Tag: Muhammad Iqbal

  • Bupati Ipuk Dipuji UNESCO dan Gubernur NTB Berkat Geopark Ijen Banyuwangi

    Bupati Ipuk Dipuji UNESCO dan Gubernur NTB Berkat Geopark Ijen Banyuwangi

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Perkembangan Geopark Ijen yang kini menjadi perhatian dunia membuat Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani diundang memaparkan strategi pengembangan kawasan tersebut pada forum Indonesia’s Geopark Leader Forum Building Knowledge for Indonesia’s Geopark Development di Kementerian Bappenas, Rabu (3/12/2025).

    Dalam forum tersebut, Ipuk tampil bersama tokoh-tokoh penting seperti Dr. Özlem Adiyaman Lopes (UNESCO), Prof. Dr. Michael Goutama, Leonardo A. A. Teguh Sambodo (Deputi Kementerian PPN/Bappenas), serta Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal.

    Forum Indonesia’s Geopark Leader Forum Building Knowledge for Indonesia’s Geopark Development di Kementerian Bappenas, Rabu (3/12/2025).

    Geopark sebagai Pengungkit Ekonomi Masyarakat

    Ipuk menegaskan bahwa meski sebagian besar kewenangan kawasan berada di bawah Kementerian dan BKSDA, Banyuwangi memaksimalkan dampak ekonomi Geopark Ijen bagi warganya.

    “Kami jadikan Geopark Ijen sebagai wahana promosi. Kami buat beragam event sport tourism dan seni budaya, agar masyarakat Banyuwangi mendapat manfaat langsung,” ujar Ipuk.

    Berbagai event berskala nasional hingga internasional rutin digelar, seperti Tour de Banyuwangi Ijen, Ijen Geopark Downhill, Ijen Green Trail Run, hingga Jazz Gunung Ijen dan beragam atraksi budaya lainnya.

    Ijen Golden Route, Kolaborasi Potensi Kaki Gunung Ijen

    Untuk memperluas manfaat kawasan, Ipuk memperkenalkan Ijen Golden Route, sebuah paket pengalaman wisata yang mengolaborasikan seluruh potensi di kaki Gunung Ijen.

    Rute tersebut mencakup banyak destinasi yang dikelola masyarakat, mulai wisata alam, kuliner lokal, kafe instagramable, hingga staycation bernuansa etnik yang menggabungkan keindahan alam dan budaya. Seniman dan budayawan juga dilibatkan dalam berbagai atraksi.

    “Semua kita berdayakan agar pelaku wisata, UMKM, seniman, budayawan, serta masyarakat merasakan manfaat dari Ijen,” jelas Ipuk.

    Apresiasi Nasional dan Internasional

    Hasilnya, Desa Adat Osing Kemiren, bagian dari Geopark Ijen, berhasil masuk Jaringan Desa Wisata Terbaik Dunia – The Best Tourism Villages Upgrade Programme 2025 oleh United Nations Tourism.

    Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengapresiasi Banyuwangi sebagai daerah yang mampu memaksimalkan potensi wisata untuk menurunkan angka kemiskinan.

    “Saya tahu betul Banyuwangi yang dulunya daerah miskin, kini justru menjadi daerah dengan angka kemiskinan terendah di Jawa Timur,” ujarnya.

    Prof. Gautama dari Bappenas turut memberikan pujian. “Well done. Selamat buat Banyuwangi. Seharusnya ini bisa menjadi yang terbaik di dunia,” katanya. (ayu/but)

     

     

     

     

     

  • Yahya Cholil Staquf tolak mundur dari Ketum PBNU

    Yahya Cholil Staquf tolak mundur dari Ketum PBNU

    Rabu, 3 Desember 2025 19:31 WIB

    Ketua umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf memberikan keterangan pers terkait penolakan penonaktifan dirinya sebagai ketua umum di Jakarta, Rabu (3/12/2025). Yahya Cholil Staquf menolak pemberhentian dirinya sebagai Ketua Umum PBNU periode 2021-2026 hasil Muktamar ke-34 di Lampung kecuali melalui jalur muktamar biasa atau muktamar luar biasa. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/bar

    Ketua umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf (kedua kanan) memberikan keterangan pers terkait penolakan penonaktifan dirinya sebagai ketua umum di Jakarta, Rabu (3/12/2025). Yahya Cholil Staquf menolak pemberhentian dirinya sebagai Ketua Umum PBNU periode 2021-2026 hasil Muktamar ke-34 di Lampung kecuali melalui jalur muktamar biasa atau muktamar luar biasa. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/bar

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ketika jalan tak sama rata

    Ketika jalan tak sama rata

    Banyak wilayah di Indonesia kini mendorong keadilan spasial, yakni pembangunan yang tidak hanya mengikuti jumlah penduduk, tetapi menimbang kebutuhan mendasar dan peluang pertumbuhan jangka panjang.

    Mataram (ANTARA) – Dalam perjalanan darat dari Kota Mataram menuju Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat (NTB), kontras pembangunan kerap terasa, bahkan sebelum kendaraan melintasi Selat Alas.

    Di Lombok, jalur demi jalur terus dipoles, ditopang jaringan bypass yang menghubungkan pelabuhan, bandara, hingga kawasan wisata. Namun, memasuki Sumbawa, cerita infrastruktur berubah menjadi perjalanan panjang yang menuntut kesabaran.

    Pada titik tertentu, genangan air atau jalan terkelupas masih menjadi pemandangan akrab, memunculkan kembali perdebatan lama tentang keadilan pembangunan di NTB.

    Isu ini kembali hangat setelah potongan video dialog pejabat pemerintah beredar dan ditafsirkan sebagai ketimpangan penanganan infrastruktur antara Lombok dan Sumbawa.

    Klarifikasi pun muncul. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal menegaskan bahwa perhatian pemerintah provinsi tidak pernah dibedakan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB, Sadimin juga menolak anggapan adanya bias kebijakan.

    Namun, sorotan publik terhadap keadilan pembangunan tak pernah benar-benar padam, terutama karena masyarakat merasakan sendiri perbedaan kualitas konektivitas di kedua pulau.

    Isu ini penting ditelaah bukan untuk mencari siapa yang salah, melainkan bagaimana memastikan pembangunan berjalan setara, efektif, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat di seluruh NTB.

    Dalam konteks inilah, pembahasan pembangunan jalan, jembatan, dan konektivitas lintas wilayah menjadi pintu masuk memahami tantangan pemerataan pembangunan di provinsi kepulauan ini.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Diduga Cabuli 4 Bocah, Oknum Pendeta Blitar Melawan Dakwaan Lewat Nota Keberatan

    Diduga Cabuli 4 Bocah, Oknum Pendeta Blitar Melawan Dakwaan Lewat Nota Keberatan

    Blitar (beritajatim.com) – Pengadilan Negeri (PN) Blitar kembali menggelar sidang perkara dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur pada Selasa (25/11). Sidang tersebut mengagendakan pembacaan eksepsi atau nota keberatan dari pihak terdakwa, seorang pendeta berinisial DBH (67), warga Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar.

    Terdakwa DBH sebelumnya telah diamankan dan ditahan oleh penyidik dari Polda Jawa Timur menyusul laporan dugaan tindakan pencabulan yang dilakukannya. Diduga sang pendeta telah melakukan tindak pidana pencabulan kepada 4 orang anak.

    Humas Pengadilan Negeri Blitar, Muhammad Iqbal Hutabarat, membenarkan agenda persidangan hari ini adalah penyampaian eksepsi oleh terdakwa.

    “Agenda persidangan hari ini adalah eksepsi. Kita memberikan kesempatan kepada terdakwa, setelah pembacaan surat dakwaan, untuk tetap boleh mengajukan eksepsi,” ujar Iqbal, saat dikonfirmasi di PN Blitar, Selasa (25/11).

    Iqbal menjelaskan, setelah eksepsi disampaikan oleh tim kuasa hukum terdakwa, persidangan akan dilanjutkan dengan agenda tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU).

    “Nanti setelah eksepsi, kita akan menunggu tanggapan dari penuntut umum. Kalau eksepsinya ditolak, baru kita akan masuk ke tahap pembuktian,” jelasnya.

    Menyikapi sifat kasus yang melibatkan anak di bawah umur, PN Blitar memastikan akan menjaga kerahasiaan data dan proses persidangan.

    “Intinya selama proses persidangan kita sama-sama menjaga kode etik data yang harus kita jaga. Persidangan pasti akan tertutup untuk umum,” tegasnya. “Ada data yang bisa kita berikan, juga ada data yang harus silent (dirahasiakan) demi kepentingan korban,” imbuh Iqbal.

    Sebagai informasi, kasus ini mencuat setelah DBH ditangkap Polda Jawa Timur. Dalam pemeriksaan, ia diduga mengakui telah melakukan perbuatan pencabulan tersebut di sejumlah lokasi yang berbeda. (owi/ian)

  • Antisipasi musim hujan 2025-2026, Pemprov Jakarta laksanakan simulasi Jaga Jakarta

    Antisipasi musim hujan 2025-2026, Pemprov Jakarta laksanakan simulasi Jaga Jakarta

    Selasa, 4 November 2025 12:40 WIB

    Sejumlah tim penyelamat gabungan dari BPBD DKI Jakarta, TNI dan Polri bersiap melakukan evakuasi korban terseret arus banjir saat pelaksanaan Apel dan simulasi Jaga Jakarta menghadapi musim penghujan 2025 – 2026 di Lebak Bulus, Jakarta, Selasa (4/11/2025). Pemrov DKI Jakarta bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, TNI dan Polri melaksanakan simulasi untuk mendapatkan solusi berbasis alam dalam mengatasi persoalan banjir Jakarta. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/foc.

    Sejumlah tim penyelamat gabungan dari BPBD DKI Jakarta, TNI dan Polri dan seekor anjing pelacak melakukan pencarian korban yang terseret arus banjir saat pelaksanaan apel dan simulasi Jaga Jakarta menghadapi musim penghujan 2025 – 2026 di Lebak Bulus, Jakarta, Selasa (4/11/2025). Pemrov DKI Jakarta bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, TNI dan Polri melaksanakan simulasi untuk mendapatkan solusi berbasis alam dalam mengatasi persoalan banjir Jakarta. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/foc.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Politisi PDIP, Ribka Tjiptaning Dilaporkan ke Bareskrim, Ini Awal Mulanya

    Politisi PDIP, Ribka Tjiptaning Dilaporkan ke Bareskrim, Ini Awal Mulanya

    Jakarta: Aliansi Rakyat Anti-Hoaks (ARAH) melaporkan politikus PDIP, Ribka Tjiptaning ke Bareskrim Polri, Rabu, 12 November 2025. Laporan itu berkaitan dengan pernyataan Ribka yang menyebut Presiden ke-2 RI, Soeharto, sebagai “pembunuh jutaan rakyat” dalam polemik pengusulan almarhum Soeharto menjadi pahlawan nasional.

    Koordinator ARAH, Muhammad Iqbal, menjelaskan bahwa laporan itu dibuat karena pernyataan Ribka dinilai menyesatkan dan berpotensi melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

    “Pernyataan itu lebih menjurus pada ujaran kebencian dan berita bohong, karena sampai hari ini tidak ditemukan putusan terkait yang menyatakan almarhum Soeharto membunuh jutaan rakyat,” ujar Iqbal di Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu.

    Iqbal menyebut, pelaporan tersebut didasari video pernyataan Ribka yang beredar di berbagai platform media, termasuk TikTok dan pemberitaan sejumlah media nasional pada 28 Oktober 2025.

    Ia menegaskan, langkah ARAH tidak mewakili keluarga Cendana, melainkan atas nama masyarakat yang peduli terhadap kebenaran informasi publik. “Tidak (bukan keluarga Soeharto). Kami dari Aliansi Rakyat Anti-Hoaks,” tegas Iqbal.
     

    ARAH melaporkan Ribka dengan dugaan pelanggaran Pasal 28 juncto Pasal 45 UU ITE tentang penyebaran informasi bohong yang dapat menimbulkan kebencian atau permusuhan di masyarakat.
     
    Ucapan Ribka tentang Soeharto

    Sebelumnya, Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning menyampaikan penolakannya atas pengusulan nama Presiden ke-2 RI, Soeharto sebagai pahlawan nasional. 

    “Kalau pribadi (Soeharto dapat gelar pahlawan), oh saya menolak keras. Iya kan? Apa sih hebatnya si Soeharto itu sebagai pahlawan. Hanya membunuh jutaan rakyat Indonesia,” katanya. 

    Ia juga menyinggung soal dugaan pelanggaran HAM di era Soeharto.”Udahlah pelanggar HAM. Belum ada pelurusan sejarah, udahlah enggak pantas jadi pahlawan nasional,” ujar Ribka. 

    Jakarta: Aliansi Rakyat Anti-Hoaks (ARAH) melaporkan politikus PDIP, Ribka Tjiptaning ke Bareskrim Polri, Rabu, 12 November 2025. Laporan itu berkaitan dengan pernyataan Ribka yang menyebut Presiden ke-2 RI, Soeharto, sebagai “pembunuh jutaan rakyat” dalam polemik pengusulan almarhum Soeharto menjadi pahlawan nasional.
     
    Koordinator ARAH, Muhammad Iqbal, menjelaskan bahwa laporan itu dibuat karena pernyataan Ribka dinilai menyesatkan dan berpotensi melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
     
    “Pernyataan itu lebih menjurus pada ujaran kebencian dan berita bohong, karena sampai hari ini tidak ditemukan putusan terkait yang menyatakan almarhum Soeharto membunuh jutaan rakyat,” ujar Iqbal di Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu.

    Iqbal menyebut, pelaporan tersebut didasari video pernyataan Ribka yang beredar di berbagai platform media, termasuk TikTok dan pemberitaan sejumlah media nasional pada 28 Oktober 2025.
     
    Ia menegaskan, langkah ARAH tidak mewakili keluarga Cendana, melainkan atas nama masyarakat yang peduli terhadap kebenaran informasi publik. “Tidak (bukan keluarga Soeharto). Kami dari Aliansi Rakyat Anti-Hoaks,” tegas Iqbal.
     

     
    ARAH melaporkan Ribka dengan dugaan pelanggaran Pasal 28 juncto Pasal 45 UU ITE tentang penyebaran informasi bohong yang dapat menimbulkan kebencian atau permusuhan di masyarakat.
     

    Ucapan Ribka tentang Soeharto

    Sebelumnya, Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning menyampaikan penolakannya atas pengusulan nama Presiden ke-2 RI, Soeharto sebagai pahlawan nasional. 
     
    “Kalau pribadi (Soeharto dapat gelar pahlawan), oh saya menolak keras. Iya kan? Apa sih hebatnya si Soeharto itu sebagai pahlawan. Hanya membunuh jutaan rakyat Indonesia,” katanya. 
     
    Ia juga menyinggung soal dugaan pelanggaran HAM di era Soeharto.”Udahlah pelanggar HAM. Belum ada pelurusan sejarah, udahlah enggak pantas jadi pahlawan nasional,” ujar Ribka. 
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (PRI)

  • Tuding Soeharto Pelaku Pembunuhan Massal, Anak Buah Megawati Dilapor ke Bareskrim Polri

    Tuding Soeharto Pelaku Pembunuhan Massal, Anak Buah Megawati Dilapor ke Bareskrim Polri

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Aliansi Rakyat Anti Hoaks (ARAH) resmi melaporkan mantan anggota DPR RI dari PDIP, Ribka Tjiptaning, ke Bareskrim Polri.

    Laporan itu terkait dugaan penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian seputar pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto.

    Koordinator ARAH, Muhammad Iqbal, mengatakan laporan tersebut dibuat karena pernyataan Ribka dinilai menyesatkan publik.

    “Kami datang ke sini untuk membuat laporan polisi terkait pernyataan salah satu politisi dari PDIP, yaitu Ribka Tjiptaning,” ujar Iqbal dikutip pada Kamis (13/11/2025).

    Diungkapkan Iqbal, Ribka menyatakan bahwa Soeharto merupakan seorang yang bertanggungjawab atas tragedi yang terjadi selama masa pemerintahannya.

    Ia menambahkan, dalam pernyataannya, Ribka menuding Soeharto sebagai pelaku pembunuhan massal.

    “Ribka Tjiptaning menyatakan bahwa Soeharto itu adalah pembunuh jutaan rakyat,” sebutnya.

    Iqbal kemudian mempertanyakan dasar dari tudingan tersebut.

    Ia menegaskan, hingga saat ini tidak pernah ada putusan hukum atau pengadilan yang menyatakan Soeharto bersalah dalam kasus seperti yang disebutkan Ribka.

    “Nah, informasi seperti ini lebih menjurus pada ujaran kebencian dan berita bohong,” jelasnya.

    Kata Iqbal, video berisi pernyataan Ribka itu pertama kali ditemukan ARAH pada 28 Oktober 2025, yang beredar di sejumlah media daring serta di platform TikTok.

    Ia khawatir, jika dibiarkan tanpa klarifikasi, pernyataan semacam itu bisa menyesatkan masyarakat dan memicu perpecahan.

    “Ya, tentu saja ini bisa menyesatkan, kalau pernyataan ini tidak berdasarkan fakta hukum tentunya,” tegasnya.

  • Menembus langit, Menguatkan konektivitas wisata

    Menembus langit, Menguatkan konektivitas wisata

    Akhirnya, pembukaan rute penerbangan baru di NTB bukan hanya tentang pesawat yang mendarat lebih sering, melainkan tentang mimpi besar untuk menjadikan NTB semakin terhubung dengan dunia

    Mataram (ANTARA) – Langit Nusa Tenggara Barat (NTB) tampaknya akan lebih sibuk dari sebelum-sebelumnya.

    Dalam beberapa bulan terakhir, sederet kabar baik datang berturut-turut, mulai dari pembukaan rute Lombok-Labuan Bajo, Lombok-Waingapu, dan Lombok-Tambolaka, hingga penjajakan penerbangan langsung ke Perth, Jeddah, dan Turki.

    Di balik deru mesin pesawat yang mulai lebih sering terdengar di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (Bizam) atau Bandara Lombok, tersimpan optimisme besar bahwa NTB tengah meneguhkan dirinya sebagai simpul konektivitas baru di kawasan timur Indonesia.

    Langkah ini bukan semata-mata soal pesawat yang datang dan pergi. Pembukaan rute baru adalah sinyal bahwa NTB sedang memperluas napas ekonominya.

    Pariwisata, perdagangan, hingga layanan logistik bertumpu pada satu hal yang sama, yakni kemudahan akses. Tanpa konektivitas yang efisien, keindahan pantai Mandalika, tenun Sembalun, atau panorama Gunung Tambora hanya akan jadi cerita yang terpisah dari dunia luar.

    Pemerintah Provinsi NTB tampak memahami logika itu. Di bawah kepemimpinan Gubernur Lalu Muhammad Iqbal, strategi penguatan rute udara menjadi agenda prioritas.

    Lombok diupayakan menjadi “hub penerbangan” untuk wilayah tengah dan timur Indonesia, bukan hanya gerbang wisata, tapi juga poros pergerakan manusia dan barang.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Cuaca Ekstrem Ganggu Penerbangan, Pesawat Batik Air Tujuan Surabaya Dialihkan ke Bali

    Cuaca Ekstrem Ganggu Penerbangan, Pesawat Batik Air Tujuan Surabaya Dialihkan ke Bali

    Surabaya (beritajatim.com) – Sejumlah penerbangan menuju Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo, mengalami gangguan akibat cuaca ekstrem yang melanda kawasan Surabaya dan sekitarnya sejak Kamis (6/11/2025). Hujan deras disertai angin kencang dan jarak pandang yang terbatas membuat beberapa pesawat terpaksa mengalami keterlambatan hingga pengalihan pendaratan.

    Salah satu penumpang, Muhammad Iqbal, mengaku penerbangan Batik Air yang ia tumpangi dari Bandara Halim Perdanakusuma menuju Surabaya mengalami delay selama satu setengah jam.

    “Kami sudah boarding, tapi pesawat belum bisa terbang karena kondisi cuaca di Surabaya tidak memungkinkan untuk mendarat. Akhirnya jadwal keberangkatan ditunda,” ujarnya.

    Keterlambatan juga dialami oleh penumpang lain, Novi, yang berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng menuju Surabaya. Pesawat Batik Air yang ditumpanginya semula dijadwalkan mendarat di Juanda pada dini hari, namun harus dialihkan ke Bandara Ngurah Rai, Bali, karena kondisi cuaca ekstrem di wilayah udara Surabaya.

    “Pilot mengumumkan pesawat tidak bisa mendarat di Juanda karena hujan deras dan angin kencang. Setelah berputar beberapa kali di udara, akhirnya pesawat diarahkan ke Bali untuk menunggu kondisi membaik,” ungkap Novi.

    Penerbangan dilanjutkan kembali dari Bandara Ngurah Rai Bali menuju Juanda Surabaya ketika sore hari saat cuaca membaik.

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Juanda juga telah mengeluarkan peringatan dini potensi hujan lebat disertai petir dan angin kencang di wilayah Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik. Kondisi ini diperkirakan masih akan terjadi pekan ini.[rea]

  • Video: Mau Ekonomi RI Tembus 8%, PR-PR Ini Harus Prabowo Bereskan

    Video: Mau Ekonomi RI Tembus 8%, PR-PR Ini Harus Prabowo Bereskan

    Jakarta, CNBC Indonesia- Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal III-2025 tumbuh sebesar 5,04% (yoy) dan 1,43% (qtq), capaian ini berhasil mengukuhkan RI sebagai negara anggota G20 dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi.

    Seperti apa ulasan kinerja pertumbuhan ekonomi RI? upaya yang perlu didorong RI untuk menjaga tren pertumbuhan ekonomi menuju target 8%? Selengkapnya simak ulasan Safrina Nasution dengan Managing Editor CNBC Indonesia, Muhammad Iqbal dan Maikel Jefriando dalam Closing Bell,CNBCIndonesia (Rabu, 05/11/2025)