Xcloud.id

Tag: Muhammad Fawait

  • Festival dan Expo Sapi Jatim 2025: Gus Fawait Dorong Ekonomi Rakyat Lewat Sapi, Kopi, dan UMKM

    Festival dan Expo Sapi Jatim 2025: Gus Fawait Dorong Ekonomi Rakyat Lewat Sapi, Kopi, dan UMKM

    Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember, Bobby Arie Sandy, menegaskan bahwa festival ini menjadi momentum besar untuk memperkuat sinergi ekonomi rakyat.

    “Kegiatan ini bagian dari rangkaian HUT Pemkab Jember. Kami padukan dengan lomba barista kopi dan Festival Kuliner UMKM. Tujuannya sederhana tapi bermakna besar, menggerakkan ekonomi lokal dan memperkenalkan Jember kepada Indonesia,” ujar Bobby.

    Antusiasme peserta pun luar biasa. Hampir 200 ekor sapi dari berbagai daerah siap berlaga di Jember. Jika setiap sapi diiringi tujuh orang pendamping, maka lebih dari 1.400 orang akan memadati JSG selama tiga hari penuh.

    Festival ini semakin istimewa karena dijadwalkan dibuka langsung oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani bersama Menteri Pertanian Amran Sulaiman pada 1 November 2025. Kehadiran dua tokoh nasional tersebut menjadi bukti bahwa Jember kini menjadi episentrum kegiatan ekonomi rakyat dan pertanian di Jawa Timur.

    Tak hanya itu, panitia juga menyiapkan kejutan besar untuk masyarakat. Setiap pengunjung yang hadir berkesempatan mendapatkan kupon undian berhadiah, dengan dua paket umroh gratis dan dua unit sepeda motor listrik sebagai hadiah utama.

    Bupati Jember Muhammad Fawait, S.E., M.Sc. atau yang akrab disapa Gus Fawait, menyampaikan bahwa Festival dan Expo Sapi Jawa Timur 2025 bukan hanya pesta rakyat, tetapi juga manifestasi nyata komitmen Pemkab Jember dalam membangun ekonomi berbasis rakyat.

    “Kita ingin Jember menjadi pusat ekonomi baru di Jawa Timur. Melalui festival seperti ini, kita perkuat tiga sektor sekaligus: pertanian, peternakan, dan UMKM. Inilah wajah Jember Baru yang ingin kita wujudkan,” ujar Gus Fawait.

    Ia juga menegaskan bahwa kegiatan seperti ini harus terus dikembangkan karena memberikan multiplier effect besar bagi masyarakat.

    “Setiap tamu yang datang, setiap transaksi yang terjadi, semuanya memberi dampak positif bagi ekonomi rakyat. Semangat gotong royong dan partisipasi masyarakat inilah yang menjadi kekuatan utama Jember,” tambahnya.

  • Fly Jaya Jember-Jakarta Beroperasi Lagi November, Harga Tiketnya Lebih Mahal Surabaya 29 Oktober 2025

    Fly Jaya Jember-Jakarta Beroperasi Lagi November, Harga Tiketnya Lebih Mahal Surabaya 29 Oktober 2025

    Fly Jaya Jember-Jakarta Beroperasi Lagi November, Harga Tiketnya Lebih Mahal
    Tim Redaksi
    JEMBER, KOMPAS.com
    – Layanan penerbangan rute Jember-Jakarta menggunakan maskapai Fly Jaya direncanakan aktif lagi pada 11 November 2025.
    Harga tiket pesawat Bandara Notohadinegoro, Jember-Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta tersebut diperkirakan lebih mahal dari sebelumnya.
    Hal ini disampaikan langsung oleh Bupati Jember Muhammad Fawait selepas penandatanganan kesepkatan dan kerja sama dengan Pt Surya Mataram Nusantara.
    “Mungkin sampai Desember tiketnya masih agak tinggi,” ujar dia, Selasa (28/10/2025).
    Fawait mengatakan, ia berupaya mengembalikan harga tiket yang lebih murah seperti semula, Rp 1,3 juta, atau seperti harga pada penerbangan awal 23 September hingga 9 Oktober 2025.
    “Insya Allah
    nanti mulai Januari tiketnya akan kembali kita usahakan untuk kembali seperti semula yaitu dengan harga yang murah,” ucapnya. 
    Ia belum menyebut secara detail berapa harga tinggi yang dimaksud.
    Meski dengan harga yang lebih mahal, kata dia, beberapa pihak memberikan testimoni bahwa harganya masih sepadan dengan layanan penerbangannya.
    “Tapi dengan harga yang sekarang saya pikir banyak testimoni dari para pelaku usaha, mereka masih merasa itu worth it dengan penerbangan,” katanya.
    Ia membandingkan dengan sebelum Bandara Notohadinegoro membuka layanan penerbangan reguler ke Jakarta, butuh waktu panjang jika melewati jalur darat.
    “Maka dengan cukup dua jam saya pikir harga yang hari ini akan berlaku sampai Desember masih sangat relevan dan Januari kita akan masuk untuk mengintervensi harga supaya harganya bisa kembali murah,” kata dia.
    Fawait menegaskan, pembukaan bandara dengan layanan penerbangan langsung ke Jakarta akan mempermudah investor masuk ke Jember dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi.
    Hal itu diyakini akan menekan angka kemiskinan ekstrem di Jember yang disebut tertinggi di Jawa Timur.
    Pemkab Jember akhirnya mengumumkan layanan penerbangan reguler Jember-Jakarta kembali setelah terakhir beroperasi pada 9 Oktober 2025 atau hanya enam kali penerbangan sejak 23 September 2025.
    Setelah melakukan evaluasi, pihak Fly Jaya Air telah memastikan penerbangan dimulai lagi pada November 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Penerbangan Jember-Jakarta segera dibuka kembali pada November 2025

    Penerbangan Jember-Jakarta segera dibuka kembali pada November 2025

    Setelah melalui uji coba dan evaluasi bersama, kini Jember resmi terkoneksi langsung dengan ibu kota Jakarta.

    Jember, Jawa Timur (ANTARA) – Penerbangan maskapai Fly Jaya dengan rute Jember-Jakarta di Bandara Notohadinegoro segera dibuka kembali pada November 2025, setelah penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama Pemerintah Kabupaten Jember dengan PT Surya Mataram Nusantara, di Pendapa Wahyawibawagraha Jember, Selasa malam.

    Bupati Jember Muhammad Fawait dan Deputi Komersial Direktur PT Surya Mataram Nusantara Ary Mercyanto melakukan penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama tentang Layanan Angkutan Udara di Bandara Notohadinegoro Jember tersebut.

    “Alhamdulillah bahwa rencana kami untuk terus menyambungkan Jember dengan pusat pertumbuhan ekonomi yakni ibu kota Jakarta pada tahapan finalisasi untuk menuju penerbangan yang permanen,” kata Bupati Fawait, di Pendapa Wahyawibawagraha Jember, Jawa Timur.

    Menurutnya, penerbangan dengan rute Jember-Jakarta bukan hanya sekadar keinginan, melainkan sudah menjadi kebutuhan strategis bagi masyarakat Jember untuk membuka peluang investasi karena dapat menarik investor datang ke Jember.

    “Setelah melalui uji coba dan evaluasi bersama, kini Jember resmi terkoneksi langsung dengan ibu kota Jakarta. Itu bukan hanya soal transportasi, tapi soal kebutuhan untuk membuka akses investasi dan pertumbuhan ekonomi,” ujarnya pula.

    Deputi Komersial Direktur PT Surya Mataram Nusantara (Fly Jaya) Ary Mercyanto mengatakan pihaknya datang kembali ke Jember bertemu dengan Gus Fawait dan jajarannya untuk memulai lagi penerbangan dari Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta ke Bandara Notohadinegoro Jember.

    “Setelah kami melakukan evaluasi bersama terhadap operasional penerbangan yang sudah berjalan dan melihat ada keterlibatan uang pemerintah, sehingga kami sebagai pihak swasta sangat berhati-hati sekali,” katanya.

    Ia mengatakan pula, rencana ada penambahan fasilitas refueling (pengisian bahan bakar) di Bandara Notohadinegoro agar kapasitas atau daya angkut meningkat dan biaya operasional turun.

    Penerbangan dengan pesawat ATR-72 dengan kapasitas 70 penumpang rute Jakarta-Jember-Jakarta akan dibuka kembali pada 11 November 2025, dengan jadwal yang sama seperti sebelumnya, yakni dua hari dalam sepekan setiap hari Selasa dan Kamis.

    Jadwal penerbangan dari Bandara Halim Perdanakusuma pukul 07.45 WIB dan tiba di Bandara Notohadinegoro Jember pukul 10.05 WIB. Sedangkan dari Bandara Jember, pesawat take off pukul 10.35 WIB dan mendarat di Bandara Halim Perdanakusuma pukul 12.55 WIB.

    Sebelumnya, penerbangan perdana maskapai Fly Jaya rute Jakarta-Jember-Jakarta pada 23 September 2025 dan beroperasi selama tiga pekan saja, karena penerbangan komersial tersebut sempat dihentikan pada 14 Oktober 2025 dengan alasan evaluasi secara menyeluruh.

    Pewarta: Zumrotun Solichah
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 3 Bupati Kompak Kebut Reaktivasi Jalur KA Kalisat–Panarukan, Sekda Bondowoso: Dongkrak Ekonomi Masyarakat

    3 Bupati Kompak Kebut Reaktivasi Jalur KA Kalisat–Panarukan, Sekda Bondowoso: Dongkrak Ekonomi Masyarakat

    Bondowoso (beritajatim.com) – Tiga kepala daerah di wilayah Tapal Kuda sepakat mempercepat reaktivasi jalur kereta api Kalisat (Jember) – Panarukan (Situbondo) yang melintasi Kabupaten Bondowoso.

    Ketiganya adalah Bupati Jember Muhammad Fawait, Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid dan Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo.

    Program strategis nasional ini telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan diyakini akan membawa dampak besar bagi perekonomian masyarakat.

    Sekretaris Daerah (Sekda) Bondowoso, Fathur Rozi, mengatakan bahwa ketiga bupati sudah berkomunikasi dan menyatakan komitmennya untuk mempercepat realisasi proyek tersebut.

    “Program reaktivasi kereta ini sudah masuk di RPJMN. Tiga bupati di lintasan jalur ini, sudah berkomunikasi dan semuanya sepakat untuk mempercepat proses reaktivasi,” ujarnya.

    Fathur menilai, transportasi massal berbasis rel kini kembali menjadi pilihan utama masyarakat. Karena itu, kebangkitan jalur lama ini diharapkan mampu membuka konektivitas dan menggerakkan roda ekonomi kawasan Tapal Kuda.

    “Transportasi massa yang saat ini diganderungi memang kereta api. Reaktivasi ini akan mendongkrak ekonomi masyarakat, karena mobilitas barang dan orang akan semakin mudah,” jelasnya.

    Ia menambahkan, jalur Kalisat–Panarukan yang panjangnya sekitar 79 kilometer memiliki kesiapan infrastruktur terbaik di antara 15 jalur nonaktif yang dievaluasi PT KAI.

    “Dilihat dari kesiapan dan infrastrukturnya, termasuk stasiunnya masih utuh. Itu bagus sekali. Dari hasil evaluasi, jalur Kalisat–Panarukan menempati peringkat satu untuk direaktivasi,” ujarnya.

    Namun, Fathur tak menampik adanya tantangan sosial di sejumlah titik padat penduduk yang kini berdiri di atas lahan milik KAI. Meski begitu, ia menegaskan penyelesaiannya akan dilakukan secara persuasif.

    “Tentu ada dampak sosial, gak mungkin gak ada. Tapi banyak bangunan di atas lahan KAI itu statusnya sewa. Kalau sewa selesai, mereka tentu bisa memahami dan tidak memperpanjangnya lagi,” terangnya.

    Ia menegaskan, pemerintah tidak akan mengambil langkah yang bertentangan dengan hukum, melainkan tetap mengedepankan dialog dan pendekatan yang manusiawi.

    “Bagaimanapun, mereka adalah warga kita. Pemerintah tidak akan mendorong tindakan melawan hukum. Semua bisa dilakukan dengan cara yang baik,” kata Fathur.

    Fathur optimistis, dengan kerja sama yang solid antara pemerintah daerah, PT KAI, dan masyarakat, proyek reaktivasi ini akan berjalan lancar serta memberikan manfaat nyata bagi perekonomian daerah.

    “Insya Allah, saya yakin masyarakat sudah dewasa. Ketika dilakukan dengan cara-cara yang baik, insya Allah hasilnya juga akan baik,” tegasnya. (awi/ian)

  • Pakar Hukum Unej: Konflik Bupati dan Wabup Jember Berpotensi Munculkan Buzzer Birokrasi

    Pakar Hukum Unej: Konflik Bupati dan Wabup Jember Berpotensi Munculkan Buzzer Birokrasi

    Jember (beritajatim.com) – Aries Harianto, pengajar Fakultas Hukum Universitas Jember, di Kabupaten Jember, Jawa Timur, mencemaskan sekian dampak konflik antara Bupati Muhammad Fawait dan Wakil Bupati Djoko Susanto.

    Bukan rahasia lagi bahwa sejak dilantik Presiden Prabowo pada Februari 2025, Fawait dan Djoko sudah tak akur. Dalam beberapa kesempatan, Djoko melancarkan kritik terhadap kebijakan Bupati Fawait. Terakhir, Djoko mengadukan jalannya pemerintahan Jember kepada Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

    Sementara itu, Djoko hampir tidak pernah terlihat dalam sejumlah acara kenegaraan bersama DPRD Jember. Wajahnya juga tidak pernah terpampang di baliho maupun spanduk resmi pemerintah di ruang publik. Bupati Fawait justru lebih banyak tampil di baliho bersama istrinya Gyta Eka Puspita.

    Menurut Aries, birokrasi Pemkab Jember terimbas konflik itu. “Terjadi dikotomi afiliasi birokrasi, karena konflik itu membangun patron. Aparatur tidak kompak. Justru potensial menjadi buzzer afiliasinya,” katanya, Jumat (24/10/2025).

    Selain itu, lanjut Aries, pelayanan publik bisa terhambat karena bupati dan wabup tidak saling membantu. “Terjadi konflik antarsimpatisan, saling lapor dalam hirarki struktur, dan ketidakpuasan masyarakat,” katanya.

    Aries juga melihat tidak diterimanya fasilitas wakil bupati sebagaimana dilaporkan Djoko ke KPK dan Mendagri merupakan dampak konflik. Sementara itu potensi konflik di DPRD Jember pada akhirnya juga terbuka. “Terakhir, konflik memunculkan citra negatif terhadap Jember di luar daerah dan nasional,” katanya.

    Dari semua pertimbangan itu, Aries meminta agar konflik Bupati Fawait dan Wabup Djoko tidak dipandang sebagai dinamika belaka. “Seolah dinamika itu sebagai pintu sembunyi, karena tidak memiliki kemampuan melakukan aksi,” katanya.

    Aries mengingatkan, dinamika itu pada dasarnya adalah gambaran seberapa jauh proses politik yang berlangsung mampu mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan akuntabilitas. “Demokrasi adalah ruang antusiasme publik berpartisipasi untuk dikelola dengan pertanggungjawaban,” katanya.

    “Lha, kalau Bupati dan Wabup disharmoni, maka keterlibatan publik bukan lagi aspirasi membangun dan memiliki, tapi berubah menjadi keluh kesah dan caci maki. Saya yakin, teman-teman parpol dan DPRD tidak akan diam melihat tontonan ini,” kata Aries. [wir]

  • Pakar Hukum Universitas Jember: Ketidakakuran Bupati-Wabup Tak Diatur UU

    Pakar Hukum Universitas Jember: Ketidakakuran Bupati-Wabup Tak Diatur UU

    Jember (beritajatim.com) – Penyelesaian persoalan ketidakakuran bupati dan wakil bupati tidak diatur dalam undang-undang. Pemberhentian bupati dan atau wakil bupati juga tidak mudah dilakukan.

    Hal ini dikemukakan Aries Harianto, pengajar Fakultas Hukum Universitas Jember, Jumat (24/10/2025), menanggapi ide pemakzulan Bupati Muhammad Fawait dan Wakil Bupati Djoko Susanto, dengan alasan ketidakakuran sebagaimana disampaikan Aliansi Masyarakat Jember Bersatu kepada DPRD Kabupaten Jember Jawa Timur, beberapa waktu lalu.

    “Dalam peraturan perundang-undangan, tidak dikenal istilah pemakzulan. Pasal 78 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2014 hanya mengatur kepala daerah/wakil kepala daerah berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan,” kata Aries.

    Menurut Aries, tidak mudah menghentikan bupati dan wabup karena normanya sangat bias atau umum. “Kecuali jika bupati atau wabup melakukan perbuatan melawan hukum yang secara faktual bisa dibuktikan konkret,” katanya.

    Bukan rahasia lagi jika sejak dilantik Presiden Prabowo pada Februari 2025, Fawait dan Djoko sudah tak akur. Dalam beberapa kesempatan, Djoko melancarkan kritik terhadap kebijakan Bupati Fawait. Terakhir, Djoko mengadukan jalannya pemerintahan Jember kepada Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

    Sementara itu, Djoko hampir tidak pernah terlihat dalam sejumlah acara kenegaraan bersama DPRD Jember. Wajahnya juga nyaris tidak pernah terpampang di baliho maupun spanduk resmi pemerintah di ruang publik. Bupati Fawait justru lebih banyak tampil di baliho bersama istrinya Gyta Eka Puspita.

    Masalahnya, menurut Aries, solusi hukum terhadap ketidakakuran bupati dan wakil bupati tidak diatur dalam undang-undang. “Namun jika disharmoni itu menyebabkan keresahan masyarakat dan terhambatnya pembangunan serta pelayanan publik, secara normatif bisa dijadikan pertimbangan untuk memanggil bupati dan wabup,” katanya.

    “Dengan demikian perspektif publik menjadi acuan, bukan para pihak sebagai subjek yang tengah berkonflik, kecuali jika bupati atau wabup melakukan kebijakan kontroversial dan dinyatakan dilarang oleh hukum,” kata Aries.

    Aries mencontohkan pembuatan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan pribadi, golongan, maupun kelompok politik serta merugikan kepentingan umum.

    Tokoh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) ini menilai, parlemen sebenarnya punya peran untuk mendamaikan Bupati Fawait dan Wabup Djoko Susanto.

    “DPRD memiliki otoritas untuk memanggil mereka atas dasar fungsi pengawasan terhadap eksekutif. Satu sisi DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah sebagai satu organ, sisi lain dalam rangka kinerja dan produktivitas daerah melekat fungsi pengawasan,” kata Aries.

    “DPRD pada prinsipnya, mewakili kepentingan masyarakat yang berarti apa yang dirasakan masyarakat serta-merta juga harus dirasakan DPRD,” kata Aries.

    Aries berharap konflik Bupati Fawait dan Wabup Djoko bisa segera berakhir. “Bupati dan Wakil adalah figur tuntunan, bukan tontonan,” katanya. [wir]

  • Bupati-Wabup Sulit Dimakzulkan, Waka Gerindra Jember Ajak Nonton Konflik Sambil Ngopi

    Bupati-Wabup Sulit Dimakzulkan, Waka Gerindra Jember Ajak Nonton Konflik Sambil Ngopi

    Jember (beritajatim.com) – Desakan pemakzulan terhadap Bupati Muhammad Fawait dan Wakil Bupati Djoko Susanto dengan alasan ketidakakuran dalam pemerintahan ditampik Moch. Sholeh, Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Jember, Jawa Timur.

    “Saya kira sulit. Tidak bisa bupati dan wakil bupati dimakzulkan gara-gara tidak harmonis. Tidak ada dasar hukumnya,” kata Sholeh, Kamis (23/10/2025).

    Desakan pemakzulan ini berasal dari Aliansi Masyarakat Jember Bersatu (AMJB). Puluhan orang pegiatnya menemui Ketua DPRD Jember Ahmad Halim, Selasa (21/10/2025), untuk menyuarakan hal tersebut.

    AMJB meminta DPRD Jember memfasilitasi rekonsiliasi Bupati Fawait dan Wabup Djoko. Jika ternyata upaya penyelesaian tersebut gagal, mereka menuntut DPRD Jember untuk bersama-sama memakzulkan atau menurunkan bupati dan wakil bupati sesuai regulasi dan aturan perundang-undangan yang berlaku.

    Sholeh menyadari, jika ketidakakuran ini dibiarkan berlarut larut, maka rakyat Jember akan menjadi korban. “Di samping itu kita sangat malu kepada daerah lain dengan kondisi semacam ini,” katanya.

    Namun Sholeh menyarankan kepada masyarakat Jember untuk tidak ikut campur dalam ketidakakuran itu. “Biarkan saja. Biarkan bupatinya begitu, wakil bupatinya begitu, karena ini bagian dari dinamika politik dan masyarakat biar tahu bagaimana kondisi Jember sebenarnya,” katanya.

    “Lebih baik kita tonton, asyik, sambil menikmati kopi pahit. Dinamika ini sangat menarik. Bupatinya begitu, wakil bupatinya juga begitu,” kata Sholeh.

    Menurut Sholeh, disharmoni ini sepenuhnya tanggung jawab partai dan tim pemenangan saat pemilihan kepala daerah. “Partai harus rapat membentuk tim penyelesaian dan melakukan assessment persoalan yang sebenarnya,” katanya.

    Ada tujuh partai parlemen di DPRD Jember yang mengusung pasangan Fawait-Djoko saat pilkada, yakni Gerindra, PKB, Nasdem, PKS, PPP, PAN, dan Golkar.

    Namun Sholeh mengingatkan kepada birokrasi Pemerintah Kabupaten Jember agar tak ikut larut dalam konflik tersebut. “Birokrasi harus tetap menjalankan tugas sesuai dengan fungsi, dan yang paling penting harus bersikap bijak dan netral,” katanya.

    “Birokrat jangan berlaku pilih kasih, karena baik bupati maupun wakilnya merupakan bagian dari pimpinan birokrasi. Ingat jabatan bupati dan wakilnya hanya lima tahun. Sementara jabatan birokrasi lebih panjang. Jadi berperilakulah secara bijak dan netral,” kata Sholeh. [wir]

  • Bupati Fawait Ungkapkan Keresahan dalam Peringatan Hari Santri di Jember

    Bupati Fawait Ungkapkan Keresahan dalam Peringatan Hari Santri di Jember

    Jember (beritajatim.com) – Bupati Muhammad Fawait mengungkapkan keresahannya saat berpidato dalam peringatan Hari Santri Nasional, di alun-alun Jember Nusantara, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Rabu (22/10/2025).

    “Hari ini jujur saya resah. Orang-orang mulai tahu bahwa pondok pesantren ini adalah garda, pilar NKRI. Hari ini mulai dimasuki dengan narkoba atau sejenisnya. Ada pil-pil yang harganya murah Rp 10 ribu dapat lima butir, sepuluh butir, awalnya coba-coba,, hancur lebur hari ini. Itu yang saya khawatirkan,” kata Fawait.

    Saat ini Indonesia sudah merdeka. Namun Fawait khawatit ke depan Indonesia akan dijajah melalui sektor lainnya seperti ekonomi. “Maka saya titip kepada para santri, ayo kita pegang teguh dawuhnya kiai, dawuhnya guru kita, dawuhnya ulama kita. Kita harus menjadi generasi yang cinta kepada pondok pesantren dengan menjadi santri yang berkualitas,” katanya.

    Fawait mengingatkan para santri agar menjadi generasi penerus perjuangan Rasulullah yang berkualitas yang jauh dari narkoba. “Mudah-mudahan kita semua diselamatkan dari itu semuanya,” katanya.

    Menurut Fawait, Pemkab Jember ingin bekerja sama dengan TNI dan Polri untuk membina santri-santri di pondok pesantren agar menjauhi narkoba. “Tahun-tahun berikutnya kami akan memperbesar kuota beasiswa untuk seluruh santri di Kabupaten Jember,” katanya.

    Dengan beasiswa itu, Fawait berharap santri bisa kuliah di seluruh kampus di Indonesia. “Bahkan tahun depan kita coba ada yang akan kami kirim ke Timur Tengah dan ke Cina,” katanya. [wir]

  • Bupati dan Wabup Jember Kompak Dukung Kader PMII yang Jadi Korban Kekerasan Seksual

    Bupati dan Wabup Jember Kompak Dukung Kader PMII yang Jadi Korban Kekerasan Seksual

    Jember (beritajatim.com) – Bupati Muhammad Fawait dan Wakil Bupati Djoko Susanto kompak mendukung kader perempuan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di Kabupaten Jember, Jawa Timur yang menjadi korban kekerasan seksual di Kecamatan Balung.

    Kader perempuan PMII dianiaya dan coba diperkosa di rumahnya oleh seorang pria yang memiliki kekerabatan dengan kepala desa setempat, 15 Oktober 2025 tengah malam. Penganiayaan itu menyebabkan kader PMII tersebut babak belur.

    “Pemerintah Kabupaten Jember menyampaikan keprihatinan mendalam atas dugaan tindak kekerasan seksual terhadap seorang kader organisasi kemahasiswaan di Kecamatan Balung,” kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Jember Regar Jeane dalam siaran persnya.

    Menurut Regar, pemerintah daerah mendukung penuh aparat penegak hukum menegakkan keadilan bagi korban dan memastikan korban mendapat perlindungan dan pendampingan menyeluruh.

    “Bupati Jember sudah memerintahkan Rumah Sakit Daerah Balung untuk mengembalikan biaya visum sebesar Rp 500 ribu kepada korban dan memberikan layanan homecare ke rumah korban,” kata Regar.

    RSD Balung juga diperintahkan untuk berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember untuk melakukan pendampingan terpadu dan berkelanjutan terhadap korban secara medis dan psikologis

    “Inspektorat Kabupaten Jember juga mendapat perintah langsung dari Bupati untuk mengecek kebenaran informasi terkait dugaan pengabaian laporan, termasuk klarifikasi terhadap adanya upaya penyelesaian yang tidak sesuai prosedur hukum,” kata Regar.

    Selain itu, lanjut Regar, DP3AKB melalui Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak telah melakukan verifikasi dan pendampingan terhadap korban. “Termasuk melakukan asesmen awal, pendampingan visum psikiatri di RSD dr. Soebandi, serta berkoordinasi dengan Polsek Balung terkait proses hukum yang sedang berjalan,” katanya.

    Sementara itu, Wakil Bupati Djoko Susanto mengunjungi rumah korban, Selasa (21/10/2025) malam. “Kemarin saya hadir di rumah korban dalam rangka bentuk simpati kami kepada korban, dan sekaligus mencoba pendekatan emosional supaya korban tidak merasa sendiri,” katanya kepada Beritajatim.com, Rabu (22/10/.2025).

    Djoko ingin kehadirannya tersebut membuat korvan merasa terlindungi. “Biar merasa punya bapak, sehingga merasa ada yang melindungi,” katanya.

    Kejadian tersebut, menurut Djoko, menunjukkan bahwa perlindungan terhadap perempuan di Jember masih memprihatinkan. “Ini harusnya tidak-tidak terjadi. Ke depan, dinas yang menangani ini harus lebih fokus dan sampai penganggaran pun harus lebih didifokuskan. karena ini urusan perempuan, kelompok rentan yang harus mendapat perhatian lebih,” katanya.

    Langkah Fawait dan Djoko ini dipuji Sekretaris Ikatan Keluarga Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA-PMII) Jember Sutrisno. “Kami berterima kasih. Begitu seharusnya pejabat publik, memberi perhatian terhadap rakyatnya,” katanya. [wir]

  • Lapor ke Kades, Kader Perempuan PMII Justru Disarankan Nikahi Pelaku Kekerasan Seksual

    Lapor ke Kades, Kader Perempuan PMII Justru Disarankan Nikahi Pelaku Kekerasan Seksual

    Jember (beritajatim.com) – Melaporkan penganiayaan dan kekerasan seksual yang dialami, kader perempuan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di Kabupaten Jember, Jawa Timur, justru mendapat perlakuan tidak adil dari seorang kepala desa di Kecamatan Balung.

    Hal ini diungkapkan Ketua Pengurus Cabang Fatayat NU Jember, Nurul Hidayah, dalam siaran pers bersama, Rabu (22/10/2025). Kekerasan yang dialami kader perempuan PMII terjadi pada 15 Oktober 2025.

    Nurul mengatakan, sebelum melapor ke polisi, korban sempat mengadu kepada kepala desa setempat. “Kepala desa malah menyarankan penyelesaian secara kekeluargaan dan meminta korban menikah dengan pelaku,” katanya geram.

    Nurul mengatakan, saran dari kepala desa ini mencederai rasa keadilan. “Orang yang menikah karena cinta saja bisa terjadi kekerasan, apalagi yang berangkat dari kekerasan seksual,” katanya.

    Setelah diperlakukan tidak adil oleh kades, pengaduan korban juga tidak ditangani cepat oleh Kepolisian Sektor Balung. Nurul meminta Kepolisian Resor Jember memperkuat pemahaman penyidik di tingkat polsek tentang penanganan kasus kekerasan seksual.

    Sementara itu, Bupati Muhammad Fawait memerintahkan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Jember untuk memgecek kebenaran informasi tentang dugaan pengabaian laporan oleh kades itu.

    “Inspektorat juga diminta untuk mengklarifikasi informasi adanya upaya penyelesaian yang tidak sesuai prosedur hukum,” kata Pelaksana Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Jember Regar Jeanne.

    Ketua Korps PMII Putri (Kopri) Cabang Jember Isna Asyaroh meminta seluruh aparat yang menangani kasus serupa mendapat pelatihan perspektif gender dan penanganan korban kekerasan seksual. “Ini bukan hanya soal hukum, tapi juga soal empati dan perlindungan. Kalau aparat belum memahami perspektif korban, keadilan tidak akan tercapai,” katanya.

    Kepala Kepolisian Resor Jember Ajun Komisaris Besar Bobby Adimas Candra Putra berjanji segera menuntaskan kasus tersebut. “Kami sama-sama ingin pelaku segera tertangkap,” katanya saat menerima perwakilan PMII di Markas Polres Jember, Selasa (21/10/.2025).

    Bobby juga berjanji akan mengevaluasi kinerja Kepolisian Sektor Balung yang tidak segera merespons laporan korban. “Ini menjadi masukan dan evaluasi kami ke depan terkait kinerja Kapolsek Balung dan Kanitreskrim,” katanya. [wir]