Xcloud.id

Tag: Mukhamad Misbakhun

  • Cukai Minuman Berpemanis Lagi Digodok, Ini Bocorannya

    Cukai Minuman Berpemanis Lagi Digodok, Ini Bocorannya

    Jakarta – Kementerian Keuangan menggodok aturan cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK). Langkah ini menyusul Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 4 tahun 2025 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2025 yang telah diterbitkan pada awal tahun.

    Dirjen Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama mengatakan saat ini Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (Ditjen SEF) tengah menggodok skema penerapan cukai MBDK.

    “Lagi diatur sama Ditjen SEF,” ujar Djaka, ditemui usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XI terkait Anggaran Eselon I Kementerian Keuangan di Senayan, Jakarta, Senin (14/7/2025).

    Djaka menambahkan pembahasan juga tengah dilakukan Ditjen SEF terkait dengan rencana pemberlakuan tarif cukai untuk Produk Pangan Olahan Bernatrium (P2OB). Hal ini menjadi salah satu rencana kerja program pengelolaan penerimaan negara tahun anggaran 2026.

    Sesuai dengan amanat dalam Keppres 4/2025, pemerintah memiliki waktu 1 tahun untuk melakukan persiapan, salah satunya dengan penerbitan aturan turunan berbentuk Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur tarif pengenaan cukai pada MBDK.

    Djaka memastikan, pemerintah serius untuk menerapkan kebijakan tersebut sehingga persiapannya harus betul-betul matang sebelum akhirnya kebijakan baru itu diterapkan. Ditjen Bea dan Cukai juga siap untuk melaksanakan tugasnya seiring dengan perintah Presiden Prabowo Subianto.

    “Nanti perkembangannya (disampaikan), yang pasti Bea Cukai ketika ada perintah untuk melaksanakan pemungutan cukai MBDK, kita akan laksanakan,” tegasnya.

    Sebagai informasi, Rencana penambahan obyek cukai baru berupa MBDK muncul lagi setelah dipastikan batal berlaku di 2025. Kebijakan ini muncul dalam upaya meningkatkan penerimaan negara di 2026. Hal itu tertuang dalam Laporan Panitia Kerja (Panja) Penerimaan Komisi XI DPR RI.

    Panja Penerimaan Komisi XI DPR RI menyepakati pemerintah untuk melaksanakan kebijakan pendapatan negara, kebijakan umum perpajakan, kebijakan teknis pajak dan kebijakan teknis kepabeanan dan cukai, serta kebijakan umum Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2026 dalam upaya pencapaian target penerimaan negara tahun 2026.

    “Kebijakan untuk mendukung penerimaan negara yang optimal, antara lain melalui… ekstensifikasi BKC antara lain melalui penambahan objek cukai baru berupa Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK),” tulis laporan tersebut yang dibacakan Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, Senin (7/7/2025).

    (shc/hns)

  • Siap-Siap Batu Bara dan Emas Bakal Dikenakan Bea Keluar di 2026

    Siap-Siap Batu Bara dan Emas Bakal Dikenakan Bea Keluar di 2026

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan bea keluar khususnya untuk komoditas batu bara dan emas akan diterapkan pada 2026 mendatang. Saat ini rencana tersebut masih dibahas bersama Kementerian Keuangan.

    Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno menyebutkan, rencana penerapan bea keluar untuk kedua komoditas tersebut akan diterapkan dengan menyesuaikan kondisi harga.

    “Iya bakal diterapkan (2026). Kalau misalnya diterapkan, diterapkan,” ungkapnya saat ditanya apakah rencana ini akan diterapkan mulai 2026, ketika ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (14/7/2025).

    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga mengungkapkan nantinya akan ada aturan turunan terhadap pengenaan bea keluar ekspor batu bara. Dia menyebutkan, pemerintah akan mengenakan bea keluar ekspor batu bara berdasarkan nilai keekonomian batu bara dunia.

    “Itu kan nanti ada aturan turunannya. Nanti kita akan buat di harga keekonomian berapa di pasar global, baru kita akan kenakan tarif bea keluar. Artinya kalau harganya lagi bagus, boleh dong sharing dengan pendapatan ke negara,” ungkapnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (14/7/2025).

    Meskipun akan dikenakan bea keluar, Bahlil mengatakan jika harga batu bara dunia sedang tidak ekonomis, maka pemerintah akan menyesuaikan bea keluarnya sesuai dengan harga yang berlaku.

    “Tapi kalau harganya belum ekonomis, ya jangan juga kita susahkan pengusaha ya,” imbuhnya.

    Aturannya, kata Bahlil, nantinya akan tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM yang baru akan disusun oleh pihaknya.

    Seperti diketahui, pemerintah dan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyepakati perluasan basis penerimaan bea keluar, terutama untuk produk emas dan batu bara.

    Hal ini terungkap dalam Rapat Kerja antara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo bersama Komisi XI DPR, hari ini, Senin (7/7/2025).

    “Perluasan basis penerimaan bea keluar, di antaranya terhadap produk emas dan batu bara dimana pengaturan teknisnya mengacu pada peraturan Kementerian ESDM,” papar Ketua Komisi XI DPR RI, Misbakhun.

    Sebagai catatan, produk emas sudah dikenakan bea keluar. Namun, hanya untuk produk konsentrat dan emas mentah saja. Kemudian, batu bara tidak dikenakan bea keluar sejak 2006.

    Menanggapi hal ini, Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Djaka Budhi mengatakan bahwa kebijakan ini baru akan diberlakukan. Selama ini, beberapa komoditas seperti emas dan batu bara belum dikenakan bea keluar karena masih dalam bentuk bahan mentah.

    “Sepertinya baru yah karena kan kemarin itu tidak dipungut karena mungkin ada yang bahan mentah itu ya,” ujar Djaka saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (7/7/2025).

    Menurut Djaka, masa bebas bea keluar akan segera berakhir, terutama untuk PT Freeport Indonesia (PTFI). Nantinya, ekspor bahan mentah yang tadinya tidak dikenakan bea keluar akan dikenakan pungutan.

    “Mungkin bahan mentahnya ke depan sudah selesai masa ekspor bahan mentah itu yang Freeport itu kan sudah habis waktunya mungkin itu aja,” ujar Djaka.

    Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi H. Amro pun menjelaskan bahwa tarif bea masuk akan ditentukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Kendati demikian, peraturan tetap akan diteken oleh Kementerian Keuangan.

    “Sebenarnya tarifnya itu kalau emas dan batu bara, kan jelas tadi itu tarifnya ditentukan oleh ESDM. ESDM mengusulkan kepada Kementerian Keuangan untuk membuat PMK. Memang itu kan otoritas daripada Kementerian ESDM,” ujar Fauzi H. Amro saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (7/7/2025).

    (wia)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Giliran Sri Mulyani Minta Tambah Anggaran Kemenkeu Jadi Rp 52 T

    Giliran Sri Mulyani Minta Tambah Anggaran Kemenkeu Jadi Rp 52 T

    Jakarta –

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang dipimpin Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengusulkan tambahan anggaran untuk 2026 menjadi sebesar Rp 52,02 triliun. Jumlah itu bertambah Rp 4,88 triliun dari pagu indikatif awal Rp 47,13 triliun.

    Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan jumlah tersebut sudah termasuk untuk 7 badan layanan umum (BLU). Jika tidak menyertakan pagu indikatif BLU, pagu indikatif murni Kemenkeu pada 2026 diusulkan senilai Rp 41,64 triliun.

    “Secara keseluruhan kami ingin mengusulkan pagu Kemenkeu tahun 2026 sebesar Rp 52.017.195.644.000, yaitu Rp 47.132.862.219.000 ditambah Rp 4.884.333.425.000. Ini kami usulkan sebagai alokasi anggaran yang optimal untuk melaksanakan tugas dan fungsi selaku pengelola fiskal,” kata Suahasil dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (14/7/2025).

    Suahasil menyebut tambahan anggaran itu untuk memenuhi kebutuhan strategis yakni dukungan pencapaian target penerimaan negara Rp 1,20 triliun, layanan mandatori dan prioritas Rp 1,74 triliun, belanja TIK yang belum terdanai Rp 1,90 triliun dan kebutuhan dasar unit eselon I baru Rp 41,32 miliar.

    “Seperti halnya pagu indikatif seluruh kementerian/lembaga yang lain dialokasikan adalah untuk belanja pegawai, operasionalisasi kantor dan belanja pelaksanaan tusi dasar secara minimal. Untuk itu memang belum memasukkan kegiatan-kegiatan strategis yang perlu tambahan anggaran, ini juga berlaku untuk K/L yang lain,” ucap Suahasil.

    Sementara itu, total keseluruhan anggaran Kemenkeu di 2026 untuk lima program yaitu (1) program kebijakan fiskal, (2) program pengelolaan penerimaan negara, (3) program pengelolaan belanja negara, (4) program pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara dan risiko, serta (5) program dukungan manajemen.

    Adapun total anggaran 7 BLU di bawah Kemenkeu dialokasikan sebesar Rp 10,38 triliun di 2026. Jumlah tersebut terdiri dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Rp 3,93 triliun, Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Rp 6,06 triliun, Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) Rp 43,01 miliar, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Rp 69,60 miliar, Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Rp 95,64 miliar, Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Rp 163,47 miliar, serta Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN Rp 15,03 miliar.

    Menanggapi itu, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengaku heran Kemenkeu mengusulkan tambahan anggaran saat perannya sebagai penguasa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    “Jadi Ibu (Sri Mulyani) minta sama Ibu juga. Saya nggak tau ini bilangnya gimana, jadi saya minta kepada diri saya sendiri bahwa belanja saya kurang. Terus minta persetujuan kita semua. Pusatnya yang punya uang masih kurang, apalagi yang di pinggir-pingirnya,” tutur Misbakhun dalam kesempatan yang sama.

    Misbakhun menyebut usulan tambahan anggaran itu akan dibahas terlebih dahulu oleh masing-masing unit eselon I. “Kita memahami bahwa semangatnya adalah menjaga keuangan negara, semangatnya adalah efisiensi seperti yang digariskan oleh Bapak Presiden Prabowo bahwa kita harus efisien dalam penggunaan anggaran,” imbuh Misbakhun.

    Tonton juga video “Kelakar Sri Mulyani Mau Potong Gaji Sekjen karena Punya 3 Wamen” di sini:

    (acd/acd)

  • Pakar Ungkap Dampak Pengenaan Bea Keluar Batu Bara saat Ekspor Lesu

    Pakar Ungkap Dampak Pengenaan Bea Keluar Batu Bara saat Ekspor Lesu

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menilai Pengamat menilai wacana pemerintah untuk menambah penerimaan negara melalui pungutan bea keluar emas dan batu bara berpotensi menekan pelaku industri.

    Wacana pungutan bea keluar itu sebelumnya muncul dari Ketua Komisi XI DPR sekaligus pimpinan Panja Penerimaan Mukhamad Misbakhun yang melaporkan hasil rapat panja, yang salah satunya menyepakati kebijakan teknis kepabeanan dan cukai sebagai implementasi kebijakan umum perpajakan.   

    DPR dan pemerintah menyepakati perluasan basis penerimaan bea keluar terhadap produk emas dan batu bara di mana pengaturan teknisnya mengacu pada pengaturan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). 

    Ketua Badan Kejuruan Teknik Pertambangan Persatuan Insinyur Indonesia (BK Tambang PII) Rizal Kasli menilai kebijakan itu bakal berdampak signifikan bagi pelaku usaha, khususnya batu bara. Apalagi, harga emas hitam itu kini tengah anjlok.

    “Dampaknya akan sangat signifikan bagi industri pertambangan batu bara mengingat saat ini komoditas tersebut sedang tertekan harganya. Tentu akan berdampak kepada keuntungan bisnis tersebut,” ujar Rizal kepada Bisnis, Rabu (9/7/2025).

    Ucapan Rizal tentu bukan isapan jempol. Harga batu bara acuan (HBA) sepanjang tahun ini relatif turun. Tercatat HBA untuk batu bara kalori tinggi dalam kesetaraan nilai kalori 6.322 kcal/kg GAR pada periode pertama Juli 2025 ditetapkan sebesar US$107,35 per ton. Angka itu turun dibanding Januari 2025 yang senilai US$124,01 per ton.

    Rizal menuturkan, pemerintah memang sedang menggenjot pendapatan negara di tengah gejolak geopolitik global yang saat ini terjadi. Namun, dia mengingatkan agar pemerintah dapat mempertimbangkan kembali rencana pengenaan bea kelauar untuk emas dan batu bara itu.

    “Mengingat saat ini juga terjadi kelesuan impor batu bara oleh China yang menjadi penentu harga batu bara global,” imbuhnya.

    Dia mengatakan, lesunya permintaan batu bara dari China itu membuat harga terus turun. Selain itu, dia mengatakan, para pelaku usaha juga ternah menanggung beban pengenaan royalti.

    Saat ini, kata Rizal, pemerintah juga sudah melakukan perubahan untuk prosentase royalti terhadap komoditas batu bara dan bahkan ada yang mencapai 28% terutama untuk Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara (PKP2B) atau kelanjutan perpanjangannya.

    “Apabila harga terus menurun dan pengeluaran tambahan meningkat tentu saja akan dilakukan rasionalisasi stripping ratio sehingga terganggunya konservasi batu bara ke depan,” ucap Rizal.

    Sebelumnya, Kementerian ESDM pun buka suara terkait wacana pengenaan bea keluar batu bara dan emas tersebut. Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan, pihaknya belum mendapat informasi detil dari wacana tersebut. Pihaknya pun belum berbicara dengan Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    Oleh karena itu, ke depan pihaknya bakal melakukan pembahasan dengan Kemenkeu.

    “Kami akan duduk bersama Kemenkeu,” kata Yuliot di Le Meridien Hotel Jakarta, Selasa (8/7/2025).

    Dia menjelaskan, penetapan bea keluar untuk emas dan batu bara harus dilihat secara adil. Menurutnya, kebijakan itu pun harus mengacu pada harga di pasar internasional.

    Dengan kata lain, jika harga internasional sedang anjlok, sementara pungutan bea keluar diberlakukan, maka pelaku usaha bisa tertekan.

    “Kalau permintaanya lemah, [lalu] kenakan kenakan bea keluar, justru ini akan berdampak. Jadi ini gak ada yang beli juga. Jadi kita melihat kompetitif dari komoditas yang kita miliki,” jelas Yuliot.

  • Semangat Melayani dengan Hati Harus Terus Dijaga

    Semangat Melayani dengan Hati Harus Terus Dijaga

    Jakarta: Memasuki usia ke-79 tahun pada 5 Juli 2025, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mendapatkan apresiasi dari Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, atas kontribusinya dalam menjaga kedaulatan ekonomi nasional dan memperkuat inklusi keuangan di Tanah Air.

    Dalam keterangan tertulisnya, Misbakhun menyebut tema ulang tahun BNI tahun ini, ‘Menemani Tiap Langkahmu’, sebagai refleksi tepat atas komitmen BNI dalam mendampingi masyarakat Indonesia di berbagai fase kehidupan dan pembangunan.

    “Saya melihat tema ini sangat menggambarkan komitmen BNI yang tidak pernah surut. Di tengah perubahan zaman, BNI tetap konsisten memperluas inklusi keuangan dan memperkuat peran sebagai mitra pembangunan nasional yang inklusif, tangguh, dan adaptif,” ujar Misbakhun.

    Menurutnya, visi pendiri BNI, Margono Djojohadikusumo yang menyebut bangsa ini butuh bank sendiri, bukan hanya untuk menghitung uang, tetapi untuk menyusun harga diri, masih terasa relevan. Nilai patriotisme itu kini diwujudkan lewat digitalisasi layanan, ekspansi internasional, serta dukungan terhadap UMKM dan sektor-sektor strategis.
     

    “BNI telah membuktikan bahwa pelayanan yang penuh empati dan nilai kebangsaan dapat berjalan beriringan dengan transformasi digital dan kompetisi global. Semangat melayani dengan hati inilah yang patut dijaga dan diperkuat untuk menjawab tantangan ke depan,” tegas Misbakhun.

    BNI juga dinilai berhasil menjaga keseimbangan antara inovasi dan kedekatan emosional dengan nasabah, antara lain melalui program Rejeki wondr BNI, yang tidak hanya menghadirkan produk finansial, tetapi juga membangun koneksi yang kuat dengan masyarakat luas.

    Komisi XI DPR RI, lanjut Misbakhun, berkomitmen untuk terus mendukung langkah-langkah BNI dalam memperluas akses layanan keuangan yang merata, baik melalui jaringan kantor, agen, maupun platform digital, agar dapat menjangkau masyarakat dari Sabang hingga Merauke.

    Misbakhun juga mengapresiasi filosofi logo ulang tahun ke-79 BNI yang memadukan elemen paruh Garuda (angka 7) dan pin lokasi (angka 9). Dia menilai desain tersebut menggambarkan tekad BNI untuk hadir di setiap titik kebutuhan masyarakat dan siap bersaing di panggung global.

    “Dirgahayu ke?79, BNI. Teruslah menjadi penjaga harapan, penyokong keberanian, dan sahabat setia dalam setiap langkah rakyat Indonesia,” tutup Misbakhun.

    Jakarta: Memasuki usia ke-79 tahun pada 5 Juli 2025, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mendapatkan apresiasi dari Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, atas kontribusinya dalam menjaga kedaulatan ekonomi nasional dan memperkuat inklusi keuangan di Tanah Air.
     
    Dalam keterangan tertulisnya, Misbakhun menyebut tema ulang tahun BNI tahun ini, ‘Menemani Tiap Langkahmu’, sebagai refleksi tepat atas komitmen BNI dalam mendampingi masyarakat Indonesia di berbagai fase kehidupan dan pembangunan.
     
    “Saya melihat tema ini sangat menggambarkan komitmen BNI yang tidak pernah surut. Di tengah perubahan zaman, BNI tetap konsisten memperluas inklusi keuangan dan memperkuat peran sebagai mitra pembangunan nasional yang inklusif, tangguh, dan adaptif,” ujar Misbakhun.

    Menurutnya, visi pendiri BNI, Margono Djojohadikusumo yang menyebut bangsa ini butuh bank sendiri, bukan hanya untuk menghitung uang, tetapi untuk menyusun harga diri, masih terasa relevan. Nilai patriotisme itu kini diwujudkan lewat digitalisasi layanan, ekspansi internasional, serta dukungan terhadap UMKM dan sektor-sektor strategis.
     

     
    “BNI telah membuktikan bahwa pelayanan yang penuh empati dan nilai kebangsaan dapat berjalan beriringan dengan transformasi digital dan kompetisi global. Semangat melayani dengan hati inilah yang patut dijaga dan diperkuat untuk menjawab tantangan ke depan,” tegas Misbakhun.
     
    BNI juga dinilai berhasil menjaga keseimbangan antara inovasi dan kedekatan emosional dengan nasabah, antara lain melalui program Rejeki wondr BNI, yang tidak hanya menghadirkan produk finansial, tetapi juga membangun koneksi yang kuat dengan masyarakat luas.
     
    Komisi XI DPR RI, lanjut Misbakhun, berkomitmen untuk terus mendukung langkah-langkah BNI dalam memperluas akses layanan keuangan yang merata, baik melalui jaringan kantor, agen, maupun platform digital, agar dapat menjangkau masyarakat dari Sabang hingga Merauke.
     
    Misbakhun juga mengapresiasi filosofi logo ulang tahun ke-79 BNI yang memadukan elemen paruh Garuda (angka 7) dan pin lokasi (angka 9). Dia menilai desain tersebut menggambarkan tekad BNI untuk hadir di setiap titik kebutuhan masyarakat dan siap bersaing di panggung global.
     
    “Dirgahayu ke?79, BNI. Teruslah menjadi penjaga harapan, penyokong keberanian, dan sahabat setia dalam setiap langkah rakyat Indonesia,” tutup Misbakhun.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (PRI)

  • DPR dan Sri Mulyani Cs Rapat Sampai Tengah Malam, Ini Hasilnya

    DPR dan Sri Mulyani Cs Rapat Sampai Tengah Malam, Ini Hasilnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Komisi XI DPR bersama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, serta Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar telah menyelesaikan rapat kerja yang berlangsung hingga tengah malam ini, Selasa (3/7/2025), sekitar pukul 11.05 WIB.

    Rapat yang berlangsung mulai pukul 19.53 WIB itu membahas asumsi makro rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2026. Namun, hingga akhir rapat ditutup belum ada hasil kesimpulan rapat yang dibacakan oleh pemimpin rapat, yakni Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun.

    “Karena kita masih ada rapat panja dan kita masih ada putaran, nanti kesimpulan di hari Senin,” kata Misbakhun saat menutup rapat.

    Selama rapat itu, Sri Mulyani telah memaparkan kondisi perekonomian global, domestik, hingga kinerja APBN sampai Semester I-2025, di samping proyeksi sampai akhir tahun, yang berpotensi mempengaruhi kondisi ekonomi dan APBN sampai 2026.

    Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, serta Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar juga memberikan data-data pendukung terkait itu. Disertai dengan sesi tanya jawab yang disampaikan oleh para anggota Komisi XI DPR.

    Foto: Komisi XI DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua DK OJK. Dengan acara Pembahasan Asumsi Dasar Ekonomi Makro APBN Tahun 2026. Kamis (3/7/2025). (Tangkapan layar TV Parlemen)
    Komisi XI DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua DK OJK. Dengan acara Pembahasan Asumsi Dasar Ekonomi Makro APBN Tahun 2026. Kamis (3/7/2025). (Tangkapan layar TV Parlemen)

    Dalam rapat itu, Sri Mulyani mengatakan, asumsi makro yang digunakan dalam RAPBN 2026 desainnya untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia ialah di rentang 5,2%-5,8%, inflasi 1,5%-3,5%, yield SBN tenor 10 tahun 6,6-7,2%, nilai tukar rupiah Rp 16.500-16.900 per dolar AS, hingga harga minyak mentah Indonesia atau ICP US$ 60-80 dolar per barel.

    Sementara itu, untuk lifting minyak 600 ribu-605 ribu barrel, lifting gas 953 ribu-1,17 juta setara minyak per hari, tingkat kemiskinan 6,5-7,5% pada 2026, tingkat pengangguran diperkirakan akan berada di kisaran 4,5-5%, dan rasio gini 0,379-0,382.

    Adapun untuk desain APBN 2026, rancangannya ialah defisit yang batas bawahnya 2,48% dan batas atas 2,53% terhadap produk domestik bruto atau PDB, pendapatan negara 11,71% sampai dengan 12,22%, serta belanja negara yang dirancang di kisaran 14,19% hingga 14,75% terhadap PDB.

    Detail untuk komponen penerimaan negara ialah penerimaan pajak yang targetnya akan ada di kisaran 8,9%-9,24% PDB, kepabeanan dan cukai 1,18%-1,21% terhadap PDB, penerimaan negara bukan pajak atau PNBP 1,63%-1,76%, serta hibah 0,002%-0,003% dari PDB.

    Sedangkan, untuk detail belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat yang rentang desainnya 11,41% sampai dengan 11,86%, dan transfer ke daerah 2,78% sampai 2,89%. Sementara itu, keseimbangan primer defisitnya akan berada si rentang 0,18% sampai 0,22%, serta pembiayaan 2,48%-2,53%.

    (wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Berita Bisnis, Ekonomi, Pasar Modal Dan Perbankan Indonesia

    Berita Bisnis, Ekonomi, Pasar Modal Dan Perbankan Indonesia

    Ekonomi03 Jul 2025 13:45Cara Cairkan Uang Pensiun PNS di Kantor Pos

    Mulai 1 Juli 2025, sebanyak 142 ribu peserta pensiunan dapat mencairkan manfaat pensiun secara langsung di Kantor Pos terdekat di seluruh Indonesia.

    Ekonomi03 Jul 2025 13:40Wamenperin Lirik Pengembangan Ekspor Kakao-Teh Asal Indonesia

    Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza menuturkan, volume ekspor kakao mencapai 340.000 ton di ekspor ke 110 negara.

    Ekonomi03 Jul 2025 13:30Jalankan SK BUMN dan Danantara Asset Management, Agrinas Palma Rombak Direksi dan Komisar…

    Perombakan susunan pengurus Agrinas Palma Nusantara ditunjukkan dari serah terima salinan Surat Keputusan (SK) Menteri BUMN dan PT Danantara Asset Management.

    Ekonomi03 Jul 2025 13:16Pertamina Boyong 10 UMKM Binaan Tembus Pasar Jepang, Hadir di World Expo Osaka 2025

    Sebanyak 10 UMKM binaan Pertamina mengikuti ajang bergengsi World Expo Osaka 2025 yang diselenggarakan di Osaka, Jepang

    Ekonomi03 Jul 2025 13:15KMP Tunu Pratama Jaya Tenggelam, Menhub Buka Suara

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi meminta jajarannya untuk mempercepat proses evakuasi korban Kapal Motor Penyeberangan atau KMP Tunu Pratama Jaya dipercepat. Termasuk proses pencarian dan pertolongan korban tenggelamnya kapal KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali.

    Bank03 Jul 2025 12:45Cegah Nepotisme, Calon DK LPS Dilarang Punya Hubungan Keluarga dan Terlibat Politik

    Menteri Keuangan (Menkeu) sekaligus Ketua Panitia Seleksi, Sri Mulyani Indrawati memastikan proses seleksi calon Ketua dan Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) periode 2025–2030 akan berjalan dengan sangat ketat dan menjaga prinsip independensi.

    Bank03 Jul 2025 12:35Paripurna DPR Sepakat Angkat Ricky P Gozali Jadi Deputi Gubernur BI

    Ketua Komisi XI DPR RI Muhammad Misbakhun mengatakan, pengangkatan Ricky Perdana Ghozali sebagai Deputi Gubernur BI juga telah disepakati Komisi XI DPR melalui rapat internalnya.

    Ekonomi03 Jul 2025 12:20Mau Jadi Pejabat LPS? Minimal 10 Tahun Berkiprah di Sektor Keuangan

    Menkeu Sri Mulyani menuturkan, seleksi terbuka bagi warga negara Indonesia (WNI) yang punya pengalaman minimal 10 tahun di sektor jasa keuangan yang berhak mendaftar.

    Ekonomi03 Jul 2025 12:10Pembayaran Digital Rambah Sektor Pariwisata hingga Perhotelan

    Seiring pesatnya perkembangan teknologi pembayaran di berbagai negara maju dan berkembang, Bank Indonesia terus mendorong inovasi untuk menghadirkan kemudahan dalam proses transaksi.

    Ekonomi03 Jul 2025 12:00Detik-Detik KMP Tunu Pratama Jaya Tenggelam di Selat Bali, 4 Orang Meninggal Dunia

    Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan mengungkapkan kronologi tenggelamnya Kapal Motor Penyeberangan atau KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali. Diketahui, kapal penyeberangan itu sedang dalam perjalanan berlayar dari Pelabuhan Ketapang ke Gilimanuk.

  • Profil Lengkap Ricky Perdana Gozali, Deputi Gubernur BI yang Baru

    Profil Lengkap Ricky Perdana Gozali, Deputi Gubernur BI yang Baru

    Jakarta, Beritasatu.com – Profil Ricky Perdana Gozali menjadi pembicaraan publik Tanah Air, setelah dirinya ditetapkan sebagai deputi gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2025–2030. Berikut profil lengkap Ricky Perdana Gozali.

    Penetapan dilakukan dalam rapat paripurna DPR, seusai Komisi XI menyetujui pencalonannya secara musyawarah mufakat.

    Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menegaskan, Ricky Perdana Gozali dipilih karena rekam jejaknya yang kuat dan penguasaan bidang moneter serta kepemimpinan yang solid.

    “Sebagai seorang pejabat BI yang berkarier puluhan tahun, kami melihat dia sangat cakap, profesional, dan punya keahlian serta kapasitas kepemimpinan,” ujar Misbakhun kepada wartawan, Kamis (3/7/2025).

    Ricky Gozali mengungguli pesaingnya, Dicky Kartikoyono dalam fit and proper test yang digelar pada 1 Juli 2025.

    Karier Ricky Perdana Gozali

    Karier Ricky di Bank Indonesia dimulai sejak 1995 sebagai staf di Kantor Perwakilan BI Semarang. Sejak itu, ia mendalami berbagai bidang strategis, mulai dari pengelolaan devisa hingga kebijakan moneter internasional.

    Beberapa posisi penting yang pernah dijabat, diantaranya chief dealer di Kantor Perwakilan BI New York (4 tahun), kepala divisi manajemen valuta asing, kepala divisi analisis pasar internasional.

    Kepala Perwakilan BI

    1. Sumatera Selatan.
    2. Kalimantan Timur.
    3. Gorontalo.
    4. DKI Jakarta (sejak 2022).

    Pendidikan Ricky Perdana Gozali

    Dilansir dari situs resmi Bank Indonesia, Ricky merupakan lulusan sarjana Ekonomi Universitas Pancasila, dan Magister Manajemen Universitas Indonesia.

    Kombinasi antara pengalaman lapangan dan teori ekonomi modern membuatnya dipercaya memegang tanggung jawab strategis di bank sentral.

    Ricky Perdana Gozali menggantikan Doni Primanto Joewono, Deputi Gubernur sebelumnya, yang masa jabatannya berakhir pada 11 Agustus 2025.

    Penunjukan ini dianggap krusial dalam menjaga stabilitas kebijakan moneter dan kesinambungan kebijakan Bank Indonesia ke depan.

    Dalam pemaparannya di hadapan Komisi XI, Ricky menekankan komitmennya untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan inflasi, mendorong digitalisasi sistem pembayaran nasional, memperkuat koordinasi BI dengan otoritas fiskal dan sektor keuangan.

    “Sinergi dan komunikasi yang kuat dengan stakeholders sangat penting agar arah kebijakan BI tetap efektif,” ujar Ricky Perdana Gozali.

  • Komisi XI: Kopdes Merah Putih perkuat struktur ekonomi dari bawah

    Komisi XI: Kopdes Merah Putih perkuat struktur ekonomi dari bawah

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai, pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang diinisiasi pemerintah merupakan langkah strategis untuk memperkuat struktur perekonomian dari tingkat terbawah.

    “Ide Koperasi Merah Putih itu adalah ide yang sangat bagus, yang datang dari Presiden. Kita memberikan dukungan penuh karena apa yang menjadi ide dan gagasan menghidupkan Koperasi Merah Putih di tingkat desa, masyarakat di daerah itu dalam rangka menghidupkan ekonomi di bawah,” kata Misbakhun di Jakarta, Kamis.

    Menurut Misbakhun, Kopdes Merah Putih perlu dilihat tidak hanya sebatas entitasnya melainkan juga aktivitas ekonomi yang nantinya akan berjalan. Kopdes Merah Putih dinilai mampu menggerakkan potensi lokal seperti sektor pertanian, perikanan, perkebunan, dan sektor lainnya sesuai dengan potensi daerah masing-masing.

    Ia menekankan bahwa ide pembentukan Kopdes Merah Putih harus disambut antusias oleh masyarakat. Meski datang dari pemerintah pusat, inisiatif pergerakan koperasi harus berasal dari masyarakat itu sendiri.

    “Koperasi itu harus digerakkan dari bawah. Koperasi itu ide datang dari atas, inisiatif gerakannya harus dari masyarakat,” kata dia.

    Dengan dukungan pembiayaan dari bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) nantinya, ia juga meyakini bahwa ke depan Kopdes Merah Putih akan menjadi koperasi yang kuat di masyarakat.

    Dari sisi operasional koperasi, Misbakhun mengingatkan pentingnya tata kelola yang baik serta keterlibatan kader-kader ekonomi desa yang kompeten dan profesional.

    Sebagai entitas bisnis, koperasi juga harus tunduk pada prinsip-prinsip bisnis yang sehat, termasuk berkaitan dengan proses pengembalian dana pinjaman yang berasal dari Himbara.

    “Kalau mereka mendapatkan kredit, ya kreditnya harus dikembalikan. Kalau ingin melakukan sebuah kreasi bisnis, tentunya ada feasibility study-nya seperti apa,” kata Misbakhun.

    Diberitakan sebelumnya, Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menyebut Presiden Prabowo Subianto menargetkan semua Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bisa beroperasi setidaknya pada akhir tahun 2025 ini.

    Adapun Kementerian Koperasi (Kemenkop) sebelumnya menyatakan sebanyak 80.400 Kopdes Merah Putih sudah terbentuk, dengan 92 yang terbaik di antaranya nanti akan dijadikan model percontohan dalam tahap operasional.

    Lebih lanjut, 92 Kopdes Merah Putih percontohan ini akan diluncurkan pada 19 Juli 2025, bertepatan dengan peluncuran Kopdes Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto di Klaten, Jawa Tengah.

    Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono selaku Koordinator Ketua Pelaksana Harian Satgas Percepatan Pembentukan Kopdes Merah Putih menjelaskan skema pembiayaan untuk 92 percontohan Kopdes Merah Putih tersebut akan berasal dari empat sumber utama, yaitu bank-bank Himbara, Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), Bank Pembangunan Daerah (BPD), dan koperasi simpan pinjam (KSP).

    Regulasi yang menjadi landasan hukum bagi Himbara dan lembaga keuangan lainnya untuk membiayai 92 percontohan Kopdes Merah Putih akan dituangkan ke dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang rencananya diterbitkan dalam waktu dekat.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Paripurna DPR setujui Ricky Perdana sebagai Deputi Gubernur BI

    Paripurna DPR setujui Ricky Perdana sebagai Deputi Gubernur BI

    “Apakah laporan Komisi XI DPR RI terhadap hasil uji kelayakan, fit and proper test calon Deputi Gubernur Bank Indonesia tersebut dapat disetujui?”

    Jakarta (ANTARA) – Rapat Paripurna Ke-22 DPR RI Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025 menyetujui Ricky Perdana Gozali sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Periode 2025-2030 setelah menempuh uji kepatutan dan kelayakan yang sebelumnya dilakukan oleh Komisi XI DPR RI.

    “Apakah laporan Komisi XI DPR RI terhadap hasil uji kelayakan, fit and proper test calon Deputi Gubernur Bank Indonesia tersebut dapat disetujui?” kata Ketua DPR RI yang dijawab setuju oleh peserta Rapat Paripurna di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

    Selanjutnya, Puan pun mempersilakan Ricky Perdana Gozali untuk maju ke depan area Rapat Paripurna untuk diperkenalkan kepada para Anggota DPR RI yang hadir. Kemudian para Pimpinan DPR RI pun menyalami Ricky, mengucapkan selamat, dan berfoto bersama.

    Sementara itu, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan bahwa uji kelayakan dan kepatutan itu dilakukan berdasarkan adanya Surat Presiden (Surpres) Nomor R-22/Pres/05/2025 tanggal 6 Mei 2025.

    Dari Surpres tersebut, kata dia, ada dua nama yang diminta persetujuan kepada DPR yaitu Ricky Perdana Gozali yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta, dan Dicky Kartikoyono yang saat ini menjabat sebagai Kepala Departemen Sistem Pembayaran.

    Dari dua nama itu, menurut dia, rapat internal Komisi XI DPR RI pada tanggal 2 Juli 2025 telah memutuskan secara musyawarah mufakat dan menyetujui Ricky Perdana Gozali untuk menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia, menggantikan Doni Primanto Joewono yang akan habis masa jabatannya pada 11 Agustus 2025.

    Dia menilai sosok Ricky merupakan pejabat bank sentral yang profesional serta memahami bidang dan tugasnya. Ricky juga dinilai memiliki visi-misi sebagai Deputi Gubernur BI ke depan dengan target dan program yang jelas untuk dapat bekerja sama dengan Gubernur BI Perry Warjiyo.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.