Tag: Muhammad Iqbal

  • 2
                    
                        Hidup dari Gaji UMP di Jakarta: Bertahan, Berhemat, dan Menunda Mimpi
                        Megapolitan

    2 Hidup dari Gaji UMP di Jakarta: Bertahan, Berhemat, dan Menunda Mimpi Megapolitan

    Hidup dari Gaji UMP di Jakarta: Bertahan, Berhemat, dan Menunda Mimpi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Gaji setara Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta atau yang dulu dikenal sebagai UMR sekitar Rp 5 juta kerap terdengar cukup di atas kertas.
    Tetapi bagi banyak pekerja, angka itu lebih sering menjadi batas antara bertahan hari ini dan menunda mimpi untuk esok hari.
    Bagi sebagian orang, upah setara UMP Jakarta bukan lagi soal hidup layak, melainkan bagaimana bisa terus berjalan hingga akhir bulan.
    Pengalaman itu tercermin dari kisah para pekerja muda dengan latar belakang berbeda, tetapi dipertemukan oleh realitas yang sama yakni mengelola hidup di Jakarta.
    Sari Kartika (25), misalnya, bekerja sebagai sales promotion girl (SPG). Perempuan yang sudah menilah ini telah dua tahun bekerja dengan gaji sekitar Rp 5,3 juta per bulan, setara UMP Jakarta.
    “Pengeluaran terbesar biasanya untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari, seperti makan, belanja bulanan, dan transportasi. Karena sudah menikah, pengeluaran jadi lebih terasa dibanding waktu masih lajang,” ujar Sari saat ditemui di rumah kontrakannya, Kamis (17/12/2025).
    Sari tinggal bersama suaminya di rumah kontrakan dengan biaya sewa yang ditanggung bersama.
    Untuk transportasi, ia menyesuaikan dengan jadwal kerja, kadang menggunakan motor, kadang transportasi umum.
    Meski tak merinci angka, Sari mengakui ongkos transportasi cukup menggerus penghasilan.
    Ia dan suaminya masih bisa menabung, meski jumlahnya terbatas.
    “Masih, tapi tidak banyak. Tabungan itu biasanya hasil gabungan saya dan suami. Kalau hanya dari gaji saya sendiri, rasanya sulit untuk nabung besar,” kata dia.
    Menjelang akhir bulan, pola hidup mereka berubah. Pengeluaran diperketat, belanja ditunda, keinginan ditekan.
    “Menjelang akhir bulan biasanya sudah mulai lebih hemat. Kami jadi lebih selektif belanja, menahan keinginan yang bukan kebutuhan utama,” ujar Sari.
    Ia mengaku jarang berutang, tetapi menunda kebutuhan sudah menjadi hal lumrah. Hiburan menjadi hal pertama yang dikorbankan.
    “Kami jarang banget liburan jauh. Biasanya cukup di rumah atau keluar sebentar yang tidak banyak keluar biaya,” tutur dia.
    Dengan kondisi itu, Sari menilai hidupnya berada di antara “cukup” dan “bertahan”.
    “Karena belum punya anak, masih terasa cukup kalau digabung dengan gaji suami. Tapi kalau nanti punya anak, saya merasa UMR pasti berat,” ucap Sari.
    Berbeda dengan Sari, Dilla (23) masih lajang. Ia bekerja sebagai personal assistant di Jakarta Selatan dengan gaji sekitar Rp 6 juta per bulan, sedikit di atas UMR.
    Sebagai perantau dari Serang, Banten, Dilla menanggung seluruh biaya hidup sendiri di Jakarta.
    Ia tinggal di kos kawasan Kemang dengan biaya Rp 2,2 juta per bulan. Menurutnya, angka itu mahal, tetapi sepadan dengan lokasi dan fasilitas.
    “Pos terbesar tentu tempat tinggal atau kos. Pos kedua paling besar adalah biaya makan sehari-hari,” ujar Dilla.
    Untuk transportasi, ia mengandalkan ojek online karena jarak kos ke kantor cukup dekat. Biayanya sekitar Rp 400.000–Rp 500.000 per bulan.
    Dilla berusaha menyisihkan tabungan sejak awal gaji masuk, meski jumlahnya terbatas.
    “Bisa, tapi mepet banget. Nabungnya pelan-pelan,” kata dia.
    Menjelang akhir bulan, hidupnya berubah menjadi mode bertahan. Ia membawa bekal, berhenti membeli kopi, dan mengurangi hangout.
    “Lumayan struggle. Aku harus benar-benar ngatur supaya bisa bertahan sampai gajian,” ucap Dilla.
    Saat ditanya seberapa sering gajinya habis sebelum waktunya, jawabannya singkat.
    “Setiap bulan,” tutur dia.
    Bagi Dilla, gaji setara UMR belum bisa disebut layak.
    “Menurut aku, untuk hidup layak, mengandalkan
    gaji UMR
    itu tidak cukup di Jakarta. Di atas Rp 10 juta baru bisa dibilang layak, apalagi kalau mau menabung lebih banyak,” kata Dilla.
    Muhammad Iqbal (23) bekerja sebagai QC Staff. Ia sudah delapan bulan bekerja di Jakarta, setelah empat tahun merantau sejak kuliah di Depok. Gajinya setara UMR, sedikit di atasnya.
    Pengeluaran terbesarnya adalah kos Rp 1,5 juta per bulan (termasuk listrik) dan makan. Biaya transportasi sekitar Rp 200.000 per bulan untuk bensin motor.
    Iqbal mengaku selalu menyisihkan tabungan dan dana darurat.
    “Karena kita enggak tahu kebutuhan mendesak itu datang kapan,” kata dia.
    Ia pernah berada di fase sulit di awal bekerja, bahkan sempat berutang ke sepupu dan mengirit makan. Namun pengalaman itu mengajarkannya cara mengelola gaji.
    “Sejauh ini saya tidak pernah merasa gaji UMR habis sebelum waktunya. Tergantung cara kita manage dan gaya hidup,” ujar Iqbal.
    Bagi Iqbal, UMR masih memungkinkan hidup layak selama masih lajang.
    “Saya masih bisa bertahan hidup layak di ibu kota, mengirim ke orang tua dan menabung,” tutur dia.
    Namun ia mengakui, hiburan menjadi hal yang paling sering dikorbankan.
    Perencana keuangan Rista Zwestika CFP WMI menjelaskan, UMP DKI Jakarta 2025 sekitar Rp 5,39 juta per bulan. Namun angka itu belum mencerminkan biaya hidup riil.
    “Survei BPS dan sejumlah lembaga menunjukkan bahwa biaya hidup rata-rata rumah tangga di Jakarta jauh lebih tinggi (BPS: sekitar Rp 14,8 juta per bulan untuk rumah tangga), sehingga UMP hanya menutup sebagian kebutuhan dasar,” ujar Rista saat dihubungi.
    Menurut dia, bagi pekerja lajang yang sangat hemat, UMR masih memungkinkan untuk bertahan, tetapi dengan banyak kompromi.
    Ia memaparkan alokasi realistis penghasilan Rp 5 juta per bulan: hunian 30 persen, makan 25 persen, transportasi 10 persen, tagihan 8 persen, kesehatan 5 persen, tabungan 10 persen, dan sisanya untuk kebutuhan fleksibel.
    Dalam praktiknya, Rista kerap menemui pola hidup
    paycheck-to-paycheck
    , kerja sampingan, ketergantungan pinjaman konsumtif, serta minimnya perlindungan dan investasi jangka panjang.
    “Tidak siap krisis PHK, sakit, atau kejadian besar memaksa jual aset atau pinjam mahal. Tidak ada investasi atau persiapan pensiun meningkatkan risiko kemiskinan di usia tua,” jelas dia.
    Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF, M. Rizal Taufikurahman, menegaskan
    UMR Jakarta
    secara nominal terlihat tinggi, tetapi belum mencerminkan standar hidup layak.
    “Struktur biaya hidup didominasi pengeluaran non-makanan terutama perumahan dan transportasi yang bersifat wajib dan sulit dikompresi,” kata Rizal.
    Menurut dia, bagi pekerja lajang UMR mungkin cukup untuk bertahan. Namun bagi pekerja berkeluarga, ruang finansialnya sangat sempit.
    “Dalam konteks ini, UMR lebih berfungsi sebagai batas minimum bertahan hidup, bukan jaminan hidup layak,” ujar Rizal.
    Ia menilai kenaikan UMR kerap kalah cepat dari inflasi biaya hidup perkotaan, seperti sewa hunian, ongkos komuter, dan harga pangan.
    Akibatnya, setiap kenaikan upah habis untuk menutup pengeluaran rutin. Jika kondisi “cukup tapi rapuh” ini meluas, fondasi ekonomi kota menjadi tidak kokoh.
    “Konsumsi rumah tangga tetap berjalan, tetapi bersifat defensif dan minim tabungan,” ujar dia.
    Menurut Rizal, solusi tidak bisa berhenti pada penyesuaian upah.
    “Pemerintah perlu memprioritaskan pengendalian biaya hidup pada pos pengunci, terutama hunian terjangkau, transportasi publik, dan stabilisasi harga pangan,” kata Rizal.
    Cerita Sari, Dilla, dan Iqbal menunjukkan bahwa Rp 5 juta di Jakarta bukan sekadar angka.
    Mereka adalah spektrum pengalaman yakni antara bertahan dengan kompromi, cukup dengan disiplin, atau lelah oleh kenyataan.
    Satu benang merahnya sama yakni UMR Jakarta sering kali cukup untuk hari ini, tetapi belum tentu untuk masa depan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BNI Raih Predikat Kolaborator Entrepreneur Hub dari Kementerian UMKM

    BNI Raih Predikat Kolaborator Entrepreneur Hub dari Kementerian UMKM

    Jakarta

    PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI meraih predikat Kolaborator Entrepreneur Hub pada ajang Apresiasi Wirausaha Inspiratif 2025 yang digelar Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penghargaan diberikan atas upaya BNI dalam memperkuat daya saing UMKM agar naik kelas dan Go Global.

    Direktur Commercial Banking BNI Muhammad Iqbal menyampaikan penghargaan tersebut merupakan bentuk pengakuan terhadap konsistensi BNI dalam menghadirkan solusi pembiayaan, edukasi, dan pendampingan UMKM melalui platform BNI Xpora.

    “BNI sangat mengapresiasi kolaborasi dengan Kementerian UMKM RI yang terus mendorong semangat inovasi dan keberlanjutan para pelaku usaha. Pengakuan ini memberikan motivasi tambahan bagi kami untuk melanjutkan misi mendukung UMKM naik kelas dan memperluas penetrasi mereka ke pasar global,” ujar Iqbal dalam keterangan tertulis, Sabtu (13/12/2025).

    Pada kesempatan yang sama, UMKM mitra BNI Xpora, PT Azaki Food Internasional turut menerima apresiasi kategori FinImpact Entrepreneur. Perusahaan ini telah menembus pasar global dengan produk tempe yang diekspor ke 12 negara, termasuk Jepang, Korea Selatan, China, Amerika Serikat, dan Belanda.

    Iqbal menjelaskan inisiatif BNI melalui Xpora dirancang untuk menghadirkan dukungan menyeluruh, antara lain pelatihan ekspor dan pendampingan kurasi produk. Kemudian, akses pasar melalui sembilan kantor cabang luar negeri BNI, hingga layanan digital seperti wondr by BNI, BNIdirect, dan TapCash.

    Melalui pencapaian ini, BNI akan memperluas dukungan terhadap UMKM nasional melalui penguatan kapasitas ekspor, peningkatan literasi digital, serta penyediaan akses pembiayaan yang lebih luas.

    Dengan strategi yang semakin terarah dan kolaborasi lintas lembaga, BNI berharap peran UMKM dalam rantai ekonomi global dapat semakin kuat, sekaligus memberikan kontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    “Kami optimistis UMKM akan terus menjadi motor penggerak ekonomi nasional, dan BNI siap menjadi mitra utama UMKM untuk naik kelas dan go global,” ucap Iqbal.

    Pada kesempatan yang sama, Menteri UMKM RI Maman Abdurrahman pun menekankan pentingnya pilar grow dan sustain dalam wirausaha di tengah transformasi ekonomi global. Menurutnya, hal tersebut harus didukung dengan inovasi, digitalisasi, serta tata kelola usaha yang sehat.

    Sebagai informasi, penghargaan ini diberikan dalam seremoni di JS Luwansa Hotel & Convention Center, Jakarta, yang dihadiri ribuan peserta secara hybrid dari berbagai sektor.Hal ini termasuk lembaga pembiayaan, dunia usaha, komunitas wirausaha, perguruan tinggi, dan nominator wirausaha inspiratif dari seluruh Indonesia. Acara juga turut dihadiri Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar sebagai Keynote Speake.

    (prf/ega)

  • Bupati Ipuk Dipuji UNESCO dan Gubernur NTB Berkat Geopark Ijen Banyuwangi

    Bupati Ipuk Dipuji UNESCO dan Gubernur NTB Berkat Geopark Ijen Banyuwangi

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Perkembangan Geopark Ijen yang kini menjadi perhatian dunia membuat Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani diundang memaparkan strategi pengembangan kawasan tersebut pada forum Indonesia’s Geopark Leader Forum Building Knowledge for Indonesia’s Geopark Development di Kementerian Bappenas, Rabu (3/12/2025).

    Dalam forum tersebut, Ipuk tampil bersama tokoh-tokoh penting seperti Dr. Özlem Adiyaman Lopes (UNESCO), Prof. Dr. Michael Goutama, Leonardo A. A. Teguh Sambodo (Deputi Kementerian PPN/Bappenas), serta Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal.

    Forum Indonesia’s Geopark Leader Forum Building Knowledge for Indonesia’s Geopark Development di Kementerian Bappenas, Rabu (3/12/2025).

    Geopark sebagai Pengungkit Ekonomi Masyarakat

    Ipuk menegaskan bahwa meski sebagian besar kewenangan kawasan berada di bawah Kementerian dan BKSDA, Banyuwangi memaksimalkan dampak ekonomi Geopark Ijen bagi warganya.

    “Kami jadikan Geopark Ijen sebagai wahana promosi. Kami buat beragam event sport tourism dan seni budaya, agar masyarakat Banyuwangi mendapat manfaat langsung,” ujar Ipuk.

    Berbagai event berskala nasional hingga internasional rutin digelar, seperti Tour de Banyuwangi Ijen, Ijen Geopark Downhill, Ijen Green Trail Run, hingga Jazz Gunung Ijen dan beragam atraksi budaya lainnya.

    Ijen Golden Route, Kolaborasi Potensi Kaki Gunung Ijen

    Untuk memperluas manfaat kawasan, Ipuk memperkenalkan Ijen Golden Route, sebuah paket pengalaman wisata yang mengolaborasikan seluruh potensi di kaki Gunung Ijen.

    Rute tersebut mencakup banyak destinasi yang dikelola masyarakat, mulai wisata alam, kuliner lokal, kafe instagramable, hingga staycation bernuansa etnik yang menggabungkan keindahan alam dan budaya. Seniman dan budayawan juga dilibatkan dalam berbagai atraksi.

    “Semua kita berdayakan agar pelaku wisata, UMKM, seniman, budayawan, serta masyarakat merasakan manfaat dari Ijen,” jelas Ipuk.

    Apresiasi Nasional dan Internasional

    Hasilnya, Desa Adat Osing Kemiren, bagian dari Geopark Ijen, berhasil masuk Jaringan Desa Wisata Terbaik Dunia – The Best Tourism Villages Upgrade Programme 2025 oleh United Nations Tourism.

    Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengapresiasi Banyuwangi sebagai daerah yang mampu memaksimalkan potensi wisata untuk menurunkan angka kemiskinan.

    “Saya tahu betul Banyuwangi yang dulunya daerah miskin, kini justru menjadi daerah dengan angka kemiskinan terendah di Jawa Timur,” ujarnya.

    Prof. Gautama dari Bappenas turut memberikan pujian. “Well done. Selamat buat Banyuwangi. Seharusnya ini bisa menjadi yang terbaik di dunia,” katanya. (ayu/but)

     

     

     

     

     

  • Yahya Cholil Staquf tolak mundur dari Ketum PBNU

    Yahya Cholil Staquf tolak mundur dari Ketum PBNU

    Rabu, 3 Desember 2025 19:31 WIB

    Ketua umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf memberikan keterangan pers terkait penolakan penonaktifan dirinya sebagai ketua umum di Jakarta, Rabu (3/12/2025). Yahya Cholil Staquf menolak pemberhentian dirinya sebagai Ketua Umum PBNU periode 2021-2026 hasil Muktamar ke-34 di Lampung kecuali melalui jalur muktamar biasa atau muktamar luar biasa. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/bar

    Ketua umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf (kedua kanan) memberikan keterangan pers terkait penolakan penonaktifan dirinya sebagai ketua umum di Jakarta, Rabu (3/12/2025). Yahya Cholil Staquf menolak pemberhentian dirinya sebagai Ketua Umum PBNU periode 2021-2026 hasil Muktamar ke-34 di Lampung kecuali melalui jalur muktamar biasa atau muktamar luar biasa. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/bar

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ketika jalan tak sama rata

    Ketika jalan tak sama rata

    Banyak wilayah di Indonesia kini mendorong keadilan spasial, yakni pembangunan yang tidak hanya mengikuti jumlah penduduk, tetapi menimbang kebutuhan mendasar dan peluang pertumbuhan jangka panjang.

    Mataram (ANTARA) – Dalam perjalanan darat dari Kota Mataram menuju Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat (NTB), kontras pembangunan kerap terasa, bahkan sebelum kendaraan melintasi Selat Alas.

    Di Lombok, jalur demi jalur terus dipoles, ditopang jaringan bypass yang menghubungkan pelabuhan, bandara, hingga kawasan wisata. Namun, memasuki Sumbawa, cerita infrastruktur berubah menjadi perjalanan panjang yang menuntut kesabaran.

    Pada titik tertentu, genangan air atau jalan terkelupas masih menjadi pemandangan akrab, memunculkan kembali perdebatan lama tentang keadilan pembangunan di NTB.

    Isu ini kembali hangat setelah potongan video dialog pejabat pemerintah beredar dan ditafsirkan sebagai ketimpangan penanganan infrastruktur antara Lombok dan Sumbawa.

    Klarifikasi pun muncul. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal menegaskan bahwa perhatian pemerintah provinsi tidak pernah dibedakan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB, Sadimin juga menolak anggapan adanya bias kebijakan.

    Namun, sorotan publik terhadap keadilan pembangunan tak pernah benar-benar padam, terutama karena masyarakat merasakan sendiri perbedaan kualitas konektivitas di kedua pulau.

    Isu ini penting ditelaah bukan untuk mencari siapa yang salah, melainkan bagaimana memastikan pembangunan berjalan setara, efektif, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat di seluruh NTB.

    Dalam konteks inilah, pembahasan pembangunan jalan, jembatan, dan konektivitas lintas wilayah menjadi pintu masuk memahami tantangan pemerataan pembangunan di provinsi kepulauan ini.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Diduga Cabuli 4 Bocah, Oknum Pendeta Blitar Melawan Dakwaan Lewat Nota Keberatan

    Diduga Cabuli 4 Bocah, Oknum Pendeta Blitar Melawan Dakwaan Lewat Nota Keberatan

    Blitar (beritajatim.com) – Pengadilan Negeri (PN) Blitar kembali menggelar sidang perkara dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur pada Selasa (25/11). Sidang tersebut mengagendakan pembacaan eksepsi atau nota keberatan dari pihak terdakwa, seorang pendeta berinisial DBH (67), warga Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar.

    Terdakwa DBH sebelumnya telah diamankan dan ditahan oleh penyidik dari Polda Jawa Timur menyusul laporan dugaan tindakan pencabulan yang dilakukannya. Diduga sang pendeta telah melakukan tindak pidana pencabulan kepada 4 orang anak.

    Humas Pengadilan Negeri Blitar, Muhammad Iqbal Hutabarat, membenarkan agenda persidangan hari ini adalah penyampaian eksepsi oleh terdakwa.

    “Agenda persidangan hari ini adalah eksepsi. Kita memberikan kesempatan kepada terdakwa, setelah pembacaan surat dakwaan, untuk tetap boleh mengajukan eksepsi,” ujar Iqbal, saat dikonfirmasi di PN Blitar, Selasa (25/11).

    Iqbal menjelaskan, setelah eksepsi disampaikan oleh tim kuasa hukum terdakwa, persidangan akan dilanjutkan dengan agenda tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU).

    “Nanti setelah eksepsi, kita akan menunggu tanggapan dari penuntut umum. Kalau eksepsinya ditolak, baru kita akan masuk ke tahap pembuktian,” jelasnya.

    Menyikapi sifat kasus yang melibatkan anak di bawah umur, PN Blitar memastikan akan menjaga kerahasiaan data dan proses persidangan.

    “Intinya selama proses persidangan kita sama-sama menjaga kode etik data yang harus kita jaga. Persidangan pasti akan tertutup untuk umum,” tegasnya. “Ada data yang bisa kita berikan, juga ada data yang harus silent (dirahasiakan) demi kepentingan korban,” imbuh Iqbal.

    Sebagai informasi, kasus ini mencuat setelah DBH ditangkap Polda Jawa Timur. Dalam pemeriksaan, ia diduga mengakui telah melakukan perbuatan pencabulan tersebut di sejumlah lokasi yang berbeda. (owi/ian)

  • Antisipasi musim hujan 2025-2026, Pemprov Jakarta laksanakan simulasi Jaga Jakarta

    Antisipasi musim hujan 2025-2026, Pemprov Jakarta laksanakan simulasi Jaga Jakarta

    Selasa, 4 November 2025 12:40 WIB

    Sejumlah tim penyelamat gabungan dari BPBD DKI Jakarta, TNI dan Polri bersiap melakukan evakuasi korban terseret arus banjir saat pelaksanaan Apel dan simulasi Jaga Jakarta menghadapi musim penghujan 2025 – 2026 di Lebak Bulus, Jakarta, Selasa (4/11/2025). Pemrov DKI Jakarta bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, TNI dan Polri melaksanakan simulasi untuk mendapatkan solusi berbasis alam dalam mengatasi persoalan banjir Jakarta. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/foc.

    Sejumlah tim penyelamat gabungan dari BPBD DKI Jakarta, TNI dan Polri dan seekor anjing pelacak melakukan pencarian korban yang terseret arus banjir saat pelaksanaan apel dan simulasi Jaga Jakarta menghadapi musim penghujan 2025 – 2026 di Lebak Bulus, Jakarta, Selasa (4/11/2025). Pemrov DKI Jakarta bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, TNI dan Polri melaksanakan simulasi untuk mendapatkan solusi berbasis alam dalam mengatasi persoalan banjir Jakarta. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/foc.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Politisi PDIP, Ribka Tjiptaning Dilaporkan ke Bareskrim, Ini Awal Mulanya

    Politisi PDIP, Ribka Tjiptaning Dilaporkan ke Bareskrim, Ini Awal Mulanya

    Jakarta: Aliansi Rakyat Anti-Hoaks (ARAH) melaporkan politikus PDIP, Ribka Tjiptaning ke Bareskrim Polri, Rabu, 12 November 2025. Laporan itu berkaitan dengan pernyataan Ribka yang menyebut Presiden ke-2 RI, Soeharto, sebagai “pembunuh jutaan rakyat” dalam polemik pengusulan almarhum Soeharto menjadi pahlawan nasional.

    Koordinator ARAH, Muhammad Iqbal, menjelaskan bahwa laporan itu dibuat karena pernyataan Ribka dinilai menyesatkan dan berpotensi melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

    “Pernyataan itu lebih menjurus pada ujaran kebencian dan berita bohong, karena sampai hari ini tidak ditemukan putusan terkait yang menyatakan almarhum Soeharto membunuh jutaan rakyat,” ujar Iqbal di Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu.

    Iqbal menyebut, pelaporan tersebut didasari video pernyataan Ribka yang beredar di berbagai platform media, termasuk TikTok dan pemberitaan sejumlah media nasional pada 28 Oktober 2025.

    Ia menegaskan, langkah ARAH tidak mewakili keluarga Cendana, melainkan atas nama masyarakat yang peduli terhadap kebenaran informasi publik. “Tidak (bukan keluarga Soeharto). Kami dari Aliansi Rakyat Anti-Hoaks,” tegas Iqbal.
     

    ARAH melaporkan Ribka dengan dugaan pelanggaran Pasal 28 juncto Pasal 45 UU ITE tentang penyebaran informasi bohong yang dapat menimbulkan kebencian atau permusuhan di masyarakat.
     
    Ucapan Ribka tentang Soeharto

    Sebelumnya, Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning menyampaikan penolakannya atas pengusulan nama Presiden ke-2 RI, Soeharto sebagai pahlawan nasional. 

    “Kalau pribadi (Soeharto dapat gelar pahlawan), oh saya menolak keras. Iya kan? Apa sih hebatnya si Soeharto itu sebagai pahlawan. Hanya membunuh jutaan rakyat Indonesia,” katanya. 

    Ia juga menyinggung soal dugaan pelanggaran HAM di era Soeharto.”Udahlah pelanggar HAM. Belum ada pelurusan sejarah, udahlah enggak pantas jadi pahlawan nasional,” ujar Ribka. 

    Jakarta: Aliansi Rakyat Anti-Hoaks (ARAH) melaporkan politikus PDIP, Ribka Tjiptaning ke Bareskrim Polri, Rabu, 12 November 2025. Laporan itu berkaitan dengan pernyataan Ribka yang menyebut Presiden ke-2 RI, Soeharto, sebagai “pembunuh jutaan rakyat” dalam polemik pengusulan almarhum Soeharto menjadi pahlawan nasional.
     
    Koordinator ARAH, Muhammad Iqbal, menjelaskan bahwa laporan itu dibuat karena pernyataan Ribka dinilai menyesatkan dan berpotensi melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
     
    “Pernyataan itu lebih menjurus pada ujaran kebencian dan berita bohong, karena sampai hari ini tidak ditemukan putusan terkait yang menyatakan almarhum Soeharto membunuh jutaan rakyat,” ujar Iqbal di Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu.

    Iqbal menyebut, pelaporan tersebut didasari video pernyataan Ribka yang beredar di berbagai platform media, termasuk TikTok dan pemberitaan sejumlah media nasional pada 28 Oktober 2025.
     
    Ia menegaskan, langkah ARAH tidak mewakili keluarga Cendana, melainkan atas nama masyarakat yang peduli terhadap kebenaran informasi publik. “Tidak (bukan keluarga Soeharto). Kami dari Aliansi Rakyat Anti-Hoaks,” tegas Iqbal.
     

     
    ARAH melaporkan Ribka dengan dugaan pelanggaran Pasal 28 juncto Pasal 45 UU ITE tentang penyebaran informasi bohong yang dapat menimbulkan kebencian atau permusuhan di masyarakat.
     

    Ucapan Ribka tentang Soeharto

    Sebelumnya, Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning menyampaikan penolakannya atas pengusulan nama Presiden ke-2 RI, Soeharto sebagai pahlawan nasional. 
     
    “Kalau pribadi (Soeharto dapat gelar pahlawan), oh saya menolak keras. Iya kan? Apa sih hebatnya si Soeharto itu sebagai pahlawan. Hanya membunuh jutaan rakyat Indonesia,” katanya. 
     
    Ia juga menyinggung soal dugaan pelanggaran HAM di era Soeharto.”Udahlah pelanggar HAM. Belum ada pelurusan sejarah, udahlah enggak pantas jadi pahlawan nasional,” ujar Ribka. 
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (PRI)

  • Tuding Soeharto Pelaku Pembunuhan Massal, Anak Buah Megawati Dilapor ke Bareskrim Polri

    Tuding Soeharto Pelaku Pembunuhan Massal, Anak Buah Megawati Dilapor ke Bareskrim Polri

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Aliansi Rakyat Anti Hoaks (ARAH) resmi melaporkan mantan anggota DPR RI dari PDIP, Ribka Tjiptaning, ke Bareskrim Polri.

    Laporan itu terkait dugaan penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian seputar pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto.

    Koordinator ARAH, Muhammad Iqbal, mengatakan laporan tersebut dibuat karena pernyataan Ribka dinilai menyesatkan publik.

    “Kami datang ke sini untuk membuat laporan polisi terkait pernyataan salah satu politisi dari PDIP, yaitu Ribka Tjiptaning,” ujar Iqbal dikutip pada Kamis (13/11/2025).

    Diungkapkan Iqbal, Ribka menyatakan bahwa Soeharto merupakan seorang yang bertanggungjawab atas tragedi yang terjadi selama masa pemerintahannya.

    Ia menambahkan, dalam pernyataannya, Ribka menuding Soeharto sebagai pelaku pembunuhan massal.

    “Ribka Tjiptaning menyatakan bahwa Soeharto itu adalah pembunuh jutaan rakyat,” sebutnya.

    Iqbal kemudian mempertanyakan dasar dari tudingan tersebut.

    Ia menegaskan, hingga saat ini tidak pernah ada putusan hukum atau pengadilan yang menyatakan Soeharto bersalah dalam kasus seperti yang disebutkan Ribka.

    “Nah, informasi seperti ini lebih menjurus pada ujaran kebencian dan berita bohong,” jelasnya.

    Kata Iqbal, video berisi pernyataan Ribka itu pertama kali ditemukan ARAH pada 28 Oktober 2025, yang beredar di sejumlah media daring serta di platform TikTok.

    Ia khawatir, jika dibiarkan tanpa klarifikasi, pernyataan semacam itu bisa menyesatkan masyarakat dan memicu perpecahan.

    “Ya, tentu saja ini bisa menyesatkan, kalau pernyataan ini tidak berdasarkan fakta hukum tentunya,” tegasnya.

  • Menembus langit, Menguatkan konektivitas wisata

    Menembus langit, Menguatkan konektivitas wisata

    Akhirnya, pembukaan rute penerbangan baru di NTB bukan hanya tentang pesawat yang mendarat lebih sering, melainkan tentang mimpi besar untuk menjadikan NTB semakin terhubung dengan dunia

    Mataram (ANTARA) – Langit Nusa Tenggara Barat (NTB) tampaknya akan lebih sibuk dari sebelum-sebelumnya.

    Dalam beberapa bulan terakhir, sederet kabar baik datang berturut-turut, mulai dari pembukaan rute Lombok-Labuan Bajo, Lombok-Waingapu, dan Lombok-Tambolaka, hingga penjajakan penerbangan langsung ke Perth, Jeddah, dan Turki.

    Di balik deru mesin pesawat yang mulai lebih sering terdengar di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (Bizam) atau Bandara Lombok, tersimpan optimisme besar bahwa NTB tengah meneguhkan dirinya sebagai simpul konektivitas baru di kawasan timur Indonesia.

    Langkah ini bukan semata-mata soal pesawat yang datang dan pergi. Pembukaan rute baru adalah sinyal bahwa NTB sedang memperluas napas ekonominya.

    Pariwisata, perdagangan, hingga layanan logistik bertumpu pada satu hal yang sama, yakni kemudahan akses. Tanpa konektivitas yang efisien, keindahan pantai Mandalika, tenun Sembalun, atau panorama Gunung Tambora hanya akan jadi cerita yang terpisah dari dunia luar.

    Pemerintah Provinsi NTB tampak memahami logika itu. Di bawah kepemimpinan Gubernur Lalu Muhammad Iqbal, strategi penguatan rute udara menjadi agenda prioritas.

    Lombok diupayakan menjadi “hub penerbangan” untuk wilayah tengah dan timur Indonesia, bukan hanya gerbang wisata, tapi juga poros pergerakan manusia dan barang.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.