Xcloud.id

Tag: Muhammad Fawait

  • DPRD Jember Belum Terima Surat Pemberitahuan Resmi Soal Bupati Fawait ke Amerika

    DPRD Jember Belum Terima Surat Pemberitahuan Resmi Soal Bupati Fawait ke Amerika

    Jember (beritajatim.com) – DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, belum menerima surat resmi pemberitahuan kepergian Bupati Muhammad Fawait ke Amerika Serikat.

    Wakil Ketua DPRD Jember Widarto mengatakan, hingga Senin sore (9/6/2025), belum ada surat pemberitahuan di meja Sekretaris DPRD Jember. “Kalau informasi informal sempat ada. Tapi karena belum ada surat, kami belum bisa memastikan,” katanya, Selasa (10/6/2025).

    Sementara itu Ketua DPRD Jember Ahmad Halim sudah diberitahu secara informal oleh Fawait jauh-jauh hari. “Beliau ke Amerika dalam rangka studi S3 (doktoral) dan menghadiri undangan konferensi,” katanya.

    Tidak ada petugas protokoler atau pejabat pemerintah daerah yang ikut ke Amerika Serikat. “Beliau menyampaikan itu pakai dana pribadi,” kata Halim.

    Menurut Halim, Fawait beberapa kali ke Jakarta, untuk mengurusi proses perizinan, termasuk ke Keduataan Besar Amerika Serikat untuk mengurus visa.

    “Kami memang sudah mewanti-wanti beliau untuk meminta izin kepada Menteri Dalam Negeri. Saya berpesan agar semua mekanisme persyaratan dilalui (sebelum ke Amerika Serikat),” kata Halim.

    Halim tidak ingin Jember menjadi sorotan sebagaimana salah satu kepala daerah di luar Jawa Timur yang pergi ke luar negeri tanpa pemberitahuan.

    Ditinggal cuti Fawait, Halim menegaskan, tidak ada masalah dalam roda pemerintahan Kabupaten Jember. “Karena keperluannya hanya tujuh hari di Amerika. Hal-hal berkaitan pemerintahan sudah ada mekanismenya dalam peraturan perundang-undangan. Kita jalani saja,” katanya.

    Beritajatim.com mengirimkan pesan WhatsApp ke nomor ponsel Wakil Bupati Djoko Susanto. Sejauh ini belum ada pernyataan resmi darinya soal kepergian Fawait ke Amerika Serikat.

    Informasi soal keberangkatan ke Amerika Serikat ini diterima langsung oleh Beritajatim.com dari Muhammad Fawait via pesan WhatsApp, Selasa (10/6/2025) pagi.

    “Tempatnya di Virginia. Ini saya sedang berfokus menyiapkan materi, soalnya yang dengerin penemu rumus-rumus ekonometrika dan lain-lain, agak dredeg (berdebar-debar). Ha ha ha ha,” kata Fawait.

    Fawait menolak mengungkapkan konferensi internasional yang dihadirinya. Namun dia berjanji akan memaparkan kehadirannya di Amerika Serikat besok. “Besok ya, setelah jadi pembicara. Kayaknya saya bupati Jember pertama yang dapat undangan dan bicara dalam forum ini deh,” katanya. [wir]

  • Bupati Jember Fawait Hadiri Konferensi Internasional di Amerika Serikat

    Bupati Jember Fawait Hadiri Konferensi Internasional di Amerika Serikat

    Jember (beritajatim.com) – Bupati Muhammad Fawait menghadiri sebuah konferensi internasional di Amerika Serikat. Hal ini disampaikannya via WhatsApp menjawab pertanyaan Beritajatim.com, Selasa (10/6/2025) pagi.

    “Tempatnya di Virginia. Ini saya sedang berfokus menyiapkan materi, soalnya yang dengerin penemu rumus-rumus ekonometrika dan lain-lain, agak dredeg (berdebar-debar). Ha ha ha ha,” kata Fawait.

    Fawait menolak mengungkapkan konferensi internasional yang dihadirinya. Namun dia berjanji akan memaparkan kehadirannya di Amerika Serikat besok. “Besok ya, setelah jadi pembicara. Kayaknya saya bupati Jember pertama yang dapat undangan dan bicara dalam forum ini deh,” katanya.

    Sementara itu, ditanya soal keberangkatan Fawait ke Amerika Serikat, Ketua DPRD Jember Ahmad Halim meminta Beritajatim.com menghubungi Pejabat Sekretaris Daerah Jupriono. “Coba tanya Sekretaris Daerah,” katanya.

    Beritajatim.com mencoba menghubungi Jupriono. Namun belum ada respons.

    Wakil Ketua DPRD Jember Widarto mengatakan, hingga Senin sore (9/6/2025), belum ada surat pemberitahuan di meja Sekretaris DPRD Jember. “Kalau informasi informal sempat ada. Tapi karena belum ada surat, kami belum bisa memastikan,” katanya.

    Menurut Widarto, kepala daerah yang ke luar negeri harus ada izin Menteri Dalam Negeri. “Wakil bupati akan menjadi pelaksana tugas selama bupati di luar negeri. Jadi tidak ada masalah,” katanya. [wir]

  • Setelah 100 Hari, DPRD Jember: Bupati-Wabup Perlu Kompak Lahir Batin

    Setelah 100 Hari, DPRD Jember: Bupati-Wabup Perlu Kompak Lahir Batin

    Jember (beritajatim.com) – Bupati Muhammad Fawait resmi mengakhiri program seratus hari pertamanya memimpin Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, Minggu (1/6/2025). Namun bagi DPRD Kabupaten Jember, pekerjaan yang lebih rumah besar menunggu di depan mata.

    “Di level elite, pekerjaan rumahnya saya yakin semua orang di Jember tahu, yakni bagaimana mempertemukan bukan secara fisik, tapi visi sesungguhnya antara bupati dan wakil bupati,” kata Waki Ketua DPRD Jember Widarto, Sabtu (7/6/2025).

    Bukan rahasia lagi jika hubungan Bupati Muhammad Fawait dan Wakil Bupati Djoko Susanto tidak mesra sejak dilantik pada 20 Februari 2025. Djoko banyak sering tak dilibatkan dalam pemerintahan, termasuk mewakili Fawait dalam beberapa acara kenegaraan di parlemen.

    “Kalau bupati dan wakil bupati masih terus begini, tentu hambatan itu ada. Maka kami tentu berharap, meski kami bukan partai pendukung dan pengusung, kami ingin bupati dan wakil bupati seiring sejalan. Tidak harus secara fisik, tapi betul-betul dari hati paling dalam, pikiran, visi-misi nyambung keduanya,” kata Widarto.

    Menurut Widarto, konflik Fawait dan Djoko berdampak terhadap jajaran birokrasi. “Kalau di level elite belum klik betul, di bawah pasti juga bingung. Di bawah pasti sering terjadi dinamika yang tidak perlu. Jadi di level bupati dan wakil bupati harus ada kekompakan lahir batin, bukan hanya lahiriah,” katanya.

    Kekompakan bupati dan wakil bupati, menurut Widarto akan banyak menyelesaikan pekerjaan rumah Pemkab Jember. “Ke depan, pekerjaan rumah kita adalah soal pendapatan asli daerah. Inovasi harus dilakukan agar pendapatan asli daerah kita bisa melompat, tak sekadar naik, karena itu tumpuan utana kita,” katanya.

    Widarto meminta sektor yang bisa menyumbangkan pendapatan asli daerah seperti pariwisata mendapat perhatian. “Kalau pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), saya kira tidak usah kita bahas, karena bukan prestasi. Inovasi lain yang harus dilakukan,” katanya.

    Semua berakar pada perencanaan. Widarto meminta perencanaan Pemkab Jember diperbaiki.

    Sementara Ketua DPRD Jember Ahmad Halim menilai, selama seratus hari pertama pemerintahan, sejumlah kebijakan Bupati Fawait bisa dilaksanakan birokrasi. “Ada lompatan-lompatan yang membuat kebijakan berpihak kepada masyarakat, seperti program kesehatan gratis, ketahanan pangan, penguatan ekonomi tingkat bawah,” katanya.

    Efisiensi anggaran Pemkab Jember yang direalokasi untuk program prioritas sudah bisa dilakukan dengan baik. Sejumlah progran prioritas itu antara lain menyangkut ketahanan pangan, hilirisasi, pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan untuk menurunkan angka kemiskinan, terutama di daerah perkebunan, pertanian, dan perikanan.

    Halim mengingatkan agar birokrasi bekerja dengan tetap mengedepankan visi bupati yang menginginkan iklim investasi ramah. “Pembukaan lapangan kerja tanpa investasi akan sangat sulit dilakukan,” katanya. [wir]

  • DPRD Jember: Bupati Fawait Jangan Salah Pilih Orang untuk Dream Team

    DPRD Jember: Bupati Fawait Jangan Salah Pilih Orang untuk Dream Team

    Jember (beritajatim.com) – DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, merespons rencana pembentukan ‘dream team’ pemerintah daerah oleh Bupati Muhammad Fawait. Mereka meminta Fawait mempertimbangkan pergeseran birokrasi dengan matang.

    “Birokrasi Pemkab Jember sudah memiliki pengalaman panjang. Mereka juga sudah melalui proses panjang, dalam arti mereka berkarier mulai dari bawah sampai puncak eselon II. Mereka rata-rata profesional dan bisa menempatkan diri,” kata Ketua DPRD Jember Ahmad Halim, Sabtu (7/6/2025).

    Birokrasi Pemkab Jember juga dinilai bisa menyesuaikan diri dengan ritme kinerja Bupati Fawait selama seratus hari pertama kepemipinan. “Mereka sudah paham dan mengerti apa yang harus dilakukan,” kata Halim.

    Sementara itu Wakil Ketua DPRD Jember Widarto berharap Fawait tak salah pilih orang. Dia menyodorkan kriteria kepala organisasi perangkat daerah (OPD) berdasarkan karakter kelembagaan.

    Pertama, berdasarkan potensi kontribusi OPD terhadap pendapatan asli daerah (PAD). “Kita ini bisa bicara banyak hal, menyusun program banyak hal, kalau sisi pendapatannya bagus. Kita tidak ingin selalu tergantung anggaran dari pusat,” kata Widarto.

    “Maka OPD yang menjadi ujung tombak bupati dalam hal penerimaan seperti Badan Pendapatan Daerah, Dinas Pariwisata, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan beberapa OPD yang jadi sumber pemdapatan harus betul-betul diisi orang-orang yang punya visi bagus dan punya inovasi,” kata Widarto.

    Berbeda dengan OPD tersebut, OPD yang melaksanakan pelayanan dasar seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan,.Dinas Sosial. Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menurut Widarto, harus dipimpin birokrat yang berjiwa melayani. “Bukan berjiwa birokrat, berjiwa priyayi yang feodal dan minta dilayani,” katanya.

    Bupati Muhammad Fawait saat ini mengevaluasi kinerja jajaran pejabat PemkabJember. “Kami membutuhkan dream team. Tim yang luar biasa,” katanya, saat berpidato dalam acara penutup program kerja seratus hari, di Pantai Watu Ulo, Kecamatan Ambulu, Minggu (1/6/2025)

    “Pemerintah Kabupaten Jember akan menyusun kabinetnya dream team. Insyaallah mulai bulan depan, maksimal kita sudah ada tim yang sesuai dengan kinerja seratus hari, insyaallah akan membawa Jember baru, Jember maju,” katanya. [wir]

  • Safari Bupati Fawait Datangkan Bantuan Pusat untuk Jember Nyaris Rp 1 Triliun

    Safari Bupati Fawait Datangkan Bantuan Pusat untuk Jember Nyaris Rp 1 Triliun

    Jember (bertajatim.com) – Pemerintah pusat akan menggelontor bantuan ratusan miliar untuk Kabupaten Jember, Jawa Timur. Bupati Muhammad Fawait menyebut itu hasil safari ke sejumlah kementerian.

    Menurut Fawait pada 2025 dan 2026, akan ada banyak bantuan dari pemerintah pusat untuk pembangunan flyover, pembangunan Pasar Tanjung, pembangunan jalan, optimalisasi lahan, wisata, bandara, rumah sakit, alat pertanian, dan lainnya. “Sudah ratusan miliar rupiah. Kalau ini direalisasikan semua pada 2025 dan 2026, mungkin akan tembus Rp 1 triliun,” katanya, Kamis (5/6/2025).

    Salah satu yang akan mendapat bantuan adalah Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi. “Ada bantuan beberapa peralatan medis dari Kementerian Kesehatan yang kalau kita nominalkan hampir Rp 100 miliar. Itu contoh kecil saja,” kata Fawait.

    “Bahkan kami juga mengajukan ke Jakarta agar Rumah Sakit dr. Soebandi lebih besar lagi, atau kami membangun rumah sakit baru di Jember barat, di Kecamatan Bangsalsari atau Tanggul. Kita tahu di daerah barat kita masih kekurangan rumah sakit. Sepertinya akan disetujui,” kata Fawait.

    Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan tambahan anggaran perbaikan infrastruktur jalan sepanjang lima kilometer di Kecamatan Puger, Kencong, Jombang, dan Rambipuji.

    “Jadi tahun ini sepuluh kilometer yang berasal dari APBD murni. Kita melakukan pendekatan dan lobi ke Bu Gubernur. Alhamdulillah tahun 2025, anggaran ditambahi untuk lima kilometer jalan, dan pada 2026 ditambahi untuk sepuluh kilometer,” kata Fawait.

    Fawait menyebut bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi ini anugerah. Dia akan meneruskan safari ke sejumlah kementerian. “Kita harus sering melakukan lobi pemerintah provinsi dan pusat untuk membawa Jember baru Jember maju,” katanya.

    “Membangun Jember dengan kondisi kemiskinan ekstrem terbanyak di Jawa Timur, yang rata-rata di pedesaanm pinggir hutan, pinggir pantai, pinggir gunung, tidak bisa hanya dengan APBD Jember. Kita harus bersinergi dengan pemerintah provinsi dan pusat,” kata Fawait. [wir]

  • Bentuk Dream Team, Bupati Fawait Kocok Ulang Birokrasi Pemkab Jember

    Bentuk Dream Team, Bupati Fawait Kocok Ulang Birokrasi Pemkab Jember

    Jember (beritajatim.com) – Bupati Muhammad Fawait mengevaluasi kinerja jajaran pejabat Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, setelah resmi menyelesaikan program seratus hari pertama kepemimpinannya.

    “Kami membutuhkan dream team. Tim yang luar biasa,” kata Fawait, saat berpidato dalam acara penutup program kerja seratus hari, di Pantai Watu Ulo, Kecamatan Ambulu, Minggu (1/6/2025).

    Selama seratus hari pertama, Fawait tidak menggeser pejabat kecuali mengangkat pelaksana tugas untuk mengisi posisi yang kosong. Semua personel birokrasi diberikan kesempatan untuk menunjukkan kinerja masing-masing.

    Fawait baru mulai menilai performa organisasi perangkat daerah selama seratus hari pertama kepemimpinannya. Bukan hanya kepala dinas dan kepala badan, namun juga camat dan kepala bidang. “Mana yang kinerjanya bagus selama seratus hari dan yang tidak bagus, kita akan kocok ulang semuanya,” katanya.

    Fawait berjanji akan profesional dan proporsional dalam menilai pejabat, termasuk dengan cara memanggil mereka ke Pendapa Wahyawibawagraha. “Saya akan lihat hasil kinerja. Ini budaya baru. Kalau dulu ada pergantian pemimpin, langsung diganti, langsung disikat. Sekarang kita bangun budaya baru,” katanya.

    “Kami akan susun ulang. Bukan berarti yang digeser jelek. (Pejabat) ini bagus, tapi bagusnya bukan di dinas A, harusnya di dinas B. Kita geser ke dinas B. Kalau (ada pejabat) gesit, tidak cocok di OPD B, harus dimasukkan OPD C,” kata Fawait.

    Fawait memandang pergeseran tersebut biasa dalam pemerintahan. “Pemerintah Kabupaten Jember akan menyusun kabinetnya dream team. Insyaallah mulai bulan depan, maksimal kita sudah ada tim yang sesuai dengan kinerja seratus hari, insyaallah akan membawa Jember baru, Jember maju,” katanya.

    Wakil Ketua DPRD Jember Widarto menghomati hak Bupati Fawait untuk merombak birokrasi. “Kami mendukung Bupati memilih the dream team untuk menopang dia dan menjalankan visi-misi dan program prioritasnya,” katanya, Rabu (4/6/2025).

    Menurut Widarto, kekompakan dan soliditas birokrasi sangat menentukan jalannya pemerintahan Jember lima tahun ke depan, untuk menentukan keberhasilan bupati. Namun dia menyarankan pemetaan mendetail tentang kelebihan, kelemahan, dan persoalan yang dihadapi birokrasi sebelum mengambil kebijakan. [wir]

  • Selesaikan 100 Hari Pertama, Bupati Jember Fawait: Tak Ada Revolusi Tanpa Fondasi

    Selesaikan 100 Hari Pertama, Bupati Jember Fawait: Tak Ada Revolusi Tanpa Fondasi

    Jember (beritajatim.com) – Bupati Muhammad Fawait menyelesaikan seratus hari pertama kepemimpinannya di Kabupaten Jember, Jawa Timur, sejak dilantik pada 20 Februari 2025, dengan sejumlah capaian.

    “Tidak ada revolusi yang begitu luar biasa ketika fondasi dalam seratus hari ini tidak kita lakukan,” kata Fawait, dalam acara penutup program kerja seratus hari, di Pantai Watu Ulo, Kecamatan Ambulu, Minggu (1/6/2025).

    Menurut Fawait, kerja seratus hari pertama diawali pada 2 Ramadan saat pertama kali menginjakkan kaki di Pendapa Wahyawibawagraha. Bersama organisasi perangkat daerah dia menengok kembali visi dan misi yang akan menjadi dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jember 2025-2030.

    Pengurangan jumlah penduduk miskin menjadi prioritas. “Jember adalah kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak ketiga di Jawa Timur. Tapi secara angka absolut, kita mempunyai masalah besar yang belum terselesaikan selama 10 tahun terakhir ini, yakni kemiskinan,” kata Fawait.

    “Angka kemiskinan kita selama sepuluh tahun terakhir ini tidak pernah ada di bawah angka 200 ribu jiwa. Selalu 200 ribu jiwa lebih. Jawa Timur menempati urutan kedua terbanyak kemiskinan,” kata Fawait.

    “Bahkan kemarin kami berdiskusi dengan Menteri Sosial, Jember adalah kabupaten dengan jumlah penduduk miskin ekstrem terbanyak di Jawa Timur. Ini masalah kita. Maka kami akan fokus untuk pengentasan masalah kemiskinan,” kata Fawait.

    Langkah pertamanya adalah menggratiskan pelayanan kesehatan untuk warga Jember sejak 1 April 2025, melalui program Universal Health Coverage atau layanan kesehatan semesta yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

    “Sejak 1 April, kami agak tenang, karena seluruh warga yang ber-KTP Jember atau ber-KK Jember bisa mengakses pengobatan gratis di seluruh rumah sakit di Indonesia,” kata Fawait.

    Selain sektor kesehatan, Fawait memberi perhatian pada sektor infrastruktur jalan dan sekolah. Anggaran pengadaan mobil dinas sebesar Rp 10 miliar dialihkan untuk tambahan perbaikan jalan.

    “TRC (Tim Reaksi Cepat Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga) sudah berjalan. Insyaallah mulai Juli sudah ada pembangunan jalan-jalan baru di Kabupaten Jember,” kata Fawait.

    Pendidikan menjadi sektor yang prioritas untuk mengentas kemiskinan. “Pengentasan kemiskinan dalam jangka panjang, tidak ada lagi cara kecuali lewat jalur ilmu,” kata Fawait.

    Maka perbaikan gedung sekolah diutamakan. “Ada 1.500 lebih sekolah kita yang rusak berat. Maka di era saya, salah satu yang saya prioritaskan adalah perbaikan gedung-gedung sekolah SD dan SMP. Kita akan cicil, kita akan pelan-pelan kita perbaiki,” kata Fawait.

    Fawait juga meluncurkan program Wadul Gus e yang melayani pengaduan langsung dari masyarakat melalui pesan WhatsApp. “Wadul Gus e ini luar biasa, mendekatkan pemimpin dengan rakyatnya. Jangankan masalah, cari jodoh pun di Wadul Gus e,” katanya.

    Sejumlah laporan dugaan pungutan liar juga masuk ke Wadul Gus e. Fawait menegaskan, semua laporan akan direspons. Aduan yang tidak berkaitan dengan anggaran langsung ditindaklanjuti.

    “Laporan di Wadul Gus e yang belum terselesaikan, masih tersimpan dengan baik. Namun ada beberapa laporan yang yang memang butuh waktu untuk ditanggapi,” katanya.

    Aspirasi yang membutuhkan waktu untuk direspons, menurut Fawait, terkait Anggaran Pendaoatan Belanja Daerah (APBD). “Kadang-kadang kita lupa kalau semua proses ABBD perlu waktu. Baru sehari saya dilantik jadi bupati, sudah ramai. Mana aspal, mana jalan, mana underpass Mangli dan lain sebagainya. Dipikir bupati ini pesulap apa,” katanya tertawa.

    Fawait berharap bisa mengalokasikan semua aspirasi pembangunan dari masyarakat dalam Perubahan APBD 2025 dan APBD 2026. “Mudah-mudahan semua wadulan dari masyarakat Jember bisa kita wujudkan,” katanya.

    Dalam seratus hari pertama pemerintahannya, Fawait mengeluarkan dua kebijakan populis, yakni memberlakukan lima hari kerja untuk tenaga kesehatan dan hari libur untuk guru pada saar murid libur.

    Fawait juga menggratiskan retribusi parkir berlangganan sejak Mei hingga Agustus 2025. “Pemerintah Kabupaten Jember, menargetkan pajak retribusi dari parkir itu Rp 20 miliar. Saya cek sampai minggu kemarin, pendapatan yang masuk cuma Rp 450 juta,” kata Fawait.

    “Dari target Rp 20 miliar cuma baru tercapai Rp 450 juta. Padahal masyarakat Jember bayar parkir semuanya. Terus ke mana uangnya? Maka untuk membuat pariwisata di Jember meningkat dan masyarakat tersenyum, kita gratiskan parkir di jalan milik Pemerintah Kabupaten Jember,” kata Fawait.

    Selama seratus hari pertama pemerintahannya, Fawait melakukan sejumlah pendekatan kepada pemerintah pusat dan pihak swasta untuk memuluskan program lima tahun ke depan. Salah satunya adalah untuk reaktivasi Bandara Notohadinegoro dengan menggandeng salah satu maskapai untuk penerbangan Jember-Bali. “Insyaallah tiketnya di bawah Rp 500 ribu,” katanya.

    Fawait juga sudah mendapat lampu hijau dari Kementerian Pekerjaan Umum untuk pembangunan flyover atau underpass di kawasan Mangli, Kecamatan Kaliwates, pada 2026. Flyover atau underpass ini dibangun untuk mengurai kemacetan di kawasan perkotaan.

    Fawait berharap bantuan dari banyak pihak untuk membangun Jember. “Kita butuh super team, bukan super man,” katanya. [wir]

  • Bupati Jember Fawait: Kalau Menuruti Pengamat, Tidak Selesai-Selesai

    Bupati Jember Fawait: Kalau Menuruti Pengamat, Tidak Selesai-Selesai

    Jember (beritajatim.com) – Bupati Muhammad Fawait memilih bekerja merealisasikan program pembangunan Kabupaten Jember, Jawa Timur, daripada disibukkan kritik pengamat. Itu sudah ditunjukkannya dalam program seratus hari awal pemerintahannya bersama Wakil Bupati Djoko Susanto.

    “Hari ini kami berfokus membuat kebijakan. Kalau kita nuruti pengamat, enggak selesai-selesai,” kata Fawait, di hadapan ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), yang hadir dalam seremoni penyerahan surat keputusan kepegawaian, di Pantai Watu Ulo, Kecamatan Ambulu, Minggu (1/6/2025).

    Menurut Fawait, sejumlah kebijakannya banyak mendapat kritik, mulai dari penggratisan retribusi parkir, pengaspalan jalan, hingga program kesehatan gratis Universal Health Coverage (UHC).

    “Saya ingat waktu ngaji dulu, kiai saya dawuh (berkata). Ada sebuah kisah seorang bapak dan anaknya membawa kuda berjalan-jalan di pasar. Kudanya dituntun. Pengamat satu bilang, ‘enggak ada gunanya bawa kuda, kudanya enggak dinaiki’,” kata Fawait.

    Mendengar komentar itu, menurut Fawait, sang bapak pun menaiki kuda itu dan sang anak menuntun. “Enggak selesai. Pengamat satunya berkomentar, ‘anak kurang ajar, bapak kurang ajar. Punya anak enggak disuruh naik juga, malah disuruh mennuntun kuda’,” katanya.

    Mendengar komentar itu, bapak dan anak memutuskan untuk menaiki kuda tersebut. “Apa selesai? Tidak. Pengamat yang lain ngomong, ‘Uh, tidak berperikekudaan. Kok kudanya dinaiki berdua’,” kata Fawait.

    Karena gemas, menurut Fawait, bapak dan anak itu pun menggotong kuda tersebut. “Apakah selesai? Enggak selesai. ‘Walaupun punya kuda bagus mbok yo dinaiki, kok malah digotong.” kata Fawait disambut tawa hadirin.

    Berpegang pada filosofi ini, Fawait menegaskan sikapnya sebagai bupati. “Pokok kita tidak salah kepada Allah, tidak salah kepada Tuhan Yang Maha Esa, tidak salah kepada pemerintah, tidak salah kepada undang-undang, apapun kebijakan kita, yang penting tujuannya adalah kesejahteraan masyarakat akan kami lakukan,” katanya.

    “Walaupun pengamat-pengamat itu selalu mengkritik kita, saya tidak peduli. Pokok hari ini kita harus kerja, kerja dan kerja. Kalau mau adu gagasan, lima tahun lagi, nyalon bupati lagi,” kata Fawait.

    “Kalau ngomong UHC yang gratis untuk masyarakat, cantolannya ada undang-undang terkait Jaminan Kesehatan Nasional, masih dikritik. TP3D (Tim Pengarah Percepatan Pembangunan Daerah) yang tidak dapat bayaran masih dikritik. Maka saya bilang, ‘Sudah, jangan didengarkan, lihat, senyumin, salawatin, cuekin saja,” kata Fawait.

    Fawait mengaku sudah memperoleh dukungan Kementerian Pekerjaan Umum untuk mengoptimalisasi lahan seluas enam ribu hektare. “Kemudian kita juga punya komitmen dengan Kementerian pada 2026, di perempatan Mangli akan ada underpass atau flyover,” katanya.

    Tahun ini rencananya Bandara Notohadinegoro Jember akan dihidupkan dengan penerbangan komersial trayek Jember-Bali. “Tiketnya insyaallah di bawah Rp 500 ribu,” kata Fawait.

    “Maka dalam kesempatan ini saya mohon doa dan dukungan dari Anda semua. Pemerintah Kabupaten Jember sedang melakukan banyak hal hari ini,” kata Fawait. [wir]

  • PPPK Pemkab Jember Tanyakan Gaji ke-13 kepada Bupati Fawait

    PPPK Pemkab Jember Tanyakan Gaji ke-13 kepada Bupati Fawait

    Jember (beritajatim.com) – Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, menanyakan gaji ke-13 kepada Bupatu Muhammad Fawait, dalam acara penyerahan surat keputusan pengangkatan pegawai, di Pantai Watu Ulo, Minggu (1/6/2025).

    Pertanyaan itu dilontarkan Ari Susi Nurhidayati, seorang PPPK guru. “Ini kan per 1 Juni 2025 kami semua sudah dilantik menjadi PPPK. Apa kami dapat gaji ke-13?” katanya saat diberikan kesempatan bertanya oleh Fawait.

    Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jember Suko Winarno yang ditugaskan menjawab, mengatakan, gaji ke-13 diberikan berdasarkan awal pemberian gaji pada Mei 2025. “Panjenengan semua insyaallah gajinya per 1 Juli 2025, yang berarti sudah lewat. Belum dapat. Itu aturannya,” katanya.

    Jawaban Suko mendapat sambutan suara kecewa dari para PPPK. Namun Fawait meminta para pegawai itu tetap tenang.

    “Kalau perlu ke Jakarta untuk memastikan. Kalau memang di kabupaten lain bisa, di Jember juga harus bisa. Kalau di kabupaten lain memang tidak bisa, ya sama-sama tidak bisa. Begitu saja gampangnya,. Nanti dikonsultasikan. Pokok tidak boleh kabupaten sebelah dapat, sini (Jember) tidak dapat,” katanya.

    Masih soal gaji, Ari juga menanyakan pembayaran gaji Juni 2025. “Kemarin kami diminta untuk mengumpulkan draft gaji untuk Mei, pemberkasan Mei. Lalu kami digaji PPPK di bulan Juli. Gaji Juninya ke mana?” tanyanya.

    Fawait berjanji akan menggelar rapat untuk membicarakan masalah gaji tersebut besok. “Kalau memang ada, sekali lagi karena ini terkait kepegawaian yang harus sama di seluruh Indonesia, tidak bisa Jember beda sendiri. Harus sama sesuai dengan aturan dan sesuai dengan kabupaten-kabupaten lainnya,” katanya.

    Tak hanya soal gaji, Ratih Diah Palupi, seorang PPPK tenaga kesehatan, menanyakan soal pemakaian seragam dinas. “Apakah tetap pakaian putih hitam atau sama dengan PNS memakai pakaian khaki?” katanya.

    Kepala Dinas Keseharan Jember Hendro Soelistijono mengatakan, aturan terbaru masih menetapkan seragam PPPK berwarna putih dan hitam. Namun Fawait berjanji akan menggelar rapat untuk membahas seragam ini.

    “Kalau bisa harus sama seperti PNS. Kalau tidak bisa sekarang karena tidak ada anggarannya, berarti dialokasikan dalam Perubahan APBD 2025. Biar walaupun PPPK, rasanya kayak PNS,” kata Fawait.

    Bupati Muhammad Fawait menyerahkan surat keputusan untuk 1.847 orang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) Pemerintah Kabupaten Jember.

    Ini pertama kalinya penyerahan SK pegawai dilakukan di Watu Ulo, sebuah pantai destinasi wisata di Kecamatan Ambulu, yang berjarak kurang lebih 40 kilometer dari alun-alun ke selatan Jember. Selain menyerahkan SK, Fawait juga melaporkan program seratus hari kerjanya yang telah berakhir. [wir]

  • Bupati Fawait Serahkan SK Ribuan PPPK Pemkab Jember di Pantai Watu Ulo

    Bupati Fawait Serahkan SK Ribuan PPPK Pemkab Jember di Pantai Watu Ulo

    Jember (beritajatim.com) – Bupati Muhammad Fawait menyerahkan surat keputusan untuk 1.847 orang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, di Pantai Watu Ulo, Minggu (1/6/2025).

    Ini pertama kalinya penyerahan SK pegawai dilakukan di Watu Ulo, sebuah pantai destinasi wisata di Kecamatan Ambulu, yang berjarak kurang lebih 40 kilometer dari alun-alun ke selatan Jember. Selain menyerahkan SK, Fawait juga melaporkan program seratus hari kerjanya yang telah berakhir.

    “Saya ingin menunjukkan bahwa Watu Ulo salah satu destinasi wisata yang indah di Kabupaten Jember. Kalau sepuluh tahun terakhir ini Jember tidur wisatanya, hari ini waktunya bangkit kembali,” kata Fawait di hadapan ribuan orang PPPK dan pejabat.

    Ribuan PPPK itu adalah hasil seleksi tahap pertama pada akhir 2024. Mayoritas adalah guru dan tenaga kesehatan. “Kita akan selalu berusaha yang terbaik, termasuk dalam urusan kepegawaian. Kemarin kita tahu bahwa proses pengangkatan PPPK, kami tidak bisa membuat keputusan tanpa harus melihat aturan dari pemerintah pusat,” kata Fawait.

    Masa kontrak PPPK kali ini hanya berlaku dua tahun, bukan lima tahun sebagaimana PPPK yang diangkat sebelumnya. “Sebelum Anda ramaikan di medsos, saya jawab dulu kenapa SK-nya cuma dua tahun. Tadi waktu salaman sudah ada yang tanya ke saya, kenapa dua tahun,” kata Fawait.

    “Tenang saja, Saudara, kalaupun dua tahun, saya pastikan setelah dua tahun kita perpanjang lima tahun. Tidak usah khawatir panjenengan semua nanti habis dua tahun tidak dapat SK. Pokok enggak melanggar apa-apa, saya pastikan SK-nya diperpanjang berikutnya. Insyaallah setelah dua tahun nanti kita perpanjang lima tahun,” kata Fawait.

    Fawait meminta seluruh PPPK untuk membantu program pemerintah, terutama dalam hal pengentasan kemiskinan. “Kami akan berfokus untuk pengentasan masalah, khususnya kemiskinan. Tapi saya tidak bisa sendirian. Jember tidak butuh superman tapi Jember butuh super team, dan Panjenengan adalah orang-orang terpilih untuk menjadi bagian dari Pemerintah Kabupaten Jember,” katanya.

    Seragam dan Gaji ke-13
    Dalam kesempatan itu, Ratih Diah Palupi, seorang PPPK tenaga kesehatan, sempat menanyakan pemakaian seragam dinas. “Apakah tetap pakaian putih hitam atau sama dengan PNS memakai pakaian khaki?” katanya.

    Kepala Dinas Keseharan Jember Hendro Soelistijono mengatakan, aturan terbaru masih menetapkan seragam PPPK berwarna putih dan hitam. Namun Fawait berjanji akan menggelar rapat untuk membahas seragam ini.

    “Kalau bisa harus sama seperti PNS. Kalau tidak bisa sekarang karena tidak ada anggarannya, berarti dialokasikan dalam Perubahan APBD 2025. Biar walaupun PPPK, rasanya kayak PNS,” kata Fawait.

    Ari Susi Nurhidayati, seorang PPPK guru, menanyakan soal gaji ketiga belas. “Ini kan per 1 Juni 2025 kami semua sudah dilantik menjadi PPPK. Apa kami dapat gaji ke-13?” katanya.

    Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jember Suko Winarno mengatakan, gaji ke-13 diberikan berdasarkan awal pemberian gaji pada Mei 2025. “Panjenengan semua insyaallah gajinya per 1 Juli 2025, yang berarti sudah lewat. Belum dapat. Itu aturannya,” katanya.

    Jawaban Suko mendapat sambutan suara kecewa dari para PPPK. Namun Fawait meminta para pegawai itu tetap tenang.

    “Kalau perlu ke Jakarta untuk memastikan. Kalau memang di kabupaten lain bisa, di Jember juga harus bisa. Kalau di kabupaten lain memang tidak bisa, ya sama-sama tidak bisa. Begitu saja gampangnya,. Nanti dikonsultasikan. Pokok tidak boleh kabupaten sebelah dapat, sini (Jember) tidak dapat,” katanya.

    Ari juga menanyakan soal gaji untuk Juni 2025. “Kemarin kami diminta untuk mengumpulkan draft gaji untuk Mei, pemberkasan Mei. Lalu kami digaji PPPK di bulan Juli. Gaji Juninya ke mana?” tanyanya.

    Fawait berjanji akan menggelar rapat untuk membicarakan masalah gaji tersebut besok. “Kalau memang ada, sekali lagi karena ini terkait kepegawaian yang harus sama di seluruh Indonesia, tidak bisa Jember beda sendiri. Harus sama sesuai dengan aturan dan sesuai dengan kabupaten-kabupaten lainnya,” katanya. [wir]