Xcloud.id

Tag: Mukhamad Misbakhun

  • Legislator: Penting rumuskan kebijakan cukai berimbang

    Legislator: Penting rumuskan kebijakan cukai berimbang

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi XI DPR RI, M. Misbakhun menyatakan pentingnya pemerintah untuk merumuskan kebijakan cukai yang berimbang untuk menghindari konsumsi ke produk-produk hasil tembakau yang tidak berkontribusi terhadap penerimaan negara.

    “Penting untuk merumuskan kebijakan cukai yang berimbang agar tidak mendorong pergeseran konsumsi ke produk-produk yang tidak tercatat atau tidak berkontribusi terhadap penerimaan negara,” kata dia dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Hal itu dikatakannya menanggapi rencana perubahan kebijakan yang mendorong kenaikan tarif cukai terhadap produk rokok berpotensi memengaruhi daya beli konsumen, khususnya di segmen ekonomi menengah ke bawah, serta berdampak pada stabilitas penerimaan negara.

    Data di lapangan menunjukkan bahwa mayoritas konsumen rokok dengan harga terjangkau berada pada kelompok pendapatan sekitar UMR atau bahkan di bawahnya. Produk rokok dengan harga Rp13.000–Rp15.000 per bungkus masih menjadi pilihan utama, sementara kenaikan tarif cukai dapat mendorong harga jual menjadi di kisaran Rp20.000 per bungkus atau lebih.

    Menurut Misbakhun pabrik rokok skala menengah memiliki peran vital dalam menopang ekonomi lokal. Selain menyerap banyak tenaga kerja, mereka juga menggerakkan sektor pendukung seperti petani, pedagang kecil, distributor, dan pekerja informal lainnya dalam ekosistem industri hasil tembakau.

    “Kita tidak bisa mengabaikan dampak strukturalnya. Jika kebijakan yang diterapkan terlalu menekan pabrikan menengah, bisa muncul efek domino seperti penurunan serapan tenaga kerja dan terganggunya perputaran ekonomi lokal. Ini tentu tidak sejalan dengan Visi Asta Cita Presiden Prabowo,” ujarnya menegaskan.

    Ia juga menyoroti potensi dominasi perusahaan besar dalam industri rokok jika kebijakan hanya menguntungkan pelaku usaha bermodal besar dan berbasis otomatisasi, sementara pabrik kecil dan menengah yang cenderung padat karya akan menghadapi tantangan besar dalam bertahan.

    Data dari Asosiasi Industri Rokok menunjukkan bahwa sekitar 70 persen produksi nasional dikendalikan oleh perusahaan besar, sementara pelaku skala kecil-menengah hanya menguasai porsi pasar yang terbatas.

    “Jika konsentrasi pasar terus meningkat, iklim persaingan yang sehat akan tergerus dan keberlangsungan usaha kelas menengah menjadi terancam,” ujar Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) periode 2025–2030 itu.

    Ia menyatakan kebijakan fiskal yang memperhatikan daya beli masyarakat justru akan lebih efektif dalam jangka panjang, termasuk dalam menjaga kontribusi terhadap penerimaan negara.

    “Jika pendekatannya hanya berbasis target tahunan tanpa mempertimbangkan realitas sosial ekonomi, kebijakan ini justru bisa melemahkan basis penerimaan cukai itu sendiri,” katanya.

    Komisi XI DPR RI, lanjutnya, akan segera mengundang Menteri Keuangan, Dirjen Bea Cukai, dan jajaran Kemenkeu untuk melakukan pembahasan mendalam terkait arah kebijakan penerimaan dari sektor hasil tembakau dalam kerangka RAPBN 2026.

    “Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis data, kita harapkan ada kebijakan yang mampu menyeimbangkan antara kebutuhan fiskal negara dan keberlanjutan pelaku industri skala menengah serta stabilitas ekonomi lokal,” demikian Misbakhun.

    Pewarta: Subagyo
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

  • SOKSI dukung konsolidasi besar Partai Golkar menuju Pemilu 2029

    SOKSI dukung konsolidasi besar Partai Golkar menuju Pemilu 2029

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Depinas Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depinas SOKSI) Mukhammad Misbakhun mengatakan Ketua Umum Partai Golkar menginginkan SOKSI menjadi bagian dari konsolidasi besar Golkar dalam mendukung kemenangan Partai pada Pemilu 2029.

    Pasalnya, kata dia, tantangan partai Golkar ke depan tidak mudah lantaran sebagai salah satu partai yang mempunyai kursi sangat signifikan nomor dua di DPR, yaitu 102 kursi, harapannya kursi Golkar bertambah.

    “Ini menjadi tantangan bagi SOKSI. Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia orangnya sangat enerjik, mempunyai komitmen yang kuat, dan ingin SOKSI menjadi bagian dari konsolidasi besar Partai Golkar,” ujar Misbakhun dalam acara SOKSI Berqurban di Jakarta, Sabtu, seperti dikutip dari keterangan tertulis.

    Dia menegaskan pihaknya ingin terus bersama-sama melangkah ke depan dalam memberikan penguatan kepada SOKSI, sebagai organisasi sayap Golkar, sekaligus penguatan terhadap Partai Golkar di bawah kepemimpinan Bahlil.

    Menurutnya, partisipasi kader menunjukkan sebuah kebersamaan yang kuat di SOKSI dan menjadi modal bagus dalam menghadapi tantangan membesarkan SOKSI dan Golkar ke depan.

    Tak hanya dalam Pemilu 2029, partisipasi kader yang baik, kata dia, juga terlihat pada momen Idul Adha tahun ini. Berkat partisipasi para pengurus Depinas, tahun ini SOKSI menyembelih 15 ekor hewan kurban, yang terdiri atas tujuh ekor sapi dan delapan ekor kambing.

    Misbakhun menjelaskan bahwa kegiatan SOKSI Berqurban sudah menjadi tradisi SOKSI yang dibangun secara berkelanjutan tanpa pernah terputus sejak tahun 2020.

    “Berkurban memberikan kesempatan kepada kader SOKSI untuk lebih aktif mendekatkan diri kepada masyarakat, baik di sekitar Grha SOKSI atau pun di sekitar kader SOKSI berada,” ucap dia.

    Dirinya berharap dengan berkurban, semangat yang diteladani dari Nabi Ibrahim alaihi salam bisa menular ke seluruh kader SOKSI, khususnya semangat pengorbanan untuk bangsa dan negara, seluruh masyarakat, serta total berorganisasi dan memberikan dukungan, sehingga peran SOKSI makin kuat di tengah masyarakat.

    Sementara itu, Ketua Pelaksana SOKSI Berqurban Fachry Sudjana mengatakan bahwa kegiatan kurban tersebut didasarkan pada unsur teologis, yang menjadi pijakan organisasi dengan azas Pancasila sila pertama, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa.

    Untuk itu, pembagian daging qurban yang dilakukan SOKSI diharapkan membawa pesan sosial dari relasi manusia yang mapan ekonominya dengan manusia yang lemah, yaitu fakir miskin.

    Selain itu, dia turut berharap penyembelihan hewan kurban oleh SOKSI menjadi nilai ibadah tersendiri, sebagai wujud kecil dari pengejawantahan sila kedua, yaitu Kemanusian yang Adil dan Beradab dan sila kelima, Keadilan bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

    “SOKSI berharap spirit melindungi dan saling berbagi kepada masyarakat yang kurang mampu terus hidup sebagai nilai dari keseharian kita,” tuturnya.

    Dikatakan Fachry, daging hewan kurban dari SOKSI akan didistribusikan melalui Dewan Pimpinan Cabang (Depicab) yang ada di Jakarta, termasuk kepada masyarakat atau warga yang ada di sekitar Grha SOKSI di Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: M Razi Rahman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Misbakhun terpilih jadi Ketua Umum SOKSI organisasi sayap Golkar

    Misbakhun terpilih jadi Ketua Umum SOKSI organisasi sayap Golkar

    Saya terima dengan bismillah, dengan mengharapkan pertolongan Allah, dan dengan dukungan kader SOKSI seluruh Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Politikus yang juga Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun terpilih menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depinas SOKSI) periode 2025–2030, yang merupakan organisasi sayap Partai Golkar.

    Misbakhun terpilih menjadi ketua umum melalui Musyawarah Nasional (Munas) XII SOKSI di Jakarta (20/5). Proses pemilihan ketua umum SOKSI itu berlangsung mulus karena Misbakhun terpilih secara aklamasi, menggantikan ketua umum sebelumnya yakni Achmadi Noor Supit.

    “Saya terima dengan bismillah, dengan mengharapkan pertolongan Allah, dan dengan dukungan kader SOKSI seluruh Indonesia,” kata Misbakhun dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Selain memilih ketua umum, Munas XII SOKSI juga menetapkan tim formatur yang dipimpin oleh Misbakhun untuk menyusun kepengurusan. Dia bersama tim formatur selanjutnya langsung menggelar rapat perdana guna memilih dan menetapkan Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pakar SOKSI.

    Hasilnya, rapat tim formatur tersebut ialah menetapkan Ahmadi Noor Supit sebagai Dewan Pembina, Oetojo Oesman (Dewan Kehormatan), Prof Thomas Suyatno (Dewan Pertimbangan), dan Prof Bomer Pasaribu (Dewan Pakar).

    Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang hadir untuk membuka Munas XII SOKSI juga menyiratkan dukungan kepada Misbakhun.

    Menurut Bahlil, siapa pun bisa menjadi ketua umum SOKSI asal memenuhi syarat internal, namun politikus Golkar yang juga Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sempat menyinggung nama Misbakhun.

    Bahlil menyatakan SOKSI merupakan organisasi besar yang memiliki sejarah luar biasa dalam melahirkan Golkar.

    Menurut dia, SOKSI lahir dalam rangka menjaga benteng NKRI dari ancaman perubahan ideologi. Golkar kata dia, memiliki harapan terhadap SOKSI yang konsisten merangkul kalangan buruh.

    “Sudah barang tentu harapan Partai Golkar kepada SOKSI sangat besar,” kata Bahlil.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bahlil sambangi Ponpes Bumi Shalawat jelang Musda DPD Golkar Jatim

    Bahlil sambangi Ponpes Bumi Shalawat jelang Musda DPD Golkar Jatim

    “Kami rombongan dari Partai Golkar mengunjungi KH Agoes Ali Masyhuri atau Gus Ali, selaku pengasuh Ponpes Bumi Shalawat dalam rangkaian silaturahim jelang Musyawarah Daerah (Musda) DPD Golkar Jatim”

    Sidoarjo, Jawa Timur (ANTARA) – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia bersama jajaran petinggi partai berlambang pohon beringin menyambangi Pondok Pesantren (Ponpes) Bumi Shalawat di Sidoarjo, menjelang pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Jatim.

    Bahlil yang juga menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu mengatakan bahwa kunjungan tersebut juga menjadi salah satu upaya menguatkan hubungan antara Partai Golkar dengan tokoh agama di wilayah setempat.

    “Kami rombongan dari Partai Golkar mengunjungi KH Agoes Ali Masyhuri atau Gus Ali, selaku pengasuh Ponpes Bumi Shalawat dalam rangkaian silaturahim jelang Musyawarah Daerah (Musda) DPD Golkar Jatim,” kata Bahlil di Sidoarjo, Jawa Timur, Sabtu.

    Bahlil menyebutkan bahwa kunjungan silaturahim tersebut dinilai dapat mempererat hubungan partai dan para tokoh agama untuk meningkatkan keterlibatan kedua pihak dalam menguatkan pondasi partai.

    Ia juga mengaku bahwa putra dari Gus Ali yang merupakan mantan Bupati Sidoarjo periode 2021-2024 Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor merupakan teman dekat di organisasi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI).

    “Jadi kami kemari untuk silaturahim mengunjungi orang tua dari teman dekat kami Gus Muhdlor,” kata Bahlil.

    Dalam kunjungan tersebut Bahlil turut didampingi oleh Menteri Komunikasi Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Dukbangga) Wihaji, serta Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri.

    Tampak hadir dalam rombongan tersebut Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar Sarmuji, Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir, Ketua Komisi XI Fraksi Golkar Mukhamad Misbakhun serta Ketua DPP Golkar Bidang Organisasi Yahya Zaini.

    Sebagai informasi, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Jatim akan mengadakan Musyawarah Daerah (Musda) untuk memilih Ketua DPD Golkar Jatim periode 2025-2030 pada Sabtu (10/5), di Surabaya.

    Dalam kontestasi tersebut anggota DPR Ali Mufthi telah mendaftarkan pencalonannya pada Jumat (9/5). Ia diprediksi mendapat suara aklamasi setelah Steering Commitee Musda tersebut menyatakan bahwa Ali Mufthi didukung oleh 41 suara dari 44 suara yang ada.

    Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah/Fahmi Alfian
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sebelum Buka Musda XI Golkar Jatim, Ketum Bahlil Kunjungi Gus Ali

    Sebelum Buka Musda XI Golkar Jatim, Ketum Bahlil Kunjungi Gus Ali

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia bersama beberapa pengurus DPP mengunjungi kediaman Pengasuh Pondok Pesantren Progresif Bumi Shalawat Sidoarjo, KH Agoes Ali Mashuri, Sabtu (10/5/2025) siang.

    “Alhamdulillah, saya bersama rombongan DPP Golkar. Ada Sekjen Pak Sarmuji, ada Bu Menkomdigi Meutya Hafid, ada Pak Menteri Kependudukan Wihaji, ada Pak Misbakhun, ada Wamen Bu Roro, ada Pak Yahya Zaini. Kita hari ini akan melakukan Musda DPD Golkar Jatim diawali dengan silaturahmi ke Gus Ali,” kata Bahlil kepada wartawan.

    “Kenapa kita ke Gus Ali. Kita ini ingin mengembalikan tradisi lama. Golkar ini kan besar, karena punya hubungan historis yang panjang dengan para kiai dan para santri. Alhamdulillah kami datang ke sini. Kedua, secara kebetulan putra Gus Ali ini, Gus muhdlor adalah sahabat saya junior saya di HIPMI. Jadi, tradisi kami di HIPMI saling mengunjungi. Gus Yani di Gresik juga adalah junior saya di HIPMI. Jadi, kami datang langsung ke orang tuanya,” pungkasnya. (tok/ian)

  • DPR Kasih Lampu Hijau DJP Pungut Pajak Penghasilan Netflix hingga Meta

    DPR Kasih Lampu Hijau DJP Pungut Pajak Penghasilan Netflix hingga Meta

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menyatakan parlemen siap membantu Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memungut PPh Badan alias pajak perusahaan jasa digital multinasional seperti Netflix hingga Meta.

    Misbakhun melihat PPh Badan ekonomi digital memang menjadi isu internasional. Padahal, sambungnya, banyak masyarakat Indonesia ‘membayar’ layanan perusahaan digital multinasional, tetapi pemerintah tidak bisa menarik PPh Badan perusahaan-perusahaan itu.

    “Pasti semua korporasi akan berusaha menghindar pajak, dengan strategi dan metodologi yang mereka pakai. Tetapi kita kalau mengetahui ada pembayaran dan kita bisa menarik pajak itu kan harus kita kuatkan. Jangan sampai kita memperlemah diri sendiri dalam rangka memungut pajak itu,” kata Misbakhun usai rapat dengan Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, dikutip pada Jumat (9/5/2025).

    Oleh sebab itu, legislator Fraksi Partai Golkar itu menyatakan Komisi XI DPR siap membantu apabila otoritas pajak memerlukan bantuan politik seperti pembentukan aturan yang memungkinkan pemungutan pajak perusahaan digital multinasional yang tak memiliki kantor fisik di Indonesia.

    “Kita ingin memperkuat kedaulatan. Kalau memang butuh sifatnya yang mengandung aturan di mana butuh dikuatkan, makanya kan saya tawarkan tadi mereka membutuhkan apa? Instrumen aturan apa yang dibutuhkan, gitu,” ungkap Misbakhun.

    Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengaku akan meninjau potensi untuk memungut PPh Badan perusahaan jasa digital multinasional.

    Sebagai informasi, perusahaan jasa digital raksasa seperti Netflix maupun Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) memiliki banyak pengguna di Indonesia. Artinya, korporasi tersebut meraup banyak penghasilan dari Indonesia.

    Masalahnya, Netflix maupun Meta tidak mempunyai kantor fisik di Indonesia sehingga pemerintah sulit menarik PPh Badan mereka. Selama ini, pemerintah hanya memajaki Netflix maupun Meta lewat Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPN PMSE).

    “Ada isu mengenai transaksi digital di dalam negeri dan juga antar negara, ini yang mungkin menjadi concern [kekhawatiran] pada waktu kita nanti mendudukkan akan seperti apa kita lakukan pemajakan. Ini coba kami terus review [tinjau],” ujar Suryo dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Rabu (7/5/2025).

    Cara Tarik Pajak Netflix, Meta, dkk.

    Suryo mengakui bahwa Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) sudah mengusulkan penerapan dua pilar pajak global pada 2021, agar mengurangi praktik pengemplangan pajak global dan menciptakan keadilan perpajakan global di era digital.

    Caranya, lewat dua pilar. Pilar 1 mengharuskan alokasi sebagian hak pemajakan atas penghasilan perusahaan multinasional, terkhusus perusahaan digital besar (seperti Netflix dan Meta), kepada negara-negara di mana mereka memiliki konsumen atau pengguna—meski pun tak memiliki kantor di negara tersebut.

    Sementara Pilar 2 mengharuskan tarif pajak minimum global sebesar 15% bagi perusahaan multinasional dengan pendapatan global tahunan di atas 750 juta euro. Dengan demikian, persaingan pajak antarnegara (race to the bottom) untuk menetapkan tarif pajak rendah untuk menarik investasi bisa berkurang.

    Per 1 Januari 2025, pajak minimum global 15% berlaku di Indonesia sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 136/2024. Memang negara yang tidak menerapkan Pilar 2 akan rugi karena ada backstop mechanism: jika suatu negara tidak ikut ketentuan pajak minimum global maka hak pemajakannya akan menjadi hak negara lain.

    Hanya saja, mekanisme serupa tidak berlaku untuk Pilar 1. Permasalahan makin pelik usai Presiden AS Donald Trump menolak terapkan Pilar 1, padahal AS merupakan lokasi banyak induk utama perusahaan grup multinasional.

    Akhirnya, upaya pemerintah Indonesia untuk memajaki perusahaan digital macam Netflix hingga Meta akan menjadi semakin sulit.

  • Partai Golkar akui SOKSI di bawah kepemimpinan Ahmadi Noor Supit

    Partai Golkar akui SOKSI di bawah kepemimpinan Ahmadi Noor Supit

    “SOKSI merupakan organisasi yang memiliki kontribusi dan peran historis sangat penting dalam perjalanan Partai Golkar,”

    Jakarta (ANTARA) – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar mengakui salah satu organisasi masyarakat (ormas) pendiri partai berlambang pohon beringin tersebut, yakni Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), berada di bawah kepemimpinan Ahmadi Noor Supit.

    Ketua Bidang Hubungan Ormas DPP Partai Golkar Fahd El Fouz Arafiq menyebutkan dinamika internal SOKSI belakangan menunjukkan adanya hambatan serius dalam proses konsolidasi akibat kepemimpinan Ali Wongso Sinaga, yang dinilai tidak sejalan dengan arahan dan kebijakan DPP Partai Golkar.

    “SOKSI merupakan organisasi yang memiliki kontribusi dan peran historis sangat penting dalam perjalanan Partai Golkar,” ujar Fahd dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

    Maka dari itu, ia menyatakan bahwa panitia musyawarah daerah Partai Golkar di seluruh Indonesia hanya mengakomodasi SOKSI di bawah kepemimpinan Ahmadi Noor Supit sebagai ketua umum dan Mukhamad Misbakhun sebagai sekretaris jenderal.

    Selanjutnya, DPP Golkar pun merekomendasikan SOKSI di bawah pimpinan Supit untuk segera melakukan konsolidasi internal dengan melaporkan nama-nama pengurus Dewan Pimpinan Daerah (Depidar) dan Dewan Pimpinan Cabang (Depicab) SOKSI yang masih aktif dan mendukung Partai Golkar.

    Tidak hanya itu, lanjut dia, DPP Golkar juga berpesan agar SOKSI di bawah kendali Supit bisa menjaga situasi organisasi tetap kondusif serta memperkuat kerja sama dengan ormas pendiri Partai lainnya.

    “Langkah ini harus dilakukan guna mendukung konsolidasi besar Partai Golkar menuju suksesnya agenda nasional, termasuk Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2029,” ucap dia menambahkan.

    Fahd menjelaskan bahwa sikap tegas DPP Partai Golkar terkait keberlangsungan organisasi SOKSI tersebut telah disampaikan dalam surat lanjutan yang diterbitkan pada 7 Mei 2025 dan diteken oleh dirinya. Disebutkan bahwa surat itu merupakan kelanjutan dari memo dinas tertanggal 24 Maret 2025.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kabar Baik! Menteri PKP Pastikan Kuota FLPP Naik Jadi 350.000 Unit

    Kabar Baik! Menteri PKP Pastikan Kuota FLPP Naik Jadi 350.000 Unit

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memastikan pemerintah bakal menambah kuota rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) naik menjadi 350.000 unit pada tahun ini.

    Menteri PKP, Maruarar Sirait menyebut saat ini pihaknya tengah menjalin koordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengakselerasi rencana penambahan kuota rumah subsidi tersebut.

    Ara memastikan, likuiditas untuk menambah kuota itu telah siap. Apabila resmi terealisasi, dia menyebut kuota rumah subsidi yang dialokasikan pemerintah tahun ini menjadi yang paling jumbo sepanjang sejarah.

    “Bersama juga dengan Bank Indonesia, Ibu Sri Mulyani, Pak Dasco di DPR membantu, Komisi X dan XI juga Pak Misbakhun. Kita ada alokasi 350.000 yang sudah ada uangnya. Ini belum ada setahun [pemerintahan Prabowo],” kata Maruarar saat memberikan sambutan di agenda penyerahan kunci rumah subsidi untuk pelaku Industri Media di Cibitung, Selasa (6/5/2025). 

    Melengkapi pernyataan Ara, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Heru Pudyo Nugroho menjelaskan bahwa dirinya bersama Kementerian PKP bakal mempercepat proses usulan penambahan kuota rampung pada akhir semester I/2025.

    Hal itu dilakukan guna menambah kesempatan masyarakat memiliki hunian layak. Terlebih, kategori penerima rumah subsidi kini resmi telah diperluas.

    Meski demikian, Heru mengaku belum dapat memastikan kapan tepatnya penambahan itu dapat direalisasikan. Pasalnya, kuota tambahan itu baru dapat disalurkan apabila Peraturan Menteri Keuangan (PMK) resmi telah terbit,

    “Oh, kalau itu [kapan mulai bisa disalurkan] kan nanti keputusan dari Kementerian Keuangan ya terkait dengan alokasi fiskalnya yang itu kan kita eksekusi. Kita koordinasi terus lah dengan Kementerian Keuangan,” tegasnya. 

    Untuk diketahui sebelumnya, pemerintah telah mengalokasikan kuota rumah subsidi pada tahun ini sebesar 220.000 unit dengan alokasi anggaran sebesar Rp18,7%. Namun demikian, dalam perkembangan terbarunya pemerintah Prabowo disebut bakal menambah kuota naik 130.000 unit menjadi 350.000 unit pada tahun ini.

    Hal itu juga telah dikonfirmasi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dia menyebut saat ini pihaknya tengah mengkaji pengalokasian tambahan anggaran untuk menambah kuota rumah subsidi pada tahun ini.

    “Nanti konsekuensi dari FLPP-nya [yang diusulkan naik] kita akan hitung lagi,” tegasnya.

  • Dirjen Pajak Incar Netflix hingga Meta dengan Pungutan PPh Badan

    Dirjen Pajak Incar Netflix hingga Meta dengan Pungutan PPh Badan

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo menyebut tengah meninjau potensi untuk memungut pajak penghasilan atau PPh Badan dari perusahaan digital multinasional.

    Sebagai informasi, perusahaan digital raksasa seperti Netflix maupun Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) memiliki banyak pengguna di Indonesia. Artinya, korporasi tersebut meraup banyak penghasilan dari Indonesia.

    Masalahnya, Netflix maupun Meta tidak mempunyai kantor fisik di Indonesia sehingga pemerintah tidak bisa menarik PPh Badan mereka. Selama ini, pemerintah hanya bisa memajaki Netflix maupun Meta lewat Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPN PMSE).

    “Ada isu mengenai transaksi digital di dalam negeri dan juga antar negara, ini yang mungkin menjadi concern pada waktu kita nanti mendudukkan akan seperti apa kita lakukan pemajakan. Ini coba kami terus review,” ujar Suryo dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Rabu (7/5/2025).

    Dia mengakui bahwa Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) sudah mengusulkan penerapan dua pilar pajak global pada 2021. Penerapan kebijakan ini diharapkan mampu mengurangi praktik pengemplangan pajak global dan menciptakan keadilan perpajakan global di era digital.

    Dalam skema dua pilar. Pilar 1 mengharuskan alokasi sebagian hak pemajakan atas penghasilan perusahaan multinasional, terkhusus perusahaan digital besar kepada negara-negara di mana mereka memiliki konsumen atau pengguna—meski pun tak memiliki kantor di negara tersebut.

    Sementara Pilar 2 mengharuskan tarif pajak minimum global sebesar 15% bagi perusahaan multinasional dengan pendapatan global tahunan di atas 750 juta euro. Dengan demikian, persaingan pajak antarnegara (race to the bottom) untuk menetapkan tarif pajak rendah untuk menarik investasi bisa berkurang.

    Per 1 Januari 2025, pajak minimum global 15% berlaku di Indonesia sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 136/2024. Memang negara yang tidak menerapkan Pilar 2 akan rugi karena ada backstop mechanism: jika suatu negara tidak ikut ketentuan pajak minimum global maka hak pemajakannya akan menjadi hak negara lain. Hanya saja, mekanisme serupa tidak berlaku untuk Pilar 1.

    Presiden AS yang baru berkuasa, Donald Trump juga sudah mengumumkan menolak terapkan Pilar 1. Penolakan karena AS merupakan lokasi banyak induk utama perusahaan grup multinasional. 

    Dampak penolakan akan membuat konsensus Pilar 1 akan sudah tercapai. Akhirnya, upaya pemerintah Indonesia untuk memajaki perusahaan digital macam Netflix hingga Meta menjadi lebih sulit.

    Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menyatakan ekonomi digital memang menjadi isu internasional. Padahal, sambungnya, banyak masyarakat Indonesia ‘membayar’ layanan perusahaan digital multinasional namun pemerintah tidak bisa menarik PPh Badan perusahaan-perusahaan itu.

    “Pasti semua korporasi akan berusaha menghindar pajak, dengan strategi dan metodologi yang mereka pakai. Tetapi kita kalau mengetahui ada pembayaran dan kita bisa menarik pajak itu kan harus kita kuatkan. Jangan sampai kita memperlemah diri sendiri dalam rangka memungut pajak itu,” kata Misbakhun pada kesempatan yang sama.

    Oleh sebab itu, legislator Fraksi Partai Golkar itu menyatakan Komisi XI DPR siap membantu apabila otoritas pajak memerlukan bantuan politik seperti pembentukan aturan yang memungkinkan pemungutan pajak perusahaan digital multinasional yang tak memiliki kantor fisik di Indonesia.

    “Kita ingin memperkuat kedaulatan. Kalau memang butuh sifatnya yang mengandung aturan di mana butuh dikuatkan [silakan minta]. Makanya kan saya tawarkan tadi, mereka membutuhkan apa? Instrumen aturan apa yamg dibutuhkan, gitu,” ungkap Misbakhun.

  • Kehadiran Gibran Sejarah Buruk bagi Orang Waras

    Kehadiran Gibran Sejarah Buruk bagi Orang Waras

    GELORA.CO – Narasi akan adanya pemakzulan atau pemecatan terhadap Gibran Rakabuming sebagai Wakil Presiden semakin menuai banyak sorotan.

    Meski narasi pemakzulan Gibran telah mendapat tanggapan Presiden Prabowo Subianto, rasa penasaran publik masih belum bisa sirna.

    Terlebih karena narasi pemakzulan Gibran datang dari sekelompok orang paling berpengaruh di instansi TNI.

    Menurut Forum Purnawirawan TNI-Polri, perkumpulan yang anggotanya merupakan petinggi TNI dan Polri, proses politik Gibran menuju Wapres tidak sesuai dengan ketentuan.

    Oleh karena itu, kepada MPR yang merupakan lembaga tertinggi negara, Forum Purnawirawan menuntut agar status Gibran sebagai Wapres diberhentikan.

    Selain karena diduga mengubah peraturan melalui Mahkamah Konstitusi, Forum juga mendesak agar Undang-Undang Dasar 1945 Non Amandemen kembali diberlakukan.

    Menurut Forum Purnawirawan TNI-Polri, salah satu akar persoalan bangsa muncul sebagai akibat adanya perubahan dalam sejumlah pasal.

    Menyikapi tuntutan Forum Purnawirawan TNI-Polri, Mukhamad Misbakhun yang merupakan Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi Golkar memberikan tanggapan.

    Menurutnya, seluruh proses pemilihan terhadap Gibran sudah sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    Selain menilai sudah sesuai dengan konstitusi, Misbakhun juga menyebut Gibran dipilih berdasarkan pada proses pemilu yang demokratis.

    Sehingga pernyataan tentang pentingnya melakukan pemecatan kepada Gibran sebagai Wapres, tidak lain merupakan bentuk kebebasan berpendapat dan perlu diapresiasi.

    “Pasangan ini dipilih melalui proses yang demokratis dalam Pemilu, sehingga tidak ada arah kesana,” jelas Misbakhun.

    Berbeda pandangan dengan Misbakhun, Komarudin Watubun yang merupakan Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan member pernyataan.

    Menurut Watubun, pernyataan yang datang dari perkumpulan purnawirawan perlu menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi Presiden.

    Namun jika pernyataan tersebut datang dari para Relawan atau Pendukung, Presiden cukup memberikan ruang untuk melakukan kajian.

    “Kalau usulan relawan perlu kajian lebih dalam, tetapi kalau usulan Purnawirawan itu harus ditanggapi serius oleh Presiden,” tegas Watubun.

    Terlebih Forum Purnawirawan TNI-Polri yang turut memberikan usulan bukan berasal dari kalangan militer biasa, termasuk Try Sutrisno.

    Kehadiran Gibran dalam jajaran kabinet Presiden Prabowo, menurut Syahganda yang merupakan Aktivis 98 merupakan sejarah buruk bagi orang waras.

    Sehingga tuntutan yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan TNI-Polri, perlu benar-benar menjadi bahan pertimbangan bagi Prabowo Subianto selaku Kepala Negara.

    “Memang Gibran ini tetap saja menjadi sejarah buruk bagi orang-orang waras,” jelasnnya saat menjadi narasumber di sebuah siniar.***