Tag: Muhammad Farhan

  • Data Kontras 4 September, Masih Ada 7 Orang Hilang Usai Demo Agustus 2025
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        5 September 2025

    Data Kontras 4 September, Masih Ada 7 Orang Hilang Usai Demo Agustus 2025 Nasional 5 September 2025

    Data Kontras 4 September, Masih Ada 7 Orang Hilang Usai Demo Agustus 2025
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mencatat masih ada tujuh orang yang dinyatakan hilang keberadaannya sejak aksi demonstrasi besar pada 25, 28, 29, 30, 31 Agustus 2025.
    “Per 4 September 2025 pukul 19.40 WIB, jumlah orang yang dinyatakan hilang adalah sebanyak 7 orang,” kata Koordinator Badan Pekerja Kontras, Dimas Bagus Arya melalui pesan singkat, Jumat (5/9/2025).
    Jumlah tersebut termasuk tiga pengaduan baru yang diterima Kontras setelah rekapitulasi data pada Rabu (3/9/2025) lalu yang salah satunya telah ditemukan ditahan di Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Utara.
    “Ada pula yang sudah dibebaskan,” imbuhnya.
    7 orang yang masih dinyatakan hilang adalah:
    – Lokasi terakhir di Cikole, Bandung: Fujian Esa Gumilar
    – Lokasi terakhir di Bogor: Delta Surya Sindu Atmaja
    – Lokasi terakhir di Jakarta Pusat:
    1. Eko Purnomo
    2. Heri Susanto
    3. M. Miftakhul Huda
    4. Muhammad Farhan Hamid
    5. Reno Syahputrodewo
    Kontras juga membuka posko laporan mengenai keberadaan orang hilang melalui nomor 089635225998.
    Pengaduan orang hilang dapat juga disampaikan melalui formulir bit.ly/PoskoOrangHilang.
    Unjuk rasa pada akhir Agustus 2025 merupakan aksi kekecewaan masyarakat atas kenaikan tunjangan anggota DPR-RI di saat kondisi perekonomian sedang lesu.
    Gelombang aksi meningkat usai tragedi yang merenggut nyawa pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, karena dilindas kendaraan taktis Brimob.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Data KontraS: 8 Orang Masih Hilang Usai Gelombang Demo Rusuh

    Data KontraS: 8 Orang Masih Hilang Usai Gelombang Demo Rusuh

    Liputan6.com, Jakarta – Selain 10 orang meninggal dunia usai gelombang demo rusuh yang terjadi beberapa hari terakhir ini, termasuk Affan Kurniawan, yang menjadi sorotan lainnya adalah masih banyaknya orang yang dilaporkan hilang dan belum ditemukan sampai sekarang.

    Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) merilis data aduan orang hilang usai rentetan demo rusuh beberapa hari terakhir.

    “Jumlah keseluruhan pengaduan orang hilang yang diterima KontraS adalah sebanyak 33 orang, bertambah 10 orang hilang dari data sebelumnya tanggal 1 September 2025 pukul 18.10 WIB,” ujar Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya Saputra saat dihubungi Liputan6.com, Rabu (3/9/2025).

    Dimas menyebut, dari 33 aduan orang hilang, 13 di antaranya telah berhasil ditemukan. Sisanya sebanyak 20 orang hingga kini masih dalam pencarian.

    Lokasi penemuan 13 orang tersebut adalah Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Utara, dan Polres Metro Jakarta Timur.

    “Selain ditahan secara rahasia, mereka mengalami penangkapan sewenang-wenang serta proses hukum yang tidak adil dan sesuai dengan prosedur,” katanya.

    Sementara itu, data terbaru per Rabu, 3 September 2025, terdapat 8 orang yang masih hilang dari gelombang aksi demo yang terjadi. Dimas Bagus Arya merinci delapan orang tersebut tersebar di sejumlah wilayah di Jabodetabek.

    Ke-8 orang tersebut, antara lain Delta Surya Sindu Atmaja lokasi terakhir di Bogor. Sedangkan 6 orang lainnya terakhir dilaporkan di Jakarta Pusat, yakni atas nama Ahmad Baihaqi, Miftakhul Huda, Muhammad Farhan Hamid, Reno Syahputradewo, Romi Putra Prawibowo, dan Salman Alfarisi. Sementara satu orang lagi atas nama Heri Susanto, tidak diketahui lokasi hilangnya.

    Upaya Komnas HAM

    Terkait masih adanya laporan orang hilang, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Anis Hidayah, juga membuka hotline orang hilang dan aduan kekerasan terkait demo ricuh yang terjadi sepekan terakhir.

    Anis menyebut, sejak hot line dibuka banyak sekali aduan tindakan kekerasan, namun belum ada laporan orang hilang. Meski demikian, Anis memastikan pihaknya sigap untuk menerima jika ada aduan orang hilang. Sebab, hotline dibuka tidak sebatas untuk menerima aduan warga di Jakarta, melainkan di seluruh wilayah se-Indonesia.

    “Menerima aduan dari semua wilayah, tidak hanya dari Jakarta,” katanya.

    Sebagai informasi, berikut nomer layanan aduan Hotline Komnas HAM yang bisa juga diakses melalui WhatsApp 081226798880

    Anis juga mengatakan, Komnas HAM menghormati perhatian Kantor Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk HAM (OHCHR) terkait penanganan demo di Indonesia.

    “Tentu kami menghormati perhatian PBB yang sangat serius melihat situasi di Indonesia. Tentu kami setuju ruang dialog ini sangat penting,” katanya di Jakarta, Selasa.

    Anis menyebut Komnas HAM sudah berkomunikasi dengan PBB. Selain itu, kata dia, lembaganya sejak awal telah merekomendasikan agar pemerintah membuka ruang dialog untuk masyarakat menyuarakan keresahan.

    Menurut Komnas HAM, unjuk rasa yang terjadi di berbagai kota belakangan ini merupakan akumulasi karena ruang dialog yang belum maksimal.

    “Ketika masyarakat ingin menyampaikan pandangannya terkait dengan masalah yang terjadi di masyarakat, kemudian juga kebijakan dan lain-lain itu seperti ada tersedia, tapi diaksesnya tidak mudah sehingga ruang dialog ini memang sangat dibutuhkan,” katanya.

     

     

  • Sengkarut Bandung Zoo, Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Sebut Pemkot Bukan Pemilik Sah

    Sengkarut Bandung Zoo, Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Sebut Pemkot Bukan Pemilik Sah

    Wali Kota Bandung Muhammad Farhan bersama Pemerintah Kota atau Pemkot Bandung, Jawa Barat, digugat ke pengadilan oleh enam orang. Salah satu tergugat adalah terdakwa kasus korupsi Bandung Zoo atau Kebun Binatang Bandung.

    Dikutip dari Antara, Selasa (26/8/2025), berdasarkan informasi detail perkara Pengadilan Negeri Bandung yang dipantau di Bandung, Selasa dini hari, gugatan bernomor perkara 377/Pdt.G/2025/PN Bdg itu yang dilayangkan oleh enam orang, yakni Raden Bisma Bratakoesoema, Nina Kurnia Hikmawati, Mohamad Ariodillah, Sri Rejeki, Sri, dan Gantira Bratakusuma.

    Raden Bisma Bratakoesoema diketahui tengah menjalani persidangan untuk kasus korupsi Bandung Zoo. Perkara ini didaftarkan ke PN Bandung pada Kamis (21/8), dengan klasifikasi perkara perbuatan melawan hukum.

    Pengacara atau kuasa hukum dalam dokumen tersebut, baik dari penggugat maupun tergugat belum ada. Begitu juga dengan majelis hakim, panitera, hingga juru sita juga belum ada penunjukan. Namun, sidang perdana kasus ini telah dijadwalkan pada awal September 2025.

    “Sidang pertama pada Kamis 11 September 2025, di Ruangan Oemar Seno Adji,” tulis dokumen itu.

    Untuk biaya perkara, dalam dokumen tersebut telah masuk panjar biaya perkara sebesar Rp1.157.500 dengan Rp 291.500 telah digunakan untuk biaya pendaftaran, pemberkasan, biaya Panggilan Tergugat/Terlawan/Pelawan/Iklan/Radio/Pengumuman, pemanggilan tergugat, pemanggilan penggugat.

    Sampai berita ini ditulis, pihak kuasa hukum dari tergugat Raden Bisma Bratakoesoema belum bisa dihubungi, termasuk juga pihak Pemkot Bandung.

  • Wali Kota Bandung Nonaktifkan Kadispora Tersangka Korupsi Dana Hibah Pramuka

    Wali Kota Bandung Nonaktifkan Kadispora Tersangka Korupsi Dana Hibah Pramuka

    BANDUNG – Wali Kota Bandung Muhammad Farhan resmi memberhentikan sementara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Kota Bandung Eddy Marwoto setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dana hibah Pramuka oleh Kejati Jawa Barat.

    Posisi Kadispora kini diisi secara definitif oleh Sekretaris Dispora, Sigit Iskandar yang dilantik bersama 89 pejabat lainnya di Plaza Balai Kota Bandung.

    “Status kepegawaiannya (Eddy Marwoto) sudah diberhentikan sementara. Saya sudah tanda tangan sejak ada penetapan tersangka,” kata Farhan usai pelantikan dilansir ANTARA, Senin, 25 Agustus.

    Farhan menyebut pemberhentian sementara Eddy Marwoto telah mendapat persetujuan Gubernur Jabar dan Kemendagri, serta surat resmi dari BKN sebelum 20 Agustus 2025.

    “Jadi diberhentikan sementara. Kalau ternyata di pengadilan nanti ada sesuatu, kita belum tahu hasil akhirnya,” ujarnya.

    Eddy Marwoto ditetapkan tersangka pada 13 Juni 2025 terkait dugaan penyalahgunaan dana hibah Kwarcab Gerakan Pramuka Kota Bandung tahun anggaran 2017, 2018, dan 2020 senilai Rp6,5 miliar.

    Selain Eddy, tiga nama lain juga menjadi tersangka, yakni mantan Kadispora Kota Bandung Dodi Ridwansyah (DR), mantan Sekda Kota Bandung Yossi Irianto (YI), serta mantan Ketua Harian Kwarcab Pramuka Bandung Deni Nurhadiana Hadimin (DNH).

    Keempatnya kini ditahan di Rutan Kebon Waru Bandung. Mereka diduga menggunakan dana hibah tidak sesuai peruntukan, antara lain untuk honor fiktif pengurus Pramuka, serta membuat laporan pertanggungjawaban palsu.

    Akibatnya, negara ditaksir mengalami kerugian hingga 20 persen dari total dana hibah yang dicairkan.

  • Eddy Soeparno Bertemu Walkot Solo-Yogya, Siap Bantu Pemda Atasi Sampah

    Eddy Soeparno Bertemu Walkot Solo-Yogya, Siap Bantu Pemda Atasi Sampah

    Jakarta

    Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno melaksanakan kunjungan kerja sekaligus pertemuan dengan Wali Kota Solo, Respati Ardi dan juga Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo. Kunjungan kerja ini merupakan rangkaian dari upaya Eddy Soeparno memfasilitasi Pemerintah Daerah (Pemda) yang menghadapi masalah sampah.

    Sebelumnya, Eddy Soeparno bertemu Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, Wali Kota Bogor, Dedie Rahim dan Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie serta kunjungan ke PLTSa Benowo Surabaya.

    Di titik pertama kunjungan kerjanya, Eddy Soeparno mengunjungi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Putri Cempo. Kehadiran Eddy disambut langsung oleh Wali Kota Solo Respati Ardi, jajaran Direksi PLTSa dan juga PLN UID Jateng-DIY. Setelah dari Solo, pertemuan dengan Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo dilaksanakan di Rumah Dinas Walikota.

    Eddy menjelaskan bahwa pertemuan dengan Walikota Solo dan juga Walikota Yogyakarta merupakan upayanya untuk mendalami permasalahan sampah yang dihadapi pemerintah daerah.

    “Saat ini kita menghadapi potensi krisis sampah yang terjadi di kota-kota besar dan harus segera diatasi. Apalagi Solo dan Yogyakarta adalah destinasi wisata internasional dan kota yang kaya dengan peninggalan warisan budaya. Tentu permasalahan sampah ini harus dicarikan solusinya segera,” ujar Eddy dalam keterangannya, Rabu (13/8/2025).

    Ia menambahkan pertemuan dengan Walikota Yogyakarta dan Solo ini merupakan arahan dari Menko Pangan Zulkifli Hasan yang menekankan pentingnya penanganan sampah secara cepat dan tanpa proses yang rumit karena kondisinya yang sudah akut.

    Kepada Walikota Solo dan Yogyakarta, Eddy juga sampaikan bahwa saat ini dirinya ikut membantu Menko Pangan dalam merevisi Peraturan Presiden (Perpres) tentang penanganan sampah, termasuk dengan kementerian dan lembaga terkait.

    “Alhamdulillah dalam rangkaian pertemuan ini kami mendapatkan masukan dari Walikota Solo maupun dari Walikota Yogyakarta mengenai masalah sampah yang dihadapi pemda serta aspirasi agar kebijakan penanganan sampah ini tepat sasaran. Aspirasi dan masukan ini menjadi bahan penting dalam penyempurnaan revisi Perpres sampah yang saat ini sedang berjalan,” ungkapnya.

    Eddy menjelaskan bahwa MPR sebagai rumah kolaborasi berkomitmen untuk mempercepat dan mempermudah pemda mengatasi masalah sampah diantaranya dengan teknologi Waste to Energi (WTE).

    “Kenapa teknologi waste to energy? Karena pendekatan ini bisa memberikan dua manfaat sekaligus, yang pertama adalah mengurangi secara signifikan tumpukan sampah yang tidak bisa ditampung di TPA dan menghasilkan sumber energi terbarukan. Saat ini yang sudah berjalan antara lain di PLTSa Benowo Surabaya dan PLTSa Putri Cempo Solo,” jelasnya.

    “Setelah dari Bandung, Tangsel, Solo dan Yogyakarta ini kami berkomitmen terus membangun kolaborasi dengan pemerintah daerah lainnya untuk membantu, mempercepat dan mempermudah dalam upaya mengatasi masalah sampah,” tutupnya.

    (akn/akn)

  • Singgung Asal Almamater Jajaran Menteri di ITB, Presiden Prabowo Bertanya Siapa yang Nyusun Kebinet

    Singgung Asal Almamater Jajaran Menteri di ITB, Presiden Prabowo Bertanya Siapa yang Nyusun Kebinet

    FAJAR.CO.ID, BANDUNG — Konvensi Sains Teknologi dan Industri Indonesia (KSTI) 2025 di Gedung Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), Institut Teknologi Bandung, Kota Bandung, menjadi ajang Presiden Prabowo Subianto, mengenalkan menterinya serta almamaternya.

    Dalam pembukaan KSTI 2025 pada Kamis (7/8), sejumlah menteri Kabinet Merah Putih memang turut hadir. Salah satunya Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani.

    Presiden Prabowo sendiri hadir membuka agenda penting tersebut sekaligus memberikan pidato atau keynote speech di hadapan ribuan peneliti, akademisi, ilmuwan, hingga rektor perguruan tinggi dari seluruh Indonesia.

    Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo memulai memperkenalkan menterinya di Kabinet Merah Putih dengan terlebih dahulu menyapa Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto dan Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB) Tatacipta Dirgantara, selalu penyelenggara acara dan penyedia tempat.

    Prabowo kemudian menyapa Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi dan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan sebagai tuan rumah dalam kegiatan tersebut. Setelah itu, Prabowo baru melanjutkan menyapa anak buahnya di Kabinet Merah Putih.

    Di ITB tempat acara KSTI 2025 berlangsung, Prabowo Subianto ternyata cukup menyadari betapa banyaknya alumni ITB yang duduk di jajaran pemerintahannya.

    “Menko PMK Pratikno, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Bappenas Rahmat Pambudi, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, belum profesor ya. Menkomdigi Meutya Hafid, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, ITB rupanya. ITB Banyak sekali,” sebut Prabowo merinci.

  • 4
                    
                        Canda Prabowo Banyak Menterinya Lulusan ITB: Yang Nyusun Kabinet Siapa Ini? 
                        Nasional

    4 Canda Prabowo Banyak Menterinya Lulusan ITB: Yang Nyusun Kabinet Siapa Ini? Nasional

    Canda Prabowo Banyak Menterinya Lulusan ITB: Yang Nyusun Kabinet Siapa Ini?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Presiden Prabowo Subianto menyoroti banyak menteri di Kabinet Merah Putih yang merupakan lulusan Institut Teknologi Bandung (ITB).
    Fakta itu disadari Prabowo ketika menyapa para menteri maupun kepala badan yang hadir di Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2025 di ITB, Bandung, Jawa Barat, Kamis (7/8/2025).
    Mulanya, Kepala Negara menyapa Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto yang merupakan penyelenggara acara sebelum menyapa  seluruh menteri, wakil menteri, kepala badan, hingga Direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang hadir.
    “Yang saya hormati dan yang saya banggakan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Profesor Brian. Brian atau Brayen? Brian Yuliarto sebagai penyelenggara. Para menteri koordinator, para menteri, kepala badan, serta wakil menteri Kabinet Merah Putih yang turut hadir,” kata Prabowo mengawali sambutan, dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (7/8/2025).
    Prabowo lalu menyapa Rektor Institut Teknologi Bandung Tata Cipta Dirgantara beserta jajaran pimpinan guru besar, senat, dan civitas akademika ITB.
    Tak lupa, ia menyapa Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi beserta Forkopimda Provinsi Jawa Barat dan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan yang turut hadir.
    Tidak hanya menyapa, Prabowo juga mengabsen lulusan universitas mana saja para menteri dan seluruh jajarannya.
    “Menteri Kelautan dan Perikanan Saudara Sakti Wahyu Trenggono, belum profesor ya? Menteri Komunikasi dan Digital Saudari Meutya Hafid, Menteri Ketenagakerjaan Profesor Yassierli, ITB rupanya, nih. ITB banyak sekali, nih,” tutur Prabowo.
    Ia juga mengabsen Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang merupakan lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang lulusan Universitas Indonesia (UI).
    “Sekretaris Kabinet RI saudara Letkol Teddy Indra Wijaya, UGM atau dari mana? UI? UI, UI ada temennya tuh Bu Sri (Mulyani),” beber Prabowo.
    Lama-lama, Prabowo menyadari banyak menteri yang merupakan lulusan ITB.
    Selain Yassierli, ada Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti yang juga alumni ITB.
    Ia lantas bertanya siapa orang yang menyusun Kabinet Merah Putih hingga banyak lulusan ITB yang masuk kabinet.
    “Kepala Badan Pusat Statistik Saudari Amalia Adininggar, IPB? ITB? ITB lagi ini. Yang nyusun kabinet siapa ini?” seloroh Prabowo disambut tawa hadirin.
    Mantan Menteri Pertahanan (Menhan) ini terus melanjutkan sapaannya hingga menemukan sejumlah direktur BUMN yang juga lulusan ITB.
    Mereka adalah Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri, Direktur Utama PT Pindad Sigit Puji Santosa yang juga merupakan alumni Teknik Mesin ITB, hingga Direktur Utama PT LEN Joga Dharma Setiawan.
    “Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Saudara Gita Amperiawan, dari mana? ITB juga? Direktur PT Bio Farma Saudara Shadiq Akasya. Perguruan tingginya? IPB juga, boleh-boleh-boleh,” kata Prabowo.
    Sebagai informasi, konvensi ini merupakan inisiatif Presiden Prabowo untuk mempertemukan dan mengumpulkan para peneliti dan guru besar, khususnya di bidang STEM, untuk menyamakan visi berkontribusi memajukan bangsa dan negara Indonesia.
    Brian menyampaikan, konvensi ini mengumpulkan lebih dari 2.000 scientist.
    “Ini adalah momentum besar yang pertama kali dilakukan di bangsa ini. Kita sama-sama mengetahui bahwa Bapak Presiden kita Presiden Prabowo senantiasa menginspirasi, menginisiasi, mengumpulkan peneliti-peneliti Indonesia di manapun berada,” kata Brian.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Selain Study Tour, Ini Sederet Kebijakan Dedi Mulyadi yang Ditolak Kepala Daerah di Jabar – Page 3

    Selain Study Tour, Ini Sederet Kebijakan Dedi Mulyadi yang Ditolak Kepala Daerah di Jabar – Page 3

    Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan juga menolak kebijakan Dedi Mulyadi yang melarang ASN di Jawa Barat menggelar rapat di hotel. Menurutnya, aturan tersebut tidak relevan dengan kondisi Kota Bandung yang mengandalkan sektor pariwisata sebagai sumber utama pendapatan daerah.

    Farhan menjelaskan, rapat ASN tetap akan digelar di hotel, terutama hotel bintang dua, bintang tiga, dan hotel melati. Tujuannya bukan sekadar kenyamanan, tapi untuk membantu industri perhotelan yang terpukul sejak pandemi.

    Bahkan, Pemkot Bandung tengah menyiapkan skema insentif tambahan bagi hotel-hotel tersebut. Salah satu syaratnya adalah manajemen tidak boleh melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) selama menerima insentif.

    Farhan juga tak sependapat dengan kebijakan Dedi Mulyadi yang melarang siswa membawa ponsel ke sekolah. Menurut Farhan, pelarangan total bukan solusi. Yang dibutuhkan adalah pengaturan yang bijak agar ponsel tidak mengganggu proses belajar-mengajar.

    “Bukan dilarang bawa ponsel, tapi diatur penggunaannya. Tujuannya agar tidak mengganggu konsentrasi siswa saat belajar,” ujar Farhan saat meninjau kegiatan belajar di SMPN 14 Bandung, Senin (14/7/2025).

    Farhan menjelaskan, teknis pengaturannya akan diserahkan kepada masing-masing sekolah. Salah satu opsinya, ponsel dikumpulkan selama jam pelajaran dan baru digunakan jika memang berkaitan langsung dengan kegiatan pembelajaran.

     

  • Pemkot Bandung Buka Bandara Husein, Malaysia Yakin Kerja Sama Ekonomi Meningkat
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        29 Juli 2025

    Pemkot Bandung Buka Bandara Husein, Malaysia Yakin Kerja Sama Ekonomi Meningkat Regional 29 Juli 2025

    Pemkot Bandung Buka Bandara Husein, Malaysia Yakin Kerja Sama Ekonomi Meningkat
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Dewan Perniagaan dan Perindustrian
    Malaysia
    atau Malaysian Chamber of Commerce and Industry (MCCI) mendukung penuh upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung  membuka kembali Bandara Internasional Husein Sastranegara.
    Sekretaris Jenderal MCCI Zaha Izrin Zahari mengatakan, Bandung merupakan salah satu kota terpenting di Indonesia dalam hal ekonomi, pendidikan, dan pariwisata
    “Konektivitas langsung antara Bandung dan kota-kota utama di Malaysia akan memperkuat kerja sama antarnegara dan membuka peluang baru di berbagai sektor,” ungkapnya dalam siaran pers, Selasa (29/7/2025).
    Pernyataan itu tertuang dalam surat resmi MCCI kepada Wali Kota Bandung Muhammad Farhan yang ditandatangani Zaha pada Jumat (25/7/2025).
    Zaha menilai, pembukaan kembali Bandara Husein dapat menjadi pintu masuk penerbangan domestik dan internasional, khususnya rute langsung ke Malaysia.
    MCCI meyakini, reaktivasi Bandara Husein untuk penerbangan internasional akan berdampak luas terhadap sektor perdagangan, usaha kecil menengah (UKM), pariwisata halal, pendidikan, hingga ekonomi digital.
    “Kami siap menjadi mitra aktif yang menjembatani komunikasi antara
    Pemkot Bandung
    dengan mitra-mitra potensial dari Malaysia, termasuk maskapai dan investor sektor pendukung,” imbuhnya. 
    Zaha menyebut pembukaan bandara tersebut merupakan momentum strategis yang harus dimanfaatkan secara optimal.
    MCCI juga berharap kerja sama antara Kota Bandung dan Malaysia dapat terus diperkuat secara berkelanjutan demi kemajuan kedua pihak.
    Zaha menyampaikan, pihaknya akan menjajaki komunikasi lanjutan dengan maskapai penerbanga, seperti AirAsia dan Batik Air Malaysia untuk melihat peluang pengaktifan kembali rute tersebut.
    Ia menilai, penerbangan langsung antara Bandung dan Malaysia, terutama ke Kuala Lumpur International Airport (KLIA) dan Sultan Abdul Aziz Shah Airport (Subang, Selangor), sangat mendukung peningkatan mobilitas pelaku usaha, pelajar, wisatawan, dan investor kedua negara.
    Zaha juga mengingatkan bahwa hubungan historis antara Bandung dan Malaysia dalam dunia penerbangan bukanlah hal baru.
    Pada 2004, maskapai berbiaya rendah asal Malaysia, AirAsia, menjadikan Bandung sebagai kota tujuan internasional pertamanya di Indonesia melalui rute Kuala Lumpur–Bandung.
    “Rute tersebut saat itu hanya melayani satu kali penerbangan per minggu, tetapi menjadi tonggak sejarah dan membuktikan posisi strategis Bandung dalam peta konektivitas regional Asia Tenggara,” jelas Zaha.
    Untuk diketahui,
    Bandara Husein Sastranegara
    Bandung sebelumnya menjadi salah satu pintu utama wisatawan dan pelaku bisnis dari Malaysia ke Jawa Barat.
    Namun, sebagian besar penerbangan dipindahkan ke Bandara Kertajati pascapandemi Covid-19.
    Usulan pembukaan kembali bandara untuk rute internasional saat ini tengah dalam proses pengkajian lintas otoritas terkait. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Simbol Persahabatan Seabad Dua Bangsa, Thailand dan Kota Bandung Resmikan Paviliun di Curug Dago

    Simbol Persahabatan Seabad Dua Bangsa, Thailand dan Kota Bandung Resmikan Paviliun di Curug Dago

    Sementara itu, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan, Curug Dago adalah ruang terbuka hijau yang memiliki nilai sejarah dan edukatif. “Kita jaga bersama-sama,” katanya.

    Ia juga memperkenalkan sejumlah tokoh lokal yang berjasa dalam merawat kawasan ini, termasuk Mang Kuncung sebagai tokoh pejuang kebersihan, serta Pak Omas yang ia sebut sebagai “Indiana Jones dari Curug Dago”. Farhan juga menyinggung pentingnya belajar dari budaya kerja Thailand yang efisien dan tertib. Ia berharap Bandung ke depan bisa menjadi kota yang tidak hanya bersih, tetapi juga berbudaya tertib seperti masyarakat Bangkok.

    Sementara itu Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, mengapresiasi restorasi situs Curug Dago sebagai langkah konkret dalam memperkuat hubungan budaya dan diplomatik antara Thailand dan Indonesia. “Paviliun ini adalah monumen persahabatan yang abadi. Nilainya tinggi, bukan hanya bagi sejarah, tetapi juga untuk pariwisata berkelanjutan,” ujar Herman.

    Ia menegaskan bahwa renovasi yang dilakukan sejak 2024 bersama PTTEP dan Dinas Kehutanan Jawa Barat telah memberi dampak positif dalam meningkatkan daya tarik Curug Dago, baik secara historis maupun ekologis. Peresmian Paviliun Thailand dan jalur pejalan kaki Curug Dago ini bukan hanya perayaan atas infrastruktur yang diperbarui, melainkan sebuah pengingat akan pentingnya menjaga warisan sejarah dan mempererat diplomasi budaya.

    Dengan keberadaan dua prasasti peninggalan Raja Thailand dan semangat pelestarian yang diusung bersama, kawasan Curug Dago kini tidak hanya menjadi destinasi wisata alam, tetapi juga ruang kontemplatif yang menyatukan nilai sejarah, ekologi, dan persahabatan lintas bangsa. “Semoga persahabatan dan kerja sama kita terus tumbuh dan membawa manfaat bagi generasi mendatang,” tutur Herman.