Xcloud.id

Tag: Muhammad Iqbal

  • Harga daging sapi Rp128.730 per kg, telur ayam Rp32.110 per kg

    Harga daging sapi Rp128.730 per kg, telur ayam Rp32.110 per kg

    Ilustrasi – Pedagang daging sapi melayani pembeli di kios daging Pasar Modern BSD, Serpong, Tangerang Selatan, Banten. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal

    Harga daging sapi Rp128.730 per kg, telur ayam Rp32.110 per kg
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 24 Desember 2024 – 10:19 WIB

    Elshinta.com – Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada Selasa mencatat, harga daging sapi murni turun menjadi Rp128.730 per kilogram (kg), sedangkan telur ayam ras naik menjadi Rp32.110 per kg.

    Berdasarkan data dari Panel Harga Bapanas pukul 07.20 WIB, secara umum harga pangan di tingkat pedagang eceran secara nasional, untuk beras premium naik 0,71 persen atau Rp110 menjadi Rp15.520 per kg.

    Sedangkan beras medium turun 0,15 persen atau Rp20 menjadi Rp13.470 per kg; lalu beras stabilitas pasokan dan harga pangan (SPHP) Bulog naik 1,28 persen atau Rp160 menjadi Rp12.650 per kg.

    Selanjutnya Komoditas bawang merah terpantau turun 1,60 persen atau Rp650 menjadi Rp39.990 per kg; sedangkan bawang putih bonggol naik 1,95 persen atau Rp830 menjadi Rp43.340 per kg.

    Sementara itu, harga komoditas cabai merah keriting naik 1,70 persen atau Rp690 menjadi Rp41.350 per kg; sedangkan cabai rawit merah turun 4,83 persen atau Rp2.430 menjadi Rp47.920 per kg.

    Harga daging sapi murni juga naik 0,87 persen atau Rp6.590 menjadi Rp128.730 per kg; sedangkan daging ayam ras naik 9,50 persen atau Rp3.540 menjadi Rp40.800 per kg; lalu telur ayam ras juga naik 4,63 persen atau Rp1.420 menjadi Rp32.110 per kg.

    Kedelai biji kering (impor) terpantau naik 5,11 atau Rp530 menjadi Rp10.910 per kg; begitu pun gula konsumsi naik 1,39 persen atau Rp250 menjadi Rp18.250 per kg.

    Selanjutnya minyak goreng kemasan sederhana naik 3,09 persen atau Rp580 menjadi Rp19.350 per kg; sedangkan minyak goreng curah turun 6,62 persen atau Rp1.160 menjadi Rp16.350 per kg.

    Komoditas tepung terigu curah naik 2,88 persen atau Rp290 menjadi Rp10.370 per kg; begitu pula terigu non curah juga naik 2,37 persen atau Rp310 menjadi Rp13.390 per kg.

    Kemudian harga jagung di tingkat peternak naik hingga 15,04 persen atau Rp910 menjadi Rp6.960 per kg; harga garam halus beryodium juga naik 6,50 persen atau Rp750 menjadi Rp12.290 per kg.

    Selanjutnya, untuk harga ikan kembung terpantau turun 15,80 persen atau Rp6.090 menjadi Rp32.450 per kg; ikan tongkol juga turun 6,33 persen atau Rp2.050 menjadi Rp30.310 per kg; begitu pun ikan bandeng turun 2,68 persen atau Rp910 menjadi Rp33.000 per kg.

    Sumber : Antara

  • Harga emas Antam merosot jadi Rp1,505 juta per gram

    Harga emas Antam merosot jadi Rp1,505 juta per gram

    Pekerja menunjukkan emas yang dijual di Butik Emas Logam Mulia PT. Aneka Tambang (ANTAM), Jakarta, Kamis (7/11/2024). ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal

    Harga emas Antam merosot jadi Rp1,505 juta per gram
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 19 Desember 2024 – 11:17 WIB

    Elshinta.com – Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia, Kamis, turun sebesar Rp15.000 per gram, yakni dari harga Rp1.520.000 per gram menjadi Rp1.505.000 per gram.

    Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan turut mengalami penurunan, yakni dari Rp1.372.000 per gram menjadi Rp1.354.000 per gram.

    Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

    Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

    PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

    Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Kamis:

    – Harga emas 0,5 gram: Rp802.500.
    – Harga emas 1 gram: Rp1.505.000.
    – Harga emas 2 gram: Rp2.950.000.
    – Harga emas 3 gram: Rp4.400.000.
    – Harga emas 5 gram: Rp7.300.000.
    – Harga emas 10 gram: Rp14.545.000.
    – Harga emas 25 gram: Rp36.237.000.
    – Harga emas 50 gram: Rp72.395.000.
    – Harga emas 100 gram: Rp144.712.000.
    – Harga emas 250 gram: Rp361.515.000.
    – Harga emas 500 gram: Rp722.820.000.
    – Harga emas 1.000 gram: Rp1.445.600.000.

    Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

    Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22.

    Sumber : Antara

  • Menakar Nasib Mak Rini di PKB, Usai Kalah di Pilbup Blitar

    Menakar Nasib Mak Rini di PKB, Usai Kalah di Pilbup Blitar

    Blitar (beritajatim.com) – Rini Syarifah dipastikan kalah di Pemilihan Bupati (Pilbup) Blitar 2024. Meski berstatus sebagai calon petahana, nyatanya Mak Rini sapaan akrab Rini Syarifah harus menerima kenyataan bahwa dirinya kalah dari Rijanto-Beky.

    Dari hasil hitung rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Blitar diketahui bahwa pasangan Rijanto-Beky resmi memperoleh 504.655 suara. Unggul jauh dari petahana yakni Rini-Ghoni yang hanya mendapatkan 137.706 suara.

    Tentu dengan hasil tersebut Mak Rini harus lengser dari kursi Bupati Blitar. Kondisi itu tentu cukup menyakitkan, bukan hanya untuk Mak Rini semata namun juga bagi partai pengusung yakni PKB, Golkar, Gerindra hingga Demokrat.

    Khusus PKB, hasil Pilbup Blitar ini jadi pukulan telak. Pasalnya Mak Rini juga menjabat sebagai Ketua DPC PKB Kabupaten Blitar.

    Usai kekalahan ini pun, tak sedikit yang bertanya apakah Rini Syarifah bakal digantikan dari posisinya sebagai Ketua DPC PKB Kabupaten Blitar. Terkait hal itu, Sekretaris DPC PKB Kabupaten Blitar pun angkat bicara.

    “Kalau urusan diganti itu adalah kewenangan DPP,” ungkap M. Rifa’i, Sekretaris PKB Kabupaten Blitar, Kamis (19/12/2024).

    Rifa’i menjelaskan bahwa saat ini seluruh kader PKB Kabupaten Blitar masih solid dan menghendaki kepemimpinan Mak Rini. Meskipun kalah di Pilbup Blitar 2024 lalu, para kader masih setia mendukung Mak Rini menjabat sebagai Ketua DPC.

    “Kalau DPC PKB masih tetap solid. Iya tetap menghendaki Mak Rini sebagai ketua, kan pengurusan DPC PKB ini sampai tahun 2026 ya sudah tetap. Jadi ketua mandataris adalah Mak Rini,” tegasnya.

    Mak Rini sendiri menjabat sebagai Ketua DPC PKB Kabupaten Blitar sejak tahun 2021 lalu. Kepemimpinan Mak Rini di PKB Kabupaten Blitar baru akan habis pada tahun 2026 mendatang.

    Menurut Rifa’i, meski kalah di Pilbup Blitar namun tidak ada permasalahan di internal PKB. Sehingga semua kader masih cukup solid untuk mendukung Rini Syarifah melanjutkan kepemimpinannya di PKB hingga usai masa jabatan.

    “Kita tidak ada masalah, itukan persoalan kader kita yang ada di legislatif, sama aja dengan kader kita ada yang gagal di Pileg kan ya tidak mungkin harus kita evaluasi dan tidak percaya. Berarti semua evaluasi itu kewenangan dari DPP,” tandasnya.

    Patut dinanti bagaimana nasib Mak Rini di PKB. Usai politikus perempuan tersebut tumbang oleh rivalnya Rijanto-Beky. Pengamat politik sekaligus dosen Universitas Islam Balitar (Unisba) Blitar, Muhammad Iqbal Baihaqi menilai posisi Mak Rini masih cukup aman di internal PKB, meski dirinya harus kalah di Pilbup lalu.

    “Saya rasa masih cukup aman, lain cerita jika Mak Rini digoyang dari akar atau gres rood PKB sendiri,” ungkap Iqbal.

    Menurut Iqbal, posisi Mak Rini bisa saja berubah menjadi tidak aman ketika ada desakan dari internal PKB dan kader. Namun jika tidak ada, maka posisi Mak Rini bakal tetap aman hingga akhir masa jabatan sebagai Ketua DPC PKB Kabupaten Blitar.

    “Kalau soal kalah itu tidak akan berdampak untuk jabatan ketua DPC nya,” tegasnya.(owi/ted)

  • Sikap PDI Perjuangan Tergantung Perlakuan Prabowo terhadap Jokowi

    Sikap PDI Perjuangan Tergantung Perlakuan Prabowo terhadap Jokowi

    Jember (beritajatim.com) – Perlakuan Presiden Prabowo Subianto terhadap Joko Widodo akan menentukan sikap PDI Perjuangan terhadap pemerintahan mendatang. PDI Perjuangan sudah menganggap Jokowi seteru.

    “Pengumuman resmi pemecatan kepada Jokowi, Gibran, dan Bobby dari keanggotaan PDI Perjuangan pada 16 Desember 2024, jadi penegasan bahwa Jokowi dan keluarga adalah musuh bersama rakyat yang setia menjaga marwah konstitusi dan demokrasi,” kata Muhammad Iqbal, doktor ilmu komunikasi politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Rabu (18/12/2024).

    Pengumuman pemecatan itu merupakan perintah langsung dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri. “Ini makin mempertegas diametral relasi Megawati dan Jokowi. Nafsu perpanjangan kekuasaan dan pelanggengan dinasti politik Jokowi dianggap telah menabrak konstitusi dan melukai kepercayaan rakyat serta acuhkan etika berdemokrasi,” kata Iqbal.

    “Pengumuman pemecatan Jokowi dan dinasti politiknya itu mengingatkan Prabowo untuk menjaga komitmen terhadap penegakan konstitusi dan prinsip demokrasi,” kata Iqbal.

    Maka, lanjut Iqbal, sikap PDI Perjuangan untuk beroposisi atau berkoalisi dengan rezim Prabowo akan sangat ditentukan oleh ada tidaknya residu pengaruh Jokowi dalam pemerintahan saat ini. “Bila Prabowo masih memberi ruang lebar atau permisif pada cawe-cawe Jokowi, bisa jadi PDI Perjuangam akan terus menyalakan suluh perjuangan mengkritisi laju rezim Prabowo,” katanya.

    PDI Perjuangan semakin berkepentingan dengan hilangnya pengaruh Jokowi di pemerintahan Prabowo karena tak ingin ada reaksi balasan usai pemecatan. Seberapa besar pengaruh Jokowi masih belum bisa ditakar, sehingga aksi balasan pun juga belum diterka bentuknya.

    Maka tahun pertama pemerintahan Prabowo akan sangat menentukan. Jika dalam satu tahun pertama anasir dan residu pengaruh Jokowi dalam pemerintahan terus memudar dan bahkan sirna, sangat mungkin PDI Perjuangan akan bersama pemerintah. “Nyalakan api pergerakan, menyatukan diri gemakan kemajuan bersama rezim Prabowo,” kata Iqbal.

    “Bila rezim Prabowo menghendaki parlemen tanpa oposisi, pilihannya hanya satu yakni: sterilkan organ pemerintahan dari pengaruh toksik Jokowi,” kata Iqbal. Ini akan membuat PDI Perjuangan lebih nyaman.

    Ada opsi lain, yakni Prabowo akan memainkan strategi dramaturgi dengan tetap mengakomodasi kepentingan dan pengaruh Jokowi. Jika demikian, maka PDI Perjuangan akan dibiarkan kritis di parlemen. “:Namun sebatas asal ada jubah checks and balances sebagai kosmetik demokrasi, tapi bukan substansi demokrasi yang otentik,” kata Iqbal.

    Apalagi, lanjut Iqbal, kritisisme PDI Perjuangan kemungkinan akan selektif. “PDI Perjuangan bakal tampil sangat kritis terhadap kinerja menteri atau pejabat yang ditengarai bagian dari Jokowi. Sementara terhadap kabinet ‘orangnya Prabowo’, PDI Perjuangan akan ‘main halus’ dalam menjalankan fungsi pengawasan di parlemen,” kata Iqbal.

    Dinamika unik seperti ini tidak lepas dari sejarah relasi Megawati dan Prabowo selama bertahun-tahun. “Kendati terjadi pasang surut harmoni, sejatinya tidak saling menegasikan secara personal. Hanya soal waktu keduanya harmonis kembali,” kata Iqbal.

    Megawati bwerjasa menyelamatkan Prabowo dari status ‘stateless atau warga tidak bernegara’ setelah berhenti dari TNI. Saat itu, Prabowo mengasingkan diri ke Yordania dan terkesan telantar di negeri orang.

    “Seandainya sejarah stateless-nya Prabowo itu terus berlanjut, mungkin karir Prabowo sebagai Jenderal dan politisi akan berbeda. Bahkan pada 2009, Megawati mendapuk Prabowo maju jadi calon wakil presiden,” kata Iqbal. [wir]

  • Prabowo Tidak Akan Usik Megawati dalam Kongres PDI Perjuangan

    Prabowo Tidak Akan Usik Megawati dalam Kongres PDI Perjuangan

    Jember (beritajatim.com) – Prabowo Subianto diperkirakan tidak akan mengusik Megawati Soekarnoputri dalam Kongres PDI Perjuangan pada 2025. Sejatinya relasi Prabowo dan Megawati baik-baik saja.

    Demikian pendapat Muhammad Iqbal, doktor ilmu komunikasi politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Rabu (18/12/2024).

    “Bahkan di acara HUT Golkar pada 12 Desember 2024, Prabowo terbuka menegaskan bahwa dirinya mengimitasi gagasan kebangsaan Bung Karno dan merasa nyaman ada Puan Maharani,” kata Iqbal.

    Prabowo juga menyatakan penghargaan bila PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan untuk mengawasi pemerintah dan menjadi penyeimbang. “Pesan komunikasi politik itu bermakna kuat, bahwa Prabowo tidak akan cawe-cawe mengusik kepemimpinan kembali Megawati dalam Kongres PDIP mendatang,” kata Iqbal.

    Padahal sejumlah kalangan memperkirakan Kongres PDI Perjuangan mendatang bakal berlangsung sengit dengan munculnya persaingan antarfaksi internal. “Pesan politik Prabowo itu bakal jadi modal buat PDI Perjuangan untuk tetap takzim mendaulat Megawati sebagai Ketua Umum,” kata Iqbal.

    Prabowo punya kepentingan untuk tidak mengganggu Megawati jika dilihat dari hasil pilkada. PDI Perjuangan mengklaim telah memenangi pilkada di 14 provinsi (38 persen) dan 247 kabupaten dan kota (48 persen). “Ini modal politik pemerintahan daerah yang kuat untuk bersinergi atau jadi energi posisi tawar politik transaksi dengan kebijakan pemerintah pusat,” kata Iqbal.

    Prabowo memahami hal ini. “Besarnya jumlah kemenangan pilkada 2024 yang diklaim PDIP itu berpotensi dikonsolidasi sebagai gerakan perlawanan kepala daerah yang masif atau malah akomodatif, terutama terkait kepentingan eksploitasi sumber daya ekonomi ekstraktif dari kepentingan pusat,” kata Iqbal.

    Sikap ini tentu saja tergantung pada kejelasan relasi PDI Perjuangan dan rezim Prabowo. “Bila tegas beroposisi, sangat mungkin kepala daerah terutama yang kader PDIP akan dikonsolidasikan untuk menjaga kedaulatan otonomi daerahnya atas kepentingan ekonomi ekstaktif pusat,” kata Iqbal.

    “Bila PDIP ke depan menyatakan ‘tidak akan mengganggu; kabinet Prabowo kendati berada di luar pemerintahan, mungkin konsolidasinya akan akomodatif dan permisif pada kepentingan eksploitasi pusat atas sumber daya ekonomi daerah,” kata Iqbal. [wir]

  • Video: Soal Anggaran, Prabowo Minta Hemat & Kelola Kebocoran

    Video: Soal Anggaran, Prabowo Minta Hemat & Kelola Kebocoran

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo meminta untuk melakukan penghematan dan mengurangi kebocoran di semua bidang. Hal ini dalam rangka menghadapi tantangan global yang tidak menentu.

    Redaksi CNBC Indonesia menyoroti kebocoran atau pemborosan bukan lagi menjadi isu. Pasalnya, pemerintah memiliki berbagai instrumen atau lembaga terkait pengawasan yang bisa bekerja dengan baik.

    Selengkapnya saksikan dialog Shafinaz Nachiar bersama Managing Editor CNBC Indoesia Muhammad Iqbal dan Maikel Jefriando dalam Editor’s View di Program Closing Bell CNBC Indonesia, Kamis (12/12/2024).

  • Jelang Haul OPM, Tak Ada Pengamanan Khusus

    Jelang Haul OPM, Tak Ada Pengamanan Khusus

    JAKARTA – Tiga pekan lagi akan menjadi hari besar bagi Organisasi Papua Merdeka (OPM). Sebab, pada Minggu 1 Desember, OPM — kelompok kriminal bersenjata di Papua — akan merayakan haul. 

    Pada tahun lalu, perayaan ulang tahun OPM merenggut korban. 31 pekerja jembatan di Kali Yigi dan Aurak di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua, tewas lantaran diduga menjadi korban penyerangan kelompok tersebut.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, penyerangan ini terjadi karena Egianus Kogoyo selaku pimpinan OPM, tak terima dengan salah seorang pekerja yang memfoto kegiatan mereka saat pengibaran bendera Bintang Kejora milik organisasi ini.

    Untuk tahun ini, polisi mengimbau OPM tidak melakukan mobiliasasi massa untuk perayaan haul mereka. Namun, polisi juga tak menggelar pengamanan khusus untuk antisipasi gerakan OPM saat perayaan ulang tahun nanti.

    “Tidak ada pengamanan khusus, yang jelas kita akan lakukan upaya kepolisian terbatas yaitu dialog dengan tokoh masyarakat, agama untuk menciptakan kondisi yang kondusif,” ucap Kadiv Humas Polri Irjen Muhammad Iqbal di Jakarta, Senin 11 November 2019.

    Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih Kolonel Cpl Eko Daryanto mengatakan, tak ada pengamanan untuk menyambut ulang tahun OPM.

    “Tidak ada pengamanan atau penerjunan penambahan pasukan secara khusus,” tegasnya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, pemerintah ikut ambil bagian dalam mengantisipasi potensi terjadinya kerusuhan saat haul OPM pada 1 Desember, mendatang. 

    “Semua kami antisipasi, semua sudah ada SOP-nya, dan yang setiap pelanggaran SOP akan ditindak, meskipun dilakukan oleh internal aparat,” kata Mahfud MD di Kantor Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa 5 November.

  • Ledakan di Kantor Kejari Parepare, Barbuk Detonator yang Ditanam Atau Teror?

    Ledakan di Kantor Kejari Parepare, Barbuk Detonator yang Ditanam Atau Teror?

    JAKARTA – Selasa sore, 19 November, di wilayah Parepare, Sulawesi Selatan, terasa begitu tenang layaknya hari-hari sebelumnya. Namun, kondisi itu seketika berubah saat terdengar suara ledakan.

    Tanah bergetar dan beberapa kaca bangunan Kejaksaan Negeri (Kejari) Parepare pecah. Seluruh karyawan panik yang kemudian behamburan keluar gedung. Ledakan disebut terjadi di halaman belakang.

    Belum diketahui sumber ledakan tersebut. Meski, banyak yang mengira jika suara dentuman itu berasal dari bom. Mengingat belum lama ini telah terjadi aksi bom bunuh diri di Polrestabes Medan.

    “Benar terjadi ledakan, kita belum bisa duga ledakan dari mana. Kejadian sekitar pukul 14.45 WITA,” ucap Kadiv Humas Polri Irjen Pol Muhammad Iqbal di Jakarta, Selasa, 19 November.

    Untuk mengetahui sumber ledakan, polisi setempat dan tim penjinak bom (Jibom) telah diturunkan. Olah tempat kejadian perkara dan mencari petunjuk soal ledakan pun dilakukan.

    “Lapolres Parepare dan Jibom sedang lakukan olah TKP antisipasi ledakan susulan,” katanya

    Selain itu, dari catatan sementara tak ada korban jiwa atau pun luka-luka yang diakibatkan ledakan tersebut. “Sementara belum ada korban,” ucapnya singkat.

    Terpisah, Kasie Intel Kejari Parepare Amirudin mengatakan sumber ledakan berasal dari detonator aktif yang merupakan sisa barang bukti. Sebelumnya, alat pemicu itu telah dimusnahkan beberapa waktu.

    Dalam pemusnahan detonator itu dengan cara ditimbun dengan tanah lalu dicor dengan semen. Sehingga, kuat dugaan ledakan itu bersumber dari sisa barang bukti tersebut lantaran lokasi ledakan merupakan tempat pemusnahan barang sitaan tersebut.

    “Yang meledak itu adalah detonator yang masih aktif. Diduga seperti itu karena lokasi kejadiannya di tempat kita lakukan pemusnahan barang bukti detonator September lalu,” ujar Amiruddin.

    Sementara, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Mukri menduga jika ledakan dipicu dengan adanya kegiatan pembakaran sampah di sekitar loaksi. Sehingga, api pun memicu ledakan pada detonator yang telah ditimbun di dalam tanah.

    “Jadi ada tukang cleaning service yang bakar sampah di bak sampah Kejari Parepare, lalu bak sampah itu kebetulan jadi tempat lokasi pemusnahan barbuk (barang bukti) bom ikan. Jadi pas bakar sampah, rupanya kena itu barbuk,” kata Mukri. 

  • Alasan Hakim Tunda Sidang Gugatan Keabsahan Kadin Versi Munaslub

    Alasan Hakim Tunda Sidang Gugatan Keabsahan Kadin Versi Munaslub

    Bisnis.com, JAKARTA — Majelis Hakim PN Jakarta Selatan menunda sidang perdana gugatan yang diajukan 18 Ketua Umum Kadin Daerah terkait keabsahan hasil Munaslub pada Sabtu (14/9/2024).

    Ketua Majelis Hakim PN Jaksel, Djuyamto mengatakan penundaan sidang perdana itu dilakukan lantaran tergugat belum menyerahkan surat kuasa. Di samping itu, penggugat juga dinilai perlu melengkapi berkas gugatannya.

    “Baik, jadi setelah majelis akhir memeriksa kualitas masing-masing standing untuk para pihak, baik para penggugat maupun tergugat walaupun dari surat kuasa yang disampaikan oleh para penggugat dan tergugat belum didapatkan,” kata Djuyamto di PN Jaksel, Kamis (12/12/2024).

    Dengan demikian, Djuyamto memutuskan agar kedua belah pihak melengkapi berkas perkara yang dibutuhkan dalam persidangan selama sepekan.

    “Sidang ditunda hari Kamis tanggal 19 Desember, kita berharap jam 10.00 WIB sudah bisa dimulai. Nanti kita sidangnya di ruang sidang utama,” pungkasnya.

    Di samping itu, Kuasa Hukum Penggugat Denny Kalimang menjelaskan gugatan dilayangkan lantaran 18 penggugat dari Kadin Daerah menilai hasil Munaslub pada Sabtu (14/9/2024) tidak sah.

    Denny mengatakan, 18 Ketua Kadin Daerah tidak pernah hadir maupun mengirim utusan ke acara Munaslub tersebut. Di samping itu, 18 Kadin Daerah ini tidak pernah mengajukan permintaan kepada Dewan Kadin Pusat untuk menjalankan Munaslub.

    “Jadi dua hal ini yang tidak pernah dilakukan oleh para penggugat, sehingga mereka mengajukan gugatan ini untuk menyatakan bahwa hasil munas dan penyelenggaraan munas itu adalah tidak syah bertentangan dengan keppres 18 tahun 2022,” ujar Denny.

    Berdasarkan SIPP PN Jaksel, terdapat lima orang tergugat dalam perkara ini yaitu Ketua Panitia Penyelenggara Munaslub Kadin Indonesia Tahun 2024, Akbar Himawan Bukhari (tergugat I).

    Kemudian, Ketua Panitia Pengarah Munaslub Kadin Indonesia, Muhammad Iqbal (tergugat II), Ketua Panitia Pelaksana Munaslub Kadin Indonesia, Bayu Priawan Djokosoetono (tergugat III).

    Selanjutnya, Ketua Sidang Munaslub Kadin Indonesia, Nurdin Halid (tergugat IV). Selain itu, Ketum Kadin versi Munaslub 2024 Anindya Bakrie juga turut menjadi tergugat dalam perkara ini.

  • Hakim PN Jaksel tunda sidang gugatan Munaslub Kadin Anindya Bakrie

    Hakim PN Jaksel tunda sidang gugatan Munaslub Kadin Anindya Bakrie

    penundaan sidang lantaran surat kuasa yang disampaikan para tergugat dan tergugat belum didapat

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Djuyamto menunda gugatan yang diajukan 18 Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) tingkat provinsi terkait keabsahan hasil musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) dengan tergugat Anindya Bakrie.

    “Sidang ditunda Kamis depan (19/12), kita berharap jam 10.00 WIB sudah bisa dimulai. Nanti kita selenggarakan di ruang sidang utama,” kata Djuyamto dalam sidang di ruang sidang 05 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Kamis.

    Djuyamto mengatakan hal itu usai memeriksa syarat gugatan (legal standing) dari para penggugat maupun tergugat.

    Alasan penundaan sidang lantaran surat kuasa yang disampaikan tergugat belum didapat.

    “Kita tunda untuk agar nanti surat kuasa aslinya diserahkan sebelum kita masuk ke mediasi,” ujarnya.

    Dia mengatakan jika surat kuasa ditunda diberikan dan langsung memulai mediasi nantinya bisa menjadi persoalan ke depan.

    Dengan demikian, hakim memberikan waktu satu minggu agar kedua belah pihak bisa memenuhi dokumen yang dibutuhkan dalam persidangan.

    “Termasuk prinsipal, para penggugat ada yang KTP aslinya belum diperlihatkan,” ujarnya.

    Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menggelar sidang perdana gugatan yang diajukan 18 Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) tingkat provinsi terkait keabsahan hasil musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) dengan tergugat Anindya Bakrie pada Kamis siang pukul 11.00 WIB.

    Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Djuyamto dengan anggotanya yakni Arif Budi Cahyono dan Agung Sutomo yang menghadiri sidang di ruang sidang 05 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

    Salah satu dari 18 penggugat yakni Ketua Umum Kadin Provinsi DKI Jakarta Diana Dewi.

    Perkara sidang tercatat dengan nomor 1232/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL yang teregister pada Selasa (26/11).

    Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, para tergugat yakni Ketua Panitia Penyelenggara Munaslub Kadin Indonesia Tahun 2024 Akbar Himawan Bukhari sebagai tergugat I.

    Kemudian, Ketua Panitia Pengarah Munaslub Kadin Indonesia Muhammad Iqbal selaku tergugat II, Ketua Panitia Pelaksana Munaslub Kadin Indonesia Bayu Priawan Djokosoetono selaku tergugat III.

    Lalu, Ketua sidang Munaslub Kadin Indonesia, Nurdin Halid sebagai tergugat IV, Ketua Umum Kadin Indonesia hasil Munaslub Anindya Novyan Bakrie sebagai turut tergugat.

    Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2021-2026 Arsjad Rasjid menyatakan Munaslub yang menetapkan Anindya Bakrie sebagai ketua umum tidak sah lantaran melanggar aturan dan ditolak oleh 21 Kadin Provinsi.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024