Xcloud.id

Tag: Mujiyono

  • Legislator nilai rencana Pemprov DKI terbitkan obligasi patut dihargai

    Legislator nilai rencana Pemprov DKI terbitkan obligasi patut dihargai

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono menilai rencana penerbitan obligasi oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta patut dihargai di tengah keterbatasan ruang fiskal.

    “Ini menunjukkan keberanian mencari cara baru untuk membiayai pembangunan, di tengah keterbatasan ruang fiskal yang semakin nyata,” kata Mujiyono di Jakarta, Jumat.

    Menurut dia, rencana Pemprov DKI untuk menerbitkan obligasi daerah pada dasarnya merupakan langkah yang patut dihargai. Namun, perlu diingat bahwa obligasi bukan sekadar utang, melainkan janji kepada publik.

    “Janji bahwa uang yang dipinjam akan kembali dalam bentuk manfaat nyata bagi warga Jakarta. Karena itu, setiap langkahnya harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan keterbukaan,” ujar Mujiyono.

    Dia mengatakan terdapat sejumlah regulasi yang mengatur obligasi daerah dengan jelas.

    Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87 Tahun 2024, sambung dia, penerbitan obligasi hanya diperbolehkan untuk proyek investasi publik yang produktif, misalnya transportasi publik, air bersih, atau pengelolaan limbah kota.

    “Bukan untuk proyek rutin, bukan untuk belanja seremonial, apalagi sekadar menutup defisit anggaran,” tutur Mujiyono.

    Lebih lanjut, dia menuturkan mekanisme penerbitan obligasi daerah tidak sederhana karena terdapat delapan tahapan resmi yang harus dilalui.

    Tahapan tersebut, mulai dari perencanaan proyek, persetujuan DPRD, pertimbangan dari Kementerian Dalam Negeri, penilaian dari Kementerian Keuangan, hingga proses pendaftaran dan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    “Setiap tahap melibatkan lembaga yang berbeda agar tidak ada satu pihak pun yang bisa bertindak sepihak,” ucap Mujiyono.

    Bahkan, kata dia, dalam peraturan terbaru, yakni PMK Nomor 87 Tahun 2024 dan POJK Nomor 10 Tahun 2024, disebutkan bahwa pemerintah daerah diwajibkan memenuhi rasio kemampuan bayar minimal 2,5 kali lipat, serta memastikan total utang tidak melebihi 75 persen dari pendapatan daerah yang tidak ditentukan penggunaannya.

    “Angka-angka ini bukan sekadar formalitas. Ini batas aman agar utang daerah tetap terkendali dan tidak menjadi beban APBD di tahun-tahun berikutnya,” tegas Mujiyono.

    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengungkapkan rencana penerbitan obligasi daerah saat ini memasuki tahap pembahasan, dan diharapkan segera rampung.

    “Pada waktu itu, dari Balai Kota sudah bertemu dengan direktur yang bertanggung jawab untuk menerbitkan obligasi daerah, yang memberikan approval (persetujuan). Kita sedang dalam pembahasan, dan mudah-mudahan segera terselesaikan,” kata Pramono, Kamis (16/10).

    Seperti diketahui, Pramono berencana menerbitkan obligasi atau surat utang daerah untuk menambah pemasukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta 2026.

    Rencana obligasi daerah itu muncul setelah pemerintah pusat memutuskan untuk memangkas dana transfer berupa dana bagi hasil (DBH) ke Jakarta sebesar Rp15 triliun.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPRD DKI: Status PJLP harus diperjelas dalam rekrutmen petugas damkar

    DPRD DKI: Status PJLP harus diperjelas dalam rekrutmen petugas damkar

    Jakarta (ANTARA) – Komisi A DPRD DKI Jakarta menyatakan bahwa Pemprov DKI harus lebih mengintensifkan sosialisasi terkait status Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) kepada rekrutmen 1.000 petugas pemadam kebakaran agar mereka tidak berekspektasi menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

    “Sosialisasi status kerja itu penting agar tidak menimbulkan ekspektasi yang keliru bagi masyarakat,” kata Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono di Jakarta, Senin.

    Ia mengatakan bahwa status pekerja bagi rekrutmen 1.000 petugas damkar sejak awal perlu dijelaskan sebagai PJLP, sehingga pendaftar tidak ada harapan otomatis untuk diangkat menjadi PNS di kemudian hari.

    Mujiyono memastikan bahwa Komisi A DPRD mendukung langkah Pemprov DKI Jakarta yang akan merekrut 1.000 petugas damkar baru.

    Namun, pihaknya telah bersepakat agar Pemprov DKI memprioritaskan warga yang ber KTP DKI Jakarta untuk mengurangi warga Jakarta yang menganggur.

    “Komisi A mendukung penuh rekrutmen 1.000 petugas damkar sebagai langkah memperkuat pelayanan keselamatan warga. Meskipun dilakukan secara terbuka, menurut kami tetap warga Jakarta sebaiknya menjadi prioritas,” ujarnya.

    Mujiyono menekankan proses seleksi harus transparan, adil, dan bebas pungli, dengan penempatan personel yang tepat sasaran sesuai kompetensi dan kebutuhan setiap wilayah.

    “Mengingat pendaftar diperkirakan membludak, sistem pendaftaran harus siap, dilakukan secara online, dilengkapi layanan pengaduan dan mekanisme banding yang cepat,” katanya.

    Diketahui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membuka rekrutmen 1.000 petugas pemadam kebakaran (damkar) pada 12-14 Agustus mendatang.

    “Akan dimulai hari Selasa ini. Selasa depan ini, Selasa Rabu-Kamis selama tiga hari, kuotanya ada seribu,” kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo, Jumat (8/8).

    Seribu personel damkar tersebut nantinya diperuntukkan bertugas di wilayah Jakarta Barat sebanyak 202 orang, Jakarta Pusat (187), Jakarta Selatan (211), Jakarta Timur (219) dan Jakarta Utara (181).

    “Untuk Pulau Seribu sementara masih dalam penanganan dan kemudian akan dikoordinasikan oleh Bupati Pulau Seribu,” kata Pram.

    Pram menjelaskan, perekrutan anggota damkar ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 dan juga peraturan gubernur (pergub) yang ada.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Legislator Dukung DKI Rekrut 1.000 Petugas Damkar: ‘Pemadam’ Urusan Warga

    Legislator Dukung DKI Rekrut 1.000 Petugas Damkar: ‘Pemadam’ Urusan Warga

    Jakarta –

    Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono, mendukung langkah Pemprov DKI merekrut 1.000 petugas pemadam kebakaran (damkar) pada 12-14 Agustus. Mujiyono menilai saat ini keberadaan petugas damkar di masyarakat lebih dari sekadar memadamkan api.

    “Komisi A mendukung penuh rekrutmen 1.000 petugas damkar sebagai langkah memperkuat pelayanan keselamatan warga,” kata Mujiyono kepada wartawan, Senin (11/8/2025).

    Mujiyono mendorong kemampuan para petugas damkar ditingkatkan nantinya. Dia berharap personel damkar tidak sekadar bertugas memadamkan api, melainkan juga dapat membantu menyelesaikan permasalahan warga, seperti evakuasi hewan peliharaan hingga melepaskan cincin.

    “Kami juga berharap tambahan personel ini tidak hanya meningkatkan penanganan kebakaran, tetapi juga kemampuan penyelamatan lain yang sering diminta masyarakat, seperti evakuasi hewan, cincin macet di jari, atau sarang tawon,” kata dia.

    “Sekarang Petugas damkar bukan hanya memadamkan api, tapi juga ‘memadamkan’ segala urusan warga. Dari cincin macet di jari, mengusir ular, membereskan sarang tawon bahkan menurunkan kucing dari pohon. Pokoknya, masalah apapun kalau warga bingung, damkar yang dipanggil,” sambungnya.

    Politikus Demokrat ini menegaskan proses seleksi rekrutmen dilaksanakan secara adil dan tepat sasaran sesuai kompetensi dan penempatan tugasnya. Dia juga meminta Pemprov memastikan agar warga DKI yang melamar diprioritaskan.

    “Meskipun dilakukan secara terbuka, menurut kami tetap Warga Jakarta sebaiknya menjadi prioritas, dan sejak awal perlu dijelaskan bahwa status kerja adalah PJLP, sehingga tidak ada harapan otomatis untuk diangkat menjadi PNS di kemudian hari. Hal ini penting agar tidak menimbulkan ekspektasi yang keliru bagi masyarakat,” kata Mujiyono.

    “Mengingat pendaftar diperkirakan membeludak, sistem pendaftaran harus siap, dilakukan secara online, dilengkapi layanan pengaduan dan mekanisme banding yang cepat,” lanjut dia.

    Halaman 2 dari 2

    (fca/gbr)

  • Pasar Taman Puring terbakar, Legislator: Bukti lemahnya pencegahan

    Pasar Taman Puring terbakar, Legislator: Bukti lemahnya pencegahan

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono mengatakan, kebakaran yang terjadi di Pasar Taman Puring di Jakarta Selatan merupakan alarm kegagalan dan bukti lemahnya sistem keamanan serta pencegahan kebakaran di pasar tradisional di Jakarta itu.

    “Kebakaran Pasar Taman Puring adalah alarm kegagalan sistem pencegahan,” kata Mujiyono di Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, kebakaran tersebut merupakan peringatan serius bagi pemerintah dan kejadian tersebut diharapkan dapat menjadi pelajaran berharga agar di kemudian hari tidak terulang lagi.

    Untuk itu, Mujiyono meminta Pemprov DKI Jakarta melakukan audit ulang mulai dari instalasi listrik, ketersediaan alat pemadam api ringan (APAR) dan juga sistem alarm asap terutama di pasar tradisional.

    Selain itu, Mujiyono juga berharap agar pasar tradisional di Jakarta dapat di revitalisasi dengan lebih baik lagi dan sesuai standar agar dapat mencegah terjadinya kebakaran.

    “Seluruh pasar wajib diaudit ulang, mulai dari instalasi listrik, ketersediaan APAR, sistem alarm asap, hingga jalur evakuasi dan akses mobil pemadam,” kata dia.

    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berjanji memperbaiki Pasar Taman Puring, Kebayoran Baru, setelah terbakar pada Senin (28/7) malam.

    Sebanyak 552 kios dan barang di dalam pasar itu ludes terbakar di luas area 1.500 meter persegi (m2) tersebut.

    Penyebab kebakaran diduga karena korsleting listrik dari salah satu toko pakaian bekas yang tertutup. Tak ada korban jiwa, namun taksiran total kerugian dari kebakaran itu mencapai Rp30 miliar.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ternyata Ada Juga yang Siap Ambil Tanggung Jawab Sosial

    Ternyata Ada Juga yang Siap Ambil Tanggung Jawab Sosial

    JAKARTA – Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono mengapresiasi sosok Sahdan Arya Maulana, pemuda 19 tahun yang menjadi ketua RT Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara.

    Menurut Mujiyono gebrakan menggunakan dana operasional RT dan iuran warga untuk memperbaiki jalan yang dilakukan oleh Sahdan bisa menjadi inspirasi bagi anak muda lainnya, terutama generasi Z.

    “Ini adalah bukti nyata bahwa generasi muda, khususnya Gen Z, yang sering disebut generasi strawberry yang manja, ternyata ada juga yang siap mengambil tanggung jawab sosial dan kepemimpinan di lingkungan mereka,” kata Mujiyono kepada wartawan, Kamis, 17 Juli.

    Dari hal ini, Mujiyono mendorong lahirnya lebih banyak pemimpin muda di tingkat RT/RW. Pemprov DKI diminta memberikan ruang pembinaan dan pelatihan kepada kaum muda.

    “Perlu pendampingan agar para pemuda seperti Sahdan tidak hanya diberi kesempatan, tetapi juga dukungan untuk menjalankan tugasnya secara maksimal,” tutur dia.

    Lebih lanjut, Mujiyono memandang kehadiran Gen Z dalam struktur pemerintahan lokal akan memperkaya perspektif, mempercepat inovasi, dan memperkuat keterlibatan warga dalam pembangunan kota.

    “Menurut saya, hal ini sejalan dengan semangat otonomi, partisipasi, dan regenerasi kepemimpinan yang selama ini juga menjadi perhatian kami sebagai wakil rakyat Jakarta,” pungkasnya.

    Menyandang status generasi Z, Sahdan yang berhasil terpilih secara demokratis sebagai Ketua RT 07 RW 08, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara.

    “Alhamdulillah saya menang dengan 126 suara, sedangkan lawan saya memperoleh 17 suara,” ungkapnya saat di wawancarai pada senin, 14 Juli 2025.

    Saat pertama kali menjabat, Sahdan bersama tim mendapat beragam respons dari masyarakat sekitar. Banyak yang memberikan dukungan dan ada juga beberapa yang meragukan kepemimpinan era Gen Z.

    “Ada yang bilang Gen Z itu males gerak, gak bisa kerja, atau gak bakal ada pembangunan,” katanya, sambil tersenyum.

    Dalam waktu kepemimpinannya yang baru berjalan dua bulan ini, kerja Sahdan yang menjadi sorotan adalah pengecoran jalan. Pengecoran jalan yang sempat viral ini, tidak menggunakan dana pemerintah melainkan menggunakan iuran dari warga setempat.

  • Demokrat Jakarta panaskan mesin politik untuk pemilu mendatang

    Demokrat Jakarta panaskan mesin politik untuk pemilu mendatang

    Jakarta (ANTARA) – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat DKI Jakarta menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) 2025 dan forum ini menjadi penanda awal konsolidasi besar-besaran serta revitalisasi internal partai menghadapi kontestasi pemilu mendatang.

    “Kita ingin menyelaraskan revitalisasi organisasi DPP dengan DPD, termasuk pembentukan badan saksi dan badan logistik sebagai bagian dari penguatan struktur,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrat Herman Khaeron di Jakarta, Minggu.

    Herman Khaeron menyampaikan optimisme terhadap masa depan partai yang lebih baik. Ia berharap rakerda kali ini melahirkan program kerja konkret yang dapat mengembalikan kejayaan Partai Demokrat seperti era 2009.

    Kang Hero–sapaan akrabnya–menekankan pentingnya keterlibatan seluruh struktur partai dalam momentum Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang.

    Ia mendorong juga kegiatan yang bersifat merakyat dilakukan serentak di seluruh wilayah, baik oleh DPD maupun DPC.

    Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat akan menyiapkan format laporannya, tapi kegiatan disesuaikan dengan karakter daerah masing-masing.

    “Silakan lakukan kegiatan yang sederhana namun menyentuh rakyat, seperti lomba makan kerupuk, balap karung atau kegiatan tradisional lainnya,” katanya.

    Kegiatan peringatan HUT RI tersebut juga akan menjadi bagian dari rangkaian menuju HUT Partai Demokrat ke-24 pada tahun ini, sekaligus menyambut seperempat abad usia partai pada 2026.

    Ketua DPD Demokrat DKI Jakarta Mujiyono mengatakan, rakerda bukan sekadar agenda koordinasi tahunan, melainkan momen refleksi kolektif atas arah perjuangan partai.

    “Kita tidak akan pernah menang dalam Pemilu 2029 jika tidak merapikan rumah kita sendiri. Revitalisasi organisasi dan peneguhan arah juang adalah kunci,” katanya.

    Forum ini mengangkat tema “Revitalisasi Organisasi dan Peneguhan Arah Juang Demokrat Jakarta” dan menyepakati tiga fokus utama pembenahan. Pertama, konsolidasi struktur dari tingkat DPD hingga ranting.

    Kedua, penegakan disiplin organisasi dan loyalitas komando dan ketiga, peningkatan kapasitas kader melalui pelatihan dan program pengembangan berkelanjutan.

    Demokrat Jakarta juga akan diarahkan sebagai “center of excellence” dalam kaderisasi. Mulai tahun ini, pendidikan politik, komunikasi publik hingga literasi kampanye digital ditetapkan sebagai agenda tetap di semua tingkatan organisasi.

    Di sisi lain, arah perjuangan Partai Demokrat Jakarta juga ditegaskan dalam tiga prinsip utama. Yaitu, progresif dalam menjawab isu-isu kota seperti kemacetan dan ketimpangan, responsif terhadap nasib kelompok rentan seperti warga rusun dan PKL.

    Selanjutnya modern dengan menyasar pemilih muda dan ranah digital sebagai arena baru.

    Sejumlah target konkret pun dirumuskan dalam forum ini, antara lain evaluasi badan partai 2022-2025, penyusunan program kerja 2025-2027 serta pengesahan struktur kepengurusan DPD yang baru.

    Dengan semangat itu, Partai Demokrat Jakarta bersiap menyongsong laga politik yang kian dekat, dengan peta jalan yang kini mulai disusun dari dalam.

    Ketua Panitia Pelaksana Rakerda, Faisal menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi bentuk tanggung jawab organisasi untuk merumuskan strategi dan arah gerak ke depan.

    “Kami melibatkan seluruh elemen partai sebagai simbol dari gotong-royong dan kesiapan Demokrat Jakarta untuk kembali merebut kepercayaan publik,” kata Faisal.

    Ia juga menambahkan bahwa seluruh rangkaian acara berjalan lancar berkat dukungan berbagai pihak, termasuk sponsor dan simpatisan partai.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Demokrat desak Pramono lanjutkan KTV, beri warga kepastian hukum dan hunian Layak

    Demokrat desak Pramono lanjutkan KTV, beri warga kepastian hukum dan hunian Layak

    Sumber foto: Radio Elshinta/ Bayu Istiqlal

    Demokrat desak Pramono lanjutkan KTV, beri warga kepastian hukum dan hunian Layak
    Dalam Negeri   
    Editor: Valiant Izdiharudy Adas   
    Minggu, 22 Juni 2025 – 20:18 WIB

    Elshinta.com – Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Mujiyono, meminta Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, untuk melanjutkan program Konsolidasi Tanah Vertikal (KTV) yang dinilai berhasil menata kawasan kumuh menjadi hunian layak bagi warga. 

     

    Program ini sebelumnya berjalan saat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjabat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN.

     

    “Waktu Pak AHY jadi Menteri ATR/BPN, ada dua proyek percontohan KTV, di Palmerah dan Tanah Tinggi. Hasilnya, warga tak hanya dapat hunian yang layak, tapi juga kepastian hukum atas tanah yang ditempati,” ujar Mujiyono usai Rapat Paripurna Istimewa HUT ke-498 Jakarta di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Minggu (22/6/2025).

    KTV adalah skema pembangunan hunian vertikal di atas lahan milik warga yang digabungkan secara konsolidatif. Di Palmerah, kawasan permukiman padat itu kini berubah menjadi bangunan empat lantai. Selain mendapatkan unit hunian yang sehat, warga juga bisa memanfaatkan lantai dasar untuk kegiatan usaha.

     

    “Dulu di sana kumuh dan sempit, sekarang setiap unit dapat cahaya matahari dan sirkulasi udara yang baik. Ini harus diteruskan,” kata Mujiyono.

     

    Meski demikian, ia menekankan pentingnya sosialisasi program ini agar tercapai kesepakatan soal kepemilikan unit dan pembagian lahan antarwarga. 

     

    Ia juga meminta agar tarif sewa hunian vertikal di Jakarta ke depan mempertimbangkan kondisi ekonomi warga bawah. Saat ini, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024, tarif Rusunawa di Jakarta dipatok Rp865 ribu hingga Rp1,8 juta per bulan, belum termasuk listrik dan air.

     

    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan komitmennya terhadap pembangunan vertikal berkelanjutan melalui program Jakarta Tumbuh ke Atas. Program itu mengusung konsep Griya Kecamatan atau mixed-use development yang akan dibangun di 10 lokasi prioritas, termasuk kawasan GOR dan pasar rakyat.

     

    Program tersebut menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025–2029, yang menargetkan peningkatan daya saing dan pengembangan kota secara menyeluruh.(BAI)

    Sumber : Radio Elshinta

  • Asuransi kendaraan bermotor jadi bahasan Pansus Perparkiran 

    Asuransi kendaraan bermotor jadi bahasan Pansus Perparkiran 

    Jakarta (ANTARA) – Asuransi kendaraan bermotor menjadi bahasan dalam Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran DPRD DKI Jakarta sehingga nantinya pengguna parkir di DKI Jakarta mendapatkan kepastian perlindungan saat mengalami kehilangan aset.

    “Sebenarnya di sini (DKI) tidak bisa dilakukan karena pernah terjadi temuan BPK. Tapi, sudah dipecahkan solusinya di forum,” kata Wakil Ketua Pansus Perparkiran Mujiyono di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, pada rapat kerja kali ini Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta menyampaikan sejumlah usulan terkait penerapan asuransi bagi kendaraan yang parkir di tempat parkir resmi, sehingga ketika hilang dapat ganti.

    Ia menjelaskan bahwa usulan itu didapatkan hasil studi kasus pada peraturan daerah di Kota Surabaya, Kendal dan beberapa lainnya yang telah menerapkan aturan tersebut.

    Karena kata Mujiyono, selama ini di DKI Jakarta tidak ada asuransi atau ganti rugi bagi pemilik yang kendaraan hilang, saat terparkir.

    Selain itu, pada studi kasus juga dapat dicontoh oleh DKI untuk menerapkan aturan yang fleksibel terkait lokasi atau tempat parkir.

    “Soal tata aturan mereka (Pemkot Surabaya) sangat fleksibel, tidak kaku, contoh soal titik-titik parkir. Titik parkir itu mereka sangat dinamis bisa terjadi penambahan, pengurangan dalam waktu hitungan hari. Kalau di sini harus enam bulan sekali. Ini satu hal yang perlu dikaji untuk bisa ditiru,” katanya.

    Sebelumnya, Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran DPRD DKI Jakarta menyatakan bahwa potensi pendapatan asli daerah (PAD) pada sektor parkir di jalan bisa mencapai lebih dari Rp1,4 triliun, namun saat ini yang masuk hanya Rp57 miliar.

    “Kami akan secara konsisten mengungkap permasalahan perparkiran secara terang benderang,” kata Ketua Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta, Jupiter, Selasa (6/5).

    Menurut dia, potensi PAD yang bisa didapatkan dari sektor parkir di Jakarta besar, bahkan minimal berada di angka Rp1,4 triliun.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • 100 Hari Pramono-Rano Karno, Nasdem Jakarta Kritik Program MTU Belum Maksimal Megapolitan 31 Mei 2025

    100 Hari Pramono-Rano Karno, Nasdem Jakarta Kritik Program MTU Belum Maksimal Megapolitan 31 Mei 2025

    100 Hari Pramono-Rano Karno, Nasdem Jakarta Kritik Program MTU Belum Maksimal
    Tim Redaksi
     
    JAKARTA, KOMPAS.com –

    Program Mobile Training Unit
    (MTU) dinilai masih belum maksimal dilaksanakan dalam 100 hari kerja Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno.
    Ketua Komisi B
    DPRD DKI Jakarta
    dari Fraksi Nasdem, Nova Harivan Paloh menyebut ketersediaan MTU masih terbatas di Jakarta Timur. 
    “Misalnya di Jakarta Timur, baru ada tujuh unit. Itu belum mencukupi,” kata Nova Harivan Paloh saat dihubungi, Sabtu (31/5/2025).
    Selain itu, dia menekankan pentingnya
    pelatihan kerja
    sebagai pendamping program
    Job Fair
    .
    “Job Fair memang langkah baik, tapi harus didorong dengan pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja,” jelas Nova.
    Nova juga mengatakan pelatihan kerja harus menghasilkan peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat. 
    “Kita harus cek, setelah mereka dilatih, apakah mereka jadi pengusaha atau pekerja yang andal? Itu bagian dari pengawasan kami,” ujarnya.
    Sementara itu, Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono menyoroti program
    job fair
    yang digelar setiap tiga bulan. 
    Menurut dia, program tersebut belum efektif mengurangi angka
    pengangguran
    di Jakarta.
    “Harus ada pengukuran efektivitas pelaksanaannya, dilihat dari berapa banyak peserta yang mendapatkan kerja,” ujar Mujiyono dari Fraksi Demokrat.
    Mujiyono menilai tantangan terbesar terletak pada kesenjangan keterampilan antara lulusan sekolah dan kebutuhan industri.
    “Khususnya di sektor-sektor baru seperti digital, maritim, ekonomi kreatif, dan MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition),” tuturnya.
    Sebelumnya, Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim mengatakan, satu dari 40 program unggulan Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno belum terealisasi menjelang 100 hari masa kerja mereka.
    Program yang dimaksud adalah Jakarta Funding, yakni pembentukan badan investasi untuk mendukung pembiayaan pembangunan Jakarta.
    “Kalau kita sebutin 40 program kan terlalu panjang ya. Tapi intinya dari 40 program, mungkin hanya ada satu atau dua yang belum bisa direalisasikan dalam 100 hari. Contohnya Jakarta Funding,” ujar Chico di Balai Kota Jakarta, Selasa (27/5/2025).
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Harga Kelapa Parut Meroket Tembus Rp 15 Ribu Per Butir, Pedagang: Harga Tertinggi Sepanjang Sejarah – Halaman all

    Harga Kelapa Parut Meroket Tembus Rp 15 Ribu Per Butir, Pedagang: Harga Tertinggi Sepanjang Sejarah – Halaman all

    ​TRIBUNNEWS.COM, SRAGEN – Harga kelapa parut di Sragen, Jawa Tengah meroket. Biasanya harga kelapa parut hanya Rp 8.000 per butir kini melonjak menyentuh angka Rp 15.000.

    Salah satu penjual kelapa di Pasar Bunder Sragen, Marsini pun mengeluh. Ia banyak diprotes pembeli lantaran mahalnya harga. “Iya diprotes, harga kok tidak turun-turun, setelah lebaran kok tidak turun-turun itu bagaimana,” begitu kata Marsini menirukan protes dari para pembeli saat ditemui Tribun, Minggu(4/5/2025).

    Karena mahalnya harga kelapa parut, membuat Marsini mengalami penurunan omset karena jumlah pembeli berkurang. “Misal biasanya beli 5 biji, hanya 4, kadang yang beli separuh atau seperempat milih santan instan, karena mahal, lebih memilih santan instan,” jelasnya.

    Pedagang lainnya, Mujiyono juga mengalami hal yang sama. Ia menyebut selama harga kelapa parut mahal, omsetnya turun sebanyak 30 persen.

    “Yang beli berkurang, beralih ke santan instan, kalau omzet ya turun sekitar 30 persen. Dari pedagang penjual makanan tradisional itu sudah tidak produksi, karena harga kelapa naik, ya paling banyak terdampak rumah tangga, sama rumah makan,” kata dia.

    Mujiyono mengatakan harga tersebut masih mahal, lantaran harga normal hanya Rp 7.000 – Rp 8.000. “Biasanya waktu lebaran harga maksimal Rp 10.000, sekarang setelah lebaran Rp 15.000,” ujar Mujiyono.

    Mujiyono sendiri mulai berjualan kelapa di Pasar Bunder Sragen sejak tahun 2002. Dan harga kelapa di tahun 2025 ini yang tertinggi selama ia berjualan.

    “Harga paling tinggi sepanjang sejarah, biasanya dari pengepul Rp 8.000 mentok, paling maksimal Rp 9.000, pas lebaran Rp 10.000 mentok, biasanya habis lebaran turun, langsung normal,” terangnya.

    “Dari pengepul harganya memang sudah tinggi,” sambungnya.