Xcloud.id

Tag: Muhammad Farhan

  • Selain Study Tour, Ini Sederet Kebijakan Dedi Mulyadi yang Ditolak Kepala Daerah di Jabar – Page 3

    Selain Study Tour, Ini Sederet Kebijakan Dedi Mulyadi yang Ditolak Kepala Daerah di Jabar – Page 3

    Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan juga menolak kebijakan Dedi Mulyadi yang melarang ASN di Jawa Barat menggelar rapat di hotel. Menurutnya, aturan tersebut tidak relevan dengan kondisi Kota Bandung yang mengandalkan sektor pariwisata sebagai sumber utama pendapatan daerah.

    Farhan menjelaskan, rapat ASN tetap akan digelar di hotel, terutama hotel bintang dua, bintang tiga, dan hotel melati. Tujuannya bukan sekadar kenyamanan, tapi untuk membantu industri perhotelan yang terpukul sejak pandemi.

    Bahkan, Pemkot Bandung tengah menyiapkan skema insentif tambahan bagi hotel-hotel tersebut. Salah satu syaratnya adalah manajemen tidak boleh melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) selama menerima insentif.

    Farhan juga tak sependapat dengan kebijakan Dedi Mulyadi yang melarang siswa membawa ponsel ke sekolah. Menurut Farhan, pelarangan total bukan solusi. Yang dibutuhkan adalah pengaturan yang bijak agar ponsel tidak mengganggu proses belajar-mengajar.

    “Bukan dilarang bawa ponsel, tapi diatur penggunaannya. Tujuannya agar tidak mengganggu konsentrasi siswa saat belajar,” ujar Farhan saat meninjau kegiatan belajar di SMPN 14 Bandung, Senin (14/7/2025).

    Farhan menjelaskan, teknis pengaturannya akan diserahkan kepada masing-masing sekolah. Salah satu opsinya, ponsel dikumpulkan selama jam pelajaran dan baru digunakan jika memang berkaitan langsung dengan kegiatan pembelajaran.

     

  • Pemkot Bandung Buka Bandara Husein, Malaysia Yakin Kerja Sama Ekonomi Meningkat Regional 29 Juli 2025

    Pemkot Bandung Buka Bandara Husein, Malaysia Yakin Kerja Sama Ekonomi Meningkat Regional 29 Juli 2025

    Pemkot Bandung Buka Bandara Husein, Malaysia Yakin Kerja Sama Ekonomi Meningkat
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Dewan Perniagaan dan Perindustrian
    Malaysia
    atau Malaysian Chamber of Commerce and Industry (MCCI) mendukung penuh upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung  membuka kembali Bandara Internasional Husein Sastranegara.
    Sekretaris Jenderal MCCI Zaha Izrin Zahari mengatakan, Bandung merupakan salah satu kota terpenting di Indonesia dalam hal ekonomi, pendidikan, dan pariwisata
    “Konektivitas langsung antara Bandung dan kota-kota utama di Malaysia akan memperkuat kerja sama antarnegara dan membuka peluang baru di berbagai sektor,” ungkapnya dalam siaran pers, Selasa (29/7/2025).
    Pernyataan itu tertuang dalam surat resmi MCCI kepada Wali Kota Bandung Muhammad Farhan yang ditandatangani Zaha pada Jumat (25/7/2025).
    Zaha menilai, pembukaan kembali Bandara Husein dapat menjadi pintu masuk penerbangan domestik dan internasional, khususnya rute langsung ke Malaysia.
    MCCI meyakini, reaktivasi Bandara Husein untuk penerbangan internasional akan berdampak luas terhadap sektor perdagangan, usaha kecil menengah (UKM), pariwisata halal, pendidikan, hingga ekonomi digital.
    “Kami siap menjadi mitra aktif yang menjembatani komunikasi antara
    Pemkot Bandung
    dengan mitra-mitra potensial dari Malaysia, termasuk maskapai dan investor sektor pendukung,” imbuhnya. 
    Zaha menyebut pembukaan bandara tersebut merupakan momentum strategis yang harus dimanfaatkan secara optimal.
    MCCI juga berharap kerja sama antara Kota Bandung dan Malaysia dapat terus diperkuat secara berkelanjutan demi kemajuan kedua pihak.
    Zaha menyampaikan, pihaknya akan menjajaki komunikasi lanjutan dengan maskapai penerbanga, seperti AirAsia dan Batik Air Malaysia untuk melihat peluang pengaktifan kembali rute tersebut.
    Ia menilai, penerbangan langsung antara Bandung dan Malaysia, terutama ke Kuala Lumpur International Airport (KLIA) dan Sultan Abdul Aziz Shah Airport (Subang, Selangor), sangat mendukung peningkatan mobilitas pelaku usaha, pelajar, wisatawan, dan investor kedua negara.
    Zaha juga mengingatkan bahwa hubungan historis antara Bandung dan Malaysia dalam dunia penerbangan bukanlah hal baru.
    Pada 2004, maskapai berbiaya rendah asal Malaysia, AirAsia, menjadikan Bandung sebagai kota tujuan internasional pertamanya di Indonesia melalui rute Kuala Lumpur–Bandung.
    “Rute tersebut saat itu hanya melayani satu kali penerbangan per minggu, tetapi menjadi tonggak sejarah dan membuktikan posisi strategis Bandung dalam peta konektivitas regional Asia Tenggara,” jelas Zaha.
    Untuk diketahui,
    Bandara Husein Sastranegara
    Bandung sebelumnya menjadi salah satu pintu utama wisatawan dan pelaku bisnis dari Malaysia ke Jawa Barat.
    Namun, sebagian besar penerbangan dipindahkan ke Bandara Kertajati pascapandemi Covid-19.
    Usulan pembukaan kembali bandara untuk rute internasional saat ini tengah dalam proses pengkajian lintas otoritas terkait. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Simbol Persahabatan Seabad Dua Bangsa, Thailand dan Kota Bandung Resmikan Paviliun di Curug Dago

    Simbol Persahabatan Seabad Dua Bangsa, Thailand dan Kota Bandung Resmikan Paviliun di Curug Dago

    Sementara itu, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan, Curug Dago adalah ruang terbuka hijau yang memiliki nilai sejarah dan edukatif. “Kita jaga bersama-sama,” katanya.

    Ia juga memperkenalkan sejumlah tokoh lokal yang berjasa dalam merawat kawasan ini, termasuk Mang Kuncung sebagai tokoh pejuang kebersihan, serta Pak Omas yang ia sebut sebagai “Indiana Jones dari Curug Dago”. Farhan juga menyinggung pentingnya belajar dari budaya kerja Thailand yang efisien dan tertib. Ia berharap Bandung ke depan bisa menjadi kota yang tidak hanya bersih, tetapi juga berbudaya tertib seperti masyarakat Bangkok.

    Sementara itu Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, mengapresiasi restorasi situs Curug Dago sebagai langkah konkret dalam memperkuat hubungan budaya dan diplomatik antara Thailand dan Indonesia. “Paviliun ini adalah monumen persahabatan yang abadi. Nilainya tinggi, bukan hanya bagi sejarah, tetapi juga untuk pariwisata berkelanjutan,” ujar Herman.

    Ia menegaskan bahwa renovasi yang dilakukan sejak 2024 bersama PTTEP dan Dinas Kehutanan Jawa Barat telah memberi dampak positif dalam meningkatkan daya tarik Curug Dago, baik secara historis maupun ekologis. Peresmian Paviliun Thailand dan jalur pejalan kaki Curug Dago ini bukan hanya perayaan atas infrastruktur yang diperbarui, melainkan sebuah pengingat akan pentingnya menjaga warisan sejarah dan mempererat diplomasi budaya.

    Dengan keberadaan dua prasasti peninggalan Raja Thailand dan semangat pelestarian yang diusung bersama, kawasan Curug Dago kini tidak hanya menjadi destinasi wisata alam, tetapi juga ruang kontemplatif yang menyatukan nilai sejarah, ekologi, dan persahabatan lintas bangsa. “Semoga persahabatan dan kerja sama kita terus tumbuh dan membawa manfaat bagi generasi mendatang,” tutur Herman.

  • Farhan Soroti "Billboard" dan Sampah Kota Bandung Jelang Pocari Sweat Run 2025 Bandung 17 Juli 2025

    Farhan Soroti "Billboard" dan Sampah Kota Bandung Jelang Pocari Sweat Run 2025 Bandung 17 Juli 2025

    Farhan Soroti “Billboard” dan Sampah Kota Bandung Jelang Pocari Sweat Run 2025
    Editor
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Wali Kota
    Bandung

    Muhammad Farhan
    menyoroti persoalan billboard dan sampah menjelang pelaksanaan ajang lari
    Pocari Sweat Run
    2025 pada Sabtu (19/7/2025) dan Minggu (20/7/2025) di Kota Bandung.
    Farhan memastikan seluruh perangkat dinas siaga menyambut lomba yang akan melewati sejumlah ruas jalan kota tersebut.
    “Event ini harus bersih dan tertib,” kata Farhan dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (17/7/2025).
    Dia bersama sejumlah dinas serta panitia Pocari Sweat Run telah meninjau langsung rute lari dan memastikan perbaikan di sejumlah titik yang dilewati peserta. Farhan berharap event berskala nasional itu bisa berjalan aman serta menjaga citra Bandung sebagai kota yang nyaman untuk pelari.
    Salah satu yang menjadi perhatian adalah pengelolaan titik-titik billboard di beberapa sudut kota. Farhan meminta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) agar memastikan pemanfaatan titik strategis dilakukan secara efektif.
    “Kalau ada titik yang tidak bisa, lewati saja. Fokus pada yang mau dan memungkinkan,” ujarnya.
    Dia juga menugaskan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) menjaga komunikasi dengan komunitas pelari.
    “Pastikan semua komunitas merasa dilibatkan dan bahagia,” kata Farhan.
    Adapun Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) ditugaskan menangani potensi tumpukan sampah di sepanjang jalur lomba.
    Farhan juga menekankan pentingnya koordinasi lintas dinas, termasuk pengelolaan pencahayaan dan parkir yang menjadi tanggung jawab Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM). Sementara rekayasa lalu lintas diminta dikoordinasikan secara detail dengan kepolisian.
    “Jangan sampai ada kecelakaan, apalagi sampai ada korban jiwa,” tegas Farhan.
    Dia juga menyoroti pentingnya pengawasan di sembilan pos kontrol agar tidak ada titik yang luput dari pantauan petugas. Untuk kerja sama dengan pihak swasta dan aparat kepolisian, Farhan menyerahkannya kepada tim pelaksana.
    “Pocari Sweat Run 2025 adalah kerja bareng. Kita tinggal terima hasilnya kalau koordinasi dan korporasi jalan baik,” kata Farhan.
    Penulis: Kontributor Bandung, Putra Prima Perdana
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kota Bandung Resmi Bentuk BPBD, Fokus Mitigasi Banjir dan Sesar Lembang

    Kota Bandung Resmi Bentuk BPBD, Fokus Mitigasi Banjir dan Sesar Lembang

    Liputan6.com, Bandung – Kota Bandung resmi memiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Didi Ruswandi dilantik sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kota Bandung oleh Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, di Balai Kota Bandung, Senin, 14 Juli 2025.

    Menurut Farhan, pembentukan BPBD bukan sekadar membangun infrastruktur fisik, melainkan menyiapkan suprastruktur, yaitu sumber daya manusia dan kelembagaan yang mampu merespons bencana secara cepat dan tepat.

    Kehadiran BPBD Kota Bandung dinilai sangat penting untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana di Kota Bandung.

    “Suprastruktur artinya kita sedang mempersiapkan orang-orang agar punya program untuk mengedukasi terhadap terjadinya berbagai macam bencana,” katanya dalam keterangan pers di Bandung.

    Farhan menyebut, bencana utama yang menjadi fokus adalah bencana hidrometeorologi seperti banjir bandang.

    “Itu tidak boleh terjadi lagi. Daerah rawan banjir harus dikosongkan sebelum air datang. Ini soal kesiapan dan perilaku,” tegasnya.

    Potensi Pergerakan Tanah

    Selain itu, potensi pergerakan tanah juga menjadi perhatian serius. Farhan menyebut adanya tanda-tanda awal pergeseran tanah di sejumlah wilayah sekitar Bandung seperti Sumedang dan Purwakarta.

    Ia khawatir kondisi serupa bisa terjadi di Kota Bandung, terutama di kawasan yang dilalui Sesar Lembang.

    “Fokus pada Sesar Lembang menjadi penting karena itu potensi yang nyata,” katanya.

    Lebih lanjut, Farhan mengungkapkan pentingnya kesiapan mental masyarakat dalam menghadapi situasi darurat. Ia juga mengingatkan bahwa musim kemarau diperkirakan datang terlambat dan musim hujan akan lebih cepat terjadi, berdasarkan peringatan dari BMKG.

    “Kesiapan mental dan edukasi masyarakat menjadi kunci. Jangan sampai kita tidak siap saat musim hujan datang lebih cepat,” ucapnya.

    Terkait koordinasi penanggulangan bencana, Farhan mengatakan, BPBD Kota Bandung akan berkoordinasi erat dengan BPBD Provinsi Jawa Barat sebagai koordinator utama lintas daerah. Bahkan, kata dia, sebelum dilantik pun, Didi Ruswandi sudah menjalin komunikasi dengan BPBD provinsi.

    “Terpenting memang koordinasi dengan provinsi dulu,” jelasnya.

  • Janji Pemkot Sediakan Arsip Hak Kekayaan Khusus Industri Gim di Kota Bandung  

    Janji Pemkot Sediakan Arsip Hak Kekayaan Khusus Industri Gim di Kota Bandung  

    Liputan6.com, Bandung – Pemerintah Kota Bandung mengklaim bakal turut turun tangan dalam pengembangan industri gim. Salah satu upaya itu adalah dengan menyediakan tempat arsip khusus untuk hak kekayaan intelektual atau intellectual property (IP) yang bisa diakses oleh pelaku industri kreatif secara resmi. 

    Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyatakan bahwa industri kreatif di Kota Bandung tengah berkembang menuju bentuk yang lebih terstruktur. 

    Menurut Farhan, langkah penting yang harus dilakukan pemerintah adalah menciptakan ekosistem yang memungkinkan insan kreatif mengembangkan potensinya dan masuk ke arus utama industri. Ia menyadari, industri kreatif memiliki spektrum yang luas dan membutuhkan dukungan dari hulu ke hilir.

    “Saya lagi berusaha mengembangkan bersama-sama dengan Dinas Arsip dan Perpustakaan sebagai tempat pengarsipan semua hak atas kekayaan intelektual. Jadi nanti kita akan buka pendaftaran, sok didaftarkan. Siapa pun yang nanti mengklaim bahwa saya punya IP, itu disimpannya di kearsipan Kota Bandung. Jadi resmi,” dikutip dari siaran pers di Bandung akhir pekan lalu (5/7/2025).

    Ia menambahkan, sistem pengarsipan ini tidak hanya sebagai bentuk dokumentasi, tapi juga sebagai pengakuan hukum yang kuat bagi pemilik karya atau inovasi.  

    “Iya betul. Ide-ide bagian ini kita koleksikan. Kalau ada yang klaim sepihak, kita bisa lihat dokumen resmi di kearsipan,” imbuhnya.

    Namun Farhan menekankan, pembangunan tidak boleh hanya mengejar digitalisasi atau kemasan futuristik semata, melainkan juga memperhatikan aspek dasar seperti infrastruktur dan lingkungan yang layak.

    Ia menyebutkan bahwa salah satu tantangan besar adalah permasalahan banjir di kawasan timur Bandung yang menjadi lokasi beberapa pusat industri kreatif baru. Selain pengelolaan lingkungan, Farhan juga menyoroti pentingnya aksesibilitas menuju kawasan industri kreatif. 

    “Selama ini, jalan ke sini biasanya teh macet. Harus dipermudah aksesnya. Walaupun tidak ada di anggaran kita, kita sedang menyiapkan skema pendanaan lewat Land Based Finance,” jelasnya.

    Skema Land Based Finance (LBF) memungkinkan pemerintah memanfaatkan aset tanah sebagai jaminan untuk mendanai infrastruktur, tanpa membebani APBD. 

    “Pendanaannya bukan dari pemerintah, tapi dari pihak swasta yang terlibat. Kita ciptakan ekosistem yang saling dukung,” jelas Farhan.

     

  • Farhan Ungkap Masalah Lain Teras Cihampelas: Tak Cuma Atas, Tiang Rusak Tali Air…

    Farhan Ungkap Masalah Lain Teras Cihampelas: Tak Cuma Atas, Tiang Rusak Tali Air…

    Farhan Ungkap Masalah Lain Teras Cihampelas: Tak Cuma Atas, Tiang Rusak Tali Air…
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    –
    Wali Kota Bandung
    ,
    Muhammad Farhan
    , mengatakan bahwa masalah yang disebabkan oleh
    Teras Cihampelas
    bukan hanya sulit dalam perawatan dan pemanfaatannya.
    Menurut dia, selain di bagian atas, bagian bawah Teras Cihampelas juga menimbulkan beberapa masalah.
    “Teras Cihampelas itu tidak cuma atasnya yang harus dibereskan. Yang paling penting adalah bawahnya karena tiang-tiang itu ditanam ke bawah dan banyak merusak tali air. Itu mengkhawatirkan karena air yang turun di dalam Cihampelas akhirnya tidak masuk ke gorong-gorong,” ujar Farhan di Balai Kota Bandung, Rabu (8/7/2025).
    Farhan menambahkan bahwa permasalahan
    drainase
    yang ditimbulkan Teras Cihampelas berdampak kepada permukiman warga di sekitarnya.
    “Ada beberapa titik (air) malah masuk ke gang warga masyarakat,” ucapnya.
    Untuk mengatasinya, Pemerintah Kota Bandung akan menyiapkan anggaran untuk membuat gorong-gorong baru di sekitar Teras Cihampelas.
    “Itu memang butuh anggaran yang besar sekali. Kami akan lakukan secara bertahap. Ya, butuh waktu dua tahun-lah, kira-kira untuk membereskan fondasinya,” ungkapnya.
    Disinggung kembali soal rencana pembongkaran, Farhan menegaskan bahwa hal tersebut merupakan bentuk pertimbangan hukum yang perlu waktu untuk memperkuat pelaksanaannya.
    “Kalau masih wacana hukum, jangan diselesaikan terburu-buru. Kalau memang ternyata ada hukum yang memungkinkan melakukan pembongkaran dan ada analisis lingkungan yang menunjukkan dengan sangat kuat bahwa dengan adanya Teras Cihampelas itu lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya, ya tentu kami harus terbuka pada hal itu,” jelasnya.
    “Saya belum melihat ada kajian yang kuat untuk itu. Maka, fokusnya saat ini adalah kepada perbaikan,” tuturnya.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bandung Disebut Kota Termacet di Indonesia, Wali Kota Farhan Ingin Undang Pembuat Survei

    Bandung Disebut Kota Termacet di Indonesia, Wali Kota Farhan Ingin Undang Pembuat Survei

    Sebelumnya, Kota kembang baru saja dinobatkan sebagai kota termacet ke-12 di dunia berdasarkan TomTom Traffic Index 2024 yang dirilis pada 7 Januari 2025. 

    Posisi Bandung dalam indeks itu berada di bawah Kumamoto, Jepang, dengan catatan kendaraan rata-rata memerlukan 32 menit 37 detik untuk menjangkau jarak per 10 kilometer. Bahkan pada Jumat (24/1/2025) sore, waktu tempuh rata-rata kendaraan per 10 km lebih lambat 10 menit dari rata-rata pada 2024, yakni mencapai 42 menit 50 detik.

    Persentase tingkat kemacetan di Bandung pada 2024 mencapai 48 persen dengan rata-rata waktu yang hilang karena kemacetan mencapai 108 jam setiap jam sibuk. Kondisinya lebih buruk dari Jakarta yang pada indeks 2024 berada di posisi 90 dengan waktu yang dibutuhkan untuk menjangkau jarak per 10 kilometer adalah 25 menit 31 detik.

    Di Asia Tenggara, posisi Bandung berada di urutan kedua kota termacet di bawah Davao, Filipina. Kota itu kehilangan 136 jam akibat kemacetan yang terjadi di jam sibuk dengan waktu tempuh per 10 kilometer mencapai 32 menit 59 detik.

    Menanggapi hal itu, Wali Kota Bandung terpilih Muhammad Farhan mengatakan pihaknya akan memulai dengan analisis data-data pendukung terkait kemacetan, termasuk mobilitas kendaraan, kantung parkir, dan pergerakan warga. Hal itu demi mengatasi masalah kemacetan di Bandung yang nyaris berlangsung setiap hari, terlebih di akhir pekan dan libur panjang.

    “Dalam waktu sebulan ini, analisis dulu semua data yang ada, baru setelah itu kita buat kebijakan,” ujar Farhan ditemui di Gedung Sate, Bandung, Rabu, 22 Januari 2025. Pihaknya juga terbuka untuk berdiskusi dengan pejabat wali kota Bandung saat ini yang berlatar belakang Kepala Dishub sebelumnya.

  • Walkot Bandung Pastikan Teras Cihampelas Tidak Dibongkar

    Walkot Bandung Pastikan Teras Cihampelas Tidak Dibongkar

    BANDUNG – Pemerintah Kota Bandung memastikan Teras Cihampelas tidak akan dibongkar, melainkan akan direnovasi dan dirawat secara berkelanjutan.

    Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan keputusan itu merupakan hasil kajian hukum, teknis, serta pertimbangan kemanfaatan aset publik dan anggaran yang matang.

    “Wacana pembongkaran memang ada sejak saya dilantik. Tapi saya tidak bisa asal putuskan. Harus dikaji secara hukum, manfaat, dan kerugiannya. Setelah dilakukan appraisal, nilai Teras Cihampelas saat ini mencapai Rp80 miliar,” kata Farhan dilansir ANTARA, Selasa, 8 Juli.

    Farhan mengatakan appraisal sendiri bertujuan untuk mengukur sejauh mana kerugian yang dialami, yang kemudian digunakan untuk menentukan kompensasi atau ganti rugi yang sesuai, salah satunya pada aset pemerintah.

    Menurut dia, karena nilai aset lebih dari Rp5 miliar dan masih berfungsi, maka pembongkaran tidak direkomendasikan dari sisi hukum dan tata kelola pemerintahan.

    “Kalau aset milik daerah di atas Rp5 miliar dan masih punya fungsi, sebaiknya tidak dibongkar. Proses hukum dan politiknya panjang, dan risikonya besar,” katanya.

    Ia juga menyebutkan jika proses pembongkaran dilakukan, setidaknya akan memakan waktu hingga enam bulan. Sementara selama masa itu, tidak ada perawatan yang bisa dilakukan, dan aset justru akan semakin terbengkalai.

    “Kalau dibongkar, selama enam bulan proses itu berjalan, tidak bisa dilakukan perawatan. Dan risikonya, malah bisa melanggar hukum,” ujar Farhan.

    Dengan keputusan tidak dibongkar, Pemkot Bandung akan fokus pada perawatan rutin dan pemanfaatan yang lebih baik.

    Wali Kota Bandung menyebut mulai tahun ini dan seterusnya akan selalu disiapkan anggaran khusus untuk menjaga Teras Cihampelas tetap aman, terang, dan nyaman untuk masyarakat.

    “Saya pastikan, setiap tahun akan ada anggaran untuk perawatan, keamanan, dan penerangan Teras Cihampelas. Supaya tempat ini tetap bermanfaat bagi warga dan wisatawan,” katanya.

    Farhan juga menyampaikan perawatan ini akan dilakukan lintas dinas, tidak hanya satu pihak saja. Beberapa dinas yang akan terlibat antara lain DSDABM, Dishub, Dinas Koperasi dan UKM, Satpol PP, Disbudpar, DPKP, dan Dinsos.

    “Dengan renovasi dan perawatan ini, harapannya Teras Cihampelas bisa kembali menjadi ruang publik yang representatif, aman, dan nyaman untuk seluruh masyarakat Kota Bandung dan pengunjung dari luar daerah,” kata dia.

  • Farhan kepada Pengelola Bandung Zoo: Berantem Saja, Ayo Selesaikan, Kalian Bukan Anak-anak Bandung 8 Juli 2025

    Farhan kepada Pengelola Bandung Zoo: Berantem Saja, Ayo Selesaikan, Kalian Bukan Anak-anak Bandung 8 Juli 2025

    Farhan kepada Pengelola Bandung Zoo: Berantem Saja, Ayo Selesaikan, Kalian Bukan Anak-anak
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    –
    Wali Kota Bandung

    Muhammad Farhan
    jengah dengan keributan antara dua pihak yang mengaku pengelola
    Kebun Binatang Bandung
    atau Bandung Zoo.
    Farhan mengatakan, restu pengelolaan Bandung Zoo bukan dari Pemerintah Kota Bandung, melainkan dari Pemerintah Pusat dan Kejari.
    “Saya sudah berulang-ulang bilang ya, Kebun Binatang itu sudah kita bantu banyak. Pemerintah pusat itu yang memberikan izinnya, soalnya pemerintah pusat lewat Kementerian Kehutanan, Direktorat Jenderal Konservasi, itu
    ngasih
    izinnya ke yayasan, bukan ke Pemerintah Kota Bandung,” kata Farhan di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukencana, Kota Bandung, Selasa (8/7/2025).
    Selain itu, Pemerintah Kota Bandung sudah banyak memberikan bantuan untuk menyelesaikan perselisihan antara kedua belah pihak.
    “Kami sudah mediasi, kami sudah selesaikan masalah hukumnya, mau bantuan apa lagi. Yayasan
    pasea
    (berantem)
    wae.
    Ayo selesaikan, kalian bukan anak-anak. Jangan bentar-bentar minta tolong, bentar-bentar minta tolong. Sudah dewasa, tentukan sikap, selesaikan dengan dewasa,” tegas Farhan.
    Farhan menambahkan, Pemerintah Kota Bandung berencana untuk melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk melakukan peninjauan ulang terhadap izin konservasi Bandung Zoo jika perselisihan antara dua pihak yang mengeklaim sebagai pengelola tidak menemukan jalan tengah.
    “Kami sekarang menunggu kedewasaan para pengurus yayasan. Saya serius, kalau memang enggak beres-beres juga, saya akan meminta Kementerian Kehutanan melakukan peninjauan ulang terhadap izin konservasi kepada Yayasan Marga Satwa Tamansari, agar ditinjau ulang karena yayasannya tidak menunjukkan kemampuan manajerial yang baik,” ujarnya.
    Farhan menambahkan, Pemerintah Kota Bandung dalam kasus ini hanya sebagai pemilik lahan yang telah ditetapkan oleh hukum dan tidak punya kompetensi serta pengalaman untuk mengelola Kebun Binatang.
    “Regulator bukan pelaku. Pemerintah Kota Bandung bukan pelaku bisnis taman hiburan, bukan pelaku bisnis kebun binatang. Kami regulator, jadi kami tegakkan peraturan,” tuturnya.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.