Xcloud.id

Tag: Mujiyono

  • Harga Kelapa Parut Meroket Tembus Rp 15 Ribu Per Butir, Pedagang: Harga Tertinggi Sepanjang Sejarah – Halaman all

    Harga Kelapa Parut Meroket Tembus Rp 15 Ribu Per Butir, Pedagang: Harga Tertinggi Sepanjang Sejarah – Halaman all

    ​TRIBUNNEWS.COM, SRAGEN – Harga kelapa parut di Sragen, Jawa Tengah meroket. Biasanya harga kelapa parut hanya Rp 8.000 per butir kini melonjak menyentuh angka Rp 15.000.

    Salah satu penjual kelapa di Pasar Bunder Sragen, Marsini pun mengeluh. Ia banyak diprotes pembeli lantaran mahalnya harga. “Iya diprotes, harga kok tidak turun-turun, setelah lebaran kok tidak turun-turun itu bagaimana,” begitu kata Marsini menirukan protes dari para pembeli saat ditemui Tribun, Minggu(4/5/2025).

    Karena mahalnya harga kelapa parut, membuat Marsini mengalami penurunan omset karena jumlah pembeli berkurang. “Misal biasanya beli 5 biji, hanya 4, kadang yang beli separuh atau seperempat milih santan instan, karena mahal, lebih memilih santan instan,” jelasnya.

    Pedagang lainnya, Mujiyono juga mengalami hal yang sama. Ia menyebut selama harga kelapa parut mahal, omsetnya turun sebanyak 30 persen.

    “Yang beli berkurang, beralih ke santan instan, kalau omzet ya turun sekitar 30 persen. Dari pedagang penjual makanan tradisional itu sudah tidak produksi, karena harga kelapa naik, ya paling banyak terdampak rumah tangga, sama rumah makan,” kata dia.

    Mujiyono mengatakan harga tersebut masih mahal, lantaran harga normal hanya Rp 7.000 – Rp 8.000. “Biasanya waktu lebaran harga maksimal Rp 10.000, sekarang setelah lebaran Rp 15.000,” ujar Mujiyono.

    Mujiyono sendiri mulai berjualan kelapa di Pasar Bunder Sragen sejak tahun 2002. Dan harga kelapa di tahun 2025 ini yang tertinggi selama ia berjualan.

    “Harga paling tinggi sepanjang sejarah, biasanya dari pengepul Rp 8.000 mentok, paling maksimal Rp 9.000, pas lebaran Rp 10.000 mentok, biasanya habis lebaran turun, langsung normal,” terangnya.

    “Dari pengepul harganya memang sudah tinggi,” sambungnya.

  • ASN di Jakarta Wajib Naik Angkutan Umum Setiap Rabu, Anggota DPRD: Yang Melanggar Kena Sanksi – Halaman all

    ASN di Jakarta Wajib Naik Angkutan Umum Setiap Rabu, Anggota DPRD: Yang Melanggar Kena Sanksi – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –  Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta diwajibkan naik angkutan umum berangkat ke kantor setiap hari Rabu.

    Peraturan gubernur (pergub) yang mengatur soal hal ini sudah diteken Gubernur Pramono Anung belum lama ini.

    “Setiap Rabu kami akan setengah memaksa semua ASN di Jakarta, mereka harus naik angkutan umum,” ucap Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Terminal Blok M, Jakarta Selatan, Kamis (24/4/2025) kemarin.

    Pramono menambahkan, seluruh ASN itu nantinya bakal digratiskan untuk naik seluruh moda transportasi umum yang dikelola Pemprov DKI Jakarta.

    “Fasilitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah Jakarta tidak kami siapkan untuk Hari Rabu supaya ASN di Jakarta ini akan naik transportasi umum dan mereka akan kami gratiskan,” ujarnya.

    DPRD: Harus Diawasi

    Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono meminta adanya pengawasan ketat terkait kebijakan Gubernur Pramono Anung yang mewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) naik angkutan umum setiap Rabu.

    Ia pun mengusulkan adanya sistem lapor kepatuhan untuk memastikan setiap ASN Jakarta mematuhi aturan baru yang dibuat Gubernur Pramono.

    “Perlu ada sistem pelaporan yang jelas dan mudah diakses. ASN dapat melaporkan kepatuhan mereka. Misalnya melalui aplikasi atau formulir tertentu,” ucapnya dalam keterangan tertulis, Jumat (25/4/2025).

    Politikus senior Partai Demokrat ini juga meminta setiap instansi Pemprov DKI Jakarta untuk memastikan setiap ASN menggunakan transportasi publik setiap Rabu.

    “Instansi dapat bekerja sama dengan penyedia transportasi umum untuk memverifikasi penggunaan layanan oleh ASN,” ujarnya.

    “Misalnya memberikan tanda bukti bahwa ASN tersebut telah menggunakan transportasi publik,” sambungnya.

    Tak hanya itu, masyarakat disebut Mujiyono juga dapat dilibatkan dalam pengawasan melalui mekanisme pelaporan.

    Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta ini pun meminta adanya penerapan sanksi bagi ASN yang tak mematuhi aturan tersebut.

    “Ini sumbang saran saya terkait pengenaan sanksi bagi ASN yang tidak mematuhi kebijakan tersebut,” kata dia.

     

     

  • Pramono Perintahkan ASN Naik Angkutan Umum Tiap Rabu, DPRD Dorong Pemberian Sanksi Bagi Pelanggar

    Pramono Perintahkan ASN Naik Angkutan Umum Tiap Rabu, DPRD Dorong Pemberian Sanksi Bagi Pelanggar

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono meminta adanya pengawasan ketat terkait kebijakan Gubernur Pramono Anung yang mewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) naik angkutan umum setiap Rabu.

    Ia pun mengusulkan adanya sistem lapor kepatuhan untuk memastikan setiap ASN Jakarta mematuhi aturan baru yang dibuat Gubernur Pramono.

    “Perlu ada sistem pelaporan yang jelas dan mudah diakses. ASN dapat melaporkan kepatuhan mereka. Misalnya melalui aplikasi atau formulir tertentu,” ucapnya dalam keterangan tertulis, Jumat (25/4/2025).

    Politikus senior Partai Demokrat ini juga meminta setiap instansi Pemprov DKI Jakarta untuk memastikan setiap ASN menggunakan transportasi publik setiap Rabu.

    “Instansi dapat bekerja sama dengan penyedia transportasi umum untuk memverifikasi penggunaan layanan oleh ASN,” ujarnya.

    “Misalnya memberikan tanda bukti bahwa ASN tersebut telah menggunakan transportasi publik,” sambungnya.

    Tak hanya itu, masyarakat disebut Mujiyono juga dapat dilibatkan dalam pengawasan melalui mekanisme pelaporan.

    Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta ini pun meminta adanya penerapan sanksi bagi ASN yang tak mematuhi aturan tersebut.

    “Ini sumbang saran saya terkait pengenaan sanksi bagi ASN yang tidak mematuhi kebijakan tersebut,” kata dia.

    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bakal mewajibkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta untuk naik angkutan umum setiap hari Rabu.

    Peraturan gubernur (pergub) yang mengatur soal hal ini pun sudah diteken Gubernur Pramono belum lama ini.

    “Kami sudah menandatangani pergub bahwa setiap Rabu kami akan setengah memaksa semua ASN di Jakarta, mereka harus naik angkutan umum,” ucapnya di Terminal Blok M, Jakarta Selatan, Kamis (24/4/2025).

    Pramono menambahkan, seluruh ASN itu nantinya bakal digratiskan untuk naik seluruh moda transportasi umum yang dikelola Pemprov DKI Jakarta.

    “Fasilitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah Jakarta tidak kami siapkan untuk Hari Rabu supaya ASN di Jakarta ini akan naik transportasi ymyn dan mereka akan kami gratiskan,” ujarnya.

    Sebagai informasi tambahan, Pemprov DKI Jakarta hari ini menerapkan tarif khusus Rp1 terhadap sejumlah moda transportasi, seperti Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta.

    Penerapan tarif khusus ini dalam rangka peringatan Hari Angkutan Nasional 2025 yang jatuh pada 24 April ini.

    “Hari ini, baik perempuan, laki-laki, atau apapun mereka naik transportasi umum gratis, kecuali taksi. Jadi, mau LRT Jakarta, MRT Jakarta, Transjakarta gratis,” kata Pramono.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • DPC Partai Demokrat Jakarta Utara dukung AHY jadi ketum

    DPC Partai Demokrat Jakarta Utara dukung AHY jadi ketum

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Punya komitmen bangun masyarakat pesisir

    DPC Partai Demokrat Jakarta Utara dukung AHY jadi ketum
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 21 Februari 2025 – 14:27 WIB

    Elshinta.com – Plt Ketua DPC Partai Demokrat Jakarta Utara, Iwan Bramantyo menegaskan, jajaran Partai Demokrat se-Jakarta Utara solid mendukung kembali Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2025-2030.

    Dia menilai, AHY merupakan pemimpin muda yang visioner dengan komitmen besar membawa arah perbaikan untuk bangsa Indonesia. Terlebih, katanya, AHY yang saat ini dipercaya sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan cukup concern dalam pembangunan masyarakat pesisir.

    “Mas AHY terbukti menjalankan komitmennya untuk meminimalisir banjir rob di kawasan pesisir utara Jakarta. Untuk itu, Kami DPC Demokrat Jakarta Utara termasuk DPAC hingga ranting, solid mendukung mas AHY menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2025-2030,” ujar Iwan kepada wartawan, Jum’at (21/2).

    Salah satu komitmen AHY untuk menuntaskan banjir di utara Jakarta adalah melanjutkan pembangunan tanggul raksasa atau Giant Sea Wall. Iwan menilai, pembangunan infrastruktur itu merupakan komitmen konkret untuk warga Jakarta.

    “Apalagi, mas Ketum selalu berpesan agar pembangunan infrastruktur tidak hanya untuk membangun infrastruktur semata, tapi membangun infrastruktur yang berdampak langsung pada produktivitas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Iwan.

    Sebelumnya, Ketua DPD Partai Demokrat Jakarta, Mujiyono, memastikan bahwa partainya bersama enam DPC (Dewan Pimpinan Cabang) Partai Demokrat se-Jakarta telah sepakat untuk mendukung Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kembali memimpin partai tersebut.

    “Alhamdulillah, kami Demokrat Jakarta bersama 6 DPC Partai Demokrat se-Jakarta bersuara bulat untuk kembali mendukung penuh Mas Agus Harimurti Yudhoyono menjadi Ketum Partai Demokrat periode 2025-2030,” ujar Mujiyono dalam keterangannya, Senin (17/2/2025).

    Di tengah berbagai gempuran politik, kata Mujiyono, AHY mampu membawa Partai Demokrat kembali ke pemerintahan. Ia menyebutkan bahwa saat ini partai semakin solid, meski sebelumnya sempat menghadapi serangan dari kelompok-kelompok yang dianggap pengkhianat.

    Menurutnya, kepemimpinan AHY terbukti mampu mengoordinasikan suara kader di berbagai daerah untuk melawan berbagai upaya yang dianggap tidak sah, termasuk kongres abal-abal yang terjadi di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara. Di bawah kepemimpinan AHY, Partai Demokrat juga mampu melewati masa-masa sulit politik, bahkan mendapatkan kepercayaan Presiden RI, Prabowo Subianto, yang menunjuk AHY sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

    Mujiyono menambahkan, dalam 100 hari pemerintahan Prabowo, AHY terbukti berhasil memperbaiki citra positif Partai Demokrat di mata rakyat Indonesia. “Kinerja AHY dalam pemerintahan pun semakin terbukti mampu mendorong kesejahteraan masyarakat, dengan fokus pada peningkatan sumber daya manusia, pemberdayaan pemuda, kesejahteraan masyarakat hingga masalah sosial-ekonomi,” katanya.

    Sumber : Radio Elshinta

  • DKI belum bisa tambah pos damkar karena kekurangan personel

    DKI belum bisa tambah pos damkar karena kekurangan personel

    Jakarta (ANTARA) – Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Gulkarmat DKI Jakarta Satriadi Gunawan mengaku pihaknya masih kekurangan personel sehingga belum dapat melakukan penambahan pos kebakaran.

    “Di Jakarta itu jumlah personel pemadam kebakarannya saat ini jumlahnya 3.700 orang. Idealnya, 11.000 orang. Kurang,” kata Satriadi di Jakarta, Selasa.

    Di sisi lain, jumlah pos pemadam kebakaran di Jakarta baru terdapat 170 pos dari 267 pos yang dibutuhkan.

    Menurut dia, idealnya satu kelurahan minimal memiliki satu pos pemadam kebakaran, sehingga total dibutuhkan 267 pos untuk satu kelurahan di Jakarta.

    Namun sayangnya, personel yang dimiliki pun masih kurang, sehingga hal itu yang menjadi salah satu tantangan untuk menambah pos pemadam di Jakarta.

    “Sebenarnya di negara-negara dunia itu poinnya response time (kecepatan dalam penanganan), meminimalisir kerugian harta benda dan korban jiwa. Makin banyak pos pemadam kebakaran kita, maka responsnya cepat. Apalagi, Jakarta macet dan segala macam. Maka, dengan penyebaran pos kebakaran itu, saya yakin frekuensi kebakaran dan kerugiannya pasti bisa kita tekan,” kata Satriadi.

    Satriadi mengaku dirinya sudah melakukan pengajuan penambahan jumlah personel sejak tiga tahun yang lalu, namun hingga saat ini belum ada kebijakan untuk penambahan personel,

    “Karena kan secara ketentuan kan belum boleh nambah PJLP (Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan) dari pusat. Mungkin itu perlu anggaran juga,” kata Satriadi.

    Sebelumnya, persoalan ini juga sudah menjadi sorotan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.

    Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono mengatakan, saat ini jumlah pegawai di Dinas Pemadam Kebakaran (Gulkarmat) masih belum ideal, karena keterbatasan anggaran belanja pegawai.

    Dari data yang ada saat ini, Mujiyono memaparkan terdapat 1.745 orang Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) operasional atau 40,9 persen dan 1.845 orang PNS (Pegawai Negeri Sipil) operasional atau 44 persen. Sisanya jumlah pegawai terdiri dari PNS Staf dan PJLP Non Operasional, yakni 644 orang.

    Menurut Mujiyono, jumlah personel ini masih jauh dari rekomendasi ideal yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), yang mengusulkan angka mencapai 11.200 orang.

    Namun, keterbatasan jumlah pegawai di DKI Jakarta ini terhambat oleh aturan mengenai batasan belanja pegawai yang tidak boleh melebihi 30 persen dari total belanja daerah.

    Saat ini, lanjut Mujiyono, belanja pegawai di DKI Jakarta sudah mencapai Rp22,3 triliun dari total Belanja Daerah sebesar Rp82,6 triliun, atau sekitar 26,9 persen.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pegawai Dinas Gulkarmat DKI belum ideal karena keterbatasan anggaran

    Pegawai Dinas Gulkarmat DKI belum ideal karena keterbatasan anggaran

    Selain itu, untuk memperkuat upaya pemadaman kebakaran, Dinas Gulkarmat juga membentuk relawan pemadam kebakaran (Redkar) yang tersebar di seluruh wilayah DKI Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono mengatakan jumlah pegawai di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) saat ini masih belum ideal karena keterbatasan anggaran belanja pegawai.

    “Masih sangat jauh dari angka ideal,” kata Mujiyono di Jakarta, Selasa.

    Mujiyono mengatakan dari data yang ada saat ini terdapat 1.745 orang dari Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) operasional atau 40,9 persen dan 1.845 orang PNS operasional atau 44 persen, sisanya jumlah pegawai terdiri atas PNS staf dan PJLP non operasional sebanyak 644 orang.

    Menurut Mujiyono, jumlah personel ini masih jauh dari rekomendasi ideal yang diberikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) yang mengusulkan 11.200 orang.

    Namun, keterbatasan jumlah pegawai di DKI Jakarta ini terhambat oleh aturan mengenai batasan belanja pegawai yang tidak boleh melebihi 30 persen dari total belanja daerah.

    Saat ini, lanjut Mujiyono, belanja pegawai di DKI Jakarta sudah mencapai Rp22,3 triliun dari total Belanja Daerah sebesar Rp82,6 triliun, atau sekitar 26,9 persen.

    “Tahun 2025 mendatang, Gulkarmat merencanakan penambahan PNS sebanyak 215 orang,” ujarnya.

    Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono. ANTARA/Ho-Pribadi

    Untuk itu, Mujiyono menyampaikan solusi sementara dengan menyarankan Pemprov DKI Jakarta mengatasi kekurangan personel dengan mengandalkan pegawai tidak tetap atau Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP).

    Selain itu, untuk memperkuat upaya pemadaman kebakaran, Dinas Gulkarmat juga membentuk relawan pemadam kebakaran (Redkar) yang tersebar di seluruh wilayah DKI Jakarta.

    Hingga Juni 2024, total anggota Redkar di Jakarta mencapai 6.368 orang, dengan distribusi di lima wilayah sebagai berikut: Jakarta Pusat (1.215), Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu (561), Jakarta Barat (1.115), Jakarta Selatan (2.164), dan Jakarta Timur (1.313).

    Dengan adanya relawan dan upaya penambahan pegawai, diharapkan kekurangan personel di Dinas Gulkarmat dapat segera teratasi, sekaligus memastikan respon cepat dalam menangani kebakaran di Jakarta.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • DKI kemarin, identifikasi korban kebakaran hingga sekolah gratis

    DKI kemarin, identifikasi korban kebakaran hingga sekolah gratis

    Jakarta (ANTARA) –

    Sejumlah peristiwa di DKI Jakarta yang terjadi pada Jumat (24/1) masih layak untuk disimak kembali hari ini, antara lain RS Polri identifikasi tiga jenazah korban kebakaran Glodok hingga program sekolah swasta gratis.

    Berikut rangkumannya:

    1. RS Polri berhasil identifikasi tiga jenazah korban kebakaran Glodok

    Jakarta (ANTARA) – Rumah Sakit Bhayangkara Tk I Pusdokkes Polri (RS Polri) berhasil mengidentifikasi tiga dari 14 korban yang dilaporkan hilang akibat kebakaran Glodok Plaza, Jakarta Barat, pada Rabu (15/1).

    “Pada hari ini, tim gabungan sementara berhasil mengidentifikasi tiga korban dari 14 korban yang telah dilaporkan hilang oleh keluarganya,” kata Kepala RS Polri Brigjen Polisi Prima Heru Yulihartono saat konferensi pers di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat.

    Baca selengkapnya di sini

    2. Tim Transisi Pram-Doel sebut sekolah swasta gratis akan diuji coba

    Tim Transisi Pramono Anung-Rano Karno (Doel) menyebutkan program sekolah swasta gratis di Jakarta akan diuji coba terlebih dahulu.

    “Kemarin kami rapat tiga, empat kali dengan Dinas Pendidikan, mungkin akan dicoba, uji coba dulu,” kata Ketua Tim Transisi Pramono-Doel Ima Mahdiah di Jakarta, Jumat.

    Baca selengkapnya di sini

    3. Gulkarmat DKI imbau masyarakat cek listrik sebelum tinggalkan rumah

    Jakarta (ANTARA) – Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta Satriadi Gunawan mengimbau kepada masyarakat yang ingin berlibur di akhir pekan panjang (long weekend) untuk memeriksa kelistrikan sebelum meninggalkan rumah.

    Satriadi mengatakan imbauan ini penting untuk diterapkan terutama bagi masyarakat yang menghuni di kawasan permukiman padat.

    Baca selengkapnya di sini

    4. Pengelola gedung di Jakarta harus tingkatkan sistem proteksi kebakaran

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono meminta agar pengelola gedung bertingkat di Jakarta harus meningkatkan sistem proteksi kebakaran untuk memberikan keselamatan kepada masyarakat mengingat masih banyak yang belum sesuai standar.

    “Kebakaran tidak hanya berisiko bagi pemilik atau pengelola, tetapi juga dapat membahayakan orang lain,” kata Mujiyono di Jakarta, Jumat.

    Baca selengkapnya di sini

    5. Nelayan dan pedagang ikan Muara Angke dukung pembatasan impor ikan

    Jakarta (ANTARA) – Nelayan dan pedagang ikan di Muara Angke, Jakarta Utara mendukung kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang membatasi impor ikan impor terutama ikan salem atau makarel dari China pada Januari dan Februari 2025.

    “Kami tentu mendukung sekali kebijakan ini karena kehadiran ikan impor jenis salem membuat harga ikan lokal turun,” kata nelayan Muara Angke, Kariadi di Jakarta, Rabu.

    Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Banyak Gedung di Jakarta Tak Aman dari Kebakaran, Pengelola Diwajibkan Perkuat Sistem Proteksi Megapolitan 24 Januari 2025

    Banyak Gedung di Jakarta Tak Aman dari Kebakaran, Pengelola Diwajibkan Perkuat Sistem Proteksi Megapolitan 24 Januari 2025

    Banyak Gedung di Jakarta Tak Aman dari Kebakaran, Pengelola Diwajibkan Perkuat Sistem Proteksi
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sekretaris Komisi A DPRD Jakarta dari Fraksi Demokrat, Mujiyono, mendesak pengelola gedung di Jakarta segera melengkapi persyaratan proteksi kebakaran demi mencegah risiko bencana yang dapat membahayakan banyak nyawa.
    “Setiap pengelola gedung harus meningkatkan kesadaran akan pentingnya sistem proteksi kebakaran,” ujar Mujiyono dalam keterangannya yang diterima Kompas.com, Jumat (24/1/2025).
    Permintaan Mujiyono itu menyusul pernyataan Dinas Gulkarmat Jakarta yang menyebut ratusan gedung tinggi di Jakarta belum memenuhi persyaratan
    keselamatan kebakaran
    .
    Selain itu, Komisi A yang membidangi penanggulangan kebakaran dan bencana daerah juga mengklaim menemukan ketidakpatuhan pengelola gedung di Jakarta dalam memenuhi persyaratan proteksi kebakaran.
    “Banyak dijumpai ada beberapa persyaratan yang belum dipenuhi pengelola gedung kaitannya dengan proteksi kebakaran,” ucap Mujiyono.
    Dengan demikian, Mujiyono juga menekankan perlunya kesadaran lebih tinggi di kalangan pengelola gedung, agar mematuhi setiap ketentuan dan memastikan sistem proteksi kebakaran berjalan dengan baik.
    “Ini sangat penting atas keselamatan gedung karena kebakaran tidak hanya berisiko bagi pemilik atau pengelola, tetapi juga dapat membahayakan orang lain,” kata Mujiyono.
    Kepala Dinas Gulkarmat Jakarta, Satriadi, sebelumnya merinci dari total 1.228 gedung tinggi di Jakarta, sebanyak 361 gedung belum memenuhi standar keselamatan kebakaran.
    Namun, Satriadi menegaskan, status tidak memenuhi syarat bukan berarti gedung-gedung tersebut tidak layak digunakan.
    Sebaliknya, gedung-gedung itu sedang dalam tahap pembinaan untuk memperbaiki sistem proteksi kebakaran yang belum optimal.
    “Gedung yang tidak memenuhi syarat itu juga dalam rangka pembinaan. Jadi, setiap tahun kami periksa gedung-gedung tersebut terkait dengan proteksi kebakarannya,” ungkap Satriadi.
    Salah satu gedung yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan kebakaran adalah Glodok Plaza, yang terbakar pada Rabu (15/1/2025) malam.
    Menurut Satriadi, Glodok Plaza sebelumnya telah dinyatakan tidak memenuhi standar keselamatan kebakaran pada 2023.
    “Plaza Glodok ini memang pada 2023 sudah kami nyatakan belum memenuhi persyaratan keselamatan kebakaran,” kata Satriadi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pengelola gedung di Jakarta harus tingkatkan sistem proteksi kebakaran

    Pengelola gedung di Jakarta harus tingkatkan sistem proteksi kebakaran

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono meminta agar pengelola gedung bertingkat di Jakarta harus meningkatkan sistem proteksi kebakaran untuk memberikan keselamatan kepada masyarakat mengingat masih banyak yang belum sesuai standar.

    “Kebakaran tidak hanya berisiko bagi pemilik atau pengelola, tetapi juga dapat membahayakan orang lain,” kata Mujiyono di Jakarta, Jumat.

    Menurut dia, banyak gedung yang belum sepenuhnya memenuhi standar keselamatan kebakaran, sehingga berisiko tidak hanya bagi penghuninya tetapi juga orang lain.

    Seharusnya, kata Mujiyono, setiap pengelola gedung harus meningkatkan kesadaran akan pentingnya sistem proteksi kebakaran karena banyak dijumpai ada beberapa persyaratan yang belum dipenuhi pengelola gedung kaitannya dengan proteksi kebakaran.

    “Artinya, perhatian pengelola sangat penting atas keselamatan gedung, termasuk adanya resiko kebakaran,” katanya.

    Mujiyono juga mengingatkan bahwa penanggulangan kebakaran harus menjadi tanggung jawab bersama. Peran serta setiap elemen masyarakat sangat diperlukan, terutama untuk pencegahan.

    Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono. ANTARA/HO-Pribadi

    Dia mencontohkan, Gerakan Masyarakat Mempunyai APAR (Gempar) yang merupakan inisiatif Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Selatan yang awalnya hanya mewajibkan kepemilikan alat pemadam api ringan (APAR) di setiap rumah aparatur sipil negara (ASN), kini kepemilikan APAR wajib disediakan kepada pengusaha restoran, pengusaha laundry kiloan, dan lainnya.

    “Akhirnya, sekarang ini hampir merata ketersediaan APAR tidak hanya yang dibiayai oleh APBD,” ujarnya.

    Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta menyebutkan sebanyak 694 gedung bertingkat di DKI Jakarta belum memenuhi syarat proteksi kebakaran.

    Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta Satriadi Gunawan di Jakarta, Selasa merinci dari 694 gedung tersebut, sebanyak 361 gedung merupakan gedung bertingkat tinggi (delapan lantai ke atas).

    Sementara itu, sebanyak 333 gedung lainnya merupakan bertingkat rendah (delapan lantai ke bawah).

    Gulkmarmat DKI telah memeriksa 2.609 gedung bertingkat. Dari 2.609 gedung bertingkat ini, sebanyak 1.228 gedung merupakan gedung bertingkat tinggi, sementara sisanya gedung bertingkat rendah.

    Lalu, terkait peristiwa kebakaran yang terjadi di gedung Glodok Plaza, Jakarta Barat beberapa waktu lalu, Satriadi mengungkapkan bangunan tersebut berdasarkan data tahun 2023 dinyatakan tidak memenuhi syarat proteksi kebakaran.

    “Untuk kasus Glodok Plaza ini memang pada tahun 2023, itu sudah kami nyatakan belum memenuhi persyaratan keselamatan kebakaran,” ujar dia.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Cegah Bangunan Liar Kolong Tol Tak Cukup dengan Pagar

    Cegah Bangunan Liar Kolong Tol Tak Cukup dengan Pagar

    Jakarta –

    PT Jasa Marga memagar kolong Tol Angke, Jakarta Barat (Jakbar) untuk mencegah bangunan liar usai dibersihkan. Partai Demokrat DKI Jakarta menyebut mencegah bangunan liar tak cukup hanya dengan pemagaran.

    Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Mujiyono menyebut pemagaran bisa mencegah orang untuk mendirikan bangunan di kolong tol.

    “Pemasangan tembok pembatas dan pendirian posko pengamanan Satpol PP di Kolong Tol Angke menurut saya langkah yang tepat agar lokasi tersebut tidak lagi dijadikan tempat pemukiman ilegal,” kata Mujiyono, Kamis (9/1/2025).

    “Apabila lokasi tersebut dibiarkan begitu saja pasti nantinya akan ada lagi orang yang menempati lokasi tersebut sehingga upaya mengurangi kawasan kumuh dan ilegal tidak akan berhasil,” ujarnya.

    Namun, pemerintah perlu memperhatikan hal lain untuk mencegah kembalinya orang membangun bangunan di kolong tol. Pemerintah perlu memastikan kehidupan warga yang direlokasi dari kolong tol ke rumah susun (Rusun).

    “Penting diperhatikan bahwa warga yang direlokasi memiliki kemampuan untuk mengembangkan usaha di lokasi yang baru sehingga dapat mencari nafkah serta membayar sewa. Sehingga perlu adanya dukungan dari Pemprov Daerah Khusus Jakarta untuk mengembangkan ekonomi warga relokasi. Tidak cukup hanya dengan pemagaran,” katanya.

    Pemagaran Kolong Tol Angke

    Camat Grogol Petamburan Agus Sulaeman menuturkan, sampai saat ini pemasangan pagar masih berlangsung. Pagar mulai dibangun pada Minggu (5/1) lalu.

    “Pemagaran masih berlangsung, cob cek aja lapangan. Nanti sepanjang BKB (Banjir Kanal Barat), nanti lampu merah yang perbatasan dengan (Jakarta) Utara juga akan ditutup, Kalijodo itu,” kata Agus Sulaeman saat dihubungi detikcom, Kamis (9/1).

    “Setiap ada yang lahan yang habis kita bongkar kemarin itu sepanjang BKB kurang lebih sekitar berapa meter? 200 meter kan. Itu baru yang sepanjang BKB ya yang selama ini dibongkar,” jelas dia.

    (aik/aud)