Tag: Muhammad Iqbal

  • Sosok Pemuda Mengaku Anak Kandung Denada, Ajukan Gugatan Penelantaran ke Pengadilan

    Sosok Pemuda Mengaku Anak Kandung Denada, Ajukan Gugatan Penelantaran ke Pengadilan

    GELORA.CO – Sosok pemuda mengaku anak kandung Denada mendadak menjadi perhatian publik setelah seorang pria bernama Ressa Rizky Rossano (24) mengajukan gugatan terhadap penyanyi Denada Elizabeth Anggia Ayu Tambunan.

    Gugatan tersebut dilayangkan ke Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan dugaan penelantaran anak sejak kecil.

    Ressa menyatakan dirinya merupakan anak biologis Denada yang sejak bayi dititipkan dan dibesarkan oleh bibi Denada di Banyuwangi.

    Selama ini, Ressa mengaku tidak pernah mengetahui identitas orang tua kandungnya yang sebenarnya.

    Sosok Pemuda Mengaku Anak Kandung Denada

    Ressa mengungkapkan bahwa fakta tersebut baru ia ketahui setelah lulus SMA.

    Sebelumnya, ia hanya memahami bahwa dirinya adalah anak dari bibi Denada yang tinggal di Banyuwangi.

    Kuasa hukum Ressa, Moh Firdaus Yuliantono, menjelaskan kliennya awalnya hanya mendengar kabar tidak resmi sebelum akhirnya mengetahui kebenaran tersebut dari seseorang yang sangat dipercaya.

    “Awalnya hanya mendengar isu, lalu ada pihak yang ia percaya menyampaikan fakta bahwa Ressa bukan anak bibinya, melainkan anak Denada,” ujar Firdaus saat dikonfirmasi.

    Bibi Denada yang merawat Ressa sejak kecil diketahui merupakan adik kandung dari almarhumah Emilia Contessa, ibunda Denada yang telah meninggal dunia beberapa waktu lalu.

    Setelah mengetahui informasi tersebut, Ressa mengaku telah berulang kali meminta klarifikasi langsung kepada Denada.

    Namun, Denada disebut tetap menegaskan bahwa Ressa adalah adiknya, bukan anak kandungnya.

    “Setiap kali ditanyakan, Denada tetap menyampaikan bahwa Ressa adalah adiknya dan merupakan anak dari bibinya,” kata Firdaus menjelaskan.

    Selama ini, Ressa dibesarkan oleh keluarga besar Denada di Banyuwangi. Kebutuhan hidupnya pun disebut dipenuhi oleh keluarga besar, terutama oleh almarhumah Emilia Contessa.

    Alasan Gugatan Ressa Rizky Rossano

    Menurut Firdaus, kondisi ekonomi keluarga Ressa memburuk setelah Emilia Contessa meninggal dunia.

    Tidak adanya pemasukan membuat Ressa akhirnya memilih jalur hukum.

    “Setelah Bu Emilia wafat, kondisi ekonomi keluarga menurun drastis dan tidak ada pemasukan. Dari situ, Ressa akhirnya menggugat Denada,” ujarnya.

    Gugatan tersebut berisi dugaan perbuatan melawan hukum berupa penelantaran anak kandung.

    Firdaus menegaskan pihaknya telah mengantongi sejumlah bukti yang menguatkan klaim Ressa, namun bukti tersebut baru akan dibuka dalam persidangan.

    “Perkara ini masih dalam tahap mediasi, sehingga substansi gugatan belum bisa dibuka secara detail. Namun inti gugatan adalah dugaan Denada tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang ibu,” jelasnya.

    Tuntut Ganti Rugi Miliaran Rupiah

    Dalam gugatan itu, Ressa juga mengajukan tuntutan ganti rugi dengan nilai mencapai miliaran rupiah.

    Nominal tersebut dihitung berdasarkan biaya pendidikan sejak SD hingga SMA serta biaya hidup selama ini.

    “Seluruh biaya pendidikan dan kebutuhan hidup itu dimintakan untuk diganti dan diputuskan oleh majelis hakim,” kata Firdaus.

    Sementara itu, kuasa hukum Denada, Muhammad Iqbal, membenarkan adanya gugatan tersebut. Ia menyebut pihaknya telah hadir saat proses mediasi di PN Banyuwangi.

    “Pemanggilan sidang sebenarnya sudah dilakukan tiga kali, namun yang sampai ke Mbak Denada hanya satu panggilan,” ujar Iqbal.

    Iqbal mengaku baru menerima materi gugatan saat mediasi berlangsung dan belum sempat mempelajarinya secara menyeluruh.

    “Isi gugatan dan konstruksi hukumnya masih perlu kami pelajari lebih lanjut dan dibahas bersama Mbak Denada,” terangnya.

    Meski demikian, pihak Denada menyatakan siap menghadapi proses hukum yang berjalan.

    “Kami tentu siap, tetapi perlu waktu untuk membaca dan memahami isi gugatan secara utuh,” pungkasnya.

  • 8
                    
                        Denada Digugat Rp 7 Miliar, Dituding Telantarkan Anak Puluhan Tahun
                        Regional

    8 Denada Digugat Rp 7 Miliar, Dituding Telantarkan Anak Puluhan Tahun Regional

    Denada Digugat Rp 7 Miliar, Dituding Telantarkan Anak Puluhan Tahun
    Tim Redaksi

    BANYUWANGI, KOMPAS.com
    – Penyanyi Denada Elizabeth Anggia Ayu Tambunan atau Denada digugat ke Pengadilan Negeri (PN) Banyuwangi, Jawa Timur oleh pemuda bernama Ressa Rizky Rosano (24).
    Ressa disebut mengaku sebagai
    anak kandung
    dari
    Denada
    yang ditelantarkan sejak kecil. Sehingga ia menuntut ganti rugi senilai Rp 7 miliar.
    Moh Firdaus Yuliantono, selaku kuasa hukum Ressa, mengatakan, Ressa mengaku anak kandung dari Denada yang merasa ditelantarkan sejak kecil.
    Firdaus mengatakan, sejak dibawa dari Jakarta ke Banyuwangi 24 tahun yang lalu, Ressa diberikan kepada keluarga Denada yang ada di Banyuwangi.
    Namun karena keluarga sibuk, ia kemudian dirawat oleh adik dari ibunda Denada. 
    “Alasan kenapa diserahkan belum dapat jawaban pasti. Tapi yang pasti, Denada tidak mau terlihat memiliki anak,” ujar Firdaus.
    Ressa mengajukan gugatan ke
    PN Banyuwangi
    karena Denada selaku ibu, disebut telah melakukan perbuatan melawan hukum dan Ressa meminta hak sebagai anak dipenuhi.
    “Kerugian materiil yang dimohonkan ke PN Banyuwangi sebanyak Rp 7 miliar,” ucap Firdaus.
    Nilai tersebut, kata Firdaus, adalah hitungan akumulasi biaya sejak Ressa sekolah mulai tingkat SD-SMA, biaya uang saku, biaya pendidikan, termasuk biaya hidup yang ia minta ke Denada untuk mengganti kerugian tersebut.
    Terkait bukti bahwa Ressa adalah benar anak Denada, Firdaus mengaku tidak bisa mengungkap banyak, sebab nantinya hal tersebut akan dibuka di pengadilan.
    “Tapi secara garis besar, dasarnya adalah seluruh keluarga besar tahu bahwa Ressa adalah anak Denada, yang nanti akan kita jadikan saksi persidangan,” ujar Firdaus.
    Pihaknya pun telah menyiapkan seluruh bukti yang nantinya akan diungkap di pengadilan saat tahap pembuktian.
    Sementara itu, kuasa hukum Denada, Muhammad Iqbal mengatakan bahwa pihaknya siap dengan gugatan yang diajukan kepada kliennya.
    “Intinya kami siap, tapi kami butuh baca dulu surat gugatannya,” katanya.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 10
                    
                        Ketika Kantor Pemkot Tangsel Jadi Tempat Pembuangan Sampah…
                        Megapolitan

    10 Ketika Kantor Pemkot Tangsel Jadi Tempat Pembuangan Sampah… Megapolitan

    Ketika Kantor Pemkot Tangsel Jadi Tempat Pembuangan Sampah…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com 
    – Kantor Wali Kota Tangerang Selatan sempat dijadikan tempat pembuangan sampah pada Jumat (26/12/2025).
    Berdasarkan video yang beredar,
    sampah
    terlihat dimasukkan ke dalam plastik berwarna merah, hitam, dan putih. Plastik-plastik warna-warni itu lalu ditumpuk dan disusun berjajar di gerbang masuk kantor pemerintahan tersebut.
    Aksi itu dilakukan sekitar 20 mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) sebagai bentuk protes terhadap persoalan sampah di
    Tangsel
    yang dinilai tak kunjung terselesaikan.
    Spanduk bertuliskan “Buang Sampah atau Pemerintah” ikut terbentang di lokasi. Sejumlah petugas keamanan tampak berjaga selama aksi berlangsung.
    Berdasarkan pantauan Kompas.com, Sabtu (27/12/2025) pagi, tak ada lagi tumpukan sampah di depan kantor Wali Kota Tangsel.
    Ketua
    BEM UMJ
    , Muhammad Iqbal Ramdhani (23), menegaskan aksi simbolik itu merupakan kritik terhadap pemerintah kota yang dianggap gagal mengantisipasi krisis sampah.
    Menurut dia, persoalan makin parah setelah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipeucang ditutup warga yangmembuat sampah semakin menumpuk.
    “Kami ingin menyampaikan bahwa persoalan sampah di Tangsel ini sudah menjadi
    problem
    panjang dan perlu perhatian serius dari Wali Kota,” ujar Iqbal saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (27/12/2025).
    Mahasiswa meminta pemerintah menyiapkan langkah jangka panjang, bukan sekadar penanganan sementara agar permasalahan sampah di Tangsel tidak terulang lagi.
    “Kami minta ada langkah konkret dari Wali Kota, baik itu penanggulangan, penambahan fasilitas pendukung pengolahan sampah, maupun optimalisasi sistem pembuangan sampah di Tangsel,” jelas dia.
    Dalam aksinya, BEM UMJ menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain:
    Mahasiswa mengaku aksi dimulai pukul 14.00 WIB dengan mengambil sampah dari wilayah Ciputat, lalu membawanya ke kantor
    Pemkot Tangsel
    sekitar pukul 17.00 WIB. Aksi berakhir pada 18.00 WIB.
    Iqbal menyatakan, mahasiswa akan memantau respons Pemkot Tangsel mulai Senin.
    Jika tuntutan tak direspons, mereka siap turun kembali.
    “Karena ini menyangkut kesehatan masyarakat dan dampaknya bisa panjang kalau tidak segera ditangani,” kata dia.
    Di tengah gelombang protes, Pemerintah Kota Tangsel menetapkan status tanggap darurat pengelolaan sampah selama 14 hari, dari 23 Desember 2025 hingga 5 Januari 2026.
    Keputusan itu tertuang dalam Keputusan Wali Kota Nomor 600.1.17.3/Kep.500-Huk/2025.
    Kepala Dinas Kominfo TB Asep Nurdin menyebut penetapan status khusus diperlukan agar penanganan berjalan lebih cepat dan terkoordinasi.
    “Terkait status tanggap darurat pengelolaan sampah, kami telah menetapkannya melalui Keputusan Wali Kota Nomor 600.1.17.3/Kep.500-Huk/2025,” ujar TB Asep Nurdin saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (27/12/2025).
    Status tanggap darurat tersebut berlaku selama dua pekan. Masa tanggap darurat bisa diperpanjang jika situasi belum terkendali
    “Status tanggap darurat ini dapat kami perpanjang sesuai kebutuhan,” kata Asep.
    Sekretaris BPBD Tangsel, Essa Nugraha, menjelaskan pemerintah membentuk sistem komando tanggap darurat, termasuk satuan tugas khusus penanganan sampah.
    Satgas akan menyusun rencana operasi, mulai dari aktivasi, koordinasi, pengendalian, monitoring, hingga evaluasi. Setiap instansi akan memiliki tugas jelas, termasuk pengawasan dan pembinaan selama masa darurat.
    “Tugas utamanya adalah membuat rencana operasi penanganan darurat yang tahapannya dimulai dari aktivasi, koordinasi, pengendalian, monitoring, hingga evaluasi,” kata Essa.
    Menurut dia, seluruh proses akan dituangkan dalam laporan pertanggungjawaban. Sanksi akan diberlakukan jika ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaan.
    “Pelaksanaan dari pengelolaan tanggap darurat sampah tentunya akan disusun dalam sebuah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan darurat sampah, kaitan dengan sanksi dan hukuman ya tentunya diberlakukan terhadap adanya penyimpangan,” ujar Essa.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 10
                    
                        Ketika Kantor Pemkot Tangsel Jadi Tempat Pembuangan Sampah…
                        Megapolitan

    Usai Buang Sampah di Kantor Pemkot Tangsel, Mahasiswa Bakal Lanjut Aksi jika Dicueki Lagi Megapolitan 27 Desember 2025

    Usai Buang Sampah di Kantor Pemkot Tangsel, Mahasiswa Bakal Lanjut Aksi jika Dicueki Lagi
    Tim Redaksi
    TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com
    – Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) akan melakukan aksi lanjutan jika Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) tidak merespons tuntutan terkait masalah pengelolaan sampah.
    Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UMJ, Muhammad Iqbal Ramdhani (23) mengatakan, aksi lanjutan tersebut akan dilakukan jika Pemkot Tangsel mengabaikan permintaan audiensi dari mereka.
    “Kami akan lihat dari hari Senin. Kalau memang tidak ada respons dari Pemkot Tangsel, kami siap melakukan aksi berikutnya,” ujar Iqbal saat dihubungi
    Kompas.com,
    Sabtu (27/12/2025).
    Sebelumnya, BEM UMJ berunjuk rasa dengan membawa beberapa plastik berisi sampah dari Ciputat ke Kantor Wali Kota Tangsel.
    Aksi tersebut mereka lakukan sebagai bentuk kritik terhadap penanganan sampah yang dinilai belum maksimal hingga saat ini.
    Maka dari itu, aksi simbolik yang diikuti sebanyak 20 mahasiswa itu menjadi peringatan kepada Pemkot Tangsel agar mengambil langkah konkret dalam menyelesaikan persoalan sampah yang sudah berlangsung lama.
    “Ini sudah jadi satu problem panjang ya karena berbicara tentang sampah Tangsel. Maka kami minta ada langkah konkret dari wali kota untuk pengangkutan sampah,” kata dia.
    Dalam aksi simbolik itu, para mahasiswa UMJ mengumpulkan sampah di Ciputat pada pukul 14.00 WIB.
    Kemudian, sampah tersebut dibawa ke Kantor Wali Kota Tangsel pada pukul 17.00 WIB.
    Namun, hingga aksi selesai pukul 18.00 WIB, tidak ada satu pun perwakilan Pemkot Tangsel yang menemui mahasiswa.
    Padahal, BEM UMJ telah mengirimkan surat permohonan audiensi sejak Rabu (24/12/2025).
    “Kami sudah memasukkan surat audiensi sejak Rabu pagi, tapi tidak ada balasan sampai sore hari. Saat kegiatan berlangsung juga tidak ada pihak Pemkot yang datang,” jelas Iqbal.
    Sementara itu, Sekretaris Dinas Kominfo Tangsel, Ahmad Syatiri mengaku tidak menerima surat pemberitahuan terkait aksi tersebut.
    “Pada saat pelaksanaan aksi, tidak ada pemberitahuan sebelumnya ke Pemkot Tangsel,” kata Syatiri.
    Dalam aksinya, BEM UMJ mengajukan tujuh tuntutan kepada Pemkot Tangsel sebagai berikut:
    1. Kepada Dinas Lingkungan Hidup Segera melakukan pengangkutan sampah secara menyeluruh dan rutin di titik-titik rawan penumpukan.
    2. Wali Kota Tanggerang Selatan untuk segera mengambil langkah konkret dan tegas dalam menyelesaikan permasalah sampah yang terjadi.
    3. Wali Kota Tenggerang Selatan harus dan perlu mengadakan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolan sampah agar permasalahan serupa tidak terjadi kembali.
    4. Wali Kota Tanggerang Selatan bertanggung jawab terhadap terjadinya pembuangan sampah diawali daerah ciputat yang berhari hari tanpa pengangkutan yang optimal.
    5. Wali Kota tanggerng Selatan untuk tegas dalam langkah Transformation Infrastructure pengelolahan residu Melanie teknologi PSEL.
    6. Menegaskan untuk Wali Kota tanggerang Selatan dalam implementation sistem pengelohan sampah setempat pada area Komersial.
    7. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja DLH kepada publik.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Protes Pengelolaan Sampah Tangsel, Ini 7 Tuntutan Mahasiswa ke Pemkot
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        27 Desember 2025

    Protes Pengelolaan Sampah Tangsel, Ini 7 Tuntutan Mahasiswa ke Pemkot Megapolitan 27 Desember 2025

    Protes Pengelolaan Sampah Tangsel, Ini 7 Tuntutan Mahasiswa ke Pemkot
    Tim Redaksi
    TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com
    – Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) berunjuk rasa dengan membawa beberapa plastik berisi sampah ke Kantor Wali Kota Tangerang Selatan, Jumat (26/12/2025).
    Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UMJ Muhammad Iqbal Ramdhani mengatakan, aksi tersebut sebagai bentuk protes atas lambannya penanganan masalah
    sampah di Tangsel
    .
    Mereka menyampaikan tujuh tuntutan terkait penanganan sampah, salah satunya soal pengangkutan sampah di beberapa titik wilayah Tangsel.
    “Kita minta Wali Kota itu punya langkah kongkret untuk permasalahan yang terjadi,” ujar Iqbal saat dihubungi
    Kompas.com,
    Sabtu (27/12/2025).
    Dalam tuntutannya itu, mereka minta pengangkutan sampah secara rutin agar tidak ada lagi gunungan sampah di beberapa sisi jalan Tangsel.
    “Ini sudah jadi satu
    problem
    panjang ya karena berbicara tentang sampah Tangsel. Maka kami minta ada langkah kongkret dari wali kota untuk pengangkutan sampah,” kata dia.
    Berikut tujuh tuntutan dari mahasiswa yang mendesak Pemkot Tangsel untuk segera dipenuhi:
    1. Kepada Dinas Lingkungan Hidup Segera melakukan pengangkutan sampah secara menyeluruh dan rutin di titik-titik rawan penumpukan.
    2. Wali Kota Tanggerang Selatan untuk segera mengambil langkah konkret dan tegas dalam menyelesaikan permasalah sampah yang terjadi.
    3. Wali Kota Tenggerang Selatan harus dan perlu mengadakan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolan sampah agar permasalahan serupa tidak terjadi kembali.
    4. Wali Kota Tanggerang Selatan bertanggung jawab terhadap terjadinya pembuangan sampah diawali daerah ciputat yang berhari hari tanpa pengangkutan yang optimal.
    5. Wali Kota tanggerng Selatan untuk tegas dalam langkah Transformation Infrastructure pengelolahan residu Melanie teknologi PSEL.
    6. Menegaskan untuk Wali Kota tanggerang Selatan dalam implementation sistem pengelohan sampah setempat pada area Komersial.
    7. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja DLH kepada publik.
    Diketahui, dalam aksi simbolik tersebut, para peserta aksi disebut mulai bergerak untuk mengambil sampah di Ciputat pada pukul 14.00 WIB.
    Kemudian pada sore harinya, yakni 17.00 WIB, sampah yang ambil dari Ciputat, mereka jajarkan di gerbang masuk Gedung Pemkot Tangsel.
    Satu jam kemudian, 18.00 WIB, aksi tersebut berakhir dengan catatan jika tuntutan mereka tidak mendapat respons, mereka berencana mengajukan kembali surat audiensi dan kemungkinan menggelar aksi simbolik kedua di lokasi yang sama.
    “Kami akan lihat dari hari Senin. Kalau memang tidak ada respons dari Pemkot Tangsel, kami siap melakukan aksi berikutnya,” ucap Iqbal.
    “Karena ini menyangkut kesehatan masyarakat dan dampaknya bisa panjang kalau tidak segera ditangani,” sambung dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Peduli Sumatera, BPJS Ketenagakerjaan Distribusikan Bantuan Rp3,1 Miliar ke Wilayah Terdampak Bencana

    Peduli Sumatera, BPJS Ketenagakerjaan Distribusikan Bantuan Rp3,1 Miliar ke Wilayah Terdampak Bencana

    Liputan6.com, Jakarta – BPJS Ketenagakerjaan menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat yang terdampak bencana di sejumlah wilayah Sumatera, meliputi Provinsi Aceh, Kota Sibolga, Kota Padang, serta Kabupaten Agam. Total bantuan yang disalurkan mencapai Rp3,1 miliar, bersumber dari donasi karyawan dan manajemen BPJS Ketenagakerjaan.

    Penyerahan bantuan dilakukan langsung oleh Direktur Human Capital dan Umum BPJS Ketenagakerjaan, Abdur Rahmah Irsyadi. Bantuan tersebut diterima oleh Pemerintah Daerah Aceh yang diwakili Dr. Ir. Zulkifli, M.Si, serta Wakil Bupati Agam, H. Muhammad Iqbal, S.E., M.Com. Selanjutnya, bantuan didistribusikan ke posko-posko bencana dan masyarakat yang terdampak secara langsung.

    Dalam kegiatan penyaluran ini, Irsyadi turut didampingi oleh Deputi Human Capital, Kepala Kantor Wilayah Sumbariau, Wakil Kepala Kantor Wilayah Sumbagut, Ketua Umum Serikat Pekerja BPJS Ketenagakerjaan, serta perwakilan Yayasan Almaghfiroh.

    Irsyadi menyampaikan bahwa, “penyaluran bantuan ini merupakan bentuk kepedulian, solidaritas dan empati insan BPJS Ketenagakerjaan terhadap masyarakat yang tengah menghadapi musibah di wilayah Sumatera”.

    Salurkan Paket Sembako dan Alat Tulis

    Bantuan yang disalurkan meliputi 26 ton beras, paket sembako yang terdiri dari minyak goreng, ikan sarden, mie instan, gula dan beberapa kebutuhan pokok lainnya. Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan juga menyalurkan perlengkapan sekolah berupa buku tulis, pensil, dan tas bagi anak-anak terdampak bencana agar tetap menjalankan aktivitas belajar dengan nyaman di awal tahun yang akan datang.

    Masyarakat terdampak juga dimudahkan dalam mengolah bahan makanan tersebut dengan diberikannya perlengkapan masak dan kebersihan untuk tetap menjaga kesehatan seperti sapu, ember, tikar, dan bantal, magic com, kompor gas, sendok, dan berbagai peralatan masak lainnya. Tidak ketinggalan, BPJS Ketenagakerjaan juga menyalurkan kebutuhan bayi yang tidak kalah pentingnya seperti susu dan diapers.

    “Melalui bantuan ini, kami berharap donasi ini dapat membantu meringankan beban masyarakat, sebagai harapan untuk kehidupan yang lebih baik kepada saudara-saudara kita sekaligus menjadi wujud nyata empati dan kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak bencana di wilayah Sumatera”, pungkas Irsyadi.

  • Daftar 7 Provinsi yang Sudah Umumkan UMP 2026, Cek Besaran Kenaikannya

    Daftar 7 Provinsi yang Sudah Umumkan UMP 2026, Cek Besaran Kenaikannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Sebanyak tujuh provinsi telah mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2026 menjelang batas penetapan pada 24 Desember 2025.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli sebelumnya menyatakan bahwa gubernur wajib menetapkan dan mengumumkan upah minimum provinsi paling lambat pada 24 Desember. Kebijakan pengupahan itu akan berlaku pada 1 Januari 2026.

    Sejauh ini, tujuh gubernur yang telah mengumumkan kenaikan UMP 2026, yakni Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sumatra Barat, Nusa Tenggara Barat, hingga Gorontalo.

    Berikut daftar 7 provinsi yang sudah umumkan UMP 2026 dan besaran kenaikannya:

    1. Sumatra Utara

    Kenaikan UMP Sumatra Utara (Sumut) 2026 telah ditetapkan sebesar 7,9% oleh Gubernur Bobby Nasution pada Jumat (19/12/2025) lalu. Dengan demikian, UMP Sumut 2026 naik dari Rp2.992.559 menjadi Rp3.228.971, atau bertambah sekitar Rp236.412.

    2. Sumatra Selatan

    Adapun, Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) Herman Deru resmi menetapkan nilai UMP 2026 naik 7,10%. Secara nominal, upah minimum itu naik dari Rp3.681.531 menjadi Rp3.942.963, atau sekitar Rp261.392.

    3. Kalimantan Tengah

    Berikutnya, UMP 2026 di Kalimantan Tengah (Kalteng) telah ditetapkan naik oleh Gubernur Agustiar Sabran sebesar 6,12%. Dengan demikian, UMP Kalteng 2026 naik sekitar Rp212.516 menjadi Rp3.686.138.

    4. Sulawesi Utara

    Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Yulius Selvanus Komaling juga telah menetapkan UMP Sulut 2026 naik 6,01% atau atau sekitar Rp227.205 menjadi Rp4.002.630.

    5. Nusa Tenggara Barat (NTB)

    Kemudian, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhammad Iqbal resmi menetapkan upah minimum provinsi (UMP) NTB 2026 sebesar Rp2.673.861 (Rp2,67 juta). Jumlah tersebut naik 2,72% dari upah minimum NTB tahun sebelumnya sebesar Rp2.602.931. Artinya, terdapat kenaikan UMP 2026 sekitar Rp70.930.

    6. Sumatra Barat

    Selanjutnya, pemerintah Provinsi Sumatra Barat resmi menetapkan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2026 sebesar Rp3.182.955, atau naik 6,3% dibandingkan UMP pada tahun sebelumnya.

    Penetapan UMP tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Gubernur Sumatra Barat Nomor 562-851-2025 tentang Upah Minimum Provinsi Sumatra Barat Tahun 2026. Sementara untuk SK Gubernur Sumbar Nomor 562-853-2025 juga ditetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) untuk dua sektor usaha sebesar Rp3.214.846.

    Gubernur Sumbar Mahyeldi menyatakan bahwa penetapan UMP dan UMSP Tahun 2026 telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mempertimbangkan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi.

    “UMP Sumbar sebelumnya berada di kisaran Rp2,9 jutaan. Untuk tahun 2026 kami naikkan sebesar 6,3%, dengan mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga besarannya menjadi Rp3,18 juta. Sementara UMSP kami tetapkan sebesar Rp3,21 juta,” katanya, Senin (22/12/2025).

    7. Gorontalo

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo resmi menetapkan besaran upah minimum provinsi (UMP) 2026 sebesar Rp3.405.144. Jumlah tersebut naik 5,7% dibandingkan UMP Gorontalo tahun sebelumnya senilai Rp3.221.731. Secara nominal, kenaikan tersebut mencapai Rp183.413.

    Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengatakan bahwa kenaikan UMP 2026 ini ditetapkan berdasarkan perhitungan kebutuhan hidup layak (KHL) yang berkisar Rp3,39 juta.

    “Bila dibandingkan dengan UMP tahun 2025, maka terdapat kenaikan kurang lebih Rp183.413 atau naik 5,7%, sehingga angka UMP ini berada di atas kebutuhan hidup layak masyarakat Provinsi Gorontalo,” kata Gusnar seperti dikutip dari laman Pemprov Gorontalo, Senin (22/12/2025).

  • 2
                    
                        Hidup dari Gaji UMP di Jakarta: Bertahan, Berhemat, dan Menunda Mimpi
                        Megapolitan

    2 Hidup dari Gaji UMP di Jakarta: Bertahan, Berhemat, dan Menunda Mimpi Megapolitan

    Hidup dari Gaji UMP di Jakarta: Bertahan, Berhemat, dan Menunda Mimpi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Gaji setara Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta atau yang dulu dikenal sebagai UMR sekitar Rp 5 juta kerap terdengar cukup di atas kertas.
    Tetapi bagi banyak pekerja, angka itu lebih sering menjadi batas antara bertahan hari ini dan menunda mimpi untuk esok hari.
    Bagi sebagian orang, upah setara UMP Jakarta bukan lagi soal hidup layak, melainkan bagaimana bisa terus berjalan hingga akhir bulan.
    Pengalaman itu tercermin dari kisah para pekerja muda dengan latar belakang berbeda, tetapi dipertemukan oleh realitas yang sama yakni mengelola hidup di Jakarta.
    Sari Kartika (25), misalnya, bekerja sebagai sales promotion girl (SPG). Perempuan yang sudah menilah ini telah dua tahun bekerja dengan gaji sekitar Rp 5,3 juta per bulan, setara UMP Jakarta.
    “Pengeluaran terbesar biasanya untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari, seperti makan, belanja bulanan, dan transportasi. Karena sudah menikah, pengeluaran jadi lebih terasa dibanding waktu masih lajang,” ujar Sari saat ditemui di rumah kontrakannya, Kamis (17/12/2025).
    Sari tinggal bersama suaminya di rumah kontrakan dengan biaya sewa yang ditanggung bersama.
    Untuk transportasi, ia menyesuaikan dengan jadwal kerja, kadang menggunakan motor, kadang transportasi umum.
    Meski tak merinci angka, Sari mengakui ongkos transportasi cukup menggerus penghasilan.
    Ia dan suaminya masih bisa menabung, meski jumlahnya terbatas.
    “Masih, tapi tidak banyak. Tabungan itu biasanya hasil gabungan saya dan suami. Kalau hanya dari gaji saya sendiri, rasanya sulit untuk nabung besar,” kata dia.
    Menjelang akhir bulan, pola hidup mereka berubah. Pengeluaran diperketat, belanja ditunda, keinginan ditekan.
    “Menjelang akhir bulan biasanya sudah mulai lebih hemat. Kami jadi lebih selektif belanja, menahan keinginan yang bukan kebutuhan utama,” ujar Sari.
    Ia mengaku jarang berutang, tetapi menunda kebutuhan sudah menjadi hal lumrah. Hiburan menjadi hal pertama yang dikorbankan.
    “Kami jarang banget liburan jauh. Biasanya cukup di rumah atau keluar sebentar yang tidak banyak keluar biaya,” tutur dia.
    Dengan kondisi itu, Sari menilai hidupnya berada di antara “cukup” dan “bertahan”.
    “Karena belum punya anak, masih terasa cukup kalau digabung dengan gaji suami. Tapi kalau nanti punya anak, saya merasa UMR pasti berat,” ucap Sari.
    Berbeda dengan Sari, Dilla (23) masih lajang. Ia bekerja sebagai personal assistant di Jakarta Selatan dengan gaji sekitar Rp 6 juta per bulan, sedikit di atas UMR.
    Sebagai perantau dari Serang, Banten, Dilla menanggung seluruh biaya hidup sendiri di Jakarta.
    Ia tinggal di kos kawasan Kemang dengan biaya Rp 2,2 juta per bulan. Menurutnya, angka itu mahal, tetapi sepadan dengan lokasi dan fasilitas.
    “Pos terbesar tentu tempat tinggal atau kos. Pos kedua paling besar adalah biaya makan sehari-hari,” ujar Dilla.
    Untuk transportasi, ia mengandalkan ojek online karena jarak kos ke kantor cukup dekat. Biayanya sekitar Rp 400.000–Rp 500.000 per bulan.
    Dilla berusaha menyisihkan tabungan sejak awal gaji masuk, meski jumlahnya terbatas.
    “Bisa, tapi mepet banget. Nabungnya pelan-pelan,” kata dia.
    Menjelang akhir bulan, hidupnya berubah menjadi mode bertahan. Ia membawa bekal, berhenti membeli kopi, dan mengurangi hangout.
    “Lumayan struggle. Aku harus benar-benar ngatur supaya bisa bertahan sampai gajian,” ucap Dilla.
    Saat ditanya seberapa sering gajinya habis sebelum waktunya, jawabannya singkat.
    “Setiap bulan,” tutur dia.
    Bagi Dilla, gaji setara UMR belum bisa disebut layak.
    “Menurut aku, untuk hidup layak, mengandalkan
    gaji UMR
    itu tidak cukup di Jakarta. Di atas Rp 10 juta baru bisa dibilang layak, apalagi kalau mau menabung lebih banyak,” kata Dilla.
    Muhammad Iqbal (23) bekerja sebagai QC Staff. Ia sudah delapan bulan bekerja di Jakarta, setelah empat tahun merantau sejak kuliah di Depok. Gajinya setara UMR, sedikit di atasnya.
    Pengeluaran terbesarnya adalah kos Rp 1,5 juta per bulan (termasuk listrik) dan makan. Biaya transportasi sekitar Rp 200.000 per bulan untuk bensin motor.
    Iqbal mengaku selalu menyisihkan tabungan dan dana darurat.
    “Karena kita enggak tahu kebutuhan mendesak itu datang kapan,” kata dia.
    Ia pernah berada di fase sulit di awal bekerja, bahkan sempat berutang ke sepupu dan mengirit makan. Namun pengalaman itu mengajarkannya cara mengelola gaji.
    “Sejauh ini saya tidak pernah merasa gaji UMR habis sebelum waktunya. Tergantung cara kita manage dan gaya hidup,” ujar Iqbal.
    Bagi Iqbal, UMR masih memungkinkan hidup layak selama masih lajang.
    “Saya masih bisa bertahan hidup layak di ibu kota, mengirim ke orang tua dan menabung,” tutur dia.
    Namun ia mengakui, hiburan menjadi hal yang paling sering dikorbankan.
    Perencana keuangan Rista Zwestika CFP WMI menjelaskan, UMP DKI Jakarta 2025 sekitar Rp 5,39 juta per bulan. Namun angka itu belum mencerminkan biaya hidup riil.
    “Survei BPS dan sejumlah lembaga menunjukkan bahwa biaya hidup rata-rata rumah tangga di Jakarta jauh lebih tinggi (BPS: sekitar Rp 14,8 juta per bulan untuk rumah tangga), sehingga UMP hanya menutup sebagian kebutuhan dasar,” ujar Rista saat dihubungi.
    Menurut dia, bagi pekerja lajang yang sangat hemat, UMR masih memungkinkan untuk bertahan, tetapi dengan banyak kompromi.
    Ia memaparkan alokasi realistis penghasilan Rp 5 juta per bulan: hunian 30 persen, makan 25 persen, transportasi 10 persen, tagihan 8 persen, kesehatan 5 persen, tabungan 10 persen, dan sisanya untuk kebutuhan fleksibel.
    Dalam praktiknya, Rista kerap menemui pola hidup
    paycheck-to-paycheck
    , kerja sampingan, ketergantungan pinjaman konsumtif, serta minimnya perlindungan dan investasi jangka panjang.
    “Tidak siap krisis PHK, sakit, atau kejadian besar memaksa jual aset atau pinjam mahal. Tidak ada investasi atau persiapan pensiun meningkatkan risiko kemiskinan di usia tua,” jelas dia.
    Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF, M. Rizal Taufikurahman, menegaskan
    UMR Jakarta
    secara nominal terlihat tinggi, tetapi belum mencerminkan standar hidup layak.
    “Struktur biaya hidup didominasi pengeluaran non-makanan terutama perumahan dan transportasi yang bersifat wajib dan sulit dikompresi,” kata Rizal.
    Menurut dia, bagi pekerja lajang UMR mungkin cukup untuk bertahan. Namun bagi pekerja berkeluarga, ruang finansialnya sangat sempit.
    “Dalam konteks ini, UMR lebih berfungsi sebagai batas minimum bertahan hidup, bukan jaminan hidup layak,” ujar Rizal.
    Ia menilai kenaikan UMR kerap kalah cepat dari inflasi biaya hidup perkotaan, seperti sewa hunian, ongkos komuter, dan harga pangan.
    Akibatnya, setiap kenaikan upah habis untuk menutup pengeluaran rutin. Jika kondisi “cukup tapi rapuh” ini meluas, fondasi ekonomi kota menjadi tidak kokoh.
    “Konsumsi rumah tangga tetap berjalan, tetapi bersifat defensif dan minim tabungan,” ujar dia.
    Menurut Rizal, solusi tidak bisa berhenti pada penyesuaian upah.
    “Pemerintah perlu memprioritaskan pengendalian biaya hidup pada pos pengunci, terutama hunian terjangkau, transportasi publik, dan stabilisasi harga pangan,” kata Rizal.
    Cerita Sari, Dilla, dan Iqbal menunjukkan bahwa Rp 5 juta di Jakarta bukan sekadar angka.
    Mereka adalah spektrum pengalaman yakni antara bertahan dengan kompromi, cukup dengan disiplin, atau lelah oleh kenyataan.
    Satu benang merahnya sama yakni UMR Jakarta sering kali cukup untuk hari ini, tetapi belum tentu untuk masa depan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menata arah di usia 67 tahun NTB

    Menata arah di usia 67 tahun NTB

    HUT ke-67 NTB menjadi momentum untuk menimbang ulang arah kepemimpinan setahun terakhir. Ada sinyal perubahan dalam cara pandang pembangunan, terutama melalui penguatan desa, ekonomi halal, dan upaya pemerataan.

    Mataram (ANTARA) – Hari jadi ke-67 Nusa Tenggara Barat (NTB) jatuh pada 17 Desember 2025 bukan sekadar penanda usia administratif sebuah provinsi. Ia menjadi titik refleksi tentang ke mana NTB sedang melangkah dan bagaimana arah itu ditata.

    Setahun terakhir, di bawah kepemimpinan Gubernur Lalu Muhammad Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri, NTB berada dalam fase transisi penting. Bukan hanya pergantian figur, tetapi pergeseran cara pandang tentang pembangunan, tata kelola, dan relasi negara dengan warganya.

    Tahun pertama kepemimpinan kerap disebut sebagai masa peletakan fondasi. Publik belum sepenuhnya menagih hasil akhir, tetapi sudah mulai menilai konsistensi arah.

    Dalam konteks NTB, tahun ini diwarnai tantangan klasik yang tak pernah benar-benar pergi, yakni kemiskinan desa, krisis sampah perkotaan, ketimpangan wilayah Lombok-Sumbawa, tata kelola aset, hingga bayang-bayang korupsi.

    Semua persoalan itu hadir bersamaan dengan tuntutan baru, yakni pembangunan yang lebih adil, berkelanjutan, dan berintegritas.

    Refleksi setahun kepemimpinan Lalu Muhammad Iqbal perlu dibaca dalam lanskap itu. Bukan untuk menghakimi terlalu dini, tetapi untuk melihat apakah janji perubahan mulai menemukan bentuk, atau justru terseret arus rutinitas lama?

    Salah satu penanda penting arah kebijakan setahun terakhir adalah penekanan pada desa sebagai episentrum pembangunan.

    Program Desa Berdaya, yang digulirkan Pemerintah Provinsi NTB, menjadi simbol pendekatan tersebut. Desa tidak lagi diposisikan sebagai objek penerima bantuan, melainkan subjek yang didorong keluar dari kemiskinan melalui proses bertahap dan terukur.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BNI Raih Predikat Kolaborator Entrepreneur Hub dari Kementerian UMKM

    BNI Raih Predikat Kolaborator Entrepreneur Hub dari Kementerian UMKM

    Jakarta

    PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI meraih predikat Kolaborator Entrepreneur Hub pada ajang Apresiasi Wirausaha Inspiratif 2025 yang digelar Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penghargaan diberikan atas upaya BNI dalam memperkuat daya saing UMKM agar naik kelas dan Go Global.

    Direktur Commercial Banking BNI Muhammad Iqbal menyampaikan penghargaan tersebut merupakan bentuk pengakuan terhadap konsistensi BNI dalam menghadirkan solusi pembiayaan, edukasi, dan pendampingan UMKM melalui platform BNI Xpora.

    “BNI sangat mengapresiasi kolaborasi dengan Kementerian UMKM RI yang terus mendorong semangat inovasi dan keberlanjutan para pelaku usaha. Pengakuan ini memberikan motivasi tambahan bagi kami untuk melanjutkan misi mendukung UMKM naik kelas dan memperluas penetrasi mereka ke pasar global,” ujar Iqbal dalam keterangan tertulis, Sabtu (13/12/2025).

    Pada kesempatan yang sama, UMKM mitra BNI Xpora, PT Azaki Food Internasional turut menerima apresiasi kategori FinImpact Entrepreneur. Perusahaan ini telah menembus pasar global dengan produk tempe yang diekspor ke 12 negara, termasuk Jepang, Korea Selatan, China, Amerika Serikat, dan Belanda.

    Iqbal menjelaskan inisiatif BNI melalui Xpora dirancang untuk menghadirkan dukungan menyeluruh, antara lain pelatihan ekspor dan pendampingan kurasi produk. Kemudian, akses pasar melalui sembilan kantor cabang luar negeri BNI, hingga layanan digital seperti wondr by BNI, BNIdirect, dan TapCash.

    Melalui pencapaian ini, BNI akan memperluas dukungan terhadap UMKM nasional melalui penguatan kapasitas ekspor, peningkatan literasi digital, serta penyediaan akses pembiayaan yang lebih luas.

    Dengan strategi yang semakin terarah dan kolaborasi lintas lembaga, BNI berharap peran UMKM dalam rantai ekonomi global dapat semakin kuat, sekaligus memberikan kontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    “Kami optimistis UMKM akan terus menjadi motor penggerak ekonomi nasional, dan BNI siap menjadi mitra utama UMKM untuk naik kelas dan go global,” ucap Iqbal.

    Pada kesempatan yang sama, Menteri UMKM RI Maman Abdurrahman pun menekankan pentingnya pilar grow dan sustain dalam wirausaha di tengah transformasi ekonomi global. Menurutnya, hal tersebut harus didukung dengan inovasi, digitalisasi, serta tata kelola usaha yang sehat.

    Sebagai informasi, penghargaan ini diberikan dalam seremoni di JS Luwansa Hotel & Convention Center, Jakarta, yang dihadiri ribuan peserta secara hybrid dari berbagai sektor.Hal ini termasuk lembaga pembiayaan, dunia usaha, komunitas wirausaha, perguruan tinggi, dan nominator wirausaha inspiratif dari seluruh Indonesia. Acara juga turut dihadiri Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar sebagai Keynote Speake.

    (prf/ega)