Xcloud.id

Tag: Muhammad Yusuf Ateh

  • Presiden lantik Nugroho Sulistyo Budi sebagai Kepala BSSN

    Presiden lantik Nugroho Sulistyo Budi sebagai Kepala BSSN

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto melantik Letjen TNI (Purn) Nugroho Sulistyo Budi sebagai Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menggantikan Hinsa Siburian.

    Nugroho dilantik bersamaan dengan menteri dan kepala lembaga lainnya, yaitu Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Prof Brian Yuliarto, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, Wakil Kepala BPKP Agustina Arumsari, kemudian Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo di Istana Negara, Jakarta, Rabu sore.

    Kepala BSSN dilantik oleh Presiden berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 29 P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala BSSN.

    Dalam rangkaian prosesi pelantikan, Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretaris Negara Ninik Purwanti membacakan sekaligus keputusan Presiden yang menjadi dasar pelantikan Kepala BSSN dan pejabat-pejabat baru lainnya.

    Penetapan Nugroho sebagai Kepala BSSN pun mulai berlaku pada tanggal dia dilantik oleh Presiden sore ini.

    Upacara pelantikan Mendiktisaintek dan Kepala BSSN serta pejabat lainnya diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemudian pembacaan keputusan presiden tentang pengangkatan menteri dan sejumlah kepala dan wakil kepala badan.

    Usai pembacaan keputusan presiden dan daftar nama pejabat yang akan dilantik, Presiden Prabowo membacakan sumpah jabatan yang diikuti oleh jajaran pejabat baru yang dilantik sore ini.

    “Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan Negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” kata Presiden yang diikuti para pejabat tersebut.

    Kemudian, rangkaian upacara dilanjutkan dengan acara penandatanganan berita acara oleh para pejabat baru itu, yang disaksikan secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Di Istana Negara, beberapa pejabat dan menteri Kabinet Merah Putih turut menghadiri upacara pelantikan sejumlah pejabat sore ini. Beberapa dari mereka, yaitu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Indonesia Muhaimin Iskandar, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

    Ada pula Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, dan ada juga Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, kemudian Kepala BIN M. Herindra, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • 4 Prabowo "Reshuffle" Kabinet di Hari Ke-122 Pemerintahan, Lebih Cepat Dibanding Jokowi Nasional

    4 Prabowo "Reshuffle" Kabinet di Hari Ke-122 Pemerintahan, Lebih Cepat Dibanding Jokowi Nasional

    Prabowo “Reshuffle” Kabinet di Hari Ke-122 Pemerintahan, Lebih Cepat Dibanding Jokowi
    Penulis
     
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto merombak susunan Kabinet Merah Putih pada Rabu (19/2/2025), bertepatan pada hari ke-122 pemerintahan Prabowo-Gibran yang dimulai pada 20 Oktober 2024.
    Reshuffle pertama yang dilakukan Prabowo ini lebih cepat dibandingkan perombakan perdana kabinet yang dilakukan Presiden ketujuh Republik Indonesia Joko Widodo.
    Untuk diketahui, Jokowi baru melakukan
    reshuffle Kabinet
    Kerja pada 12 Agustus 2015 atau hari ke-296 sejak ia dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober 2014.
    Ketika itu, Jokowi mencopot tujuh pejabat sekaligus yakni Darmin Nasution yang diangkat sebagai Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, menggantikan Sofyan Djalil.
    Kemudian, Sofyan Djalil diangkat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, menggantikan Andrinof Chaniago; Rizal Ramli diangkat sebagai Menko Bidang Kemaritiman, menggantikan Indroyono Susilo.
    Lalu, Luhut Binsar Pandjaitan diangkat sebagai Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam), menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno; Thomas Lembong diangkat sebagai Menteri Perdagangan, menggantikan Rachmat Gobel.
    Kemudian, Pramono Anung diangkat sebagai Sekretaris Kabinet, menggantikan Andi Widjajanto; serta Teten Masduki diangkat sebagai Kepala Staf Kepresidenan, menggantikan Luhut Binsar Pandjaitan.
    Pada periode kedua pemerintahannya, 2019-2024, Jokowi juga baru merombak susunan kabinetnya di hari ke-429, tepatnya pada 22 Desember 2020.
    Ketika itu, Jokowi melantik enam orang menteri, yakni Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial menggantikan Juliari Batubara yang jadi tersangka korupsi.
    Kemudian, Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan menggantikan Terawan Agus Putranto, Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio.
    Lalu, Yaqut Cholil Quomas atau alias Gus Yaqut sebagai Menteri Agama mengganti Fachrul Razi, Wahyu Sakti Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan menggantikan Edhy Prabowo yang tersandung korupsi, serta M Lutfi menggantikan Agus Suparmanto sebagai Menteri Perdagangan.
    Berbeda dengan Jokowi, Prabowo hannya mencopot satu orang menteri yakni Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro.
    Posisi Satryo digantikan Wakil Rektor Institut Teknologi Bandung Brian Yuliarto.
    Selain mencopot Mendikti Saintek, Prabowo juga melantik empat orang kepala lembaga pada reshuffle perdananya.
    Para pejabat itu adalah Muhammad Yusuf Ateh sebagai Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala BPKP,
    Kemudian, Amalia Adininggar Arumsari sebagai Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Sonny Harry Budiutomo Harmadi sebagai Wakil Kepala BPS, dan Letjen Nugroho Sulistyo Budi sebagai Kepala Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 9 Sejumlah Pejabat Berdasi Biru Tiba di Istana Jelang Pelantikan, Ada Brian Yuliarto Calon Mendikti Nasional

    9 Sejumlah Pejabat Berdasi Biru Tiba di Istana Jelang Pelantikan, Ada Brian Yuliarto Calon Mendikti Nasional

    Sejumlah Pejabat Berdasi Biru Tiba di Istana Jelang Pelantikan, Ada Brian Yuliarto Calon Mendikti
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sejumlah pejabat tiba di
    Istana Kepresidenan
    Jakarta secara bergiliran jelang pelantikan oleh Presiden
    Prabowo Subianto
    , Rabu (19/2/2025).
    Pantauan
    Kompas.com
    di lokasi,
    Muhammad Syafii
    yang disebut-sebut bakal dilantik menjadi Kepala Basarnas tiba sekitar pukul 13.56 WIB.
    Ia terlihat mengenakan jas rapi, didampingi keluarganya.
    Selang setengah jam kemudian,
    Muhammad Yusuf Ateh
    hadir di lokasi.
    Sama seperti Muhammad Syafii, Ateh datang mengenakan jas rapi dengan dasi berwarna biru muda.
    “Pelantikan. Kepala BPKP,” kata Yusuf Ateh saat ditanya maksud kedatangannya, Rabu siang.
    Kemudian, hadir pula Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS)
    Amalia Adininggar Widyasanti
    yang memakai kebaya berwarna biru muda.
    Jilbab yang dipakainya senada, yakni berwarna biru muda.
    Setibanya di Istana pada pukul 14.25 WIB, ia terlihat melemparkan senyum dan berupaya menghindari pertanyaan wartawan.
    Setelah dirinya, muncul
    Brian Yuliarto
    , seorang Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) yang digadang-gadang menjadi Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek).
    Sama seperti pejabat yang sebelumnya hadir, Brian mengenakan setelan jas lengkap dengan dasi berwarna biru muda.
    “Saya diminta hadir. Pak Seskab yang ngasih tahu,” kata Brian singkat.
    Pelantikan pejabat
    baru sempat disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya saat menjawab isu perombakan (reshuffle) kabinet oleh Prabowo hari ini.
    Namun saat itu, Teddy tidak memerinci siapa saja pejabat yang akan dilantik.
    Ia pun tidak berkomentar banyak terkait isu reshuffle yang beredar tersebut.
    “Nanti sore akan ada pelantikan beberapa pejabat,” kata Teddy saat dikonfirmasi, Rabu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BPKP tegaskan keterlibatan secara aktif dalam pencegahan korupsi

    BPKP tegaskan keterlibatan secara aktif dalam pencegahan korupsi

    BPKP terlibat aktif dalam pencegahan korupsi dengan kegiatan pengawasan yang menyasar kepada peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, edukasi kepada publik, serta membina implementasi sistem pengendalian intern pemerintah di pusat dan daerah

    Jakarta (ANTARA) – Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh mengatakan bahwa pihaknya terlibat aktif dalam pencegahan korupsi.

    “BPKP terlibat aktif dalam pencegahan korupsi dengan kegiatan pengawasan yang menyasar kepada peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, edukasi kepada publik, serta membina implementasi sistem pengendalian intern pemerintah di pusat dan daerah,” ujarnya saat bertemu Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dikutip dari keterangan di Jakarta, Selasa.

    Di bidang penindakan, BPKP turut berperan membantu aparat penegak hukum dalam melaksanakan audit investigatif, audit perhitungan kerugian keuangan negara, serta pemberian keterangan ahli.

    Dalam pertemuan dengan KPK, BPKP menegaskan komitmen mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.

    Pertemuan kedua lembaga yang aktif berperan dalam pemberantasan korupsi ini dianggap menunjukkan bahwa aparat pengawasan internal pemerintah dengan komisi antirasuah berjalan beriringan demi mewujudkan negara yang bersih dari korupsi.

    “BPKP selalu berusaha bagaimana caranya korupsi bisa hilang dari Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan berkoordinasi dan berkolaborasi dengan mitra strategis pemberantasan korupsi. Dengan pertemuan seperti ini, kita bisa sama-sama berdiskusi, membahas strategi yang diperlukan agar kegiatan pencegahan dan pemberantasan korupsi efektif berjalan,” kata dia.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dua Jam Bertemu Presiden Prabowo, Kepala PPATK dan Jaksa Agung Muda Tutup Mulut

    Dua Jam Bertemu Presiden Prabowo, Kepala PPATK dan Jaksa Agung Muda Tutup Mulut

    Jakarta, Beritasatu.com – Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana enggan membeberkan hasil pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (13/1/2025).

    Diketahui, Presiden Prabowo Subianto memanggil Jaksa Agung Muda (JAM) Kejaksaan Agung, Kepala PPATK, dan Plt Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Yusuf Ateh.

    Ivan tak mau banyak mengungkap isi pertemuannya dengan Presiden Prabowo. Dia hanya mengatakan, pertemuan berlangsung lama dan banyak arahan yang disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Panjang ya, banyak sekali arahan dari beliau (Prabowo Subianto),” kata Ivan kepada awak media yang menunggu.

    Berdasarkan pantauan Beritasatu.com, Kepala PPATK dan lima jaksa agung muda keluar dari gerbang istana sekitar pukul 16.45 WIB, setelah bertemu Prabowa Subianto selama dua jam dan langsung menuju ke mobil masing-masing.

    Sementara itu, Jamintel Reda Manthovani juga irit bicara ketika ditanya pertanyaan yang sama. Ia justru menyerahkan kepada Kepala PPATK Ivan Yustiavanda untuk menjawab.

    “Sama PPATK ya,” kata Reda.

    Diberitakan sebelumnya, 5 jaksa agung muda dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana tiba di Istana Negara, Jakarta. Lima jaksa agung muda tiba pukul 14.26 WIB.

    Kelima jaksa tersebut adalah Jamintel Reda Manthovani, Jamdatun Narendra Jatna, Jampidum Asep Nana Mulyana, Jampidmil Ali Ridho, dan Jampidsus Febrie Adriansyah.

    Disusul selanjutnya oleh  Plt Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana. Jaksa muda hingga kepala PPATK dipanggil merapat untuk bertemu Presiden Prabowo Subianto.

    Saat ditanya pembahasan rapat terbatas hari ini, Ateh memilih menolak menjawab. Dia hanya menyebut kedatangannya merupakan pergantian jadwal dari rapat sebelumnya yang sempat ditunda sebelumnya.

    “Belum, belum,” ujar Ateh.

    “Iya (reschedule rapat sebelumnya),” jelasnya.

  • Usai Bertemu Prabowo di Istana, Kepala PPATK: Banyak Sekali Arahan Beliau Nasional 13 Januari 2025

    Usai Bertemu Prabowo di Istana, Kepala PPATK: Banyak Sekali Arahan Beliau Nasional 13 Januari 2025

    Usai Bertemu Prabowo di Istana, Kepala PPATK: Banyak Sekali Arahan Beliau
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Para jaksa dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana irit bicara mengenai isi pertemuan dengan Presiden
    Prabowo Subianto
    di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (13/1/2025).
    Pantauan Kompas.com di lokasi, Kepala PPATK Ivan menjadi yang pertama keluar dari gerbang Istana Negara sekitar pukul 16.45 WIB.
    Ia tidak banyak berkomentar mengenai hasil diskusi dengan Prabowo, meski ia mengaku ada arahan yang diberikan Prabowo.
    “Panjang ya, banyak sekali arahan dari beliau. Iya (khususnya untuk PPATK), sama JAM (
    Jaksa Agung Muda
    ), ya,” kata Ivan saat ditemui usai bertemu di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.
    Setelah itu, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Narendra Jatna dan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Reda Manthovani turut keluar menuju mobil dinas untuk pulang.
    Lalu, keluar pula Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Asep Nana Mulyana.
    Tak berbeda jauh dengan Ivan, para jaksa yang keluar bergiliran ini pun enggan menuturkan arahan dari Prabowo.
    “(Nanti dijelaskan) Sama PPATK, ya,” ucap Reda di kesempatan yang sama.
    Adapun Narendra juga menyatakan tidak ada apa pun yang dibahas pada pertemuan kali ini.
    “Enggak ada,” ucapnya singkat.
    Sebelumnya diberitakan, para jaksa hingga Kepala PPATK mendatangi Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (13/1/2025).
    Pantauan Kompas.com di lokasi, para jaksa datang bertahap melalui pilar Istana Kepresidenan sekitar pukul 14.14 WIB.
    Mereka datang bergiliran dan berjalan menuju kompleks Istana Negara dan Istana Merdeka.
    Jaksa yang hadir terdiri dari Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Reda Manthovani, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Narendra Jatna, dan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Asep Nana Mulyana.
    Lalu, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febrie Ardiansyah dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer Mayjen Mokhamad Ali Ridho.
    Ada pula Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dan Plt Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh.
    Belum diketahui apa pembahasan antara para jaksa dengan Presiden Prabowo.
    Adapun saat ini, pertemuan masih berlangsung.
    “Belum tahu,” kata Febrie Ardiansyah sebelum memasuki gerbang Istana Negara.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Panggil Jaksa Agung, PPATK Hingga BPKP Ke Istana, Ada Apa?

    Prabowo Panggil Jaksa Agung, PPATK Hingga BPKP Ke Istana, Ada Apa?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto memanggil beberapa pejabat Kejaksaan Agung, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), hingga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ke Istana Negara, Senin (13/1/2025).

    Dari pantauan CNBC Indonesia, para pejabat mulai tiba di Istana sejak pukul, 14.15 WIB. Diantaranya seperti Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) Asep Nana Mulyana, Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM Datun) Narendra Jatna, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah, dan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Reda Manthovani.

    Hanya saja saat dikonfirmasi mengenai agenda pertemuan, para pejabat masih enggan membeberkan.

    “Belum,” kata Febrie Adriansyah, saat ditanya perihal rapat. Sementara pejabat Kejaksaan Agung lainnya juga enggan memberikan komentar.

    Diketahui dalam rapat itu juga dihadiri Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, Plt Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh.

    (haa/haa)

  • Bertemu BPKP, Menpan-RB Bahas Akuntabilitas Pelaksanaan Transformasi Digital Pemerintah

    Bertemu BPKP, Menpan-RB Bahas Akuntabilitas Pelaksanaan Transformasi Digital Pemerintah

    Bertemu BPKP, Menpan-RB Bahas Akuntabilitas Pelaksanaan Transformasi Digital Pemerintah
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Pada pekan kedua 2025, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB)
    Rini Widyantini
    mengunjungi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (
    BPKP
    ) di Jakarta, Kamis (9/1/2025).
    Dalam pertemuan tersebut, Rini dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh membahas berbagai hal, termasuk peran BPKP dalam memastikan
    akuntabilitas
    pelaksanaan
    transformasi digital
    pemerintah.
    Dijelaskan bahwa di era digital saat ini,
    digital public infrastructure
    (DPI) menjadi fondasi penting untuk membangun dan mengelola platform strategis.
    DPI merupakan model arsitektur pemerintahan digital yang diadopsi secara global dengan fokus pada sistem dasar sebagai landasan pengembangan
    layanan publik
    . DPI mencakup Identitas Digital, Platform Pertukaran Data, dan Pembayaran Digital.
    “DPI serta prioritas implementasi ‘
    use case
    ‘ harus diperkuat sebagai kunci percepatan keberhasilan program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk periode 2025-2029. Kami juga akan menyesuaikannya melalui revisi kebijakan yang ada,” ujar Rini dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (9/1/2025).
    Untuk diketahui, platform strategis tersebut dirancang untuk mendukung kebutuhan vital masyarakat luas.
    Saat ini,
    pemerintah Indonesia
    telah mengembangkan teknologi pemerintahan (
    GovTech
    ) dengan nama
    INA Digital
    , yang secara terbatas telah meluncurkan tiga produk digital, yaitu Layanan Identitas Digital Terpadu (INApas), Portal Nasional Pelayanan Publik (INAku), dan Portal Nasional Administrasi Pemerintahan (INAgov).
    Selain itu, dalam pertemuan tersebut dibahas pula penguatan peran BPKP dalam mengawasi akuntabilitas keuangan dan pembangunan. Ini akan mendukung revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 dan Nomor 82 Tahun 2023, dengan fokus pada DPI, mekanisme pendanaan, dan restrukturisasi kelembagaan.
    Dalam implementasi Perpres Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan
    Transformasi Digital
    dan Integrasi Layanan Digital Nasional, terdapat beberapa pelajaran penting yang menggarisbawahi urgensi perbaikan pada kebijakan, tata kelola kelembagaan, dan sentralisasi pendanaan.
    Rini menekankan bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) akan terus mendorong integrasi layanan digital demi mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan pemerintah.
    Menurutnya, konsep siklus hidup layanan digital akan menjadi dasar untuk menciptakan layanan yang proaktif, personal, dan relevan bagi kebutuhan masyarakat.
    Selain mengawasi akuntabilitas transformasi digital pemerintah, Rini juga mendorong kolaborasi BPKP dalam proses seleksi calon aparatur sipil negara (CASN).
    Ia pun memberikan apresiasi atas dukungan BPKP dalam pengawalan transformasi digital pemerintah.
    Pada kesempatan yang sama, Plt Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menjelaskan bahwa pihaknya berkomitmen BPKP untuk terus mendukung transformasi digital pemerintah, termasuk melalui
    review
    kebijakan dan pendampingan akuntabilitas keuangan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menteri PANRB-BPKP bahas akuntabilitas transformasi digital pemerintah

    Menteri PANRB-BPKP bahas akuntabilitas transformasi digital pemerintah

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini bertemu Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh untuk membahas peran BPKP dalam mengawal akuntabilitas pelaksanaan transformasi digital pemerintah.

    Dalam pertemuan yang berlangsung di Jakarta, Kamis, Rini menjelaskan era digital membutuhkan Digital Public Infrastructure (DPI) sebagai fondasi untuk membangun dan mengelola platform strategis.

    DPI merupakan model arsitektur pemerintah digital yang saat ini diadopsi di dunia dengan fokus pada sistem dasar sebagai basis pembangunan layanan, yang meliputi Digital ID, Data Exchange Platform, serta Digital Payment.

    “Digital Public Infrastructure serta Use Case Prioritas perlu diperkuat sebagai kunci percepatan demi kesuksesan program-program prioritas Bapak Presiden sepanjang tahun 2025–2029. Hal ini juga akan kami akomodasi dalam revisi berbagai kebijakan yang ada,” kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Untuk diketahui platform strategis ini mampu mendukung kebutuhan hajat hidup orang banyak, dan saat ini pemerintah Indonesia telah memiliki Government Technology (GovTech) dengan nama INA Digital yang telah merilis secara terbatas tiga produk digital meliputi layanan identitas digital terpadu (INApas), portal nasional pelayanan publik (INAku), dan portal nasional administrasi pemerintahan (INAgov).

    Dalam pertemuan itu juga turut dibahas penguatan peran BPKP dalam mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan untuk penyempurnaan kebijakan dan penerapan selanjutnya melalui revisi terhadap Peraturan Presiden No. 95/2018, dan No. 82/2023 dengan isu utama terkait DPI, mekanisme pendanaan, dan penataan kelembagaan.

    Selain itu, dalam implementasi Peraturan Presiden No. 82/2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional terdapat beberapa pembelajaran yang disimpulkan menjadi tiga urgensi perbaikan utama pada penyempurnaan kebijakan yakni kebijakan dan perencanaan, tata kelola kelembagaan, dan sentralisasi pendanaan.

    Rini mengatakan Kementerian PANRB terus mendorong agar pembangunan layanan digital menuju keterpaduan untuk kemudahan layanan bagi masyarakat.

    Menurutnya, konsep siklus hidup akan menjadi dasar agar layanan digital pemerintah proaktif, terpersonalisasi, dan relevan terhadap kebutuhan masyarakat.

    Tidak hanya mengawal akuntabilitas transformasi digital pemerintah, Rini juga mendorong kolaborasi BPKP dalam mengawal seleksi CASN.

    Ia juga menyampaikan apresiasinya kepada BPKP yang terus mengawal transformasi digital pemerintah.

    Sementara itu, Plt. Kepala BPKP M. Yusuf Ateh menjelaskan bahwa BPKP beserta jajaran berkomitmen tinggi dalam mengawal transformasi digital pemerintah.

    “BPKP akan memberikan dukungan dalam review komprehensif terhadap kebijakan transformasi digital pemerintah, serta pendampingan akuntabilitas keuangan,” jelas Yusuf Ateh.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Petakan Potensi Kawasan, Menhut Raja Juli Kejar Target Swasembada Lewat Lahan Perhutanan Sosial – Halaman all

    Petakan Potensi Kawasan, Menhut Raja Juli Kejar Target Swasembada Lewat Lahan Perhutanan Sosial – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan target swasembada pangan dan energi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto akan dikejar, salah satunya melalui perhutanan sosial.

    Pemetaan lokasi sudah dilakukan untuk diketahui wilayah mana yang punya potensi swasembada.

    “Setelah kita mendapatkan briefing dari Pak Presiden tentang swasembada pangan dan energi, saya bersama tim bergerak melakukan pengecekan. Mana saja yang memiliki potensi swasembada pangan dan energi,” kata Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni saat rapat koordinasi bidang pangan berlangsung di Kantor Kementerian Kehutanan, Gedung Manggala Wanabakti, Kamis (12/12/2024).

    Rapat dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, dan dihadiri Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Pertanian Andi Amran, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Tenggono, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya.

    Hadir juga Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) Ahmad Riza Patria, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Nusron Wahid hingga Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh.

    Tim yang dibentuk Kemenhut bertugas mengidentifikasi luasan area perhutanan sosial yang cocok untuk tanaman pangan. 

    Raja Antoni kemudian menyinggung alternatif hutan cadangan energi melalui pemanfaatan tanaman aren. 

    Potensi aren tidak hanya terbatas pada pangan, tetapi juga meluas ke sektor energi. 

    Nira aren dapat difermentasi menjadi bioetanol yang  merupakan energi terbarukan. 

    “Tim kami bekerja 2 minggu terakhir untuk mengidentifikasi luasan area perhutanan sosial yang cocok untuk tanaman pangan,” ujar dia.

    Sementara itu Menteri Koordinator bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan lahan perhutanan sosial yang selama ini tidak terlalu produktif akan dijadikan cadangan pangan. 

    Lahan-lahan itu nantinya bisa ditanami padi gogo (ladang) untuk pangan, dan tanaman aren untuk cadangan energi.

    “Tadi kita juga membahas dari kehutanan ada namanya perhutanan sosial, yang luas, yang mungkin selama ini tidak begitu produktif ini bisa nanti dibikin cadangan pangan yang bisa produktif. Bisa tanam padi gogo, untuk energi bisa tanam aren dan lain-lain,” kata Zulhas.