Tag: Muhammad Farhan

  • Tiga orang dilaporkan hilang pascaunjuk rasa, Ini respons polisi

    Tiga orang dilaporkan hilang pascaunjuk rasa, Ini respons polisi

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol. Wira Satya Triputra mengungkapkan tiga orang yang dilaporkan hilang pascaaksi unjuk rasa telah diketahui pihaknya melalui media sosial.

    Oleh karena itu, kata Wira, Polda Metro Jaya telah membentuk posko pengaduan orang hilang di gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya.

    “Kami sudah mendapatkan informasi tersebut dari media sosial juga. Tentunya kami dari Polda Metro saat ini sudah membuat posko pengaduan orang hilang di Aula Satiaha Prabu, Gedung Direktorat Reskrimum Polda Metro Jaya,” kata Wira menjawab pers di Jakarta, Senin malam.

    Kendati demikian, kata Wira, belum ada laporan resmi ke pihaknya terkait tiga orang yang dilaporkan hilang tersebut.

    “Kalau laporan sampai sejauh ini, untuk laporan offline, maksudnya orang datang, belum ada yang datang. Kemudian secara WA juga banyak hanya mengucapkan terima kasih sudah dibentuk posko, tapi secara detail untuk laporan, melaporkan bahwa orang hilang, belum ada,” ujar Wira.

    Pihaknya telah membentuk tim gabungan pencarian orang hilang.

    “Kami juga sudah membuat tim gabungan untuk melakukan pencarian, langkah-langkah pencarian. Ini masih sementara baik proses. Mohon waktunya dan mohon doa restunya semoga bisa mendapatkan hasil positif,” tutur Wira.

    Ia juga meminta warga untuk segera menghubungi hotline pengaduan orang hilang yang siaga 24 jam, yakni 0812-8559-9191 jika mengetahui keberadaan orang-orang yang dilaporkan hilang tersebut.

    Adapun tiga orang yang dilaporkan hilang sejak 31 Agustus 2025 itu adalah Bima Permana Putra, Muhammad Farhan Hamid dan Reno Syaputradewo.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Lemkapi dukung langkah Mendagri aktifkan kembali siskamling

    Lemkapi dukung langkah Mendagri aktifkan kembali siskamling

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Edi Saputra Hasibuan mendukung penuh langkah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan (Siskamling) di seluruh wilayah Indonesia.

    Edi menilai gerakan ini adalah bentuk nyata dari kearifan lokal yang telah berakar lama di masyarakat Indonesia. Siskamling bukan hanya soal menjaga malam, tetapi menjadi ruang sosial yang mempererat kepercayaan dan kohesi antarwarga.

    “Gerakan Warga Jaga Warga ini adalah ekspresi solidaritas, bukan sekadar antisipasi keamanan. Ketika masyarakat terlibat secara aktif dan kolektif, mereka bukan hanya menjaga lingkungan fisik, tetapi juga menjaga keutuhan sosialnya,” kata Edi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Ia juga menyarankan agar partisipasi warga dalam menjaga ketertiban tidak terlalu diintervensi aparat, sehingga siskamling tetap menjadi gerakan organik yang tumbuh dari kesadaran bersama.

    Siskamling modern menunjukkan bahwa ketahanan sosial tidak hanya diukur dari kesiapan aparat, melainkan juga dari sejauh mana warga mampu merespons tantangan dengan cara yang bersatu, damai, dan saling mendukung.

    Gerakan gotong royong seperti ini menjadi contoh kuat bahwa ketahanan sosial adalah modal utama bangsa. Ketika warga terlibat langsung menjaga ketertiban, maka celah untuk tindakan anarkis dan provokatif menjadi semakin kecil.

    “Kalau warga merasa memiliki tanggung jawab bersama terhadap keamanan, maka demonstrasi yang anarkis tidak akan mendapat ruang. Justru di situ kekuatan bangsa ini: gotong royong menghadapi keadaan sulit,” ujarnya.

    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melalui Surat Edaran No. 300.1.4/e.1/BAK pada 3 September 2025, telah menginstruksikan pemerintah daerah untuk mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan dan mengoptimalkan peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlimnas) di tingkat desa dan kelurahan.

    Dengan edaran ini, Mendagri menegaskan Satlinmas bersama Satpol PP tetap menjadi ujung tombak dalam menjaga stabilitas dan ketertiban masyarakat, sekaligus memastikan penegakan aturan berlangsung dengan cara yang berkeadilan dan berorientasi pada pelayanan publik

    Sejumlah kepada daerah juga telah memberikan respons positif atas instruksi tersebut. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kemudian mengeluarkan Surat Edaran untuk memperkuat ketertiban dan ketenteraman masyarakat.

    Di Bandung, Wali Kota Muhammad Farhan bahkan turun langsung memimpin siskamling di beberapa titik, sekaligus menunjukkan bahwa kolaborasi antara warga dan pemimpin daerah adalah kunci stabilitas sosial.

    Untuk diketahui, Gerakan ‘Warga Jaga Warga’ yang mengemuka akibat ricuh demonstrasi 28–30 Agustus 2025 bukan sekadar upaya spontan menjaga keamanan lingkungan. Lebih dari itu, inisiatif ini mencerminkan kebangkitan gotong royong sebagai pilar ketahanan sosial masyarakat.

    Kehadiran warga yang rela berjaga malam, memperkuat komunikasi antar-RT/RW, hingga memanfaatkan grup digital untuk saling berbagi informasi, menjadi penanda bahwa rasa aman bisa dibangun dari, oleh, dan untuk warga.

    Sebagai contoh, di kawasan Summarecon, Bekasi, warga menunjukkan ketanggapan luar biasa saat situasi memanas di sekitar Polres Metro Bekasi Kota, Minggu (31/8) malam. Tanpa komando formal, warga secara kolektif membentuk ronda malam, menjaga lingkungan dari kemungkinan masuknya pihak-pihak yang ingin memanfaatkan situasi.

    Gerakan serupa juga terjadi di berbagai daerah, seperti Jawa Timur, dengan warga mulai kembali menghidupkan poskamling, mempererat hubungan antarwarga, dan membangun sistem deteksi dini berbasis komunitas. Hal ini membuktikan bahwa ketika rasa aman dibangun dari dalam komunitas, maka kekuatan sosial pun ikut menguat.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamendagri dorong pemkot Bandung siapkan pendanaan alternatif

    Wamendagri dorong pemkot Bandung siapkan pendanaan alternatif

    “Saya mendorong pemerintah Bandung terus melanjutkan inovasi yang ada untuk meningkatkan PAD (pendapatan asli daerah) dari sumber-sumber alternatif, sebagai contoh bagi daerah-daerah yang lain,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung untuk melakukan inovasi dalam menyiapkan sumber pembiayaan alternatif guna mendukung berbagai kebutuhan, termasuk program prioritas nasional maupun pembangunan.

    “Saya mendorong pemerintah Bandung terus melanjutkan inovasi yang ada untuk meningkatkan PAD (pendapatan asli daerah) dari sumber-sumber alternatif, sebagai contoh bagi daerah-daerah yang lain,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Hal itu disampaikan Bima dalam Rapat Paparan Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Dana Transfer Daerah Kota Bandung, yang dihadiri oleh Wali Kota Bandung Muhammad Farhan di Balai Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa.

    Bima menjelaskan, pemerintah pusat saat ini tengah melakukan pemetaan terkait dana Transfer ke Daerah (TKD) agar pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan tetap berjalan dengan baik. Ia juga menegaskan pentingnya pemerintah daerah mencari

    Bima menjelaskan, pendanaan alternatif tersebut dapat berupa Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), penerbitan sukuk atau obligasi, pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR), serta skema lain yang sesuai. Termasuk juga pemanfaatan aset daerah secara lebih optimal.

    “Pemanfaatan aset tadi yang Pak Wali sampaikan, gitu ya. Nah, sejauh mana Kota Bandung ke arah sana,” ujarnya.

    Selain membahas pendanaan, kunjungan Wamendagri Bima ke Kota Bandung juga dimanfaatkan untuk meninjau pelaksanaan program-program prioritas nasional, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa dan Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih, dan Sekolah Rakyat. Menurutnya, pelaksanaan program tersebut perlu dipastikan berjalan baik di lapangan.

    “Saya ingin mendapatkan masukan sebetulnya, Pak Wali, dari Bapak-Ibu, kondisi di lapangan,” ucapnya.

    Dalam hal ini, Bima mencontohkan program Kopdeskel yang dinilainya sangat potensial jika dikawal bersama. Ia menekankan pentingnya peningkatan kapasitas pengurus koperasi, seraya menyoroti sistem pengelolaan koperasi di Cileunyi Wetan, Kabupaten Bandung, yang dianggap berhasil dan bisa dijadikan rujukan.

    “Salah satu yang bagus sistemnya adalah Cileunyi Wetan sebetulnya itu, di Kabupaten Bandung. Saya berkali-kali ke situ, Pak Menko [Bidang Pangan] sudah ke situ, beberapa menteri juga sudah ke situ. Itu sistem yang sudah jalan,” kata Bima.

    Terkait program MBG, ia juga meminta pemerintah daerah menyiapkan lokasi dan sarana pendukung agar pelaksanaannya lebih cepat dan tepat sasaran.

    Bima menuturkan, kunjungan ke Balai Kota dilakukan setelah pada malam sebelumnya ia turut serta dalam kegiatan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) bersama Wali Kota Bandung di sejumlah Rukun Warga (RW) di Kecamatan Gedebage.

    Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan wujud kebersamaan dalam mendukung program pemerintah guna menjaga kondusivitas di masyarakat.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kontras Ungkap Dugaan Penyebab 10 Orang Hilang Pasca Demonstrasi Belum Kembali hingga Kini
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        6 September 2025

    Kontras Ungkap Dugaan Penyebab 10 Orang Hilang Pasca Demonstrasi Belum Kembali hingga Kini Nasional 6 September 2025

    Kontras Ungkap Dugaan Penyebab 10 Orang Hilang Pasca Demonstrasi Belum Kembali hingga Kini
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) melaporkan adanya dugaan praktik penghilangan orang secara paksa yang terjadi setelah gelombang demonstrasi pada Agustus 2025.
    Koordinator Badan Pekerja Kontras, Dimas Bagus Arya, menyebut hingga 5 September 2025 pukul 19.00 WIB, pihaknya telah menerima 10 laporan orang hilang.
    “Hingga 5 September 2025 pukul 19.00 WIB, total laporan orang hilang yang diterima berjumlah 10 orang. Dari jumlah tersebut, 7 merupakan laporan yang telah masuk sebelumnya, sementara 3 lainnya merupakan laporan baru yang diterima KontraS setelah rekap terakhir pada 4 September 2025 pukul 19.40 WIB,” kata Dimas kepada Kompas.com, Sabtu (6/7/2025).
    Menurut Dimas, laporan tersebut terbagi dalam dua kategori.
    Pertama, kasus hilang kontak yang terjadi akibat miskomunikasi atau kesalahpahaman antara pelapor dan individu yang dilaporkan.
    “Kedua, adalah kasus orang yang menjadi korban penghilangan secara paksa dalam jangka pendek (
    short-term enforced disappearances
    ), di mana mereka kemudian ditemukan berada dalam tahanan aparat kepolisian,” lanjut dia.
    Berdasarkan verifikasi dan temuan di lapangan, individu-individu yang ditahan dan dijadikan tersangka diduga mengalami tindakan penyiksaan hingga luka-luka, yang dilakukan untuk memaksakan status tersangka tanpa melalui proses hukum yang sah dan transparan.
    Adapun daftar 10 orang yang hingga kini belum ditemukan yaitu:
    – Lokasi terakhir di Cikole, Bandung: Fujian Esa Gumelar
    – Lokasi terakhir di Bogor: Delta Surya Sindu Atmaja
    – Lokasi terakhir di Jakarta Barat: Bima Permana Putra
    – Lokasi terakhir di Jakarta Pusat:
    1. Eko Purnomo
    2. Heri Susanto
    3. M. Miftakhul Huda
    4. Muhammad Farhan Hamid
    5. Reno Syahputradewo
    – Lokasi terakhir di Jakarta Timur: Septian Eka Saputra
    – Lokasi terakhir di Jakarta Utara: Jidane Ferdiansyah
    KontraS juga membuka posko aduan untuk masyarakat yang memiliki informasi terkait keberadaan orang hilang.
    Informasi dapat disampaikan melalui hotline di nomor 089529822977 atau melalui formulir daring di bit.ly/PoskoOrangHilang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kontras Ungkap Dugaan Penyebab 10 Orang Hilang Pasca Demonstrasi Belum Kembali hingga Kini
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        6 September 2025

    Data Kontras 4 September, Masih Ada 7 Orang Hilang Usai Demo Agustus 2025 Nasional 5 September 2025

    Data Kontras 4 September, Masih Ada 7 Orang Hilang Usai Demo Agustus 2025
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mencatat masih ada tujuh orang yang dinyatakan hilang keberadaannya sejak aksi demonstrasi besar pada 25, 28, 29, 30, 31 Agustus 2025.
    “Per 4 September 2025 pukul 19.40 WIB, jumlah orang yang dinyatakan hilang adalah sebanyak 7 orang,” kata Koordinator Badan Pekerja Kontras, Dimas Bagus Arya melalui pesan singkat, Jumat (5/9/2025).
    Jumlah tersebut termasuk tiga pengaduan baru yang diterima Kontras setelah rekapitulasi data pada Rabu (3/9/2025) lalu yang salah satunya telah ditemukan ditahan di Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Utara.
    “Ada pula yang sudah dibebaskan,” imbuhnya.
    7 orang yang masih dinyatakan hilang adalah:
    – Lokasi terakhir di Cikole, Bandung: Fujian Esa Gumilar
    – Lokasi terakhir di Bogor: Delta Surya Sindu Atmaja
    – Lokasi terakhir di Jakarta Pusat:
    1. Eko Purnomo
    2. Heri Susanto
    3. M. Miftakhul Huda
    4. Muhammad Farhan Hamid
    5. Reno Syahputrodewo
    Kontras juga membuka posko laporan mengenai keberadaan orang hilang melalui nomor 089635225998.
    Pengaduan orang hilang dapat juga disampaikan melalui formulir bit.ly/PoskoOrangHilang.
    Unjuk rasa pada akhir Agustus 2025 merupakan aksi kekecewaan masyarakat atas kenaikan tunjangan anggota DPR-RI di saat kondisi perekonomian sedang lesu.
    Gelombang aksi meningkat usai tragedi yang merenggut nyawa pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, karena dilindas kendaraan taktis Brimob.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Data KontraS: 8 Orang Masih Hilang Usai Gelombang Demo Rusuh

    Data KontraS: 8 Orang Masih Hilang Usai Gelombang Demo Rusuh

    Liputan6.com, Jakarta – Selain 10 orang meninggal dunia usai gelombang demo rusuh yang terjadi beberapa hari terakhir ini, termasuk Affan Kurniawan, yang menjadi sorotan lainnya adalah masih banyaknya orang yang dilaporkan hilang dan belum ditemukan sampai sekarang.

    Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) merilis data aduan orang hilang usai rentetan demo rusuh beberapa hari terakhir.

    “Jumlah keseluruhan pengaduan orang hilang yang diterima KontraS adalah sebanyak 33 orang, bertambah 10 orang hilang dari data sebelumnya tanggal 1 September 2025 pukul 18.10 WIB,” ujar Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya Saputra saat dihubungi Liputan6.com, Rabu (3/9/2025).

    Dimas menyebut, dari 33 aduan orang hilang, 13 di antaranya telah berhasil ditemukan. Sisanya sebanyak 20 orang hingga kini masih dalam pencarian.

    Lokasi penemuan 13 orang tersebut adalah Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Utara, dan Polres Metro Jakarta Timur.

    “Selain ditahan secara rahasia, mereka mengalami penangkapan sewenang-wenang serta proses hukum yang tidak adil dan sesuai dengan prosedur,” katanya.

    Sementara itu, data terbaru per Rabu, 3 September 2025, terdapat 8 orang yang masih hilang dari gelombang aksi demo yang terjadi. Dimas Bagus Arya merinci delapan orang tersebut tersebar di sejumlah wilayah di Jabodetabek.

    Ke-8 orang tersebut, antara lain Delta Surya Sindu Atmaja lokasi terakhir di Bogor. Sedangkan 6 orang lainnya terakhir dilaporkan di Jakarta Pusat, yakni atas nama Ahmad Baihaqi, Miftakhul Huda, Muhammad Farhan Hamid, Reno Syahputradewo, Romi Putra Prawibowo, dan Salman Alfarisi. Sementara satu orang lagi atas nama Heri Susanto, tidak diketahui lokasi hilangnya.

    Upaya Komnas HAM

    Terkait masih adanya laporan orang hilang, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Anis Hidayah, juga membuka hotline orang hilang dan aduan kekerasan terkait demo ricuh yang terjadi sepekan terakhir.

    Anis menyebut, sejak hot line dibuka banyak sekali aduan tindakan kekerasan, namun belum ada laporan orang hilang. Meski demikian, Anis memastikan pihaknya sigap untuk menerima jika ada aduan orang hilang. Sebab, hotline dibuka tidak sebatas untuk menerima aduan warga di Jakarta, melainkan di seluruh wilayah se-Indonesia.

    “Menerima aduan dari semua wilayah, tidak hanya dari Jakarta,” katanya.

    Sebagai informasi, berikut nomer layanan aduan Hotline Komnas HAM yang bisa juga diakses melalui WhatsApp 081226798880

    Anis juga mengatakan, Komnas HAM menghormati perhatian Kantor Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk HAM (OHCHR) terkait penanganan demo di Indonesia.

    “Tentu kami menghormati perhatian PBB yang sangat serius melihat situasi di Indonesia. Tentu kami setuju ruang dialog ini sangat penting,” katanya di Jakarta, Selasa.

    Anis menyebut Komnas HAM sudah berkomunikasi dengan PBB. Selain itu, kata dia, lembaganya sejak awal telah merekomendasikan agar pemerintah membuka ruang dialog untuk masyarakat menyuarakan keresahan.

    Menurut Komnas HAM, unjuk rasa yang terjadi di berbagai kota belakangan ini merupakan akumulasi karena ruang dialog yang belum maksimal.

    “Ketika masyarakat ingin menyampaikan pandangannya terkait dengan masalah yang terjadi di masyarakat, kemudian juga kebijakan dan lain-lain itu seperti ada tersedia, tapi diaksesnya tidak mudah sehingga ruang dialog ini memang sangat dibutuhkan,” katanya.

     

     

  • Sengkarut Bandung Zoo, Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Sebut Pemkot Bukan Pemilik Sah

    Sengkarut Bandung Zoo, Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Sebut Pemkot Bukan Pemilik Sah

    Wali Kota Bandung Muhammad Farhan bersama Pemerintah Kota atau Pemkot Bandung, Jawa Barat, digugat ke pengadilan oleh enam orang. Salah satu tergugat adalah terdakwa kasus korupsi Bandung Zoo atau Kebun Binatang Bandung.

    Dikutip dari Antara, Selasa (26/8/2025), berdasarkan informasi detail perkara Pengadilan Negeri Bandung yang dipantau di Bandung, Selasa dini hari, gugatan bernomor perkara 377/Pdt.G/2025/PN Bdg itu yang dilayangkan oleh enam orang, yakni Raden Bisma Bratakoesoema, Nina Kurnia Hikmawati, Mohamad Ariodillah, Sri Rejeki, Sri, dan Gantira Bratakusuma.

    Raden Bisma Bratakoesoema diketahui tengah menjalani persidangan untuk kasus korupsi Bandung Zoo. Perkara ini didaftarkan ke PN Bandung pada Kamis (21/8), dengan klasifikasi perkara perbuatan melawan hukum.

    Pengacara atau kuasa hukum dalam dokumen tersebut, baik dari penggugat maupun tergugat belum ada. Begitu juga dengan majelis hakim, panitera, hingga juru sita juga belum ada penunjukan. Namun, sidang perdana kasus ini telah dijadwalkan pada awal September 2025.

    “Sidang pertama pada Kamis 11 September 2025, di Ruangan Oemar Seno Adji,” tulis dokumen itu.

    Untuk biaya perkara, dalam dokumen tersebut telah masuk panjar biaya perkara sebesar Rp1.157.500 dengan Rp 291.500 telah digunakan untuk biaya pendaftaran, pemberkasan, biaya Panggilan Tergugat/Terlawan/Pelawan/Iklan/Radio/Pengumuman, pemanggilan tergugat, pemanggilan penggugat.

    Sampai berita ini ditulis, pihak kuasa hukum dari tergugat Raden Bisma Bratakoesoema belum bisa dihubungi, termasuk juga pihak Pemkot Bandung.

  • Wali Kota Bandung Nonaktifkan Kadispora Tersangka Korupsi Dana Hibah Pramuka

    Wali Kota Bandung Nonaktifkan Kadispora Tersangka Korupsi Dana Hibah Pramuka

    BANDUNG – Wali Kota Bandung Muhammad Farhan resmi memberhentikan sementara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Kota Bandung Eddy Marwoto setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dana hibah Pramuka oleh Kejati Jawa Barat.

    Posisi Kadispora kini diisi secara definitif oleh Sekretaris Dispora, Sigit Iskandar yang dilantik bersama 89 pejabat lainnya di Plaza Balai Kota Bandung.

    “Status kepegawaiannya (Eddy Marwoto) sudah diberhentikan sementara. Saya sudah tanda tangan sejak ada penetapan tersangka,” kata Farhan usai pelantikan dilansir ANTARA, Senin, 25 Agustus.

    Farhan menyebut pemberhentian sementara Eddy Marwoto telah mendapat persetujuan Gubernur Jabar dan Kemendagri, serta surat resmi dari BKN sebelum 20 Agustus 2025.

    “Jadi diberhentikan sementara. Kalau ternyata di pengadilan nanti ada sesuatu, kita belum tahu hasil akhirnya,” ujarnya.

    Eddy Marwoto ditetapkan tersangka pada 13 Juni 2025 terkait dugaan penyalahgunaan dana hibah Kwarcab Gerakan Pramuka Kota Bandung tahun anggaran 2017, 2018, dan 2020 senilai Rp6,5 miliar.

    Selain Eddy, tiga nama lain juga menjadi tersangka, yakni mantan Kadispora Kota Bandung Dodi Ridwansyah (DR), mantan Sekda Kota Bandung Yossi Irianto (YI), serta mantan Ketua Harian Kwarcab Pramuka Bandung Deni Nurhadiana Hadimin (DNH).

    Keempatnya kini ditahan di Rutan Kebon Waru Bandung. Mereka diduga menggunakan dana hibah tidak sesuai peruntukan, antara lain untuk honor fiktif pengurus Pramuka, serta membuat laporan pertanggungjawaban palsu.

    Akibatnya, negara ditaksir mengalami kerugian hingga 20 persen dari total dana hibah yang dicairkan.

  • Eddy Soeparno Bertemu Walkot Solo-Yogya, Siap Bantu Pemda Atasi Sampah

    Eddy Soeparno Bertemu Walkot Solo-Yogya, Siap Bantu Pemda Atasi Sampah

    Jakarta

    Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno melaksanakan kunjungan kerja sekaligus pertemuan dengan Wali Kota Solo, Respati Ardi dan juga Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo. Kunjungan kerja ini merupakan rangkaian dari upaya Eddy Soeparno memfasilitasi Pemerintah Daerah (Pemda) yang menghadapi masalah sampah.

    Sebelumnya, Eddy Soeparno bertemu Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, Wali Kota Bogor, Dedie Rahim dan Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie serta kunjungan ke PLTSa Benowo Surabaya.

    Di titik pertama kunjungan kerjanya, Eddy Soeparno mengunjungi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Putri Cempo. Kehadiran Eddy disambut langsung oleh Wali Kota Solo Respati Ardi, jajaran Direksi PLTSa dan juga PLN UID Jateng-DIY. Setelah dari Solo, pertemuan dengan Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo dilaksanakan di Rumah Dinas Walikota.

    Eddy menjelaskan bahwa pertemuan dengan Walikota Solo dan juga Walikota Yogyakarta merupakan upayanya untuk mendalami permasalahan sampah yang dihadapi pemerintah daerah.

    “Saat ini kita menghadapi potensi krisis sampah yang terjadi di kota-kota besar dan harus segera diatasi. Apalagi Solo dan Yogyakarta adalah destinasi wisata internasional dan kota yang kaya dengan peninggalan warisan budaya. Tentu permasalahan sampah ini harus dicarikan solusinya segera,” ujar Eddy dalam keterangannya, Rabu (13/8/2025).

    Ia menambahkan pertemuan dengan Walikota Yogyakarta dan Solo ini merupakan arahan dari Menko Pangan Zulkifli Hasan yang menekankan pentingnya penanganan sampah secara cepat dan tanpa proses yang rumit karena kondisinya yang sudah akut.

    Kepada Walikota Solo dan Yogyakarta, Eddy juga sampaikan bahwa saat ini dirinya ikut membantu Menko Pangan dalam merevisi Peraturan Presiden (Perpres) tentang penanganan sampah, termasuk dengan kementerian dan lembaga terkait.

    “Alhamdulillah dalam rangkaian pertemuan ini kami mendapatkan masukan dari Walikota Solo maupun dari Walikota Yogyakarta mengenai masalah sampah yang dihadapi pemda serta aspirasi agar kebijakan penanganan sampah ini tepat sasaran. Aspirasi dan masukan ini menjadi bahan penting dalam penyempurnaan revisi Perpres sampah yang saat ini sedang berjalan,” ungkapnya.

    Eddy menjelaskan bahwa MPR sebagai rumah kolaborasi berkomitmen untuk mempercepat dan mempermudah pemda mengatasi masalah sampah diantaranya dengan teknologi Waste to Energi (WTE).

    “Kenapa teknologi waste to energy? Karena pendekatan ini bisa memberikan dua manfaat sekaligus, yang pertama adalah mengurangi secara signifikan tumpukan sampah yang tidak bisa ditampung di TPA dan menghasilkan sumber energi terbarukan. Saat ini yang sudah berjalan antara lain di PLTSa Benowo Surabaya dan PLTSa Putri Cempo Solo,” jelasnya.

    “Setelah dari Bandung, Tangsel, Solo dan Yogyakarta ini kami berkomitmen terus membangun kolaborasi dengan pemerintah daerah lainnya untuk membantu, mempercepat dan mempermudah dalam upaya mengatasi masalah sampah,” tutupnya.

    (akn/akn)

  • Singgung Asal Almamater Jajaran Menteri di ITB, Presiden Prabowo Bertanya Siapa yang Nyusun Kebinet

    Singgung Asal Almamater Jajaran Menteri di ITB, Presiden Prabowo Bertanya Siapa yang Nyusun Kebinet

    FAJAR.CO.ID, BANDUNG — Konvensi Sains Teknologi dan Industri Indonesia (KSTI) 2025 di Gedung Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), Institut Teknologi Bandung, Kota Bandung, menjadi ajang Presiden Prabowo Subianto, mengenalkan menterinya serta almamaternya.

    Dalam pembukaan KSTI 2025 pada Kamis (7/8), sejumlah menteri Kabinet Merah Putih memang turut hadir. Salah satunya Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani.

    Presiden Prabowo sendiri hadir membuka agenda penting tersebut sekaligus memberikan pidato atau keynote speech di hadapan ribuan peneliti, akademisi, ilmuwan, hingga rektor perguruan tinggi dari seluruh Indonesia.

    Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo memulai memperkenalkan menterinya di Kabinet Merah Putih dengan terlebih dahulu menyapa Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto dan Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB) Tatacipta Dirgantara, selalu penyelenggara acara dan penyedia tempat.

    Prabowo kemudian menyapa Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi dan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan sebagai tuan rumah dalam kegiatan tersebut. Setelah itu, Prabowo baru melanjutkan menyapa anak buahnya di Kabinet Merah Putih.

    Di ITB tempat acara KSTI 2025 berlangsung, Prabowo Subianto ternyata cukup menyadari betapa banyaknya alumni ITB yang duduk di jajaran pemerintahannya.

    “Menko PMK Pratikno, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Bappenas Rahmat Pambudi, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, belum profesor ya. Menkomdigi Meutya Hafid, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, ITB rupanya. ITB Banyak sekali,” sebut Prabowo merinci.