Xcloud.id

Tag: Mukhamad Misbakhun

  • Komisi XI setujui Ricky P Gozali sebagai Deputi Gubernur BI 2025-2030

    Komisi XI setujui Ricky P Gozali sebagai Deputi Gubernur BI 2025-2030

    Jakarta (ANTARA) – Komisi XI DPR RI melalui Rapat Internal telah memutuskan untuk menyetujui Ricky Perdana Gozali sebagai Deputi Gubernur BI Periode 2025-2030 setelah uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) diselenggarakan pada Selasa (1/7).

    “Kami menetapkan Ricky Perdana Gozali sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia Periode 2025-2030 secara musyawarah mufakat,” kata Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun saat dijumpai media usai Rapat Internal di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Misbakhun memandang, sosok Ricky merupakan pejabat bank sentral yang profesional serta memahami bidang dan tugasnya. Ricky juga dinilai memiliki visi-misi sebagai Deputi Gubernur BI ke depan dengan target dan program yang jelas untuk dapat bekerja sama dengan Gubernur BI Perry Warjiyo.

    Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Ricky dinilai pantas untuk mengisi jabatan Deputi Gubernur BI menggantikan Doni Primanto Joewono yang akan habis masa jabatannya pada 11 Agustus 2025.

    “Nanti tentunya di internal mereka juga akan menetapkan pembidangan seperti apa dan itu kan sangat dinamis di internal mereka. Tetapi sebagai seorang pejabat BI yang berkarier di sana selama puluhan tahun, kami melihat dia adalah seorang Calon Deputi yang cakap, mempunyai kemampuan profesional, mempunyai keahlian yang cukup dan kapasitas kepemimpinan yang memadai,” jelas Misbakhun.

    Terkait dengan Rapat Paripurna untuk memberikan persetujuan terhadap hasil uji kepatutan dan kelayakan Calon Deputi Gubernur BI, Misbakhun menyampaikan bahwa pihaknya sudah mengirimkan surat kepada pimpinan DPR untuk dibahas di Badan Musyawarah (Bamus).

    “Saya menunggu surat Rapat Paripurnanya jam berapa. Karena itu bukan keputusan saya untuk menentukan jadwal Rapat Paripurna,” ujar dia.

    Sebelumnya pada Selasa (1/7), Komisi XI DPR RI telah menyelenggarakan uji kepatutan dan kelayakan terhadap dua Calon Deputi Gubernur BI yakni Ricky Perdana Gozali dan Dicky Kartikoyono.

    Ricky saat ini menduduki jabatan sebagai Kepala Perwakilan BI Provinsi DKI Jakarta sejak Juni 2025. Ia pernah memimpin sejumlah posisi strategis, terutama sebagai Kepala Perwakilan BI di berbagai daerah. Sebelum bertugas di Jakarta, ia mengemban amanah sebagai Kepala Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan (dilantik pada 2023).

    Ricky juga pernah menjabat sebagai Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur (dilantik pada 2022), Kepala Grup Departemen Internasional (dilantik pada 2020), Kepala Perwakilan Provinsi Gorontalo (dilantik pada 2018), serta Deputi Direktur Departemen Pengelolaan Devisa.

    Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) telah mengamanatkan Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur BI diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR RI.

    Sebelumnya, Presiden RI telah menyampaikan surat kepada Ketua DPR RI yang tertuang dalam Surat Presiden (Surpres) Nomor R22/Pres/05/2025 tanggal 6 Mei 2025 perihal Calon Deputi Gubernur BI. Presiden mengusulkan dua nama untuk mendapat persetujuan DPR RI satu orang di antaranya, sebelum ditetapkan pengangkatannya dengan Keputusan Presiden.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah Diminta Transparan Dalam Penyusunan Anggaran Negara

    Pemerintah Diminta Transparan Dalam Penyusunan Anggaran Negara

    Jakarta –

    Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menekankan pentingnya transparansi, evaluasi, dan perbaikan perumusan asumsi makro dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke depan.

    Dia menjelaskan hal ini demi mengawal tata kelola fiskal yang kredibel dan realistis serta menjalankan kebijakan ekonomi yg digariskan oleh Presiden Prabowo guna mendukung stabilitas ekonomi nasional.

    Menurut Misbakhun asumsi makro dalam APBN harus disusun dengan prinsip kehati-hatian dan berbasis data yang akurat, dengan mendorong pemerintah untuk terus meningkatkan transparansi dalam proses perumusan asumsi makro, termasuk pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, dan harga minyak.

    Dia mengatakan evaluasi berkala terhadap realisasi asumsi ini juga penting untuk memastikan APBN tetap relevan dengan dinamika global.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per 1 Juli 2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I 2025 mencapai 5,1%, sementara inflasi tahunan berada di kisaran 3,2%. Namun, ketidakpastian global, berpotensi memengaruhi stabilitas makroekonomi, terutama melalui tekanan inflasi impor dan volatilitas nilai tukar.

    Komisi XI DPR RI berkomitmen untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBN, termasuk memastikan bahwa kebijakan fiskal tetap berorientasi pada kepentingan publik.

    “Kami akan terus mendorong efisiensi belanja negara dan optimalisasi pendapatan, termasuk melalui reformasi perpajakan yang progresif namun adil,” tegas Misbakhun dalam keterangan tertulisnya pada Rabu (2/07/2025).

    Dia menyebut tantangan ke depan semakin kompleks, mulai dari gejolak komoditas hingga risiko geopolitik.

    “Karena itu, APBN harus menjadi instrumen yang fleksibel namun tetap accountable. Komisi XI DPR RI akan memastikan bahwa asumsi makro dan postur APBN 2026 disusun dengan mempertimbangkan proyeksi jangka menengah-panjang serta skenario mitigasi risiko,” jelas Misbakhun.

    (kil/kil)

  • Doddy Zulverdi dan Farid Azhar jalani uji kelayakan calon Waka DK LPS

    Doddy Zulverdi dan Farid Azhar jalani uji kelayakan calon Waka DK LPS

    Jakarta (ANTARA) – Sebanyak dua calon Wakil Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (DK LPS) untuk periode 2025-2030, yakni Doddy Zulverdi dan Farid Azhar Nasution, menjalani uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) yang digelar Komisi XI DPR RI.

    Doddy dan Farid merupakan calon Wakil Ketua DK LPS yang diusulkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

    DPR RI akan memilih salah satu dari calon tersebut untuk menggantikan Lana Soelistianingsih yang sudah purnatugas pada Februari 2025.

    “Izinkan saya sebagai Ketua Komisi XI bersama dua pimpinan yang lain untuk membuka RDPU dengan Calon Anggota DK LPS Periode 2025-2030, dan dinyatakan terbuka untuk umum,” kata Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun saat membuka fit and proper test Calon Anggota DK LPS di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi XI DPR RI dalam rangka fit and proper test ini memenuhi persyaratan kuorum yang dihadiri oleh 23 anggota, dengan 3 orang izin, yang mana semuanya berasal dari 8 fraksi.

    Uji kepatutan dan kelayakan digelar secara terbuka dan dimulai sekitar pukul 12.00 WIB.

    Calon Wakil Ketua DK LPS menjalani uji kelayakan secara individu, yang mana masing-masing calon diberikan waktu maksimal 30 menit untuk mempresentasikan makalahnya dan sesi tanya jawab bersama anggota Komisi XI DPR RI.

    Dalam kesempatan pertama, Doddy mempresentasikan makalahnya yang berjudul “Mewujudkan LPS sebagai Penjamin Simpanan dan Polis Asuransi serta Penjaga Stabilitas Keuangan Indonesia yang Kredibel”.

    Selanjutnya, Farid mendapatkan giliran kedua dengan mempresentasikan makalahnya yang berjudul “Peran Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS dalam Pelaksanaan Amanat UU P2SK”.

    Sebelumnya, pada 20 Mei 2025, sebanyak lima calon lulus seleksi tahap kedua, yakni seleksi kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota DK LPS yang dipimpin Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

    Selain Doddy dan Farid, calon lainnya seperti Andry Asmoro, Andy Samuel, serta Imansyah masuk ke dalam deretan nama yang lulus seleksi tersebut.

    Dari lima nama calon, Presiden RI Prabowo Subianto telah memilih Doddy dan Farid untuk diserahkan kepada DPR RI.

    Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) telah mengamanatkan Anggota DK LPS dipilih oleh DPR RI berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden RI.

    Presiden RI telah menyampaikan surat kepada Ketua DPR RI yang tertuang dalam Surat Presiden (Surpres) Nomor R-28/Pres/05/2025 tanggal 20 Mei 2025 perihal Calon Anggota DK LPS, diusulkan dua nama untuk mendapat persetujuan DPR RI, satu orang di antaranya sebelum ditetapkan pengangkatannya dengan Keputusan Presiden.

    Doddy mengawali karier di bank sentral sejak 1993. Saat ini, ia menjabat Kepala Departemen Manajemen Strategis dan Tata Kelola BI dengan posisi setingkat Asisten Gubernur.

    Di bank sentral, Doddy menempati berbagai jabatan strategis seperti Direktur Eksekutif Departemen Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter (2015), Kepala Departemen Pengelolaan Moneter BI (2015-2018), Kepala Departemen Internasional BI (2018-2022), Kepala Perwakilan BI Provinsi Jawa Timur (dikukuhkan pada Mei 2023), hingga Kepala Perwakilan BI Provinsi Sumatera Utara (dikukuhkan pada 2022).

    Sementara itu, Farid merupakan satu-satunya calon yang memiliki rekam jejak di internal LPS.

    Ia memulai karier di LPS pada 2014 sebagai Kepala Divisi Investasi. Kemudian, Direktur Group Treasuri LPS pada 2017-2020 serta Direktur Hubungan Internasional LPS pada 2020. Saat ini, ia menjabat sebagai Anggota Badan Supervisi LPS sejak 2023.

    Selain di LPS, Farid juga tercatat memiliki pengalaman di industri keuangan dan asuransi yang luas termasuk menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Investasi PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life) pada 2021-2022 serta Direktur Keuangan dan Investasi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) pada 2020-2021.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ricky Gozali-Dicky Kartikoyono jalani uji kelayakan Deputi Gubernur BI

    Ricky Gozali-Dicky Kartikoyono jalani uji kelayakan Deputi Gubernur BI

    Jakarta (ANTARA) – Dua Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) untuk periode 2025-2030, yakni Ricky Perdana Gozali dan Dicky Kartikoyono, menjalani uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) yang digelar Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Ricky dan Dicky merupakan Calon Deputi Gubernur BI yang diusulkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto. DPR RI akan memilih salah satu dari calon tersebut untuk menggantikan Deputi Gubernur BI Doni Primanto Joewono yang akan segera habis masa jabatannya pada 2025.

    “Uji kelayakan akan kita laksanakan sesuai dengan peraturan,” kata Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun saat membuka fit and proper test Calon Deputi Gubernur BI di Jakarta, Selasa.

    Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi XI DPR RI dalam rangka fit and proper test ini memenuhi persyaratan kuorum yang dihadiri oleh 28 anggota, di mana semuanya berasal dari 8 fraksi.

    Uji kepatutan dan kelayakan digelar secara terbuka dan dimulai pada 15.00 WIB. Calon Deputi Gubernur BI menjalani uji kelayakan secara individu, di mana masing-masing calon diberikan waktu maksimal 30 menit untuk mempresentasikan makalahnya dan sesi tanya jawab bersama anggota Komisi XI DPR RI.

    Ricky Perdana Gozali mendapatkan kesempatan pertama untuk mempresentasikan makalahnya yang berjudul “Berdaya Tahan, Bersama Tumbuh, dan Berkelanjutan; Penguatan Peran Kantor Perwakilan BI untuk Indonesia Maju”.

    Kemudian, sesi uji kelayakan dilanjutkan oleh presentasi makalah dari Dicky Kartikoyono yang berjudul “Meretas Gelombang Menuju Indonesia Maju dengan Transformasi Digital; Menuju Asta Cita Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan”.

    Sebagai informasi, Ricky Perdana Gozali saat ini menduduki jabatan sebagai Kepala Perwakilan BI Provinsi DKI Jakarta sejak Juni 2025. Sedangkan Dicky Kartikoyono kini menjabat sebagai Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI sejak 2023.

    Ricky Perdana Gozali pernah memimpin sejumlah posisi strategis, terutama sebagai Kepala Perwakilan BI di berbagai daerah. Sebelum bertugas di Jakarta, ia mengemban amanah sebagai Kepala Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan (dilantik pada 2023).

    Ricky juga pernah menjabat sebagai Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur (dilantik pada 2022), Kepala Grup Departemen Internasional (dilantik pada 2020), Kepala Perwakilan Provinsi Gorontalo (dilantik pada 2018), serta Deputi Direktur Departemen Pengelolaan Devisa.

    Sementara itu, Dicky Kartikoyono mengawali karier di bank sentral Indonesia sejak tahun 1995 dan menduduki sejumlah jabatan strategis mulai dari Kepala Grup Kebijakan Organisasi dan SDM-DSDM, Kepala Departemen Sumber Daya Manusia (dilantik pada 2017), Kepala Perwakilan BI London (dilantik pada 2020), serta Kepala Departemen Manajemen Strategis dan Tata Kelola (dilantik pada 2022).

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Misbakhun Yakin Indonesia Masih Aman dari Efek Perang Israel dan Iran

    Misbakhun Yakin Indonesia Masih Aman dari Efek Perang Israel dan Iran

    Jakarta –

    Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, meyakini perekonomian Indonesia masih relatif aman dari efek perang Israel vs Iran. Namun legislator Partai Golkar itu meminta pemerintah agar tak menggelontorkan dana untuk hal yang tidak semestinya dilakukan.

    “Semuanya masih aman,” kata Misbakhun dalam diskusi publik bertema ‘Dampak Perang Iran-Israel Terhadap Perekonomian Indonesia’ yang digelar Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) secara daring pada Minggu (29/6/2025) sore.

    Dalam diskusi itu, Misbakhun memaparkan sejumlah indikator untuk memperkuat argumennya. Misalnya, indeks harga saham gabungan (IHSG) masih bertahan dari gejolak.

    “Nilai tukar rupiah terhadap (dolar Amerika Serikat (USD) juga masih stabil,” ucapnya.

    Indikator lainnya yakni harga minyak dunia juga masih di bawah asumsi Indonesian Crude Price (ICP) di APBN 2025 yang dipatok USD 82 per barel. Selama harga minyak dunia masih di bawah patokan ICP, Misbakhun meyakini beban APBN masih aman.

    “Harga minyak masih dalam range moderat, situasi ini harus kita jaga,” ujar Misbakhun.

    “Apakah itu ditanggung pemerintah atau dengan menaikkan harga (BBM). Pasti pemerintah memikirkan ulang. Risiko kenaikan harga BBM pasti ke inflasi,” katanya.

    Meski demikian, Misbakhun mengatakan kenaikan harga minyak dunia juga tidak serta-merta menjadi tekanan bagi Indonesia. Misalnya, kenaikan harga minyak akan diikuti peningkatan harga batu bara dan mineral lainnya.

    Indikator lain yang membuat Misbakhun optimistis ialah pendapatan negara di APBN 2025 per Mei 2025 yang mencapai Rp 995,3 triliun atau 33,1 persen dari target. Jumlah itu bersumber dari pemasukan perpajakan sebesar Rp 806,2 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 188,7 triliun.

    Adapun belanja negara mencapai Rp 1.016,3 triliun. Dengan demikian, defisitnya di angka Rp 21 triliun atau 0,09 persen dari produk domestik bruto (PDB) 2025 yang ditargetkan mencapai Rp 24 ribu triliun.

    “Angka defisitnya masih 0,09 persen dari PDB,” ujarnya.

    Oleh karena itu, Misbakhun menyebut perang Israel vs Iran justru menjadi semacam ujian bagi berbagai skenario dalam menjaga perekonomian nasional. Kalaupun konflik di Timur Tengah yang menyeret AS itu berlanjut, Misbakhun memprediksi efeknya pada pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

    Namun sepanjang harga minyak terjaga, Misbakhun meyakini APBN masih aman. “Pemerintah tidak perlu memberikan governance financing (tata kelola pembiayaan) yang baru,” katanya.

    Oleh karena itu, Misbakhun menegaskan pentingnya para pembantu Presiden Prabowo Subianto untuk menyodorkan data yang sahih. “Pengelola fiskal harus memberikan data detail kepada Bapak Presiden,” ucapnya.

    Sementara itu, ekonom senior INDEF Tauhid Ahmad mengatakan pemerintah hendaknya juga melakukan penyesuaian-penyesuaian karena lembaga keuangan dunia seperti Dana Motener Internasional (IMF) dan World Bank Dunia MF dan Bank Dunia juga mengoreksi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 dari sebelumnya sekitar 5,1 persen menjadi 4,7 persen.

    Menurut Tauhid, penyesuaian itu diperlukan agar target di APBN yang realisainya meleset pada kuartal pertama dan kedua bisa tercapai sesuai asumsi.

    “Paling tidak memberikan keyakinan bagi market bahwa prospek kita masih bagus meski ada perlambatan,” ujar Tauhid.

    (fas/fas)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • PP 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan Ancam Sektor Padat Karya

    PP 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan Ancam Sektor Padat Karya

    PIKIRAN RAKYAT – Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Mukhamad Misbakhun memperingatkan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 memicu kekhawatiran serius di kalangan legislatif dan pelaku ekonomi nasional. 

    Menurut dia, industri tembakau adalah sektor yang banyak menyerap tenaga kerja  dan padat karya.

    “Regulasi ini berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi hingga ratusan triliun rupiah serta mengancam kedaulatan kebijakan nasional,” katanya dalam keterangan di Jakarta, Senin 30 Juni 2025.

    Diketahui, PP Nomor 28 Tahun 2024 adalah peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. PP ini mengatur berbagai aspek terkait penyelenggaraan upaya kesehatan, pengelolaan tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, kefarmasian, teknologi kesehatan, dan lain sebagainya. 

    PP Nomor 28 Tahun 2024 juga mengatur tentang pengamanan zat adiktif, termasuk rokok elektronik, dan ketentuan umum, jenis fasilitas, fasilitas pajak penghasilan, serta ketentuan pembebasan bea masuk.

    Misbakhun menyoroti kontribusi besar sektor tembakau terhadap penerimaan negara. Pada 2024, Cukai Hasil Tembakau (CHT) tercatat mencapai Rp 216,9 triliun atau sekitar 72% dari total penerimaan kepabeanan dan cukai. 

    “Yang menjadi pertanyaan, apakah pemerintah sudah menyiapkan strategi pengganti penerimaan cukai hasil tembakau sebesar Rp 300 triliun di industri hasil tembakau ini?” ujarnya.

    Dia menilai, PP 28/2024 sebagai pukulan telak terhadap industri hasil tembakau (IHT), yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi di berbagai daerah. Dikatakan, sektor ini tidak hanya terkait dengan isu kesehatan, tetapi juga menyangkut industri, pertanian, dan ketenagakerjaan padat karya.

    Misbakhun secara khusus menyoroti pentingnya melindungi sigaret kretek tangan (SKT) sebagai kekuatan ekonomi lokal. Ditegaskan Misbakhun, sektor ini menghidupkan ekonomi rakyat, dari petani hingga pelaku industri kecil. 

    “Ini soal amanat konstitusi untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia,” tuturnya.

    Lebih lanjut, dia mempertanyakan legitimasi PP 28/2024 yang dinilai menyimpang dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagai kebijakan induknya. 

    Ia menilai PP tersebut mengatur hal-hal yang tidak secara eksplisit diatur dalam UU, bahkan melampaui kewenangannya. “PP 28/2024 ini sangat jelas apa yang tidak ada dalam UU diatur di dalam PP-nya,” katanya.

    Dicontohkan Misbakhun, sejumlah ketentuan seperti pembatasan tar (zat kimia yang dihasilkan dari pembakaran rokok) dan nikotin, zonasi larangan iklan, hingga rencana penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes), aturan turunan PP 28/2024, yang menurut dia, tidak memiliki dasar hukum kuat dalam UU Kesehatan. 

    “Apakah boleh PP itu sebagai pelaksana UU mengatur hal yang berbeda dengan UU-nya? Inilah yang harus dijadikan acuan kita,” katanya.

    Misbakhun juga mengkritik Rancangan Permenkes yang mengatur lebih lanjut soal penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek. Ia menilai hal ini sebagai bentuk pelanggaran terhadap disiplin konstitusi dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. (*)

  • BNI Sabet 16 Penghargaan di Ajang BSEA 2025, Bukti Konsistensi Layanan dan Inovasi Berkelanjutan

    BNI Sabet 16 Penghargaan di Ajang BSEA 2025, Bukti Konsistensi Layanan dan Inovasi Berkelanjutan

    PIKIRAN RAKYAT – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI memboyong 16 penghargaan di berbagai kategori layanan perbankan konvensional dan digital pada ajang Infobank 22nd Banking Service Excellence Awards (BSEA) 2025.

    Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Wakil Ketua Dewan Pengawas Danantara Muliaman D Hadad kepada Direktur Operations BNI Ronny Venir dalam acara yang berlangsung di Hotel Shangri-La, Jakarta, pada Selasa, 24 Juni 2025.

    Turut menyaksikan penyerahan penghargaan tersebut adalah Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, Chairman Infobank Media Group Eko B Supriyanto dan President Director MRI Harry Puspito.

    Ronny menyampaikan bahwa penghargaan ini menjadi bukti nyata keberhasilan BNI dalam menjaga kualitas layanan yang berkelanjutan dan relevan dengan perkembangan zaman serta kebutuhan nasabah dari masa ke masa.

    “Kami bersyukur atas apresiasi ini. Pencapaian ini adalah hasil kerja keras seluruh insan BNI dalam menghadirkan layanan yang tangguh, adaptif, dan relevan bagi nasabah,” ujarnya dalam keterangan tertulis.

    Salah satu pencapaian paling membanggakan adalah penghargaan The Best Conventional Bank in Service Excellence selama 20 tahun berturut-turut sejak 2006. Prestasi ini menjadi bukti nyata bahwa BNI mampu menjaga kualitas layanannya secara berkelanjutan, meskipun tantangan industri terus berkembang.

    Selain itu, BNI juga memboyong penghargaan The Best in Excellence E-Banking selama 10 tahun beruntun sejak 2015, The Best in Excellence Digital Channel selama lima tahun terakhir dan The Best Conventional Bank in Service Excellence 2025 – Contact Center tiga tahun berturut-turut. Raihan ini mencerminkan keberhasilan BNI dalam melakukan transformasi digital secara konsisten dan menciptakan customer experience yang positif.

    Tidak hanya menyabet gelar utama, BNI juga unggul dalam kategori spesifik seperti Call Center, SMS Banking, Phone Banking, Mobile Opening Account, hingga layanan ATM dan Media Sosial. Layanan ini menjadi bukti perhatian BNI terhadap setiap titik interaksi nasabah.

    BNI juga dinilai unggul dalam mengelola berbagai kanal layanan digital dan fisik secara seimbang. Hal ini terlihat dari keberhasilan BNI meraih posisi ke-2 dalam kategori E-Banking, Digital Channel, Mobile Banking, serta E-mail Service, memperlihatkan performa solid di tengah persaingan ketat.

    Ronny juga menambahkan bahwa capaian ini bukanlah titik akhir, melainkan pemicu semangat baru untuk terus berinovasi.

    “Kami berkomitmen untuk terus melompat lebih tinggi dengan menghadirkan solusi dan layanan yang selaras dengan harapan serta kebutuhan nasabah di era digital ini,” pungkasnya.***

  • Ketua Komisi XI beberkan soal manfaat MBG saat temui konstituen

    Ketua Komisi XI beberkan soal manfaat MBG saat temui konstituen

    “Presiden Prabowo memutuskan sejak awal kampanye ingin program Makan Bergizi Gratis hadir di tengah masyarakat. Ada yang namanya dapur umum yang ke depan pengelolanya masyakarat, nanti siapa yang memasok beras, sayur, daging, telur, sehingga keberada

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun membeberkan soal manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sedang dijalankan oleh pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto saat menemui konstituen di daerah pemilihannya di Probolinggo dan Pasuruan, Jawa Timur, Senin (16/6).

    Dia menegaskan bahwa Program MBG merupakan bentuk kehadiran negara demi membentuk generasi mendatang melalui perbaikan gizi, serta menjadi terobosan Presiden Prabowo dalam menggerakkan perekonomian warga.

    “Presiden Prabowo memutuskan sejak awal kampanye ingin program Makan Bergizi Gratis hadir di tengah masyarakat. Ada yang namanya dapur umum yang ke depan pengelolanya masyakarat, nanti siapa yang memasok beras, sayur, daging, telur, sehingga keberadaan program ini juga akan memutar ekosistem ekonomi di tingkat bawah,” kata Misbakhun dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Dia lantas menyinggung bahwa masih banyak anak-anak yang berangkat ke sekolah tanpa sarapan sebagai isu yang cukup serius di Tanah Air.

    “Anak usia sekolah yang akan menjadi generasi ke depan ini dikhawatirkan mengalami situasi malnutrisi,” ucapnya.

    Di Probolinggo, dia juga menjelaskan soal pentingnya kedaulatan pangan dan energi. Adapun dia menilai posisi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang diduduki oleh Bahlil Lahadalia merupakan posisi sangat vital untuk mewujudkan kedaulatan energi nasional.

    “Pak Bahlil yang diberi amanat oleh Presiden Prabowo sebagai menteri ESDM memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga ketahanan energi dan mengelola sumber daya alam Indonesia,” katanya.

    Sementara itu di Ngemplakrejo, dia mendorong para nelayan menyukseskan Koperasi Desa Merah Putih yang merupakan program andalan Presiden Prabowo.

    “Koperasi Merah Putih merupakan ide luar biasa dari Presiden Prabowo. Tujuannya untuk membantu ekonomi masyarakat tingkat bawah, operasionalnya datang dari inisiatif masyarakat,” ujarnya.

    Selain anggaran pembentukan Koperasi Merah Putih yang disediakan oleh pemerintah, dia pun meyakini koperasi tersebut akan mampu mengangkat perekonomian nelayan.

    Koperasi, kata dia, bisa menjadi offtaker atau pembeli hasil tangkapan nelayan sehingga nelayan tidak bergantung kepada tengkulak.

    “Keberadaan koperasi ini akan memangkas rantai distribusi yang panjang, sehingga hasil tangkapan nelayan dapat sampai ke konsumen dengan harga yang lebih terjangkau, sementara nelayan tetap mendapatkan keuntungan,” kata dia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pandangan Pengamat Soal Pembentukan Badan Penerimaan Negara

    Pandangan Pengamat Soal Pembentukan Badan Penerimaan Negara

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat pajak memberikan beberapa poin catatan soal isu pembentukan Badan Penerimaan Negara yang kembali mencuat.

    Manajer Riset Center for Indonesia Taxation Analysis Fajry Akbar menilai bahwa satu tahun belakangan muncul banyak ketidakpastian bagi pelaku usaha mulai dari pergantian pemerintahan hingga kebijakan tarif resiprokal AS.  

    Dia mengatakan wacana pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) hanya meningkatkan ketidakpastian yang sudah ada bagi pelaku usaha. Padahal, menurutnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah memastikan tidak ada pembentukan BPN.

    “Menurut saya hal ini tidak baik bagi dunia usaha,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (15/6/2025).

    Apalagi, sambungnya, pembentukan BPN membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit. Oleh sebab itu, pemerintah tidak perlu buru-buru membentuk BPN di tengah ketidakpastian yang belum pulih.

    Adapun, Mantan Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Bidang Perpajakan Edi Slamet Irianto mengungkapkan bocoran struktur organisasi Badan Otorita Penerimaan Negara (BOPN). Menurutnya, struktur tersebut sudah dicek oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Dia mengungkapkan struktur BOPN itu sudah disusun pada masa kampanye Pilpres 2024. Meski sudah dicek Prabowo, Edi mengungkapkan struktur BOPN tersebut masih bisa berubah. 

    “Bisa berubah, tergantung situasi nanti ya. Kan organisasi itu akan disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan,” ujar Edi di Kantor PBNU, Rabu (11/5/2025).

    Terkait sosok yang akan menjabat sebagai menteri/kepala BOPN, Guru Besar Bidang Hukum Politik Perpajakan Nasional Unissula itu menyatakan yang tahu hanya Prabowo. Sebelumnya, Edi sendiri sempat digadang-gadang menjadi calon Kepala BOPN.

    Dia pun menekan pentingnya BOPN segera terbentuk. Dia menegaskan pentingnya memisahkan fungsi penerimaan dan pengeluaran dalam pengelolaan keuangan di institusi negara, pendidikan, maupun organisasi masyarakat. 

    Menurutnya, pemisahan fungsi ini merupakan prinsip utama dalam membangun tata kelola keuangan yang bersih dan akuntabel.

    “Ketika satu pihak menerima sekaligus membelanjakan dana, di situlah benih penyimpangan tumbuh. Harus ada pengawasan silang. Ini bukan hanya prosedur teknis, tapi soal integritas dan pencegahan moral hazard,” tegas Edi.

    Dalam pandangannya, fungsi penerimaan (revenue collection) hanya bertugas mencatat, menyetorkan, dan melaporkan dana yang masuk tanpa ikut menentukan arah belanja. Sementara fungsi pengeluaran (expenditure) dilakukan oleh unit atau individu terpisah, berdasarkan persetujuan struktur organisasi dan mekanisme anggaran yang disepakati.

    Sementara itu, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengaku belum tahu kapan BOPN akan terbentuk karena keputusan ada di Prabowo. Hanya saja, legislator asal fraksi Partai Golkar itu mengaku bahwa Komisi XI DPR akan selalu mendukung keputusan presiden termasuk perihal pembentukan BOPN.

    “Apapun keputusan Presiden itu kan, ya kita harus mengamankan, apalagi Golkar itu kan bagian dari kekuasaan,” kata Misbakhun pada kesempatan yang sama.

    Berikut bocoran Susunan Organisasi Badan Otorita Penerimaan Negara:

    1. Menteri Negara/Kepala BOPN, berada langsung di bawah Presiden RI

    2. Dewan Pengawas, yang diduduki Ex Officio Menko Perekonomian, Ex Officio Panglima TNI, Ex Officio Kapolri, Ex Officio Kejaksaan Agung, Ex Officio Kepala PPATK, dan 4 orang Independen.

    3. Dua wakil kepala: Wakil Kepala Operasi BOPN dan Wakil Kepala Urusan Dalam BOPN.

    4. Wakil Kepala Urusan Dalam BOPN dibantu dua pejabat yaitu Inspektorat Utama Badan dan Sekretaris Utama Badan

    5. Menteri Negara/Kepala BOPN juga akan dibantu enam deputi yaitu:

    a. Deputi Perencanaan dan Peraturan Penerimaan, yang berisi: Direktur Perencanaan Penerimaan; Direktur Potensi Penerimaan; Direktur Peraturan PPh; Direktur Peraturan PPN; Direktur Peraturan Cukai; Direktur Peraturan GST, Potput dan Final; Direktur Fasilitas dan Insentif Investasi; Direktur Kerjasama Perpajakan Internasional

    b. Deputi Pengawasan dan Penerimaan Pajak, yang berisi: Direktur Penerimaan Pajak SDA; Direktur Penerimaan Pajak Industri dan Perdagangan; Direktur Penerimaan Pajak Telematika; Direktur Penerimaan Pajak Sektor Jasa, Keuangan & Bank; Direktur Penerimaan Cukai; Direktur Pemeriksaan Pajak & Cukai

    c. Deputi Pengawasan dan Penerimaan PNBP, yang berisi: Direktur Peraturan Perencanaan dan Pengawasan PNBP; Direktur Peraturan PNBP Pengelolaan Dana; Direktur Peraturan PNBP Kekayaan Negara Dipisahkan; Direktur Peraturan PNBP Harta Milik Negara; Direktur Peraturan PNBP SDA dan Kekayaan Laut dst.

    d. Deputi Pengawasan Kepabeanan/Custom, yang berisi: Direktur Teknis Kepabeanan, Direktur Fasilitas Kepabeanan, Direktur Audit Kepabeanan, Direktur Informasi Kepabeanan, Direktur Penindakan Kepabeanan, Direktur Interdiksi Narkotika, Direktur Kerjasama Kepabeanan Internasional, Direktur Kapal dan Patroli

    e. Deputi Penegakan Hukum, yang berisi: Direktur Perencanaan dan Evaluasi Gakum; Direktur Pemeriksaan Terintegrasi; Direktur Keberatan, Banding & PK; Direktur Penagihan dan Lelang; Direktur Penyidikan; dan Direktur Penuntutan

    f. Deputi Intelijen, yang berisi: Direktur Intelijen Luar Negeri; Direktur Transaksi Keuangan; Direktur Intel Sumber Daya Alam; Direktur Intel Telematika & Cyber; Direktur Industri Mamin & Air; Direktur Obat dan Petrokimia; Direktur Industri Textile & Garmen; Direktur Intel Sawit dan Perkebunan lainnya

    6. Di bawah deputi, ada dua lembaga lagi yaitu:

    a. Pusat Data Sains dan Informasi, yang berisi Divisi Data Analitik; Divisi Blockchain; Divisi Artificial Intelligence; Divisi Hardware & Software; Divisi Cyber Security; dan Divisi Info Grafis

    b. Pusat Riset dan Pelatihan Pegawai, yang berisi Divisi Dik Pajak; Divisi Dik Kepabeanan; Divisi Riset Kebijakan; Divisi Latsar pegawai; Divisi Lat Keahlian Khusu; dan Divisi Pelatihan Komando

    7. Wakil Ketua Operasi BOPN dibantu Kepala Perwakilan Provinsi Setingkat eselon 1b

    8. 5 Staf Ahli (Sahli) yang berisi Sahli Analis Intelijen Ekonomi; Sahli Komunikasi Politik; Sahli Telematika; Sahli Ekonomi Syariah; dan Sahli Hukum Kekayaan Negara.

  • 4 Izin Tambang Nikel Dicabut, Komisi XI: Raja Ampat Harus Dijaga!

    4 Izin Tambang Nikel Dicabut, Komisi XI: Raja Ampat Harus Dijaga!

    Jakarta –

    Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mendukung penghentian aktivitas penambangan nikel di kawasan Raja Ampat, Papua Barat. Kebijakan itu dinilai sebagai langkah strategis dalam menjaga keberlanjutan kawasan konservasi dan ekowisata unggulan Indonesia.

    “Saya mendukung penuh keputusan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang menghentikan aktivitas tambang nikel di Raja Ampat. Ini adalah keputusan berani yang berpihak pada masa depan. Kawasan Raja Ampat harus dijaga sebagai kawasan ekowisata kelas dunia, bukan dikorbankan untuk eksploitasi tambang jangka pendek,” kata Misbakhun dalam keterangan tertulis, Jumat (13/6/2025).

    Misbakhun menekankan bahwa Raja Ampat merupakan kawasan dengan nilai ekologis dan ekonomis yang sangat tinggi. Penghentian aktivitas tambang, menurutnya, justru membuka peluang pertumbuhan ekonomi lokal yang lebih sehat, berkelanjutan dan inklusif.

    “Data kunjungan wisatawan ke Raja Ampat pada tahun 2024 menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, baik wisatawan mancanegara maupun domestik meningkat tajam dan ini berkontribusi langsung terhadap kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Raja Ampat,” tutur Misbakhun.

    Ekowisata berbasis alam seperti Raja Ampat disebut memiliki peran vital dalam mendukung perekonomian setempat. Pada 2024 sekitar 30 ribu wisatawan berkunjung ke Raja Ampat dengan 70% di antaranya berasal dari mancanegara. Jumlah itu naik hampir dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 19.839 turis.

    Kunjungan wisatawan tersebut memberikan kontribusi sekitar Rp 150 miliar per tahun terhadap PAD Kabupaten Raja Ampat. Nilai ekonomi ini belum termasuk dampak tidak langsung dari sektor lain yang turut tumbuh karena pariwisata seperti perhotelan, transportasi lokal, kuliner, kerajinan rakyat dan jasa pemandu wisata.

    “Ekonomi hijau berbasis pariwisata alam seperti di Raja Ampat adalah instrumen utama pembangunan berkelanjutan. Ini bukan hanya soal pelestarian lingkungan, tapi juga soal arah pembangunan ekonomi masa depan Indonesia yang ramah lingkungan, berkualitas, dan memberdayakan masyarakat setempat,” ujar Misbakhun.

    Ia menambahkan bahwa kebijakan ini sejalan dengan visi pembangunan nasional yang menekankan transisi energi dan ekonomi hijau. “Raja Ampat sudah dikenal sebagai surga bawah laut dunia, kita tidak boleh menggadaikan potensi jangka panjang ini hanya demi keuntungan sesaat dari industri ekstraktif,” tambahnya.

    Sebagai Ketua Komisi XI DPR RI yang membidangi keuangan dan perencanaan pembangunan, Misbakhun menyatakan komitmennya untuk terus mendorong kebijakan fiskal dan insentif yang mendukung pengembangan ekowisata di kawasan timur Indonesia, termasuk Papua Barat Daya.

    “Pemerintah pusat dan daerah perlu bersinergi untuk mengembangkan infrastruktur pendukung, pelatihan SDM pariwisata, serta menciptakan ekosistem usaha yang sehat. Saya percaya, Raja Ampat bisa menjadi ikon keberhasilan Indonesia dalam membangun ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan,” pungkasnya.

    Pemerintah Cabut 4 IUP Tambang Nikel di Raja Ampat

    Pemerintah mencabut empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Raja Ampat. Adapun empat tambang yang izin tambangnya dicabut adalah PT Anugerah Surya Pratama, PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Perkasa dan PT Nurham.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan alasan empat perusahaan tambang tersebut dicabut izinnya karena terbukti melakukan pelanggaran lingkungan. Hal ini berdasarkan laporan dari Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup.

    “Atas petunjuk Presiden, beliau memutuskan bahwa pemerintah akan mencabut izin tambang di 4 perusahaan yang ada di Raja Ampat. Kemudian kita Ratas dan juga dari (Kementerian) Lingkungan Hidup juga sampaikan memang dalam implementasi 4 perusahaan itu ada pelanggaran dalam konteks lingkungan,” kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/6).

    Alasan kedua, Bahlil mengatakan empat tambang yang dicabut izinnya berlokasi di dalam Geopark atau Kawasan Wisata Raja Ampat. Izin empat perusahaan ini pun dikeluarkan sebelum adanya penetapan Geopark Raja Ampat.

    Sementara itu, hanya PT Gag Nikel saja yang dipertahankan pemerintah untuk tidak dicabut izinnya. Bahlil mengklaim tambang Gag Nikel telah melakukan proses penambangan yang baik dan tidak merusak lingkungan.

    “Untuk PT Gag karena itu adalah dia melakukan sebuah proses penambangan yang menurut dari hasil evaluasi tim kami itu bagus sekali dan tadi kalian sudah lihat foto-fotonya, itu alhamdullilah sesuai Amdal,” beber Bahlil.

    (aid/ara)