Xcloud.id

Tag: Muhammad Iqbal

  • Ratusan Moge Ducati Padati Mandalika!

    Ratusan Moge Ducati Padati Mandalika!

    Jakarta –

    Mandalika mendadak merah menyala saat ratusan motor gede (moge) Ducati memadati jalanan hingga Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika dalam acara We Ride As One 2025.

    Sebanyak 240 motor besar (moge) Ducati dari berbagai daerah di Indonesia memadati kawasan Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Ducati Indonesia mencatat peserta datang dari berbagai kota seperti Jakarta, Surabaya, Semarang, Banyuwangi, Yogyakarta, Bali, Lombok, hingga Larantuka dan Bima.

    Ducati WE RIDE AS ONE 2025 sukses digelar di Mandalika, Nusa Tenggara Barat Foto: dok. Ducati Indonesia

    Sebagian tiba melalui jalur udara, sementara sisanya melakukan touring menuju Mandalika. Seluruh kegiatan berlangsung tertib tanpa insiden, mencatatkan nol kecelakaan sepanjang acara.

    Agenda utama dimulai dengan rolling thunder dari Pullman Lombok Mandalika Beach Resort, melintasi Jalan Bypass BIL Mandalika, dan berakhir di Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika. Ratusan moge Ducati meramaikan jalanan dengan konvoi teratur yang dikawal resmi.

    Puncak acara digelar langsung di dalam sirkuit, yang selama ini dikenal sebagai tuan rumah ajang MotoGP dan WSBK. Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, turut hadir dan menyampaikan sambutannya kepada komunitas Ducati yang hadir.

    “Sebagai gubernur baru, saya berkomitmen untuk lebih terlibat dalam kegiatan ini di masa mendatang. Meskipun udara saat ini cukup panas, kami harap Anda tetap menikmati keindahan Lombok. Sekali lagi, selamat datang dan nikmati pengalaman bersama Ducati di Mandalika,” ujar Lalu.

    Kemeriahan acara ditambah dengan hadirnya motor-motor spesial seperti Desmosedici GP20 milik Danilo Petrucci dan Panigale V4R versi WSBK. Ducati juga memamerkan edisi terbatas seperti Panigale V4 Replica Pecco dan Bautista, serta motor klasik seperti Paul Smart 1000 LE dan MH900e.

    Selain itu, bagi peserta yang ingin merasakan sensasi balap, Ducati Indonesia membuka sesi track experience. Dipandu instruktur DRE bersertifikasi, Carlos Serrano dan Dito Mulyawadi, total 107 peserta menjajal Mandalika dengan gear balap lengkap dan briefing teknis menyeluruh.

    CEO Ducati Indonesia, Jimmy Budhijanto, menyebut keberhasilan acara ini berkat kolaborasi banyak pihak dan antusiasme tinggi komunitas. We Ride As One 2025 berakhir dengan penuh kesan dan Ducati Indonesia menjanjikan pengalaman yang lebih inovatif serta ikonik untuk edisi tahun depan.

    (mhg/lua)

  • Promosikan Budaya Sulawesi Selatan, DPRD Sulsel Sambut Baik Program ‘Jalan Ke Timur’ PFI Makassar

    Promosikan Budaya Sulawesi Selatan, DPRD Sulsel Sambut Baik Program ‘Jalan Ke Timur’ PFI Makassar

    Liputan6.com, Makassar – Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Yasir Mahmud, menerima audiensi dari Pewarta Foto Indonesia (PFI) Makassar di Rumah Jabatan Pimpinan DPRD Sulsel, Jalan Haji Bau, Kota Makassar, pada Rabu (30/4/2025). Pertemuan ini menjadi ajang pertukaran ide untuk menjajaki berbagai bentuk kolaborasi demi kemajuan Sulawesi Selatan.

    Kegiatan dibuka dengan sesi perkenalan pengurus baru PFI Makassar periode 2024–2027. Sebelumnya, organisasi ini telah menggelar Musyawarah Daerah dan menetapkan Muhammad Iqbal Lubis sebagai ketua, serta Sanovra Jayadi Razak sebagai sekretaris.

    Usai perkenalan, Ketua PFI Makassar, Muhammad Iqbal Lubis, memaparkan sejumlah program yang akan dijalankan selama masa kepengurusannya. Salah satu program andalan yang menjadi sorotan adalah ‘Jalan Ke Timur’, sebuah inisiatif fotografi jurnalistik yang menjelajahi dan memvisualisasikan keindahan serta dinamika wilayah Indonesia Timur.

    “Program ini bertujuan memperkenalkan pesona Kawasan Timur Indonesia—dari kuliner, event, destinasi, budaya, hingga kehidupan masyarakat. Terlebih lagi, Sulawesi Selatan kini telah menjadi hub strategis untuk kawasan Indonesia Timur,” kata Iqbal.

    Iqbal menjelaskan bahwa ‘Jalan Ke Timur’ akan menjadi sarana promosi visual yang membangun narasi kuat dan autentik mengenai potensi serta nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia Timur yang harmonis dan penuh semangat gotong royong.

    “Kami akan menggandeng komunitas seni dan budaya lokal, pemerintah daerah, serta berbagai organisasi lainnya untuk memperluas jangkauan dan dampak program ini,” jelasnya.

    Program tersebut pun mendapat sambutan hangat dari Yasir Mahmud. Ia bahkan langsung memberikan dukungan nyata dengan memfasilitasi PFI Makassar untuk membuat dokumentasi visual di salah satu dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ada di Kota Makassar.

    “Di sana kita bisa melihat bagaimana masyarakat saling bahu-membahu. Mulai dari penyedia bahan makanan hingga puluhan warga yang bekerja dan menggantungkan hidup mereka dari kegiatan di dapur tersebut,” ungkap Yasir.

    Yasir menjelaskan bahwa dokumentasi visual di dapur MBG tersebut bukan hanya bentuk dukungan awal, tetapi juga menjadi ajang pembuktian kualitas PFI Makassar. Ia ingin melihat bagaimana para pewarta foto mampu menangkap esensi kegiatan sosial secara jujur, menyentuh, dan komunikatif.

    “Hasil dokumentasi ini akan menjadi jembatan untuk membangun kolaborasi yang lebih luas antara DPRD Sulsel dan PFI Makassar di masa mendatang,” Yasir memungkasi

    Setelah vakum 2 tahun lamanya, Festival Sandeq akhirnya kembali digelar di Sulawesi Barat. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang hanya diselenggarakan dari Sulawesi Barat ke Sulawesi Selatan

  • Kasus Pencabulan Santri, Gubernur NTB: Perlindungan Korban Terpenting!

    Kasus Pencabulan Santri, Gubernur NTB: Perlindungan Korban Terpenting!

    Mataram, Beritasatu.com – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), L. Muhammad Iqbal, mengungkap kesedihannya atas kasus pencabulan santri yang dilakukan oleh seorang oknum ketua yayasan pondok pesantren berinisial AF (60) di Kabupaten Lombok Barat yang sampai saat ini diduga telah menelan korban hingga 22 orang.

    Kasus pencabulan santri ini, disebut Miq Iqbal sudah mencoreng citra pendidikan dan nilai-nilai agama di NTB. “Rasanya ingin menangis rakyat saya menjadi korban, dan ini bukan kejadian pertama,” ujarnya pada awak media, Jumat (25/4/2025).

    Lebih lanjut, terkait kasus ini, ia menegaskan bahwa dirinya sudah berkomunikasi dengan Kapolda NTB dan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) NTB. Ia memastikan bahwa pemerintah provinsi akan terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk mengawal kasus ini hingga tuntas, dan pelaku bisa dihukum maksimal.

    “Apalagi pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka. Siapa pun yang melakukan tindakan pelecehan seksual seperti ini harus diberikan hukuman seberat-beratnya. Ini sebagai pesan supaya tidak terjadi lagi, jika hukuman yang diberikan ringan, hal itu akan menjadi preseden buruk dan gagal mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan,” tegasnya.

    Fokus utama pemerintah saat ini, kata Miq Iqbal, adalah memberikan perlindungan maksimal kepada para korban. Ia menekankan pentingnya menjaga identitas korban dan mencegah terjadinya viktimisasi, di mana korban mengalami trauma berulang akibat stigma sosial atau pemberitaan yang tidak sensitif.

    “Saya minta ada perlindungan korban, ini yang paling penting. Memberi perlindungan jangan sampai mereka mengalami viktimisasi, sudah jadi korban menjadi korban lagi, terutama mendapat hukuman sosial, itu yang kita takutkan,” jelas Miq Iqbal.

    Bahkan Miq Iqbal meminta agar awak media tidak mendokumentasikan dan menyebarkan identitas korban demi menjaga privasi yang bersangkutan, dan mempermudah proses pemulihan trauma.

    “Mereka ini adalah korban, jadi kita jaga identitasnya, termasuk juga teman-teman media jangan didokumentasikan dan disebarkan. Kita jaga privasi mereka atau korban supaya mereka bisa melakukan interaksi sosial mulus, apalagi korban sudah punya suami,” tutupnya.

    Kasus pencabulan santri ini terungkap berkat keberanian para korban yang terinspirasi oleh film asal Malaysia berjudul Walid. Film dengan latar belakang menyorot pengalaman traumatis selama berada di lingkungan pesantren, memicu keberanian para santri akhirnya untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.

  • TransJakarta Luncurkan Rute Baru Alam Sutera-Blok M

    TransJakarta Luncurkan Rute Baru Alam Sutera-Blok M

    Foto Bisnis

    ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal – detikFinance

    Kamis, 24 Apr 2025 14:30 WIB

    Jakarta – Pemprov DKI Jakarta dan Banten buka rute baru TransJakarta Alam Sutera-Blok M. Kebijakan ini perluas jaringan transportasi umum dan permudah mobilitas warga.

  • 9 Santriwati Dicabuli Pimpinan Ponpes di Lombok, Pelaku Mengancam dan Menawarkan Nikah – Halaman all

    9 Santriwati Dicabuli Pimpinan Ponpes di Lombok, Pelaku Mengancam dan Menawarkan Nikah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kasus pencabulan santriwati di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) terungkap setelah korban menonton film Malaysia berjudul ‘Bidaah’ dengan tokoh utama bernama Walid.

    Aksi pencabulan dilakukan pimpinan pondok pesantren berinisial AF dalam rentang waktu 2016 hingga 2023.

    Para korban menilai tindakan AF seperti tokoh Walid dalam film, yakni menggunakan modus agama untuk melakukan pencabulan.

    Perwakilan Aliansi Stop Kekerasan Seksual NTB, Joko Jumadi, meminta pelaku pencabulan dihukum mati atau penjara seumur hidup.

    Sebanyak sembilan santriwati telah melapor dan lima di antaranya menjadi korban rudapaksa.

    “Sejauh ini belum ada yang hamil,” paparnya, Rabu (23/4/2025), dikutip dari TribunLombok.com.

    Setelah mendapat kekerasan seksual, para korban diancam oleh pelaku.

    “Ada oknum-oknum yang mencoba mengancam (korban), ada juga yang mencoba menawarkan untuk dinikahkan dan dibiayai,” imbuhnya.

    Kini, pihaknya sedang mengupayakan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Sanksi dan Korban (LPSK).

    Menurutnya, pengawasan dari Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) NTB terhadap kegiatan ponpes sangat kurang.

    “Ini sebenarnya menujukan bahwa Kanwil Kemenag NTB gagal untuk mengelola Ponpes di NTB, sehingga desakan dari kami (Aliansi) untuk mengganti Kakanwil Kemenag NTB,” tuturnya.

    Kasus pelecehan santriwati mendapat sorotan dari Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal yang menemui para korban.

    Lalu Muhammad Iqbal menangis saat mendengar cerita korban yang masih di bawah umur.

    “Semua kita akan coba tracing, baik yang masih mondok maupun yang sudah keluar, harus kita bantu,” sambungnya.

    Joko berjanji akan menjaga kerahasiaan identitas para korban yang mengalami trauma atas tindakan pelaku.

    Menurut Joko, Gubernur NTB tak perlu menutup ponpes lantaran tindakan pencabulan dilakukan oleh oknum.

    “Yang bersangkutan (pelaku) juga sudah dikeluarkan dari ponpes,” lanjutnya.

    Modus Pelaku

    Joko Jumadi mengatakan modus yang digunakan pelaku yakni menjanjikan dapat membuat suci rahim korban.

    “Kelak santriwati tersebut dijanjikan akan melahirkan anak yang menjadi seorang wali,” imbuhnya.

    Menurutnya, sebagaian korban dirudapaksa dan sebagian mengalami pencabulan.

    “Artinya yang dicabuli ini tidak mau untuk disetubuhi,” terangnya.

    Pihak ponpes yang mendegar adanya laporan kasus pencabulan meminta klarifikasi ke korban.

    Sejumlah saksi telah diperiksa dan penyidik telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). 

    Sebagian artikel telah tayang di TribunLombok.com dengan judul Kasus Pelecehan Seksual di Ponpes Lombok Barat, Aktivis Anak Dorong Hukuman Mati Bagi Pelaku

    (Tribunnews.com/Mohay) (TribunLombok.com/Robby Firmansyah)

  • Video: Krisis Beras Melanda Asia, Indonesia Aman?

    Video: Krisis Beras Melanda Asia, Indonesia Aman?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Krisis beras yang melanda negara-negara Asia menjadi sorotan redaksi CNBC Indonesia. Lantas bagaimana dengan Tanah Air?

    Selengkapnya saksikan dialog Andi Shalini bersama Managing Editor CNBC Indonesia Muhammad Iqbal dan Editor CNBC Indonesia Damiana Cut Emeria di Program Closing Bell CNBC Indonesia, Rabu (22/04/2025).

  • Harga emas Antam pada Kamis meroket lagi menjadi Rp1,975 juta per gram

    Harga emas Antam pada Kamis meroket lagi menjadi Rp1,975 juta per gram

    Seorang karyawan menunjukkan emas Antam yang dijual di Butik Emas Logam Mulia PT Aneka Tambang (Antam), Jakarta, Rabu (25/9/2024). ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal

    Harga emas Antam pada Kamis meroket lagi menjadi Rp1,975 juta per gram
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 17 April 2025 – 12:09 WIB

    Elshinta.com – Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia Kamis (17/4) mengalami lonjakan kembali sebesar Rp32.000, dari angka awal Rp1.943.000 menjadi Rp1.975.000 per gram.

    Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan turut naik menjadi Rp1.824.000 per gram.

    Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

    Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

    PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback. Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Kamis:

    – Harga emas 0,5 gram: Rp1.037.500.

    – ⁠Harga emas 1 gram: Rp1.975.000.

    – ⁠Harga emas 2 gram: Rp3.890.000.

    – ⁠Harga emas 3 gram: Rp5.810.000.

    – ⁠Harga emas 5 gram: Rp9.650.000.

    – ⁠Harga emas 10 gram: Rp19.245.000.

    – ⁠Harga emas 25 gram: Rp47.987.000.

    – ⁠Harga emas 50 gram: Rp95.895.000.

    – ⁠Harga emas 100 gram: Rp191.712.000.

    – ⁠Harga emas 250 gram: Rp479.015.000.

    – ⁠Harga emas 500 gram: Rp957.820.000.

    – ⁠Harga emas 1.000 gram: Rp1.915.600.000.

    Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

    Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22.

    Sumber : Antara

  • Arab Saudi Wajibkan Jemaah Calon Haji Vaksin Miningitis dan Polio

    Arab Saudi Wajibkan Jemaah Calon Haji Vaksin Miningitis dan Polio

    Foto Health

    ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal – detikHealth

    Selasa, 15 Apr 2025 20:00 WIB

    Tangerang Selatan – Kerajaan Saudi Arabia melalui Kementerian Kesehatan Indonesia mewajibkan semua jamaah calon haji melakukan vaksinasi miningitis dan polio.

  • Pengemudi Grab Gelar Demo, Tuding Aplikator Tak Transparan Regional 14 April 2025

    Pengemudi Grab Gelar Demo, Tuding Aplikator Tak Transparan Regional 14 April 2025

    Pengemudi Grab Gelar Demo, Tuding Aplikator Tak Transparan
    Tim Redaksi
    MATARAM, KOMPAS.com
    – Puluhan sopir atau
    driver
    Grab yang beroperasi di Kota Mataram dan wilayah se-Pulau Lombok menggelar
    aksi protes
    ke Kantor Grab di Kota Mataram, di Jalan Adi Sucipto, Rembiga, Kota Mataram, pada Senin (14/4/2025).
    Mereka menuding aplikator Grab tidak transparan dalam mengelola kebijakan aplikasi Grab, sehingga merugikan para
    driver
    yang beroperasi di Kota Mataram dan wilayah se-Pulau Lombok.
    Mereka melakukan aksi damai hanya untuk menyampaikan pendapat dan keluhan mereka terhadap kebijakan aplikator.
    Para
    driver
    mengaku sudah lama memendam keluhan tersebut. Bagi mereka, kebijakan yang selama ini diterapkan tidak adil dan tidak manusiawi karena kerap kali merugikan para
    driver
    yang selama ini berjuang atas nama Grab.
    Umar Dani, salah seorang
    driver
    Grab, mengatakan bahwa salah satu hal yang membuat mereka merasa dirugikan dan tak berdaya adalah ketika aplikator menerapkan pembagian persentase ongkos
    paket hemat
    yang tidak mempertimbangkan tenaga mereka.
    ”
    Paket hemat
    ini yang paling kami rasakan merugikan kami, karena jika paket hemat Grab ini tetap berlanjut, kemungkinan aplikasi lain akan melakukan penurunan ongkos untuk mencari pelanggan. Jika semua aplikator menurunkan harga atau menggunakan paket hemat, apa uang yang akan diperoleh kami sebagai
    driver
    ini?” kata Dani.
    Itulah mengapa mereka bersama-sama ke kantor Grab di Mataram untuk mencari jalan keluar.
    Dia berharap, semua
    driver
    Grab solid dan bersatu memperjuangkan nasib mereka.
    “Apabila pihak Grab tidak memberi solusi, kan ada kepala daerah, ada Dinas Perhubungan, dan kepolisian, agar mengecek dan mengevaluasi terkait kebijakan aplikator ini,” katanya.
    Mereka akan mengadukan keluhan mereka ke Kepala Daerah, baik ke Wali Kota Mataram Mohan Roliskana, ataupun Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, karena mereka sudah terlalu lama merasa dirugikan.
    Mereka mengharapkan adanya
    transparansi kebijakan
    aplikator kepada pengemudi, terutama paket-paket hemat yang tidak dijelaskan secara detail dan perinci kepada para
    driver.
    “Misalnya paket hemat, itu tidak jelas peruntukannya, apalagi paket hemat jarak jauh, seringkali tidak sesuai dengan hasil yang kami peroleh sebagai para
    driver.
    Biaya transportasi dan perawatan mobil tidak sesuai dengan hasil yang kami peroleh,” kata Dani.
    Selain paket hemat, potongan 20 persen yang diberikan kepada pelanggan, dalam praktiknya justru dipotong 30 hingga 40 persen oleh aplikator, sehingga
    driver
    tidak mendapatkan apa pun jika itu terus diberlakukan.
    Mereka ingin mendapatkan kejelasan, apakah kebijakan itu merupakan kebijakan atau aturan baru dari perwakilan Grab di daerah atau dari Grab pusat.
    Aksi damai yang mereka gelar berlangsung lancar, dengan sejumlah aparat kepolisian yang berjaga di kantor Grab Kota Mataram.
    Mereka menuntut agar dalam 3 kali 24 jam pihak Aplikator Grab harus menghapus paket hemat Grab, mendesak diperjelas potongan atau pembagian persentase hasil, serta memberikan kepastian dan transparansi terhadap semua program serta bagi hasil yang diberikan aplikator.
    Jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, mereka akan datang dengan massa yang lebih banyak.
    Para
    driver
    ditemui oleh perwakilan aplikator Grab, Rangga.
    Ia mengatakan, pihaknya telah menjalankan kebijakan aplikasi dengan baik, termasuk pembagian hasil dan persentasenya, yang semua tertera di aplikasi dan tidak ada yang ditutupi.
    “Untuk aplikasi paket hemat, itu berlaku secara nasional. Di setiap kota besar, program paket hemat diberlakukan,” katanya di hadapan
    driver.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DJP catat jumlah laporan SPT capai 13 juta, tumbuh 3,26 persen

    DJP catat jumlah laporan SPT capai 13 juta, tumbuh 3,26 persen

    Arsip foto – Petugas melayani wajib pajak melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Lama, Jakarta, Rabu (26/2/2025). ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/tom/aa.

    DJP catat jumlah laporan SPT capai 13 juta, tumbuh 3,26 persen
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 13 April 2025 – 11:29 WIB

    Elshinta.com – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat jumlah wajib pajak yang telah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan hingga 11 April 2025 pukul 23.59 WIB mencapai 13 juta, tumbuh 3,26 persen secara tahunan. Angka tersebut terdiri dari 12.63 juta SPT Tahunan orang pribadi dan 380,53 ribu SPT Tahunan badan.

    Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, mengatakan penyampaian SPT Tahunan sebagian besar dilakukan melalui saluran elektronik. Rinciannya, sebanyak 10,98 juta SPT dilaporkan melalui e-filing, 1,49 juta SPT melalui e-form, dan 630 SPT melalui e-SPT.

    Sementara sebanyak 537,92 ribu SPT lainnya dilaporkan secara manual ke kantor pelayanan pajak. Sebelumnya, Pemerintah melalui surat keputusan Direktur Jenderal Pajak (Kepdirjen Pajak) Nomor 79/PJ/2025 tanggal 25 Maret 2025 memutuskan untuk menghapus sanksi keterlambatan untuk pembayaran dan pelaporan pajak yang dilakukan hingga 11 April 2025.

    Keputusan itu mempertimbangkan tenggat waktu pembayaran dan pelaporan pajak bersinggungan dengan libur panjang dalam rangka Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947) dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah.

    “Kondisi libur nasional dan cuti bersama tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya keterlambatan pembayaran PPh Pasal 29 dan pelaporan SPT Tahunan untuk Tahun Pajak 2024, mengingat jumlah hari kerja pada bulan Maret menjadi lebih sedikit,” ujar Dwi.

    Normalnya, batas waktu pembayaran PPh 29 dan pelaporan SPT Tahunan bagi wajib pajak orang pribadi yaitu tanggal 31 Maret. Namun, lantaran cuti bersama berlaku hingga 7 April, maka Pemerintah memberikan relaksasi untuk pembayaran dan pelaporan yang dilakukan setelah jatuh tempo 31 Maret hingga 11 April 2025.

    “Penghapusan sanksi administratif tersebut diberikan dengan tidak diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP),” tambah Dwi.

    DJP menetapkan target kepatuhan SPT Tahunan untuk penyampaian pada tahun 2025 sebanyak 16,21 juta SPT Tahunan atau sekitar 81,92 persen dari total wajib pajak. Dwi menegaskan target kepatuhan SPT Tahunan tersebut bukan berlaku selama tiga bulan, melainkan berlaku selama satu tahun.

    Dia pun mengimbau wajib pajak yang belum melaporkan SPT untuk segera melakukan pelaporan. Ia juga berterima kasih kepada wajib pajak yang telah patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

    Sumber : Antara