Xcloud.id

Tag: Muhammad Fawait

  • DPRD Jember Kecam Rendahnya Serapan APBD 2025

    DPRD Jember Kecam Rendahnya Serapan APBD 2025

    Jember (beritajatim.con) – Rendahnya serapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jember, Jawa Timur, Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan parlemen. Bupati Muhammad Fawait menyodorkan sejumlah alasan.

    Tercatat hingga 31 Oktober 2025, serapan APBD Jember 2025 hanya 50 persen. “Kondisi ini menunjukkan bahwa perencanaan program belum sepenuhnya matang, sehingga banyak menemukan kendala dalam pelaksanannya,” kata Widarto, juru bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember.

    Banyaknya program yang berjalan lambat, menurut Widarto, berpotensi menimbulkan sisa anggaran (silpa). “Kami mengimbau agar Rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah 2026 harus berbasis pada perencanaan dan konsep yang matang, bukan sekadar coretan di atas kertas,” katanya.

    Menurut Widarto, Fraksi PDI Perjuangan memandang, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bukan hanya soal hitungan angka. “Ini tentang keberpihakan pada rakyat. Setiap kebijakan dan alokasi anggaran harus menjawab kebutuhan dasar masyarakat, memperkuat ekonomi rakyat, dan memperluas kesejahteraan sosial,” katanya.

    Widarto menyampaikan kembali komitmen PDI Perjuangan terus mengawal anggaran daerah agar digunakan secara tepat, berpihak pada wong cilik, serta berorientasi pada Jember yang lebih sejahtera.

    Ketua Fraksi Partai Nasdem David Handoko Seto menilai ada kendala signifikan dalam proses perencanaan kegiatan maupun pelaksanaan APBD Jember 2025. “Kalau boleh kami gambarkan bahwa Bupati sudah full speedm namun sebagian OPD (Organisasi Perangkat Daerah) masih lemot dalam mengerjakan tugas pokok fungsinya,” katanya.

    “Perlu dipahami bahwa masyarakat menuntut percepatanm terutama program prioritas. Arahan Bupati sudah jelas: bekerja cepat, tepat, dan berorientasi hasil. Hal ini rupanya belum bisa ditangkap maksimal oleh OPD,” kecam David.

    Juru bicara Fraksi Gerindra Ardi Pujo Prabowo berpendapat sama. Dia melihat rendahnya serapan ini sinyal adanya kendala dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan. “Bupati sudah berada di persneling lima, tetapi sebagian OPD masih menjalankan tugas dengan kecepatan persneling tiga,” sindirnya.

    Ardi meminta OPD harus melakukan inovasi, berani mengambil terobosan, dan tidak sekadar bekerja rutinitas. “Apalagi bagi OPD penghasil pendapatan asli daerah, terobosan kreativitas bukan pilihan, tetapi keharusan. Ini agar kemandirian fiskal Jember semakin kuat dari tahun ke tahun,” katanya.

    Berdampak pada Mutu Proyek
    Ardi menyebut rendahnya serapan berimplikasi langsung pada kualitas pekerjaan proyek fisik. “Menumpuknya kegiatan pada akhir tahun, terutama pekerjaan fisik, membuat banyak proyek terpaksa dikerjakan pada musim penghujan,” katanya.

    “Kondisi ini tentu berdampak pada kualitas dan ketahanan bangunan. Kami mendorong percepatan pelaksanaan program prorakyat dimulai sejak awal tahun anggaran. Dengan memajukan pola kerja, manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih cepat, kualitas dapat dijaga, dan efisiensi pembiayaan bisa dicapai,” kata Ardi yang juga Ketua Komisi C DPRD Jember ini.

    Achmad Dhafur Syah dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera sepakat, menumpuknya pekerjaan di akhir tahun anggaran menunjukkan manajemen pelaksanaan program yang tidak berjalan optimal sejak triwulan pertama.

    “Hal ini dapat menurunkan kualitas pekerjaan, menimbulkan kesan sekadar menghabiskan anggaran, serta berpotensi menimbulkan inefisiensi dan pemborosan,” katanya.

    “OPD seharusnya berhitung cermat bahwa di akhir tahun proyek harus dikerjakan pada musim hujan berakibat pada kualitas pekerjaan. Kami mendorong percepatan pelaksanaan program terutama untuk kerakyatan wajib dimulai sejak awal tahun anggaran,” kata David Handoko Seto.

    Evaluasi Kinerja OPD
    Sementara itu, Nurhuda Candra Hidayat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa meminta Bupati Fawait untuk mengevaluasi OPD yang memiliki realisasi serapan anggaran rendah. “Kondisi ini menjadi ironi, sebab di tengah keterbatasan ruang fiskal akibat pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat, justru ada OPD yang belum menunjukkan kesiapan optimal dalam pelaksanaan program kerja,” katanya.

    “Sebagai solusi konkret, kami mendorong agar proses pembelanjaan APBD dapat dimulai sejak awal tahun atau pada trimester pertama, sehingga penyerapan anggaran dapat berlangsung lebih efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” kata Nurhuda.

    David Handoko Seto meminta OPD lebih berani mengambil langkah inovasi. “Tidak sekadar melakukan pekerjaan menggugurkan kewajiban, terutama bagi OPD penghasil PAD, menjadi suatu keharusan untuk berinovasi dan menciptakan terobosan demi mendongkrak PAD menuju kemandirian fiskal untuk tahun-tahun berikutnya.” katanya.

    David juga meminta bupati untuk mengevaluasi semua OPD. “Berikan penghargaan untuk OPD yang bisa optimal melaksanakan tugas, dan berikan hukuman terhadap OPD yang tidak bisa mengikuti ritme bupati,” katanya.

    Penjelasan Bupati Fawait
    Bupati Muhammad Fawait menyebut rendahnya penyerapan anggaran dikarenakan adanya regulasi efisiensi anggaran berupa Instruksi Presiden Nomor I Tahun 2025 pada awal Tahun Anggaran 2025.

    “Selain itu rendahnya serapan juga disebabkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada triwulan IV masih dalam proses pengadaan, sehingga belum terealisasi percairan keuangannya,” kata Fawait, dalam sidang paripurna ketiga pembahasan APBD 2026, di gedung DPRD Jember, Sabtu (15/11/2025).

    Fawait sependapat, percepatan pelaksanaan kegiatan sangat penting untuk menghindari penumpukan pekerjaan di akhir tahun yang dapat berdampak pada kualitas pembangunan. “Sebagai tindak lanjut, kami telah melakukan percepatan penyusunan dokumen perencanaan dan proses pengadaan, meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah terkait, serta memperkuat pengendalian dan pengawasan lapangan,” katanya.

    Menurut Fawait, upaya ini dilakukan agar kegiatan fisik dapat terlaksana, kualitas hasil pekerjaan terjaga, dan serapan anggaran lebih optimal. “Saat ini memang musim penghujan, namun kami tetap berkomitmen untuk menjaga kualitas hasil pekerjaan sesuai spesifikasi serta memastikan penyelesaiannya tepat waktu,” katanya.

    “Kami juga berkomitmen untuk terus memperbaiki pola kerja dan manajemen pelaksanaan agar serapan anggaran meningkat, kualitas pembangunan terjaga, serta tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai,” kata Fawait. [wir]

  • Golkar Amanah Minta Pemkab Jember Tampilkan Foto Bupati dan Wabup di Ruang Publik

    Golkar Amanah Minta Pemkab Jember Tampilkan Foto Bupati dan Wabup di Ruang Publik

    Jember (beritajatim.com) – Fraksi Partai Golongan Karya Amanah yang merupakan gabungan legislator Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional di DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, meminta Bupati Muhammad Fawait dan Wakil Bupati Djoko Susanto duduk bersama.

    “Sebagai mitra strategis Pemerintah Kabupaten Jember, kami merasa perlu untuk menyampaikan renungan bersama demi menyinergikan kembali langkah kepemimpinan kita. Perjalanan pemerintahan yang masih panjang menuntut keutuhan dan kesatuan visi yang kokoh,” kata Sujarwo Adiono, juru bicara Fraksi Golkar Amanah, dalam sidang paripurna pandangan umum terhadap Rencana APBD Jember 2026, Jumat (14/11/2025).

    Menurut Sujarwo, Golkar Amanah melihat urgensi untuk merekatkan kembali hubungan yang sempat mengalami dinamika. “Harmonisasi di pucuk pimpinan adalah fondasi utama bagi stabilitas dan kemajuan daerah,” katanya.

    “Sebagai wujud dari komitmen kebersamaan tersebut, pemasangan gambar Bupati dan Wakil Bupati secara berdampingan pada seluruh media komunikasi publik, baik baliho maupun banner kegiatan kedinasan, merupakan langkah simbolis yang sangat bermakna,” kata Sujarwo.

    Sujarwo menegaskan, representasi visual ini bukan sekadar formalitas, melainkan penegasan pesan politik tentang persatuan dan kepemimpinan kolektif yang dapat menginspirasi seluruh lapisan masyarakat dan birokrasi.

    “Kami juga menyadari sepenuhnya, bahwa setiap gejolak yang terjadi pada level pimpinan membawa dampak psikologis terhadap iklim kerja di lingkungan organisasi perangkat daerah dan jajarannya,” kata Sujarwo.

    Menurut Sujarwo, suasana yang kurang kondusif dapat menggerus semangat dan optimalitas kinerja aparatur. “Dengan demikian, kerukunan dan kekompakan antara Bupati dan Wakil Bupati merupakan prasyarat mutlak untuk menciptakan ekosistem pemerintahan yang sehat, dinamis, dan berorientasi pada hasil,” katanya.

    “Kami menyampaikan harapan dan dorongan yang tulus agar kedua pimpinan daerah dapat duduk bersama, berkomunikasi secara produktif, dan memulai babak baru yang penuh sinergi,” kata Sujarwo.

    Sujarwo menegaskan, hanya dengan kolaborasi yang solid, percepatan pembangunan Jember di segala bidang dapat diwujudkan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang dicita-citakan bersama.

    Konflik antara Bupati Fawait dan Wabup Djoko sudah terjadi sejak keduanya dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025. Djoko merasa tidak pernah dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan strategis. Dia juga nyaris tak pernah diundang dalam sidang paripurna atau mewakili jika Bupati Fawait berhalangan.

    Puncaknya adalah saat Djoko mengadukan pemerintahan Jember ke Menteri Dalam Negeri dan Komisi Pemberantasan Korupsi. [wir]

  • Pajak Tidak Dinaikkan untuk Kejar Target Pendapatan Asli Jember Rp 1,376 T

    Pajak Tidak Dinaikkan untuk Kejar Target Pendapatan Asli Jember Rp 1,376 T

    Jember (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, memasang target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 1,376 triliun dalam APBD 2026. Namun pajak daerah tidak akan dinaikkan untuk memenuhi target itu.

    “Pemerintah Kabupaten Jember berkomitmen tidak menaikkan pajak untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD),” kata Bupati Muhammad Fawait, dalam pembacaan Nota Pengantar Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026, di gedung DPRD Jember, Senin (10/11/2025).

    Menurut Fawait, Pemkab Jember akan menambal kebocoran pajak semaksimal mungkin. Pemkab Jember juga melakukan upaya-upaya untuk mendatangkan program dari pemerintah pusat ke Jember.

    Pengurangan dana transfer pusat ke Jember sebesar Rp 270 miliar, menurut Fawait, mengharuskan penyesuaian anggaran secara ketat. “Namun kami tetap berfokus pada lima program prioritas,” katanya.

    Lima program prioritas itu adalah peengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial yang merata; mewujudkan sumber daya manusia yang religius unggul dan setara; pembangunan birokrasi yang profesional, humanis dan melayani serta penerapan teknologi; mewujudkan infrastruktur yang berkualitas, penataan kota berbasis pembangunan berkelanjutan; dan percepatan pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan penguatan ketahanan pangan.

    Ketua Fraksi PDI Perjuangan yang juga anggota Komisi C, Edi Cahyo Purnomo, pesimistis target PAD akan terpenuhi pada 2026. “Pada 2025, dari target Rp 1 triliun, per September kemarin target ini baru terealisasi 60 persen,” katanya.

    Target pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan baru tercapai Rp 22 miliar dari target Rp 83 miliar. Sementara itu pendapatan dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) baru tercaoau Rp 37 miliar dari target Rp 108 miliar.

    “Maka apa langkah-langkah yang harus dilakukan pemerintah daerah untuk mendongkrak tentang pendapatan asli daerah? Pendapatan yang harus didorong lagi tapi sampai hari ini belum selesai terkait retribusi, khususnya parkir,” kata Purnomo.

    Saat parkir berlangganan ditetapkan, menurut Purnomo, PAD mendapat pemasikan Rp 19 miliar. “Tapi pada 2024-2025, semakin drastis menurun dan jeblok jauh. Kemarin pada 2024 hanya Rp 1,5 miliar. Bahkan untuk membayar juru parkir saja tidak akan mampu,” katanya.

    Komisi C mendorong diberlakukannya kembali parkir berlangganan. “Tapi kemarin ketika hearing, parkir berlangganan masih belum bisa dilaksanakan karena terkendala regulasi. Dalam Perda Nomor 1 Tahun 2024, tidak ada sandarannya. Peraturan bupati belum selesai,” kata Purnomo. [wir]

    Purnomo berharap parkir berlangganan segera diberlakukan sehingga bisa meningkatkan PAD pada 2026. “Kemarin saya cek, anggaran untuk pembelanjaan stiker katanya ini, ini sudah dianggarkan di Perubahan APBD kemarin. Jangan sampai stikernya selesai, tapi regulasi peraturan bupatinya belum selesai,” katanya. [wir]

  • Belanja APBD Jember 2026 Rp 4,576 T

    Belanja APBD Jember 2026 Rp 4,576 T

    Jember (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengalokasikan belanja Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp 4,576 triliun. Sementara pendapatan direncanakan Rp 4,394 triliun.

    Demikian nota pengantar yang dibacakan Bupati Muhammad Fawait, dalam sidang paripurna di gedung DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, Senin (10/11/2025) malam.

    Sektor pendapatan direncanakan diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 1,376 triliun dan pendapatan transfer Rp 3,026 triliun.

    Sementara belanja operasi dialokasikan Rp 3,762 triliun, belanja modal Rp 345 miliar, belanja tidak terduga Rp 15 miliar, belanja transfer Rp 453 miliar, penerimaan pembiayaan Rp 182,6 miliar.

    Pagu terbesar untuk urusan pemerintahan bidang kesehatan yakni Rp 1,541 triliun dan bidang pendidikan sebesar Rp 1,375 triliun. Berikutnya adalah urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yakni Rp 221,079 miliar.

    Besarnya alokasi pagu bidang kesehatan tak lepas dari bidang ini sebagai prioritas. PesertaUniversal Health Coverage di Jember hingga 1 Oktober 2025 mencapai 2.592.381 orang atau 98,74 persen dari total. penduduk.

    “Ke depan, Pemkab Jember menargetkan 100 persen cakupan UHC agar seluruh penduduk tanpa terkecuali untuk mendapatkan perlindungan kesehatan,” kata Bupati Fawait.

    Salah satu pengembangan dari Universal Health Coverage (UHC), menurut Fawait, adalah pelayanan home care bagi masyarakat yang mengidap penyakit kronis hingga disabilitas. “Layanan home care akan dilaksanakan pada 1 Januari 2026,” katanya.

    Pemkab Jember akan mempersiapkan kendaraan khusus, tenaga kesehatan, dan alat komunikasi. “Dengan demikian masyarakat yang tidak bisa ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan, bisa berkomunikasi dengan dokter melalui handphone untuk berkonsultasi,” kata Fawait.

    Nantinya, lanjut Fawait, tim tenaga kesehatan akan mendatangi rumah pasien. “Dengan demikian, tidak ada lagi warga yang terpinggirkan dari akses layanan medis hanya karena kendala finansial. Keberhasilan Jember dalam mendekati cakupan penuh UHC mencerminkan keberhasilan kebijakan pemerintah daerah dalam menempatkan kesehatan sebagai prioritas pembangunan,” katanya. [wir]

  • Tak Akur, Warga Jember Gugat Bupati Fawait dan Wabup Djoko ke Pengadilan

    Tak Akur, Warga Jember Gugat Bupati Fawait dan Wabup Djoko ke Pengadilan

    Jember (beritajatim.com) – Mashudi alias Agus MM, warga Kecamatan Kaliwates, menggugat Bupati Muhammad Fawait dan Wakil Bupati Djoko Susanto ke Pengadilan Negeri Jember, Jawa Timur.

    Gugatan didaftarkan pada 3 November 2025 dengan nomor Perkara 131/Pdt.G/2025/PN Jmr Sidang perdana akan digelar pada Rabu, 19 November 2025, dengan menempatkan Wabup Djoko sebagai tergugat dan Bupati Fawait sebagai turut tergugat.

    Gugatan itu berhubungan dengan ketidakakuran Bupati Muhammad Fawait dengan Wabup Djoko Susanto. Mashudi sudah menyiapkan sejumlah bukti ketidakharmonisan Fawait dan Djoko, mulai dari surat kesepakatan pembagian tugas, ketidakhadiran Wabup dalam sejumlah acara resmi, banyaknya foto yang memampang Bupati Fawait dan istrinya daripada foto Wabup, hingga tidak ditunjuknya Wabup untuk mewakili saat Bupati berhalangan.

    Dalam surat gugatannya, Mashudi mengatakan, konflik tersebut berdampak terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Jember, sehingga merugikannya sebagai penjual freelance galvalum atau baja ringan. “Permintaan kebutuhan galvalum atau baja ringan berkurang drastis,” katanya.

    Maka dalam gugatannya, Mashudi meminta hakim untuk memerintahkan Bupati Fawait dan Wabup Djoko melakukan rekonsiliasi dan sinergi dalam menjalankan roda pemerintahan Kabupaten Jember sampai akhir masa jabatan.

    “Kami juga meminta hakim untuk memerintahkan mereka menjaga kondusivitas masyarakat dari kegaduhan yang berdampak pada pembangunan Kabupaten Jember,” kata Mashudi.

    Konflik antara Bupati Fawait dan Wabup Djoko sudah terjadi sejak keduanya dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025. Djoko merasa tidak pernah dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan strategis. Puncaknya adalah saat Djoko mengadukan pemerintahan Jember ke Menteri Dalam Negeri dan Komisi Pemberantasan Korupsi. [wir]

  • PDI Perjuangan Jember Jangan Takut Sendirian

    PDI Perjuangan Jember Jangan Takut Sendirian

    Jember (beritajatim.com) – PDI Perjuangan di Kabupaten Jember, Jawa Timur, merupakan satu-satunya partai yang tidak mengusung Bupati Muhammad Fawait saat pemilihan kepala daerah dan juga berada di luar pemerintahan Prabowo Subianto.

    Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Widarto menyebut partainya berposisi sebagai partai penyeimbang. “Kami tidak mengenal istilah partai oposisi,” katanya, dalam acara Forum Grup Diskusi di Hotel Cempaka Hill, Minggu (9/11/2025).

    Dalam posisi partai penyeimbang, Widarto menegaskan dukungan kepada program-program eksekutif yang berada di jalur yang tepat. “Tapi ketika ada program kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat, kami akan kritisi sekaligus memberi solusi. Tidak waton suloyo atay asal beda,” katanya.

    Posisi PDI Perjuangan ini dipuji Jayus, pakar hukum dan mantan dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, yang hadir sebagai salah satu narasumber FGD. “PDI Perjuangan jangan takut karena sendirian,” katanya. Ia yakin rakyat akan memilih partai yang secara ideologis memperjuangkan mereka.

    Sementara itu, Fendi Setyawan, dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, mengingatkan lima isu strategis yang harus diusung PDI Perjuangan Jember. “Pertama adalah memperkuat pemahaman Pancasilan, yakni wawasan kesejarahan, wawasan konseptual, wawasan yuridis, wawasan visional, wawasan implementatif, yakni dimensi pengetahuan/ filosofis, keyakinan, dan tindakan,” kayanya.

    Isu berikutnya adalah membangun inklusi sosial. Menurut Fendi, isu ini penting di tengah menguatnya gejala polarisasi dan fragmentasi sosial baik berbasis identitas keagamaan, kesukuan, golongan dan kelas-kelas sosial, menguatnya politisasi identitas baik berdasarkan suku, ras maupun agama, serta lemahnya budaya kewargaan.

    Isu ketiga adalah mengatasi kesenjangan sosial. “Ini menyangkut kebijakan pembangunan yang masih berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daripada peningkatan pemerataan,” kata Fendi.

    Isu ini, lanjut Fendi, juga terkait dengan masih lemahnya kerangka regulasi yang mendorong kemandirian dan inklusi ekonomi, serta lebih mengutamakan kepentingan nasional; dan nasih tingginya tingkat kesenjangan sosial dan ekonomi.

    Pelembagaan Pancasila menjadi isu strategis berikutnya. “Saya melihat lemahnya institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kelembagaan sosial politik, ekonomi dan budaya; kurangnya konsistensi dalam menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sampai peraturan daerah,” kata Fendi.

    Terakhir adalah isu keteladanan. Menurut Fendi, isu keteladanan menjadi penting seiring semakin maraknya sikap dan perilaku destruktif yang lebih mengedepankan hal-hal negatif di ruang publik dan kurangnya apresiasi maupun insentif terhadap prestasi dan praktik-praktik baik/ teladan di masyarakat. [wir]

  • Kanal Wadul Gus’e Pemkab Jember Sudah Tindak Lanjuti 8.372 Laporan Warga

    Kanal Wadul Gus’e Pemkab Jember Sudah Tindak Lanjuti 8.372 Laporan Warga

    Jakarta –

    Wadul Gus’e Jadi Inovasi Jember Perkuat Transparansi Pelayanan Publik Pemkab Jember di bawah Bupati Muhammad Fawait (Gus Fawait) meluncurkan program ‘Wadul Gus’e’ sebagai kanal aspirasi dan pengaduan langsung masyarakat. Inovasi ini memperkuat transparansi dan respons cepat pemerintah dalam pelayanan publik.

    Program yang merupakan singkatan dari Wadah Aspirasi dan Pengaduan Langsung untuk Gus Fawait ini menjadi wujud komitmen Pemkab Jember dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, responsif, dan terbuka terhadap aspirasi warga.

    Lewat kanal ini, masyarakat bisa menyampaikan aspirasi dan keluhan via WhatsApp di nomor 0811-3111-1108, media sosial Pemkab, atau layanan di kantor kecamatan. Semua laporan diproses digital dan ditindaklanjuti OPD sesuai bidangnya.

    “Wadul Gus’e bukan sekadar layanan aduan. Ini ruang dialog antara pemerintah dan rakyat. Pemerintah tidak boleh menunggu, tapi harus hadir mendengar,” ujar Gus Fawait dalam keterangan tertulis, Senin (3/11/2025).

    Hingga Oktober 2025, Wadul Gus’e telah menindaklanjuti 8.372 laporan dengan tingkat penyelesaian 88 persen yang menjadi bukti nyata kehadiran pemerintah di tengah masyarakat.

    Gus Fawait menekankan pentingnya keterbukaan informasi sebagai dasar pemerintahan modern. Ia ingin birokrasi yang transparan dan responsif terhadap setiap aduan masyarakat.

    Wadul Gus’e kini terhubung dengan SP4N-Lapor, sistem nasional pengaduan publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), sehingga laporan warga bisa dipantau lintas instansi dengan indikator penyelesaian yang jelas dan transparan.

    Sepanjang 2025, Wadul Gus’e meraih sejumlah penghargaan bergengsi, termasuk IMPACT Award dari MarkPlus Institute, Beritajatim Award, dan Apresiasi 100 Hari Inovasi oleh JTV yang menobatkan Gus Fawait sebagai Kepala Daerah Inovatif.

    Kementerian Dalam Negeri melalui BSKDN juga mengapresiasi Wadul Gus’e sebagai praktik pemerintahan yang responsif dan inovatif, menegaskan komitmen Jember terhadap pelayanan publik yang cepat, transparan, dan berkualitas.

    Inovasi ini meneguhkan posisi Pemkab Jember sebagai pelopor keterbukaan informasi dan layanan partisipatif berbasis teknologi di level kabupaten.

    “Transparansi bukan hanya kewajiban hukum, tapi kebutuhan moral. Ketika rakyat bisa bicara dan didengar, kepercayaan terhadap pemerintah akan tumbuh,” pungkas Gus Fawait.

    (anl/ega)

  • MPR: Pemerintah komitmen tingkatkan kesejahteraan peternak dan petani

    MPR: Pemerintah komitmen tingkatkan kesejahteraan peternak dan petani

    Jakarta (ANTARA) – Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) menilai pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan peternak dan petani di Indonesia melalui kehadiran Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam acara Festival dan Expo Asosiasi Peternak dan Penggemuk Sapi Indonesia (APPSI) di Jember, Jawa Timur, Sabtu.

    Ketua MPR Ahmad Muzani pun mengenang bagaimana Mentan turun langsung membantu peternak saat wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) melanda.

    “Pak Mentan sangat responsif. Saat itu, para peternak langsung mendapat vaksin gratis dari Kementan, di mana ini juga menjadi komitmen Pak Mentan dan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani kita,” kata Muzani, seperti dikutip dari keterangan yang diterima di Jakarta.

    Atas nama APPSI dan para peternak sapi di Indonesia, dirinya menyampaikan terima kasih kepada pemerintah.

    Selain itu, Muzani juga memberikan apresiasi kepada para peternak dari berbagai daerah yang hadir, mulai dari Jawa Barat Jawa Tengah, Kalimantan, Lampung, Banten, Bali, hingga Lombok.

    Dia mengatakan semangat para peternak dan penyuluh yang terus bekerja keras menjadi bukti nyata bahwa ketahanan pangan nasional dimulai dari desa.

    Di sisi lain, dia menekankan pentingnya semangat anak muda untuk kembali mencintai dunia peternakan, baik di sektor sapi penggemuk maupun sapi perah.

    Menurut dia, langkah tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dalam menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, kata dia, beternak sapi sangat menguntungkan.

    “Hasil dari ternak sapi pedaging atau sapi perah bisa membantu kebutuhan pemerintah dalam program MBG. Kami ingin pemerintah sukses meningkatkan SDM dan kecerdasan anak-anak kita melalui program MBG,” ujar dia.

    Dalam kesempatan yang sama, Mentan Andi Amran Sulaiman menegaskan dukungan kepada peternak merupakan bagian dari amanat Presiden Prabowo.

    Adapun pemerintah turut memberi bantuan berupa bibit jagung, tebu, irigasi, hingga bantuan hewan ternak kepada masyarakat Jember dalam kategori miskin ekstrem.

    “Ini adalah bantuan dari Presiden atas perintah Pak Ketua MPR. Mudah-mudahan dengan bantuan ini, kita tidak lagi dengar ada kemiskinan ekstrem di Jember,” ucap Amran.

    Dirinya juga menyampaikan komitmen pemerintah untuk memperkuat kedaulatan pangan sekaligus kepedulian kemanusiaan Indonesia.

    “Kita dukung pangan Indonesia berdaulat. Kita juga dukung Palestina merdeka, sambil menunggu kita kirim beras 10 ribu ton,” ungkapnya.

    Adapun acara itu turut dihadiri oleh Bupati Jember Muhammad Fawait dan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pertanian Solusi Selesaikan Kemiskinan Ekstrem Di Jember

    Pertanian Solusi Selesaikan Kemiskinan Ekstrem Di Jember

    Bisnis.com, JEMBER – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa sektor pertanian merupakan solusi paling efektif untuk mengatasi kemiskinan ekstrem di Kabupaten Jember. Hal itu disampaikan Amran saat menghadiri Festival Sapi APPSI Bupati Jember Cup Season 2 di Kabupaten Jember, Sabtu (1/11), usai mendengarkan laporan langsung dari Bupati Jember, Muhammad Fawait, mengenai kondisi sosial ekonomi dan tantangan pembangunan pertanian di daerah tersebut.

    Dalam laporannya, Bupati Jember mengungkapkan bahwa kabupatennya merupakan daerah dengan jumlah penduduk terbesar ketiga di Jawa Timur. Namun, Jember juga masih menghadapi persoalan serius, yakni tingkat kemiskinan yang tinggi bahkan menjadi daerah dengan angka kemiskinan ekstrem tertinggi di provinsi tersebut berdasarkan data Kementerian Sosial.

    Menanggapi laporan itu, Mentan Amran menegaskan bahwa peningkatan produktivitas pertanian merupakan kunci utama untuk keluar dari jerat kemiskinan ekstrem. Ia memerintahkan jajarannya untuk segera menyalurkan berbagai bantuan yang bersifat langsung, produktif, dan berkelanjutan kepada kelompok tani miskin ekstrem di wilayah Jember.

    “Mulai hari ini, kita siapkan solusi konkret. Warga miskin ekstrem di Jember akan kita beri bantuan benih jagung, bibit kakao, kopi, dan kita perbaiki irigasinya. Targetnya jelas, tahun depan tidak boleh ada lagi kemiskinan ekstrem di Jember,” kata Mentan Amran dalam Festival Sapi APPSI Bupati Jember Cup Season 2 yang berlangsung di Jember, Sabtu(1/11/25).

    Untuk tahap awal, Kementerian Pertanian (Kementan) menyiapkan benih jagung untuk 3.000 hektare lahan, yang diperkirakan dapat membantu 10.000 keluarga miskin ekstrem. Hasil panen nantinya akan diserap oleh Bulog dengan harga minimal Rp5.500 per kilogram.

    “Saya minta Bulog jangan menawar. Minimal Rp5.500 wajib. Kalau mau beli Rp6.000 silakan. Yang penting, hasil jagung petani harus dibeli,” kata Mentan.

    Selain bantuan jagung, lebih rinci Mentan Amran juga menyiapkan program perbaikan irigasi serta bantuan bibit perkebunan, masing-masing kopi seluas 20 ribu hektare dan kakao 50 ribu hektare, disertai bantuan ternak sapi yang akan disalurkan langsung kepada kelompok tani miskin di wilayah terdampak.

    Tidak hanya itu, bantuan berupa bibit, olah tanah dan bongkar ratoon senilai dua triliun juga telah disiapkan untuk seluruh wilayah Jawa Timur, termasuk Kabupaten Jember. Hal ini dilakukan demi mempercepat peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani.

    “Semua bantuan ini harus tuntas sebelum Desember. Kalau pemerintah daerah kompak, saya pastikan kemiskinan ekstrem di Jember bisa diselesaikan lebih cepat,” kata Mentan Amran.

    Mentan Amran juga menuturkan kisah pribadinya. Ia mengaku berasal dari keluarga sangat sederhana dan memahami betul perjuangan masyarakat kecil. “Saya dulu anak miskin. Ayah saya hanya berpenghasilan Rp125 ribu per bulan. Karena itu, kami bekerja dengan jiwa dan raga untuk membantu saudara-saudara kita keluar dari kemiskinan,” kata Mentan Amran sambil memberikan semangat pada seluruh masyarakat di Jember.

    Mentan Amran menegaskan, seluruh program bantuan ini bukan hanya kebijakan Kementan, melainkan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto dan Ketua MPR Ahmad Muzani agar pemerintah hadir dengan solusi nyata.

    “Atas arahan Bapak Presiden, arahan Pak Ketua MPR, ini harus diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kolaborasi antar pemerintah pusat, Pak Gubernur, Pak Wagub, kemudian Pak Bupati, kita sama-sama bantu rakyat utamanya sejahterahkan petani,” kata Mentan Amran.

    Dalam kesempatan yang sama, Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang turut membuka Festival Sapi APPSI Bupati Jember Cup Season 2 bersama Wakil Gubernur Jawa Timur dan Bupati Jember, memberikan apresiasi tinggi atas perhatian besar Mentan Amran terhadap sektor peternakan nasional.

    “Kami berterima kasih atas kehadiran dan perhatian luar biasa dari Menteri Pertanian. Selama ini beliau sangat tanggap terhadap persoalan peternak, termasuk saat menangani wabah penyakit mulut dan kuku. Peternakan sapi adalah salah satu solusi penting untuk mengatasi kemiskinan dan memenuhi kebutuhan gizi nasional,” kata Muzani.

    Selain itu, Muzani menilai, penyelenggaraan Festival Sapi APPSI Bupati Jember Cup Season 2 merupakan momentum penting bagi kebangkitan peternakan rakyat. Ajang ini menjadi wadah bagi peternak untuk saling belajar, berbagi pengalaman, serta memperkuat jejaring usaha dalam meningkatkan mutu dan produktivitas ternak lokal.

    “Kita patut bangga punya Menteri Pertanian seperti Pak Amran tanggap, cepat, dan hadir di setiap sektor, baik pertanian maupun peternakan,,” tutup Muzani.

  • Menteri Pertanian Andi Amran Borong Dagangan PKL di Jember Pakai Dolar AS

    Menteri Pertanian Andi Amran Borong Dagangan PKL di Jember Pakai Dolar AS

    Jember (beritajatim.com) – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memborong dagangan sejumlah pedagang kaki lima dengan menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat, saat membuka Festival dan Expo Sapi Jawa Timur, di kawasan Stadion Jember Sport, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Sabtu (1/11/2025).

    Aksi borong dagangan ini diawali Amran saat hendak menutup pidatonya. “Bapak, Ibu sekalian, sebelum aku pulang izinkan aku bertanya: ada enggak anak yatim? Yatim piatu?” tanyanya kepada hadirin.

    Ditanya begitu, hadirin dan para tamu penting di antaranya Wakil Gubernur Emil Dardak, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Bupati Muhammad Fawait, dan anggota DPR RI Kawendra Lukistian hanya bisa saling toleh.

    Panitia tidak mempersiapkan anak yatim piatu, karena tidak ada dalam susunan acara. Namun Amran tidak kekurangan akal. Mendadak dia memanggil seorang penyuluh pertanian yang kebetulan di samping panggung.

    Penyuluh pertanian yang dari perawakannya berusia sekitar 30-40 tahunan itu pun nyengir saat disuruh naik ke atas panggung dan berdiri di samping Amran.

    Amran pun mengajaknya bercanda. “Dek, sudah sekolah? Kelas berapa SMP? Kelas berapa?” tanyanya kepada penyuluh tersebut, disambut tawa hadirin.

    “Hampir lulus, Pak,” jawab Si Penyuluh.

    “Dek, jaga kesehatan, ingat orang tua. Bapak sudah tidak ada? Ini anak yatimnya Pak Bupati. Jadi Bapak tidak ada? Ibu tidak ada?” kata Amran.

    Amran kemudian memberikan amplop kepada Si Penyuluh. “Pak Bupati, tolong perhatikan beliau. Ini anak yatim yang harus mendapat perhatian. Nanti kalau singgah beli buku ya,” katanya sembari mengajak tos Si Penyuluh.

    Amran lalu menggeledah tas Si Penyuluh. Begitu ditemukan sebungkus rokok, dia tunjukkan ke hadirin yang menyambut dengan gelak tawa. “Ana yatim rokoknya alhamdulillah,” kata Amran

    Tawa terdengar makin keras, saat Amran menegur Si Penyuluh. “Berarti kau belikan rokok nanti ini. Ya, sudahlah terserah. Kita sama-sama bertanggung jawab. kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terserahlah,” katanya disambut tawa hadirin dan senyum Si Penyuluh.

    Setelah Si Penyuluh naik panggung, panitia membawa seorang anak kecil. Amran kemudian memberikan amplop kepada anak tersebut.

    Memborong Balon dan Es Teh
    Spontanitas Amran belum berakhir. “Ada janda umur 60 ke atas?” tanyanya.

    Tak butuh waktu lama, panitia mengajak seorang perempuan paruh baya penjual balon mainan ke atas panggung. Amran bertanya harga semua balon tersebut. “Kalau enggak dihitung Rp 2 juta, Pak,” jawab perempuan bernama Siti, warga Kecamatan Ajung itu.

    Amran kemudian meminta agar semua balon itu dilepas. Lalu dia meminta amplop berisi uang kepada ajudannya untuk diberikan kepada Siti. “Enggak apa-apa dolar ya? Kebetulan kok enggak ada uang rupiah. Enggak ada, ya sudah ini saja,” katanya.

    Amran kemudian bertanya kepada hadirin. “Siapa yang mau tukar? Ini 500 dolar, tukar Rp 5 juta. Ada enggak?” katanya,

    “Tukar di Pak Bupati,” kata Siti.

    “Oh, iya tukar di Pak Bupati saja. Pasti mau. Tapi jangan mau kalau tidak Rp 10 juta ya?” kata Amran disambut tepuk tangan hadirin.

    Namun beberapa saat kemudian, Amran meminta ajudannya untuk membantu Siti menukar uang dolar itu ke Desrial, seorang guru besar yang juga Staf Ahli Menteri Bidang Pengembangan Pertanian Presisi.

    Aksi borong rupanya belum selesai. Saat turun panggung setelah memberikan hadiah umrah kepada pemenang undian, Amran meminta sejumlah pedagang es dan buah mendekat. Dia meminta kepada pedagang-pedagang itu untuk memberikan minuman-minuman yang dijual gratis kepada hadirin.

    Reaksi Pedagang
    Kurang lebih ada 10 pedagang yang ketiban rezeki. Masing-masing mendapat uang kurang lebih 100 dolar Amerika Serikat atau Rp 1,6 juta.

    “Nggak nyangka. Punya rezeki seperti ini. Ini kalau laku semua dapat uang Rp 50 ribuan,” kata Annurrohim, seorang pedagang yang juga warga Kecamatan Jenggawah.

    Annurrohim belum punya anak. “Uangnya mau saya pakai untuk kebutuhan sehari-hari bersama istri,” katanya.

    “Bapak Ibu, apa sih ini arti hidup? Mari kita berbuat yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Itu perintah Bapak Presiden,” kata Amran.

    “Hilangkan korupsi, hilangkan mafia, bela petani, bela orang kecil, bela kaum fakir, bela yang miskin ekstrem. Itu perintah Bapak Presiden dan kami pegang teguh itu,” kata Amran.

    Pria kelahiran Bone, Sulawesi Selatan itu, berjanji tidak akan mengkhianati rakyat Indonesia selama menjabat. “Kalau kami khianati, kami siap turun dan kembali kampung. Karena itu pesan Bapak Presiden. Kami pegang teguh,” kata Amran, menutup pidatonya. [wir]