Xcloud.id

Tag: Muhammad Fawait

  • Akademisi Universitas Jember Sebut Komunikasi Publik Bupati Fawait Kurang Elok

    Akademisi Universitas Jember Sebut Komunikasi Publik Bupati Fawait Kurang Elok

    Jember (beritajatim.com) – Aries Harianto, dosen Fakultas Hukum Universitas Jember dan fungsionaris Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) di Kabupaten Jember, Jawa Timur, menyebut komunikasi publik yang ditunjukkan Bupati Muhammad Fawait kurang elok.

    Aries mengkritik pernyataan Bupati Fawait saat membuka rapat koordinasi penguatan ekosistem inovasi daerah, di Aula PB Sudirman, kantor Pemkab Jember, Kamis (16/10.2025).

    Saat itu, Fawait mengecam kinerja Pelaksana Dinas Perhubungan Jember Gatot Triyono, menyusul sejumlah persoalan yang muncul dalam operasional Bandara Notohadinegoro. Sebelum penerbangan komersial perdana resmi terselenggara pada 23 September 2025, sempat terjadi penundaan dua kali yakni pada 10 dan 18 September 2025.

    Tertundanya penerbangan komersial perdana Jember-Jakarta membuat Bupati Fawait dibombardir kecaman dan kritik di media sosial. Ini rupanya membuat Fawait jengah terhadap kinerja Dishub Jember.

    “Dulu saya bilang tanggal 10, tanggal 18, tanggal 23. Kalau enggak dikatakan begitu, ini Dishub bisa tidur saja jangan-jangan. Jangan-jangan sudah pasrah saja ini bupatinya diserang di medsos,” kata Fawait.

    Kini penerbangan komersial pesawat rute Jember-Jakarta tak beroperasi sejak 14 September 2025. Fawait mengatakan, ada evaluasi selama dua pekan ke depan. Dia akan mencopot Gatot jika dalam waktu dua pekan urusan penerbangan tersebut tak juga selesai.

    Aries mengatakan, tak ada satupun warga Jember yang menolak berbagai program pembangunan dan kebijakan Jember. “Semua ingin Jember maju. Namun program dan kebijakan yang dicanangkan juga harus realistis. Tidak dipaksakan,” katanya, Jumat (17/10/2025).

    Pergantian Pelaksana Tugas Dinas Perhubungan Jember, menurut Aries, tak serta-merta menggaransi keberhasilan. “Kalau masalahnya animo penumpang, tentu problemnya bukan personal pengambil keputusan. Jika Pelaksana Tugas Dishub saja dinilai tidak mampu, apalagi personal non Dishub,” katanya.

    Aries menilai Pemkab Jember sedang galau. “Kegalauan Pemkab sudah mulai nampak, sehingga aksi komunikasi publik yang dilakukan acapkali self contradictory. Tentu saja secara politis hal ini membangun potret kurang elok,” katanya.

    Aries juga menyoroti pernyataan Bupati Fawait yang merasa diserang di media sosial. “Bupati jangan merasa ‘diserang’. Konotasi diserang itu negatif. Padahal Bupati sendiri telah membuka diri untuk dikritik,” katanya.

    Komitmen untuk terbuka terhadap kritik sempat disampaikan Fawait saat menerima penghargaan Kategori Pemimpin Muda, dalam peringatan Hari Pers Nasional yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia, di Hotel Luminor, Jember, Jumat (24/5/2025) malam.

    “Saya tidak pernah alergi dengan masukan, dengan kritikan. Bahkan yang suka menulis kritis ke saya, tidak pernah bosnya saya telepon. Saya biarkan. Malah saya kasih sponsor kerja sama,” kata Fawait, sebagaimana dikutip Beritajatim.com.

    Pernyataan itu diulangi Fawait saat bertemu Rektor Iwan Taruna dan sejumlah akademisi di Universitas Jember, Senin (6/10/2025). “Kalaupun saya dikritik enggak apa-apa. Bagi saya itu saya biasa,” katanya.

    Aries mengingatkan bahwa respons publik terhadap kebijakan pemerintah akan selalu beragam dan tidak bisa dikendalikan agar seragam. “Respons publik adalah spektrum. memancarkan beragam warna yang pada hakikatnya adalah satu. Putih,” katanya.

    Lagi pula, lanjut Aries, kritik ditujukan bukan dalam konteks personal. “Kritik ditujukan kepada Bupati Fawait sebagai pejabat, bukan perorangan. Kehendak untuk mengkritik adalah indikasi masih menyimpan rasa memiliki,” katanya. [wir]

  • Aglomerasi Tapal Kuda: 3 Kepala Daerah Jember, Bondowoso dan Situbondo Diuji

    Aglomerasi Tapal Kuda: 3 Kepala Daerah Jember, Bondowoso dan Situbondo Diuji

    Bondowoso (beritajatim.com) – Kerja sama tiga kepala daerah di kawasan Tapal Kuda — Situbondo, Bondowoso, dan Jember — yang resmi ditandatangani Kamis (16/10/2025) di Pendopo Raden Bagus Assra, Bondowoso, menjadi peristiwa politik pembangunan yang menarik dicermati.

    Dokumen berjudul Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan, dan Pelayanan Publik Terintegrasi Berbasis Aglomerasi itu menandai niat besar membangun konektivitas ekonomi dan pemerataan pembangunan di kawasan timur Jawa Timur.

    Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid, menegaskan bahwa aglomerasi ini bukan sekadar simbol kolaborasi, tetapi langkah nyata menuju industrialisasi lokal.

    “Kesepakatan ini bertujuan menjadikan Situbondo, Bondowoso, dan Jember sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis potensi lokal dan konektivitas kawasan. Melalui integrasi rantai pasok, pengolahan, dan pemasaran antarwilayah, kerja sama ini mendorong industrialisasi lokal yang berkelanjutan dan inklusif,” ujarnya dalam sambutan.

    Ia juga menyebutkan kerja sama ini diarahkan untuk meningkatkan kunjungan wisata, memperkuat ketahanan pangan, dan memaksimalkan konektivitas darat, laut, dan udara.

    Bagi Hamid, kerja sama ini merupakan bentuk dukungan nyata terhadap visi pemerataan pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

    Dari arah selatan, Bupati Jember Muhammad Fawait membawa optimisme. Ia menilai kolaborasi ini bisa menjadi model kerja sama antar daerah yang inspiratif.

    “Kolaborasi ini akan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di Jawa Timur. Kawasan ini tidak hanya harus kuat secara ekonomi, tetapi juga tangguh dalam pelayanan publik dan ketahanan pangan,” ujarnya.

    Sementara dari pesisir utara, Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo melihat peluang besar di sektor industri berbasis komoditas lokal dan pariwisata lintas wilayah.

    “Aglomerasi ini membuka peluang untuk mendorong industri lokal dan memperkuat sektor pariwisata. Harapannya, dampaknya bisa langsung dirasakan masyarakat di kawasan Tapal Kuda,” katanya.

    Namun di balik semangat sinergi itu, realitas implementasi lintas daerah seringkali tidak sesederhana teks MoU.

    Tiga kabupaten ini memiliki struktur APBD, prioritas pembangunan, dan tantangan sosial ekonomi yang berbeda.

    Meski Hamid Wahid menegaskan bahwa kolaborasi akan diperkuat dengan tim koordinasi bersama, pertanyaan publik tetap terbuka: sejauh mana “semangat aglomerasi” bisa melampaui sekat birokrasi dan ego sektoral?

    Kerja sama serupa di berbagai wilayah lain di Indonesia kerap berhenti di meja rapat karena lemahnya mekanisme tindak lanjut, terutama ketika kepentingan politik dan alokasi anggaran daerah tidak berjalan seiring.

    Tantangan itu pula yang akan dihadapi Tapal Kuda — kawasan yang selama ini menjadi lumbung pangan dan wisata, namun masih bergulat dengan disparitas pembangunan antara pesisir dan pegunungan.

    Kesepakatan ini berlaku lima tahun dan dapat diperpanjang. Pendanaannya bersumber dari APBD masing-masing daerah, disesuaikan dengan kewenangan dan fungsi.

    Secara administratif, langkah ini sah. Secara politik, ia berani. Tetapi secara substantif, hasilnya baru akan terlihat ketika program aglomerasi ini benar-benar menyentuh masyarakat — bukan berhenti sebagai dokumen kolaborasi yang rapi di map seremonial. (awi/ted)

  • Penataan Pejabat Pemkab Jember Tahun Depan, Bupati Fawait: Semua Mulai dari Nol

    Penataan Pejabat Pemkab Jember Tahun Depan, Bupati Fawait: Semua Mulai dari Nol

    Jember (beritajatim.com) – Pembaruan peraturan daerah tentang struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) pada 2026 akan berdampak terhadap penataan pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) di tubuh Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur.

    “Semua mulai dari nol, sehingga nanti kita akan tempatkan panjenengan semua sesuai dengan penilaian, baik penilaian internal maupun penilaian yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat,” kata Bupati Muhammad Fawait, saat membuka rapat koordinasi penguatan ekosistem inovasi daerah, di Aula PB Sudirman, kantor Pemkab Jember, Kamis (16/10.2025).

    Ada sejumlah OPD yang kurang inovatif yang menjadi catatan Bupati Fawait. Dia berjanji untuk sobyektif mungkin dalam pemilihan personel untuk menempati jabatan.

    Hasil penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Indeks Reformasi Birokrasi (IRB), dan penilaian terhadap inovasi akan menjadi dasar pertimbangan Fawait dalam menempatkan pejabat.

    “Selain ada penilaian kinerja internal, mulai dari kecepatan menyelesaikan masalah Wadul Guse dan lain sebagainya. Itu akan menjadi salah satu pertimbangan,” kata alumnus Himpunan Mahasiswa Islam Universitas Airlangga ini.

    “Jember ini tidak bisa maju kalau kita tidak mau mengubah diri kita terlebih dahulu. Tapi saya bahagia selama tujuh delapan bulan terakhir ini, indikator Jember, baik hubungan Jember dengan provinsi, hubungan Jember dengan pusat, alhamdulillah perubahannya sangat signifikan,” kata Fawait.

    “Insyaallah Jember tidak akan pernah berhenti berinovasi dan insyaallah Jember sesuai dengan tagline kami, kami betul-betul ingin membawa kabupaten ini menjadi kabupaten yang baru dan maju,” kata Fawait.

    Fawait ingin kemiskinan di Jember turun drastis. “Jangan sampai Jember menjadi juara lagi dalam jumlah penduduk miskin ekstrem tertinggi se-Jawa Timur. Tahun depan kita enggak boleh juara lagi. Kita harus menurunkan angka kemiskinan ekstrem yang signifikan,” katanya.

    Fawait mengatakan, Jember menjadi kabupaten proyek percontohan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Kementerian Pertanian, dan Badan Pangan Nasional untuk pengentasan kemiskinan di Indonesia. “Saya berharap para kepala OPD bersiap menyambut percontohan tersebut,” katanya. [wir]

  • Bupati Fawait: Ada Pejabat Pemkab Jember yang Pasrah Saat Diminta Berlari

    Bupati Fawait: Ada Pejabat Pemkab Jember yang Pasrah Saat Diminta Berlari

    Jember (beritajatim.com) – Bupati Muhammad Fawait menegaskan pentingnya inovasi untuk mengembalikan kejayaan Kabupaten Jember, Jawa Timur. Ia meminta jajaran Pemerintah Kabupaten Jember untuk bekerja keras.

    “Saya perlu ceritakan sedikit terkait Jember. Jember ini sebetulnya adalah ibukota karesidenan. Kita ini adalah ibukota dahulu kala, sehingga banyak lembaga vertikal ada di Jember,” kata Fawait, saat membuka rapat koordinasi penguatan ekosistem inovasi daerah, di Aula PB Sudirman, kantor Pemkab Jember, Kamis (16/10.2025).

    “Jember didesain menjadi growth pool, pusat pertumbuhan ekonomi bagi daerah sekitar. Maka ada banyak kantor di Kabupaten Jember,” kata Fawait.

    Bahkan, menurut Fawait, masyarakat melihat Jember sebagai pojok timur Pulau Jawa. “Ternyata ada sejarah yang menyebut Jember itu adalah Pojok Timur Pulau Jawa,” katanya.

    Namun, menurut Fawait, selama sepuluh tahun terakhir Jember seakan berjalan di tempat. “Kita seakan-akan tidur. Ketika ada pemimpin baru, bupati baru, anak muda, hari ini saya paksa panjenengan semua untuk bangun. Bukan cuma bangun. Bahkan hari ini saya paksa untuk berlari,” katanya.

    Respons jajaran birokrasi Pemkab Jember beragam. “Ada yang semangat. Ada yang pasrah: wis opo jare babah wis, terserah dipindah wis dipindah (sudah terserah, mau jabatan dipindah tidak apa-apa, red),” kata Fawait.

    Fawait mengajak birokrat Pemkab Jember, khususnya kepala organisasi perangkat daerah (OPD), untuk berlari. “Bukan cuma bangun, bukan cuma jalan, tapi kita berlari. Ndak bisa kita berjalan begitu-begitu saja. Salah satunya bagaimana kita melakukan inovasi-inovasi,” katanya.

    Salah satu inovasi itu adalah saluran pengaduan masyarakat Wadul Guse. Menurut Fawait, banyak sekali keluhan masyarakat yang disampaikan dalam Wadul Guse. “Wadul Guse ini yang masuk hari ini sekitar tujuh ribu sampai delapan ribu (pengaduan) dan yang diselesaikan itu hampir 89 persen,” katanya.

    “Para kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) saya pantau hampir tiap hari di grup. Mereka satset cakceg untuk menyelesaikan. Tentu tidak bisa kita selesaikan 100 persen. Tapi saya lihat optimisme dari para kepala OPD dan camat-camat sudah luar biasa,” katanya.

    Inovasi lain adalah rencana pembangunan kantor pelayanan di desa-desa. “Kita segera melakukan pembangunan kantor-kantor pelayanan, bukan cuma di Pemkab, karena Jember ini bukan cuma kota, tapi di Jember ini juga ada desa-desa, ada pelosok-pelosok,” kata Fawait.

    Para warga di pelosok, menurut Fawait, harus menempuh jarak yang jauh untuk mendapatkan pelayanan publik pemerintah desa. “Kita akhir tahun ini akan membangun semacam pemkab kecil di ujung barat-selatan, di ujung barat-utara, di ujung timur-selatan, dan di ujung timur-utara,” katanya.

    “Itu semacam mall pelayanan publik. Jadi nanti Bupati Jember dengan beberapa Kepala OPD beberapa kali akan ngantor di tempat-tempat ini, memberikan pelayanan kepada masyarakat di ujung timur dan di ujung barat,” kata Fawait.

    Saat ini Pemkab Jember sudah melaksanakan program Bunga Desaku atau Bupati Ngantor di Desa dan Kelurahan. “Kita tahu semua komitmen para Kepala OPD, camat, dan jajaran seluruhnya berkantor, ada yang di desa, ada yang di kecamatan,” kata Fawait.

    Fawait tahu sebagian pejabat mengalami kelelahan. “Saya tahu setelah ngantor, ada yang pucat, karena memang usia sudah sepuh. Habis ngantor ada yang pucat, ada yang sakit. Tapi saya kagum kepada seluruh birokrat Jember. Semua punya komitmen tinggi untuk memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat,” katanya. [wir]

  • Bupati Fawait Kecam Dishub Jember: Jangan-Jangan Sudah Pasrah Saya Diserang di Medsos

    Bupati Fawait Kecam Dishub Jember: Jangan-Jangan Sudah Pasrah Saya Diserang di Medsos

    Jember (beritajatim.com) – Bupati Muhammad Fawait mengingatkan Dinas Perhubungan Kabupaten Jember, Jawa Timur, agar bekerja lebih baik lagi dalam mengurusi operasional Bandara Notohadinegoro.

    Sebelum penerbangan komersial perdana resmi terselenggara pada 23 September 2025, sempat terjadi penundaan dua kali yakni pada 10 dan 18 September 2025. Padahal Bupati Fawait sudah mengumumkan sendiri di hadapan publik.

    Tertundanya penerbangan komersial perdana Jember-Jakarta membuat Bupati Fawait dibombardir kecaman dan kritik di media sosial. Ini rupanya membuat Fawait jengah terhadap kinerja Dishub Jember.

    “Dulu saya bilang tanggal 10, tanggal 18, tanggal 23. Kalau enggak dikatakan begitu, ini Dishub bisa tidur saja jangan-jangan. Jangan-jangan sudah pasrah saja ini bupatinya diserang di medsos,” kata Fawait, saat membuka rapat koordinasi penguatan ekosistem inovasi daerah, di Aula PB Sudirman, kantor Pemkab Jember, Kamis (16/10.2025).

    Kini penerbangan pesawat rute Jember-Jakarta tak beroperasi sejak 14 September 2025. Fawait mengatakan, ada evaluasi selama dua pekan ke depan. “Saya pastikan, dua minggu kita istirahat tidak terbang, minggu ini, minggu lagi, (pesawat) kembali terbang dari Jember ke Jakarta, Jakarta ke Jember,” katanya.

    Bupati Fawait meminta Dishub bekerja lebih serius dalam urusan penerbangan ini. “Awalnya mau saya ganti pelaksana tugasnya. Ternyata sudah baik, terobosannya sudah bagus, sehingga saya pertahankan. Kecuali dua minggu lagi enggak selesai, pelaksana tugasnya saya ganti,” katanya.

    “Jember ini kabupaten besar. Namun penduduk miskinnya hari ini tertinggi se-Jawa Timur. Kami terisolir dari mata investor. Kami pelabuhan enggak ada, tol enggak ada, bandara baru hidup,” kata Fawait.

    Bupati Fawait menegaskan, beroperasinya kembali Bandara Notohadinegoro merupakan bentuk komitmen perubahan di Jember. “Saya terus melakukan aksi-aksi untuk bagaimana Jember harus menjadi lebih baik lagi,” katanya. [wir]

  • Urusan Bandara Tak Beres, Bupati Fawait ‘Ancam’ Ganti Pelaksana Tugas Dishub Jember

    Urusan Bandara Tak Beres, Bupati Fawait ‘Ancam’ Ganti Pelaksana Tugas Dishub Jember

    Jember (beritajatim.com) – Bupati Muhammad Fawait memberikan tenggat waktu dua pekan kepada Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan Gatot Triyono untuk menuntaskan urusan penerbangan komersial di Bandara Notohadinegoro, Kabupaten Jember, Jawa Timur.

    Bupati Fawait meminta Dishub bekerja lebih serius. “Awalnya mau saya ganti pelaksana tugasnya. Ternyata sudah baik, terobosannya sudah bagus, sehingga saya pertahankan. Kecuali dua minggu lagi enggak selesai, pelaksana tugasnya saya ganti,” katanya, saat membuka rapat koordinasi penguatan ekosistem inovasi daerah, di Aula PB Sudirman, kantor Pemkab Jember, Kamis (16/10.2025).

    Setelah beroperasi perdana pada 23 September 2025, penerbangan komersial rute Jember-Jakarta dan sebaliknya oleh maskapai FlyJaya terhenti pada 14 Oktober 2025. Terhentinya penerbangan ini menuai kritik dari sejumlah kalangan, terutama di media sosial.

    Namun Bupati Fawait memastikan penerbangan komersial dari Bandara Notohadinegoro menuju Bandara Halim Perdanakusumah, DKI Jakarta, tetap akan beroperasi.

    “Sekarang ini istirahat dua minggu. Saya pastikan, dua minggu kita istirahat tidak terbang, minggu ini, minggu lagi, (pesawat) kembali terbang dari Jember ke Jakarta, Jakarta ke Jember,” kata Fawait.

    Fawait telah mengambil alih kendali urusan penerbangan ini. “Kemarin memang sempat saya serahkan kepada jajaran saya untuk mengurus bandara. Tapi karena ada satu kendala, sekarang saya ambil alih. Semua ada di bawah kendali saya,” katanya.

    “Saya kemarin di Jakarta tidak diam. Saya terus berkoordinasi, di Surabaya saya terus berkoordinasi. Insyaallah tidak ada pemberhentian bandara, tidak ada pemberhentian operasi bandara,” kata Fawait.

    “Bahkan di Januari akan ada penambahan flight, bukan cuma Jember-Jakarta tapi Jember ke salah satu kota terbesar di Indonesia. Ini bentuk komitmen kami untuk memperbaiki investasi kita,” kata Fawait.

    Beroperasinya kembali Bandara Notohadinegoro, menurut Fawait, merupakan bentuk komitmen perubahan di Jember. “Saya terus melakukan aksi-aksi untuk bagaimana Jember harus menjadi lebih baik lagi,” katanya. [wir]

  • Bukan Kadishub dan Kadiskominfo, Kepala Bapenda Jember yang Ditugasi Jelaskan Soal Terhentinya Penerbangan

    Bukan Kadishub dan Kadiskominfo, Kepala Bapenda Jember yang Ditugasi Jelaskan Soal Terhentinya Penerbangan

    Jember (beritajatim.com) – Akhirnya Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengeluarkan pernyataan resmi mengenai tidak beroperasinya penerbangan maskapai FlyJaya rute Jember-Jakarta, Selasa (14/10/2025).

    Namun bukan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Gatot Triyono atau Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Regar Jeanne yang menjelaskan, melainkan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jember Achmad Imam Fauzi.

    Padahal sebelumnya pada saat tertundanya penerbangan komersial perdana FlyJaya, Gatot Triyono yang berada di depan memberikan pernyataan pers di hadapan wartawan. Begitu juga pada saat penundaan kedua penerbangan perdana, Regar dan Gatot tampil berdua di hadapan wartawan untuk memberikan penjelasan.

    Sementara untuk kali ini, penjelasan dari Fauzi disampaikan melalui video yang tersebar di media sosial, Rabu (15/10/2025). Dalam video tersebut, dia menyatakan telah mendapatkan mandat dari Bupati Muhammad Fawait.

    “Saya diberi mandat oleh Gus Bupati Jember untuk menjelaskan secara official, secara resmi, mewakili Pemerintah Kabupaten Jember terkait fenomena penerbangan Jember-Jakarta, Jember-Halim Perdanakusumah. Fenomena berhentinya penerbangan dari jalur Jember menuju Halim,” kata Fauzi.

    Menurut jadwal yang dipromosikan sejak beroperasinya kembali Bandara Notohadinegoro pada 23 September 2025, pesawat Maskapai FlyJaya seharusnya terbang setiap Selasa dan Kamis.

    Terhentinya penerbangan kemarin, menurut Fauzi, adalah bagian dari desain yang direncanakan. “Jadi, pertama, bukan berhenti. Itu bagian dari uji coba. Kewajiban dalam trial atau uji coba pasti ada evaluasi,” katanya.

    Pria berkepala gundul ini mengatakan, evaluasi digunakan untuk memastikan kekurangan yang harus diperbaiki selama masa beroperasinya Bandara Notohadinegoro. “Evaluasi adalah fungsi dari manajerial,” katanya.

    “Faktanya dalam uji coba tersebut, respons masyarakat cukup luar biasa. Dalam enam kali uji coba penerbangan PP Jember-Halim Perdanakusumah, tingkat keterisian, load factor tertinggi adalah 83,3 persen,” kata Fauzi.

    “Kedua, ada respons multiplier effect dari uji coba tersebut, yaitu rute yang berbeda dari rute awal: rute Jember menuju tempat lain,” kata Fauzi.

    Menurut Fauzi, dalam waktu tak terlalu lama setelah evaluasi dilakukan, penerbangan Jember-Halim Perdanakusumah akan dilanjutkan.

    Reporter Beritajatim.com sendiri sempat mengecek jadwal penerbangan untuk 14 Oktober 2025 ke WhatsApp layanan customer FlyJaya, Jumat (10/10/2025). Diperoleh jawaban yang mengonfirmasi tidak beroperasinya penerbangan. “Hal ini dikarenakan kami sedang dalam tahap koordinasi lebih lanjut dengan pihak pemerintah daerah.”

    Sementara itu, terhentinya penerbangan Jember-Jakarta menuai respons negatif dari warganet. Berita Beritajatim.com berjudul ‘Baru Tiga Pekan Beroperasi, Pesawat Rute Jember-Jakarta Tidak Terbang Hari Ini‘ yang diunggah di grup Facebook Info Warga Jember Official, Selasa (14/10/2025), menuai 103 komentar.

    ‘Gk ada penumpang dipaksakan, rugi maskapai, semua krn cinta’. (ImAsyari)

    ‘Ditertawai ama kota sebelah’. (AL L)

    ‘Wes kadung tuku tiket piye lur? Ijol tiket bioskop gak iso ta?’ (Zam)

    ‘Kalau tidak hari ini mungkin minggu depan’ (Sigit Adem Ayem)

    ‘Wong Jember gak butuh pesawat. Difasilitasi transportasi cepat senengane bis sleeper karo sepur. Lagian untuk waktu yang terlalu singkat mana bisa langsung ada efek dari komersial promosi pesawat. Semua butuh proses, perusahaan butuh cuan.’ (Rozzak Annas)

    ‘Ubah rute. Coba tujuan Jember-Bwi. Yakin Rame. (Samsul Hadi)

    ‘Betul karena yang naik tidak ada. Karena kalau tiketnya rata-rata Rp 1,3 juta per orang terlalu maha. Mending naik KA Pendalungan. Yang bagus tiketnya separohnya Rp 1,3 juta’. (Joko Wid). [wir]

  • Bupati Fawait Jelaskan Sejarah ‘Pink’ Saat Pilkada kepada Rektor Universitas Jember

    Bupati Fawait Jelaskan Sejarah ‘Pink’ Saat Pilkada kepada Rektor Universitas Jember

    Jember (beritajatum.com) – Bupati Muhammad Fawait menjelaskan sejarah penggunaan warna merah muda atau pink saat pemilihan kepala daerah kepada Iwan Taruna, Rektor Universitas Jember, di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Senin (6/10/2025).

    “Luar biasa, memang pink itu semua karena cinta. Warna itu sebetulnya adalah usul dari istri saya,” kata Fawait, saat berpidato dalam acara penandatanganan nota kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Jember dengan Universitas Jember, di gedung Rektorat Universitas Jember. Acara itu juga dihadiri sejumlah pejabat Unej dan Pemkab Jember.

    Istri Fawait, Ghyta Eka Puspita, adalah lulusan pascasarjana bidang manajemen pemasaran. “Beliau sempat mau melamar jadi dosen Universitas Jember dulu. Sempat hampir lolos. Cuma karena waktu itu saya harus ke Surabaya, akhirnya memutuskan untuk tidak meneruskan,” kata Fawait.

    “Jadi warna pink itu sebetulnya dulu karena kita sempat mau berkoalisi antara Gerindra dan PDI Perjuangan. Putih dan merah digabung jadi pink,” kata Fawait.

    Saat itu, Fawait sempat berpikir bisa menyatukan PDI Perjuangan dan Gerindra di Jember, yang sempat tidak bisa bertemu di level nasional. “Tapi apalah daya takdir Allah yang menentukan semua. Kemarin kami belum jodoh,” katanya.

    Gagal berkoalisi dengan PDI Perjuangan, Fawait mempertahankan warna merah muda itu dengan slogan ‘Semua karena Cinta’. “Alhamdulillah, warna pink dipercaya oleh masyarakat Jember. Hari ini akhirnya anak desa pertama kali, anak pelosok, ditakdir menjadi Bupati Jember,” kata Fawait.

    Komitmen Prioritaskan Unej
    Dalam kesempatan itu, Fawait menegaskan komitmennya untuk memprioritaskan kerja sama dengan Unej. “Saya tetap pakai kaidah pesantren bahwa orang yang baik dan sempurna imannya adalah yang baik dengan tetangganya. Jadi walaupun saya berproses di Surabaya maupun di Jogja, tapi Unej pasti tetap akan kami prioritaskan untuk bekerja sama,” katanya.

    “Filosofi itu saya pakai betul. Makanya kenapa setiap pemilu, saya selalu ingin memastikan TPS (Tempat Pemungutan Suara) saya enggak boleh kalah. Karena kalau saya kalah di TPS saya, berarti saya enggak baik sama tetangga,” kata Fawait.

    Fawait meminta Iwan Taruna agar mengirimkan dosen-dosen terbaik Unej untuk bekerja sama dengan Pemkab Jember.

    Mengurangi Kemiskinan
    Fawait ingin menurunkan angka kemiskinan di Jember. “Kita arahkan lebih detail kepada masalah kemiskinan. Rata-rata kemiskinan itu ada di pinggir kebun, pinggir hutan, pinggir pantai, dan kalau kota di pinggir kota,” katanya.

    “Makanya saya menang (saat pilkada) di daerah-daerah itu, karena di sana banyak kemiskinan dan mereka ingin tidak miskin lagi. Kalau (di daerah) yang sudah nyaman mungkin saya bolehlah (kalah) tahun kemarin,” kata Fawait.

    “Tapi di daerah kantong-kantong kemiskinan yang merasa bahwa kue APBD tidak dinikmati oleh mereka, kemarin mereka memilih kami untuk bagaimana kemiskinan ini bisa terurai,” kata Fawait.

    Menurut Fawait, ada 124 ribu orang warga Jember yang miskin ekstrem yang berada di desil 1 dan desil 2. “Harapan kami lima tahun yang akan datang kemiskinan secara absolut kita berkurang. Target kami di bawah angka 200 ribu,” katanya.

    Fawait juga ingin keemiskinan ekstrem terkurangi dengan perbaikan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jember.

    Fawait ingin membangun kerja sama jangka panjang dengan kampus. “Kami mohon dibantu, mohon banyak pemikiran,” katanya.

    Bahagia Dikritik
    Kritik terhadap kinerja pemerintahan tidak merisaukan Fawait. “Kalaupun saya dikritik enggak apa-apa. Bagi saya itu saya biasa,” katanya.

    “Yang penting kegaduhan apapun itu tidak mengganggu pelayanan publik. Riak-riak itu bagi saya berarti hidupnya demokrasi di Kabupaten Jember. Kalau bupatinya aktivis berarti berhasil menghidupkan demokrasi,” katanya.

    Fawait mengaku bahagia dengan kritik-kritik yang muncul. “Saya malah senang, selama kritikan itu tidak men-down grade nama Kabupaten Jember, karena hari ini saya sedang berupaya bagaimana nama Jember ini kembali menjadi daya tarik di level provinsi maupun level nasional,” katanya. [wir]

  • Kasus Pemkab Jember dan Sidoarjo, DPR Minta Kemendagri Turun Tangan

    Kasus Pemkab Jember dan Sidoarjo, DPR Minta Kemendagri Turun Tangan

    Jakarta (beritajatim.com) — Wakil Bupati Jember Djoko Susanto diketahui melaporkan Bupati Muhammad Fawait ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait potensi penyalagunaan kekuasaan. Sementara di Sidoarjo, Wakil Bupati Mimik Idayana mengaku tidak dilibatkan sama sekali dalam pengambilan kebijakan strategis, termasuk penentuan kepala dinas dan pejabat di lingkungan Pemkab oleh Bupati Subandi.

    “Kasus di Jember dan Sidoarjo hanyalah contoh terbaru dari buruknya relasi politik pasca pilkada. Ketidakharmonisan ini sangat merugikan masyarakat karena membuat jalannya pemerintahan tersendat,” kata Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Mohammad Toha, Senin (29/9/2025).

    Toha juga berpendapat, ketegangan antara bupati dan wakil bupati di Jember maupun Sidoarjo merupakan “puncak gunung es” dari masalah relasi politik pasca pilkada. Ia menyebut, ketidakselarasan ini kerap memicu tarik-menarik kepentingan, bahkan menimbulkan perpecahan di kalangan pejabat daerah.

    “Banyak pejabat jadi terbelah, ada yang berpihak ke bupati, ada yang ikut kubu wakilnya. Kondisi ini sangat tidak sehat karena memicu kasak-kusuk di birokrasi dan akhirnya pelayanan publik yang paling terganggu,” jelasnya.

    Karenanya, dia mendesak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) segera turun tangan menyikapi ketidakharmonisan hubungan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kembali mencuat ke publik. Toha menilai, konflik terbuka antara bupati dan wakil bupati tidak hanya mencoreng wajah demokrasi, tetapi juga berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan dan pelayanan publik di daerah.

    Toha juga menegaskan, Kemendagri memiliki kewenangan melakukan pembinaan, pengawasan, bahkan memberikan sanksi administratif apabila terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 tentang Penilaian Kinerja PNS dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Merit.

    “Jika kepala daerah atau wakilnya melanggar aturan, sanksi teguran atau peringatan bisa diberikan. Lebih jauh, Kemendagri juga bisa meminta keduanya memperbaiki kebijakan dan prosedur yang bermasalah agar tidak merugikan masyarakat,” ungkap Toha.

    Toha menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi yang baik antara bupati dan wakil bupati. Menurutnya, kedua pihak harus memahami serta menghormati peran masing-masing, demi menjaga stabilitas pemerintahan daerah.

    “Bupati dan wakilnya harus duduk bersama, membuka ruang dialog, dan mencari solusi bersama. Kebijakan yang diambil juga harus sejalan agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat,” katanya. [hen/but]

  • Pemerintah Pusat Gelontorkan Dana Alokasi Khusus Fisik Rp 140 M untuk Jember

    Pemerintah Pusat Gelontorkan Dana Alokasi Khusus Fisik Rp 140 M untuk Jember

    Jember (beritajatim.com) – Pemerintah pusat menggelontorkan dana alokasi khusus (DAK) Fisik sebesar Rp 140,823 miliar bagi Kabupaten Jember, Jawa Timur, untuk tahun anggaran 2026.

    Hal ini termaktub dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026 yang disepakati bersama oleh Bupati Muhammad Fawait dan DPRD Kabupaten Jember, dalam sidang paripurna di gedung parlemen, Sabtu (27/9/2025) malam.

    DAK Fisik adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan pemerintah pusat kepada daerah (provinsi/kabupaten/kota) untuk membantu membiayai kegiatan khusus berupa pembangunan atau pengadaan sarana dan prasarana.

    DAK Fisik ini meliputi DAK Fisik Sanitasi Air Limbah Domestik – Pencegahan dan Penurunan Stunting sebesar Rp 2,975 miliar, DAK Fisik Air Minum – Pencegahan dan Penurunan Stunting sebesar Rp 3,184 miliar, DAK Fisik Konektivitas Jalan sebesar Rp 43,744 miliar, dan DAK Fisik Bidang Kesehatan – Penguatan Sistem Kesehatan sebesar Rp 20,507 miliar.

    DAK ini bagian dari alokasi dana transfer ke daerah sebesar Rp 2,704 triliun. Jumlah dana transfer ke daerah yang diterima Kabupaten Jember ini berkurang Rp 270,670 miliar dari rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Rp 2,975 tirliun.

    Sementara itu, alokasi dana transfer antar daerah tidak berubah, masih Rp 181,135 miliar.

    Penurunan dana transfer ke daerah ini mempengaruhi rancangan KUA Tahun 2026 yang semula dialokasikan Rp 4,639 triliun, kini menjadi Rp 4,394 triliun.

    “Ada selisih kurang sebesar Rp 245,588 miliar,” kata Candra Ary Fianto, juru bicara Badan Anggaran DPRD Jember, dalam sidang paripurna di parlemen, Sabtu (27/9/2025) malam.

    Pemkab Jember menargetkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) pada 2026 sebesar Rp 1,367 triliun, dengan komposisi Rp 523, 548 miliar pajak daerah, Rp 826,007 miliar retribusi daerah, Rp Rp 8,084 miliar Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Rp 9.9 miliar lain-lain PAD yang sah.

    Sementara itu, berdasarkan hasil kesepakatan pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026, belanja daerah dialokasikan Rp 4,576 triliun, untuk Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Alokasi ini berkurang Rp 200,511 miliar dari alokasi awal Rp 4,777 triliun.

    Penerimaan pembiayaan yang semula diproyeksikan Rp 137,553 miliar bertambah Rp 45,076 miliar menjadi Rp 182,629 miliar. “Sedangkan pengeluaran pembiayaan, semula diproyeksikan sebesar nol rupiah atau nihil dan tidak mengalami perubahan,” kata Candra.

    Pembiayaan netto yang semula diproyeksikan Rp 13,.553 miliar bertambah Rp.45,076 miliar menjadi Rp 182,629 miliar. “Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah tahun berkenaan nihil,” kata Candra. [wir]