Tag: Muhammad Iqbal

  • Arab Saudi Wajibkan Jemaah Calon Haji Vaksin Miningitis dan Polio

    Arab Saudi Wajibkan Jemaah Calon Haji Vaksin Miningitis dan Polio

    Foto Health

    ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal – detikHealth

    Selasa, 15 Apr 2025 20:00 WIB

    Tangerang Selatan – Kerajaan Saudi Arabia melalui Kementerian Kesehatan Indonesia mewajibkan semua jamaah calon haji melakukan vaksinasi miningitis dan polio.

  • Pengemudi Grab Gelar Demo, Tuding Aplikator Tak Transparan
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        14 April 2025

    Pengemudi Grab Gelar Demo, Tuding Aplikator Tak Transparan Regional 14 April 2025

    Pengemudi Grab Gelar Demo, Tuding Aplikator Tak Transparan
    Tim Redaksi
    MATARAM, KOMPAS.com
    – Puluhan sopir atau
    driver
    Grab yang beroperasi di Kota Mataram dan wilayah se-Pulau Lombok menggelar
    aksi protes
    ke Kantor Grab di Kota Mataram, di Jalan Adi Sucipto, Rembiga, Kota Mataram, pada Senin (14/4/2025).
    Mereka menuding aplikator Grab tidak transparan dalam mengelola kebijakan aplikasi Grab, sehingga merugikan para
    driver
    yang beroperasi di Kota Mataram dan wilayah se-Pulau Lombok.
    Mereka melakukan aksi damai hanya untuk menyampaikan pendapat dan keluhan mereka terhadap kebijakan aplikator.
    Para
    driver
    mengaku sudah lama memendam keluhan tersebut. Bagi mereka, kebijakan yang selama ini diterapkan tidak adil dan tidak manusiawi karena kerap kali merugikan para
    driver
    yang selama ini berjuang atas nama Grab.
    Umar Dani, salah seorang
    driver
    Grab, mengatakan bahwa salah satu hal yang membuat mereka merasa dirugikan dan tak berdaya adalah ketika aplikator menerapkan pembagian persentase ongkos
    paket hemat
    yang tidak mempertimbangkan tenaga mereka.

    Paket hemat
    ini yang paling kami rasakan merugikan kami, karena jika paket hemat Grab ini tetap berlanjut, kemungkinan aplikasi lain akan melakukan penurunan ongkos untuk mencari pelanggan. Jika semua aplikator menurunkan harga atau menggunakan paket hemat, apa uang yang akan diperoleh kami sebagai
    driver
    ini?” kata Dani.
    Itulah mengapa mereka bersama-sama ke kantor Grab di Mataram untuk mencari jalan keluar.
    Dia berharap, semua
    driver
    Grab solid dan bersatu memperjuangkan nasib mereka.
    “Apabila pihak Grab tidak memberi solusi, kan ada kepala daerah, ada Dinas Perhubungan, dan kepolisian, agar mengecek dan mengevaluasi terkait kebijakan aplikator ini,” katanya.
    Mereka akan mengadukan keluhan mereka ke Kepala Daerah, baik ke Wali Kota Mataram Mohan Roliskana, ataupun Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, karena mereka sudah terlalu lama merasa dirugikan.
    Mereka mengharapkan adanya
    transparansi kebijakan
    aplikator kepada pengemudi, terutama paket-paket hemat yang tidak dijelaskan secara detail dan perinci kepada para
    driver.
    “Misalnya paket hemat, itu tidak jelas peruntukannya, apalagi paket hemat jarak jauh, seringkali tidak sesuai dengan hasil yang kami peroleh sebagai para
    driver.
    Biaya transportasi dan perawatan mobil tidak sesuai dengan hasil yang kami peroleh,” kata Dani.
    Selain paket hemat, potongan 20 persen yang diberikan kepada pelanggan, dalam praktiknya justru dipotong 30 hingga 40 persen oleh aplikator, sehingga
    driver
    tidak mendapatkan apa pun jika itu terus diberlakukan.
    Mereka ingin mendapatkan kejelasan, apakah kebijakan itu merupakan kebijakan atau aturan baru dari perwakilan Grab di daerah atau dari Grab pusat.
    Aksi damai yang mereka gelar berlangsung lancar, dengan sejumlah aparat kepolisian yang berjaga di kantor Grab Kota Mataram.
    Mereka menuntut agar dalam 3 kali 24 jam pihak Aplikator Grab harus menghapus paket hemat Grab, mendesak diperjelas potongan atau pembagian persentase hasil, serta memberikan kepastian dan transparansi terhadap semua program serta bagi hasil yang diberikan aplikator.
    Jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, mereka akan datang dengan massa yang lebih banyak.
    Para
    driver
    ditemui oleh perwakilan aplikator Grab, Rangga.
    Ia mengatakan, pihaknya telah menjalankan kebijakan aplikasi dengan baik, termasuk pembagian hasil dan persentasenya, yang semua tertera di aplikasi dan tidak ada yang ditutupi.
    “Untuk aplikasi paket hemat, itu berlaku secara nasional. Di setiap kota besar, program paket hemat diberlakukan,” katanya di hadapan
    driver.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DJP catat jumlah laporan SPT capai 13 juta, tumbuh 3,26 persen

    DJP catat jumlah laporan SPT capai 13 juta, tumbuh 3,26 persen

    Arsip foto – Petugas melayani wajib pajak melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Lama, Jakarta, Rabu (26/2/2025). ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/tom/aa.

    DJP catat jumlah laporan SPT capai 13 juta, tumbuh 3,26 persen
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 13 April 2025 – 11:29 WIB

    Elshinta.com – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat jumlah wajib pajak yang telah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan hingga 11 April 2025 pukul 23.59 WIB mencapai 13 juta, tumbuh 3,26 persen secara tahunan. Angka tersebut terdiri dari 12.63 juta SPT Tahunan orang pribadi dan 380,53 ribu SPT Tahunan badan.

    Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, mengatakan penyampaian SPT Tahunan sebagian besar dilakukan melalui saluran elektronik. Rinciannya, sebanyak 10,98 juta SPT dilaporkan melalui e-filing, 1,49 juta SPT melalui e-form, dan 630 SPT melalui e-SPT.

    Sementara sebanyak 537,92 ribu SPT lainnya dilaporkan secara manual ke kantor pelayanan pajak. Sebelumnya, Pemerintah melalui surat keputusan Direktur Jenderal Pajak (Kepdirjen Pajak) Nomor 79/PJ/2025 tanggal 25 Maret 2025 memutuskan untuk menghapus sanksi keterlambatan untuk pembayaran dan pelaporan pajak yang dilakukan hingga 11 April 2025.

    Keputusan itu mempertimbangkan tenggat waktu pembayaran dan pelaporan pajak bersinggungan dengan libur panjang dalam rangka Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947) dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah.

    “Kondisi libur nasional dan cuti bersama tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya keterlambatan pembayaran PPh Pasal 29 dan pelaporan SPT Tahunan untuk Tahun Pajak 2024, mengingat jumlah hari kerja pada bulan Maret menjadi lebih sedikit,” ujar Dwi.

    Normalnya, batas waktu pembayaran PPh 29 dan pelaporan SPT Tahunan bagi wajib pajak orang pribadi yaitu tanggal 31 Maret. Namun, lantaran cuti bersama berlaku hingga 7 April, maka Pemerintah memberikan relaksasi untuk pembayaran dan pelaporan yang dilakukan setelah jatuh tempo 31 Maret hingga 11 April 2025.

    “Penghapusan sanksi administratif tersebut diberikan dengan tidak diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP),” tambah Dwi.

    DJP menetapkan target kepatuhan SPT Tahunan untuk penyampaian pada tahun 2025 sebanyak 16,21 juta SPT Tahunan atau sekitar 81,92 persen dari total wajib pajak. Dwi menegaskan target kepatuhan SPT Tahunan tersebut bukan berlaku selama tiga bulan, melainkan berlaku selama satu tahun.

    Dia pun mengimbau wajib pajak yang belum melaporkan SPT untuk segera melakukan pelaporan. Ia juga berterima kasih kepada wajib pajak yang telah patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

    Sumber : Antara

  • Emas Antam pada 3 April naik Rp17.000 jadi Rp1,836 juta per gram

    Emas Antam pada 3 April naik Rp17.000 jadi Rp1,836 juta per gram

    Arsip foto – Pekerja menunjukkan emas yang dijual di Butik Emas Logam Mulia PT. Aneka Tambang (ANTAM), Jakarta. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/Spt/pri.

    Emas Antam pada 3 April naik Rp17.000 jadi Rp1,836 juta per gram
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 03 April 2025 – 10:41 WIB

    Elshinta.com – Harga emas Antam, yang dipantau dari laman Logam Mulia, Kamis, mengalami kenaikan sebesar Rp17.000 per gram dibandingkan hari sebelumnya. Kini, emas buatan Antam dibanderol dengan harga Rp1.836.000 dari semula Rp1.819.000 per gram. Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan turut naik menjadi Rp1.688.000 per gram.

    Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017. Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

    PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback. Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Kamis:

    – Harga emas 0,5 gram: Rp968.000.

    – ⁠Harga emas 1 gram: Rp1.836.000.

    – ⁠Harga emas 2 gram: Rp3.612.000.

    – ⁠Harga emas 3 gram: Rp5.393.000.

    – ⁠Harga emas 5 gram: Rp8.955.000.

    – ⁠Harga emas 10 gram: Rp17.855.000.

    – ⁠Harga emas 25 gram: Rp44.512.000.

    – ⁠Harga emas 50 gram: Rp88.945.000.

    – ⁠Harga emas 100 gram: Rp177.812.000.

    – ⁠Harga emas 250 gram: Rp444.265.000.

    – ⁠Harga emas 500 gram: Rp888.320.000.

    – ⁠Harga emas 1.000 gram: Rp1.776.600.000.

    Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

    Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22.

    Sumber : Antara

  • Aksi Represif Saat Demo UU TNI Bukti Kuatnya Nuansa Militeristik

    Aksi Represif Saat Demo UU TNI Bukti Kuatnya Nuansa Militeristik

    JAKARTA – Pengamat politik Universitas Jember, Muhammad Iqbal menilai aksi represif aparat dalam menangani demonstran penolak UU TNI menunjukkan kuatnya nuansa militeristik seperti dalam berbagai rekaman video, di mana terlihat personel Brimob yang diperkuat dengan kendaraan taktis berhadapan dengan kelompok mahasiswa yang hanya “bersenjatakan” tali rafia.

    “Akibatnya, kekerasan yang menimpa massa aksi di sejumlah kota saat demonstrasi menolak UU TNI tak terhindarkan lagi. Mengapa kekerasan yang berujung jatuh korban luka dan penangkapan peserta aksi terus berulang terjadi? Tentu ada dugaan hierarki satu komando dari kepolisian,” ungkapnya, Jumat 28 Maret 2025.

    Dia menjelaskan, aksi unjuk rasa dan mekanisme untuk penanganannya sudah dirinci dalam Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.

    “Tapi, polisi di lapangan kerap punya tafsir sendiri menghadapi demonstran. Sebut saja, misalnya, ketika massa demo sudah melewati waktu senja dan terus bertahan, maka polisi punya dalih untuk membubarkan. Apa pun alasan dan argumen peserta aksi sering tidak dihiraukan lagi. Harus bubar dan pada momen itulah penggunaan kekerasan oleh polisi kerap dilakukan untuk mendesak peserta aksi mundur dan bubar,” tukasnya.

    Iqbal mengatakan, perlu dibentuk tim investigasi independen untuk menyelidiki kasus- kasus represif aparat dalam menangani aksi unjuk rasa mahasiswa dan masyarakat sipil di berbagai daerah. Pasalnya, dia pesimistis Polri bakal mengubah metode penanganan aksi unjuk rasa.

    Padahal, dia memprediksi gelombang aksi protes mahasiswa dan masyarakat sipil yang menolak UU TNI akan terus berlanjut. Apalagi, DPR saat ini juga tengah membahas revisi UU Polri dan KUHAP yang juga potensial bermasalah.

    “Ketiga, revisi UU itu semuanya dilakukan dengan tidak ada partisipasi bermakna (meaningful participation) yang benar-benar serius melibatkan publik dan kelompok masyarakat sipil. Pemerintahan Prabowo tampak kuat sekali untuk mengelola negara secara resentralisasi dan militeristik,” tutup Iqbal.

  • Emas Antam 26 Maret naik Rp10.000 menjadi Rp1,769 juta per gram

    Emas Antam 26 Maret naik Rp10.000 menjadi Rp1,769 juta per gram

    Arsip foto – Pekerja menunjukkan emas yang dijual di Butik Emas Logam Mulia PT. Aneka Tambang (ANTAM), Jakarta, Kamis (7/11/2024). ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/Spt/pri.

    Emas Antam 26 Maret naik Rp10.000 menjadi Rp1,769 juta per gram
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 26 Maret 2025 – 11:13 WIB

    Elshinta.com – Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia pada Rabu (26/3), mengalami kenaikan sebesar Rp10.000 dari hari sebelumnya menjadi Rp1.769.000 per gram dari semula Rp1.759.000 per gram. Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan turut naik menjadi Rp1.620.000 per gram.

    Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017. Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

    PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback. Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Rabu:

    – Harga emas 0,5 gram: Rp934.500.

    – ⁠Harga emas 1 gram: Rp1.769.000.

    – ⁠Harga emas 2 gram: Rp3.478.000.

    – ⁠Harga emas 3 gram: Rp5.192.000.

    – ⁠Harga emas 5 gram: Rp8.620.000.

    – ⁠Harga emas 10 gram: Rp17.185.000.

    – ⁠Harga emas 25 gram: Rp42.837.000.

    – ⁠Harga emas 50 gram: Rp85.595.000.

    – ⁠Harga emas 100 gram: Rp171.112.000.

    – ⁠Harga emas 250 gram: Rp427.515.000.

    – ⁠Harga emas 500 gram: Rp854.820.000.

    – ⁠Harga emas 1.000 gram: Rp1.709.600.000.

    Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP. Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22.

    Sumber : Antara

  • RUPST BTN, Nixon LP Napitupulu Tetap Dirut, Dirjen Pajak Suryo Utomo Jadi Komut – Halaman all

    RUPST BTN, Nixon LP Napitupulu Tetap Dirut, Dirjen Pajak Suryo Utomo Jadi Komut – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo Ditunjuk menjadi komisaris utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN). 

    Penunjukan tersebut dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN), Rabu (26/3/2025). 

    BTN juga mengangkat Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah sebagai komisaris perseroan.

    RUPST BTN hari ini juga kembali menetapkan Nixon LP Napitupulu menjadi Direktur Utama BTN.

    Nixon memang baru menjabat posisi orang nomor satu bank berkode saham BBTN itu pada 2023. Namun, dia telah menjadi direksi BTN selama 8 tahun.

    Sebelumnya ia sempat menjadi dirut PT Bank Mantap, anak usaha Bank Mandiri, sebelum akhirnya berlabuh ke BTN pada 2017. Ia dipercaya mengurusi masalah kredit bermasalah dan manajemen aset selama 2 tahun.

    Nixon juga sempat menjadi Direktur Finance, Planning dan Treasury selama 2 tahun, dan pada 2021 dia dipercaya menjadi wakil direktur utama.

    Selain itu, Oni Febriarto Rahardjo juga tetap mendampingi Nixon menjadi Wakil Direktur Utama BTN. Adapun direksi lain yang tetap pada jabatannya setelah RUPST kali ini ada Setiyo Wibowo, Hirwandi Gafar, Nofry Rony Poetra, dan Eko Waluyo.

    Sementara jajaran direksi yang tersingkir ada Andi Nirwoto, Elisabeth Novie Riswanti, Jasmin, Hakim Putratama, dan Muhammad Iqbal.

    Berikut susunan lengkap jajaran direksi dan komisaris BTN terbaru: 

    Dewan Komisaris
    • Komisaris Utama : Suryo Utomo
    • Wakil Komisaris Utama : Dwi Ary Purnomo
    • Komisaris Independen : Pietra Machreza Paloh
    • Komisaris Independen : Ida Nuryanti
    • Komisaris Independen : Panangian Simanungkalit*
    • Komisaris : Fahri Hamzah

    Dewan Direksi
    • Direktur Utama : Nixon LP Napitupulu
    • Wakil Direktur Utama : Oni Febriarto Rahardjo
    • Direktur Human Capital, Compliance & Legal    : Eko Waluyo
    • Direktur Finance & Strategy            : Nofry Rony Poetra
    • Direktur Consumer Banking            : Hirwandi Gafar
    • Direktur Risk Management            : Setiyo Wibowo
    • Direktur IT                : Tan Jacky Chen
    • Direktur Network and Retail Funding        : Rully Setiawan
    • Direktur Operations                : I Nyoman Sugiri Yasa
    • Direktur Corporate Banking            : Helmy Afrisa Nugroho
    • Direktur Commercial Banking            : Hermita Akmal
    •Direktur Treasury & International Banking        : Venda Yuniarti

  • Sebanyak 554 WNI korban TPPO dievakuasi dari wilayah konflik di Myanmar

    Sebanyak 554 WNI korban TPPO dievakuasi dari wilayah konflik di Myanmar

    Selasa, 18 Maret 2025 12:35 WIB

    Sejumlah Warga Negara Indonesia korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) berjalan menuju bus setibanya dari Thailand di Terminal 2 F Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (18/3/2025). Pemerintah Indonesia lewat Kementerian Luar Negeri berhasil mengevakuasi 554 WNI korban TPPO kejahatan online scam dari wilayah konflik bersenjata di Myawaddy, Myanmar. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/nym.

    Sejumlah Warga Negara Indonesia korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) duduk di dalam bus setibanya dari Thailand di Terminal 2 F Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (18/3/2025). Pemerintah Indonesia lewat Kementerian Luar Negeri berhasil mengevakuasi 554 WNI korban TPPO kejahatan online scam dari wilayah konflik bersenjata di Myawaddy, Myanmar. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/nym.

  • Nixon Napitupulu Tetap Dirut BTN, Suryo Utomo Komut

    Nixon Napitupulu Tetap Dirut BTN, Suryo Utomo Komut

    Jakarta, Beritasatu.com – Rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) yang digelar PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) telah menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat direksi BTN, antara lain Andi Nirwoto, Jasmin, Elisabeth Novie Riswanti, Muhammad Iqbal, dan Hakim Putratama.

    Sementara itu, Nixon LP Napitupulu tetap dipercaya untuk menjabat sebagai direktur utama BTN. Sedangkan Suryo Utomo menjadi komisaris utama. Suryo saat ini masih menjabat sebagai direktur jenderal pajak Kementerian Keuangan. 

    Berikut susunan lengkap dewan komisaris dan direksi BTN:

    Dewan Komisaris:
    Komisaris Utama: Suryo Utomo
    Wakil Komisaris Utama: Dwi Ary Purnomo
    Komisaris: Fahri Hamzah
    Komisaris Independen: Ida Nuryanti, Pietra Machreza Paloh, Panangian Simanungkalit

    Direksi:
    Direktur Utama: Nixon LP Napitupulu
    Wakil Direktur Utama: Oni Febriarto Rahardjo
    Direktur Information Technology: Tan Jacky Chen
    Direktur Corporate Banking: Helmy Afrisa Nugroho
    Direktur Treasury & International Banking: Venda Yuniarti
    Direktur Risk Management: Setiyo Wibowo
    Direktur Finance & Strategy: Nofry Rony Poetra
    Direktur Consumer Banking: Hirwandi Gafar
    Direktur Human Capital & Compliance: Eko Waluyo
    Direktur Network & Retail Funding: Rully Setiawan
    Direktur Operations: I Nyoman Sugiri Yasa
    Direktur Commercial Banking: Hermita

    Dewan komisaris dan anggota direksi BTN yang diangkat harus mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terlebih dahulu.

  • Putrama Wahju Setyawan Jadi Dirut, Ini Susunan Lengkap Direksi BBNI

    Putrama Wahju Setyawan Jadi Dirut, Ini Susunan Lengkap Direksi BBNI

    PIKIRAN RAKYAT – Pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) yang digelar di Menara BNI, Jakarta, Rabu 26 Maret 2025, terjadi perombakan besar dalam jajaran direksi.

    Salah satu keputusan penting adalah pengangkatan Putrama Wahju Setyawan sebagai Direktur Utama (Dirut) BNI menggantikan Royke Tumilaar yang telah menyelesaikan masa jabatannya.

    Putrama Wahju Setyawan Naik Jabatan jadi Dirut

    Putrama Wahju Setyawan bukanlah nama baru di dunia perbankan. Sebelum ditunjuk sebagai Dirut, ia menjabat sebagai Wakil Direktur Utama BNI sejak Maret 2024. Kariernya di BNI sudah dimulai jauh sebelumnya, di mana ia sempat berkarir sebagai Direktur BNI sebelum mendapat tugas di PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) pada 2020-2022. Ia kemudian kembali ke BNI pada 2022.

    Dalam pernyataan resminya, Putrama menyampaikan komitmennya untuk mendorong BNI menjadi bank yang lebih kompetitif dan inovatif.

    “Saya berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Fokus kami ke depan adalah memperkuat digitalisasi, ekspansi bisnis, serta meningkatkan layanan untuk nasabah. Kami yakin BNI mampu mencetak pertumbuhan lebih baik di tahun-tahun mendatang,” tutur Putrama Wahju Setyawan dalam konferensi pers usai RUPST.

    Alexandra Askandar Bergabung sebagai Wadirut

    Selain Putrama, jabatan Wakil Direktur Utama kini diisi oleh Alexandra Askandar, yang sebelumnya menjabat posisi serupa di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Alexandra membawa pengalaman panjang dari salah satu bank terbesar di Indonesia dan diharapkan mampu mendorong BNI lebih agresif dalam ekspansi bisnis.

    “Saya siap membantu mewujudkan transformasi besar di BNI. Dengan kolaborasi tim yang solid dan strategi yang tepat, kita akan menghadirkan solusi finansial terbaik bagi masyarakat dan dunia usaha,” katanya.

    Susunan Lengkap Direksi dan Dewan Komisaris BNI 2025

    RUPST juga menetapkan susunan lengkap direksi dan dewan komisaris BNI yang baru. Berikut adalah susunan terbarunya:

    Dewan Komisaris

    Komisaris Utama/Komisaris Independen: Omar Sjawaldy Anwar Wakil Komisaris Utama: Tedi Bharata Komisaris Independen: Vera Febryanthy Komisaris Independen: Didik Junaidi Rachbini Komisaris: Suminto Komisaris: Donny Hutabarat

    Direksi

    Direktur Utama: Putrama Wahju Setyawan Wakil Direktur Utama: Alexandra Askandar Direktur Finance & Strategy: Hussein Paolo Kartadjoemena Direktur Commercial Banking: Muhammad Iqbal Direktur Corporate Banking: Agung Prabowo Direktur Human Capital dan Compliance: Munadi Herlambang Direktur Treasury & International Banking: Abu Santosa Sudrajat Direktur Network & Retail Funding: Risan Kaslan Direktur Kelembagaan: Eko Setyo Nugroho Direktur Consumer Banking: Corina Leyla Karnalies Direktur Operations: Ronny Venir Direktur Risk Management: David Pirzada Direktur Information Technology: Toto Prasetio Perubahan Jajaran Demi Strategi Baru

    Pergantian ini bukan tanpa alasan. BNI tengah berupaya memperkuat posisi sebagai bank nasional yang berorientasi global. Dengan kombinasi kepemimpinan Putrama dan Alexandra, diharapkan BNI dapat lebih agresif dalam pengembangan bisnis, terutama di sektor digital dan korporasi.

    Perubahan besar ini juga diikuti oleh restrukturisasi jumlah dewan komisaris dari 11 orang menjadi 6 orang untuk meningkatkan efektivitas pengawasan.

    Kinerja Solid di Tahun 2024 Jadi Fondasi KuatDi tengah pergantian direksi, BNI berhasil mencatat kinerja gemilang di tahun 2024. Laba bersih perseroan mencapai Rp21,5 triliun, naik 2,87 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp20,9 triliun. Transformasi digital yang dilakukan BNI juga membuahkan hasil positif, di mana total tabungan meningkat 11 persen yoy menjadi Rp258 triliun.

    Dengan fondasi keuangan yang solid dan kepemimpinan baru, BNI optimis melangkah lebih jauh sebagai bank nasional berdaya saing global.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News