Xcloud.id

Tag: Mukhamad Misbakhun

  • Gelar Serap Aspirasi, Misbakhun Paparkan Manfaat Komdes Merah Putih dan Subsidi

    Gelar Serap Aspirasi, Misbakhun Paparkan Manfaat Komdes Merah Putih dan Subsidi

    Pasuruan: Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengajak konstituennya di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur (Jatim), menyukseskan program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

    Misbakhun menegaskan koperasi yang menjadi program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut akan berdampak signifikan dalam mengangkat perekonomian di perdesaan.

    Misbakhun menyampaikan hal itu saat menggelar serap aspirasi dalam rangka Reses Persidangan IV DPR Tahun Sidang 2024-2025 di Balai Desa Wonosari, Kecamatan Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan.

    Di hadapan ratusan konstituen yang menghadiri serap aspirasi itu, Misbakhun menyatakan Presiden Prabowo berupaya mempercepat perbaikan ekonomi di desa dengan berbagai program prorakyat, termasuk koperasi.

    “Desa adalah ujung tombak perubahan. Dengan koperasi yang dikelola amanah, perekonomian dari tingkat bawah bisa digerakkan dan masyarakat juga belajar mengembangkan usaha,” ujar Misbakhun.

    Misbakhun menambahkan dengan keberadaan Kopdes Merah Putih, petani maupun pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di desa bakal memperoleh akses pembiayaan yang tidak memberatkan.

    Selain itu, sebagian keuntungan hasil usaha yang dibiayai Kopdes Merah Putih itu pun dikembalikan lagi ke koperasi demi mengangkat kesejahteraan anggotanya.

    “Gagasan Presiden Prabowo tentang Kopdes Merah Putih ini merupakan solusi untuk menghindarkan masyarakat dari praktik rentenir,” imbuhnya.

    Pada kesempatan sama, Misbakhun juga menjelaskan soal pentingnya subsidi yang harus tepat sasaran. Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu menuturkan pemerintah mengalokasikan subsidi untuk listrik 450 VA dan elpiji (LPG) 3 kilogram bagi kalangan yang benar-benar membutuhkan.

    Misbakhun menyatakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang juga ketua umum Partai Golkar menginginkan program subsidi itu benar-benar sampai kepada rakyat dan tepat sasaran.

    “Kehadiran pemerintah harus benar-benar dirasakan melalui program-program yang pro-rakyat. Berbagai program tersebut merupakan prakarsa Menteri ESDM Bapak Bahlil Lahadalia,” kata Misbakhun.

    Pasuruan: Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengajak konstituennya di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur (Jatim), menyukseskan program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
     
    Misbakhun menegaskan koperasi yang menjadi program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut akan berdampak signifikan dalam mengangkat perekonomian di perdesaan.
     
    Misbakhun menyampaikan hal itu saat menggelar serap aspirasi dalam rangka Reses Persidangan IV DPR Tahun Sidang 2024-2025 di Balai Desa Wonosari, Kecamatan Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan.

    Di hadapan ratusan konstituen yang menghadiri serap aspirasi itu, Misbakhun menyatakan Presiden Prabowo berupaya mempercepat perbaikan ekonomi di desa dengan berbagai program prorakyat, termasuk koperasi.
     
    “Desa adalah ujung tombak perubahan. Dengan koperasi yang dikelola amanah, perekonomian dari tingkat bawah bisa digerakkan dan masyarakat juga belajar mengembangkan usaha,” ujar Misbakhun.
     
    Misbakhun menambahkan dengan keberadaan Kopdes Merah Putih, petani maupun pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di desa bakal memperoleh akses pembiayaan yang tidak memberatkan.
     
    Selain itu, sebagian keuntungan hasil usaha yang dibiayai Kopdes Merah Putih itu pun dikembalikan lagi ke koperasi demi mengangkat kesejahteraan anggotanya.
     
    “Gagasan Presiden Prabowo tentang Kopdes Merah Putih ini merupakan solusi untuk menghindarkan masyarakat dari praktik rentenir,” imbuhnya.
     
    Pada kesempatan sama, Misbakhun juga menjelaskan soal pentingnya subsidi yang harus tepat sasaran. Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu menuturkan pemerintah mengalokasikan subsidi untuk listrik 450 VA dan elpiji (LPG) 3 kilogram bagi kalangan yang benar-benar membutuhkan.
     
    Misbakhun menyatakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang juga ketua umum Partai Golkar menginginkan program subsidi itu benar-benar sampai kepada rakyat dan tepat sasaran.
     
    “Kehadiran pemerintah harus benar-benar dirasakan melalui program-program yang pro-rakyat. Berbagai program tersebut merupakan prakarsa Menteri ESDM Bapak Bahlil Lahadalia,” kata Misbakhun.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

    (FZN)

  • Yuk Belajar Trading dari Michael Yeoh Gratis di LPS Financial Festival

    Yuk Belajar Trading dari Michael Yeoh Gratis di LPS Financial Festival

    Jakarta, CNBC Indonesia – Nama Michael Yeoh cukup dikenal dalam dunia investasi, khususnya di Indonesia. Maklum seorang professional trader dan trading coach ini sudah malang melintang di dunia investasi selama belasan tahun. Tidak heran jika banyak investor pemula ingin belajar dan mengetahui bagaimana cari cuan di dunia investasi darinya.

    Nah, bagi Anda yang ingin tau bagaimana cara mudah berinvestasi, segera daftar dan ikuti kelas edukasi bareng Michael Yeoh di LPS Financial Festival di Medan secara gratis. Acara ini akan dilaksanakan di Regale International Convention Center, Medan pada 20-21 Agustus 2025.

    Michael Yeoh akan mengungkapkan hal apa saja yang dibutuhkan dalam berinvestasi. Karena ia menganggap investasi bukan hanya sekadar mengandalkan keberuntungan. Namun dibutuhkan juga pemahaman yang mumpuni.

    “Keberuntungan itu ada kesempatan, ketika bisa ambil kesempatan kamu harus tahu yang dilakukan. Hampir semua analisa yang benar harus riset sendiri, ketika itu dilakukan maka (trading) bukan judi,” kata Michael kepada CNBC beberapa waktu lalu.

    Selain Michael, ada juga Raline Shah, artis kelahiran Medan sekaligus Staf Khusus Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang bakal mengisi sesi educational class.

    Menariknya, LPS Financial Festival Medan juga akan semakin meriah dengan kehadiran RAN, Wali, Judika, dan Setia Band yang akan manggung di acara tersebut. Selain itu, Grup Stand Up Comedy dari Agak Laen juga ikut mengisi acara dan mengocok perut peserta.

    Sejumlah tokoh penting di sektor keuangan pun juga akan hadir di LPS Financial Festival Medan. Di antaranya adalah Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudhi Sadewa; Pendiri CT Corp Chairul Tanjung; dan Ketua Komisi XI DPR Muhammad Misbakhun.

    Festival keuangan ini juga akan dihadiri oleh Gubernur Sumatera Utara, M. Bobby Afif Nasution yang akan memberi keynote speech di acara tersebut. Akan hadir pula dalam acara ini adalah Walikota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas.

    LPS Financial Festival diselenggarakan untuk meningkatkan literasi keuangan, memperluas wawasan generasi muda, serta mendorong terciptanya ekosistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui sejumlah rangkaian kegiatan edukatif dan interaktif, festival ini memiliki tujuan untuk memberdayakan generasi muda melalui pengetahuan keuangan.

    Jadi, jangan sampai ketinggalan untuk menghadiri LPS Financial Festival di Medan. Yuk tunggu apalagi? Daftarkan diri segera di sini.

    Untuk mengetahui kemeriahan acara ini, jangan lupa pantau terus cnbcindonesia.com dan CNBC Indonesia TV untuk update informasi seputar ekonomi dan bisnis.

    (dpu/dpu)

    [Gambas:Video CNBC]

  • CT Siap Kasih Petuah di LPS Financial Festival Medan, Buruan Daftar!

    CT Siap Kasih Petuah di LPS Financial Festival Medan, Buruan Daftar!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Chairul Tanjung Si Anak Singkong atau yang akrab disapa CT siap membagikan kisah suksesnya di LPS Financial Festival 2025 Medan.

    Bagi Anda warga Medan dan sekitarnya yang ingin memperoleh inspirasi dari kisah sukses Pengusaha senior dan Pendiri CT Corp ini bisa merapat di LPS Financial Festival 2025 gratis. Acara ini akan di helatdi Medan pada 20-21 Agustus di Regale International Convention Center.

    Selain itu, acara ini juga akan menghadirkan beragam kegiatan mulai dari diskusi inspiratif, kelas bisnis, hingga hiburan.

    Tidak tanggung-tanggung, panggung hiburan pun akan diisi para Anak Asli Medan, seperti Agak Laen dan Judika. Selain itu, akan hadir juga Herjunot Ali, Setia Band, dan Wali.

    Masih asli Medan, Raline Shah, seorang artis dan juga Staf Ahli Komdigi juga akan hadir membagikan pengalaman dan tipsnya dalam mengelola keuangan dalam sesi Educational Class.

    Selain beragam nama pesohor, nama-nama besar di sektor keuangan seperti Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewadan Ketua Komisi XI DPR Muhammad Misbakhun juga akan memeriahkan festival ini di Medan.

    Melalui acara akbar ini, para peserta diharapkan mendapatkan ilmu dari berbagai tokoh-tokoh penting di industri keuangan mulai dari LPS hingga praktisi keuangan.

    Jadi, jangan sampai ketinggalan untuk menghadiri LPS Financial Festival di Medan. Yuk tunggu apalagi? Daftarkan diri segera di sini.

    Untuk mengetahui kemeriahan acara ini, jangan lupa pantau terus cnbcindonesia.com dan CNBC Indonesia TV untuk update informasi seputar ekonomi dan bisnis.

    (dpu/dpu)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Berlanjut di Medan, Yuk Hadiri Keseruan LPS Financial Festival Gratis!

    Berlanjut di Medan, Yuk Hadiri Keseruan LPS Financial Festival Gratis!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Setelah sukses dengan perhelatan di Surabaya, Trans Media Group kembali akan menggelar LPS Financial Festival 2025 di Medan, Sumatera Utara pada 20-21 Agustus 2025.

    LPS Financial Festival Medan masih akan menggencarkan literasi keuangan dalam rangka mendorong sektor keuangan di Indonesia hingga semakin dikenal masyarakat.

    Adapun LPS Financial Festival Medan akan diselenggarakan di Regale International Convention Center, Medan pada 20-21 Agustus 2025. Gelaran kali ini tidak kalah seru dengan event di Surabaya, karena selain menampilkan banyak pakar dan tokoh inspiratif.

    Menariknya, acara ini juga akan menampilkan panggung hiburan yang akan diisi oleh penyanyi dan grup musik ternama mulai dari RAN, Setia Band, Wali, hingga Judika.

    Selain itu, ada DJ Herjunot Ali yang juga diharapkan bisa menambah keseruan LPS Financial Festival Medan. Ada pula Stand Up Comedy dari Agak Laen yang diharapkan makin memeriahkan acara tersebut dengan kelucuan mereka.

    Sementara untuk sesi educational class akan diisi oleh Raline Shah, seorang artis kelahiran Medan yang juga Staf Khusus Komdigi. Selain itu, nama-nama besar di sektor keuangan seperti Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa, Pengusaha Senior dan Pendiri CT Corp Chairul Tanjung, dan Ketua Komisi XI DPR Muhammad Misbakhun juga akan memeriahkan festival ini di Medan.

    Melalui acara ini, para peserta diharapkan mendapatkan ilmu dari berbagai tokoh-tokoh penting di industri keuangan mulai dari LPS hingga praktisi keuangan.

    Jadi, jangan sampai ketinggalan untuk menghadiri LPS Financial Festival di Medan. Yuk tunggu apalagi? Daftarkan diri segera di sini.

    Pantau terus cnbcindonesia.com dan CNBC Indonesia TV untuk update informasi seputar ekonomi dan bisnis.

    (dpu/dpu)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Bancakan Dana CSR BI-OJK dan Bantahan Anggota Komisi XI soal Tuduhan Terima Uang Nasional 9 Agustus 2025

    Bancakan Dana CSR BI-OJK dan Bantahan Anggota Komisi XI soal Tuduhan Terima Uang Nasional 9 Agustus 2025

    Bancakan Dana CSR BI-OJK dan Bantahan Anggota Komisi XI soal Tuduhan Terima Uang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pada Kamis (7/8/2025), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua Anggota DPR, yakni Heri Gunawan (HG) dan Satori (ST), sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2020-2023.
    Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menuturkan, perkara ini bermula dari Laporan Hasil Analisis (LHA) PPATK dan Pengaduan Masyarakat.
    Komisi XI DPR pernah membentuk Panitia Kerja (Panja) dan mengadakan rapat tertutup.
    Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Komisi XI memiliki beberapa mitra kerja, di antaranya BI dan OJK.
    “Adapun khusus terhadap BI dan OJK, Komisi XI memiliki kewenangan tambahan yaitu mewakili DPR memberikan persetujuan terhadap rencana anggaran masing-masing lembaga tersebut setiap tahunnya,” ujar Asep di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis.
    KPK mengatakan, rapat tertutup menghasilkan sejumlah kesepakatan, di antaranya sebagai berikut:
    1. BI dan OJK memberikan dana program sosial kepada masing-masing anggota Komisi XI DPR RI dengan alokasi kuota yaitu dari BI sekitar 10 kegiatan per tahun dan OJK sekitar 18 sampai dengan 24 kegiatan per tahun.
    2. Dana program sosial diberikan kepada anggota Komisi XI DPR RI melalui yayasan yang dikelola oleh anggota DPR Komisi XI.
    3. Teknis pelaksanaan penyaluran dana bantuan sosial dibahas lebih lanjut oleh Tenaga Ahli (TA) dari masing-masing anggota DPR Komisi XI dan pelaksana dari BI dan OJK dalam rapat lanjutan.
    Kemudian, rapat lanjutan dilakukan untuk membahas beberapa hal, di antaranya jumlah yayasan, teknis pengajuan proposal, teknis pencairan uang, dokumen laporan pertanggungjawaban (LPJ), serta alokasi dana yang diperoleh dari setiap anggota DPR RI Komisi XI per tahunnya.
    Setelah rapat panja, Komisi XI DPR RI akan melaksanakan rapat kerja terkait persetujuan rencana anggaran.
    Dari rapat ini, Heri Gunawan dan Satori melancarkan aksinya.
    Heri disebut menugaskan tenaga ahli, sedangkan Satori menugaskan orang kepercayaannya.
    Heri mengajukan 4 yayasan, sementara Satori mengajukan 8 yayasan.
    Namun, keduanya tidak melaksanakan kegiatan sosial seperti yang disyaratkan dalam proposal.
    Asep mengatakan, Heri Gunawan diduga menerima uang Rp 15,86 miliar.
    Politikus Partai Gerindra ini disebut meminta anak buahnya untuk membuka rekening baru yang akan digunakan menampung dana pencairan tersebut melalui metode setor tunai.
    Rincian uang yang diterima Heri sebanyak Rp 6,26 miliar dari BI melalui kegiatan PSBI, senilai Rp 7,64 miliar dari OJK melalui kegiatan Penyuluhan Keuangan, serta senilai Rp 1,94 miliar dari mitra kerja Komisi XI DPR RI lainnya.
    “HG (Heri Gunawan) menggunakan dana dari rekening penampung untuk kepentingan pribadi, di antaranya pembangunan rumah makan, pengelolaan outlet minuman, pembelian tanah dan bangunan, hingga pembelian kendaraan roda empat,” ujar dia.
    Sementara, Satori diduga menerima uang senilai Rp 12,52 miliar.
    Ia diduga melakukan pencucian uang dengan menggunakannya untuk keperluan pribadi.
    Dengan rincian, sejumlah Rp 6,30 miliar dari BI melalui kegiatan PSBI, senilai Rp 5,14 miliar dari OJK melalui kegiatan Penyuluhan Keuangan, serta sejumlah Rp 1,04 miliar dari mitra kerja Komisi XI DPR RI lainnya.
    “Seperti deposito, pembelian tanah, pembangunan showroom, pembelian kendaraan roda dua, serta pembelian aset lainnya,” tutur dia.
    Perkara ini tidak berhenti di Heri dan Satori.
    KPK mendalami dugaan bahwa mayoritas Anggota Komisi XI DPR menerima CSR dari BI dan OJK untuk periode 2020-2023.
    Dugaan tersebut didalami KPK berangkat dari pengakuan Satori yang menyebut sebagian besar anggota Komisi XI DPR juga menerima dana tersebut.
    “Bahwa menurut pengakuan ST (Satori), sebagian besar anggota Komisi XI DPR RI lainnya juga menerima dana bantuan sosial tersebut. KPK akan mendalami keterangan ST tersebut,” kata Asep.
    Menanggapi dugaan itu, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyatakan, pihaknya menghormati langkah KPK menetapkan Heri Gunawan dan Satori sebagai tersangka.
    “Kita hormati proses hukum yang sedang dijalankan oleh KPK terkait penetapan tersangka dua anggota DPR RI yang berkaitan dengan Program Sosial Bank Indonesia,” kata Misbakhun, Kamis malam.
    Namun, Misbakhun belum menjelaskan lebih lanjut apakah Komisi XI bakal memanggil BI dalam rapat di DPR RI untuk evaluasi atau penjelasan.
    Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR Fraksi Golkar Melchias Markus Mekeng membantah dugaan tersebut.
    Mekeng mengeklaim bahwa anggaran CSR tidak pernah dibagikan kepada anggota Komisi XI DPR, tetapi langsung dibagikan kepada pihak yang meminta.
    “Jadi, anggaran CSR itu tidak dibagikan ke anggota. Itu dibagikan langsung kepada yang minta, misalnya rumah ibadah, gereja, masjid, atau UMKM. Anggota tidak pernah megang uang sama sekali,” ujar Mekeng, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (8/8/2025).
    Mekeng mengatakan, anggota hanya menyampaikan kepada Bank Indonesia terkait rumah ibadah yang membutuhkan dana untuk renovasi.
    “Itu diproses langsung oleh Bank Indonesia, uangnya langsung ke masjidnya. Jadi, enggak ada anggaran dikasih ke anggota,” sambung Mekeng.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mau Nonton RAN-Judika Gratis? Yuk Daftar LPS Financial Festival Medan

    Mau Nonton RAN-Judika Gratis? Yuk Daftar LPS Financial Festival Medan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Setelah sukses diselenggarakan di di Surabaya, Jawa Timur, kali ini LPS Financial Festival akan hadir lagi di Pulau Sumatera, tepatnya kota Medan. Seperti di Surabaya, festival keuangan ini akan menghadirkan beragam kegiatan mulai dari diskusi inspiratif, kelas bisnis, hingga hiburan.

    LPS Financial Festival Medan akan dilaksanakan di Regale International Convention Center, Medan pada 20-21 Agustus 2025. Bukan hanya diskusi keuangan seru, RAN, Wali, Judika, hingga Setia Band bakal tampil di LPS Financial Festival Medan.

    Selain itu, Grup Stand Up Comedy dari Agak Laen juga akan menghibur para peserta di Kota Medan. LPS Financial Festival juga akan menghadirkan Raline Shah, yang sekaligus Staf Khusus Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bakal mengisi sesi educational class di LPS Financial Festival Medan.

    LPS Financial Festival hadir untuk meningkatkan literasi keuangan, memperluas wawasan generasi muda, serta mendorong terciptanya ekosistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui sejumlah rangkaian kegiatan edukatif dan interaktif, festival ini bertujuan memberdayakan generasi muda melalui pengetahuan keuangan.

    Tak hanya Raline Shah, Aktor/DJ Herjunot Ali juga yang akan menjadi pembicara di sesi educational class di LPS Financial Festival Medan, dan juga ada Financial & Investment Expert, Michael Yeoh.

    Beberapa tokoh penting di sektor keuangan juga akan hadir di LPS Financial Festival Medan. Di antaranya adalah Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudhi Sadewa; Pendiri CT Corp Chairul Tanjung; dan Ketua Komisi XI DPR Muhammad Misbakhun.

    LPS Festival Medan juga akan dihadiri oleh Gubernur Sumatera Utara, M. Bobby Afif Nasution yang akan memberi keynote speech di acara tersebut. Akan hadir pula dalam acara ini adalah Walikota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas.

    Dengan adanya LPS Financial Festival Medan, para peserta berkesempatan memperoleh ilmu berharga dari berbagai tokoh penting di industri keuangan, mulai dari LPS hingga praktisi keuangan. Para peserta juga akan mendapat hiburan dari beberapa artis atau musisi yang tampil di ajang tersebut.

    Jadi, jangan sampai ketinggalan untuk menghadiri LPS Financial Festival di Medan. Yuk tunggu apalagi? Daftarkan diri segera di sini. 

    Untuk mengetahui kemeriahan acara ini, jangan lupa pantau terus cnbcindonesia.com dan CNBC Indonesia TV untuk update informasi seputar ekonomi dan bisnis.

    (rah/rah)

    [Gambas:Video CNBC]

  • 7 Mayoritas Anggota Komisi XI DPR Disebut Terima Dana CSR BI-OJK Nasional

    7 Mayoritas Anggota Komisi XI DPR Disebut Terima Dana CSR BI-OJK Nasional

    Mayoritas Anggota Komisi XI DPR Disebut Terima Dana CSR BI-OJK
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan bahwa mayoritas Anggota Komisi XI DPR menerima dana
    corporate social responsibility
    (CSR) dari Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk periode 2020-2023.
    Materi tersebut didalami KPK bermula dari pengakuan Anggota DPR Satori yang ditetapkan sebagai tersangka dalam penyelewengan dana CSR BI-OJK pada Kamis (7/8/2025).
    “Bahwa menurut pengakuan ST (Satori), sebagian besar anggota Komisi XI DPR RI lainnya juga menerima dana bantuan sosial tersebut. KPK akan mendalami keterangan ST tersebut,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (7/8/2025).
    Dalam kasus ini, KPK menduga Satori menerima uang senilai Rp12,52 miliar.
    Rinciannya, sejumlah Rp6,30 miliar dari BI melalui kegiatan program sosial BI, Rp5,14 miliar dari OJK melalui kegiatan Penyuluhan Keuangan, serta Rp1,04 miliar dari mitra kerja Komisi XI DPR RI lainnya.
    Dari seluruh uang yang diterima, Satori diduga melakukan pencucian uang dengan menggunakannya untuk keperluan pribadi.
    “Seperti deposito, pembelian tanah, pembangunan showroom, pembelian kendaraan roda dua, serta pembelian aset lainnya,” ujar Asep.
    KPK menduga Satori melakukan rekayasa transaksi perbankan dengan meminta salah satu bank daerah untuk menyamarkan penempatan deposito serta pencairannya agar tidak teridentifikasi di rekening koran.
    Atas perbuatannya, Satori disangkakan melanggar Pasal 12 B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.
    Politikus Partai Nasdem ini juga dikenakan pasal sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
    Selain Satori, KPK juga menetapkan anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Gerindra Heri Gunawan dalam perkara ini.
    Sementara itu, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyatakan, pihaknya menghormati langkah KPK menetapkan Heri Gunawan dan Satori sebagai tersangka.
    “Kita hormati proses hukum yang sedang dijalankan oleh KPK terkait penetapan tersangka dua anggota DPR RI yang berkaitan dengan Program Sosial Bank Indonesia,” kata Misbakhun, Kamis malam.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Perjalanan Panjang Kasus Korupsi CSR BI-OJK, 2 Anggota DPR Jadi Tersangka Nasional 8 Agustus 2025

    Perjalanan Panjang Kasus Korupsi CSR BI-OJK, 2 Anggota DPR Jadi Tersangka Nasional 8 Agustus 2025

    Perjalanan Panjang Kasus Korupsi CSR BI-OJK, 2 Anggota DPR Jadi Tersangka
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya mengumumkan dua anggota DPR RI, Heri Gunawan dan Satori, sebagai tersangka korupsi.
    Heri merupakan anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, sementara Satori dari Fraksi Nasdem.
    Keduanya disangka menerima gratifikasi dan melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait penyaluran dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dan Penyuluh Jasa Keuangan (PJK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tahun 2020-2023.
    Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan pihaknya telah mengantongi bukti yang cukup untuk menetapkan mereka sebagai tersangka.
    “Menetapkan dua orang sebagai tersangka, yaitu HG (Heri Gunawan) selaku Anggota Komisi XI DPR RI periode 2019-2024 dan ST (Satori) selaku Anggota Komisi XI DPR RI periode 2019-2024,” kata Asep di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (7/8/2025).
    Praktik culas anggota dewan menerima aliran dana CSR BI sudah terendus KPK jauh sebelum nama Heri dan Satori diumumkan secara resmi.
    Sejak pertengahan 2024, sudah beredar isu bahwa lembaga antirasuah tengah mengusut dugaan korupsi dana CSR BI dan OJK yang menyeret dua nama anggota dewan.
    Kabar dugaan korupsi penggunaan Dana CSR BI dan OJK saat itu sudah dikonfirmasi Asep.
    “Bahwa KPK sedang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penggunaan dana CSR dari BI dan OJK tahun 2023,” kata Asep di Bogor, 13 September 2024.
    Kasus itu kemudian menjadi sorotan publik setelah KPK mulai menggelar upaya paksa penggeledahan pada Desember 2024.
    Saat itu, KPK telah meningkatkan status hukum Heri dan Satori sebagai tersangka.
    Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK saat itu, Rudi Setiawan, mengatakan tim penyidik menggeledah beberapa ruang kerja di Kantor BI, termasuk ruang kerja Gubernur BI Perry Warjiyo.
    Ketika itu, penyidik menemukan bukti elektronik dan beberapa dokumen.
    Setelah operasi penggeledahan, KPK memanggil Heri dan Satori untuk menjalani pemeriksaan pada akhir Desember 2024.
    Pada 18 Februari 2024, penyidik memeriksa Satori.
    Pada kurun waktu tersebut, tenaga ahli Heri juga diperiksa.
    Satori kemudian kembali menjalani pemeriksaan penyidik pada 21 April 2024.
    Selang dua bulan kemudian, penyidik kembali memeriksa Heri dan Satori pada 18 Juni.
    Dalam perkara ini, Heri dan Satori diduga merekomendasikan yayasan yang akan menerima dana CSR BI-OJK.
    Yayasan itu dikelola oleh mereka sendiri yang duduk di Komisi DPR RI dengan bidang tugas terkait perbankan.
    Namun, yayasan yang mereka kelola itu tidak melaksanakan kegiatan sosial sebagaimana menjadi syarat dalam proposal bantuan dana CSR.
    KPK kemudian menduga, Heri menerima uang Rp 15,86 miliar dengan rincian Rp 6,26 miliar dari BI melalui kegiatan PSBI, senilai Rp 7,64 miliar dari OJK melalui kegiatan Penyuluhan Keuangan, serta senilai Rp 1,94 miliar dari mitra kerja Komisi XI DPR RI lainnya.
    Dana yang diterima yayasan itu kemudian dipindahkan ke rekening pribadi melalui transfer.
    Ia juga disebut meminta anak buahnya membuka rekening baru yang akan digunakan sebagai penampungan pencairan dana melalui metode setor tunai.
    “HG (Heri Gunawan) menggunakan dana dari rekening penampung untuk kepentingan pribadi, di antaranya pembangunan rumah makan, pengelolaan outlet minuman, pembelian tanah dan bangunan, hingga pembelian kendaraan roda empat,” ujar Asep.
    Sementara itu, Satori diduga menerima dana CSR Rp 12,52 miliar dengan rincian Rp 6,30 miliar dari BI melalui kegiatan PSBI, senilai Rp 5,14 miliar dari OJK melalui kegiatan Penyuluhan Keuangan, serta sejumlah Rp 1,04 miliar dari mitra kerja Komisi XI DPR RI lain.
    Uang yang diterima itu kemudian digunakan Satori untuk deposito dan pembelian aset.
    “Ia juga melakukan pembelian tanah, pembangunan showroom, pembelian kendaraan roda dua, serta pembelian aset lainnya,” tutur Asep.
    Kepada penyidik, Satori mengungkapkan sebagian besar anggota Komisi XI DPR RI menerima dana CSR tersebut.
     
    “Bahwa menurut pengakuan ST (Satori), sebagian besar anggota Komisi XI DPR RI lainnya juga menerima dana bantuan sosial tersebut. KPK akan mendalami keterangan ST tersebut,” kata Asep.
    Sementara itu, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyatakan, pihaknya menghormati langkah KPK menetapkan Heri Gunawan dan Satori sebagai tersangka.
    “Kita hormati proses hukum yang sedang dijalankan oleh KPK terkait penetapan tersangka dua anggota DPR RI yang berkaitan dengan Program Sosial Bank Indonesia,” kata Misbakhun, Kamis malam.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • LPS didorong untuk jadi penjamin simpanan emas di bullion bank

    LPS didorong untuk jadi penjamin simpanan emas di bullion bank

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    LPS didorong untuk jadi penjamin simpanan emas di bullion bank
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 05 Agustus 2025 – 16:29 WIB

    Elshinta.com – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) didorong untuk menjadi penjamin simpanan emas di bank bulion, mengingat saat ini belum ada penjamin resmi untuk simpanan emas.

    Wakil Presiden ke-13 KH Ma’ruf Amin mengatakan simpanan emas di bank bulion menjadi solusi bagi masyarakat yang ingin memiliki tabungan emas secara bertahap. Cara ini pun juga diperbolehkan secara syariah.

    “Masalah sekarang itu harus ada penjamin, seperti simpanan bank sudah ada penjaminan oleh LPS, asuransi juga sudah mulai. Simpanan dalam bentuk emas ini belum ada aturannya,” kata Ma’ruf Amin saat wawancara cegat pada kegiatan Seminar Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah di Jakarta, Selasa.

    Kejelasan penjamin itu, kata dia, dibutuhkan untuk membangun kepercayaan publik. Meski masyarakat sudah merasa aman dengan lembaga jasa keuangan seperti bank, namun tetap dibutuhkan kepastian untuk simpanan emas.

    “Itu yang didiskusikan hari ini dan dari Komisi XI akan menindaklanjuti,” ujarnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyebut pihaknya telah melakukan studi banding terkait perdagangan bank bulion.

    Komisi XI menemukan Turki menjadi satu-satunya negara yang menerapkan penjaminan simpanan emas secara resmi. Di sisi lain, bank sentral Turki juga turut mengelola emas sebagai cadangan aktif.

    Sedangkan di Indonesia, Bank Indonesia (BI) lebih berfokus pada Surat Berharga Rupiah Indonesia (SRBI), bukan memperkuat cadangan emas.

    Maka dari itu, dia mendorong penyempurnaan sistem penjaminan emas, salah satunya melalui penjaminan oleh LPS.

    “LPS ke depan bisa diberi mandat untuk menjamin simpanan berbasis emas, seperti mereka sudah diberi mandat menjamin polis asuransi,” tambah Misbakhun.

    Hingga saat ini, DPR belum membuat regulasi penjaminan bank bulion, namun menurut Misbakhun, ruang untuk itu tetap terbuka.

    “LPS sudah punya pengalaman menjamin simpanan bank, tinggal apakah kita mau membuat lembaga baru untuk bulion atau memperluas fungsi LPS,” ujar dia lagi.

    Sementara itu, Direktur Manajemen Strategis dan Perumusan Kebijakan LPS Ridwan Nasution mengatakan pihaknya bakal mengikuti peraturan yang berlaku.

    Bila LPS mendapat mandat untuk menjadi penjamin simpanan emas, tim internal akan mengkaji dan menyusun skema penjaminan.

    “Kami akan kaji dan diskusikan di LPS. Karena ini masih baru, jadi harus kami lihat dulu seperti apa detailnya bisnis model dari usaha bulion,” tuturnya.

    Sumber : Antara

  • RI Segera Punya UU Khusus Ekonomi Syariah

    RI Segera Punya UU Khusus Ekonomi Syariah

    Jakarta –

    Pemerintah RI tengah mempersiapkan Undang-Undang (UU) khusus untuk mendukung pengembangan ekonomi syariah. Wakil Presiden ke-13 RI KH Ma’ruf Amin mengungkapkan bahwa pembentukan UU Ekonomi Syariah telah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
    Ma’ruf menilai regulasi ini penting untuk memperkuat ekosistem ekonomi syariah di Indonesia, mengingat mayoritas penduduk Indonesia merupakan muslim dan potensinya sangat besar.

    “Undang-Undang Ekonomi Syariah saat ini sedang digodok di DPR,” ujar Ma’ruf Amin saat ditemui di Universitas Paramadina, Trinity Tower, Jakarta Selatan, Selasa (5/8/2025).

    Ma’ruf menyampaikan bahwa dalam UU tersebut juga akan diatur pembentukan badan khusus yang menangani persoalan ekonomi dan keuangan syariah. Badan ini merupakan transformasi dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang sebelumnya berbentuk struktural.

    “Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah itu bentuknya struktural, terdiri dari presiden, menteri, dan unsur pemerintah lainnya. Agar lebih optimal dan bisa melibatkan unsur masyarakat lebih luas, maka dilakukan transformasi menjadi badan,” terangnya.

    Ma’ruf berharap badan baru tersebut bisa terbentuk pada bulan Agustus ini, meski proses pembentukan UU masih berjalan di DPR. Menurutnya, UU Ekonomi Syariah akan menjadi dasar hukum untuk seluruh kegiatan ekonomi syariah, termasuk kelembagaannya.

    “Kita tunggu saja. Kita harapkan Agustus ini badan tersebut bisa terbentuk. Tapi untuk undang-undangnya memang masih dalam proses di DPR. Itu nanti yang akan menjadi dasar dari semua kegiatan syariah, termasuk kelembagaannya,” ujar Ma’ruf.

    Sementara itu, Ekonom Senior Indef Didik Rachbini turut mengonfirmasi bahwa UU Ekonomi Syariah memang tengah dibahas di DPR. Ia menyebut informasi itu berasal langsung dari Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun.

    “Saya mendengar dari Mas Misbakhun, bahwa Undang-Undang Syariah sudah masuk Prolegnas. Nah kita dorong terus, kita tempel Pak Misbahun supaya ini berjalan dengan cepat ya,” kata Didik.

    Tonton juga Video Gibran: Indonesia Bisa Jadi Kekuatan Ekonomi Dunia Lewat Industri Halal

    (shc/rrd)