Tag: Muhammad Nuh

  • Datang ke LPS Financial Festival, Mahasiswa Ingin Nonton Junot

    Datang ke LPS Financial Festival, Mahasiswa Ingin Nonton Junot

    Medan, CNBC Indonesia – Peserta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Financial Festival Medan antusias memenuhi Regale International Convention Center, Medan. Berdasarkan pantauan CNBC Indonesia, mereka sudah mulai berkerumum memadati lokasi acara itu sejak pukul 08.50 WIB pagi.

    Banyak yang berasal dari kalangan mahasiswa, seperti Brigitta dari Universitas Prima Indonesia (UNPRI) Medan. Mahasiswa semester 7 itu mengaku menantikan seluruh pengisi acara.

    Adapun, satu sesi yang paling dia nantikan adalah Educational Class yang menghadirkan Herjunot Ali. Brigitta mengatakan ingin mencari pelajaran dari aktor ganteng yang ia dambakan tersebut.

    “Ingin aja mendengarkan, cari edukasi. Ganteng juga, itu nomor satu. Sekalian dapat advis keuangan, kan kami jurusan manajemen,” pungkas Brigitta di Regale International Convention Center, Medan, Rabu (20/8/2025).

    Pengunjung yang tertib berbaris menunggu antrean mulai memenuhi bangku peserta. Beberapa tampak bercengkrama.

    Foto: Suasana registrasi pelajar dan mahasiswa dalam acara LPS FInancial Festival 2025 di Regale International Convention Center, Medan, Sumatera Utara, Rabu (20/8/2025). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)
    Suasana registrasi pelajar dan mahasiswa dalam acara LPS FInancial Festival 2025 di Regale International Convention Center, Medan, Sumatera Utara, Rabu (20/8/2025). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

    Besarnya antusiasme warga Medan terhadap LPS Financial Festival 2025 tidak terlepas dari hadirnya berbagai tokoh penting di Indonesia.

    Antara lain Ketua Dewan Komisioner (DK) LPS Purbaya Yudhi Sadewa, Founder & Chairman CT Corp Chairul Tanjung hingga Tokoh Nasional Muhammad Nuh. Banyak tokoh-tokoh penting di bidang ekonomi, yang akan berbagi pengalaman berbisnis hingga investasi.

    Sementara itu, untuk sesi educational class akan dihadiri oleh Herjunot Ali sebagai narasumber dengan tema Atur Duit Agar Cepat Cuan. Kelas lainnya akan diisi oleh Raline Shah dengan tema Beauty in Budgeting, serta kelas bersama Michael Yeoh dengan tema Jurus Cuan Maksimal dan Level Up Keuanganmu.

    (mij/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Fraksi Golkar Desak Penataan Ulang Anggaran Pendidikan, Fokus pada 20% Sesuai Amanat Konstitusi – Page 3

    Fraksi Golkar Desak Penataan Ulang Anggaran Pendidikan, Fokus pada 20% Sesuai Amanat Konstitusi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Melchias Markus Mekeng, menegaskan bahwa pendidikan adalah pilar utama kemajuan sebuah bangsa. Dalam pandangannya, sejarah telah membuktikan bahwa tidak ada negara yang mampu maju tanpa menempatkan pendidikan sebagai inti dari kebijakan nasional.

    Atas dasar itu, Mekeng meminta pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto, untuk menata ulang alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN sesuai amanat konstitusi. Ia menekankan bahwa dana tersebut seharusnya diprioritaskan untuk pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Adapun pendidikan kedinasan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022, tidak boleh menggunakan porsi anggaran pendidikan 20 persen tersebut.

    “Sehingga kami berharap pada tahun anggaran 2026, anggaran pendidikan mayoritas diberikan kepada pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Sedangkan untuk anggaran pendidikan kedinasan, pemerintah harus menyiapkan dari sisi anggaran yang lain. Tidak bisa diambil dari anggaran pendidikan yang 20 persen,” kata Mekeng kepada wartawan di sela-sela Sarasehan Nasional Fraksi Partai Golkar MPR RI dengan tema “Merumuskan Kembali Anggaran Pendidikan Guna Mewujudkan Amanat Konstitusi Menuju Indonesia Emas 2045” di Gedung Pustakaloka, Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (8/8/2025).

    Turut hadir dalam sarasehan nasional ini Wakil Ketua MPR Kahar Muzakir, Pimpinan Fraksi Partai Golkar MPR RI, Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian, Sekretaris Jenderal MPR Siti Fauziah, dan narasumber sarasehan nasional ini, yaitu Prof. Dr. Muhammad Nuh (Menteri Pendidikan periode 2009-2014), Rektor Universitas Gadjah Mada Prof. dr. Ova Emilia, Rektor Universitas Trisakti Prof. Dr. Kadarsah Suryadi, Rektor Universitas Yarsi Prof. Dr. Fasli Jalal, Hendardi (Setara Institute).

    Mekeng menjelaskan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2022, pada pasal 80 ditegaskan bahwa pengalokasian APBN setiap tahunnya ditentukan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari belanja negara, dan dari alokasi tersebut tidak termasuk biaya pendidikan kedinasan. Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 24 Tahun 2007 sudah menghilangkan frasa dalam UU Sisdiknas pasal 49 agar anggaran pendidikan kedinasan tidak masuk dalam anggaran pendidikan.

    “Dan, ruh UUD NRI Tahun 45 pasal 31 tentang anggaran pendidikan itu adalah anggaran pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Tidak membahas tentang anggaran pendidikan kedinasan. Kami tidak anti terhadap pendidikan kedinasan. Tapi, kami minta pendidikan kedinasan pun disiapkan anggaran, tapi tidak mengambil dari anggaran pendidikan,” katanya.

    Ketika membuka sarasehan, Mekeng menyebutkan pada tahun 2025 anggaran pendidikan sebesar Rp 724 triliun. Berdasarkan data alokasi APBN bidang pendidikan,  anggaran pendidikan formal sebesar Rp 91,2 triliun (Kemendikdasmen memperoleh Rp 33,5 triliun dan Kemendiktisaintek mendapat Rp 57,7 triliun). Anggaran sebesar itu digunakan untuk melayani 64 juta siswa/mahasiswa. Anggaran untuk program strategis seperti PIP, riset, serta infrastruktur sekolah sebesar Rp 101,5 triliun.

    Sementara anggaran pendidikan kedinasan sebesar Rp 104,5 triliun pada APBN 2025 diperuntukan bagi 13.000 mahasiswa. “Apakah ini adil? 13.000 orang peserta pendidikan kedinasan mendapat Rp 104,5 triliun, sedangkan 64 juta siswa/mahasiswa hanya dikasih Rp 91,4 triliun,” kata Mekeng.

    Dari anggaran pendidikan Rp 724 triliun, sebesar Rp 300 triliun dipakai untuk tranfer daerah. “Transfer daerah itu adalah Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Itu tidak masuk dalam ranah pendidikan,” tegasnya.

    “Kami melihat anggaran 20 persen APBN untuk pendidikan sudah diberikan. Tetapi penempatannya belum sesuai karena yang paling penting adalah pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Untuk itu dibutuhkan anggaran yang besar karena di daerah-daerah masih banyak fasilitas sekolah yang tidak layak, guru-guru tidak dibayar dengan layak, sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat,”

  • Lulusan Sekolah Rakyat Tak Harus Kuliah, Boleh Langsung Kerja atau Usaha
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        10 Juli 2025

    Lulusan Sekolah Rakyat Tak Harus Kuliah, Boleh Langsung Kerja atau Usaha Nasional 10 Juli 2025

    Lulusan Sekolah Rakyat Tak Harus Kuliah, Boleh Langsung Kerja atau Usaha
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, lulusan
    Sekolah Rakyat
    tidak akan dipaksa untuk menempuh pendidikan tinggi jika memang tidak memilih jalur tersebut.
    Gus Ipul
    , sapaan akrabnya, menyebutkan bahwa
    lulusan Sekolah Rakyat
    juga dipersilakan jika ingin langsung bekerja atau berbisnis dan pemerintah akan memfasilitasinya.
    “Bagi yang memang memilih jalur akademik, ya, masalahnya memilih jalur untuk bisa melanjutkan kuliah. Tapi bagi mereka yang ingin kerja, yang ingin usaha, ya difasilitasi ke sana,” kata Gus Ipul di Sentra Handayani, Jakarta Timur, Rabu (9/7/2025).
    Ia menegaskan, Sekolah Rakyat tidak akan mewajibkan satu jalur tunggal bagi para siswanya, melainkan akan mendampingi mereka sesuai bakat, minat, dan pilihan karier masing-masing.
    “Jadi kita tidak bisa memaksa seseorang untuk harus kuliah,” ujar Gus Ipul.
    Sementara itu, Wakil Kepala Kantor Staf Presiden M Qodari berpesan soal pentingnya membuka jalur pendidikan lanjutan bagi lulusan Sekolah Rakyat.
    Menurut dia, hal tersebut penting agar lulusan Sekolah Rakyat  memiliki kesempatan yang setara dengan anak-anak dari keluarga mampu dalam meraih cita-cita.
    “Mudah-mudahan nanti dibuatkan jalan lagi supaya mereka bisa melanjutkan sekolah dan cita-cita mereka itu tidak berbeda dengan anak-anak yang lain yang mampu,” kata Qodari.
    “Ada yang mau jadi polwan, guru, dokter, semua cita-cita yang mulia,” imbuh dia.
    Sebelumnya, Ketua Formatur Sekolah Rakyat Muhammad Nuh mengatakan bahwa lulusan Sekolah Rakyat dipastikan memiliki kebebasan penuh untuk menentukan masa depannya setelah menyelesaikan pendidikan.
    Mereka dapat memilih untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi atau langsung bekerja, tanpa adanya ikatan kewajiban dengan pemerintah atau lembaga tertentu.
    Dia menjelaskan bahwa tujuan utama sekolah ini adalah memutus mata rantai kemiskinan, bukan sekadar mencetak tenaga kerja untuk program strategis pemerintah.
    “Saya kira orientasinya bukan untuk lapangan kerja, tetapi lebih kepada bagaimana mereka bisa keluar dari kemiskinan,” tegas Nuh, di Kementerian Sosial, 19 Maret 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 17 Perwira Polri Naik Pangkat, Ada Saksi Kasus Ahok dan Kopi Sianida

    17 Perwira Polri Naik Pangkat, Ada Saksi Kasus Ahok dan Kopi Sianida

    17 Perwira Polri Naik Pangkat, Ada Saksi Kasus Ahok dan Kopi Sianida
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sebanyak 17 perwira Polri mendapatkan
    kenaikan pangkat
    satu tingkat lebih tinggi pada Senin (7/7/2025).
    Karopenmas Div Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo menjelaskan, kenaikan pangkat merupakan bentuk kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada para perwira.

    Kenaikan pangkat
    ini bukan hanya sekadar penghargaan struktural, tetapi juga bentuk kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada para perwira tinggi untuk terus memberikan pengabdian terbaik kepada institusi dan masyarakat,” ujar Trunoyudo dalam keterangannya, Senin (7/7/2025).
    Salah satu yang mendapatkan kenaikan pangkat adalah
    Brigjen Muhammad Nuh Al Azhar
    , yang sebelumnya berpangkat Kombes.
    Brigjen Muhammad Nuh Al Azhar sendiri merupakan saksi ahli kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pada 7 Februari 2017.
    Saat itu, Muhammad Nuh Al Azhar masih berpangkat AKBP dan menduduki posisi Kepala Sub Bidang Komputer Forensik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri.
    Dalam sidang terdakwa Ahok pada Selasa (7/2/2017), Muhammad Nuh Al Azhar menyatakan bahwa terdapat empat video yang berkaitan dengan pidato Ahok di di Kepulauan Seribu pada 27 September 2016.
    Setelah dianalisa oleh tim Puslabfor Mabes Polri, Muhammad Nuh Al Azhar menyatakan bahwa video tersebut dapat dipertanggungjawabkan keasliannya.
    Selain dalam
    kasus Ahok
    , Muhammad Nuh Al Azhar juga dihadirkan sebagai ahli dalam kasus
    kasus kopi sianida
    yang melibatkan nama Jessica Wongso.
    Dalam sidang pada Senin (18/11/2024), Muhammad Nuh Al Azhar dihadirkan sebagai Ahli Digital Forensik dari Mabes Polri yang membantah rekaman CCTV channel 9 yang diserahkan oleh pihak Jessica Wongso merupakan barang bukti baru atau novum dalam pengajuan peninjauan kembali (PK).
    Saat itu, Nuh menegaskan, rekaman CCTV channel 9 ini sudah pernah diputar dalam persidangan kasus pembunuhan berencana terhadap Wayan Mirna Salihin pada Agustus 2016.
    Begitu pula dengan rekaman yang ditunjukkan ayah Wayan Mirna Salihin, Edi Darmawan, dalam wawancara di stasiun TV.
    “(Rekaman) CCTV channel 9 dari belakang dengan yang ada di rekaman (wawancara eksklusif dengan) Karni Ilyas itu adalah hal yang sama. Tidak ada ada perbedaan,” ujar Nuh.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jawaban Menohok Rismon untuk Josua Sinambela: Lakukan Risetmu, Saya Lakukan Risetku

    Jawaban Menohok Rismon untuk Josua Sinambela: Lakukan Risetmu, Saya Lakukan Risetku

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Diragukan keilmuannya oleh Pengamat IT Universitas Gadjah Mada (UGM), Josua M. Sinambela, Pakar Digital Forensik, Rismon Sianipar memberikan jawaban menohok.

    Berdasarkan pengakuan Rismon, sejak awal Josua sering menghubunginya lewat WhatsApp.

    “Josua Sinambela yang menghubungi saya secara aktif. Dan dia memiliki akses yang luar biasa terhadap berkas-berkas di UGM,” ujar Rismon kepada fajar.co.id, Kamis (3/7/2025).

    Berkas-berkas yang dimaksud Rismon, mulai dari skripsi tahun 1985 dan tahun lainnya.

    “Jadi saya pikir, saya uji integritasnya dengan memberikan pertanyaan,” Rismon melanjutkan.

    “Bagaimana tanggapan anda ketika Muhammad Nuh Al-Azhar sebagai Ketua Asosiasi Forensik Digital Indonesia, yang dia juga pengurus di dalamnya, ketika dia menggunakan software gratisan untuk mengotak-atik video CCTV Jessica Wongso,” tambahnya.

    Rismon menganggap bahwa jawaban Josua mengenai kasus tersebut telah menyimpulkan sebuah integritas.

    “Lalu, dia menjawab bahwa dia tidak tahu apa-apa. Jadi itulah integritas moral dia,” timpalnya.

    Kata Rismon, ketika Josua sering meneleponnya, ada upaya untuk membujuk.

    “Seolah-olah ingin menggiring, membujuk, maka langsung saya blok nomornya. Memang siapa dia? Lakukan risetmu, saya lakukan risetku,” tandasnya.

    Sebelumnya, Pengamat IT Universitas Gadjah Mada (UGM), Josua M. Sinambela, melontarkan pernyataan pedas terhadap Pakar Digital Forensik, Rismon Sianipar.

    Josua secara blak-blakan menyindir Rismon yang disebut marah-marah saat mendatangi UGM untuk mencari dokumen terkait kasus yang kini tengah disorot publik.

  • Prabowo Bangun 200 Sekolah Rakyat Tahun Ini, Plus Asrama untuk Tingkat SD hingga SMA

    Prabowo Bangun 200 Sekolah Rakyat Tahun Ini, Plus Asrama untuk Tingkat SD hingga SMA

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo Subianto akan membangun 200 Sekolah Rakyat pada tahun 2025. Target jumlah itu akan dikhususkan untuk menampung anak-anak dari keluarga kurang mampu.

    Sekolah Rakyat merupakan sebuah program pembangunan institusi Pendidikan dilengkapi asrama. Rencana itu diungkap Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna, 21 Maret 2025. Ia berharap bisa merekrut 1.000 siswa per sekolah.

    “Kami sudah putuskan untuk membangun tahun ini. Kita harap segera mulai dengan 200 sekolah rakyat berasrama untuk SD, SMP, dan SMA. Ini diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu,” ucap Prabowo, dalam keterangan resminya, dikutip Minggu, 23 Maret 2025.

    Prabowo menegaskan bahwa program ini bukan sekadar membangun fasilitas pendidikan, tetapi sebuah langkah strategis untuk memberdayakan masyarakat miskin.

    “Anak orang kurang mampu tidak boleh miskin. Kalau bapaknya pemulung, anaknya tidak boleh jadi pemulung. Kita harus berdayakan,” ujar Prabowo.

    Dalam pidatonya, Presiden menargetkan agar 53 sekolah pertama dapat diresmikan dalam tiga bulan mendatang.

    Menurutnya, Kementerian Sosial sudah memiliki sejumlah gedung yang bisa langsung direnovasi untuk mempercepat pelaksanaan program ini. Sementara itu, 147 sekolah lainnya akan menyusul dalam waktu dekat.

    Prabowo menargetkan pembangunan Sekolah Rakyat dapat mencapai 200 unit per tahun. Dengan demikian, dalam lima tahun ke depan, diharapkan akan ada setidaknya satu Sekolah Rakyat di setiap kabupaten, terutama di daerah-daerah yang memiliki kantong kemiskinan.

    “Kita ingin menghilangkan kemiskinan dalam waktu secepat-cepatnya. Saya yakin ini bisa kita kerjakan,” tutur Prabowo.

    Rekrutmen siswa untuk Sekolah Rakyat akan dimulai pada 1 April 2025, dengan prioritas diberikan kepada anak-anak dari keluarga yang berada dalam kondisi kemiskinan ekstrem.

    Ketua Formatur Sekolah Rakyat, Muhammad Nuh, menjelaskan bahwa proses seleksi akan dilakukan berdasarkan klaster sosial ekonomi di setiap daerah, dengan Desil 1 sebagai kelompok yang diprioritaskan. Ia juga menyampaikan bahwa terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon siswa.

    Instruksi Prabowo untuk Menteri-menteri Terkait

    Menteri Sosial, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian diminta untuk memastikan pelaksanaan program ini sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

    Prabowo juga menekankan bahwa program ini merupakan bagian dari upaya jangka panjang bangsa dalam mencapai kesejahteraan rakyat.

    Ia menggarisbawahi pentingnya kerjasama antar lembaga pemerintah dan semangat persatuan dalam mewujudkan program pembangunan tersebut.

    “Kita harus belajar dari sejarah. Tidak ada pembangunan bangsa yang bisa dikerjakan dalam lima atau sepuluh tahun. Ini adalah kerja keras berpuluh-puluh tahun, sejak 1945 dan seterusnya,” kata dia.

    Adapun, rekrutmen siswa Sekolah Rakyat akan dimulai pada 1 April 2025. Prioritas rekrutmen tersebut diberikan kepada anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.

    Ketua Formatur Sekolah Rakyat, Muhammad Nuh, menjelaskan bahwa seleksi dilakukan berdasarkan klaster sosial ekonomi di masing-masing daerah, dengan Desil 1 sebagai prioritas utama. Ia juga menjelaskan bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon siswa. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Sekolah Rakyat Dimulai Tahun Ini, Apa Saja yang Perlu Diketahui?

    Sekolah Rakyat Dimulai Tahun Ini, Apa Saja yang Perlu Diketahui?

    Sekolah Rakyat Dimulai Tahun Ini, Apa Saja yang Perlu Diketahui?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah saat ini tengah mempersiapkan
    sekolah rakyat
    , yakni sekolah yang dikhususkan untuk masyarakat miskin dan miskin ekstrim berkonsep
    boarding school
    berbiaya gratis.
    Rencananya sekolah ini akan mulai dibuka pada tahun ajaran baru 2025. 
    Pada April nanti, pemerintah akan membuka seleksi siswa baru, guru-guru serta tim pengajar yang akan ditempatkan di sekolah rakyat.
    Ketua Formatur
    Sekolah Rakyat
    , Muhammad Nuh, mengatakan, proses ini akan dilakukan oleh Tim Formatur dengan mempertimbangkan klaster sosial atau desil ekonomi calon siswa di masing-masing daerah.
    “Insya Allah mulai 1 April, Satgas akan mulai melakukan rekrutmen calon murid sesuai dengan klaster (desil) yang ada,” kata Muhammad Nuh di Kemensos, Rabu (19/3/2025).
    Dia juga menyampaikan bahwa guru yang direkrut berasal dari lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang belum mendapatkan penempatan di daerah.
    Berdasarkan data dari Dirjen Guru, terdapat sekitar 60.000 lulusan PPG yang telah dipetakan berdasarkan wilayah masing-masing.
    “Jadi, guru yang sudah lulus PPG dan belum di-deliver ke daerah-daerah ada 60.000-an. Itu sudah dipilah-pilah, dia berada di wilayah mana, daerah mana, dan seterusnya,” lanjut dia.
    Nuh mengatakan, karena kapasitas yang terbatas, proses seleksi akan dilakukan untuk memastikan hanya siswa yang benar-benar membutuhkan dan memiliki semangat belajar tinggi yang bisa diterima.
    Dia menegaskan ada dua syarat utama bagi calon siswa yang ingin mendaftar, yaitu tingkat kemiskinan dan kemampuan akademik.
    “Persyaratan pertama adalah tingkat kemiskinan. Itu syarat mutlak. Yang kedua tentu ada akademik,” kata Nuh.
    “Karena kapasitasnya terbatas, jumlahnya terbatas, maka harus ada seleksi. Kita ingin memastikan yang diterima adalah mereka yang benar-benar memiliki minat kuat untuk belajar,” lanjut dia.
    Selain itu juga untuk mencegah siswa yang hanya ingin pindah ke sekolah berasrama tanpa memiliki semangat belajar yang tinggi.
    “Di sekolah ini, semuanya dijamin, termasuk makan dan tempat tinggal. Kalau ada yang masuk hanya karena ingin pindah tempat, tanpa semangat belajar, malah akan merusak sistem,” katanya.
    “Oleh karena itu, kita seleksi lagi dari mereka yang benar-benar ingin belajar,” tambahnya.
    Nuh menyampaikan, guru yang mengajar nantinya akan dipilih sesuai dengan domisilinya. Nantinya guru akan diberikan fasilitas asrama untuk tempat tinggal.
    “Sehingga nanti guru yang kita rekrut ini kita sesuaikan dengan daerahnya. Supaya lebih efisien, dia tidak perlu kos jauh-jauh meskipun kita siapkan asrama. Tahapan itu sudah,” tambah dia.
    “Guru-guru ini akan kita sesuaikan dengan daerahnya agar lebih efisien, meskipun kita tetap menyiapkan asrama. Distribusinya sudah jelas, jadi kita tahu mereka berada di mana,” lanjut Nuh.
    Meski sudah lulus PPG, calon guru tetap harus mengikuti seleksi tambahan.
    Seleksi ini tidak hanya mengukur kompetensi akademik, tetapi juga empati sosial dan kemampuan transformatif dalam mendidik anak-anak dari latar belakang prasejahtera.
    “Selain cakap akademik, mereka harus punya empati sosial yang tinggi. Kita ingin guru-guru ini mampu membangun
    self-confidence
    anak-anak yang selama ini merasa terpinggirkan,” tambah dia.
    Rekrutmen akan dilanjutkan dengan pelatihan intensif selama satu bulan pada Mei 2025, sehingga para guru siap mengajar di awal tahun ajaran baru pada Juli 2025.
    Selain guru PPG, rekrutmen juga membuka peluang bagi daerah yang ingin merekrut sendiri dengan kriteria tertentu, serta bagi ASN yang telah terbukti kompetensinya dan ingin ditugaskan di Sekolah Rakyat.
    Nuh mengatakan bahwa para guru akan dikontrak terlebih dahulu dengan kemungkinan untuk diangkat menjadi ASN, tergantung pada kebijakan yang disepakati bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
    “Kita buat kontrak dulu, lalu nanti ada kemungkinan untuk diangkat menjadi ASN, tergantung diskusi kita dengan Kemendikbud,” lanjutnya.
    “Nanti April begitu kita selesai rekrutmen, kita masih perlu lagi pelatihan-pelatihan. Itu pelatihannya kira-kira bisa satu bulanan. Sehingga awal Juli mereka sudah ready,” tutur dia.
    Nuh mengatakan, sekolah rakyat tidak hanya fokus pada pendidikan dasar, tetapi juga berkomitmen untuk membekali siswa dengan keterampilan digital terkini.
    Dia mengungkapkan bahwa siswa SMP dan SMA di sekolah ini akan diperkenalkan dengan berbagai keterampilan, termasuk
    coding, cyber security,
    dan
    data science,
    yang akan menjadi bagian dari kurikulum mereka.
    “Anak-anak SMP dan SMA nanti akan kita kenalkan dengan
    coding, cyber security, data science
    , dan ilmu kekinian lainnya,” kata Nuh.
    Nuh menjelaskan bahwa siswa juga akan mendapatkan sertifikasi kompetensi digital. Sertifikasi ini diharapkan dapat memberikan bekal keterampilan yang berguna bagi siswa, terutama jika mereka tidak dapat melanjutkan pendidikan karena suatu alasan.
    “Mereka tetap memiliki bekal keterampilan untuk bekerja, baik di dalam negeri maupun luar negeri,” ujar dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Chairul Tanjung Bertemu PM Kamboja, Bicarakan Angkor Wat

    Chairul Tanjung Bertemu PM Kamboja, Bicarakan Angkor Wat

    Jakarta, CNBC Indonesia – Chairman dan Founder CT Corp Chairul Tanjung bertemu dengan Perdana Menteri Kamboja Hun Manet di istana perdana menteri. Pertemuan pada Jumat sore (22/11/2024), juga dihadiri mantan Menteri Koordinator Perekonomian dan Menteri Perhubungan Hatta Rajasa, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika serta Menteri Pendidikan Muhammad Nuh, serta pengusaha Joefly Joesoef.

    Salah satu yang dibicarakan adalah destinasi utama Kamboja, yakni Angkor Wat. Hun Manet menjelaskan pembangunan fasilitas dan infrastruktur terus dilakukan di kawasan tersebut.

    “Hotel-hotel sudah semakin banyak di Angkor Wat, airport baru pun sudah kami selesaikan untuk membuka konektivitas lebih luas lagi dari berbagai destinasi ke Angkor Wat yang berada di wilayah Siem Reap itu,” jelas Hun Manet, dikutip dari Detik.com, Minggu (22/11/2024).

    Chairul dalam kesempatan itu menjelaskan soal konsep ekosistem di dalam tempat wisata. Angkor Wat menawarkan potensi yang sangat besar, karena kawasan seluas 162,6 hektare itu bisa dibangun destinasi menarik selain untuk menikmati kawasan candi yang ada di sana.

    Bahkan pria yang akrab disapa CT juga mengungkapkan akan melihat potensi apa yang bisa dikolaborasikan dua belah pihak. Sebab pihaknya juga memiliki jaringan hotel hingga theme park.

    “Inilah yang disebut ekosistem. Di mana kita membangun destinasi atau aktivitas lainnya sehingga turis akan lebih lama dan mengeluarkan budget wisata yang lebih besar di kawasan tersebut. Nanti kita lihat apa yang bisa kolaborasikan. Karena kami juga memiliki jaringan hotel, indoor theme park indoor hingga dan snow theme park,” ucapnya.

    Hum Manet menyambut antusias usulan tersebut. Konsep ekosistem di destinasi wisata, dinilainya bisa lebih powerfull untuk membuat turis bisa lebih lama di sana.

    Pada akhirnya dapat berkontribusi meningkatkan sektor pariwisata Kamboja. “Selain itu, kami punya struktur insentif bagi para investor. Hal ini untuk menarik minat dan mempermudah investor untuk membangun ekonomi di Kamboja. Kita siap diskusikan terkait insentif apa yang bisa kami berikan,” lanjutnya.

    Diskusi itu juga menyinggung soal potensi kerja sama dalam dunia pendidikan Kamboja. Muhammad Nuh yang ikut dalam rombongan mengatakan peluangnya bisa dilakukan dalam pendidikan tinggi dan advokasi.

    Terkait hal ini, Hun Manet menjelaskan investasi pada sektor pendidikan merupakan hal penting. Di Kamboja sendiri, terdapat empat kementerian yang mengurusi soal pendidikan.

    “Anda tak bisa memaksa orang untuk membeli TV, tapi orang butuh pendidikan dan orangtua juga akan memaksa agar anaknya mendapatkan pendidikan yang bagus. Jadi investasi di sektor pendidikan itu sangat penting. Bahkan Kamboja punya empat kementerian yang mengurus pendidikan, mulai dari pendidikan dasar, tinggi hingga advokasi,” pungkas Hun Manet.

    (mkh/mkh)

  • Chairul Tanjung Sambangi PM Kamboja di Istananya, Singgung Angkor Wat

    Chairul Tanjung Sambangi PM Kamboja di Istananya, Singgung Angkor Wat

    Phnom Penh

    Chairman dan Founder CT Corp. Chairul Tanjung diterima dengan hangat saat menyambangi Perdana Menteri Kamboja Hun Manet. Mendampingi pula Menteri Senior Kamboja Datuk Dr Othsman Hassan, Menteri Perdagangan Kamboja Chum Nimul serta jajaran kabinet lainnya.

    Chairul pun tak datang sendiri, ia hadir bersama mantan Menteri Koordinator Perekonomian dan Menteri Perhubungan Hatta Rajasa, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika serta Menteri Pendidikan Muhammad Nuh, serta pengusaha Joefly Joesoef.

    Rombongan Chairul sampai istana Perdana Menteri sekitar pukul 15.50 waktu Kamboja, Jumat (22/11/2024). Usai diterima sejenak oleh protokoler, kemudian pukul 16.00 langsung bertemu PM Hun Manet yang baru dilantik pada tahun 2023 lalu dan sempat hadir dalam pelantikan Presiden RI Prabowo Subianto di Jakarta pada 20 Oktober 2024.

    Suasana pertemuan berlangsung cair. Di mana PM Hun Manet usai menanyakan kabar mengawali obrolan dengan menyampaikan sejumlah peluang investasi dan bisnis yang ada di Kamboja dari berbagai sektor.

    “Ekonomi Kamboja memang tak sebesar Indonesia, namun kami memiliki akses ke pasar yang juga besar. Seperti ekspor ke kawasan Asia, Amerika Serikat hingga Eropa. Sektor finansial menjadi salah satu sektor yang sedang berkembang di Kamboja. Selain itu yang juga menjanjikan pertumbuhannya berasal dari sektor properti, agriculture, serta IT,” lanjut PM Hun Manet mengawali diskusi.

    Selain itu, destinasi turis utama Kamboja Angkor Wat juga sempat disinggung PM Hun Manet. Disebutkannya bahwa pembangunan fasilitas dan infrastruktur terus digeber di kawasan wisata berupa candi dari abad ke-12 tersebut.

    “Hotel-hotel sudah semakin banyak di Angkor Wat, airport baru pun sudah kami selesaikan untuk membuka konektivitas lebih luas lagi dari berbagai destinasi ke Angkor Wat yang berada di wilayah Siem Reap itu,” lanjut PM Hun Manet.

    Chairul Tanjung yang juga memiliki basis bisnis finansial di Indonesia — lewat Bank Mega dan Allo Bank — pun langsung menyambut ‘diskusi pembukaan’ dari PM Hun Manet. Ia mengatakan, peluang investasi yang ditawarkan tentu akan disambutnya dengan tangan terbuka, namun tetap saja harus dilihat kelaikan bisnisnya kemudian.

    Adapun terkait Angkor Wat, potensi yang bisa dilakukan adalah membangun ekosistem destinasi wisata di kawasan turis tersebut. Sehingga traveler tak cuma datang untuk menikmati candi yang menempati lahan seluas 162,6 hektar tersebut melainkan juga membangun destinasi aktivitas menarik lainnya yang bisa dinikmati.

    Chairul Tanjung Sambangi PM Kamboja di istana Perdana Menteri sekitar pukul 15.50 waktu Kamboja, Jumat (22/11/2024). (Ist.)

    “Inilah yang disebut ekosistem. Dimana kita membangun destinasi atau aktivitas lainnya sehingga turis akan lebih lama dan mengeluarkan budget wisata yang lebih besar di kawasan tersebut. Nanti kita lihat apa yang bisa kolaborasikan. Karena kami juga memiliki jaringan hotel, indoor theme park indoor hingga dan snow theme park,” papar Chairul Tanjung.

    Tak ayal, PM Hun Manet menyambut antusias usulan tersebut. Ia pun meyakini konsep ekosistem di destinasi wisata akan lebih power full untuk membuat turis betah sehingga bakal lebih berkontribusi dan membuat sektor pariwisata Kamboja lebih menggeliat.

    “Selain itu, kami punya struktur insentif bagi para investor. Hal ini untuk menarik minat dan mempermudah investor untuk membangun ekonomi di Kamboja. Kita siap diskusikan terkait insentif apa yang bisa kami berikan,” lanjutnya.

    Obrolan lain yang disinggung dari pertemuan tersebut adalah terkait peluang kolaborasi di dunia pendidikan Kamboja. Hal ini diutarakan oleh mantan Menteri Pendidikan Muhammad Nuh yang turut ikut dalam rombongan. Disampaikan M Nuh, peluang ini terutama bisa dilakukan di pendidikan tinggi dan advokasi.

    Mahfum saja, bahasa Kamboja itu sulit dipelajari, bahkan hal ini diakui sendiri oleh staf kedutaan yang ditemui penulis dalam kunjungan ke Kamboja ini. Namun ternyata, ada sejumlah orang pegawai pemerintahan Kamboja yang sangat fasih berbahasa Indonesia. Ternyata setelah ditelisik, mereka kuliah di kampus Indonesia — di antaranya yang ditemui penulis berasal dari Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Universitas Sebelas Maret (UNS), Solo.

    “Anda tak bisa memaksa orang untuk membeli TV, tapi orang butuh pendidikan dan orangtua juga akan memaksa agar anaknya mendapatkan pendidikan yang bagus. Jadi investasi di sektor pendidikan itu sangat penting. Bahkan Kamboja punya empat kementerian yang mengurus pendidikan, mulai dari pendidikan dasar, tinggi hingga advokasi,” pungkas PM Kamboja Hun Manet.

    Komunitas Muslim Kamboja

    Sebelumnya, Chairul Tanjung berbicara di hadapan sekitar 450 pemimpin dan komunitas muslim di Kamboja untuk menularkan ‘virus’ entrepreneurship. Soliditas masyarakat muslim Kamboja patut diacungi jempol.
    Sebab meski cuma berjumlah sekitar 850 ribu jiwa atau setara 5% dari total populasi 17 juta jiwa di Kamboja, mereka sangat solid dan power full. Bahkan banyak mengisi posisi strategis di pemerintahan, senat, parlemen hingga kepala provinsi di Kamboja.

    Sehingga harapannya, soliditas ini bisa lebih diperkuat dengan menciptakan ide-ide entrepreneurship bagi masyarakat muslim Kamboja.

    Chairul Tanjung berbagi ilmu kepada sekitar 450 pemimpin dan komunitas muslim Kamboja. Foto: Ardhi Suryadhi/detikcom

    “Jadi kalau secara jumlah, muslim itu mayoritas (di Asia Tenggara), termasuk di Indonesia. Tetapi menjadi minoritas dalam kontrol ekonomi,” ujar Chairul di hadapan audiens yang berasal dari anggota parlemen, senat, wakil Gubernur, pengusaha dan sejumlah elemen komunitas musilm dari berbagai provinsi di Kamboja tersebut.

    Ia pun menyinggung ada 5 ‘musuh bersama’ bagi masyarakat muslim sehingga sulit berkembang. Yakni kurangnya pengetahuan, kemiskinan, kesenjangan ekonomi, ketidaktahuan/tak ada kepedulian serta rasa malas!

    Lantas apa yang harus dilakukan? Pendidikan! Itulah jawaban utama resep mengubah nasib dalam hidup yang diyakini Chairul. Mulai dari akses, kualitas, fasilitas dan infrastruktur pendidikan hingga mengikuti perkembangan teknologi yang dianggap bakal jadi alat untuk mengubah nasib masyarakat muslim.

    “Pendidikan merupakan keyword untuk mendapatkan akses informasi yang luas serta bisa berkompetisi. Madrasah pun harus bisa bersaing dengan top universitas,” lanjut pria yang kerap disapa CT tersebut di acara yang digelar di Cambodia-Japan Cooperation Center (CJCC), Phnom Penh, Kamboja, Kamis (23/11/2024) tersebut.

    (ash/rrd)

  • Kolaborasi Bank Daerah dan Pemda Kunci Percepatan Pembangunan

    Kolaborasi Bank Daerah dan Pemda Kunci Percepatan Pembangunan

    Medan: Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni meminta Bank Sumut Syariah terus berinovasi dan memanfaatkan peluang menjadi salah satu BUMD pilihan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mempercepat pembangunan. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri  Perayaan Hari Ulang Tahun ke-20 Bank Sumut Syariah dan launching produk baru di Kantor Pusat Bank Sumut, Medan, Sumatera Utara, Kamis, 14 November 2024. 

    “Bank daerah harus inovatif, segera jemput bola, manfaatkan peluang yang ada. Saat ini, Pemda membutuhkan pembiayaan untuk pembangunan daerah. Bank daerah bisa berkoordinasi dengan Pemda untuk menjadi salah satu pilihan pembiayaan dalam pembangunan daerah,” kata Fatoni dalam keteragannya.

    Menurutnya, keikutsertaan bank daerah dalam pembiayaan pembangunan di daerah, secara regulasi dimungkinkan namun perlu sosialisasi masif agar Pemda memahami sehingga pembangunan bisa berjalan cepat dan tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik. Fatoni juga berkomitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut terus memberikan dukungan penuh untuk memperkuat Bank Sumut konvensional dan Bank Sumut Syariah namun perlu diikuti masyarakat agar bank kebanggaan masyarakat Sumut ini semakin eksis dan mampu bersaing.

    Terdapat tiga produk baru Bank Sumut yang diluncurkan, yaitu pertama, Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) untuk memberikan kesempatan bagi nasabah  berwakaf melalui hasil bagi deposito, kedua Gadai Emas dan ketiga Gerakan Martabe Seribu Hewan Qurban (Gemasyeh IB) sebuah gerakan menabung secara berkala untuk berkurban. 

    Terkait peluncuran tiga produk baru Bank Sumut Syariah, Fatoni memberikan apresiasi atas inovasi tersebut sebagai langkah untuk memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan dan mengenali produk-produk syariah.

    “Selamat ulang tahun, selamat atas produk baru yang membanggakan dan terus tingkatkan kinerja Bank Sumut Syariah dan berikan kemudahan kepada masyarakat untuk menerima layanan,” jelasnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Bank Sumut Babay Parid Wazdi menyampaikan pada usia 20 tahun Bank Sumut Syariah mendapatkan capaian dan kinerja keuangan yang positif. Saat ini, Bank Sumut Syariah memiliki total aset Rp4,03 triliun, pencapaian pembiayaan Rp2,81 triliun dan dana pihak ketiga mencapai Rp2,62 triliun .

    Atas kinerja tersebut, Bank Sumut Syariah telah mendapatkan berbagai penghargaan, di antaranya Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Sumut sebagai bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji dan bank penyalur pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) oleh Kementrian PUPR. Ke depan, Farid berharap agar Bank Sumut Syariah bisa menghadirkan layanan sesuai kebutuhan masyarakat berlandaskan prinsip syariah dan semakin berkontribusi untuk menyejahterakan umat.

    Dalam kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumut IGK Wira Kusuma mengatakan ekonomi keuangan syariah saat ini berkembang dengan pesat dan menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru.

    Menurutnya, BI mencatat pertumbuhan kredit pembiayaan syariah di Sumut di triwulan 3 tahun 2024 mencapai 12,3% dan masih cukup tinggi dibandingkan bank konvensional yang berkisar 8,08%. Oleh karena itu, pihaknya memberikan apresiasi atas peluncuran produk-produk syariah Bank Sumut dan berharap  bisa mendorong terus tumbuhnya ekonomi keuangan syariah, baik tingkat daerah maupun nasional secara berkelanjutan.

    Turut hadir Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Muhammad Nuh, Kepala OJK Sumut Khoirul Muttaqien beserta, jajaran Komisaris dan Direksi PT Bank Sumut.

    Medan: Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni meminta Bank Sumut Syariah terus berinovasi dan memanfaatkan peluang menjadi salah satu BUMD pilihan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mempercepat pembangunan. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri  Perayaan Hari Ulang Tahun ke-20 Bank Sumut Syariah dan launching produk baru di Kantor Pusat Bank Sumut, Medan, Sumatera Utara, Kamis, 14 November 2024. 
     
    “Bank daerah harus inovatif, segera jemput bola, manfaatkan peluang yang ada. Saat ini, Pemda membutuhkan pembiayaan untuk pembangunan daerah. Bank daerah bisa berkoordinasi dengan Pemda untuk menjadi salah satu pilihan pembiayaan dalam pembangunan daerah,” kata Fatoni dalam keteragannya.
     
    Menurutnya, keikutsertaan bank daerah dalam pembiayaan pembangunan di daerah, secara regulasi dimungkinkan namun perlu sosialisasi masif agar Pemda memahami sehingga pembangunan bisa berjalan cepat dan tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik. Fatoni juga berkomitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut terus memberikan dukungan penuh untuk memperkuat Bank Sumut konvensional dan Bank Sumut Syariah namun perlu diikuti masyarakat agar bank kebanggaan masyarakat Sumut ini semakin eksis dan mampu bersaing.
    Terdapat tiga produk baru Bank Sumut yang diluncurkan, yaitu pertama, Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) untuk memberikan kesempatan bagi nasabah  berwakaf melalui hasil bagi deposito, kedua Gadai Emas dan ketiga Gerakan Martabe Seribu Hewan Qurban (Gemasyeh IB) sebuah gerakan menabung secara berkala untuk berkurban. 
     
    Terkait peluncuran tiga produk baru Bank Sumut Syariah, Fatoni memberikan apresiasi atas inovasi tersebut sebagai langkah untuk memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan dan mengenali produk-produk syariah.
     
    “Selamat ulang tahun, selamat atas produk baru yang membanggakan dan terus tingkatkan kinerja Bank Sumut Syariah dan berikan kemudahan kepada masyarakat untuk menerima layanan,” jelasnya.
     
    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Bank Sumut Babay Parid Wazdi menyampaikan pada usia 20 tahun Bank Sumut Syariah mendapatkan capaian dan kinerja keuangan yang positif. Saat ini, Bank Sumut Syariah memiliki total aset Rp4,03 triliun, pencapaian pembiayaan Rp2,81 triliun dan dana pihak ketiga mencapai Rp2,62 triliun .
     
    Atas kinerja tersebut, Bank Sumut Syariah telah mendapatkan berbagai penghargaan, di antaranya Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Sumut sebagai bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji dan bank penyalur pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) oleh Kementrian PUPR. Ke depan, Farid berharap agar Bank Sumut Syariah bisa menghadirkan layanan sesuai kebutuhan masyarakat berlandaskan prinsip syariah dan semakin berkontribusi untuk menyejahterakan umat.
     
    Dalam kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumut IGK Wira Kusuma mengatakan ekonomi keuangan syariah saat ini berkembang dengan pesat dan menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru.
     
    Menurutnya, BI mencatat pertumbuhan kredit pembiayaan syariah di Sumut di triwulan 3 tahun 2024 mencapai 12,3% dan masih cukup tinggi dibandingkan bank konvensional yang berkisar 8,08%. Oleh karena itu, pihaknya memberikan apresiasi atas peluncuran produk-produk syariah Bank Sumut dan berharap  bisa mendorong terus tumbuhnya ekonomi keuangan syariah, baik tingkat daerah maupun nasional secara berkelanjutan.
     
    Turut hadir Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Muhammad Nuh, Kepala OJK Sumut Khoirul Muttaqien beserta, jajaran Komisaris dan Direksi PT Bank Sumut.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ALB)