Xcloud.id

Tag: Muhammad Nuh

  • Bahas Polemik PBNU, Ini Hasil Lengkap Forum Sesepuh dan Mustasyar NU di Tebuireng Jombang

    Bahas Polemik PBNU, Ini Hasil Lengkap Forum Sesepuh dan Mustasyar NU di Tebuireng Jombang

    Jombang (beritajatim.com) – Pembahasan polemik PBNU yang dikemas dalam forum sesepuh dan mustasyar NU (Nahdlatul Ulama) di Tebuireng Jombang memakan waktu sekitar tujuh jam. Acara dimulai pukul 10.00 WIB dan berakhir menjelang bedug magrib.

    Acara dibagi menjadi dua sesi. Pertama, forum sesepuh dan mustasyar NU menghadirkan jajaran Syuriah dan Tanfidziah yang diwakili oleh Muhammad Nuh dan Nur Hidayat. Nuh memberikan penjelaskan secara Panjang lebar di forum tersebut.

    Sedangkan sesi kedua yang dimulai sekitar pukul 13.00 WIB, forum menghadirkan KH. Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), H. Amin Said Husni, serta H. Sumantri. Secara garis besar ada dua isu besar yang dibahas. Yakni sikap forum terhadap bencana alam di berbagai daerah dan sikap forum atas dinamika organisasi di PBNU.

    Untuk bahasan kedua ini, terdapat empat kesimpulan yang disampaikan oleh tiga kiai muda. Diantaranya, HM. Abdul Mu’id Lirboyo (Gus Muid), H. Abdurrahman Kautsar Ploso (Gus Kautsar), serta KH. Imron Mutamakkin Pasuruan.

    Gus Muid mengatakan bahwa forum berpandangan proses pemakzulan Ketua Umum tidak sesuai dengan aturan organisasi sebagaimana ketentuan AD/ART. Meski demikian, forum juga melihat adanya informasi kuat terjadinya pelanggaran atau kekeliruan serius dalam pengambilan keputusan oleh Ketua Umum, yang perlu diklarifikasi melalui mekanisme organisasi secara menyeluruh.

    “Forum merekomendasikan agar Rapat Pleno utk menetapkan PJ tidak diselenggarakan sebelum seluruh prosedur dan musyawarah diselesaikan sesuai ketentuan organisasi,” ujar Gus Mu’id saat jumpa pers di akhir acara.

    Forum sesepuh juga mengajak seluruh pihak untuk menahan diri, menjaga ketertiban organisasi, dan menghindari langkah yang berpotensi memperbesar ketegangan.

    “Forum menegaskan bahwa persoalan ini hendaknya diselesaikan melalui mekanisme internal NU, tanpa melibatkan institusi atau proses eksternal, demi menjaga kewibawaan jam’iyyah dan memelihara NU sebagai aset besar bangsa,” pungkasnya.

    KH Anwar Manshur keluar dari dalem kasepuhan pesantren Tebuireng Jombang

    Pertemuan silaturahmi para kiai di Tebuireng merupakan undangan dari dr Umar Wahid yang ditandatangani oleh Pengasuh Pesantren Tebuireng, KH Abdul Hakim Mahfudz. Silaturahmi itu tindak lanjut dari pertemuan para sesepuh NU di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso pada 30 November 2025.

    Dari tuan rumah Nampak hadir KH. dr. Umar Wahid, KH. Abdul Hakim Mahfudz, serta Alissa Wahid. Kemudian dari sesepuh dan Mustasyar NU: Prof. Dr. KH. Ma’ruf Amin (via Zoom), Prof. Dr. KH. Said Aqil Siradj, KH. Anwar Manshur, KH. Nurul Huda Djazuli, KH. Abdullah Ubab Maimoen (via Zoom), Hj. Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid (via Zoom), serta Hj. Mahfudloh Wahab.

    Lalu, dari Syuriyah da Tanfidziyah PBNU: H. Mohammad Nuh, H. Nur Hidayat, KH. Ali Akbar Marbun, KH. Said Asrori, KH. Yahya Cholil Staquf, KH. Mu’adz Thohir, H. Amin Said Husni, serta H. Sumantri. [suf]

    Kesimpulan Forum Sesepuh & Mustasyar Nahdlatul Ulama

    Tebuireng, Sabtu, 6 Desember 2025

    Forum Sesepuh dan Mustasyar Nahdlatul Ulama menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

    A. Sikap atas Musibah Bencana di Berbagai Daerah

    1. Forum Sesepuh dan Mustasyar NU menyampaikan belasungkawa serta keprihatinan mendalam atas musibah banjir, longsor, dan berbagai bencana lain yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Forum mendoakan agar masyarakat yang terdampak diberi kesabaran, ketabahan, keselamatan, serta segera mendapatkan pertolongan yang mereka butuhkan. Semoga Allah SWT berkenan mengangkat segala musibah ini.

    2. Forum mengharapkan pemerintah melakukan upaya maksimal dan optimal dalam memberikan bantuan dan pertolongan kepada masyarakat yang tertimpa bencana.

    3. Forum memohon pemerintah mengambil langkah strategis dan antisipatif untuk mencegah terjadinya bencana serupa di kemudian hari, termasuk menindak tegas pihak-pihak—baik individu maupun korporasi—yang terbukti menyalahi aturan dalam mengeksploitasi sumber daya alam tanpa mempertimbangkan keseimbangan lingkungan.

    4. Forum mengajak seluruh warga negara Indonesia untuk saling bahu membahu serta terlibat aktif dalam memberikan bantuan kepada para korban bencana.

    B. Sikap atas Dinamika Organisasi di PBNU

    1. Forum berpandangan bahwa proses pemakzulan Ketua Umum tidak sesuai dengan aturan organisasi sebagaimana ketentuan AD/ART.

    2. Meski demikian, forum juga melihat adanya informasi kuat terjadinya pelanggaran atau kekeliruan serius dalam pengambilan keputusan oleh Ketua Umum, yang perlu diklarifikasi melalui mekanisme organisasi secara menyeluruh.

    3. Forum merekomendasikan agar Rapat Pleno utk menetapkan PJ tidak diselenggarakan sebelum seluruh prosedur dan musyawarah diselesaikan sesuai ketentuan organisasi.

    4. Forum Sesepuh mengajak seluruh pihak untuk menahan diri, menjaga ketertiban organisasi, dan menghindari langkah yang berpotensi memperbesar ketegangan. Forum menegaskan bahwa persoalan ini hendaknya diselesaikan melalui mekanisme internal NU, tanpa melibatkan institusi atau proses eksternal, demi menjaga kewibawaan jam’iyyah dan memelihara NU sebagai aset besar bangsa.

  • Untuk Akhiri Polemik PBNU, Inisiator Hari Santri Beri Tongkat Zaitun ke Gus Kikin

    Untuk Akhiri Polemik PBNU, Inisiator Hari Santri Beri Tongkat Zaitun ke Gus Kikin

    Malang (beritajatim.com) – Polemik internal di PBNU, berharap segera terselesaikan dengan islah. Penuh damai demi kemajuan umat. Demikian disampaikan Inisiator Hari Santri Nasional KH.Thoriq Bin Ziyad, Sabtu (6/12/2025) sore pada beritajatim.com.

    Sebelumnya, Ketua PWNU Jawa Timur KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin), bertemu Inisiator Hari Santri Nasional KH Thoriq Bin Ziyad (Gus Thoriq), Jumat (5/12/2025) petang.

    Pertemuan berlangsung di kediaman Gus Thoriq yang ada di lingkungan Pondok Pesantren Babussalam Desa Banjarejo, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang.

    Gus Thoriq bilang, Ketua PWNU Jatim datang menemui dirinya dalam rangka silaturahmi.

    “Mendamaikan itu tugas yang mulia, jangan sampai konflik internal PBNU menjadi konflik yang meluas di ummat,” tegas Gus Thoriq.

    Gus Thoriq bilang, sebagai warga NU, harusnya berlomba dengan momentum menuju kebaikan bagi umat.

    “Jangan sampai dengan berlarutnya konflik, akan semakin membuat NU keluar dari pondasi awal pembentukkan organisasi ini. Sebab NU dibentuk sebagai benteng aqidah bagi umat,” ujar Gus Thoriq.

    Gus Kikin merupakan Ketua PWNU Jatim periode 2024-2029 dan ditetapkan dalam Muktamar ke-34 NU di Lampung. Gus Kikin juga menjabat Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng Jombang.

    Dalam pertemuan tersebut, Gus Thoriq menghadiahi Gus Kikin sebuah tongkat komando yang terbuat dari Kayu Zaitun. Tongkat komando sepanjang 45 centimeter tersebut, dibuat oleh Santri Ponpes Salafiyah Babussalam.

    Terdapat 12 pohon zaitun di lingkungan Ponpes Babussalam. Rata rata pohon Zaitun tersebut berumur 7 hingga 10 tahun dan tumbuh subur di halaman pondok pesantren.

    Menurut Gus Thoriq, ia menyerahkan tongkat komando dari pohon Zaitun pada Gus Kikin sebagai penanda agar seluruh konflik internal dalam tubuh PBNU, segera terselesaikan dengan baik. Tongkat komando yang sudah diberi asma’ tersebut, dibuat selama satu minggu.

    “Mudah-mudahan tongkat komando ini mampu mendamaikan PBNU. Karena sejatinya pohon zaitun adalah alat pemersatu perbedaan seperti yang terjadi diwilayah Syam (Jordania, Syiria, Palestina dan Lebanon-red),” ucapnya.

    Gus Thoriq juga mengisyaratkan pemberian tongkat yang serupa dari Syaikhona Kholil Bangkalan pada KH.Hasyim Asyari ketika membentuk organisasi keagamaan terbesar di Indonesia yakni Nahdlatul Ulama.

    “Dalam firman-nya Allah SWT bersumpah menggunakan buah tin dan pohon zaitun. Semoga melalui tongkat komando ini, Gus Kikin bisa menjadi penengah dan mendamaikan konflik internal dalam PBNU,” tuturnya.

    Ditanya apakah Gus Thoriq ikut menghadiri pertemuan Kiai sepuh di Ponpes Tebuireng Jombang siang hari ini? “Tidak ikut. Saya masih muda, bukan Kiai sepuh. Kami berharap pertemuan siang hari ini di Tebuireng memunculkan seluruh kebaikan. Gus Kikin bisa mengislahkan konflik di PBNU. NU harus bisa mewadahi plularitas sekaligus menjadi payung besar bagi seluruh umat yang heterogen, dan terutama umat Islam,” tuturnya.

    Gus Thoriq menambahkan, melalui tongkat komando dari pohon Zaitun, dirinya menyakini Gus Kikin bisa menjadi pemersatu seluruh konflik internal di PBNU siang hari ini.

    “Gus Kikin ini kan cicitnya KH. Hasyim Asyari ya, kemarin kami juga berbincang bahwa PBNU menjadi kekuatan besar di Indonesia karena ada tiga momentum. Pertama, kemenangan awal sebagai partai politik di era orde lama, kedua penumpasan paham komunisme serta ketiga munculnya Hari Santri Nasional yang kita peringati setiap tahunnya,” ujar Gus Thoriq.

    Terakhir, Gus Thoriq berharap seluruh konflik internal di PBNU segera berakhir. Tongkat komando dari Zaitun, sebagai perlambang agar PBNU semakin bercahaya ditengah mewadahi seluruh kepentingan umat di Indonesia.

    “Zaitun adalah pohon cahaya. Cahaya keilmuan dan cahaya zikir. Sehingga kekuatan jahat apapun yang terjadi dalam tubuh PBNU, semoga bisa sirna dengan hadir cahaya keilmuan dan zikir,” tegasnya.

    Gus Thoriq menambahkan, pihaknya siap menunggu kedatangan Ketua Umum PBNU KH.Yahya Cholil Staquf. “Saya menunggu Gus Yahya ke Malang. Bagaimanapun juga sumbangsih Gus Yahya untuk NU cukup besar. Meski saat ini terjadi konflik internal di PBNU,” pungkas Gus Thoriq.

    Sementara itu, siang hari ini pertemuan sejumlah Kiai sepuh NU dilakukan di Ndalem Kasepuhan Ponpes Tebuireng Jombang. Gus Kikin selaku tuan rumah mengundang langsung Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj, KH. Nurul Huda Djazuli, KH Muhammad Nuh. KH Abdussalam Sohib atau Gus Salam dari Denanyar Jombang serta Gus Kautsar, dari Ploso, Kediri. Serta KH. A. Mustofa Bisri atau Gus Mus Rembang. (yog/ian)

  • Datang ke Tebuireng Jombang, Gus Yahya Siapkan Dokumen Satu Tas

    Datang ke Tebuireng Jombang, Gus Yahya Siapkan Dokumen Satu Tas

    Jombang (beritajatim.com) – KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya datang bersama rombongan di pesantren Tebuireng Jombang untuk menghadiri silaturahmi terkait polemik PBNU, Sabtu (6/12/2025).

    Saat datang, jajaran mustasyar sedang rapat di dalem kasepuhan. Sehingga Gus Yahya bersama rombongan langsung berziarah di makam pendiri NU, KH Hasyim Asyari.

    Gus Yahya mengaku kedatangannya atas panggilan dari para kiai sepuh. Ia juga mengaku siap untuk menjawab semua pertanyaan dari para kiai.

    “Ya, para bini Sepuh, kiai Sepuh memanggil saya, dan saya datang. Apapun yang nanti diminta, saya siap, apapun yang ditanyakan saya siap jawab,” kata Gus Yahya.

    Untuk mendukung penjelasan itu, Gus Yahya sudah menyiapkan dokumen sebanyak satu tas.

    “Saya datang bersama teman-teman PBNU dan semua Penjelasan, semua dokumen Semua satu tas penuh Yang apabila diminta untuk menunjukan,” katanya melanjutkan.

    Gus Yahya berharap penjelasannya kepada para kiai dapat menyelesaikan konflik di internal PBNU.

    Di Tebuireng pertemuan dibagi menjadi dua sesi pertama, pertemuan antara mustasyar dengan jajaran syuriah Ini dijadwalkan mulai pukul 10.00 WIB – 12.00 WIB. Namun hingga pukul 14.00 WIB pertemuan syuriah belum kelar.

    Sedangkan pertemuan dengan Tanfidziyah dijadwalkan pukul 13.00 WIB hingga 15.00 WIB. Sehingga hingga saat ini Gus Yahya belum masuk ke dalem Kasepuhan.

    Jajaran mutasyar yang hadir di antaranya Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj, KH. Nurul Huda Djazuli, KH. Muhammad Nuh, serta KH Anwar Manshur. Tampak pula KH Abdussalam Sohib atau Gus Salam dari Denanyar Jombang serta Gus Kautsar dari Ploso Kediri. [suf/beq]

  • 8 Menanti Kemunculan Anggota DPR dari Masyarakat Adat… Nasional

    8 Menanti Kemunculan Anggota DPR dari Masyarakat Adat… Nasional

    Menanti Kemunculan Anggota DPR dari Masyarakat Adat…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pada November tahun lalu, anggota parlemen suku Maori asli menghentikan sidang parlemen Selandia Baru dengan tarian perang “haka Ka Mate”.
    Tarian ini dipantik oleh Hana-Rawhiti Maipi-Clarke (22) yang meneriakkan “Ka mate, ka mate, ka ora, ka ora!” di ruang sidang. Suara itu menggelegar.
    Teriakan yang berarti “aku mati, aku mati, aku hidup, aku hidup,” itu dilakukan oleh Hana dalam pembahasan rancangan undang-undang terkait prinsip-prinsip perjanjian.
    Dikutip dari
    Kompas.id
    , RUU rancangan undang-undang yang diajukan partai sayap kanan itu memang telah memicu protes di seluruh negeri sejak dibahas di Parlemen Selandia Baru pekan lalu.
    Rancangan itu menginginkan adanya penafsiran ulang
    Perjanjian Waitangi
    yang ditandatangani 500 kepala suku
    masyarakat adat
    Maori dengan pendatang Inggris pada tahun 1840.
    Sejak disepakati di 1840, Perjanjian Waitangi dianggap sebagai dokumen pendirian negara Selandia Baru.
    Perjanjian tersebut menetapkan hak antara kaum suku pribumi dan pendatang Eropa.
    Terdapat tiga prinsip utama dalam perjanjian itu, yaitu kemitraan, partisipasi, dan perlindungan.
    Hingga sekarang, penafsiran klausul dalam dokumen tersebut masih digunakan dalam undang-undang dan kebijakan Selandia Baru.
    Aspirasi suku Maori dalam parlemen Selandia Baru memperlihatkan entitas masyarakat adat yang bisa memperjuangkan suara politik mereka secara konstitusional, memberikan ruang dialog konstruktif terkait konflik negara dengan masyarakat adat di tempat itu.
    Dalam konteks Tanah Air, keberadaan masyarakat adat sendiri pun belum sepenuhnya diakui oleh negara.
    Tak usah jauh-jauh mengharapkan ada keterwakilan mereka duduk di kursi parlemen atau melakukan tarian perang saat menolak kebijakan yang berseberangan dengan kepentingan mereka.
    Saat ini, hak mereka untuk memilih saja masih menjadi kontroversi.
    Pada
    pemilu 2024
    , Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sendiri mengakui masyarakat adat menjadi salah satu kelompok pemilih rentan.
    Kerentanan masyarakat adat berangkat dari pendataan.
    Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, mekanisme penyusunan daftar pemilih dilakukan secara de jure.
    Itu artinya, pendekatan untuk memverifikasi pemilih dilakukan berdasarkan identitas kependudukan, dalam hal ini KTP elektronik.
    Sementara itu, perekaman KTP elektronik masih menjadi tantangan untuk masyarakat adat.
    Anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos dalam sebuah diskusi pada Februari 2023 pernah mengatakan, ada data yang menyebut sekitar 1,5-2 juta masyarakat adat yang belum mendapatkan hak pilih dalam pesta demokrasi 2024.
    Perekaman KTP elektronik untuk masyarakat adat menjadi tantangan karena berbagai faktor.
    Betty menyinggung faktor keterbatasan akses dan transportasi hingga sosial-budaya.
    Beberapa kelompok masyarakat adat disebut tak membutuhkan KTP, sedangkan beberapa kelompok lain memiliki nilai-nilai lain yang dianut yang tak memungkinkan mereka dipotret.
    Pada diskusi 19 November 2025, Komisioner KPU RI August Mellaz juga mengakui, problem administrasi terkait hak pilih masyarakat adat muncul.
    Problem yang telah berlalu ini tentu akan dirumuskan dan dicari jalan keluarnya dalam revisi UU Pemilu yang terus bergulir di parlemen.
    “Prinsipnya kalau itu menyangkut hak warga negara, maka dia harus diberikan. Nah, soal nanti sudah diberikan dan kemudian warga tidak menggunakan, itu soal lain,” tutur dia.
    August mengatakan, syarat administrasi ini mutlak harus dipenuhi karena berkaitan dengan kesiapan tempat pemilihan dan juga penentuan daftar pemilih tetap.
    “Karena itu basisnya secara de jure itu kan memang posisinya berdasarkan KTP setempat,” ucap dia.
    Hal ini dipastikan August akan masuk dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terkait revisi UU Pemilu.
    Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Muhammad Nuh Al Azhar mengatakan, selama ini negara telah berusaha memenuhi hak administrasi warga negara masyarakat adat.
    Termasuk dalam konteks pemilu, Dukcapil mencoba menjemput bola sampai ke pelosok agar masyarakat adat ini bisa menggunakan hak pilihnya.
    “Jadi, mendatangi untuk melakukan perekaman. Karena ada banyak warga negara Indonesia yang belum ada perekaman. Jadi didatangi, ayo dilakukan perekaman,” kata Nuh, Rabu (19/11/2025).
    Nuh mengatakan, upaya jemput bola ini tidak hanya dilakukan untuk masyarakat adat yang dalam kondisinya masih sehat dan bisa melakukan aktivitas.
    Upaya jemput bola juga dilakukan untuk mereka yang sakit dan mengalami keterbatasan karena kondisi disabilitas.
    Namun, Nuh mengakui, upaya jemput bola yang mereka lakukan belum maksimal.
    Bukan karena mereka tak bekerja, tetapi wilayah Indonesia yang begitu luas.
    “Kalau misalnya belum bisa maksimal, ya Indonesia memang luas sekali, oleh karena itu butuh kerja sama,” ucap dia.
    Dalam catatan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait penyelenggaraan pemilu 2024, terdapat lebih dari 600 orang masyarakat adat Baduy Luar yang tidak masuk dalam daftar pemilih.
    Hal ini disebabkan dari minimnya atensi penyelenggara pemilu terhadap pemenuhan hak pilih kelompok masyarakat adat.
    Kekhususan wilayah masyarakat adat juga disebut Komnas HAM menjadi tantangan yang belum mampu diatasi penyelenggara pemilu bagi pemenuhan hak pilih kelompok masyarakat adat.
    Namun, isu terkait suara masyarakat adat pada dasarnya bukan hanya pada hak memilih semata, tetapi juga pada hak untuk dipilih.
    Direktur Eksekutif Deep Indonesia Neni Nurhayati mengatakan, masyarakat adat memiliki segmentasi yang jelas dan tidak menutup kemungkinan mereka bisa menjadi perwakilan dalam parlemen di kemudian hari.
    Masyarakat punya kepala suku dan pengikut, dan partai politik seharusnya mulai memberikan pintu masuk keterlibatan masyarakat adat untuk bergabung menjadi parlemen.
    “Atau bahkan menurut saya masyarakat adat yang di situ ada kelompok perempuan dan anak muda harusnya bisa terbuka. Karena ketika mereka jadi, mereka pasti akan menyuarakan untuk kepentingan masyarakat adat itu sendiri,” kata dia.
    Adanya
    keterwakilan masyarakat adat
    di Senayan akan memberikan kemudahan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat adat untuk membentuk suatu kebijakan yang baik.
    Neni juga menyinggung, momentum revisi UU Pemilu bisa dijadikan untuk membuat kebijakan afirmatif terkait hak dipilih dan hak memilih masyarakat adat.
    Regulasi tersebut bisa jadi tak seluas afirmasi keterwakilan perempuan pada pemilihan legislatif, tapi lebih kepada keterbukaan kesempatan masyarakat adat jika hendak mencalonkan diri.
    “Di situ tuh misalnya ada klausul, ada khusus misalnya poin yang menjelaskan tentang terbuka untuk teman-teman juga masyarakat adat ikut dicalonkan dan mencalonkan,” imbuh dia.
    Hal ini perlu dilakukan karena tidak menutup kemungkinan masyarakat adat ada yang juga ingin menyuarakan pendapat mereka di parlemen layaknya Suku Maori di Selandia Baru, tetapi kesempatan itu tak pernah dibuka oleh partai politik.
    “Tapi, kalau ruangnya ditutup, ruangnya disumbat, sulitlah mereka untuk bisa mengimplementasikan itu semua,” ujar dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPR minta Komdigi dan KPI evaluasi izin hak siar Trans7

    DPR minta Komdigi dan KPI evaluasi izin hak siar Trans7

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal mengatakan lembaganya meminta Kementerian Komunikasi dan Digital serta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk mengevaluasi izin hak siar Trans7, menyusul polemik tayangan Pondok Pesantren Lirboyo dalam program Xpose Uncencored.

    “DPR RI meminta kepada Kementerian Komdigi dan Komisi Penyiaran Indonesia untuk bersama-sama melakukan audit mengevaluasi izin hak siar dari Trans7, seperti sebagaimana yang disampaikan Komisi Penyiaran Indonesia,” kata Cucun saat membacakan kesimpulan pertemuan antara Komdigi, KPI, Trans7, dan Himpunan Alumni Santri Lirboyo di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

    Cucun mengatakan Komdigi, KPI, dan pemerintah akan memberikan sanksi tegas sesuai hasil audit tersebut.

    Ia mengatakan DPR RI mengapresiasi langkah-langkah KPI terkait permasalahan yang terjadi pada Trans7 untuk tayangan Pondok Pesantren Lirboyo, dengan menjatuhkan sanksi penghentian sementara program siaran Xpose Uncencored.

    “Bahkan bukan hanya penghentian sementara, sudah tidak ada lagi program itu,” ujarnya.

    Dalam pertemuan itu, Dirut Trans7 Atiek Nur Wahyuni menyampaikan permohonan maaf atas kelalaian jajarannya atas penayangan program tersebut.

    “Trans7 dengan segala kerendahan hati memohon maaf sebesar-besarnya atas kelalaian dalam penayangan Xpose Uncencored tanggal 13 Oktober 2025. Kami juga memohon maaf kepada segenap kiai dan keluarga, para pengasuh, santri, dan alumni santri Lirboyo, dan seluruh keluarga besar pondok pesantren di Indonesia,” kata Atiek.

    Atiek mengatakan Trans7 telah melayangkan permohonan maaf resmi secara terbuka dan telah menjatuhkan sanksi pemutusan kerja sama kepada rumah produksi yang memproduksi program Xpose Uncencored pada tanggal 14 Oktober 2025.

    Sebelumnya, pada Rabu (15/10), perwakilan dari manajemen Trans7 pun sudah datang langsung ke Pondok Pesantren Lirboyo di Kota Kediri, Jawa Timur, setelah video viral yang dinilai membuat sakit hati para santri dan ulama.

    Pengasuh Pesantren Lirboyo Kota Kediri K.H. Oing Abdul Muid mengatakan perwakilan dari manajemen Trans7 yang hadir ke Pesantren Lirboyo Kediri ingin meminta maaf terkait video viral yang juga di dalamnya ada masyayikh Lirboyo.

    “Kami kedatangan tamu Bapak Andi Chairil (Direktur Program Trans7) ditemani Profesor Muhammad Nuh. Pertemuan ini adalah silaturahim. Dalam acara tadi, dari Trans Corp dan Trans7 menyampaikan klarifikasi,” katanya di Kediri, Rabu (15/10).

    Pihak Trans7 pun sebelumnya telah menyampaikan permohonan maaf atas tayangan itu, dan berkomitmen untuk menjadikan hal tersebut sebagai pelajaran berharga untuk lebih teliti dan bisa memahami rasa hubungan antara santri dengan para kiainya, dengan pengasuh, dan dengan alumni.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Datang ke LPS Financial Festival, Mahasiswa Ingin Nonton Junot

    Datang ke LPS Financial Festival, Mahasiswa Ingin Nonton Junot

    Medan, CNBC Indonesia – Peserta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Financial Festival Medan antusias memenuhi Regale International Convention Center, Medan. Berdasarkan pantauan CNBC Indonesia, mereka sudah mulai berkerumum memadati lokasi acara itu sejak pukul 08.50 WIB pagi.

    Banyak yang berasal dari kalangan mahasiswa, seperti Brigitta dari Universitas Prima Indonesia (UNPRI) Medan. Mahasiswa semester 7 itu mengaku menantikan seluruh pengisi acara.

    Adapun, satu sesi yang paling dia nantikan adalah Educational Class yang menghadirkan Herjunot Ali. Brigitta mengatakan ingin mencari pelajaran dari aktor ganteng yang ia dambakan tersebut.

    “Ingin aja mendengarkan, cari edukasi. Ganteng juga, itu nomor satu. Sekalian dapat advis keuangan, kan kami jurusan manajemen,” pungkas Brigitta di Regale International Convention Center, Medan, Rabu (20/8/2025).

    Pengunjung yang tertib berbaris menunggu antrean mulai memenuhi bangku peserta. Beberapa tampak bercengkrama.

    Foto: Suasana registrasi pelajar dan mahasiswa dalam acara LPS FInancial Festival 2025 di Regale International Convention Center, Medan, Sumatera Utara, Rabu (20/8/2025). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)
    Suasana registrasi pelajar dan mahasiswa dalam acara LPS FInancial Festival 2025 di Regale International Convention Center, Medan, Sumatera Utara, Rabu (20/8/2025). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

    Besarnya antusiasme warga Medan terhadap LPS Financial Festival 2025 tidak terlepas dari hadirnya berbagai tokoh penting di Indonesia.

    Antara lain Ketua Dewan Komisioner (DK) LPS Purbaya Yudhi Sadewa, Founder & Chairman CT Corp Chairul Tanjung hingga Tokoh Nasional Muhammad Nuh. Banyak tokoh-tokoh penting di bidang ekonomi, yang akan berbagi pengalaman berbisnis hingga investasi.

    Sementara itu, untuk sesi educational class akan dihadiri oleh Herjunot Ali sebagai narasumber dengan tema Atur Duit Agar Cepat Cuan. Kelas lainnya akan diisi oleh Raline Shah dengan tema Beauty in Budgeting, serta kelas bersama Michael Yeoh dengan tema Jurus Cuan Maksimal dan Level Up Keuanganmu.

    (mij/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Fraksi Golkar Desak Penataan Ulang Anggaran Pendidikan, Fokus pada 20% Sesuai Amanat Konstitusi – Page 3

    Fraksi Golkar Desak Penataan Ulang Anggaran Pendidikan, Fokus pada 20% Sesuai Amanat Konstitusi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Melchias Markus Mekeng, menegaskan bahwa pendidikan adalah pilar utama kemajuan sebuah bangsa. Dalam pandangannya, sejarah telah membuktikan bahwa tidak ada negara yang mampu maju tanpa menempatkan pendidikan sebagai inti dari kebijakan nasional.

    Atas dasar itu, Mekeng meminta pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto, untuk menata ulang alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN sesuai amanat konstitusi. Ia menekankan bahwa dana tersebut seharusnya diprioritaskan untuk pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Adapun pendidikan kedinasan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022, tidak boleh menggunakan porsi anggaran pendidikan 20 persen tersebut.

    “Sehingga kami berharap pada tahun anggaran 2026, anggaran pendidikan mayoritas diberikan kepada pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Sedangkan untuk anggaran pendidikan kedinasan, pemerintah harus menyiapkan dari sisi anggaran yang lain. Tidak bisa diambil dari anggaran pendidikan yang 20 persen,” kata Mekeng kepada wartawan di sela-sela Sarasehan Nasional Fraksi Partai Golkar MPR RI dengan tema “Merumuskan Kembali Anggaran Pendidikan Guna Mewujudkan Amanat Konstitusi Menuju Indonesia Emas 2045” di Gedung Pustakaloka, Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (8/8/2025).

    Turut hadir dalam sarasehan nasional ini Wakil Ketua MPR Kahar Muzakir, Pimpinan Fraksi Partai Golkar MPR RI, Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian, Sekretaris Jenderal MPR Siti Fauziah, dan narasumber sarasehan nasional ini, yaitu Prof. Dr. Muhammad Nuh (Menteri Pendidikan periode 2009-2014), Rektor Universitas Gadjah Mada Prof. dr. Ova Emilia, Rektor Universitas Trisakti Prof. Dr. Kadarsah Suryadi, Rektor Universitas Yarsi Prof. Dr. Fasli Jalal, Hendardi (Setara Institute).

    Mekeng menjelaskan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2022, pada pasal 80 ditegaskan bahwa pengalokasian APBN setiap tahunnya ditentukan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari belanja negara, dan dari alokasi tersebut tidak termasuk biaya pendidikan kedinasan. Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 24 Tahun 2007 sudah menghilangkan frasa dalam UU Sisdiknas pasal 49 agar anggaran pendidikan kedinasan tidak masuk dalam anggaran pendidikan.

    “Dan, ruh UUD NRI Tahun 45 pasal 31 tentang anggaran pendidikan itu adalah anggaran pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Tidak membahas tentang anggaran pendidikan kedinasan. Kami tidak anti terhadap pendidikan kedinasan. Tapi, kami minta pendidikan kedinasan pun disiapkan anggaran, tapi tidak mengambil dari anggaran pendidikan,” katanya.

    Ketika membuka sarasehan, Mekeng menyebutkan pada tahun 2025 anggaran pendidikan sebesar Rp 724 triliun. Berdasarkan data alokasi APBN bidang pendidikan,  anggaran pendidikan formal sebesar Rp 91,2 triliun (Kemendikdasmen memperoleh Rp 33,5 triliun dan Kemendiktisaintek mendapat Rp 57,7 triliun). Anggaran sebesar itu digunakan untuk melayani 64 juta siswa/mahasiswa. Anggaran untuk program strategis seperti PIP, riset, serta infrastruktur sekolah sebesar Rp 101,5 triliun.

    Sementara anggaran pendidikan kedinasan sebesar Rp 104,5 triliun pada APBN 2025 diperuntukan bagi 13.000 mahasiswa. “Apakah ini adil? 13.000 orang peserta pendidikan kedinasan mendapat Rp 104,5 triliun, sedangkan 64 juta siswa/mahasiswa hanya dikasih Rp 91,4 triliun,” kata Mekeng.

    Dari anggaran pendidikan Rp 724 triliun, sebesar Rp 300 triliun dipakai untuk tranfer daerah. “Transfer daerah itu adalah Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Itu tidak masuk dalam ranah pendidikan,” tegasnya.

    “Kami melihat anggaran 20 persen APBN untuk pendidikan sudah diberikan. Tetapi penempatannya belum sesuai karena yang paling penting adalah pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Untuk itu dibutuhkan anggaran yang besar karena di daerah-daerah masih banyak fasilitas sekolah yang tidak layak, guru-guru tidak dibayar dengan layak, sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat,”

  • Lulusan Sekolah Rakyat Tak Harus Kuliah, Boleh Langsung Kerja atau Usaha Nasional 10 Juli 2025

    Lulusan Sekolah Rakyat Tak Harus Kuliah, Boleh Langsung Kerja atau Usaha Nasional 10 Juli 2025

    Lulusan Sekolah Rakyat Tak Harus Kuliah, Boleh Langsung Kerja atau Usaha
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, lulusan
    Sekolah Rakyat
    tidak akan dipaksa untuk menempuh pendidikan tinggi jika memang tidak memilih jalur tersebut.
    Gus Ipul
    , sapaan akrabnya, menyebutkan bahwa
    lulusan Sekolah Rakyat
    juga dipersilakan jika ingin langsung bekerja atau berbisnis dan pemerintah akan memfasilitasinya.
    “Bagi yang memang memilih jalur akademik, ya, masalahnya memilih jalur untuk bisa melanjutkan kuliah. Tapi bagi mereka yang ingin kerja, yang ingin usaha, ya difasilitasi ke sana,” kata Gus Ipul di Sentra Handayani, Jakarta Timur, Rabu (9/7/2025).
    Ia menegaskan, Sekolah Rakyat tidak akan mewajibkan satu jalur tunggal bagi para siswanya, melainkan akan mendampingi mereka sesuai bakat, minat, dan pilihan karier masing-masing.
    “Jadi kita tidak bisa memaksa seseorang untuk harus kuliah,” ujar Gus Ipul.
    Sementara itu, Wakil Kepala Kantor Staf Presiden M Qodari berpesan soal pentingnya membuka jalur pendidikan lanjutan bagi lulusan Sekolah Rakyat.
    Menurut dia, hal tersebut penting agar lulusan Sekolah Rakyat  memiliki kesempatan yang setara dengan anak-anak dari keluarga mampu dalam meraih cita-cita.
    “Mudah-mudahan nanti dibuatkan jalan lagi supaya mereka bisa melanjutkan sekolah dan cita-cita mereka itu tidak berbeda dengan anak-anak yang lain yang mampu,” kata Qodari.
    “Ada yang mau jadi polwan, guru, dokter, semua cita-cita yang mulia,” imbuh dia.
    Sebelumnya, Ketua Formatur Sekolah Rakyat Muhammad Nuh mengatakan bahwa lulusan Sekolah Rakyat dipastikan memiliki kebebasan penuh untuk menentukan masa depannya setelah menyelesaikan pendidikan.
    Mereka dapat memilih untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi atau langsung bekerja, tanpa adanya ikatan kewajiban dengan pemerintah atau lembaga tertentu.
    Dia menjelaskan bahwa tujuan utama sekolah ini adalah memutus mata rantai kemiskinan, bukan sekadar mencetak tenaga kerja untuk program strategis pemerintah.
    “Saya kira orientasinya bukan untuk lapangan kerja, tetapi lebih kepada bagaimana mereka bisa keluar dari kemiskinan,” tegas Nuh, di Kementerian Sosial, 19 Maret 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 17 Perwira Polri Naik Pangkat, Ada Saksi Kasus Ahok dan Kopi Sianida

    17 Perwira Polri Naik Pangkat, Ada Saksi Kasus Ahok dan Kopi Sianida

    17 Perwira Polri Naik Pangkat, Ada Saksi Kasus Ahok dan Kopi Sianida
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sebanyak 17 perwira Polri mendapatkan
    kenaikan pangkat
    satu tingkat lebih tinggi pada Senin (7/7/2025).
    Karopenmas Div Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo menjelaskan, kenaikan pangkat merupakan bentuk kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada para perwira.
    ”
    Kenaikan pangkat
    ini bukan hanya sekadar penghargaan struktural, tetapi juga bentuk kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada para perwira tinggi untuk terus memberikan pengabdian terbaik kepada institusi dan masyarakat,” ujar Trunoyudo dalam keterangannya, Senin (7/7/2025).
    Salah satu yang mendapatkan kenaikan pangkat adalah
    Brigjen Muhammad Nuh Al Azhar
    , yang sebelumnya berpangkat Kombes.
    Brigjen Muhammad Nuh Al Azhar sendiri merupakan saksi ahli kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pada 7 Februari 2017.
    Saat itu, Muhammad Nuh Al Azhar masih berpangkat AKBP dan menduduki posisi Kepala Sub Bidang Komputer Forensik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri.
    Dalam sidang terdakwa Ahok pada Selasa (7/2/2017), Muhammad Nuh Al Azhar menyatakan bahwa terdapat empat video yang berkaitan dengan pidato Ahok di di Kepulauan Seribu pada 27 September 2016.
    Setelah dianalisa oleh tim Puslabfor Mabes Polri, Muhammad Nuh Al Azhar menyatakan bahwa video tersebut dapat dipertanggungjawabkan keasliannya.
    Selain dalam
    kasus Ahok
    , Muhammad Nuh Al Azhar juga dihadirkan sebagai ahli dalam kasus
    kasus kopi sianida
    yang melibatkan nama Jessica Wongso.
    Dalam sidang pada Senin (18/11/2024), Muhammad Nuh Al Azhar dihadirkan sebagai Ahli Digital Forensik dari Mabes Polri yang membantah rekaman CCTV channel 9 yang diserahkan oleh pihak Jessica Wongso merupakan barang bukti baru atau novum dalam pengajuan peninjauan kembali (PK).
    Saat itu, Nuh menegaskan, rekaman CCTV channel 9 ini sudah pernah diputar dalam persidangan kasus pembunuhan berencana terhadap Wayan Mirna Salihin pada Agustus 2016.
    Begitu pula dengan rekaman yang ditunjukkan ayah Wayan Mirna Salihin, Edi Darmawan, dalam wawancara di stasiun TV.
    “(Rekaman) CCTV channel 9 dari belakang dengan yang ada di rekaman (wawancara eksklusif dengan) Karni Ilyas itu adalah hal yang sama. Tidak ada ada perbedaan,” ujar Nuh.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jawaban Menohok Rismon untuk Josua Sinambela: Lakukan Risetmu, Saya Lakukan Risetku

    Jawaban Menohok Rismon untuk Josua Sinambela: Lakukan Risetmu, Saya Lakukan Risetku

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Diragukan keilmuannya oleh Pengamat IT Universitas Gadjah Mada (UGM), Josua M. Sinambela, Pakar Digital Forensik, Rismon Sianipar memberikan jawaban menohok.

    Berdasarkan pengakuan Rismon, sejak awal Josua sering menghubunginya lewat WhatsApp.

    “Josua Sinambela yang menghubungi saya secara aktif. Dan dia memiliki akses yang luar biasa terhadap berkas-berkas di UGM,” ujar Rismon kepada fajar.co.id, Kamis (3/7/2025).

    Berkas-berkas yang dimaksud Rismon, mulai dari skripsi tahun 1985 dan tahun lainnya.

    “Jadi saya pikir, saya uji integritasnya dengan memberikan pertanyaan,” Rismon melanjutkan.

    “Bagaimana tanggapan anda ketika Muhammad Nuh Al-Azhar sebagai Ketua Asosiasi Forensik Digital Indonesia, yang dia juga pengurus di dalamnya, ketika dia menggunakan software gratisan untuk mengotak-atik video CCTV Jessica Wongso,” tambahnya.

    Rismon menganggap bahwa jawaban Josua mengenai kasus tersebut telah menyimpulkan sebuah integritas.

    “Lalu, dia menjawab bahwa dia tidak tahu apa-apa. Jadi itulah integritas moral dia,” timpalnya.

    Kata Rismon, ketika Josua sering meneleponnya, ada upaya untuk membujuk.

    “Seolah-olah ingin menggiring, membujuk, maka langsung saya blok nomornya. Memang siapa dia? Lakukan risetmu, saya lakukan risetku,” tandasnya.

    Sebelumnya, Pengamat IT Universitas Gadjah Mada (UGM), Josua M. Sinambela, melontarkan pernyataan pedas terhadap Pakar Digital Forensik, Rismon Sianipar.

    Josua secara blak-blakan menyindir Rismon yang disebut marah-marah saat mendatangi UGM untuk mencari dokumen terkait kasus yang kini tengah disorot publik.