 24 Maret 2025.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kabar Baik! Menteri PKP Pastikan Kuota FLPP Naik Jadi 350.000 Unit

    Kabar Baik! Menteri PKP Pastikan Kuota FLPP Naik Jadi 350.000 Unit

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memastikan pemerintah bakal menambah kuota rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) naik menjadi 350.000 unit pada tahun ini.

    Menteri PKP, Maruarar Sirait menyebut saat ini pihaknya tengah menjalin koordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengakselerasi rencana penambahan kuota rumah subsidi tersebut.

    Ara memastikan, likuiditas untuk menambah kuota itu telah siap. Apabila resmi terealisasi, dia menyebut kuota rumah subsidi yang dialokasikan pemerintah tahun ini menjadi yang paling jumbo sepanjang sejarah.

    “Bersama juga dengan Bank Indonesia, Ibu Sri Mulyani, Pak Dasco di DPR membantu, Komisi X dan XI juga Pak Misbakhun. Kita ada alokasi 350.000 yang sudah ada uangnya. Ini belum ada setahun [pemerintahan Prabowo],” kata Maruarar saat memberikan sambutan di agenda penyerahan kunci rumah subsidi untuk pelaku Industri Media di Cibitung, Selasa (6/5/2025). 

    Melengkapi pernyataan Ara, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Heru Pudyo Nugroho menjelaskan bahwa dirinya bersama Kementerian PKP bakal mempercepat proses usulan penambahan kuota rampung pada akhir semester I/2025.

    Hal itu dilakukan guna menambah kesempatan masyarakat memiliki hunian layak. Terlebih, kategori penerima rumah subsidi kini resmi telah diperluas.

    Meski demikian, Heru mengaku belum dapat memastikan kapan tepatnya penambahan itu dapat direalisasikan. Pasalnya, kuota tambahan itu baru dapat disalurkan apabila Peraturan Menteri Keuangan (PMK) resmi telah terbit,

    “Oh, kalau itu [kapan mulai bisa disalurkan] kan nanti keputusan dari Kementerian Keuangan ya terkait dengan alokasi fiskalnya yang itu kan kita eksekusi. Kita koordinasi terus lah dengan Kementerian Keuangan,” tegasnya. 

    Untuk diketahui sebelumnya, pemerintah telah mengalokasikan kuota rumah subsidi pada tahun ini sebesar 220.000 unit dengan alokasi anggaran sebesar Rp18,7%. Namun demikian, dalam perkembangan terbarunya pemerintah Prabowo disebut bakal menambah kuota naik 130.000 unit menjadi 350.000 unit pada tahun ini.

    Hal itu juga telah dikonfirmasi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dia menyebut saat ini pihaknya tengah mengkaji pengalokasian tambahan anggaran untuk menambah kuota rumah subsidi pada tahun ini.

    “Nanti konsekuensi dari FLPP-nya [yang diusulkan naik] kita akan hitung lagi,” tegasnya.

  • Dirjen Pajak Incar Netflix hingga Meta dengan Pungutan PPh Badan

    Dirjen Pajak Incar Netflix hingga Meta dengan Pungutan PPh Badan

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo menyebut tengah meninjau potensi untuk memungut pajak penghasilan atau PPh Badan dari perusahaan digital multinasional.

    Sebagai informasi, perusahaan digital raksasa seperti Netflix maupun Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) memiliki banyak pengguna di Indonesia. Artinya, korporasi tersebut meraup banyak penghasilan dari Indonesia.

    Masalahnya, Netflix maupun Meta tidak mempunyai kantor fisik di Indonesia sehingga pemerintah tidak bisa menarik PPh Badan mereka. Selama ini, pemerintah hanya bisa memajaki Netflix maupun Meta lewat Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPN PMSE).

    “Ada isu mengenai transaksi digital di dalam negeri dan juga antar negara, ini yang mungkin menjadi concern pada waktu kita nanti mendudukkan akan seperti apa kita lakukan pemajakan. Ini coba kami terus review,” ujar Suryo dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Rabu (7/5/2025).

    Dia mengakui bahwa Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) sudah mengusulkan penerapan dua pilar pajak global pada 2021. Penerapan kebijakan ini diharapkan mampu mengurangi praktik pengemplangan pajak global dan menciptakan keadilan perpajakan global di era digital.

    Dalam skema dua pilar. Pilar 1 mengharuskan alokasi sebagian hak pemajakan atas penghasilan perusahaan multinasional, terkhusus perusahaan digital besar kepada negara-negara di mana mereka memiliki konsumen atau pengguna—meski pun tak memiliki kantor di negara tersebut.

    Sementara Pilar 2 mengharuskan tarif pajak minimum global sebesar 15% bagi perusahaan multinasional dengan pendapatan global tahunan di atas 750 juta euro. Dengan demikian, persaingan pajak antarnegara (race to the bottom) untuk menetapkan tarif pajak rendah untuk menarik investasi bisa berkurang.

    Per 1 Januari 2025, pajak minimum global 15% berlaku di Indonesia sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 136/2024. Memang negara yang tidak menerapkan Pilar 2 akan rugi karena ada backstop mechanism: jika suatu negara tidak ikut ketentuan pajak minimum global maka hak pemajakannya akan menjadi hak negara lain. Hanya saja, mekanisme serupa tidak berlaku untuk Pilar 1.

    Presiden AS yang baru berkuasa, Donald Trump juga sudah mengumumkan menolak terapkan Pilar 1. Penolakan karena AS merupakan lokasi banyak induk utama perusahaan grup multinasional. 

    Dampak penolakan akan membuat konsensus Pilar 1 akan sudah tercapai. Akhirnya, upaya pemerintah Indonesia untuk memajaki perusahaan digital macam Netflix hingga Meta menjadi lebih sulit.

    Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menyatakan ekonomi digital memang menjadi isu internasional. Padahal, sambungnya, banyak masyarakat Indonesia ‘membayar’ layanan perusahaan digital multinasional namun pemerintah tidak bisa menarik PPh Badan perusahaan-perusahaan itu.

    “Pasti semua korporasi akan berusaha menghindar pajak, dengan strategi dan metodologi yang mereka pakai. Tetapi kita kalau mengetahui ada pembayaran dan kita bisa menarik pajak itu kan harus kita kuatkan. Jangan sampai kita memperlemah diri sendiri dalam rangka memungut pajak itu,” kata Misbakhun pada kesempatan yang sama.

    Oleh sebab itu, legislator Fraksi Partai Golkar itu menyatakan Komisi XI DPR siap membantu apabila otoritas pajak memerlukan bantuan politik seperti pembentukan aturan yang memungkinkan pemungutan pajak perusahaan digital multinasional yang tak memiliki kantor fisik di Indonesia.

    “Kita ingin memperkuat kedaulatan. Kalau memang butuh sifatnya yang mengandung aturan di mana butuh dikuatkan [silakan minta]. Makanya kan saya tawarkan tadi, mereka membutuhkan apa? Instrumen aturan apa yamg dibutuhkan, gitu,” ungkap Misbakhun.

  • Kehadiran Gibran Sejarah Buruk bagi Orang Waras

    Kehadiran Gibran Sejarah Buruk bagi Orang Waras

    GELORA.CO – Narasi akan adanya pemakzulan atau pemecatan terhadap Gibran Rakabuming sebagai Wakil Presiden semakin menuai banyak sorotan.

    Meski narasi pemakzulan Gibran telah mendapat tanggapan Presiden Prabowo Subianto, rasa penasaran publik masih belum bisa sirna.

    Terlebih karena narasi pemakzulan Gibran datang dari sekelompok orang paling berpengaruh di instansi TNI.

    Menurut Forum Purnawirawan TNI-Polri, perkumpulan yang anggotanya merupakan petinggi TNI dan Polri, proses politik Gibran menuju Wapres tidak sesuai dengan ketentuan.

    Oleh karena itu, kepada MPR yang merupakan lembaga tertinggi negara, Forum Purnawirawan menuntut agar status Gibran sebagai Wapres diberhentikan.

    Selain karena diduga mengubah peraturan melalui Mahkamah Konstitusi, Forum juga mendesak agar Undang-Undang Dasar 1945 Non Amandemen kembali diberlakukan.

    Menurut Forum Purnawirawan TNI-Polri, salah satu akar persoalan bangsa muncul sebagai akibat adanya perubahan dalam sejumlah pasal.

    Menyikapi tuntutan Forum Purnawirawan TNI-Polri, Mukhamad Misbakhun yang merupakan Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi Golkar memberikan tanggapan.

    Menurutnya, seluruh proses pemilihan terhadap Gibran sudah sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    Selain menilai sudah sesuai dengan konstitusi, Misbakhun juga menyebut Gibran dipilih berdasarkan pada proses pemilu yang demokratis.

    Sehingga pernyataan tentang pentingnya melakukan pemecatan kepada Gibran sebagai Wapres, tidak lain merupakan bentuk kebebasan berpendapat dan perlu diapresiasi.

    “Pasangan ini dipilih melalui proses yang demokratis dalam Pemilu, sehingga tidak ada arah kesana,” jelas Misbakhun.

    Berbeda pandangan dengan Misbakhun, Komarudin Watubun yang merupakan Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan member pernyataan.

    Menurut Watubun, pernyataan yang datang dari perkumpulan purnawirawan perlu menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi Presiden.

    Namun jika pernyataan tersebut datang dari para Relawan atau Pendukung, Presiden cukup memberikan ruang untuk melakukan kajian.

    “Kalau usulan relawan perlu kajian lebih dalam, tetapi kalau usulan Purnawirawan itu harus ditanggapi serius oleh Presiden,” tegas Watubun.

    Terlebih Forum Purnawirawan TNI-Polri yang turut memberikan usulan bukan berasal dari kalangan militer biasa, termasuk Try Sutrisno.

    Kehadiran Gibran dalam jajaran kabinet Presiden Prabowo, menurut Syahganda yang merupakan Aktivis 98 merupakan sejarah buruk bagi orang waras.

    Sehingga tuntutan yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan TNI-Polri, perlu benar-benar menjadi bahan pertimbangan bagi Prabowo Subianto selaku Kepala Negara.

    “Memang Gibran ini tetap saja menjadi sejarah buruk bagi orang-orang waras,” jelasnnya saat menjadi narasumber di sebuah siniar.***

  • Ketua Komisi XI DPR: Indonesia Tak Boleh Ciut, Tarif AS Jadi Momentum Perkuat Kedaulatan Nasional – Halaman all

    Ketua Komisi XI DPR: Indonesia Tak Boleh Ciut, Tarif AS Jadi Momentum Perkuat Kedaulatan Nasional – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, menilai kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan Amerika Serikat (AS) semestinya dijadikan momentum oleh Indonesia untuk memperkuat kedaulatan nasional, bukan menjadi sumber kepanikan.

    Misbakhun menegaskan Indonesia sebagai negara besar tidak boleh gentar menghadapi tekanan dari negara manapun, termasuk AS.

    Hal itu disampaikannya dalam diskusi Dialektika Demokrasi yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (24/4/2025).

    “Kita bangsa besar. Jangan sampai nyali kita menciut hanya karena tekanan satu negara. Ini waktunya kita menunjukkan semangat patriotisme dan bahwa Indonesia tidak bisa ditekan begitu saja,” ujar Misbakhun.

    Ia menyoroti ketidaksesuaian data terkait surplus perdagangan Indonesia-AS yang masih perlu dibenahi. 

    Namun menurutnya, ekspor ke AS sejauh ini tidak memberikan dampak signifikan terhadap PDB nasional.

    “Ekspor kita ke AS hanya menyumbang sekitar 2 persen terhadap PDB. Jadi, tidak ada alasan untuk panik atau menganggap kebijakan ini sebagai ancaman besar. Kita harus tenang dan rasional,” ujarnya.

    Lebih jauh, Misbakhun menekankan pentingnya kemandirian dalam sistem pembayaran digital. 

    Ia menilai dominasi sistem global seperti SWIFT, Visa, dan Mastercard menciptakan ketergantungan berlebih terhadap negara maju, termasuk AS.

    “Negara berkembang seperti Indonesia harus memiliki kedaulatan dalam sektor pembayaran. Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) adalah langkah penting menuju kemandirian tersebut. Kita tak bisa terus mengandalkan sistem asing,” katanya.

    Ia juga mengapresiasi sikap Presiden Prabowo Subianto yang membuka ruang negosiasi dan tetap fleksibel dalam menyikapi kebijakan perdagangan internasional. 

    Namun Misbakhun mengingatkan bahwa perlindungan terhadap industri dalam negeri harus tetap menjadi prioritas utama.

    “Jika kita memiliki sektor unggulan, harus didorong. Tapi kalau belum siap, jangan dipaksakan. Yang penting, semua kebijakan harus berpihak pada kepentingan nasional,” ucapnya.

    Lebih lanjut, Misbakhun menekankan bahwa tekanan dari luar negeri seharusnya menjadi motivasi untuk memperkuat ekonomi nasional, bukan alasan untuk menyerah.

    “Amerika saja memikirkan kepentingan mereka. Sudah seharusnya kita juga melakukan hal yang sama,” pungkasnya.

  • DPR Minta Prabowo Pertahanan TKDN, Meski Diprotes AS

    DPR Minta Prabowo Pertahanan TKDN, Meski Diprotes AS

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah mempertahankan ketentuan TKDN atau Tingkat Komponen Dalam Negeri, meski dianggap pemerintah AS sebagai penghalang perdagangan.

    Misbhakun mengakui bahwa Presiden Prabowo Subianto juga sudah meminta aturan TKDN direlaksasi. Kendati demikian, dia melihat arahan Prabowo tersebut bukan untuk menghapus ketentuan TKDN.

    “TKDN ini, Presiden menyampaikan fleksibel. Di mana kita kuat, itu yang kita pertahankan. Di mana yang kita kurang, ya kita fleksibel kan. Itu jangan dipukul rata, disamaratakan,” ujar Misbakhun di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (24/4/2025).

    Legislator Fraksi Partai Golkar itu mencontohkan di bidang teknologi informasi pemerintah bisa mengalah karena belum bisa bersaing. Sementara di sektor-sektor yang sudah cukup kuat, pemerintah harus mempertahankan aturan TKDN yang ketat.

    Dengan begitu, sambungnya, rencana industrialisasi tidak terganggu. Misbhakun pun mewanti-wanti agar arahan Prabowo soal TKDN tidak dimanfaatkan oleh orang yang hanya ingin mencari keuntungan pribadi atau kelompok semata.

    “Jangan sampai kemudian pidato persiden disalahartikan dan dimanfaatkan oleh orang-orang yang mempunyai mentalitas hanya untuk dagang saja, tidak mengembangkan industri dalam negeri,” jelasnya.

    Sebagai informasi, ketentuan TKDN menjadi sorotan pemerintah AS di sejumlah laporannya—terbaru dalam National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers 2025 yang diterbitkan Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR).

    Bahkan, secara spesifik TKDN menjadi alasan pemerintah AS menetapkan tarif bea masuk sebesar 32% untuk barang-barang asal Indonesia.

    Akibatnya, Prabowo sempat memberi arah kepada seluruh anggota kabinetnya untuk membuat aturan TKDN yang lebih fleksibel dan realistis. 

    Orang nomor satu di Indonesia itu khawatir jika TKDN dipaksakan maka berpotensi memicu penurunan daya saing industri. Meskipun dia mengakui kebijakan TKDN diberlakukan dengan niat baik dan demi kepentingan bangsa. 

    “Tapi kita harus realistis, TKDN dipaksakan akhirnya kita kalah kompetitif. TKDN fleksibel saja lah, mungkin diganti dengan insentif,” kata Prabowo dalam agenda Sarasehan Ekonomi, Selasa (8/4/2025). 

  • DPR Khawatirkan Penerimaan Negara Anjlok, APBN Siap Hadapi Ancaman Tarif Trump?

    DPR Khawatirkan Penerimaan Negara Anjlok, APBN Siap Hadapi Ancaman Tarif Trump?

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengakui penerimaan negara masih mengalami tekanan dalam tiga bulan pertama tahun ini. DPR pun akan memanggil otoritas fiskal, agar memastikan APBN siap menjadi bantalan hadapi dampak tarif resiprokal Presiden AS Donald Trump.

    Misbakhun menilai penerimaan pajak yang anjlok beberapa bulan terakhir belum bisa menjadi patokan kinerja penerimaan negara ke depan. Dia meyakini, penerimaan pajak akan meningkat usai masa lapor SPT Tahunan berakhir pada akhir April 2025.

    Oleh sebab itu, sambungnya, Komisi XI DPR ingin mendalami perkembangan penerimaan negara dengan menggelar rapat dengan Kementerian Keuangan dalam waktu dekat.

    “Pada Mei nanti akan mengundang rapat mengenai penerimaan pajak, penerimaan kepabeanan dan cukai, juga penerimaan PNBP. Kita rapatkan dulu, titik-titiknya di mana saja, kalau ada kelemahan di mana,” ungkap Misbhakun di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (24/4/2025).

    Memang, sepanjang tahun ini atau Januari—Maret 2025, penerimaan pajak ‘hanya’ mencapai Rp322,6 triliun. Jumlah tersebut turun 18,1% dibandingkan realisasi penerimaan pajak periode yang sama tahun lalu sebesar Rp393,9 triliun.

    Sementara itu dari sisi moneter, legislator Fraksi Partai Golkar itu melihat nilai tukar rupiah akan tertekan. Oleh karenanya, Misbakhun tidak heran apabila proyeksi pertumbuhan ekonomi juga menurun dari target pemerintah sebesar 5,2% pada tahun ini.

    Di samping itu, dia meyakini sejumlah program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bisa meminimalisir dampak negatif penerapan tarif Trump ke perekonomian dalam negeri. Misbakhun mencontohkan program makan bergizi gratis (MBG).

    “Karena apa? MBG ini akan membentuk ekosistem penciptaan lapangan pekerjaan, supply chain [rantai pasok] terhadap kebutuhan-kebutuhan MBG akan menghidupkan perekonomian di tingkat bawah,” katanya.

    Lagi pula, sambungnya, dia tidak yakin Trump akan kukuh menerapkan tarif resiprokalnya dengan ketat. Trump sendiri menetapkan tarif bea masuk sebesar 32% ke barang-barang asal Indonesia.

    Menurutnya, Trump sendiri sudah menerima tekanan karena ketakutan masyarakat akan naiknya harga-harga barang akibat lonjakan tarif impor. Sejalan dengan itu, pertumbuhan ekonomi AS pun diperkirakan akan turun drastis apabila tarif resiprokal tetap berlaku.

    “Trump ini kan baru mewacanakan,” jelas Misbakhun.

  • Pemerintah Harus Pertahankan QRIS meski Diusik AS, Ini Penjelasan Orang-Orang Dekat Prabowo

    Pemerintah Harus Pertahankan QRIS meski Diusik AS, Ini Penjelasan Orang-Orang Dekat Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan tetap mempertahankan sistem pembayaran digital QRIS meskipun mendapatkan komplain dari pemerintah Amerika Serikat.

    Dalam laporan National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers 2025, Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) turut mempermasalahkan penerapan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), yang menjadi salah satu hambatan perdagangan AS dengan Indonesia.

    Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN) sekaligus anggota dewan pakar tim kampanye Prabowo-Gibran, Dradjad Wibowo, menyatakan bahwa pemerintah hanya menganggap laporan USTR tersebut sebagai kepentingan dagang AS. Dia menyatakan pemerintah tidak mempertimbangkan semua laporan tersebut.

    “Sebagian harus kita tolak, sebagian enggak bisa kita terima,” ujar Dradjad dalam diskusi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (24/4/2025).

    Menurutnya, jika pemerintah menuruti permintaan terkait penghentian penerapan QRIS maka setiap transaksi pembayaran digital akan menggunakan produk jasa AS seperti Visa dan Mastercard.

    Akibatnya, keuntungan hanya mengalir ke perusahaan AS. Oleh sebab itu, Dradjad menyatakan pemerintah tidak akan mempertimbangkan keluhan AS soal QRIS.

    “Enggak bisa, kita harus tegas. Sorry bos, enggak bisa ini karena efeknya banyak. Segala transaksi kan sekarang makin digital,” jelasnya.

    Hanya saja, dia mengakui sejumlah keluhan AS lain dalam laporan USTR itu akan menjadi bahan pertimbangan pemerintah seperti persoalan TKDN dan kuota impor.

    Staf ahli Menko Pangan itu tidak menampik banyak permasalahan dalam aturan kuota impor seperti menjadi sarang korupsi hingga mencari rente kelompok tak bertanggung jawab.

    Senada, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menyatakan parlemen bersama pemerintah membangun GPN termasuk QRIS untuk kedaulatan sistem pembayaran Tanah Air.

    “Kok kemudian kita mau membangun sistem di mana itu bagian dari kemandirian dan kedaulatan bangsa? Kok kita mau diintervensi? Ya enggak bisa dong,” kata Misbakhun pada kesempatan yang sama.

    Apalagi, dia meyakini QRIS bukan saingan dari Visa dan Mastercard. Bagaimanapun, sambungnya, QRIS merupakan sistem pembayaran debit sementara Visa dan Mastercard merupakan sistem pembayaran kredit.

    Oleh sebab itu, elite Partai Golkar itu meyakini tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menerima keluhan AS terkait QRIS dan GPN.

  • Bahlil Sapa Misbakhun yang Hadiri Pelantikan Pengurus KPPG: Sering-sering Saja Begitu Pak – Halaman all

    Bahlil Sapa Misbakhun yang Hadiri Pelantikan Pengurus KPPG: Sering-sering Saja Begitu Pak – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia melontarkan candaan kepada kader Golkar yang juga Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, dalam acara pelantikan pengurus Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) periode 2024-2029.

    Misbakhun yang pada agenda Golkar sebelumnya, yakni halal bihalal dan silaturahmi Partai Golkar, tidak datang, kini hadir dalam acara pelantikan tersebut.

    Awalnya, Bahlil menyapa para kader KPPG yang hadir. Kemudian, Bahlil menyebut nama Misbakhun.

    “Kalau tidak salah ada Pak Misbakun tadi,” kata Bahlil di Hotel Pullman Central Park, Jakarta Barat, Senin (21/4/2025).

    Bahlil mengatakan Misbakhun rela membatalkan kegiatan larinya di Amerika untuk kegiatan Partai Golkar.

    “Ini adalah sebagai wujud kader partai yang PDLT-nya lulus. Sering-sering saja begitu, Pak Misbakhun,” kata Bahlil.

    Adapun dalam acara pelantikan kepengurusan baru KPPG, Bahlil bertanya terlebih dahulu kepada para pengurus baru KPPG. “Saya ingin bertanya, apakah saudara-saudara bersedia untuk ditetapkan dan dilantik sebagai pengurus Pimpinan Pusat Kesatuan Perempuan Partai Golkar Masa Bakti 2024-2029?”

    “Bersedia!” jawab para pengurus KPPG serentak.

    “Saya juga akan menanyakan, apakah saudara-saudara bersedia tunduk dan taat pada AD/ART Partai Golkar serta siap berjuang untuk kepentingan Partai Golkar?” susul Bahlil.

    “Bersedia!”  jawab para pengurus KPPG lagi.

    Adapun KPPG periode 2024-2029 dipimpin Hetifah Sjafudian. Sementara Bahlil didapuk sebagai Ketua Dewan Pembinan KPPG, dan Sarmuji yang merupakan Sekjen Golkar juga menduduki Sekretaris Dewan Pembina KPPG. 

    Diketahui, Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Mukhamad Misbakhun, memutuskan kembali ke Jakarta secara mendadak usai mendarat di Boston, Amerika Serikat. 

    Hal ini dilakukan setelah dirinya dicari oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, lantaran tidak hadir dalam acara halal bihalal partai pada Rabu (16/4/2025) malam.

    Misbakhun sebelumnya tengah dalam penerbangan ke AS untuk mengikuti ajang lari maraton. Dia mengaku sudah mengantongi izin dari Bahlil sebelum bertolak.

    “Bagi saya mau tanggal merah panjang, tetap saja kepentingan partai dan negara harus diutamakan,” kata Misbakhun saat dikonfirmasi, Kamis (17/4/2025).

    Dia menyebut, informasi bahwa dirinya dicari oleh Bahlil diterima saat masih berada di pesawat. Tanpa menunggu lama, Misbakhun pun memutuskan kembali ke Tanah Air saat mendarat di Boston.

    “Saat itu juga saya memutuskan untuk kembali ke Jakarta. Begitu pesawat mendarat saya mengambil keputusan langsung kembali ke tanah air dengan penerbangan yang paling awal,” ujarnya.

    Bagi Misbakhun, pengabdian terhadap partai dan negara berada di atas kepentingan pribadi. “Memutuskan menjadi politisi artinya memutuskan untuk dapat mengabdi dengan sepenuh hati kepada negara dan partai,” tegasnya.

    Karenanya, Misbakhun memutuskan kembali ke Indonesia setelah mengetahui dirinya dicari Bahlil.

    “Perjalanan yang sudah direncanakan jauh-jauh hari tetap tidak bisa diteruskan jika Bapak Ketua Umum Partai dan Negara memanggil kembali,” tuturnya.

    Sebelumnya, Bahlil menyinggung ketidakhadiran Misbakhun saat memberikan sambutan di acara Halal Bihalal DPP Partai Golkar di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat. 

    Bahlil mempertanyakan kehadiran Misbakhun di hadapan kader partai yang hadir.

    “Misbakhun ini mana misbakhun ya, Lagi lari? Bilang sama dia sekarang golkar tidak membutuhkan pelari. Yang golkar butuhkan pemikir ekonomi yang setiap saat harus ada di Jakarta untuk dimintai pendapatnya, gitu,” kata Bahlil dalam sambutannya di Kantor DPP Partai Golkar, Rabu (16/4/2025) malam.

    Bahlil menegaskan, sebagai pimpinan Komisi XI DPR, Misbakhun seharusnya memberikan perhatian lebih terhadap tugas dan fungsi komisinya yang berkaitan langsung dengan sektor keuangan, perencanaan pembangunan nasional, serta moneter dan jasa keuangan.

    “Tetapi kalau masih ingin berlari tanyakan mana prioritas lari atau penugasan di komisi karena banyak anggota Komisi XI yang tunggu barang ini kira kira begitu ya kita fair-fair saja, enggak apa-apa,” ujar Bahlil.

    Lebih lanjut, Bahlil juga mengingatkan seluruh kader Golkar, termasuk Misbakhun, mengenai tanggung jawab yang melekat pada jabatan yang mereka emban.

    “Jangan kita artikan jabatan itu adalah barang yang datang dari sononya, seperti mohon maaf ya mohon maaf sekali lagi ini barang bukan barang warisan jabatan ini. Ini fair saja. Jadi saya dalam kesempatan kali ini harus membuka ruang kompetisi yang sebesar besarnya,” ungkapnya. (*)

  • Video: “Kekuatan” Tim Prabowo Hadapi Negosiasi Tarif Impor Trump di AS

    Video: “Kekuatan” Tim Prabowo Hadapi Negosiasi Tarif Impor Trump di AS

    Jakarta, CNBC Indonesia- Presiden Donald Trump menetapkan kenaikan tarif impor atas produk Indonesia untuk masuk Amerika Serikat sebesar 32%.

    Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun menyebutkan ekspor RI ke AS sebesar 2,2% terhadap PDB RI senilai USD 26 Miliar atau 9,96% dari total ekspor RI. Selain itu RI belum menerapkan pajak atas layanan digitalisasi AS sehingga dihadapkan bisa menjadi kekuatan negosiasi tim Prabowo di AS.

    Seperti apa pandangan DPR terhadap upaya negosiasi tarif impor Trump? Selengkapnya simak dialog Anneke Wijaya dengan Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun dalam Power Lunch, CNBC Indonesia (Selasa, 15/04/2025)