Xcloud.id

Tag: Muhammad Nasir

  • Kapolri Mohon Sukatani Jadi Duta Polri, Ngaku Niat Berbenah dan Berubah Jadi Lebih Baik

    Kapolri Mohon Sukatani Jadi Duta Polri, Ngaku Niat Berbenah dan Berubah Jadi Lebih Baik

    PIKIRAN RAKYAT – Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menindaklanjuti usulan DPR RI, untuk menjadikan Band Sukatani duta Polri, buntut kisruh lagu viral Bayar Bayar Bayar yang mengkritik keras institusi tersebut.

    Mulanya, usulan tersebut datang dari Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil. Ia mendukung penuh Sukatani menjadi bagian dari Polri untuk menaikkan citra lembaga.

    Menyikapi hal itu, dalam rangka semangat perbaikan Korps Bhayangkara ke depan, Kapolri mengaminkan usulan menjadi langkah konkret.

    “Nanti kalau Band Sukatani berkenan, akan kami jadikan juri atau duta untuk Polri untuk terus membangun kritik demi koreksi dan perbaikan terhadap institusi serta konsep evaluasi secara berkelanjutan terhadap perilaku oknum Polri yang masih menyimpang,” kata Kapolri Sigit, dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, 23 Februari 2025.

    Jenderal bintang empat itu mengatakan bahwa usulan ini merupakan bagian dari komitmen Polri untuk berbenah menjadi lebih baik.

    “Ini bagian dari komitmen kami untuk terus berbenah menjadi organisasi yang bisa betul-betul adaptif menerima koreksi untuk bisa menjadi organisasi modern yang terus melakukan perubahan dan perbaikan menjadi lebih baik,” ucapnya.

    Lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa kepolisian tidak antikritik dan menerima berbagai masukan yang diberikan oleh masyarakat.

    “Bagi kami, kritik terhadap Polri menjadi bentuk kecintaan masyarakat terhadap institusi Polri,” ujarnya.

    Gonjang-ganjing Lagu Sukatani untuk Polisi

    Sebagai informasi, band punk dari Purbalingga, Sukatani, melalui video yang diunggah di media sosial, menyampaikan permintaan maaf mereka kepada Polri terkait lagu Bayar Bayar Bayar.

    Dalam video tersebut, dua personel band, Muhammad Syifa Al Lufti alias Alectroguy dan Novi Citra Indriyati alias Twister Angel, mengungkapkan permohonan maaf mereka kepada Kapolri dan institusi Polri atas lirik lagu yang sempat menjadi viral itu.

    Salah satu bagian dari lirik lagu tersebut berbunyi, “mau bikin SIM, bayar polisi, ketilang di jalan, bayar polisi.”

    “Kami meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolri dan institusi Polri atas lagu ciptaan kami dengan judul Bayar Bayar Bayar yang liriknya bayar polisi, yang telah kami nyanyikan hingga menjadi viral. Lagu ini sebenarnya saya ciptakan untuk oknum kepolisian yang melanggar peraturan,” kata Alectroguy.

    Alectroguy juga menyampaikan bahwa lagu tersebut sudah dihapus dari platform Spotify dan mengimbau agar pengguna media sosial yang telah mengunggah video dengan lagu tersebut untuk segera menghapusnya.

    “Dengan ini, saya mengimbau kepada semua pengguna platform media sosial yang telah memiliki lagu kami dengan judul Bayar Bayar Bayar, lirik lagu bayar polisi, agar menghapus dan menarik semua video yang menggunakan lagu kami karena apabila ada risiko di kemudian hari, sudah bukan tanggung jawab kami,” tuturnya. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Polri Hingga Mahfud MD Bicara Soal Dugaan Intimidasi Sukatani

    Polri Hingga Mahfud MD Bicara Soal Dugaan Intimidasi Sukatani

    Bisnis.com, JAKARTA — Aksi dugaan intimidasi terhadap duo punk asal Purbalingga, Jawa Tengah, Sukatani,  berbuntut panjang. Selain memicu protes di media sosial, Polri juga telah memeriksa 4 personelnya.

    Sukatani menjadi buah bibir publik setelah mereka merilis video klarifikasi permintaan maaf. Mereka meminta maaf kepada Kapolri karena membuat dan mempopulerkan lagu Bayar Bayar Bayar yang dianggap menyinggung insitusi kepolisian. Tidak sampai di situ, mereka juga meminta masyarakat untuk menghapus lagu tersebut.

    Melalui akun media sosial X @Divpropam, menegaskan Polri selalu terbuka terhadap kritik yang membangun. Tak hanya itu, pihaknya mengakui paham akan pentingnya kebebasan berekspresi dalam masyarakat demokratis.

    Pihaknya menegaskan, dalam memastikan profesionalisme dalam penanganan kasus tersebut, telah dilakukan pemeriksaan terhadap anggota Ditressiber Polda Jateng terkait, guna mengklarifikasi permasalahan itu.

    “Langkah ini diambil untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam tubuh Polri. Kami berkomitmen untuk terus mendengarkan masukan dari masyarakat dan memperbaiki diri demi pelayanan yang lebih baik,” tulis unggahan tersebut, dikutip Sabtu (22/2/2025).

    Lebih lanjut, dalam unggahan itu pun ditekankan bahwa Polri menjamin perlindungan dan keamanan bagi dua personel band Sukatani itu. “Polri terus memastikan ruang kebebasan berekspresi tetap terjaga,” jelasnya.

    Tak Perlu Minta Maaf 

    Sementara itu, Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md ikut merespons video permintaan maaf dari band punk, Sukatani, terkait lirik lagu mereka berjudul ‘Bayar Bayar Bayar’ yang membahas kelakuan oknum polisi.

    Melalui akun media sosial X miliknya @mohmahfudmd, eks Menteri Kehakiman & HAM itu menilai seharusnya band punk Sukatani tak perlu meminta maaf hingga menarik lagu berjudul ‘Bayar Bayar Bayar’ dari peredaran.

    “Mestinya grup band SUKATANI tak perlu minta maaf dan menarik lagu “Bayar Bayar Bayar” dari peredaran karena alasan pengunjuk rasa menyanyikannya saat demo [2025],” jelas Mahfud dalam unggahannya, Sabtu (22/2/2025).

    Bahkan, eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) RI periode 2008–2013 ini menekankan bahwa lagu tersebut sudah diunggah di Spotify, jauh sebelum aksi unjuk rasa terjadi. Mahfud turut menyoroti kebebasan dalam berekspresi di dunia seni.

    “Lagu tersebut sudah diunggah di Spotify sebelum ada unjuk rasa. Menciptakan lagu untuk kritik adalah HAM [Hak Asasi Manusia],” pungkasnya.

    Diusulkan Jadi Duta Polri 

    Di sisi lain, legislator Komisi III DPR mengusulkan agar grup musik Sukatani dapat dijadikan sebagai Duta Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

    Usulan tersebut datang dari Anggota Komisi III DPR Muhammad Nasir Djamil sekaligus menanggapi polemik grup musik yang tengah mencuat di media sosial.

    “Saya usulkan kepada Kapolri agar kelompok band Sukatani dijadikan Duta Polri untuk mengembalikan citra Polri Presisi,” kata Nasir dilansir dari Antara, Sabtu (22/2/2025).

    Anggota komisi DPR yang berfokus pada bidang hukum itu menyampaikan pernyataan tersebut, sebagai respons terhadap tanggapan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengenai lirik lagu Bayar Bayar Bayar.

    Sementara itu, dia menyoroti isu mengenai vokalis Sukatani yang dipecat dari pekerjaannya sebagai guru. Menurut dia, pihak sekolah seharusnya tidak memecat vokalis Sukatani, karena Kapolri pun tidak mempermasalahkan lagu berjudul ‘Bayar Bayar Bayar’.

    Terlebih, kata dia, Kepolisian melalui sejumlah upaya selalu berusaha mengimbangi demokrasi, dan tidak alergi dengan kritik.

    “Kapolri Sigit pernah mengadakan perlombaan mural dan stand up comedy yang isinya mengkritik institusi Kepolisian,” ujarnya. 

  • Hilirisasi gas bumi tingkatkan perekonomian nasional

    Hilirisasi gas bumi tingkatkan perekonomian nasional

    Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Wahyudi Anas berbicara saat diskusi panel tentang gas bumi pada ajang Hilir Migas Conference & Expo 2024 di Jakarta, Kamis (12/12/2024). ANTARA/HO-BPH Migas

    BPH Migas: Hilirisasi gas bumi tingkatkan perekonomian nasional
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 16 Desember 2024 – 08:46 WIB

    Elshinta.com – Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Wahyudi Anas mengatakan hilirisasi di sektor gas bumi akan mendorong peningkatan perekonomian nasional.

    Menurut dia, hilirisasi gas bumi bertujuan untuk meningkatkan penyerapan gas di dalam negeri, serta memiliki peran penting dalam peningkatan perekonomian nasional.

    Untuk itu, dalam keterangannya di Jakarta, Senin, diperlukan integrasi antara pengembangan infrastruktur gas bumi dan industri hilir sebagai konsumen pengguna.

    “Penyerapan gas bumi di dalam negeri akan mendukung peningkatan taraf hidup masyarakat, serta ekonomi nasional. Dalam pemanfaatan gas bumi, tentunya kita perlu mengakselerasi ketersediaan produksi gas di hulu baik langsung sebagai sumber gas pipa maupun moda LNG yang dapat diintegrasikan bersama BPH Migas sebagai integrator dalam penyediaan fasilitas infrastruktur serta target dari hilirisasi di sektor industri sebagai konsumen pengguna,” ungkap Wahyudi saat berbicara pada diskusi panel tentang gas bumi dengan topik “Integrasi Pengembangan Gas Bumi dan Industri Hilirisasi dalam rangka Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi” di Jakarta, Kamis (12/12/2024).

    Diskusi panel merupakan bagian dari rangkaian acara Hilir Migas Conference & Expo 2024 sekaligus BPH Migas Awards 2024, yang diselenggarakan BPH Migas pada 12-13 Desember 2024.

    Hadir pula sebagai pembicara dalam panel adalah Direktur Pembinaan Program Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Mirza Mahendra, Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kementerian Perindustrian Kris Sasono Ngudi Wibowo, Direktur Hilirisasi Minyak dan Gas Bumi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Muhammad Nasir Udin Latif, dan Direktur Infrastruktur dan Teknologi PT PGN Tbk Harry Budi Sidarta.

    Menurut Wahyudi, sumber gas bumi di Indonesia masih sangat banyak, sehingga dapat diprioritaskan pemenuhannya di dalam negeri, baik untuk industri strategis dan penyediaan energi aman dan ramah lingkungan di masyarakat melalui program jaringan gas bumi (jargas), sekaligus mendukung proses transisi energi.

    Percepatan hilirisasi bergantung pada pengembangan infrastruktur gas bumi yang tentunya membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak.

    “Keberhasilan dalam pengembangan infrastruktur gas bumi akan bergantung pada kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, serta investasi pelaku industri pengguna gas bumi,” ujar Wahyudi.

    Ia menambahkan optimalisasi pemanfaatan gas bumi untuk dalam negeri sejalan dengan program pemerintah dalam melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

    Sumber : Antara

  • Inilah Hasil Hitung Suara di TPS Masing-masing Cabup Lamongan

    Inilah Hasil Hitung Suara di TPS Masing-masing Cabup Lamongan

    Lamongan (beritajatim.com) – Proses perhitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) telah dilakukan.

    Hasilnya, Paslon Cabup-Cawabup Lamongan nomor urut 2, Yuhronur Efendi-Dirham Akbar Aksara (Yes-Dirham) mencatatkan keunggulan telak di TPS 04 Kelurahan Banjarmendalan, yang merupakan TPS tempat Cabup Yuhronur menyalurkan hak pilihnya.

    Di TPS yang terletak di SMP Negeri 2 Lamongan itu, perolehan suara Yes-Dirham sebanyak 267 suara. Sementara Paslon nomor urut 1 Abdul Ghofur-Firosya Shalati (Bagus) memperoleh 92 suara.

    “Untuk suara tidak sah cuma 7 suara. Yang tidak hadir sekitar 80-an,” kata Anggota KPPS 04 Kelurahan Banjarmendalan, Muhammad Nasir, Rabu (27/11/2024).

    Selisih yang cukup tebal juga tercatat di TPS 007 Desa Sedayulawas, Kecamatan Brondong, tempat Cawabup 02 Dirham nyoblos. Di TPS tersebut Yes-Dirham mendapatkan 326 suara, sedang Paslon Bagus hanya mendapatkan 41 suara.

    Sedangkan di TPS 08 Kelurahan Tumenggungan, yang merupakan tempat Cabup Abdul Ghofur menyalurkan hak pilihnya, Paslon Bagus unggul dengan perolehan 224 suara. Sementara Paslon Yes-Dirham memperoleh 219 suara. Hanya selisih 5 suara.

    Selain itu, kemenangan tipis Paslon Bagus juga diperoleh di Desa Sidomulyo dan Desa Rumpuk, Kecamatan Mantup. Di Sidomulyo yang terdiri dari 3 TPS, Paslon Bagus mendapat 672 suara sedangkan Yes-Dirham 598 suara. Selisih 74 suara

    Sementara di Desa Rumpuk yang juga terdiri dari tiga TPS, Paslon Bagus meraih 692 suara, sedang Yes-Dirham 628 suara. Selisih 64 suara. Kemudian kemenangan telah Paslon Bagus diraih di TPS 03 Desa Tlogosadang, Kecamatan Paciran, yang memperoleh 361 suara dan Yes-Dirham 32 suara.

    Meski demikian, Yes-Dirham juga banyak memenangi di sejumlah TPS. seperti di Desa Godog, Kecamatan Laren, terakumulasi Yes-Dirham mendapatkan 1.259 suara, sedang Bagus memperoleh 115 suara.

    Saat ini proses rekapitulasi masih dilakukan secara berjenjang. Patut dinantikan siapakah yang akan mendapat kepercayaan dari masyarakat untuk memimpin Lamongan dalam 5 tahun ke depan. Apakah Paslon Bagus atau Yes-Dirham. (fak/kun)

  • Daftar Lengkap Cagub-Cawagub Tiap Daerah di Indonesia pada Pilkada 2024

    Daftar Lengkap Cagub-Cawagub Tiap Daerah di Indonesia pada Pilkada 2024

    Bisnis.com, JAKARTA – Pilkada serentak 2024 akan dilaksanakan pada Rabu (27/11/2024).

    Sejumlah pasangan calon (paslon) telah resmi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk bersaing menjadi gubernur dan wakil gubernur.

    Setidaknya terdapat 101 calon yang masuk dalam daftar KPU di Pilkada Serentak 2024. Dari daftar ini, terdapat satu daerah yang memiliki paslon tunggal.

    Kemudian ada juga satu paslon yang mendaftar melalui jalur perseorangan atau independen.

    Berikut daftar lengkap masing-masing paslon cagub-cawagub yang bersaing di Pilkada 2024.

    Daftar Lengkap Cagub-Cawagub Tiap Daerah di Indonesia di Pilkada 2024

    Provinsi Aceh

    1. Muzakir Manaf-Fadhlullah

    2. Bustami Hamzah-Muhammad Yusuf A Wahab

    Sumatera Utara

    1. Bobby Nasution-Surya

    2. Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala

    Sumatera Selatan

    1. Herman Deru-Cik Ujang

    2. Mawardi Yahya-Anita Noeringhati

    3. Edy Santana Putra-Riezky Aprilia

    Sumatera Barat

    1. Mahyeldi-Vasko Ruseimy

    2. Epyardi Asda-Ekos Albar

    Bengkulu

    1. Rohidin Mersya-Meriani

    2. Helmi Hasan-Mian

    Riau

    1. Muhammad Nasir-Muhammad Wardan

    2. Syamsuar-Mawardi M. Saleh

    3. Abdul Wahid-S.F Hariyanto

    Kepulauan Riau

    1. Ansar Ahmad-Nyanyang Haris Pratamura

    2. Muhammad Rudi-Aunur Rafiq

    Jambi

    1. Al Haris-Abdullah Sani

    2. Romi Hariyanto-Sudirman

    Lampung

    1. Arinal Djunaidi-Sutono

    2. Rahmat Mirzani Djausal-Jihan Nurlela

    Bangka Belitung

    1. Erzaldi Rosman Djohan-Yuri Kemal Fadlullah

    2. Hidayat Arsani-Hellyana

    Kalimantan Timur

    1. Isran Noor-Hadi Mulyadi

    2. Rudy Mas’ud-Seno Aji

    Kalimantan Selatan

    1. Raudhatul Jannah-Akhmad Rozanie Himawan Nugraha

    2. Muhidin-Hasnuryadi Sulaiman

    Kalimantan Tengah

    1. Agustiar Sabran-Edy Pratowo

    2. Nadalsyah-Supian Hadi

    3. Abdul Razak-Sri Suwanto

    Kalimantan Utara

    1. Zainal Arifin Paliwang-Ingkong Ala

    2. Andi Sulaiman-Adri Patton

    3. Yansen Tipa Pandan-Suratno

    Kalimantan Barat

    1. Sutarmidji-Didi Haryono

    2. Ria Norsan-Krisantus

    3. Muda Mahendrawan-Jakius Sinyor

    Jawa, Sulawesi, Maluku, Papua…

  • BRI dan BakauMU Ajak KTH Pabangbon Pulihkan Ekosistem Alam

    BRI dan BakauMU Ajak KTH Pabangbon Pulihkan Ekosistem Alam

    Jakarta –

    Perjuangan menjaga alam menjadi jalan berat dipilih Rasman dan anggota Kelompok Tani Hutan (KTH) Pabangbon di Desa Malasari, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor. Mereka tersadar ketika lahan yang memberinya kehidupan, bertahun-tahun terus mengalami kerusakan. Rusaknya sebagian lahan hutan di kawasan Desa Malasari diakibatkan adanya aktivitas tambang warga.

    Rasman mengakui bahwa dulu dirinya merupakan bagian dari penambang. Dia baru menyadari ketika alam yang dirawat sejak zaman nenek moyang terus mengalami kerusakan akibat aktivitas yang dilakukannya. Kesadaran itu kemudian membuatnya berhenti dan berganti mata pencaharian sebagai petani. Dia hanya ingin mengobati hutan yang selama ini telah dirusaknya.

    “Kami dulu bagian dari penambangan di hutan. Sekarang kami sadar bahwa hutan di wilayah kami semakin rusak sehingga perlu kembalikan lagi fungsinya,”kata Rasman, dalam keterangan tertulis, Selasa (19/11/2024).

    Kerja keras lebih dari setahun terakhir mulai membuahkan hasil. Rasman mampu merangkul sejumlah warga untuk bergabung sebagai kelompok tani hutan.

    Upaya Rasman merangkul para warga agar melepas dari aktivitas tambang cukup berhasil. Salah satunya dengan memanfaatkan peluang dari pemerintah melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus.

    Aturan ini juga semakin diperkuat dengan lahirnya Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial. Melalui perhutanan sosial ini, Rasman dan anggota KTH Pabangbon akhirnya berhasil mendapat kesempatan mengelola 150 hektar lahan. Total kini terdapat 167 orang anggota tergabung dalam KTH.

    Ketika semua harapan mulai berjalan, Rasman mengakui kelompok yang dipimpinnya memiliki keterbatasan pengetahuan terkait tanaman. Sampai akhirnya mereka bertemu dengan Yayasan Bakau Manfaat Universal (BakauMU) bersama BRI Peduli.

    Melalui kolaborasi dengan BRI Peduli dan Yayasan BakauMU, perlahan KTH Pabangbon semakin bertumbuh dan memiliki kegiatan usaha yang lebih terorganisir. Kehadiran BRI dan BakauMU tidak hanya memberikan bantuan, keduanya juga terjun langsung memberikan edukasi dan pendampingan setiap harinya.

    Ketua Yayasan BakauMU Muhammad Nasir mengungkapkan bahwa penanaman pohon di lahan kritis perlu dilakukan karena dapat mencegah erosi dan longsor, memulihkan kesuburan tanah, meningkatkan penyerapan air, mengurangi emisi karbon dan mengatasi perubahan iklim serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Hutan di Desa Melasari ini merupakan lokasi ke-14 yang sudah dijalankan sejak 2023 lalu melalui program BRI Menanam-Grow & Green.

    “Kami memang memfokuskan terhadap pemulihan lahan kritis. Harapannya bisa membantu memulihkan fungsi dari hutan dan pada akhirnya mengurangi emisi karbon dan mengatasi perubahan iklim serta membantu perekonomian anggota kelompok,” kata Nasir.

    BRI Peduli selaku payung dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) telah menginisiasi program ‘BRI Menanam – Grow & Green’ berupa aktivitas-aktivitas yang mendukung upaya pemulihan ekosistem baik di laut maupun di darat.

    Terkait dengan hal tersebut, Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto menjelaskan bahwa BRI Menanam – Grow and Green diimplementasikan dalam berbagai aktivitas. Seperti ‘Grow & Green Mangrove’ yang merupakan program penanaman mangrove dan atau cemara laut sebagai upaya restorasi di daerah pesisir Indonesia.

    Kemudian, ‘Grow & Green Reforestation’ yang merupakan penanaman pohon di lahan-lahan kritis, yang diutamakan pohon buah atau pohon produktif yang memberikan nilai ekonomis bagi masyarakat sekitar sekaligus pemberdayaan kelompok masyarakat di lokasi penanaman pohon.

    Selain itu, ada pula ‘Grow & Green Coral Reef’ yang merupakan kegiatan transplantasi terumbu karang guna meningkatkan tutupan terumbu karang, menjaga ekosistem dan biodiversitas laut. Selanjutnya adalah ‘Grow & Green Biodiversity’ yang merupakan kegiatan penanaman pohon endemik sekaligus konservasi satwa yang dilindungi sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

    “Hal ini adalah bentuk komitmen BRI dalam mendukung pembangunan dan pertumbuhan kinerja berkelanjutan yang berbasis Environment, Social and Governance (ESG). Program ini menjadi wadah untuk mewujudkan praktik pembangunan berkelanjutan yang memiliki tujuan untuk melestarikan lingkungan, menyerap karbon, memberdayakan masyarakat dan meningkatkan perekonomian,” ungkap Catur.

    Saksikan juga video: Menteri Kehutanan Raja Juli Singgung pentingnya Menjaga Hutan di COP 29

    (prf/ega)

  • Gapai Indonesia Emas, Kinerja Sektor Logistik RI Harus Serba Digital

    Gapai Indonesia Emas, Kinerja Sektor Logistik RI Harus Serba Digital

    Jakarta: Guna mencapai Indonesia emas, kinerja sektor logistik Indonesia dituntut untuk mengalami peningkatan.
     
    Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan, Hartanto, mengatakan Induk Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (INKOP TKBM), mempunyai peranan penting dalam ekosistem logistik.
     
    Mengingat, performa Indonesia dalam Logistics Performances Index (LPI), Indonesia menempati urutan ke-6 dari 8 negara di kawasan Asia Tenggara. Hartanto berharap para anggota dapat meningkatkan kesadaran digitalisasi tak sebatas membangun sistem.
    “Di era digital ini yang paling diutamakan adalah bagaimana sistem terbangun, tetapi bukan hanya sistem melainkan awareness para anggota TKBM itu tahu, digital itu bukan hanya sistem saja yang dibangun, bagaimana mereka meningkatkan diri agar tahu digitalisasi itu bisa mempercepat kinerja, sehingga mampu mendukung indeks logistik performance kita, jangan sampai kalah dengan negara-negara lain,” kata Hartanto, usai membuka Rakornas IV Inkop TKBM di Jakarta, Senin, 18 November 2024.
     
     

     

    Berkoordinasi dengan pentahelix

    Hartanto menegaskan, untuk meningkatkan performa dan mendorong pertumbuhan ekonomi industri, salah satu cara yakni berkoordinasi dengan pentahelix. Terdapat lima unsur pentahelix di antaranya, pemerintah selaku regulator, akademisi, asosiasi, media sosial dan bisnis.
     
    “Ayo, setidaknya kita kerja sama mengalahkan Filipina dan Malaysia. Kita harus koordinasi, komunikasi dengan pentahelix. Dengan Rakor ini maka ada koordinasi dengan pentahelix, mereka harus selalu koordinasi dengan regulator, dengan para pendidik atau edukasi dengan para asosiasi para bisnis dan juga media sosial. Kalau kelimanya ketemu, Inkop bisa mewakili pemerintah di tengah masyarakat,” jelas Hartanto.
     
    Terkait era digitalisasi, Ketua Umum Inkop TKBM Pelabuhan, Muhammad Nasir, mengatakan para stakeholder di semua pelabuhan sudah memasuki tahap tersebut.
     
    “Artinya kami menyiapkan pelayanan yang transparan secara digitalisasi dan semua dimudahkan,” kata dia.
     
    Nasir juga membenarkan adanya revolusi teknologi dan digitalisasi yang berdampak di dalam dunia kerja. Untuk peningkatan SDM anggota primer koperasi TKBM, pihaknya telah bekerja sama dengan beberapa LSP/BNSP dalam pelaksanaan pelatihan dan pendidikan, yang dilakukan secara kontinu dari tingkat pusat hingga ke daerah-daerah sesuai dengan kebutuhan sertifikasi anggota TKBM pelabuhan setempat.
     
    “InsyaAllah sesuai dengan kesiapan SDM semua anggota Koperasi terkait dengan alat mekanisasi modern termasuk floating crane dan mobile crane di lingkungan pelabuhan, kami yakin anggota Koperasi TKBM siap untuk mengoperasikan. Kita harus selalu siap mendukung Indonesia menjadi poros maritim dunia dan program nasional logistik ekosistem (NLE) serta siap terhadap perkembangan modernisasi dan digitalisasi demi terwujudnya profesional kerja dan meningkatkan pelayanan yang transparan,” ujar dia.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (AHL)

  • Ditanya soal Hafalan saat Debat, Cabup Sumbawa Barat "Kuliahi" Lawannya Regional 15 November 2024

    Ditanya soal Hafalan saat Debat, Cabup Sumbawa Barat "Kuliahi" Lawannya Regional 15 November 2024

    Ditanya soal Hafalan saat Debat, Cabup Sumbawa Barat “Kuliahi” Lawannya
    Editor
    KOMPAS.com –
    Viral di media sosial
    TikTok
    , cuplikan video debat
    Pilkada Sumbawa Barat
    , saat pasangan calon (paslon)
    Ahmad Salim
    -Muhammad Nasir “menguliahi” lawannya yang bertanya, yakni pasangan calon Amar Nurmansyah-Hanipah Musyafirin.
    Video itu diambil dari debat perdana Pilkada
    Sumbawa Barat
    , Nusa Tenggara Barat, Sabtu (9/11/2024).
    Kala itu, Hanipah meminta paslon Ahmad Salim-Muhammad Nasir menyebutkan lima pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
    Sebelum menjawab, Ahmad Salim terlebih dulu mengomentari pertanyaan tersebut.
    “Pertama-tama saya ingin mengomentari. Ini adalah forum yang sangat berharga, hanya satu kali dalam lima tahun. Tapi kita melontarkan pertanyaan kelas C1, hafalan. Ini pemimpin daerah harusnya berbicara di C6,
    creation
    ,” ujarnya, dikutip dari akun
    @mdv.channel, 
    Jumat (15/11/2024).
    Baru setelahnya, Ahmad Salim menyinggung soal STBM.
    Momen Ahmad Salim berbicara tentang C1 dan C6, mengundang komentar netizen. Sejumlah warganet menyoroti soal
    Taksonomi Bloom
    .
    ”
    Fyi : bagi yg tak mengerti C1 dan C6, itu adalah taksonomi bloom, biasanya digunakan akademisi untuk mengukur tingkat pengetahuan seorang peserta didik, C1 tingkat paling dasar, C6 tingkat tertinggi
    ,” tulis salah satu akun.
    Dewi Amaliah Nafiati dalam tulisannya di jurnal
    Humanika
    mengatakan, Taksonomi Bloom merupakan pemikiran seorang psikolog pendidikan bernama Dr. Benjamin Boom.
    Pemikiran Bloom menekankan pada analisis dan evaluasi konsep, proses, prosedur, dan prinsip, bukan hanya mengingat fakta atau hafalan.
    Ketika menyusun taksonominya, Bloom merumuskan dua domain pembelajaran, yaitu kognitif, tentang keterampilan mental (pengetahuan); serta domain afektif, tentang pertumbuhan perasaan atau bidang emosional (sikap).
    Dalam revisi Taksonomi Bloom di domain kognitif, terdapat enam poin, yakni C1 (mengingat), C2 (memahami), C3 (mengaplikasikan, C4 (menganalisis), C5 (mengevaluasi), C6 (mencipta).
    “Revisi Taksonomi Bloom fokus pada perubahan terminologi, di mana revisi Taksonomi Bloom menekankan pada sub-kategori yang mengakibatkan penilaian menjadi lebih spesifik, mudah dalam menyusun penilaian pada kurikulum, serta mudah dalam menyusun instruksi pengajaran,” ujar Dewi dalam jurnal
    Humanika Vol. 21. No. 2.
    “Selain itu revisi Taksonomi Bloom terdapat perubahan
    knowledge
    / pengetahuan sebagai kategori menjadi sebuah ukuran yang harus dicapai. Revisi Taksonomi Bloom juga mengubah kata kunci operasional, dari kata benda menjadi kata kerja, dari level terendah sampai dengan level tertinggi,” imbuhnya.
     
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pekan Depan, DPR Bakal Gelar Fit and Proper Test Calon Pimpinan dan Dewas KPK

    Pekan Depan, DPR Bakal Gelar Fit and Proper Test Calon Pimpinan dan Dewas KPK

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi III DPR bakal menggelar fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon pimpinan (capim) dan calon anggota Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029 pada pekan depan. Fit and proper test ini akan berlangsung selama tiga hari, mulai Selasa (19/11/2024) hingga Kamis (21/11/2024).

    “Sudah dijadwalkan. Rencananya kalau tidak salah pada 19, 20, dan 21 (November),” ujar anggota Komisi III DPR Muhammad Nasir Djamil di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/11/2024).

    Nasir mengatakan jadwal fit and proper test tersebut masih menunggu Surat Presiden (Surpres) terkait pelaksanaan fit and proper test. Dia menyebutkan DPR belum menerima surat tersebut.

    “Informasi yang saya dapat, surat presiden terkait dengan fit and proper itu belum kita terima,” ucapnya.

    Terkait hal itu, kata Nasir, fit and proper test bakal ditunda jika DPR belum menerima surpres. Hanya saja, dia memprediksikan fit and proper test bakal dilakukan pada akhir masa sidang tahun ini. Apalagi, masa pimpinan dan Dewas KPK berakhir 20 Desember 2024.

    “Jadi, kalau misalnya surpresnya belum ada ya ditunda lagi. Apakah nanti pada akhir masa sidang atau pada masa sidang yang akan datang,” pungkas Nasir.

    Sebelumnya, pimpinan DPR sudah menerima Surat Presiden (Surpres) dari Presiden Prabowo Subianto menyangkut nama-nama calon pimpinan KPK dan calon dewan pengawas (Dewas) KPK. Nama-nama tersebut tidak berubah dengan yang diajukan Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya.

    “Enggak ada (perubahan). Pak Presiden Prabowo sudah membalas surat dari pimpinan DPR, tidak ada perubahan. Jadi, sama dengan yang diajukan oleh presiden sebelumnya Joko Widodo,” ujar Wakil Ketua DPR Adies Kadir di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11/2024).

    Adies mengungkapkan Prabowo sudah mengirimkan Surpres pada 4 November 2024. Hal ini disampaikannya dalam rapat paripurna.

    “Perlu kami beritahukan bahwa pimpinan dewan telah menerima surat dari Presiden Republik Indonesia Nomor R.60/Pres/11/2024 tanggal 4 November 2024 hal Calon Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK masa jabatan tahun 2024-2029,” ungkap dia.

    DPR, kata Adies, telah mengadakan rapat konsultasi pengganti rapat Bamus dengan fraksi-fraksi. Dari rapat tersebut, diputuskan nama-nama capim dan dewas KPK diserahkan kepada Komisi III DPR guna menjalani uji kelayakan dan kepatutan.

    “Nanti kita tinggal tunggu Komisi III sebelum fit and proper akan berkonsultasi dahulu dengan pimpinan DPR. Kapan mau mulai fit and proper-nya, bagaimana teknisnya dan lain-lain,” pungkasnya.

  • Selain Kementerian, Kapolri Diminta Bersihkan Kepolisian dari Oknum Backing Judi Online

    Selain Kementerian, Kapolri Diminta Bersihkan Kepolisian dari Oknum Backing Judi Online

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi III DPR RI mendukung langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membersihkan kementerian dari judi online (judol). Kapolri juga diminta membersihkan kepolisian dari oknum yang menjadi backing judol.

    “Komisi III mendukung penuh langkah kapolri yang ingin membersihkan judol di kementerian. Yang prioritas juga membersihkan institusi kepolisian dari oknum-oknum yang mem-backing judol,” kata anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil saat dihubungi Beritasatu.com, Selasa (5/11/2024). 

    Menurut Nasir, judi online sulit diberantas jika masih ada penyelenggara negara dan aparat penegak hukum terlibat baik sebagai pemain, pembina, bahkan pelindung.

    Komisi III DPR mengapresiasi Polri yang menindak belasan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) karena terlibat judi online dan meminta kasusnya diusut tuntas sampai ke “akar-akarnya”.

    Namun, kata Nasir, Polri juga harus memprioritaskan pembersihan institusinya dari oknum-oknum yang terlibat judi online. 

    “Judol akan bisa dibasmi jika semua aparat penyelenggara negara, baik sipil maupun aparat penegak hukum benar-benar merah putih. Jika masih ada warna abu-abu di dalam diri mereka, judol akan seperti kata pepatah, mati satu tumbuh seribu,” ujar politikus PKS asal Aceh itu.

    Sebelumnya Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan pihaknya berkomitmen membersih kementerian dari judi online, setelah pengungkapan kasus di Kemenkomdigi.

    “Kami saat ini bekerja sama dengan menkomdigi dan kita sepakat untuk melakukan pembersihan. Oleh karena itu, beliau mempersilakan kepada tim kami untuk melakukan pendalaman lebih lanjut siapa saja yang terlibat,” katanya setelah rapat koordinasi kementerian dan lembaga di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Jakarta, Senin (4/11/2024).

    Sigit mengatakan Polri bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk membantu pemberantasan judi online.