Xcloud.id

Tag: Muhammad Farhan

  • AI Harus Dimanfaatkan untuk Kepentingan Manusia

    AI Harus Dimanfaatkan untuk Kepentingan Manusia

    loading…

    Diskusi AI yang digelar oleh Komunitas Teknologi Informasi CITCOM dan BINUS University. FOTO/IST

    JAKARTA – Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan harus dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Untuk itu, manusia juga perlu menggunakan ekosistem yang disediakan AI untuk kegiatan-kegiatan produktif, terutama di bidang ekonomi.

    Hal itu disepakati oleh para narasumber diskusi yang membahas peran dan masa depan AI dan bisnis digital. Adapun diskusi digelar oleh Komunitas Teknologi Informasi CITCOM dan BINUS University.

    Para pembicara juga sepakat perlu pelibatan bersama masyarakat, para pengembang AI dan regulator atau pemerintah untuk membicarakan mekanisme atau langkah yang harus ditempuh ke depan.

    Mereka menilai sangat penting untuk duduk bersama berbicara bagaimana supaya AI dapat membawa kebermanfaatan bagi masyarakat Indonesia bahkan umat manusia secara keseluruhan.

    Mereka tak ingin manusia hanya menjadi bahan untuk mengembangkan AI tanpa mengambil manfaat dari ekosistem yang dihasilkan oleh AI itu sendiri.

    Di dalam diskusi ini, para pembicara menekankan mengenai pentingnya masyarakat untuk mengenal dan mempelajari AI lebih jauh agar dapat mengoptimalkan manfaat AI dan tidak hanya menjadi komoditas yang hanya diambil manfaatnya oleh AI.

    Acara ini merupakan acara pendahulu sebelum diselenggarakannya Citcom Connext 2025. Acara Citcom Connext 2025 akan diselenggarakan di Hotel El Royale, Bandung pada Selasa (22/4/2025). Konferensi teknologi informasi dan AI ini diselenggarakan oleh Citcom (C-Level IT Community), yang merupakan wadah para pemimpin Perusahaan IT di Indonesia.

    Berdasarkan informasi dari laman resmi connext citcom dan akun Instagram Citcom indonesia, konferensi Connext 2025 ini menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Menteri Komunikasi Digital RI Meutya Hafid, Walikota Bandung Muhammad Farhan, Filsuf dan Praktisi AI Sabrang Mowo Damar Panuluh serta CTO dan Sporting Director Persib Bandung Adhitia Hermawan.

    Salah seorang narasumber, yang juga merupakan ketua Citcom Connext 2025 Jimmy Yogaswara menegaskan bahwa regulator dan inovator harus duduk bersama agar masyarakat siap untuk menyambut era AI. Selama ini, manusia dimanfaatkan menjadi tenaga kerja tak berbayar atau invisible labour bagi kecerdasan buatan untuk mengembangkannya.

  • Soal Larangan Siswa Membawa Motor ke Sekolah, Begini Kata Pemkot Bandung

    Soal Larangan Siswa Membawa Motor ke Sekolah, Begini Kata Pemkot Bandung

    JABAR EKSPRES – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mengaku baru bakal mengkaji soal pelarangan siswa membawa motor ke sekolah, selepas pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2025-2026.

    “Belum-belum, saya masih fokus ke SPMB. SPMB udah clear, baru kita akan lihat nanti peraturan-peraturan tambahan apa yang bisa diberikan,” kata Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, Senin (21/4).

    Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi meminta agar pihak sekolah mulai melarang siswanya membawa kendaraan pribadi. Hal ini sebagai upaya menjaga keselamatan siswa sekaligus menanamkan nilai tanggung jawab sejak dini.

    Tak tanggung-tanggung, sanksi pengeluaran bakal diberlakukan apabila siswa di bawah umur nekat membawa kendaraan ke sekolah.

    BACA JUGA:Penataan Kawasan Bunderan Cihanjuang Dimulai, Pemkot Cimahi Relokasi dan Beli Lahan Warga Sekitar

    Kendati demikian, diakui Farhan, pihaknya bakal terlebih dahulu mencari solusi sebelum diberlakukannya pelarangan pelajar membawa motor ke sekolah.

    Hal ini dinilai penting mengingat kelayakan infrastruktur maupun transportasi di Kota Bandung belum memadai.

    “Masalah bawa, karena kan gini, kalau saya melarang bawa kendaraan, terus marake naon (pakai apa). Karena kan saya mesti menjawab ini dulu,” ungkapnya.

    BACA JUGA:pemkotPemkot Cimahi Gelar Retret ASN Pertama di Jawa Barat

    Disinggung soal pengoperasionalan kembali bus sekolah di Kota Bandung, menurut Farhan, kelayakan menjadi letak masalah apakah hal ini bisa kembali dilakukan atau tidak.

    Maka dari itu, pihaknya bakal kembali mendata ulang terkait kesiapan maupun penghidupan kembalinoperasional bus sekolah di Kota Bandung.

    “Kendaraan umumnya banyak, tapi kan sekarang masalahnya layak atau tidak, itu kita lagi berusaha untuk di data dulu,” pungkasnya. (Dam)

  • Resmikan Logo Asia Afrika Youth Forum 2025, Wali Kota Bangga Karya Anak Muda Bandung

    Resmikan Logo Asia Afrika Youth Forum 2025, Wali Kota Bangga Karya Anak Muda Bandung

    JABAR EKSPRES – Kota Bandung kembali menegaskan posisinya sebagai episentrum kreativitas dan solidaritas global melalui peluncuran resmi logo Asia Afrika Youth Forum (AAYF) 2025.

    Acara ini digelar di Gaya Brasserie, Jalan LL. RE. Martadinata dan dihadiri langsung oleh Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, bersama para kreator logo serta perwakilan komunitas kreatif dan kebudayaan.

    Logo AAYF 2025 menjadi simbol resmi dari berbagai kegiatan berskala nasional dan internasional yang akan digelar di Kota Bandung sepanjang tahun ini.

    Baca juga : Muhammad Farhan dan Atalia Praratya Bahas Masa Depan Bandung

    Hal yang membanggakan, logo tersebut merupakan hasil karya tujuh pemuda kreatif Bandung yaitu, Priyanka Puteri Ariffia, Mohamad Alrizal Irham Safrilyan Gunawijaya, Abdullah Caesar, Irpan Alfian, Fikie Muhamat Fadilah, Isfy Nur Robbie, dan Reva Narendra Cahya Sapiie.

    Atas hal itu, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menyampaikan apresiasi mendalam atas inisiatif dan karya luar biasa dari para pemuda Kota Bandung tersebut.

    “Saya bangga. Ini bukan karya pemerintah, tapi karya anak-anak muda Kota Bandung. Mereka bukan hanya menciptakan, tapi juga memiliki hak kekayaan intelektualnya. Dan kami dengan bangga menggunakan logo ini dalam setiap event besar di Bandung tahun 2025,” ujar Farhan, Jumat, 18 April 2025.

    Baca juga : DPD LDII Kota Bandung Gelar Pengajian Akbar, Hadirkan Walikota Terpilih: Membangun Kota Bandung yang Berkarakter

    Logo AAYF mengusung filosofi kuat. Aiming Point sebagai arah tujuan yang jelas. Diversity menggambarkan keberagaman budaya, serta bentuk Skew yang melambangkan gerakan progresif menuju masa depan.

    Desain ini juga terinspirasi dari angka 70, menandai semangat 70 tahun Konferensi Asia-Afrika yang berakar di Kota Bandung.

    Abdullah Caesar, perwakilan tim kreator, menjelaskan, logo ini bukan sekadar identitas visual, melainkan simbol dari semangat koneksi, kolaborasi, dan solidaritas antar pemuda lintas negara.

    “Kami ingin menghidupkan kembali warisan Konferensi Asia-Afrika dalam format yang lebih segar dan relevan bagi generasi sekarang,” tuturnya.

    Sepanjang tahun 2025, logo AAYF akan digunakan dalam berbagai agenda besar, seperti konser Hari Kemerdekaan di Balai Kota pada 17 Agustus, kunjungan delegasi dari 23 negara Asia-Afrika pada Mei, serta Festival Film Bandung ke-38 pada November mendatang.

  • Kesiapan Taman Safari Indonesia Kelola Kebun Binatang Bandung

    Kesiapan Taman Safari Indonesia Kelola Kebun Binatang Bandung

    PIKIRAN RAKYAT – Taman Safari Indonesia (TSI) adalah taman hiburan satwa yang berfungsi sebagai tempat konservasi dan edukasi. Lokasi TSI sendiri memiliki beberapa tempat diantaranya Bogor, Prigen, dan Bali.

    Pihak dari Taman Safari Indonesia memberikan pernyataan terkait pengelolaan Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo. Perlu diketahui, sejak 25 Maret 2025 sudah tidak dikelola Yayasan Margasatwa Tamansari (YMT) setelah tanggal 21 Maret 2025 pengurus yayasan mengundurkan diri.

    Keberlangsungannya saat ini, Bandung Zoo selanjutnya akan dikelola oleh tokoh-tokoh dari Taman Safari Indonesia seperti Jhon Sumampouw, termasuk juga Tony Sumampouw yang pernah menjadi bagian pengurus YMT pada tahun 2017.

    “Kami siap karena sudah terlanjur dari tahun 2017 sudah siap,” ujar Tony Sumampouw, yang merupakan Komisaris TSI. Pernyataan telah dikonfirmasi di Bandung, Jawa Barat, Kamis.

    Pengelola Bandung Zoo tidak akan berbentuk yayasan, kedepannya akan berbentuk perseroan seperti yang diminta oleh Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, dengan tujuan agar lebih proporsional.

    “Sesuai Permen Nomor 22 Tahun 2019 yakni untuk lembaga konservasi umum, harus berbentuk badan usaha (PT), atau koperasi. Pak Farhan inginnya PT karena bisa dikenakan berbagai macam kewajiban, termasuk pajak,” ungkap Tony lebih lanjut.

    Konsep yang digunakan dalam mengelola Bandung Zoo adalah menggunakan konsep open zoo yang membuat hewan yang ada akan merasa nyaman dan bisa lebih aktif, interaksi dengan pengunjung bersama satwa juga akan meningkat.

    Pihak TSI melakukan pembenahan secara menyeluruh pada tata letak dan rancangan di Bandung Zoo, mulai dari gerbang tiket, ruang makan, sampai kandang, hal ini juga merupakan dukungan akan Kota Bandung agar keberadaan dari Bandung Zoo memiliki pagelaran kebudayaan didalamnya.

    Target dari Bandung Zoo adalah untuk menarik jumlah wisatawan dari kota-kota besar seperti Jakarta, yang disebut Toni sebagai barometer tingkat kualitas pariwisata di Indonesia.

    Kemungkinan untuk harga tiket akan mengalami peningkatan, dari harga tiket saat ini sekitar akan naik Rp50 ribu. Harga tiket merupakan penyesuaian dari target pasar dan juga berbagai pembenahan yang ada, kenaikan ini tidak bisa disebut mahal.

    “Buktinya ada tempat lain di atas Rp100 ribu tapi dia lebih ramai dari kita, tapi memang harus maju,” ujar Toni menjelaskan.

    “Jika ini berhasil, Pemkot Bandung juga akan menghasilkan pajak yang luar biasa. Contoh Taman Safari Bogor ya, setiap tahunnya kita minimal Rp50 miliar sumbangan ke PAD di luar pajak lainnya seperti penghasilan,” kata Tony memberikan gambaran mengenai pendapatan pajak yang akan didapat.

    Total utang yang harus diselesaikan oleh Kebun Binatang Bandung pada Pemkot Bandung adalah Rp59 miliar, pada saat Romly Bratakusuma selaku Pembina YMT meninggal, pihak Pemkot Bandung memberi keringanan berupa potongan utang sehingga totalnya sekitar Rp25 miliar lebih.

    “Padahal ketika kita ikut mengelola di sana 2017 sampai 2021, kita bayar satu tahunnya Rp2 miliar ke ibu Sri (janda Romly) karena beliau meyakini bisa. Tapi akhirnya itu jadi temuan kejaksaan dana angsuran itu tidak dibayar. Itu jadi kendala. Kami sudah bayar ketika ngelola, jadi ya tinggal sisanya,” ungkap Tony.

    Kedepannya, Bandung Zoo dengan pengelola dari TSI membuat kebun binatang ini semakin banyak wisatawan yang datang dan memberikan nuansa baru yang lebih menarik untuk siapa saja yang datang ke tempat ini. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Siap-Siap, Lokasi Pembuangan Sampah Ilegal di Kota Bandung Bakal Diawasi CCTV

    Siap-Siap, Lokasi Pembuangan Sampah Ilegal di Kota Bandung Bakal Diawasi CCTV

    Liputan6.com, Bandung – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung akan mengandalkan kamera CCTV untuk mengawasi perilaku warga yang kerap membuang sampah sembarangan.

    Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengungkap, dalam waktu dekat, pihaknya akan merilis peta titik pembuangan sampah ilegal yang terekam CCTV.

    “Sudah ada CCTV yang menunjukkan pelanggar. Ada satu orang terekam tujuh kali membuang sampah sembarangan. Bahkan, ada yang melempar dari motor,” katanya dalam keterangan tertulis, dikutip pada Selasa, 15 April 2025.

    Menurut Farhan, membuang sampah sembarangan bukanlah sekadar pelanggaran kecil. “Tapi mencerminkan tanggung jawab kita sebagai warga,” ucapnya.

    Maka dari itu, Farhan mengingatkan, berdasarkan undang-undang, masyarakat dan pemerintah memiliki kewajiban bersama dalam mengelola sampah.

    Namun, Farhan menyayangkan sanksi bagi pelanggar sering kali masuk dalam kategori tindak pidana ringan, sehingga tidak menimbulkan efek jera.

    “Kita akan terus edukasi dan beri peringatan. Tapi bila terus melanggar, ya konsekuensinya harus diterima. Kita semua harus sadar, sampah itu tanggung jawab kita bersama,” tuturnya.

    Di sisi lain, Pemkot Bandung juga akan meluncurkan program baru pengolahan dan pemusnahan sampah mulai akhir April 2025. Langkah ini diambil untuk menanggapi keluhan masyarakat terkait peningkatan tumpukan sampah.

    Farhan menyebut, salah satu targetnya adalah mengolah dan memusnahkan hingga 30 persen sampah di Kota Bandung secara mandiri. Selain itu, program Kawasan Bebas Sampah (KBS) juga akan digencarkan kembali.

    “Saat ini, baru ada 413 KBS dari target 1.597. Kita akan gaspol agar akhir tahun minimal 1.000 titik KBS bisa tercapai,” tuturnya.

  • Wamendagri apresiasi Apeksi sebagai ruang komunikasi wali kota

    Wamendagri apresiasi Apeksi sebagai ruang komunikasi wali kota

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengapresiasi keberadaan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi).

    Dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, dia menilai organisasi tersebut berhasil menjadi ruang yang nyaman untuk berkomunikasi bagi para wali kota di seluruh Indonesia.

    “Apeksi itu jadi sarana healing kita. Escape kita dari beban-beban yang ribet di kota masing-masing,” kata Bima saat menghadiri acara Temu Alumni Dewan Pengurus Apeksi di Pendopo Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (15/4) malam.

    Ia menilai organisasi Apeksi juga menjadi ajang bagi para wali kota untuk berbagi ide dalam menyelesaikan persoalan di daerah masing-masing.

    Bima menyebut selama menjabat Wali Kota Bogor, ia kerap dibantu oleh para wali kota lain di Indonesia dalam menyelesaikan berbagai permasalahan.

    Oleh karena itu, ia berharap budaya saling membantu yang telah terbentuk di Apeksi dapat terus terjaga.

    Pada forum ini, dirinya juga mengingatkan salah satu semangat yang mempersatukan para wali kota se-Indonesia dalam organisasi Apeksi adalah kecintaan yang besar kepada bangsa dan negara. Para wali kota, kata dia, berupaya mencari solusi terbaik atas berbagai persoalan masyarakat melalui organisasi tersebut.

    “Yang mempertemukan kita, yang membuat kita bertahan menjaga hubungan ini (dalam Apeksi) kan kalau mau jujur karena cinta kita kepada bangsa dan negara. Kepada rakyat di kota masing-masing,” imbuhnya.

    Ia berharap pada pertemuan Alumni Dewan Pengurus Apeksi di masa mendatang, acara silaturahmi dapat dikemas secara santai dan menjadi ajang guyub rukun bagi para wali kota.

    Forum tersebut tidak hanya menjadi sarana untuk bernostalgia antaralumni, melainkan juga kesempatan berbagi pengalaman dan bertukar pikiran mengenai keadaan terkini.

    “Nah jadi saya berharap (pada forum mendatang) apa pun itu namanya, bukan saja nostalgia, bukan saja membangkitkan memori kenangan lama, CLBK, dan lain-lain gitu, tapi juga ada hal-hal yang bermanfaat gitu,” pungkas dia.

    Turut hadir pada pertemuan tersebut, Ketua Dewan Pengurus Apeksi 2023–2025 Eri Cahyadi. Selain itu, hadir pula Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, para demisioner Dewan Pengurus Apeksi, serta para wali kota lainnya dari berbagai daerah di Indonesia.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemkot Bandung Gaet Unpad Terkait Penataan PKL Dipati Ukur Bandung 16 April 2025

    Pemkot Bandung Gaet Unpad Terkait Penataan PKL Dipati Ukur Bandung 16 April 2025

    Pemkot Bandung Gaet Unpad Terkait Penataan PKL Dipati Ukur
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung dan
    Universitas Padjadjaran
    (Unpad) menjajaki berbagai peluang kerja sama lintas sektor.
    Peluang kerja sama tersebut terbuka saat pertemuan antara Wali Kota Bandung Muhammad Farhan dengan Rektor Unpad Arief Sjamsulaksana Kartasasmita di Balai Kota Bandung, Rabu (16/4/2025) pagi.
    Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan,
    kolaborasi
    antara
    Pemkot Bandung
    dan Unpad yang bisa segera diwujudkan terkait pengelolaan aset dan pelayanan publik.
    Salah satu yang menjadi perhatian adalah penataan pedagang kaki lima (PKL) di sekitar kawasan Kampus Unpad Dipati Ukur serta optimalisasi aset Unpad yang berada di Kota Bandung.
    “Beberapa aset Unpad itu memiliki korelasi dengan pelayanan publik. Kami bisa kerja sama mulai dari penertiban PKL sampai evaluasi tata ruang. Semuanya akan kami kaji bersama,” kata Farhan di Balai Kota Bandung, Rabu pagi.
    Selain
    penataan PKL
    Dipatiukur dan pemanfaatan aset, Farhan juga mengajak fakultas-fakultas di Unpad untuk mendukung program unggulan Pemkot Bandung, salah satunya Buruan SAE.
    Menurut Farhan, program Buruan SAE bisa berkolaborasi dengan Fakultas Peternakan, Perikanan, dan Pertanian untuk memperkaya konten Buruan SAE baik yang bersifat produktif maupun dekoratif.
    “Yang ada di Balai Kota dan Pendopo itu dekoratif, tetapi ada juga yang produktif. Ini bisa jadi ruang kolaborasi, kami ingin ini jadi bagian dari edukasi kepada masyarakat,” katanya.
    Selain itu, Farhan juga mengusulkan keterlibatan Fakultas Sejarah Unpad dalam melacak dokumen arsitektur interior dan eksterior Balai Kota serta Pendopo.
    “Ini akan jadi dasar dalam penyusunan perda baru agar bentuk asli Balai Kota dan Pendopo bisa tetap terjaga,” katanya.
    Farhan juga mendorong peningkatan kualitas SDM Pemkot Bandung melalui program
    capacity building
    .
    Ia membuka peluang bagi ASN untuk melanjutkan pendidikan di Unpad melalui skema yang lebih inklusif dan adaptif.
    Sementara itu, Rektor Unpad Arief Sjamsulaksana Kartasasmita mengatakan, Unpad siap berkolaborasi dengan Pemkot Bandung dalam segala bidang yang diperlukan.
    “Universitas harus memberikan dampak nyata kepada pemerintah daerah dan masyarakat. Kami siap membantu Kota Bandung, mulai dari isu sampah, perikanan, hukum, hingga ekonomi,” ujar Arief.
    Dalam waktu dekat, lanjut Arief, Unpad juga akan mendorong mahasiswanya agar bisa magang langsung di Pemkot Bandung, sebagai upaya implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi.
    “Kami ingin mahasiswa kami bisa langsung berdampak kepada masyarakat. Kami juga siap mengirimkan dosen untuk mengajar langsung ASN yang ingin melanjutkan pendidikan,” katanya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kritik Respons Farhan Saat Ditanya Soal Penataan PKL di Cicadas : Tanya-Jawab Itu Kerja Jurnalistik!

    Kritik Respons Farhan Saat Ditanya Soal Penataan PKL di Cicadas : Tanya-Jawab Itu Kerja Jurnalistik!

    JABAR EKSPRES – Respons Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan yang menyuruh diam wartawan saat menanyakan soal penataan PKL di Cicadas menuai kritik dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI).

    Ketua AJI Kota Bandung, Iqbal Lazuardi menyebut, proses tanya-jawab merupakan kerja jurnalistik yang perlu dihormati, sehingga dirinya menyayangkan terkait respons Farhan tersebut.

    “Intinya, siapapun harus menghormati kerja-kerja jurnalistik. Wawancara dan proses tanya-jawab merupakan kerja jurnalistik juga yang perlu dihormati termasuk oleh wali kota. Karena dari proses jurnalistik itu ada hak publik atas informasi,” kata Iqbal, saat dikonfirmasi Jabar Ekspres, Selasa (15/4).

    Menurutnya, sekalipun hal tersebut berorientasi pada konteks bercanda, intensi kata diam yang dilontarkan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan seolah tidak menghargai kerja jurnalistik.

    BACA JUGA:Tanya Soal Penataan PKL di Cicadas, Wartawan Kena Semprot Wali Kota Bandung: Diam!

    “Tapi dengan intensi menyuruh wartawan diam ya artinya tidak menghargai kerja jurnalistik,” ujarnya.

    Terlebih, Farhan merupakan sosok nomor satu di Kota Bandung. Di mana seharusnya, ia sebagai pejabat publik harus lebih bijak dalam menanggapi sebuah pertanyaan.

    “Ya seharusnya sebagai pejabat publik tidak seharusnya demikian,” ungkapnya.

    Sebelumnya, wartawan dari Inspira TV, Tri Widiyantie bermaksud menjelaskan maksud dari pertanyaan yang dilontarkannya terkait PKL yang berdiri di sepanjang jalan Cicadas. Namun, jawaban yang dilontarkan Farhan cukup membuat Tri merasa terkejut. Pasalnya, Farhan justru menyuruh Tri untuk diam dan dianggap tidak mendengarkan penjelasannya.

    BACA JUGA:Targetkan Trotoar Inklusif, Pemkot Bandung Bakal Tertibkan Bangunan Semi Permanen hingga PKL

    Saat dikonfirmasi, Tri hanya bermaksud menanyakan kinerja Pemkot dalam penataan PKL yang sebelumnya ditargetkan selesai selama satu bulan. Apalagi kawasan Cicadas yang telah diisi bangunan permanen di atas trotoar.

    “Intinya ga expect kalau jawaban dari wali kota gitu, padahal itu pertanyaan biasa terkait PKL karena sekalian nanya evaluasi kinerja pemkot yang katanya ada satu bulan target pembenahan dan penataan PKL, termasuk yang dia bilang PKL di trotoar akan dibersihkan, karena pemkot malu banyak ternyata yang berjualan di plang lahan pemkot,” kata Tri.

  • Bandung Bebas Macet Belum Terealisasi, Akankah Kembali Masuk RPJMD? 

    Bandung Bebas Macet Belum Terealisasi, Akankah Kembali Masuk RPJMD? 

    JABAR EKSPRES – Kota Macet jadi predikat yang semakin melekat bagi Kota Bandung. Dua kali masuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018, 2018-2023 dengan realisasi “Bandung Bebas Macet”, wacana tersebut tak kunjung terlaksana.

    Masalah kemacetan jadi kompleksitas ditengah masifnya kemajuan di tiap wilayah Kota Bandung. Padahal, kemacetan jadi isu yang kerap kali dibahas di setiap pergantian kepala daerah maupun wakil rakyat.

    Saat ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung tengah mengebut bahasan soal perampung RKPD maupun RPJMD guna pembangunan kota ke depan.

    BACA JUGA:Bikin Macet, Dedi Mulyadi Larang Penggalangan Dana di Jalan

    “Saya setiap hari akan melakukan 3 kali rapat, pertama tentang sampah, rapat kedua tentang pengelolaan sumber daya manusia, rapat ketiga tentang persiapan RPJMD dan RKPD,” kata Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan.

    Seperti diketahui, penyelesaian macet jadi mimpi yang diharapkan oleh masyarakat Kota Bandung. Terlebih, pinggiran kota yang dinilai kurang pengawasan akan penguraian kemacetan.

    Warga asal Sukamiskin, Dadan Kurniawan (29) berharap, kemacetan jadi prioritas penyelesaian para pemangku kepentingan. Diakuinya, macet mengular kerap terjadi di wilayah tersebut pada sore hari.

    “Bisa sampai Cicaheum macetnya. Mumpung ada kesempatan, kang Farhan coba main kesini pas jam 04.00 (WIB) sampai maghrib, bisa dilihat macetnya kaya gimana,” katanya kepada Jabar Ekspres.

    BACA JUGA:Antrean Samsat Cimareme Bandung Barat Bikin Macet, Pengendara Ngeluh: Tiga Jam Gak Gerak!

    Belum lagi, diakuinya, kendaraan yang melintas di jalan ini bercampur dengan operasional bus yang kemudian terjadi penyempitan jalur atau bottleneck.

    “Yang saya kesel ‘mah, mobil buat berempat tapi yang ngisi sendiri. Belum lagi bus kan banyak ya lalulalang disini, harusnya mah ada kebijakan lah entah aturan berkendara, atau diperbanyak transportasi publiknya,” ujarnya.

    “Udah mah jalan kecil, tambah banyak bus, udah aja pasti padat gak gerak sama sekali,” tambahnya.

    Untuk itu, Dadan menaruh harapan besar kepada Farhan dan Erwin untuk membuat solusi konkret demi menuntaskan permasalahan macet.

    Menurutnya, selain banjir, permasalahan kemacetan harus jadi prioritas penyelesaian Pemkot Bandung. (Dam)

  • PR Pembangunan Infrastruktur Kota Bandung Masih Banyak, Pemkot Jalan Ditempat?

    PR Pembangunan Infrastruktur Kota Bandung Masih Banyak, Pemkot Jalan Ditempat?

    JABAR EKSPRES – Sepekan terakhir, kelayakan infrastruktur Kota Bandung menuai tanda tanya. Mulai dari kecelakan mahasiswa asal UPI Bandung di jalan Ir. Djuanda akibat jalan berlubang, banjir di wilayah Bandung Timur, hingga persoalan terkait sampah.

    Pengamat Kebijakan Publik Independen, Achmad Muhtar menilai, sampai saat ini belum terdapat gebrakan nyata dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan – Erwin.

    “Apabila saya melihat, sejauh ini Wali Kota Bandung dalam menanggulangi permasalahan yang ada, misal terdekat banjir kemarin baru sebatas sosialisasi dan wacana ke depan, bukan gebrakan nyata,” katanya kepada Jabar Ekspres, Minggu (13/4).

    Dirinya membenarkan statement Farhan soal banjir di wilayah timur Kota Kembang yang disebabkan oleh overflow dan ketidaksanggupan sungai dalam menampung debit air yang tinggi.

    BACA JUGA:Realisasi Penyelesaian Banjir Bandung Timur Jalan Ditempat?

    Namun, dirinya menyayangkan soal belum dilakukannya penanganan jangka pendek guna berkurangnya genangan di wilayah tersebut.

    “Kenapa gak langsung dilakukan misal pelebaran sungai atau yang paling mudah pengerukan sungai. Jangan justru meminta masyarakat untuk sabar soal penanganan banjir yang butuh waktu,” ujarnya.

    “Saya kira, masyarakat sudah cukup sabar menghadapi permasalahan banjir menahun yang belum juga terselesaiakan,” tambahnya.

    Selain itu, dirinya ikut menyinggung soal kasus kecelakaan akibat jalan berlubang di jalan Ir. Djuanda Kota Kembang. Menurutnya, peristiwa tersebut harus menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung.

    “Perbaikan jalan ini kan merupakan janji 100 hari kerja Wali Kota Bandung terpilih. Terus, kickoff perbaikan jalan jangan hanya sebatas seremonial dan menunggu laporan dari masyarakat melalui hotline, pemerintah justru yang harus gerak,” ucapnya.

    BACA JUGA:Degradasi Lahan Dinilai Jadi Pemicu Banjir di Bandung Timur, Pemkot Sebut Belum Ada Bahasan dengan Wilayah Pemangku Kepentingan

    Dirinya pun berpesan agar Wali Kota Bandung bisa mengurangi kehadiran dalam acara berbentuk seremonial, dan mulai berkeliling melihat realitas dan permasalahan yang terjadi di masyarakat.

    Menurutnya, hal ini penting guna pengambilan kebijakan melalui sebuah program bisa langsung dirasakan oleh masyarakat.