Xcloud.id

Tag: Mukhamad Misbakhun

  • Mau Tahu Jurus Bos Sampoerna-Raffi Ahmad Raup Cuan? Daftar LPS Financial Festival

    Mau Tahu Jurus Bos Sampoerna-Raffi Ahmad Raup Cuan? Daftar LPS Financial Festival

    Jakarta –

    Peningkatan literasi keuangan menjadi salah satu langkah penting untuk memperkuat sektor keuangan di Indonesia. Tujuannya adalah agar masyarakat lebih siap dalam menghadapi berbagai tantangan finansial di masa depan.

    Literasi keuangan juga berperan besar dalam menghindarkan masyarakat dari berbagai praktik kecurangan atau penipuan di bidang finansial. Sebagaimana diketahui, hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 memperlihatkan adanya kenaikan indeks literasi keuangan mencapai 66,46% dan indeks inklusi keuangan 80,51%.

    Hasil SNLIK 2025 yang diumumkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS) ini lebih tinggi dibandingkan SNLIK 2024 yang mana indeks literasi keuangan ada di level 65,43% dan indeks inklusi keuangan 75,02%.

    Melihat hal itu, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pun hadir menjadi salah satu tulang punggung dalam peningkatan literasi keuangan masyarakat Indonesia melalui berbagai inovasi dan inisiatifnya.

    Upaya ini sejalan dengan visi LPS untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang memiliki indeks literasi keuangan yang tinggi (well literate). Dengan begitu, masyarakat dapat memanfaatkan produk dan/atau layanan jasa keuangan secara bijak dan optimal.

    LPS akan menggelar Financial Festival pada 6-7 Agustus di Dyandra Convention Center Surabaya, Jl. Basuki Rahmat No.93-105, Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Surabaya, Jawa Timur. Acara ini menghadirkan beragam kegiatan mulai dari diskusi inspiratif, kelas bisnis, hingga hiburan.

    LPS Financial Festival hari pertama akan menghadirkan diskusi dengan Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa, Pendiri CT Corp Chairul Tanjung, dan Ketua Komisi XI DPR Muhammad Misbakhun. Hadir juga Raffi Ahmad yang akan membagikan kisah inspiratif.

    Kemudian pada sesi kedua akan hadir narasumber Anggota Dewan Komisioner LPS Didik Madiyono, Mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Prof. Dr. Mohammad Nuh, dan Cak Lontong. Untuk kelas bisnis LPS Financial Festival hari pertama akan diisi oleh influencer Ellen May.

    Sementara pada hari kedua, menghadirkan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dadak, Anggota Komisi XI DPR Wihadi Wiyanto, dan Presiden Direktur PT HM Sampoerna Ivan Cahyadi. Hadir juga Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang akan menyampaikan keynote speech.

    Untuk kelas bisnis LPS Financial Festival hari pertama akan diisi oleh influencer Cinta Laura. LPS Financial Festival di Surabaya turut dimeriahkan oleh Wali, Coldiac, Nassar, dan RAN.

    Melalui acara ini, para peserta diharapkan mendapatkan ilmu dari berbagai tokoh-tokoh penting di industri keuangan mulai dari LPS hingga praktisi keuangan.

    Jadi, jangan sampai ketinggalan untuk menghadiri LPS Financial Festival di Surabaya dan Medan. Yuk tunggu apalagi? Daftarkan diri segera, klik di sini.

    Selain itu ada pula kompetisi video Financial Literacy Competition, dengan tema lomba Jangan Tunggu Nanti, Rencanakan Keuanganmu Sekarang! Berminat ikutu lomba? Langsung daftar, klik di sini

    Pantau terus cnbcindonesia.com dan CNBC Indonesia TV untuk update informasi seputar ekonomi dan bisnis.

    (hns/hns)

  • Mau Tajir Kayak Raffi Ahmad? Buruan Daftar LPS Financial Festival

    Mau Tajir Kayak Raffi Ahmad? Buruan Daftar LPS Financial Festival

    Jakarta, CNBC Indonesia – Nama Raffi Ahmad dikenal sebagai artis papan atas dan juga pengusaha handal. Pemilik RANS Entertainment ini dikenal karena memiliki sederet bisnis yang kerap menginsipirasi anak muda.

    Bagi kalian yang ingin mendengarkan cerita inspiratif dari Raffi Ahmad, ini adalah saat yang tepat untuk mengikuti LPS Financial Festival di Surabaya. Festival keuangan ini akan menghadirkan sederet tokoh bisnis ternama, artis, comica, hingga panggung hiburan. LPS Financial Festival akan menghadirkan beragam kegiatan mulai dari diskusi inspiratif, kelas bisnis, hingga hiburan.

    Raffi akan hadir bersama tokoh penting lainnya seperti, Chairul Tanjung, Cinta Laura, Ellen May, hingga Cak Lontong. Acara ini akan dimeriahkan penampilan musik oleh Wali, RAN, King Nassar, dan juga Coldiac.

    Di hari pertama, Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa, Pendiri CT Corp Chairul Tanjung, dan Ketua Komisi XI DPR Muhammad Misbakhun.

    Kemudian pada sesi kedua akan hadir narasumber Anggota Dewan Komisioner LPS Didik Madiyono, Mantan Menteri Kebudayaan Prof. Dr. Mohammad Nuh. Sementara pada hari kedua, diskusi seru akan menghadirkan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dadak, Anggota Komisi XI DPR Wihadi Wiyanto, dan Presiden Direktur PT HM Sampoerna Ivan Cahyadi. Hadir juga Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang akan menyampaikan keynote speech.

    Menarik bukan? Tunggu apalagi segera daftarkan diri kamu di link ini, untuk mengikuti dialog keuangan seru dan konser gratis!

    (rah/rah)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Cuma di LPS Financial Festival, Bos Sampoerna Ungkap Kisah Insipiratif

    Cuma di LPS Financial Festival, Bos Sampoerna Ungkap Kisah Insipiratif

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT HM Sampoerna Tbk (Sampoerna) dikenal sebagai salah satu perusahaan terbesar di Indonesia. Sebagai perusahaan multinasional, Sampoerna dipimpin oleh tangan dingin Ivan Cahyadi sebagai Presiden Direktur.

    Perjalanan panjang Ivan dari awal karir, hingga di puncak kepemimpinan pun dapat menginsipirasi generasi muda di dunia kerja. Untuk itu, Ivan pun akan menjadi salah satu pembicara dalam LPS Financial Festival di Surabaya.

    Selain Presiden Direktur Sampoerna, tokoh insipiratif lainnya juga akan meramaikan LPS Financial Festival di Surabaya, yang akan berlangsung pada 6-7 Agustus 2025 di Dyandra Convention Center.

    Acara ini menghadirkan beragam kegiatan mulai dari diskusi inspiratif, kelas bisnis, hingga hiburan. LPS Financial Festival akan menghadirkan Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa, Pendiri CT Corp Chairul Tanjung, dan Ketua Komisi XI DPR Muhammad Misbakhun. Raffi Ahmad pemilik RANS Entertainment juga akan ikut meramaikan dan membagikan kisah inspiratif.

    Kemudian pada sesi kedua, akan ada Anggota Dewan Komisioner LPS Didik Madiyono, Mantan Menteri Kebudayaan Prof. Dr. Mohammad Nuh, dan Cak Lontong.

    Jangan ketinggalan mengikuti kelas bisnis yang akan berlangsung di LPS Financial Festival. Di hari pertama akan hadir trader sekaligus pengusaha Ellen May, dan ada Cinta Laura di hari kedua.

    Hari kedua pun tidak kalah seru, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dadak, Anggota Komisi XI DPR Wihadi Wiyanto, hingga Presiden Direktur PT HM Sampoerna Ivan Cahyadi akan hadir untuk berdiskusi. Kemudian Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang akan menyampaikan keynote speech.

    Bukan hanya diskusi yang menarik, LPS Financial Festival akan dimeriahkan oleh penampilan Wali, Coldiac, Nassar, dan RAN. Jadi peserta bukan hanya bisa mendapatkan kisah insipiratif dari tokoh ternama, melainkan juga menikmati konser secara gratis.

    Jangan sampai ketinggalan LPS Financial Festival Surabaya, dan daftarkan diri segera di sini.

    Pantau terus cnbcindonesia.com dan CNBC Indonesia TV untuk update informasi seputar ekonomi dan bisnis.

    (rah/rah)

    [Gambas:Video CNBC]

  • LPS Financial Festival Ramaikan Surabaya, Nonton Gratis RAN dan Wali

    LPS Financial Festival Ramaikan Surabaya, Nonton Gratis RAN dan Wali

    Jakarta, CNBC Indonesia – LPS Financial Festival Surabaya akan menghadirkan tokoh-tokoh yang akan menginsipirasi masyarakat, terutama generasi muda, melalui beragam diskusi menarik.

    Bukan hanya diskusi, LPS Financial Festival akan dimeriahkan oleh band papan atas seperti RAN, Wali, Coldiac, hingga Nassar. Kehadiran mereka membuat acara ini semakin meriah, di sela-sela diskusi hangat tentang keuangan.

    Komedian Cak Lontong dan Comica Marshel Widianto juga akan hadir meramaikan acara ini, dan membuat LPS Financial Festival semakin menarik.

    Pada hari pertama LPS Financial Festival akan menghadirkan Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa, Pendiri CT Corp Chairul Tanjung, dan Ketua Komisi XI DPR Muhammad Misbakhun. Raffi Ahmad yang dikenal sebagai ‘Sultan Andara’ dan pemilik RANS Entertainment pun akan ikut meramaikan dan membagikan kisah inspiratif.

    Kemudian pada sesi kedua, akan ada Anggota Dewan Komisioner LPS Didik Madiyono, Mantan Menteri Kebudayaan Prof. Dr. Mohammad Nuh, dan Cak Lontong.

    Jangan ketinggalan mengikuti kelas bisnis yang akan berlangsung di LPS Financial Festival. Di hari pertama akan hadir trader sekaligus pengusaha Ellen May, dan ada Cinta Laura di hari kedua.

    Hari kedua pun tidak kalah seru, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dadak, Anggota Komisi XI DPR Wihadi Wiyanto, hingga Presiden Direktur PT HM Sampoerna Ivan Cahyadi akan hadir untuk berdiskusi. Kemudian Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang akan menyampaikan keynote speech.

    LPS Financial Festival akan berlangsung pada 6-7 Agustus di Dyandra Convention Center Surabaya, Jl. Basuki Rahmat No.93-105, Embong Kaliasin, Kec. Genteng, Surabaya, Jawa Timur.

    Melalui acara ini, para peserta diharapkan mendapatkan ilmu dari berbagai tokoh-tokoh penting di industri keuangan mulai dari LPS hingga praktisi keuangan. Jadi, jangan sampai ketinggalan untuk menghadiri LPS Financial Festival di Surabaya. Yuk tunggu apalagi? Daftarkan diri segera di sini. 

    Pantau terus cnbcindonesia.com dan CNBC Indonesia TV untuk update informasi seputar ekonomi dan bisnis.

    (rah/rah)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Sistem Pembayaran Global Bergeser, Indonesia Harus Manfaatkan BRICS – Page 3

    Sistem Pembayaran Global Bergeser, Indonesia Harus Manfaatkan BRICS – Page 3

    Lebih jauh, Misbakhun menggarisbawahi pentingnya kerangka regulasi yang adaptif dan aman. Sebelum Indonesia dapat berpartisipasi penuh dalam pemanfaatan instrumen mata uang alternatif, aspek perlindungan data, pencegahan aktivitas keuangan ilegal, dan stabilitas sistem keuangan harus dijamin melalui payung hukum yang kuat.

    Dia mendorong Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk terus melakukan kajian mendalam mengenai potensi risiko dan manfaat dari integrasi dengan sistem keuangan baru ini.

    Di samping itu, Misbakhun optimistis bahwa dengan persiapan yang cermat, Indonesia tidak hanya akan menjadi penonton dalam perubahan tatanan keuangan global, tetapi juga dapat menjadi pemain aktif yang turut serta menentukan arah kebijakan, memperluas pasar ekspor, dan pada akhirnya memperkokoh ketahanan ekonomi bangsa di tengah tantangan global.

    “Dukungan politik dari DPR, khususnya Komisi XI, akan selalu kami berikan kepada pemerintah dan otoritas moneter dalam merumuskan kebijakan yang visioner. Namun, kesiapan teknis dan regulasi adalah kunci. Kita harus memastikan bahwa setiap langkah menuju diversifikasi penggunaan mata uang dalam transaksi internasional diimbangi dengan peningkatan kapabilitas domestik, mulai dari infrastruktur teknologi hingga literasi keuangan masyarakat,” tutup Misbakhun.

  • Kimia Farma Ikut Andil Sukseskan Koperasi Desa Merah Putih, Ini Strateginya – Page 3

    Kimia Farma Ikut Andil Sukseskan Koperasi Desa Merah Putih, Ini Strateginya – Page 3

    Sebelumnya, Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyampaikan apresiasi atas peluncuran 80.081 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Ia menilai program ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat ekonomi kerakyatan hingga ke tingkat desa.

    Meski begitu, Misbakhun menegaskan bahwa keberhasilan Koperasi Desa Merah Putih ini bergantung pada pengelolaan pendanaan yang jelas, regulasi yang kuat, dan mitigasi risiko kebocoran dana agar dampaknya efektif, berkelanjutan, dan tepat sasaran.

    “Kami di Komisi XI mendukung penuh inisiatif Presiden Prabowo yang menunjukkan keberpihakan pada ekonomi desa. Namun, dengan skala sebesar 80.081 koperasi yang melibatkan dana publik besar, pemerintah harus memastikan program ini berjalan dengan tata kelola yang baik,” ujar Misbakhun di Jakarta, Selasa (22/7).

    Lebih lanjut, Misbakhun menyoroti pentingnya skema pendanaan yang matang dan berkelanjutan. Inpres no. 9/2025 menyebutkan empat sumber pendanaan awal untuk Koperasi Merah Putih, yaitu APBN, APBD, Dana Desa, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

    Terkait hal ini, ia menyarankan pendanaan lanjutan melalui sinergi dengan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus koperasi, serta keterlibatan BUMN dan swasta melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

    “Koperasi ini harus didukung ekosistem finansial yang memungkinkan mereka tumbuh mandiri, bukan hanya hidup sesaat karena suntikan modal awal,” tambahnya.

     

     

  • Danantara Sudah Tunjuk BUMN Holding Investasi, Ini Bocorannya

    Danantara Sudah Tunjuk BUMN Holding Investasi, Ini Bocorannya

    Jakarta –

    Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) telah menunjuk salah satu BUMN sebagai holding investasi. Hal ini disampaikan Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun.

    Adapun pembentukan holding investasi ini diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN. Berdasarkan Pasal 3F UU tersebut, holding investasi ini bertugas untuk melakukan pengelolaan dividen dan/atau pemberdayaan Aset BUMN serta tugas lain yang ditetapkan oleh Menteri dan/atau Badan.

    “BUMN-nya tadi sudah,” ungkap Misbakhun kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/7/2025).

    Namun, Misbakhun enggan mengungkap BUMN tersebut. Misbakhun hanya mengatakan BUMN tersebut masih berkaitan dengan investasi dan sekarang menjalankan tugasnya sebagai holding BUMN.

    “Sudah. Jadi kita berikan beberapa slide, kita berikan masukkan,” ungkapnya.

    Jika mengacu pada UU BUMN, BPI Danantara akan membawahi dua perusahaan induk, yakni holding investasi dan operasional. Kedua holding tersebut berasal dari BUMN.

    “Kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikuasakan kepada Menteri selaku pemegang saham seri A Dwiwarna dan Badan (Danantara) sebagai pemegang saham seri B pada Holding Investasi dan Holding Operasional, selaku wakil Pemerintah Pusat dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan,” tulis UU BUMN Pasal 3A.

    Pada Pasal 3AB, Holding Investasi merupakan badan hukum berbentuk perseroan terbatas. Tugas holding ini meliputi pengelolaan investasi; melakukan pemberdayaan aset dalam rangka peningkatan nilai investasi; melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Menteri atau Danantara.

    (hns/hns)

  • Danantara Bakal Kuasai Aset Negara yang Nganggur!

    Danantara Bakal Kuasai Aset Negara yang Nganggur!

    Jakarta – Barang Milik Negara (BMN) akan dialihkan menjadi aset Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Dengan demikian badan baru tersebut tidak hanya mengelola aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    Hal itu terungkap dalam kesimpulan rapat kerja Komisi XI DPR RI bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dalam bagian Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), dijelaskan bahwa pengalihan BMN menjadi aset Danantara dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

    “DJKN dan BLU (Badan Layanan Umum) LMAN memperkuat kebijakan-kebijakan sebagai berikut: Satu, Kebijakan pengelolaan aset negara diarahkan untuk memberi nilai tambah terhadap perekonomian nasional dan ditunjukan dengan indikator capaian yang terukur. Dua, pengalihan BMN menjadi aset Danantara dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” tulis kesimpulan yang dibacakan Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, Selasa (15/7/2025).

    Ditanya lebih lanjut, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban mengatakan tidak semua aset BMN akan dialihkan menjadi aset Danantara. Pengalihan hanya dilakukan pada aset-aset yang nganggur (idle) untuk kemudian bisa memberi nilai tambah terhadap perekonomian nasional.

    “(Nggak semua aset BMN dikelola Danantara?) Ya kan ada yang masih dipakai kementerian. Jadi ada saja di kemudian hari memang ada aset BMN yang idle yang menurut saya bisa dikelola Danantara,” ucap Rionald di Gedung DPR RI, Jakarta.

    Sayangnya tidak disebutkan BMN mana saja yang akan dialihkan ke Danantara. Ia hanya menyebut pengalihan kepemilikan BMN dari satu entitas (negara) ke entitas lain atau PMPP dengan tujuan tertentu telah sesuai Undang-Undang (UU).

    “Jadi kan aset BMN itu misalnya kalau ada aset negara yang mau di PMPP kan, ya sesuai UU,” imbuh Rionald.

    Lihat juga Video: Danantara Resmi Jadi Mitra Kerja Komisi VI dan XI DPR

    (acd/acd)

  • Komisi XI Setuju Anggaran Sri Mulyani Ditambah Jadi Rp 52 T

    Komisi XI Setuju Anggaran Sri Mulyani Ditambah Jadi Rp 52 T

    Jakarta –

    Komisi XI DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di 2026 menjadi sebesar Rp 52,02 triliun. Jumlah itu bertambah Rp 4,88 triliun dari pagu indikatif awal Rp 47,13 triliun.

    “Menyetujui pagu indikatif Kemenkeu tahun 2026 setelah pergeseran sebesar Rp 47.132.862.219.000 dan mengefisienkan usulan tambahan anggaran sebesar Rp 4.884.333.425.000 sebagai bahan penyusunan RKA K/L Kemenkeu pada Nota Keuangan RAPBN Tahun 2026 dengan memperhatikan arah kebijakan efisiensi belanja negara pada 2026,” kata Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun dalam rapat kerja dengan Kemenkeu, Selasa (15/7/2025).

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan adanya pergeseran pagu indikatif itu dikarenakan adanya beberapa tambahan dalam unit eselon I Kemenkeu.

    “Terima kasih persetujuannya atas pergeseran pada pagu indikatif karena memang ada beberapa unit eselon I baru,” tutur Sri Mulyani.

    Sri Mulyani menyebut total anggaran itu belum termasuk perhitungan efisiensi. Ia bilang akan melihat ruang efisiensi untuk bisa kembali dilakukan di 2026.

    “Belum (termasuk efisiensi). Kalau tambahan anggaran kan diusulkan sesuai kebutuhan yaitu terutama penerimaan negara apakah itu di pajak, bea cukai, PNBP, ada untuk sistem informasi. Namun sesuai arahan dan permintaan Komisi XI, kita akan scrutinize, akan dilihat lagi secara detail,” imbuh Sri Mulyani.

    Perlu diketahui bahwa jumlah tersebut sudah termasuk untuk 7 badan layanan umum (BLU) di bawah Kemenkeu. Jika tidak menyertakan pagu indikatif BLU, pagu indikatif murni Kemenkeu pada 2026 senilai Rp 41,64 triliun.

    Tambahan anggaran itu untuk memenuhi kebutuhan strategis yakni dukungan pencapaian target penerimaan negara Rp 1,20 triliun, layanan mandatori dan prioritas Rp 1,74 triliun, belanja TIK yang belum terdanai Rp 1,90 triliun dan kebutuhan dasar unit eselon I baru Rp 41,32 miliar.

    Sementara itu, total keseluruhan anggaran Kemenkeu di 2026 untuk lima program yaitu (1) program kebijakan fiskal, (2) program pengelolaan penerimaan negara, (3) program pengelolaan belanja negara, (4) program pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara dan risiko, serta (5) program dukungan manajemen.

    Lihat juga Video: Kemenkeu Minta Tambahan Anggaran Jadi Rp 52 T

    (acd/acd)

  • Siap-Siap Batu Bara & Emas Dikenakan Bea Keluar, Ini Penjelasan ESDM

    Siap-Siap Batu Bara & Emas Dikenakan Bea Keluar, Ini Penjelasan ESDM

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) buka suara terkait rencana pemerintah untuk menerapkan bea keluar bagi komoditas batu bara dan emas. Rencananya, kebijakan ini diberlakukan mulai tahun depan, 2026.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengakui pemerintah memang berencana untuk mengenakan bea keluar untuk ekspor batu bara. Dengan catatan, bea keluar tersebut akan dikenakan jika harga batu bara dunia tengah ‘meroket’.

    Bahlil menyebutkan, jika harga batu bara global mengalami peningkatan di atas harga keekonomiannya, maka sudah sewajarnya negara mendapatkan pendapatan lebih dari peningkatan harga batu bara tersebut.

    “Nanti kita akan buat di harga keekonomian berapa di pasar global, baru kita akan kenakan tarif bea keluar. Artinya kalau harganya lagi bagus, boleh dong sharing dengan pendapatan ke negara,” jelasnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (14/7/2025).

    Selain itu, dia mengatakan jika harga batu bara dunia sedang tidak ekonomis, maka pemerintah akan menyesuaikan bea keluarnya sesuai dengan harga yang berlaku.

    “Tapi kalau harganya belum ekonomis, ya jangan juga kita susahkan pengusaha ya,” imbuhnya.

    Aturannya, kata Bahlil, nantinya akan tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM yang baru akan disusun oleh pihaknya.

    Hal senada diungkapkan Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno. Tri menyebutkan, rencana penerapan bea keluar untuk kedua komoditas tersebut kemungkinan akan diterapkan pada tahun depan dengan menyesuaikan kondisi harga.

    “Iya bakal diterapkan (2026). Kalau misalnya diterapkan, diterapkan,” ungkapnya saat ditanya apakah rencana ini akan diterapkan mulai 2026, ketika ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (14/7/2025).

    Sebelumnya, pemerintah dan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati perluasan basis penerimaan bea keluar, terutama untuk produk emas dan batu bara.

    Hal ini terungkap dalam Rapat Kerja antara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo bersama Komisi XI DPR, hari ini, Senin (7/7/2025).

    “Perluasan basis penerimaan bea keluar, di antaranya terhadap produk emas dan batu bara dimana pengaturan teknisnya mengacu pada peraturan Kementerian ESDM,” papar Ketua Komisi XI DPR RI, Misbakhun.

    Sebagai catatan, produk emas sudah dikenakan bea keluar. Namun, hanya untuk produk konsentrat dan emas mentah saja. Kemudian, batu bara tidak dikenakan bea keluar sejak 2006.

    Menanggapi hal ini, Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Djaka Budhi mengatakan bahwa kebijakan ini baru akan diberlakukan. Selama ini, beberapa komoditas seperti emas dan batu bara belum dikenakan bea keluar karena masih dalam bentuk bahan mentah.

    “Sepertinya baru yah karena kan kemarin itu tidak dipungut karena mungkin ada yang bahan mentah itu ya,” ujar Djaka saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (7/7/2025).

    Menurut Djaka, masa bebas bea keluar akan segera berakhir, terutama untuk PT Freeport Indonesia (PTFI). Nantinya, ekspor bahan mentah yang tadinya tidak dikenakan bea keluar akan dikenakan pungutan.

    “Mungkin bahan mentah nya ke depan sudah selesai masa ekspor bahan mentah itu yang Freeport itu kan sudah habis waktunya mungkin itu aja,” ujar Djaka.

    Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi H. Amro pun menjelaskan bahwa tarif bea masuk akan ditentukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Kendati demikian, peraturan tetap akan diteken oleh Kementerian Keuangan.

    “Sebenarnya tarifnya itu kalau emas dan batubara, kan jelas tadi itu tarifnya ditentukan oleh ESDM. ESDM mengusulkan kepada Kementerian Keuangan untuk membuat PMK. Memang itu kan otoritas daripada Kementerian ESDM,” ujar Fauzi H. Amro saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (7/7/2025).

    (wia)

    [Gambas:Video CNBC]