Xcloud.id

Tag: Muhammad Fawait

  • IKAPMII Jember Kritik Strategi Bupati Fawait Atasi Kemacetan di Mangli

    IKAPMII Jember Kritik Strategi Bupati Fawait Atasi Kemacetan di Mangli

    Jember (beritajatim.com) – Ikatan Keluarga Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKAPMII) mengkritik strategi Bupati Muhammad Fawait mengatasi kemacetan di kawasan simpang empat Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur.

    Ada dua opsi cara mengatasi kemacetan yang direncanakan Fawait, yakni membangun underpass atau flyover. Dua opsi ini sudah disampaikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang kemudian berkomitmen merealisasikannya pada 2026.

    Underpass adalah terowongan yang dibangun di bawah permukaan tanah untuk jalur lalu lintas kendaraan yang berfungsi mengurai kemacetan dan meningkatkan keselamatan lalu lintas dengan memisahkan arus lalu lintas pada dua level berbeda.

    Sementara flyover jalan layang atau jembatan layang. yakni struktur jalan yang dibangun di atas jalan lain atau persimpangan, untuk memisahkan arus lalu lintas dan mengurangi kemacetan.

    Ketua IKAPMII Jember Hadinuddin menyebut pembangunan flyover atau underpass tidak mendesak. “Justru yang dibutuhkan adalah pelebaran lajur Mangli-Rambipuji,” katanya, Selasa (17/6/2025).

    Menurut Hadinuddin, volume kepadatan kendaraan di Mangli masih sangat normal. Pembangunan flyover atau underpass justru mengurangi estetika kota Jember dan berdampak negatif pada volume aktivitas jual beli pertokoan di sepanjang Jalan Gajah Mada dan Hayam Wuruk.

    Selain itu, kata Hadinuddin, jalur Mangli ke arah kota bukanlah jalur kendaraan dengan tonase berat. Selain itu banyak jalur alternatif menuju kota dari arah Mangli.

    “Justru ruas kemacetan adalah lajur Mangli-Rambipuji dan Mangli-ambulu. Kepadatan kendaraan cukup tinggi, karena menjadi lajur semua kendaraan, baik pribadi, motor, dan kendaraan tonase berat, sehinga perlu pelebaran, atau jika memungkinkan menjadi double way,” kata legislator DPRD Jatim dari Gerindra ini.

    Selain itu, pembangunan underpass maupun flyover dikhawatirkan Hadinuddin memiliki dampak ekologis. “Resapan air semakin kecil akibat betonisasi. Sementara sungai di tengah kota sudah tak mampu menampung debit air,” katanya.

    Hadinuddin mengingatkan sedimentasi di Sungai Bedadung yang semakin tinggi. “Tingginya pertumbuhan properti di utara Sungai Bedadung berdampak besar pada volume debit air yg harus ditampung sungai itu. Ini masalah serius yang tidak pernah diperhatikan Pemerintah Kabupaten Jember,” katanya.

    Hadinuddin berharap pembangunan di Mangli mempertimbangkan semua aspek. “Bupati yang cerdas tidak berpikir jumlah anggaran. Yang dipikirkan adalah asas manfaat dan dampak ekonomi yang dihasilkan, juga dampak ekologi yang bisa diminamilisasi,” katanya. [wir]

  • ‘Wadul Gus e’ Petakan Pejabat Pemkab Jember yang Perlu Penyegaran

    ‘Wadul Gus e’ Petakan Pejabat Pemkab Jember yang Perlu Penyegaran

    Jember (beritajatim.com) – ‘Wadul Gus e’ tak hanya kanal pengaduan biasa. Program ini dijadikan sarana untuk mengevaluasi organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur.

    Kanal pengaduan melalui nomor WhatsApp ini diluncurkan Fawait pada 14 Maret 2025 untuk menerima pengaduan terkait pembangunan dari masyarakat Jember. Semua pengaduan akan langsung diteruskan ke OPD yang membidangi untuk ditindaklanjuti.

    Sejauh ini 2.341 dari 3.252 aduan telah diselesaikan. Sementara itu 682 aduan berstatus disposisi, 221 aduan berstatus tindak lanjut, dan delapan aduan berstatus dibatalkan.

    “Wadul Gus e ini bisa jadi salah satu pemetaan mana OPD yang bekerja sat set (sigap). Bagi OPD yang tidak bisa bekerja sat set, maka dalam bahasa saya, perlu dikasih minuman penyegar,” kata Bupati Muhammad Fawait, Senin (16/6/2025).

    Menurut Fawait, ketidaksigapan itu tidak berarti menunjukkan ketidakmampuan kepala OPD bersangkutan. “Mungkin dia tidak cocok di situ. Itu jadi salah satu indikator kita untuk melakukan penyegaran di OPD-OPD tersebut,” katanya.

    Fawait mengingatkan filosofi otonomi daerah kepada semua OPD. “Filosofi otonomi daerah adalah memberikan pelayanan terbaik, dan kami akan berusaha memberikan pelayanan terbaik walau belum sempurna. Tapi saluran Wadul Gus e jadi saluran instrumen untuk mendekatkan bupati dengan masyarakat,” katanya.

    Berdasarkan hasil survei terhadap seratus hari pertama kinerja Bupati Muhammad Fawait dan Wakil Bupati Djoko Susanto, yang dilaksanakan lembaga The Republic Institute, kepuasan tertinggi yakni 19,5 persen ada pada komitmen terhadap peningkatan di sektor pelayanan publik dan 16,2 persen pada konsistensi janji dan program yang dibawa saat kampanye.

    Sementara itu, 13,2 persen dari 800 responden menyatakan puas pada kecepatan dalam merespon isu dan masalah yang terjadi di masyarakat.

    Selama seratus hari, kepuasan tertinggi terhadap kinerja pemerintah daerah adalah pada bidang pelayanan publik, yakni 87,2 persen. Bidang ini meliputi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan.

    Sementara kepuasan terendah ada pada bidang lingkungan hidup yakni 71,3 persen. Bidang ini meliputi Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk program penghijauan dan ketahanan pangan.

    Ketidakpuasan tertinggi ada pada bidang kesejahteraan sosial dan ekonomi dan bidang pembangunan infrastruktur, yakni masing-masing 14 persen. Bidang kesejahteraan sosial dan ekonomi meliputi Dinas Sosial, Dinas Koperasi dan UMKM, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

    Sementara bidang pembangunan dan ibfrastruktur meliputi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya. [wir]

  • Pemkab Jember Selesaikan 2.341 Aduan Masyarakat Lewat ‘Wadul Gus e’

    Pemkab Jember Selesaikan 2.341 Aduan Masyarakat Lewat ‘Wadul Gus e’

    Jember (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur menyelesaikan 2.341 dari 3.252 aduan masyarakat yang disampaikan lewat kanal ‘Wadul Gus e’ pada 14 Maret-14 Juni 2025.

    Sementara itu 682 aduan berstatus disposisi, 221 aduan berstatus tindak lanjut, dan delapan aduan berstatus dibatalkan. Sebanyak 344 aduan berasal dari Kecamatan Kaliwates. Sebanyak 605 aduan terkait infrastruktur jalan.

    Aduan terbanyak melalui nomor WhatsApp 08113111108 yakni 3.107 aduan. Sementara itu 33 aduan dari command center, satu aduan dari Facebook, dua aduan dari mall desa, empat aduan dari TikTok, dan 105 aduan dari Instagram.

    Organisasi perangkat daerah yang paling banyak menerima aduan adalah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (793 aduan), dan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil memiliki laporan yang diproses terbanyak, yakni 455 aduan dengan tingkat penyelesaian 426 aduan.

    Tingginya tingkat penyelesaian ‘Wadul Gus e’ ini berkorelasi positif dengan hasil survei yang dilakukan The Republic Institute. Sebanyak 83,5 persen dari 800 responden menyatakan puas terhadap platform aduan warga Wadul Gus’e.

    Bupati Muhammad Fawait bersyukur dengan hasil program ‘Wadul Gus e’ sejauh ini. “Ini bagian dari bentuk keinginan kami agar masyarakat terlibat dalam proses pelayanan publik di Jember,” katanya, Senin (16/6/2025).

    Program Wadul Gus e mendapatkan apresiasi dari beberapa pihak. “Bahkan ada beberapa kabupaten yang datang ke Jember untuk studi banding terkait saluran Wadul Gus e,” kata Fawait. [wir]

  • Survei 100 Hari Kinerja Tak Ukur Dampak Konflik Bupati-Wabup Jember

    Survei 100 Hari Kinerja Tak Ukur Dampak Konflik Bupati-Wabup Jember

    Jember (beritajatim.com) – Survei terhadap seratus hari pertama kinerja Bupati Muhammad Fawait dan Wakil Bupati Djoko Susanto memimpin Kabupaten Jember, Jawa Timur, tak mengukur dampak konflik antara duet pemimpin tersebut.

    Hal ini diakui Sufyanto, Direktur The Republic Institute, saat memaparkan hasil surveinya kepada wartawan di Jo Cafe, Kabupaten Jember, Minggu (15/6/2025). “Fokus kami adalah kinerja kepala daerah dan wakil kepala daerah,” katanya.

    Menurut Sufyanto, tidak menutup kemungkinan konflik itu mempengaruhi leveel elite. “Tapi riset ini kan tidak hanya level elite. Ini kan yang kita riset adalah masyarakat. Ternyata di masyarakat hasilnya seperti ini,” katanya.

    “Apakah (konflik) itu mempengaruhi atau tidak? Hasil risetnya seperti ini. Itu yang kita wawancarai tadi sebanyak 800 orang yang mewakili seluruh penduduk di Kabupaten Jember,” kata Sufyanto.

    Berdasarkan riset yang dilakukan pada 15-22 Mei 2025, sekitar 82,8 persen masyarakat Jember nenilai kinerja Bupati Fawait dan Wabup Djoko Susanto dalam seratus hari memuaskan. Hanya 10,5 persen responden yang menyatakan tidak puas dan 6,7 responden tidak menjawab.

    Sufyanto mengatakan konflik antara Bupati Fawait dan Wabup Djoko bisa jadi berdampak jika riset tersebut memasukkan variabel media sosial. “Kalau misalnya tidak ada (konflik) itu bisa jadi (kepuasan publik) lebih tinggi lagi,” jelasnya.

    Sufyanto menegaskan, riset tersebut memperhatikan tiga aspek dalam masyarakat, yakni sosiologis, rasionalitas, dan psikologis. “Riset ini adalah penggabungan dari tiga hal itu. Hasilnya seperti ini,” katanya.

    Konflik antara Bupati Fawait dan Wabup Djoko sudah terlihat sejak mereka dilantik Presiden Prabowo Subianto, 20 Februari 2025. Dalam beberapa kesempatan acara resmi pemerintah daerah, Djoko tidak pernah dilibatkan.

    Saat dua kali absen dalam sidang paripurna DPRD Jember, Fawait menunjuk sekretaris daerah untuk mewakili. Terakhir, Djoko mengaku tidak pernah diberitahu soal keberangkatan Fawait ke Amerika Serikat 8-15 Juni 2025. [wir]

  • Survei 100 Hari Fawait-Djoko: Wadul Gus e dan UHC Tempati Kepuasan Tertinggi Warga Jember

    Survei 100 Hari Fawait-Djoko: Wadul Gus e dan UHC Tempati Kepuasan Tertinggi Warga Jember

    Jember (beritajatim.com) – Platform aduan warga Wadul Gus’e dan Universal Health Coverage (UHC Prioritas) menjadi program dengan kepuasan tertinggi dari warga Kabupaten Jember, Jawa Timur.

    Demikian hasil survei terhadap seratus hari pertama kinerja Bupati Muhammad Fawait dan Wakil Bupati Djoko Susanto, yang dilaksanakan lembaga The Republic Institute terhadap 800 responden di 31 kecamatan, pada 15-22 Mei 2025.

    Direktur The Republic Institute Sufyanto mengatakan, secara umum kinerja Pemerintah Kabupaten Jember mendapatkan respons dan citra positif dari masyarakat.

    “Sekitar 82,8 persen masyarakat Jember nenilai kinerja Bupati Fawait dan Wabup Djoko Susanto dalam seratus hari memuaskan,” katanya, dalam konferensi pers di Jo Cafe, Jember, Minggu (15/6/2025). Hanya 10,5 persen responden yang menyatakan tidak puas dan 6,7 responden tidak menjawab.

    Kepuasan tertinggi 19,5 persen ada pada komitmen terhadap peningkatan di sektor pelayanan publik dan 16,2 persen pada konsistensi janji dan program yang dibawa saat kampanye. Sementara itu, 13,2 persen menyatakan puas pada kecepatan dalam merespon isu dan masalah yang terjadi di masyarakat.

    Sebanyak 83,5 persen responden menyatakan puas terhadap platform aduan warga Wadul Gus’e dan 82 persen puas terhadap program Universal Health Coverage (UHC Prioritas) yang bekerja sama dengan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan. Sementara itu, 80.9 persen puas terhadap perbaikan infrastruktur melalui Unit Reaksi Cepat (URC),

    Wadul Gus e diluncurkan pada 14 Maret 2025 untuk membuka saluran informasi langsung antara pemerintah dan masyarakat. Sufyanto memaparkan, program ini mendapat respons positif baik dari masyarakat Jember dan masyarakat umum. “Program ini pun mendapatkan penghargaan sebagai pemerintah yang mendukung keterbukaan informasi pblik,” katanya.

    Sementara program Universal Health Coverage (UHC Prioritas) mulai diluincurkan pada 1 April 2025. Program ini memungkinkan masyarakat yang beridentitas warga Jember dapat mengakses fasilitas kesehatan secara merata di rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

    Selama seratus hari, kepuasan tertinggi terhadap kinerja pemerintah daerah adalah pada bidang pelayanan publik, yakni 87,2 persen. Bidang ini meliputi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan.

    Sementara kepuasan terendah ada pada bidang lingkungan hidup yakni 71,3 persen. Bidang ini meliputi Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk program penghijauan dan ketahanan pangan.

    Ketidakpuasan tertinggi ada pada bidang kesejahteraan sosial dan ekonomi dan bidang pembangunan infrastruktur, yakni masing-masing 14 persen. Bidang kesejahteraan sosial dan ekonomi meliputi Dinas Sosial, Dinas Koperasi dan UMKM, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Sementara bidang pembangunan dan ibfrastruktur meliputi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya. [wir]

  • Doktor Komunikasi Unej Berharap Bupati Jember Fawait Kedepankan Meritokrasi, Bukan Politik

    Doktor Komunikasi Unej Berharap Bupati Jember Fawait Kedepankan Meritokrasi, Bukan Politik

    Jember (beritajatim.com) – Bupati Muhammad Fawait akan menggerakkan gerbong mutasi di tubuh Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur. Sistem merit diharapkan lebih dikedepankan daripada favoritisme.

    “Kedepankan sistem merit. ‘Jember Baru’ jangan tercampur residu masa pemilihan kepala daerah. Penyusunan birokrasi jangan atas dasar like or dislike, suka atau tidak suka,” kata Muhammad Iqbal, doktor ilmu komunikasi politik Universitas Jember, Sabtu (14/6/2025).

    Iqbal berharap transparansi ditegakkan. “Dengan demikian pertanggungjawaban atau akuntabilitas atas siapa menempati posisi apa betul-betul diketahui dan diamini publik,” katanya.

    Dibandingkan masa awal pemerintahan Bupati Hendy Siswanto, Bupati Fawait lebih stabul dengan kondisi birokrasi Pemkab Jember saat ini. Hal ini, menurut Iqbal, seharusnya bisa dimaksimalkan oleh Bupati Fawait.

    Iqbal mengingatkan, Bupati Hendy saat itu menerima warisan birokrasi yang carut-marut dari pemerintahan sebelumnya, mulai dari belum disahkannya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2021 hingga penilaian disclaimer dari Badan Pemeriksa Keuangan terhadap APBD 2020.

    Bupati Hendy menerima warisan kondisi dari tidak berjalannya Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). “Sehingga tidak memungkinkan birokrasi dan eselonisasi berjalan semestinya,” kata Iqbal.

    Di tengah penataan birokrasi, menurut Iqbal, Bupati Hendy juga menghadapi pandemi Covid 19. “Namun seiring meredanya pandemi, birokrasi bisa tertata kembali,” katanya. Birokrasi yang tertata ini yang kemudian diwarisi Fawait sekarang.

    Maka, Iqbal berharap, postur birokrasi disusun untuk kepentingan publik. “Bukan wajah birokrasi yang justru sarat dengan kepentingan politik,” katanya.

    “Saya kira penting untuk memberi penegasan kepada struktur birokrasi, mulai dari kepala dinas sampai eselon III dan IV untuk benar-benar mengedepankan nilai-nilai teknokratik depan dibandingkan nilai-nilai politik,” kata Iqbal. [wir]

  • Nasdem: Sebagian Pejabat Pemkab Jember Belepotan Ikuti Kinerja Bupati Fawait

    Nasdem: Sebagian Pejabat Pemkab Jember Belepotan Ikuti Kinerja Bupati Fawait

    Jember (beritajatim.com) – Fraksi Partai Nasional Demokrat menyoroti kinerja birokrasi Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, sejak Bupati Muhammad Fawait dan Wakil Bupati Djoko Susanto dilantik pada 20 Februari 2025.

    Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat DPRD Jember David Handoko Seto mengatakan, sebagian pejabat masih canggung dengan cara kerja Bupati Muhammad Fawait yang ingin bergerak cepat. “Ada juga beberapa yang masih belepotan,” katanya, Sabtu (14/6/2025).

    Sejumlah OPD yang harus dievaluasi adalah Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Dinas Cipta Karya Jember. David melihat banyak program di Dinas Cipta Karya yang belum terealisasi. “Mungkin juga bisa dilakukan pergantian personel,” katanya.

    David juga menilai perlunya penyegaran posisi camat yang tidak bisa bersinergi dengan Bupati Fawait dan Wakil Bupati Djoko Susanto.

    “Semua pejabat harus bisa menyesuaikan diri dengan visi dan misi Bupati Jember. Harus bisa menyesuaikan diri dengan sat setnya (gerak cepat, red),” kata David.

    David mencontohkan program Bunga Desaku (Bupati Ngantor di Desa dan Kelurahan) yang sudah diawali di Kecamatan Tanggul. “Ini bentuk sinergi, bagaimana seluruh pejabat bisa berkumpul dan menerima aspirasi langsung dari masyarakat. Jadi tidak hanya duduk di belakang meja,” katanya.

    David menyebut Bunga Desaku langkah bagus untuk memperbaiki kinerja dan menggali langsung potensi masyarakat di setiap wilayah. “Kita punya potensi destinasi wisata yang sangat banyak. Tapi sampai hari ini belum tergarap serius, karena memang di satu sisi menggarap itu butuh perencanaan yang bagus dan disertai anggaran memadai. Tapi di tahun-tahun lalu belum dilakukan,” katanya.

    Dalam waktu dekat Bupati Muhammad Fawait akan menggerakkan gerbong mutasi di tubuh Pemkab Jember. Apalagi menurut data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, ada delapan jabatan eselon II, 30 jabatan eselon III, dan 98 jabatan eselon IV yang kosong. Ditambah 94 orang pejabat yang akan pensiun, maka jumlah jabatan yang kosong bisa mencapai 230 posisi. [wir]

  • Wabup Djoko Minta Bupati Fawait Pertegas Kriteria Kontraktor Proyek PL Pemkab Jember

    Wabup Djoko Minta Bupati Fawait Pertegas Kriteria Kontraktor Proyek PL Pemkab Jember

    Jember (beritajatim.com) – Wakil Bupati Djoko Susanto akan meminta Bupati Muhammad Fawait untuk mempertegas kriteria pemilihan rekanan proyek penunjukan langsung (PL) Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur.

    “Nanti akan saya sampaikan kepada Bupati untuk membuatkan regulasi bagaimana mengatur, membagi pekerjaan-pekerjaan penunjukan langsung,” kata Djoko kepada perwakilan pengusaha jasa konstruksi di ruang kerjanya, kantor Pemerintah Kabupaten Jember, Jumat (13/6/2025).

    “Paling tidak turunan dari aturan pusat tentang pekerjaan penunjukan langsung harus dibuatkan petunjuk pelaksanaan (juklak). Juklak ini juga harus fair. Masa orang yang belum berpengalaman langsung diberi sepuluh proyek,” kata Djoko berseloroh.

    Regulasi tersebut untuk mempertegas dan memperjelas aturan main yang ada. “Apakah itu bentuknya keputusan atau peraturan, monggo saja. Nanti bisa dikaji Bagian Hukum. Atau kalau perlu dikonsultasikan KPK,” kata Djoko.

    Dalam pertemuan itu, perwakilan pengusaha jasa konstruksi mengkhawatirkan banyaknya pertumbuhan perusahaan jasa konstruksi baru setelah pergantian bupati dari Hendy Siswanto ke Muhammad Fawait.

    Mereka cemas jika terjadi pelanggaran asas profesionalisme dan keadilan dalam pemilihan rekanan proyek penunjukan langsung di sejumlah organisasi perangkat daerah Pemkab Jember.

    Sememtara Djoko Susanto sendiri ingin prinsip keadilan, profesionalisme, dan pemerataan porsi pekerjaan bisa berjalan bersamaan. “Tidak sekadar bicara pemerataan, tapi harus menunjukkan profesionalisme juga. Karena bicara pemerataan, kalau orangnya tidak punya kemampuan, tidak punya pengalaman, lalu dikasih. Nah kalau salbut (berantakan), jadi perkara. Kalau jadi perkara, susah semua,” katanya.

    “Kalau memang tidak punya kemampuan, kemampuannya hanya satu, harus sabar. Jangan memaksa pemerataan, padahal kemampuannya tidak sama. Jadi menurut saya, unsur utama itu harus profesional, baru bicara asas keadilan, pemerataan, yang konteksnya memberi kesempatan yang sama. Masalah akhirnya tidak sama, itu karena tuntutan untuk profesional,” kata Djoko.

    Sebelumnya, Djoko sudah mengusulkan hal serupa saat mengikuti audiensi di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 3 Juni 2025 lalu. “Pada kesempatan itu saya menyampaikan usul dan saran, bahwa walaupun sebuah proyek bisa melalui penunjukan langsung, tapi hendaknya dibuat regulasi kriteria tentang siapa dan bagaimana kontraktor-kontraktor yang bisa mendapatkan pekerjaan tersebut,” katanya.

    Usulan Djoko itu didasarkan pada filosofi pemerintah daerah melaksanakan hak rakyat melalui pengelolaan anggaran. “Sangat tidak dibenarkan kalau dalam rangka menjalankan hak rakyat itun semau gue, asal saya ingin, saya mau, saya berikan Si A atau Si B,” katanya.

    Di sinilah kemudian Djoko menginginkan ada aturan main yang dijalankan dengan konsisten. “Jadi kita bekerja dengan didasari aturan main,” katanya.

    Djoko mengusulkan itu kepada KPK bukan karena khawatir terjadinya tindak pidana korupsi. “Tapi normanya, sebuah kegiatan harus ada aturan main dalam hal apapun. Artinya lebih fair dan bisa dipertanggungjawabkan,” katanya.

    Ketua Forum Masyarakat Jasa Konstruksi (Formasi) Agustono mengatakan, sebenarnya proses penetapan rekanan proyek penunjukan langsung sudah baku. “Tapi khusus bahwa ‘kue’ (proyek) Jember harus dinikmati orang Jember dan dibelanjakan di Jember, itu perlu aturan lagi, aturan tambahan,” katanya.

    Setelah bertemu Djoko, Agustono yakin proses proyek penunjukan langsung di tubuh Pemkab Jember akan berjalan profesional dan adil. “Saya postive thinking. Kalau ada pihak-pihak yang berniat tidak baik, itu berarti oknum,” katanya. [wir]

  • Wabup Jember Djoko Susanto Berkonsultasi dengan KPK

    Wabup Jember Djoko Susanto Berkonsultasi dengan KPK

    Jember (beritajatim.com) – Wakil Bupati Djoko Susanto berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana korupsi di internal Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur.

    Semua berawal saar Djoko bersama Bupati Muhammad Fawait, Pejabat Sekretaris Daerah Jupriono, beberapa pejabat pemda, dan Ketua DPRD Jember Ahmad Halim menghadiri acara audiensi dan koordinasi upaya pencegahan korupsi di Gedung Merah Putih, Jakarta, 3 Juni 2025.

    “Ada beberapa hal yang menonjol yang saya ingat. Pertama, perihal pengangkatan pejabat atau penataan kelembagaan yang disinyalir lekat dengan praktik korupsi. Kedua, terkait pengadaan barang dan jasa, yang yang lebih disorot lagi adalah penunjukan langsung,” kata Djoko, Kamis (12/6/2025).

    Berikurnya adalah mengenai tugas wakil bupati. Menurut Djoko, KPK menyampaikan bahwa wakil bupati bertugas lebih banyak di bidang pengawasan internal. “Dengan pengawasan tadi, target KPK untuk pencegahan korupsi bisa tercapai,” katanya.

    Menyadari tugasnya tak mudah, Djoko ingin berkonsultasi dengan KPK. “Mohon berkenan ke depan. Saya akan banyak konsultasi, soal bagaimana melakukan pengawasan yang baik dan benar,” katanya.

    Djoko memang mantan birokrat. Selama bertahun-tahun dia memegang posisi penting di Badan Pertanahan Nasional. “Tapi dalam hal dalam hal melakukan pengawasan harus seperti apa dan bagaimana, saya juga perlu belajar,” katanya.

    KPK menyambut baik keinginan Djoko tersebut. “Kami sangat berterima kasih kalau Pak Wabup mau sering-sering berkonsultasi dengan kami. Intinya kalau Pak Wabup bisa melakukan kegiatan itu dengan baik, tentu ee juga akan meringankan tugas kami dalam hal pencegahan tindak pidana korupsi,” demikian pernyataan pejabat KPK sebagaimana ditirukan Djoko.

    Djoko berharap KPK bersedia melayangkan surat yang mengingatkan tugas-tugasnya sebagai wakil bupati dalam pencegahan korupsi. “Saya menyampaikan kepada KPK, mohon kami diingatkan untuk menjalankan fungsi pengawasan tadi,” katanya.

    Berbekal surat itu, Djoko akan menindaklanjuti arahan KPK dan mengawasi lebih aktif. “Kalau bicara pengawasan dalam pengertian teknis itu sebetulnya sudah dilakukan Inspektorat dan BPK. Tentu dalam pengawasan yang menjadi tugas saya ini lebih bersifat pembinaan, lebih ke arah mengingatkan, supaya organisasi perangkat daerah sebagai pelaksana tidak sampai salah penerapan yang membuat mereka repot,” katanya.

    Djoko sendiri tidak menginginkan ada OPD yang tersangkut masalah hukum. “Makanya ke depan saya akan melakukan pembinaan, dalam pengertian mengingatkan dan memotivasi,” katanya.

    Hasil konsultasi dengan KPK akan dijadikan panduan oleh Djoko. “Saya perlu banyak bimbingan dari sana-sini, salah satunya dari KPK soal bagaimana melakukan pembinaan, melakukan pengawasan yang baik dan benar,” katanya. [wir]

  • Bupati Fawait Ibarat Sekali Dayung Lampaui Dua Tiga Pulau di Amerika

    Bupati Fawait Ibarat Sekali Dayung Lampaui Dua Tiga Pulau di Amerika

    Jember (beritajatim.com) – Ibarat peribahasa ‘Sekali dayung, dua tiga pulau terlampaui’. Itulah yang dilakukan Muhammad Fawait, Bupati Jember, Jawa Timur, selama di Amerika Serikar, 8-15 Juni 2025.

    Tak hanya berbicara di podium acara North American Productivity Workshop (NAPW) XII, di Virginia Tech Research Center di Arlington, Negara Bagian Virginia, Amerika Serikat, 11 Juni 2025, Fawait juga memperkenalkan potensi cerutu dan kopi di Jember.

    NAPW XII adalah kegiatan konferensi dua tahunan yang digelar Internasional Society for Efficiency and Productivity Analysis (ISEAPA), sebuah organisasi masyarakat internasional yang mempromosikan dan menyebarluaskan studi penelitian teoritis dan terapan yang membahas pengukuran, analisis, dan peningkatan produktivitas dan komponen-komponennya, khususnya inovasi dan efisiensi.

    Dalam kesempatan tersebut, Fawait akan mempresentasikan makalah berjudul Unlocking Efficiency in Indonesia’s Palm Oil Industry: A Study on Inefficiency and Production Risks, pada 11 Juni 2025.

    Dia tak sendirian. Presentasi akan dilakukan bersama pengajar Universitas Airlangga Surabaya, yakni Haura Azzahra Tarbiyah Islamiya, Dyah Wulan Sari, Widya Sylviana, dan Dian Enggar Lintang Pertiwi. Fawait memang tengah menempuh kuliah doktoral di Unair.

    “Meski ini agenda pribadi, Insya Allah saya akan mengunjungi beberapa tempat untuk melihat peluang produk Jember,” kata Fawait, sebagaimana dilansir Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember, Jumat (12/6/2025).

    Sementara itu Ketua Umum Rumah Cinta Dima Ahyar mengapresiasi kunjungan Bupati Fawait ke Amerika Serikat. “Beliau adalah Bupati Jember pertama yg diundang sebagai pembicara dan berpartisipasi dalam internasional conference,” katanya.

    Dima meyakinkan bahwa Fawait berangkat ke Amerika Serikat dengan menggunakan anggaran pribadi dan melalui tata cara, mekanisme, dan prosedur ketentuan perundangan yang berlaku. “Saya juga mengapresiasi Gus Fawait yang akan mengunjungi beberapa tempat untuk melihat peluang produk atau komoditi unggulan Jember seperti cerutu dan kopi serta produk lainnya,” katanya.

    Rumah Cinta adalah organisasi kemasyarakatan yang turut andil dalam pemenangan pasangan Muhammad Fawait dan Djoko Susanto dalam pilkada tahun lalu. [wir]