Tag: Muhammad Iqbal

  • Kisah Ustaz Abdul Somad Jadi Jurkam Abdul Wahid di Pilgub Riau

    Kisah Ustaz Abdul Somad Jadi Jurkam Abdul Wahid di Pilgub Riau

    JAKARTA – Tiada yang meragukan eksistensi Ustaz Abdul Somad (UAS) di dunia dakwah. Ia jadi sosok ulama yang berkarisma dan memiliki banyak pengikut. Prabowo Subianto saja pernah kepincut menjadikan UAS sebagai cawapres dalam Pilpres 2019 dan ditolak.

    UAS merasa hidupnya sudah cukup pada jalan dakwah. Ia tak mau sibuk dengan urusan politik Indonesia. Belakangan sikap UAS hindari dunia politik dipertanyakan. Ia justru jadi juru kampanye (jurkam) pasangan Abdul Wahid-Sf Hariyanto di Pilgub Riau.

    Kiprah UAS dalam dunia dakwah Indonesia mentereng. Kedalaman ilmu agama dan kejenakaan UAS jadi daya tarik utamanya. Kondisi itu membuat UAS mendapatkan tempat di hati umat Islam di Indonesia. Popularitas itu membuat kaum ulama kepincut.

    Ia diajukan mayoritas ulama lewat Ijtima Ulama jadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto dalam Pilpres 2019. Keinginan segenap ulama disambut baik oleh Prabowo. Pasangan Prabowo-UAS dianggap mampu membendung jalan Joko Widodo (Jokowi) kembali berkuasa.

    Gubernur Riau Abdul Wahid (tengah) digiring petugas saat tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (4/11/2025). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa sembilan orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Provinsi Riau pada Senin (3/11), salah satunya Gubernur Riau Abdul Wahid. (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc/pri)

    Semuanya berubah kala UAS memilih jalannya sendiri. Ia tak bermaksud mengecilkan hati ulama dan mengecewakan Prabowo. Namun, UAS merasa jalan hidupnya bukan di dunia politik. Ia memilih mengabdi untuk dunia dakwah saja.

    Narasi itu bak ikhtiarnya mencerdaskan anak bangsa supaya cinta kepada agama dan negara. Keputusan UAS didukung banyak pihak. Kaum ulama dan Prabowo menghargai keputusan UAS. Ia juga tak ingin masuk jadi Jurkam dari Prabowo yang kemudian berpasangan dengan Sandiaga Uno.

    Namun, beberapa tahun setelahnya sikap UAS berubah. Ia dikabarkan menjadi jurkam dari tim kampanye pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati Hafit-Erizal di Pilkada Rokan Hulu 2020. Keputusan itu membuat UAS dikritik habis-habisan.

    Banyak yang menganggap UAS harusnya mengambil sikap yang sama seperti dirinya menolak jadi cawapres atau jurkam Prabowo. Ulama tak perlu ikut politik.

    “Harusnya ulama ya jadi ulama, bukan justru ikut terjun ke dalam pertarungan kepentingan. Motifnya bisa kita pahami, yakni untuk melakukan syiar Islam. Namun dengan cara mendorong orang tertentu yang dianggap sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan mereka. Sementara, jika berbicara agama, ya bisa saja. Sebab, semua calon beragama Islam.”

    “Beliau seorang ustaz, tokoh yang sifatnya sebagai referensi semua kalangan. Tetapi kalau berdiri di salah satu calon, dia berada dalam sebuah partai, sehingga dia berada di luar konteks sebagai ustaz atau ulama,” ungkap Pengamat politik Saiman Pakpahan sebagaimana dikutip laman detik.com, 27 November 2020.

    Jurkam Abdul Wahid-SF Hariyanto

    Andil UAS sebagai jurkam bukan melulu hadir kala Pilkada Rokan Hulu saja. UAS lagi-lagi jadi jurkam kala pasangan politisi Abdul Wahid-SF Hariyanto akan mengikuti Pilgub Riau 2024. UAS menganggap junjungannya dapat mendukung kemajuan agenda umat Islam di Riau.

    Dukungan juga diberikan UAS karena program dan visi misi junjungannya yang berpihak pada masyarakat. UAS pada dasarnya memahami posisinya sebagai ulama masuk dunia politik. Kondisi itu jelas mendatangkan kecaman dan kritik.

    Kritik itu mengalir deras lewat media sosial, dari Facebook hingga YouTube. Saban hari UAS selalu mendapatkan komentar buruk terkait langkahnya mendukung salah satu calon. Namun, UAS menganggap angin saja.

    Pendakwah, Ustaz Abdul Somad. (ANTARA/Muhammad Iqbal)

    Ia menegaskan Indonesia negara demokrasi. Wajar jika ulama juga menyatakan dukungan demi masa depan bangsa dan negara. Ada pula yang menganggap bahwa kadidat cagub dan cawagub Riau itu hanya memanfaatkan UAS belaka. Alias, kala mereka menang, segala bentuk janji politik atau nota kesepakatan yang disepakati takkan ditepati.

    UAS pun terus memberikan dukungan hingga Abdul Wahid-SF Hariyanto menang. Abdul Wahid dan SF Hariyanto jadi Gubernur dan Wakil Gubernur Riau yang baru. Belakangan Abdul Wahid jadi salah satu orang yang kena Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena kasus korupsi pada 3 November 2025.

    “Tetapi dengan ikut menyuarakan bang Abdul Wahid yang mengejek, yang mengolok, yang membuli di grup-grup orang kita sendiri, kawan kita sendiri. Tetapi bagi saya tidak peduli, karena niat saya supaya Riau ini lebih baik di masa yang akan datang. Kalau bapak ibu baca di YouTube, Facebook, Instagram orang mengejek saya, mencaci maki saya jangan balas. Kumpulkan sakit hati, balas pada 27 November coblos bang Abdul Wahid-SF Hariyanto,” ujar UAS sebagaimana dikutip laman detik.com, 17 Oktober 2024.

  • BNI Raih Penghargaan Pemberdayaan UMKM dan Keuangan Inklusif Desa

    BNI Raih Penghargaan Pemberdayaan UMKM dan Keuangan Inklusif Desa

    Jakarta

    PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menerima penghargaan Outstanding Contribution to Empowering MSMEs and Expanding Inclusive Village Finance dalam gelaran CNN Indonesia Awards 2025.

    Direktur Commercial Banking BNI Muhammad Iqbal mengatakan pencapaian ini menjadi bukti nyata konsistensi BNI dalam memberdayakan UMKM dan memperluas akses layanan keuangan di tingkat desa melalui inovasi dan kemitraan strategis.

    “Penghargaan ini menjadi bukti nyata bahwa BNI terus berkomitmen untuk memberdayakan UMKM dan memperluas inklusi keuangan di desa-desa Indonesia,” ujar Iqbal, dalam keterangan tertulis, Rabu (5/10/2025).

    Penghargaan ini sebagai bentuk pengakuan atas upayanya dalam memperkuat keuangan berkelanjutan dan mendorong ekonomi hijau di Tanah Air. Adapun penghargaan tersebut diterima oleh Iqbal di Grand Ballroom The Ritz-Carlton, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (31/10).

    Salah satu inisiatif unggulan yang menjadi sorotan adalah Program BUMI (BNI UMKM Ramah Lingkungan) 2025, yang dirancang untuk mendorong pelaku UMKM bertransformasi menuju praktik bisnis berkelanjutan.

    Program tersebut mengintegrasikan pembiayaan hijau, pelatihan kewirausahaan, business matching, serta kegiatan ramah lingkungan seperti penanaman bibit dan pengelolaan limbah produktif.

    Iqbal menjelaskan melalui pendekatan tersebut, BNI ingin menghadirkan model pemberdayaan UMKM yang tidak hanya fokus pada aspek ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan sosial dan lingkungan.

    “Program BUMI menggabungkan pembiayaan, pelatihan, dan aksi nyata agar UMKM dapat berkembang sekaligus berkontribusi pada ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan,” jelas Iqbal.

    Selain itu, BNI juga memperkuat perannya dalam pengembangan ekonomi desa melalui dukungan terhadap Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).

    Melalui program tersebut, BNI menyediakan layanan keuangan digital, memperkuat kelembagaan koperasi, dan menghadirkan fasilitas pembiayaan dengan dukungan jaringan Agen46 untuk menjangkau masyarakat di pelosok.

    “Penghargaan ini menjadi motivasi bagi BNI untuk terus mendorong inklusi keuangan, memperkuat peran UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional, dan menegaskan posisi kami sebagai pelopor keuangan berkelanjutan di Indonesia,” tegas Iqbal.

    Langkah BNI ini sejalan dengan visi perseroan untuk menjadi bank dengan kontribusi nyata terhadap pencapaian Asta Cita nasional, khususnya dalam memperluas akses keuangan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mempercepat transisi menuju ekonomi hijau yang inklusif dan berdaya saing.

    Sebagai informasi, gelaran CNN Indonesia Awards 2025 juga turut dihadiri oleh Kepala Kepolisian Negara RI (Kapolri) Listyo Sigit Prabowo, Menteri Koordinator Bidang Pangan RI (Menko Pangan) Zulkifli Hasan, Jaksa Agung ST Burhanuddin, hingga Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI (DPD) Sultan B. Najamudin.

    Tonton juga video “KuTips: Nggak Pake Telat, Ini Rahasia Rajin Bayar Listrik Berujung Untung!”

    (akd/ega)

  • BNI Raih Penghargaan Pemberdayaan UMKM dan Keuangan Inklusif Desa

    BNI Raih Penghargaan Pemberdayaan UMKM dan Keuangan Inklusif Desa

    Jakarta

    PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menerima penghargaan Outstanding Contribution to Empowering MSMEs and Expanding Inclusive Village Finance dalam gelaran CNN Indonesia Awards 2025.

    Direktur Commercial Banking BNI Muhammad Iqbal mengatakan pencapaian ini menjadi bukti nyata konsistensi BNI dalam memberdayakan UMKM dan memperluas akses layanan keuangan di tingkat desa melalui inovasi dan kemitraan strategis.

    “Penghargaan ini menjadi bukti nyata bahwa BNI terus berkomitmen untuk memberdayakan UMKM dan memperluas inklusi keuangan di desa-desa Indonesia,” ujar Iqbal, dalam keterangan tertulis, Rabu (5/10/2025).

    Penghargaan ini sebagai bentuk pengakuan atas upayanya dalam memperkuat keuangan berkelanjutan dan mendorong ekonomi hijau di Tanah Air. Adapun penghargaan tersebut diterima oleh Iqbal di Grand Ballroom The Ritz-Carlton, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (31/10).

    Salah satu inisiatif unggulan yang menjadi sorotan adalah Program BUMI (BNI UMKM Ramah Lingkungan) 2025, yang dirancang untuk mendorong pelaku UMKM bertransformasi menuju praktik bisnis berkelanjutan.

    Program tersebut mengintegrasikan pembiayaan hijau, pelatihan kewirausahaan, business matching, serta kegiatan ramah lingkungan seperti penanaman bibit dan pengelolaan limbah produktif.

    Iqbal menjelaskan melalui pendekatan tersebut, BNI ingin menghadirkan model pemberdayaan UMKM yang tidak hanya fokus pada aspek ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan sosial dan lingkungan.

    “Program BUMI menggabungkan pembiayaan, pelatihan, dan aksi nyata agar UMKM dapat berkembang sekaligus berkontribusi pada ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan,” jelas Iqbal.

    Selain itu, BNI juga memperkuat perannya dalam pengembangan ekonomi desa melalui dukungan terhadap Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).

    Melalui program tersebut, BNI menyediakan layanan keuangan digital, memperkuat kelembagaan koperasi, dan menghadirkan fasilitas pembiayaan dengan dukungan jaringan Agen46 untuk menjangkau masyarakat di pelosok.

    “Penghargaan ini menjadi motivasi bagi BNI untuk terus mendorong inklusi keuangan, memperkuat peran UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional, dan menegaskan posisi kami sebagai pelopor keuangan berkelanjutan di Indonesia,” tegas Iqbal.

    Langkah BNI ini sejalan dengan visi perseroan untuk menjadi bank dengan kontribusi nyata terhadap pencapaian Asta Cita nasional, khususnya dalam memperluas akses keuangan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mempercepat transisi menuju ekonomi hijau yang inklusif dan berdaya saing.

    Sebagai informasi, gelaran CNN Indonesia Awards 2025 juga turut dihadiri oleh Kepala Kepolisian Negara RI (Kapolri) Listyo Sigit Prabowo, Menteri Koordinator Bidang Pangan RI (Menko Pangan) Zulkifli Hasan, Jaksa Agung ST Burhanuddin, hingga Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI (DPD) Sultan B. Najamudin.

    Tonton juga video “KuTips: Nggak Pake Telat, Ini Rahasia Rajin Bayar Listrik Berujung Untung!”

    (akd/ega)

  • BRI Buka Akses Keuangan dan Dorong Ekonomi Desa Padang Mantinggi Melalui AgenBRILink Koperasi Merah Putih

    BRI Buka Akses Keuangan dan Dorong Ekonomi Desa Padang Mantinggi Melalui AgenBRILink Koperasi Merah Putih

    FAJAR.CO.ID, PADANG — Layanan keuangan yang merata menjadi kunci penggerak ekonomi di wilayah perdesaan. Di Nagari Padang Mantinggi, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, akses layanan keuangan tersebut kini semakin mudah dijangkau berkat kehadiran AgenBRILink Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang menjadi wujud nyata perluasan akses keuangan bagi warga desa, termasuk para lansia tanpa harus pergi jauh ke kota.

    Petugas pengelola AgenBRILink KDMP Padang Mantinggi, Muhammad Iqbal A. Nursal, bercerita bahwa gagasan membuka layanan AgenBRILink muncul ketika Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Nagari Padang Mantinggi resmi menetapkan lokasi operasionalnya. Ia melihat peluang besar untuk menghadirkan layanan keuangan yang dapat membantu masyarakat bertransaksi tanpa hambatan jarak.

    “Hasil musyawarah anggota koperasi pada 26 Agustus 2025 menetapkan bangunan di Jorong I sebagai lokasi operasional koperasi. Di tempat itu pula, AgenBRILink mulai dijalankan, sekaligus difungsikan sebagai toko sembako untuk mendukung perputaran ekonomi lokal,” ujar Iqbal.

    Kini, Iqbal menyampaikan bahwa AgenBRILink KDMP Nagari Padang Mantinggi telah berkembang dengan pesat dan menjadi salah satu program unggulan daerah. Berkat dukungan dan kepercayaan warga, membuat layanan ini terus tumbuh. Tercatat, dalam periode Agustus hingga Oktober 2025, aktivitas transaksi meningkat sekitar 20–30%, dengan pengguna sebagian besar berasal dari anggota koperasi, perangkat desa, petani, hingga kelompok lansia.

    “Masyarakat sangat senang dengan adanya layanan AgenBRILink di dekat desa. Sekarang cukup berjalan kaki, layanan sudah bisa diakses, dan yang paling penting tidak perlu antre panjang. Beragam layanan keuangan juga tersedia, mulai dari tarik dan setor tunai, isi ulang dompet digital, hingga top up saldo kartu BRIZZI,” ujar Iqbal.

  • BRI Buka Akses Keuangan dan Dorong Ekonomi Desa Padang Mantinggi Melalui AgenBRILink Koperasi Merah Putih

    BRI Buka Akses Keuangan dan Dorong Ekonomi Desa Padang Mantinggi Melalui AgenBRILink Koperasi Merah Putih

    FAJAR.CO.ID, PADANG — Layanan keuangan yang merata menjadi kunci penggerak ekonomi di wilayah perdesaan. Di Nagari Padang Mantinggi, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, akses layanan keuangan tersebut kini semakin mudah dijangkau berkat kehadiran AgenBRILink Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang menjadi wujud nyata perluasan akses keuangan bagi warga desa, termasuk para lansia tanpa harus pergi jauh ke kota.

    Petugas pengelola AgenBRILink KDMP Padang Mantinggi, Muhammad Iqbal A. Nursal, bercerita bahwa gagasan membuka layanan AgenBRILink muncul ketika Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Nagari Padang Mantinggi resmi menetapkan lokasi operasionalnya. Ia melihat peluang besar untuk menghadirkan layanan keuangan yang dapat membantu masyarakat bertransaksi tanpa hambatan jarak.

    “Hasil musyawarah anggota koperasi pada 26 Agustus 2025 menetapkan bangunan di Jorong I sebagai lokasi operasional koperasi. Di tempat itu pula, AgenBRILink mulai dijalankan, sekaligus difungsikan sebagai toko sembako untuk mendukung perputaran ekonomi lokal,” ujar Iqbal.

    Kini, Iqbal menyampaikan bahwa AgenBRILink KDMP Nagari Padang Mantinggi telah berkembang dengan pesat dan menjadi salah satu program unggulan daerah. Berkat dukungan dan kepercayaan warga, membuat layanan ini terus tumbuh. Tercatat, dalam periode Agustus hingga Oktober 2025, aktivitas transaksi meningkat sekitar 20–30%, dengan pengguna sebagian besar berasal dari anggota koperasi, perangkat desa, petani, hingga kelompok lansia.

    “Masyarakat sangat senang dengan adanya layanan AgenBRILink di dekat desa. Sekarang cukup berjalan kaki, layanan sudah bisa diakses, dan yang paling penting tidak perlu antre panjang. Beragam layanan keuangan juga tersedia, mulai dari tarik dan setor tunai, isi ulang dompet digital, hingga top up saldo kartu BRIZZI,” ujar Iqbal.

  • Tolak Atlet Israel, RI Disanksi Komite Olimpiade, Gimana Kontroversinya?

    Tolak Atlet Israel, RI Disanksi Komite Olimpiade, Gimana Kontroversinya?

    Jakarta

    Indonesia tidak akan bisa mengajukan diri menjadi tuan rumah ajang olahraga di bawah naungan Komite Olimpiade Internasional (IOC). Ini adalah sanksi dari penyelenggara Olimpiade terhadap Indonesia, menyusul keputusan pemerintah Indonesia tidak mengeluarkan visa bagi atlet Israel yang sedianya akan bertanding di Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 di Jakarta, tengah Oktober lalu.

    Sikap Indonesia yang diperkuat putusan Pengadilan Arbritase Internasional dikecam IOC. Mereka menuding Indonesia melanggar prinsip dasar IOC.

    Prinsip yang dimaksud IOC menyatakan “setiap atlet, tim, dan pelatih yang memenuhi syarat harus bisa ikut serta dalam kompetisi olahraga internasional, tanpa menghadapi diskriminasi dari negara penyelenggara, sesuai Piagam Olimpiade dan prinsip antidiskriminasi, otonomi, serta netralitas politik yang menjadi rujukan Gerakan Olimpiade”.

    Dalam pernyataan yang mereka terbitkan, Rabu (22/10), IOC memutuskan untuk menghentikan “segala bentuk dialog dengan Komite Olimpiade Indonesia terkait pengajuan menjadi tuan rumah Olimpiade, Olimpiade Remaja, dan ajang Olimpiade lainnya”.

    Keputusan itu, kata IOC, akan mereka cabut jika pemerintah Indonesia memberikan jaminan akan memberikan visa masuk untuk setiap peserta ajang Olimpiade.

    AFP via Getty Images

    Menteri Pemuda dan Olahraga, Erick Thohir, berkata sejak awal telah mengetahui konsekuensi ini akan ditanggung Indonesia karena menolak menerbitkan visa bagi atlet Israel.

    “Ini juga berdasarkan UUD 1945 yang menghormati keamanan dan ketertiban umum, dan juga kewajiban pemerintah Indonesia untuk melaksanakan ketertiban dunia,” tulis Erick.

    Di tengah sanksi IOC, Erick membuat klaim pemerintah Indonesia “tetap akan berperan aktif dalam berbagai ajang olahraga di tingkat Asia Tenggara, Asia, maupun dunia”.

    Apa saja sikap yang diambil IOC terhadap Indonesia?

    IOC merekomendasikan seluruh federasi olahraga internasional untuk tidak mengadakan kompetisi atau pertemuan di Indonesia. Rekomendasi ini hanya akan batal jika Indonesia menjamin pintu masuk bagi seluruh negara.

    Selain itu, IOC meminta Komite Olimpiade Indonesia dan Federasi Gimnastik Internasional untuk datang ke kantor pusat mereka di Lausanne, Swiss.

    Dalam pertemuan itu, IOC membahas persoalan atlet Israel dalam ajang Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 di Jakarta.

    Lebih dari itu, IOC meminta seluruh federasi olahraga internasional untuk mengadaptasi Prinsip Kualifikasi untuk Ajang Olimpiade, salah satunya menjadikan akses masuk untuk semua atlet sebagai syarat penyelenggaraan kompetisi.

    IOC dalam pusaran kontroversi

    Keterlibatan atlet Israel dalam ajang olahraga dunia menjadi kontroversi usai gelombang aksi militer negara itu ke Gaza sejak 7 Oktober 2023.

    Awal September lalu misalnya, Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sanchez, berharap Israel dicoret dalam seluruh kompetisi olahraga internasional.

    “Israel tidak bisa terus menggunakan panggung internasional untuk mencuci citra mereka,” ujar Pedro.

    Europa Press via Getty ImagesPerdana Menteri Spanyol, Pedro Sanchez, mendesak Israel dicoret dari ajang olahraga internasional.

    Menurut Pedro, Israel semestinya menghadapi konsekuensi yang sama seperti Rusiayang tidak diperbolehkan mengikuti ajang olahraga internasional usai serangan militer mereka ke Ukraina pada 2022. Namun faktanya, tuding Pedro, IOC dan juga badan sepak bola dunia FIFA, menerapkan standar ganda kepada Israel.

    Dalam catatan lembaga riset yang berbasis di Italia, Istituto Affari Internazionali, IOC mengecam serangan militer Rusia ke Ukraina pada 24 Februari 2024. IOC lantas menjatuhkan sanksi terhadap Komite Olimpiade Rusia.

    Akibat sanksi itu, para atlet Rusia tidak hanya boleh berpartisipasi di Olimpiade 2024 dengan status atlet netraltidak mewakili dan tidak bisa mengenakan atribut serta bendera Rusia.

    Keputusan serupa juga diambil IOC pada September lalu. Mereka menyatakan hukuman serupa masih akan berlaku bagi para atlet Rusia yang bakal bertanding di Olimpiade Musim Dingin 2026.

    Istituto Affari Internazionali mempertanyakan mengapa IOC tak menjatuhkan sanksi serupa kepada Israel. Delegasi Israel disebut lembaga ini diizinkan IOC mengikuti Olimpiade 2024 “ketika militer mereka melancarkan serangan udara ke kawasan Deir al-Balah yang menewaskan setidaknya 30 orang”.

    Apa yang terjadi sebelumnya?

    Para atlet asal Israel dinyatakan tetap tidak akan bisa mengikuti Kejuaraan Dunia Senam Artistik yang berlangsung di Jakarta.

    Keputusan ini diambil Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS), Selasa (14/10), menanggapi upaya banding delegasi Israel atas sikap Indonesia yang menolak menerbitkan visa untuk para pesenam Israel.

    “Permohonan untuk mengambil tindakan sementara yang mendesak telah dipertimbangkan oleh Wakil Presiden Divisi Arbitrase Banding CAS. Kedua permohonan tersebut telah ditolak,” demikian pernyataan tertulis CAS.

    Induk olahraga senam Israel sebelumnya menuntut CAS untuk memaksa Federasi Senam Internasional dan Federasi Gimnastik Indonesia “menjamin keikutsertaan tim Israel dalam kejuaraan dunia atau untuk memindahkan atau membatalkan kejuaraan dunia”.

    Isi upaya banding Israel itu diungkap juru bicara CAS kepada kantor berita AFP, 13 Oktober lalu.

    Federasi Gimnastik Israel menilai langkah Indonesia sebagai tindakan yang memalukan dan mengancam integritas olahraga internasional.

    Menanggapi langkah hukum Federasi Gimnastik Israel, Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia, Erick Thohir mengatakan pihaknya tetap mempertahankan posisi politik Indonesia, tapi tetap menghormati langkah-langkah yang diambil Federasi Gimnastik Israel.

    “Indonesia sebagai negara punya aturan sendiri dan tetap berpegang teguh dengan prinsip yang kami pegang terkait hal ini. Tentu, kami juga akan menghadapi gugatan ini secara terhormat,” tegas Erick Thohir melalui Instagramnya, Senin (13/10).

    Visa delegasi senam artistik Israel ditolak Indonesia

    Pemerintah Indonesia tidak memberikan visa kepada tim gimnastik Israel yang berencana mengikuti Kejuaraan Dunia Senam Artistik di Jakarta.

    Keputusan ini diambil setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI), Gubernur DKI Jakarta dan para politikus di DPR menolak kehadiran delegasi atlet senam artistik Israel.

    Keputusan terbaru pemerintah Indonesia membatalkan visa tim Israel itu diumumkan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto kepada Kompas.com, Rabu (09/10).

    “Berdasarkan permohonan resmi dari pihak penjamin, dapat kami konfirmasi bahwa seluruh visa delegasi Israel saat ini telah dibatalkan,” kata Agus.

    Penegasan serupa juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra, Kamis (10/10).

    Pemerintah Indonesia, menurut Yusril, tidak akan memberikan visa kepada atlet Israel, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto yang mengecam tindakan Israel kepada Palestina.

    “Sikap pemerintah ini adalah sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan. Dan terakhir dalam pidato beliau di PBB yang sangat keras mengecam Israel yang terus-menerus melakukan kekejaman dan kebiadaban atas rakyat Palestina terutama di Gaza,” kata Yusril dalam sebuah video yang diterima Kompas.com, Kamis (09/10).

    “Dan pemerintah Indonesia tegas berpendirian bahwa tidak akan melakukan hubungan kontak apapun dengan pihak Israel,” tegasnya.

    Secara terpisah, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menjelaskan, Pengurus Besar (PB) Persatuan Senam Indonesiadulu bernama Persani dan sekarang bernama Federasi Gimnastik Indonesia (FGI)telah mengajukan permohonan pembatalan visa seluruh delegasi Israel melalui surat bernomor 442/LTR-JAGOC2025-FGI/X/2025.

    Dan menurut Agus, pihaknya mengabulkan permohonan pembatalan visa itu.

    “Seluruh proses keimigrasian telah berjalan transparan dan akuntabel sesuai peraturan, dan pembatalan visa ini merupakan tindak lanjut atas inisiatif dan permohonan resmi dari pihak penjamin,” kata Agus.

    Pemerintah, kata dia, menghargai dan mendukung penuh upaya FGI dalam menyelenggarakan kejuaraan dunia ini.

    Rencana kehadiran kontingen Israel dalam Kejuaraan Dunia Senam Artistik di Indonesia pada 19-25 Oktober 2025 mendapat penolakan dari berbagai kelompok masyarakat Indonesia.

    Penolakan itu antara lain disuarakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, hingga sejumlah politikus di DPR.

    Mereka menolak kehadiran para atlet senam artistik Israel di Indonesia sebagai bentuk dukungan terhadap Palestina dan mengecam tindakan genosida Israel di Gaza.

    Pengamat hubungan internasional mengatakan sikap tegas pemerintah Indonesia untuk menolak kehadiran tim Israel disebutnya “perlu dilakukan”.

    Menurut pengamat, apabila dunia bisa melarang kontingen Rusia pada berbagai ajang olahraga karena serangan terhadap Ukraina, maka “tidak boleh ada negara yang didiskriminasi”.

    “Karena itu, Israel semestinya juga tidak bisa ikut dalam pertandingan olahraga tingkat internasional,” kata pengamat.

    Sampai Kamis (09/10), belum ada sikap resmi dari Federasi Gimnastik Indonesia (FGI).

    Demikian pula, Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Raja Sapta Oktohari yang juga tidak menjawab pertanyaan dari BBC News Indonesia.

    KOI hanya menjelaskan bahwa pihaknya akan menyampaikan sikap resmi dalam waktu dekat terkait hal ini.

    Sementara, Menteri Luar Negeri Sugiono berkata kuasa penyelenggaraan Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 ada pada Federasi Gimnastik Indonesia yang dulu disebut Persatuan Senam Indonesia (Persani).

    Masuknya Israel sebagai peserta dalam kejuaraan tersebut, kata Sugiono, berada di bawah tanggung jawab federasi itu.

    “Saya monitor tapi ini yang menyelenggarakan kan Persani. Kita lihat perkembangannya seperti apa,” kata Sugiono, Rabu (08/10), kepada wartawan di Jakarta.

    Menurut Sugiono, belum ada permintaan resmi kepada kementerian yang dipimpinnya untuk mengeluarkan izin atau rekomendasi terkait kedatangan atlet asing, termasuk dari Israel.

    Atas dasar ini, Kemlu belum mengambil langkah lanjutan.

    Mengenai visa, Sugiono menyampaikan wewenangnya ada pada Kementerian Imigrasi.

    “Menerima atau tidak itu akan ditentukan apakan diberikan visa atau tidak. Kan ini yang mengeluarkan visa dari Imigrasi,” ujarnya.

    Secara terpisah, Koordinator Fungsi Komunikasi Publik Ditjen Imigrasi Achmad Nur Saleh meminta waktu untuk memeriksa.

    Sebelumnya, media Israel yaitu Jewish News Syndicates melaporkan sebanyak enam atlet senam asal Israel telah mendaftar kejuaraan tersebut.

    Dalam laporan tersebut, badan pengurus nasional senam di Israel mengklaim memperoleh informasi dan jaminan dari penyelenggara di Indonesia untuk bisa ikut serta.

    Indonesia resmi ditunjuk sebagai tuan rumah kejuaraan dunia senam oleh Federation Internationale de Gymnastique ini pada Mei 2024.

    Setelah melalui proses bidding, Indonesia dipercaya menggelar kejuaraan dunia untuk pertama kalinya.

    Kejuaraan ini juga menjadi salah satu ajang kualifikasi resmi untuk Olimpiade Los Angeles 2028.

    Apa alasan MUI menolak kedatangan atlet Israel?

    Di tengah hiruk pikuk persiapan yang tinggal menghitung hari lagi, publik bersuara terhadap keberadaan kontingen Israel dalam event ini.

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Majelis Ulama Indonesia (MUI), Amirsyah Tambunan, mendorong seluruh pihak untuk menolak kedatangan atlet Israel.

    Penolakan itu, demikian MUI, sebagai bentuk dukungan terhadap pembebasan Palestina dari penjajahan dan upaya genosida yang masih berlangsung.

    Media Israel yaitu Jewish News Syndicates melaporkan sebanyak enam atlet senam asal Israel telah mendaftar.

    Ameera Hariadi dari Indonesia melakukan rutinitasnya pada palang yang tidak rata selama Kualifikasi Wanita di Kejuaraan Dunia Senam Artistik-Antwerp 2023 di Antwerp Sportpaleis pada 1 Oktober 2023 di Antwerp, Belgia. (Tim Clayton/Corbis melalui Getty Images)

    Dalam laporan tersebut, badan pengurus nasional senam di Israel mengklaim memperoleh informasi dan jaminan dari penyelenggara di Indonesia untuk bisa ikut serta.

    “Mereka sudah harusnya memboikot Israel sejak awal untuk jadi peserta, karena sudah kejadian seperti ini (genosida di Gaza). Nah, sekarang posisinya Indonesia dipertanyakan karena kita jadi tuan rumah,” ucap pengamat hukum internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana kepada BBC News Indonesia.

    Dalam hal ini, pihak penyelenggara dan pemerintah belum menyatakan sikap terhadap situasi ini.

    Mengapa pemerintah Indonesia diminta tolak kehadiran tim Israel?

    Aksi boikot dalam situasi sekarang merupakan salah satu langkah yang signifikan dan bisa memberi tekanan pada Israel.

    Pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, berkata upaya boikot ini makin gencar dilakukan berbagai negara yang memberikan dukungan pada Palestina.

    Salah satu contoh, perwakilan negara yang walk out ketika Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berpidato di konferensi tingkat tinggi PBB di New York, AS beberapa waktu lalu merupakan bentuk tekanan.

    Penolakan masyarakat internasional terhadap warga Israel yang berkunjung ke luar negeri juga disebutnya bentuk lain penolakan.

    Ratusan pengunjuk rasa mengadakan protes di dekat Istana Negara di Jakarta, Indonesia pada 20 Maret 2023. (Eko Siswono Toyudho/Anadolu Agency melalui Getty Images)

    “Misal, rakyat Israel datang ke negara lain lalu ada warga negara lain marah pada Netanyahu tapi kemudian dilampiaskan ke warga Israel. Ini bentuk tekanan karena warga Israel merasa di bawah Netanyahu dengan banyak serangan ini bukannya mereka tambah selamat tapi justru makin terancam,” tutur Hikmahanto Juwana kepada BBC News Indonesia, Rabu (08/10).

    “Kalau kita melakukan hal yang sama terhadap kontingen dari Israel. Kita larang misalnya, maka dampaknya adalah pemerintah Israel juga harus berpikir. Ternyata negara yang Islamnya moderat seperti Indonesia, larang mereka masuk.”

    Ia juga menambahkan banyak negara yang memilih mundur atau menolak keikutsertaan Israel dalam ajang olahraga.

    Sebab, alasan Israel melakukan serangan sebagai pembelaan diri tidak lagi bisa dibenarkan mengingat fakta di lapangan menunjukkan tindakan Israel sudah mengarah pada pembersihan etnis dan genosida.

    Untuk itu, Indonesia semestinya berani mengambil sikap tegas.

    Menurut dia, situasi kali ini berbeda dengan penolakan kontingen Israel pada Piala Dunia U-20 pada 2023.

    “Kalau sekarang, saya berpendapat bahwa boikot atau kita melarang Israel untuk masuk itu setuju sekali, ” katanya.

    Tindakan Israel yang membabibuta menghabisi warga Gaza, kata Hikmahanto, tidak bisa dibenarkan.

    Apabila pemerintah berdalih agar tidak ada campur tangan isu politik dalam olahraga, keputusan membiarkan kontingen Israel ikut serta dalam kejuaraan pun politis. “Mau tidak mau tercampur.”

    Hikmahanto menyampaikan tim Rusia bisa ditolak bertanding karena mengibarkan bendera perang terhadap Ukraina yang diikuti banyak negara dan berbagai federasi olahraga internasional.

    Namun kini, Israel yang lebih kejam tindakannya diperbolehkan bertanding dan diminta tidak mengaitkan dengan politik.

    “Cara tidak setuju dengan tindakan Israel di Gaza dan dukungan terhadap Palestina ya sebaiknya tim itu tidak dibolehkan untuk masuk,” ujar Hikmahanto.

    Secara terpisah, pendiri lembaga penelitian independen Synergy Policies, Dinna Prapto Raharja berkata preseden sanksi terhadap Rusia ini harus adil juga.

    “Jangan ada negara yang didiskriminasi. Karena pelanggaran Israel sangat serius maka sepakat boikot kontingen.”

    Bagaimana sikap Federasi Gimnastik Indonesia dan KOI?

    Menanggapi polemik ini, Ketua Umum Federasi Gimnastik Indonesia (FGI), Ita Yuliati belum merespon.

    Begitu pula dengan Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Raja Sapta Oktohari, juga tidak menjawab pertanyaan dari BBC News Indonesia.

    Adapun pihak Komite Olahraga Indonesia (KOI) menjelaskan akan ada pernyataan yang disampaikan dalam waktu dekat terkait hal ini.

    Mengacu pada unggahan resmi FGI, Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 ini akan diikuti lebih 500 atlet dari 79 negara.

    Merujuk data yang diunggah di situs resmi Federation Internationale de Gymnastique, sebanyak 79 negara ini termasuk Israel.

    Ada enam atlet yang terdaftar ikut serta. Antara lain, Artem Dolgopyat, Eyal Indig, Ron Pyatov, Roni Shamay, Yali Shoshani, dan Lihie Raz.

    Dolgopyat merupakan pesenam andalan Israel. Ia telah menyabet medali emas di nomor floor exercise saat Olimpiade Tokyo 2020 dan medali perak di Olimpiade Paris 2024.

    Dari catatan sejarah, penolakan terhadap delegasi Israel pernah dilakukan Indonesia ketika Asian Games 1962 di Jakarta.

    Akibatnya, Indonesia dilarang mengikuti Olimpiade Tokyo 1964 oleh Komite Olimpiade Internasional.

    Keputusan itu diambil Soekarno karena membiarkan Israel ikut dalam ajang olahraga itu sama seperti pengakuan terhadap Israel.

    Pengakuan tersebut dianggapnya bertentangan dengan semangat antikolonialisme yang menjadi dasar diplomasi luar negeri Indonesia.

    Sejak peristiwa Nakba 1948, rakyat Palestina berjuang menghadapi Israel yang menindas dan menjajah.

    Menurut sejarawan, IAIN Palangka Raya, Muhammad Iqbal, semangat antipenjajahan hanya satu hal.

    Alasan lain Soekarno saat itu juga berkaitan dengan upaya Indonesia menggalang dukungan dari dunia Arab dan negara-negara pascakolonial atas kemerdekaan Indonesia, serta kepentingan pembebasan Irian Barat.

    Pada 2023, penolakan terhadap tim Israel kembali terjadi jelang Piala Dunia U-20 di mana Indonesia menjadi tuan rumah untuk pertama kalinya. Kali ini, penolakan datang dari sejumlah elit dari PDI Perjuangan dan sejumlah Ormas Islam.

    Riuh kontroversi kala itu membuat Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20.

    Berkaitan dengan Piala Dunia, pada 1958, Indonesia bahkan rela kehilangan kesempatan langka bermain di kompetisi sepak bola ini karena menolak bertanding melawan Israel di babak kualifikasi.

    Ahli hukum internasional dari UI, Hikmahanto Juwana berharap para pengambil kebijakan bisa tegas apalagi melihat rekam jejak ini. “Bukan pertama kali, Indonesia pernah menolak tim Israel.”

    “Sekarang ini, banyak negara mengakui Palestina seperti Inggris, Prancis, Spanyol, dan banyak lagi, termasuk Indonesia. Ini harusnya selaras dengan apa yang terjadi di Olimpiade atau seperti kejuaraan gimnastik ini,” ucap Hikmahanto.

    Humas Gimnastik Indonesia)Ketua Federasi Gimnastik Indonesia Ita Yuliati (kedua kiri) bersama perwakilan Federasi Gimnastik Internasional saat memantau kesiapan Indonesia Arena, Jakarta, Jumat (04/04/2025)

    Apa sikap resmi pemerintah Indonesia?

    Menteri Luar Negeri Sugiono berkata kuasa penyelenggaraan Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 ada pada Federasi Gimnastik Indonesia yang dulu disebut Persatuan Senam Indonesia (Persani).

    Masuknya Israel sebagai peserta dalam kejuaraan tersebut, kata Sugiono, berada di bawah tanggung jawab federasi itu.

    “Saya monitor tapi ini yang menyelenggarakan kan Persani. Kita lihat perkembangannya seperti apa,” kata Sugiono.

    Menurut Sugiono, belum ada permintaan resmi kepada kementerian yang dipimpinnya untuk mengeluarkan izin atau rekomendasi terkait kedatangan atlet asing, termasuk dari Israel.

    Atas dasar ini, Kemlu belum mengambil langkah lanjutan.

    Mengenai visa, Sugiono menyampaikan wewenangnya ada pada Kementerian Imigrasi.

    “Menerima atau tidak itu akan ditentukan apakan diberikan visa atau tidak. Kan ini yang mengeluarkan visa dari Imigrasi,” ujarnya.

    Secara terpisah, Koordinator Fungsi Komunikasi Publik Ditjen Imigrasi Achmad Nur Saleh meminta waktu untuk memeriksa.

    Berdasarkan Peraturan Menteri Luar Negeri RI Nomor 3 Tahun 2019 tentang Panduan Umum Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah, kunjungan warga Israel ke Indonesia hanya dapat dilakukan dengan menggunakan paspor biasa.

    Adapun otoritas pemberi visa kepada warga Israel dilaksanakan oleh Ditjen Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM.

    Visa ini diberikan dalam bentuk affidavit melalui KBRI di Singapura atau KBRI di Bangkok.

    Kemudian, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2024 menjelaskan juga mengenai prosedur permohonan visa oleh warga negara dari Negara Calling Visa.

    Israel merupakan salah satu negara yang masuk kategori Calling Visa di Indonesia.

    Dari aturan ini, wajib memiliki penjamin yang merupakan WNI atau korporasi berbadan hukum yang berdomisili di Indonesia. Permohonan visa pun dapat dilakukan oleh penjamin.

    Dalam konteks kejuaraan, pihak imigrasi menyatakan penjamin bisa dari penyelenggara.

    Sementara itu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang daerahnya menjadi lokasi kejuaraan menegaskan tidak mengizinkan kehadiran atlet Israel dalam Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 di Jakarta.

    Pramono pun berharap pemerintah maupun organisasi bisa mempertimbangkan ulang untuk mengundang atlet dari Israel.

    Bahkan, Pramono menegaskan seharusnya visa para atlet ini tak usah dikeluarkan.

    “Tentang atlet Israel, kalau ke Jakarta tentunya sebagai Gubernur, dalam kondisi seperti ini pasti saya tidak mengizinkan. Pasti akan menyulut, memantik kemarahan publik dalam kondisi seperti ini,” kata Pramono.

    Bagaimana sikap atlet dan federasi olahraga di dunia terhadap Israel?

    Sejak komisi penyelidikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara resmi menyatakan Israel telah melakukan genosida terhadap warga Palestina di Gaza, ada seruan agar negara itu diskors dari kompetisi sepak bola internasional.

    Tim nasional Israel saat ini berpartisipasi dalam kualifikasi Eropa untuk Piala Dunia FIFA putra pada musim panas mendatang. Sementara itu, klub Israel Maccabi Tel Aviv bermain di Liga Europa.

    BBC memperoleh kabar dari tokoh senior di satu federasi sepak bola bahwa banyak negara mendorong pemungutan suara untuk melarang Israel berkompetisi di sepak bola Eropa.

    Pemungutan suara ini hampir dilakukan UEFA. Namun akhirnya ditunda pasca rencana perjanjian damai yang digagas AS beberapa waktu lalu.

    Pada cabang olahraga lain, federasi maupun negara penyelenggara tidak tegas mengenai pelarangan keikutsertaan Israel. Misal pada Kejuaraan Dunia Bowl 2025. World Bowls Tour (WBT) yang semula melarang tiga atlet Israel ikut bertanding mencabut kembali larangannya.

    Pada 2024, Federasi Hoki Es Internasional sempat melarang Israel berkompetisi dalam kejuaraan dunia hoki es. Akan tetapi, larangan ini dibatalkan.

    Perdana Menteri Spanyol Pedro Snchez baru-baru ini menegaskan permintaan agar Israel dikeluarkan dari kompetisi olahraga internasional atas tindakannya di Gaza.

    “Israel tidak dapat terus menggunakan platform internasional apa pun untuk menutupi citranya,” kata Snchez.

    Ia mengatakan Israel harus diperlakukan dengan cara yang sama seperti Rusia atas invasi ke Ukraina pada 2022.

    Saat itu, pengumuman Rusia dilarang ikut berbagai event olahraga internasional langsung keluar hanya empat hari setelah pecah perang dengan Ukraina.

    Efnan Ipsir/Anadolu melalui Getty ImagesSebuah infografis berjudul “Beberapa negara dilarang dari Olimpiade masa lalu, kecuali Israel” dibuat di Istanbul, Turkiye pada 6 Agustus 2024.

    Para atlet juga mulai bersuara agar federasi tegas mengeluarkan larangan terhadap Israel. Antara lain, 48 atlet yang merupakan para pesepak bola dari liga primer Inggris menandatangani surat gabungan yang menyerukan penangguhan Israel.

    FA Turki yang sekarang telah menjadi anggota UEFA juga menuntut penangguhan Israel.

    “Sudah waktunya bagi FIFA dan UEFA untuk mengambil tindakan. Israel harus segera dilarang dari semua kompetisi olahraga.” ujar Presiden FA Turki, Ibrahim Haciosmanoglu.

    Bintang Liverpool Mohamed Salah juga mengkritik UEFA yang mengunggah mengenai kematian pemain sepak bola Palestina, Suleiman al-Obeid, di media sosial tanpa menyebut penyebab kematiannya karena serangan Israel ketika tengah menunggu bantuan kemanusiaan di Jalur Gaza selatan.

    Dari Asosiasi Sepak Bola Palestina, jumlah pemain sepak bola yang terbunuh atau yang telah meninggal karena kelaparan di Gaza berjumlah 421 orang.

    Adapun 103 di antaranya adalah anak-anak.

    Sedangkan secara keseluruhan, jumlah atlet Palestina dari berbagai cabang yang menjadi korban genosida Israel lebih dari 800 orang.

    (ita/ita)

  • Menhan Sjafrie di Sumbawa: TNI Milik Rakyat, Wajib Mengabdi, Tak Hanya Tugas Tempur
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        19 Oktober 2025

    Menhan Sjafrie di Sumbawa: TNI Milik Rakyat, Wajib Mengabdi, Tak Hanya Tugas Tempur Regional 19 Oktober 2025

    Menhan Sjafrie di Sumbawa: TNI Milik Rakyat, Wajib Mengabdi, Tak Hanya Tugas Tempur
    Tim Redaksi
    SUMBAWA, KOMPAS.com –
    Menteri Pertahanan RI, Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa TNI adalah milik rakyat dan wajib mengabdi untuk kepentingan rakyat.
    Ini disampaikannya saat mengunjungi Batalyon Infanteri (Yonif) TP 835 di Desa Kerekeh, Kabupaten Sumbawa, NTB, Sabtu (18/10/2025).
    “Kami hadir di sini untuk menunjukkan soliditas pemerintah dalam membangun pertahanan nasional. TNI ini dibiayai rakyat, maka harus hadir membela dan melayani rakyat,” ujarnya.
    Dalam kunjungan itu, Menhan didampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal.
    Batalyon 835 menjadi bagian dari 150 batalyon yang akan digelar di seluruh Indonesia pada 2025.
    Sjafrie menekankan agar prajurit tidak hanya fokus pada tugas tempur, tetapi juga menyatu dengan masyarakat.
    “Saya ingatkan prajurit untuk disiplin, giat berlatih, dan memberi manfaat nyata bagi lingkungan,” tambah Sjafrie.
    Ia menyampaikan kunjungan ini menunjukkan soliditas pemerintah dalam membangun kekuatan pertahanan nasional dengan TNI sebagai tulang punggung operasional.
    Salah satunya Batalyon 835 yang mana merupakan bagian dari 150 batalyon yang akan digelar di seluruh wilayah Indonesia pada tahun 2025, yang akan menjadi titik kuat pertahanan rakyat semesta.
    “Oleh karena itu, para tentara ini harus dapat bersatu dengan rakyat, harus disiplin, giat berlatih dan bermanfaat untuk masyarakat sekelilingnya,” ujarnya.
    Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa Batalyon 835 merupakan batalyon teritorial yang dilengkapi dengan berbagai kompi fungsional seperti kompi pertanian, kompi kesehatan, kompi konstruksi, kompi peternakan dan kompi kesehatan.
    “Kunjungan ini juga untuk berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan dalam memberikan dukungan teknis bagi penguatan fasilitas kesehatan di batalyon tersebut, khususnya untuk pengembangan kompi kesehatan, jelasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • MUI Tolak Mustafa Kemal Ataturk Jadi Nama Jalan di Jakarta dalam Memori Hari Ini, 17 Oktober 2021

    MUI Tolak Mustafa Kemal Ataturk Jadi Nama Jalan di Jakarta dalam Memori Hari Ini, 17 Oktober 2021

    JAKARTA – Memori hari ini, empat tahun yang lalu, 17 Oktober 2021, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menolak rencana pemerintah gunakan nama Mustafa Kemal Ataturk sebagai nama jalan di Menteng, Jakarta Pusat. MUI meyakini Bapak Turki Modern itu tak layak dihargai karena pikirannya dianggap menyesatkan.

    Sebelumnya, pemerintah Indonesia-Turki ingin mempererat hubungan persahabatan. Keduanya negara berencana bertukar nama toko nasional jadi nama jalan di negaranya masing-masing.

    Eksistensi Ataturk sebagai tokoh yang peduli masa depan Turki tak diragukan. Ia jadi orang yang punya visi besar. Ia menyaksikan sendiri bagaimana Kekaisaran Ottoman atau Kesultanan Utsmaniyah mulai pontang-panding.

    Sistem kekhalifahannya sudah kuno. Ataturk pun bergerak mengubah segalanya. Ia tak mau bangsa Turki hidup sengsara di bawah monarki. Ia menggelorakan perang kemerdekaan dari 1919-1923 dan berhasil.

    Ataturk lalu menghadirkan Republik Turki modern pada 1924. Ia jadi presiden pertama Turki. Ia juga membawa Turki jadi negara sekular. Ajian itu berhasil membuat Turki terus bertumbuh jadi negara besar di dunia. Alhasil, jasa besar Ataturk tak bisa dilupakan dalam ingatan sejarah rakyat Turki.

    Kondisi itu terlihat kala Indonesia-Turki ingin mempererat hubungan persahabatan pada 2021. Kedua negara sepakat dengan wacana menganugerahkan nama toko nasional masing-masing jadi nama jalan. Indonesia memilih nasa Soekarno jadi nama salah satu jalan di Ankara.

    Turki memilih nama Ataturk jadi nama salah satu jalan di Menteng, Jakarta. Kedua nama yang diinginkan sama-sama punya peran besar sebagai founding father. Rencananya peresmian nama jalan akan dihadiri langsung oleh Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan tahun depan, atau 2022.

    Kehadiran nama jalan itu dianggap akan membuat hubungan kedua negara semakin dekat. Apalagi, sebagaimana dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, sosok Ataturk jadi salah tokoh yang menginspirasi perjuangan kaum bumiputra lepas dari belenggu penjajahan.

    “Kami sudah meminta komitmen dari pemerintah DKI Jakarta untuk pemerintah memberikan nama jalan dengan founding father-nya Turki di Jakarta. Dalam hal ini, melalui wakil gubernur pada saat itu, sudah mengalokasikan salah satu jalan di daerah Menteng.”

    “Itu yang nantinya akan diberikan nama founding father Turki. Diharapkan jalan yang nanti dengan nama Bapak Bangsa Turki di DKI Jakarta itu, nantinya diharapkan akan diresmikan pada saat kunjungan Presiden Erdogan ke Jakarta,” ungkap Duta Besar Indonesia di Ankara, Muhammad Iqbal sebagaimana dikutip laman detik.com, 15 Oktober 2021.

    Bapak Turki Modern, Mustafa Kemal Ataturk (kanan). (Wikimedia Commons)

    Rencana penamaan jalan dengan nama tokoh nasional masing-masing mendapatkan sambutan yang luas. Namun, MUI ikut angkat bicara pada 17 Oktober 2021. Mereka menyatakan penolakannya terhadap Ataturk yang notabene tokoh sekular jadi nama jalan di Jakarta.

    MUI memandang Ataturk punya pikiran yang sesat dan memisahkan dalam konteks penerapan sekularisme di Turki. Narasi itu karena sekularisme dianggap MUI adalah paham yang bertentangan dengan Islam.

    Sekular dianggap paham yang menjauhan agama dalam urusan politik. Ataturk pun dipandang tokoh yang mengacak-acak Islam di Turki. Ataturk semasa hidupnya telah menjauhkan rakyat Turki dari Islam. Penolakan itu membuat rencana penamaan jalan belum terealisasi hingga kini.

    “Jadi Ataturk ini adalah seorang tokoh yang sangat sekular, yang tidak percaya ajaran agamanya akan bisa menjadi solusi dan akan bisa membawa Turki menjadi negara maju. Oleh karena itu kalau pemerintah tetap akan mengabadikan namanya menjadi salah satu nama jalan di Ibukota Jakarta hal itu jelas merupakan sebuah tindakan yang tidak baik dan tidak arif serta jelas-jelas akan menyakiti dan mengundang keresahan di kalangan umat Islam,” ujar Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas sebagaimana dikutip laman CNN Indonesia, 17 Oktober 2021.

  • Tok! Kementrian ESDM Terbitkan Izin 16 Blok Tambang Rakyat di NTB

    Tok! Kementrian ESDM Terbitkan Izin 16 Blok Tambang Rakyat di NTB

    Bisnis.com, MATARAM – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menerbitkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) untuk 16 blok tambang rakyat di Nusa Tenggara Barat (NTB). 

    Proses penerbitan IPR di NTB terus dilakukan untuk legalisasi pertambangan rakyat yang selama ini beroperasi secara ilegal. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal menjelaskan penerbitan IPR merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menertibkan aktivitas pertambangan tanpa mengabaikan aspek kesejahteraan masyarakat.

    “Jadi, IPR ini adalah salah satu cara melegalkan yang ilegal, tetapi barangnya tetap sama,” jelas Iqbal dikutip dari siaran pers, Selasa (14/10/2025).

    Pemprov NTB telah mengambil langkah konkret dengan menerbitkan IPR kepada koperasi yang bergerak pada tambang rakyat. Pada 12 Juli 2025, Gubernur bersama Kapolda NTB telah menyerahkan IPR pertama kepada Koperasi Selonong Bukit Lestari di Kabupaten Sumbawa sebagai bentuk legalisasi aktivitas tambang rakyat.

    Menurut Iqbal, pemerintah terus menyempurnakan mekanisme pengawasan tambang rakyat, termasuk dalam pengendalian dampak sosial dan penggunaan bahan kimia berbahaya seperti merkuri.

    “Alhamdulillah, saat ini kami sudah mendapatkan 16 blok IPR yang telah disetujui Kementerian ESDM,” ujar Iqbal. 

    Sebagai informasi, NTB merupakan salah satu daerah tambang, baik di Pulau Lombok maupun Sumbawa. Sejumlah perusahaan tambang besar beroperasi di NTB, terutama di Pulau Sumbawa. Di samping perusahaan tambang tersebut, selama ini ada ratusan tambang ilegal yang dijalankan oleh masyarakat juga beroperasi.

    Tambang rakyat dijalankan dengan konvensional oleh masyarakat, tanpa memperhatikan standardisasi sesuai dengan standar keselamatan kerja. Lokasinya yang banyak dan terus tumbuh membuat pemerintah kesulitan melakukan pencegahan dan pengawasan. 

    Tambang juga menjadi penopang perekonomian NTB, 98% ekspor NTB merupakan konsentrat tambang. Selain itu, Pemprov NTB juga menerima Dana Bagi Hasil (DBH) laba bersih tambang hingga Rp172 miliar per tahun yang diperoleh dari operasi tambang PT AMNT Mineral (Amman). 

  • Amankan Kambing, Bapak dan Anak di Jember Tewas Tertimpa Rumpun Bambu

    Amankan Kambing, Bapak dan Anak di Jember Tewas Tertimpa Rumpun Bambu

    Jember (beritajatim.com) – Bapak dan anak di Kabupaten Jember, Jawa Timur, meninggal dunia karena tertimpa rumpun bambu, pada saat hujan deraa, Senin (13/10/2025) sore.

    Korban yang meninggal dunia adalah Siaman (64) dan Saiful Rohman (29). Mereka warga Jalan Jawa VII, Lingkungan Tegalbpto Lor, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari.

    Informasi yang diperoleh dari sejumlah tetangga, Siaman dan Saiful sedang mengamankan 13 ekor kambing yang di kandang yang berjarak kurang lebih 50 meter dari rumah mereka.

    Saat itu hujan deras dan berangin. “Pak Umar (sapaan akrab Siaman) sudah diminta tidak keluar rumah,” kata salah satu tetangga.

    Tiba-tiba rumpun bambu dekat kandang itu ambruk menimpa Siaman dan Saiful. Keduanya meninggal di tempat bersama tiga ekor kambing yang hendak mereka amankan.

    Para tetangga memanggil petugas pemadam kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jember. Butuh wakru lama untuk mengevakuai dua jenazah karena petugas harus memotong rumpun bambu agar bisa diangkat.

    Jenazah Saiful bisa dievakuasi pukul 16.00 WIB. Sementara jenazah Siaman baru bisa dievakuasi pukul 17.30 WIB.

    Siaman selama ini dikenal sebagai petugas kebersihan. “Pagi harinya sebelum meninggal, beliau sempat membersihkan rumput di sini” kata Muhammad Iqbal, warga Perumahan Jawa Asri.

    Selain kejadian di Jalan Jawa VII yang tak jauh dari kampus Universitas Jember, dua pohon tumbang pada saat yang sama di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Satu pohon merusak pagar dan sebatang lagi menimpa mobil pegawai FISIP. [wir/ian]