Xcloud.id

Tag: Muhammad Farhan

  • Farhan Soroti "Billboard" dan Sampah Kota Bandung Jelang Pocari Sweat Run 2025 Bandung 17 Juli 2025

    Farhan Soroti "Billboard" dan Sampah Kota Bandung Jelang Pocari Sweat Run 2025 Bandung 17 Juli 2025

    Farhan Soroti “Billboard” dan Sampah Kota Bandung Jelang Pocari Sweat Run 2025
    Editor
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Wali Kota
    Bandung

    Muhammad Farhan
    menyoroti persoalan billboard dan sampah menjelang pelaksanaan ajang lari
    Pocari Sweat Run
    2025 pada Sabtu (19/7/2025) dan Minggu (20/7/2025) di Kota Bandung.
    Farhan memastikan seluruh perangkat dinas siaga menyambut lomba yang akan melewati sejumlah ruas jalan kota tersebut.
    “Event ini harus bersih dan tertib,” kata Farhan dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (17/7/2025).
    Dia bersama sejumlah dinas serta panitia Pocari Sweat Run telah meninjau langsung rute lari dan memastikan perbaikan di sejumlah titik yang dilewati peserta. Farhan berharap event berskala nasional itu bisa berjalan aman serta menjaga citra Bandung sebagai kota yang nyaman untuk pelari.
    Salah satu yang menjadi perhatian adalah pengelolaan titik-titik billboard di beberapa sudut kota. Farhan meminta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) agar memastikan pemanfaatan titik strategis dilakukan secara efektif.
    “Kalau ada titik yang tidak bisa, lewati saja. Fokus pada yang mau dan memungkinkan,” ujarnya.
    Dia juga menugaskan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) menjaga komunikasi dengan komunitas pelari.
    “Pastikan semua komunitas merasa dilibatkan dan bahagia,” kata Farhan.
    Adapun Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) ditugaskan menangani potensi tumpukan sampah di sepanjang jalur lomba.
    Farhan juga menekankan pentingnya koordinasi lintas dinas, termasuk pengelolaan pencahayaan dan parkir yang menjadi tanggung jawab Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM). Sementara rekayasa lalu lintas diminta dikoordinasikan secara detail dengan kepolisian.
    “Jangan sampai ada kecelakaan, apalagi sampai ada korban jiwa,” tegas Farhan.
    Dia juga menyoroti pentingnya pengawasan di sembilan pos kontrol agar tidak ada titik yang luput dari pantauan petugas. Untuk kerja sama dengan pihak swasta dan aparat kepolisian, Farhan menyerahkannya kepada tim pelaksana.
    “Pocari Sweat Run 2025 adalah kerja bareng. Kita tinggal terima hasilnya kalau koordinasi dan korporasi jalan baik,” kata Farhan.
    Penulis: Kontributor Bandung, Putra Prima Perdana
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kota Bandung Resmi Bentuk BPBD, Fokus Mitigasi Banjir dan Sesar Lembang

    Kota Bandung Resmi Bentuk BPBD, Fokus Mitigasi Banjir dan Sesar Lembang

    Liputan6.com, Bandung – Kota Bandung resmi memiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Didi Ruswandi dilantik sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kota Bandung oleh Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, di Balai Kota Bandung, Senin, 14 Juli 2025.

    Menurut Farhan, pembentukan BPBD bukan sekadar membangun infrastruktur fisik, melainkan menyiapkan suprastruktur, yaitu sumber daya manusia dan kelembagaan yang mampu merespons bencana secara cepat dan tepat.

    Kehadiran BPBD Kota Bandung dinilai sangat penting untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana di Kota Bandung.

    “Suprastruktur artinya kita sedang mempersiapkan orang-orang agar punya program untuk mengedukasi terhadap terjadinya berbagai macam bencana,” katanya dalam keterangan pers di Bandung.

    Farhan menyebut, bencana utama yang menjadi fokus adalah bencana hidrometeorologi seperti banjir bandang.

    “Itu tidak boleh terjadi lagi. Daerah rawan banjir harus dikosongkan sebelum air datang. Ini soal kesiapan dan perilaku,” tegasnya.

    Potensi Pergerakan Tanah

    Selain itu, potensi pergerakan tanah juga menjadi perhatian serius. Farhan menyebut adanya tanda-tanda awal pergeseran tanah di sejumlah wilayah sekitar Bandung seperti Sumedang dan Purwakarta.

    Ia khawatir kondisi serupa bisa terjadi di Kota Bandung, terutama di kawasan yang dilalui Sesar Lembang.

    “Fokus pada Sesar Lembang menjadi penting karena itu potensi yang nyata,” katanya.

    Lebih lanjut, Farhan mengungkapkan pentingnya kesiapan mental masyarakat dalam menghadapi situasi darurat. Ia juga mengingatkan bahwa musim kemarau diperkirakan datang terlambat dan musim hujan akan lebih cepat terjadi, berdasarkan peringatan dari BMKG.

    “Kesiapan mental dan edukasi masyarakat menjadi kunci. Jangan sampai kita tidak siap saat musim hujan datang lebih cepat,” ucapnya.

    Terkait koordinasi penanggulangan bencana, Farhan mengatakan, BPBD Kota Bandung akan berkoordinasi erat dengan BPBD Provinsi Jawa Barat sebagai koordinator utama lintas daerah. Bahkan, kata dia, sebelum dilantik pun, Didi Ruswandi sudah menjalin komunikasi dengan BPBD provinsi.

    “Terpenting memang koordinasi dengan provinsi dulu,” jelasnya.

  • Janji Pemkot Sediakan Arsip Hak Kekayaan Khusus Industri Gim di Kota Bandung  

    Janji Pemkot Sediakan Arsip Hak Kekayaan Khusus Industri Gim di Kota Bandung  

    Liputan6.com, Bandung – Pemerintah Kota Bandung mengklaim bakal turut turun tangan dalam pengembangan industri gim. Salah satu upaya itu adalah dengan menyediakan tempat arsip khusus untuk hak kekayaan intelektual atau intellectual property (IP) yang bisa diakses oleh pelaku industri kreatif secara resmi. 

    Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyatakan bahwa industri kreatif di Kota Bandung tengah berkembang menuju bentuk yang lebih terstruktur. 

    Menurut Farhan, langkah penting yang harus dilakukan pemerintah adalah menciptakan ekosistem yang memungkinkan insan kreatif mengembangkan potensinya dan masuk ke arus utama industri. Ia menyadari, industri kreatif memiliki spektrum yang luas dan membutuhkan dukungan dari hulu ke hilir.

    “Saya lagi berusaha mengembangkan bersama-sama dengan Dinas Arsip dan Perpustakaan sebagai tempat pengarsipan semua hak atas kekayaan intelektual. Jadi nanti kita akan buka pendaftaran, sok didaftarkan. Siapa pun yang nanti mengklaim bahwa saya punya IP, itu disimpannya di kearsipan Kota Bandung. Jadi resmi,” dikutip dari siaran pers di Bandung akhir pekan lalu (5/7/2025).

    Ia menambahkan, sistem pengarsipan ini tidak hanya sebagai bentuk dokumentasi, tapi juga sebagai pengakuan hukum yang kuat bagi pemilik karya atau inovasi.  

    “Iya betul. Ide-ide bagian ini kita koleksikan. Kalau ada yang klaim sepihak, kita bisa lihat dokumen resmi di kearsipan,” imbuhnya.

    Namun Farhan menekankan, pembangunan tidak boleh hanya mengejar digitalisasi atau kemasan futuristik semata, melainkan juga memperhatikan aspek dasar seperti infrastruktur dan lingkungan yang layak.

    Ia menyebutkan bahwa salah satu tantangan besar adalah permasalahan banjir di kawasan timur Bandung yang menjadi lokasi beberapa pusat industri kreatif baru. Selain pengelolaan lingkungan, Farhan juga menyoroti pentingnya aksesibilitas menuju kawasan industri kreatif. 

    “Selama ini, jalan ke sini biasanya teh macet. Harus dipermudah aksesnya. Walaupun tidak ada di anggaran kita, kita sedang menyiapkan skema pendanaan lewat Land Based Finance,” jelasnya.

    Skema Land Based Finance (LBF) memungkinkan pemerintah memanfaatkan aset tanah sebagai jaminan untuk mendanai infrastruktur, tanpa membebani APBD. 

    “Pendanaannya bukan dari pemerintah, tapi dari pihak swasta yang terlibat. Kita ciptakan ekosistem yang saling dukung,” jelas Farhan.

     

  • Farhan Ungkap Masalah Lain Teras Cihampelas: Tak Cuma Atas, Tiang Rusak Tali Air…

    Farhan Ungkap Masalah Lain Teras Cihampelas: Tak Cuma Atas, Tiang Rusak Tali Air…

    Farhan Ungkap Masalah Lain Teras Cihampelas: Tak Cuma Atas, Tiang Rusak Tali Air…
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    –
    Wali Kota Bandung
    ,
    Muhammad Farhan
    , mengatakan bahwa masalah yang disebabkan oleh
    Teras Cihampelas
    bukan hanya sulit dalam perawatan dan pemanfaatannya.
    Menurut dia, selain di bagian atas, bagian bawah Teras Cihampelas juga menimbulkan beberapa masalah.
    “Teras Cihampelas itu tidak cuma atasnya yang harus dibereskan. Yang paling penting adalah bawahnya karena tiang-tiang itu ditanam ke bawah dan banyak merusak tali air. Itu mengkhawatirkan karena air yang turun di dalam Cihampelas akhirnya tidak masuk ke gorong-gorong,” ujar Farhan di Balai Kota Bandung, Rabu (8/7/2025).
    Farhan menambahkan bahwa permasalahan
    drainase
    yang ditimbulkan Teras Cihampelas berdampak kepada permukiman warga di sekitarnya.
    “Ada beberapa titik (air) malah masuk ke gang warga masyarakat,” ucapnya.
    Untuk mengatasinya, Pemerintah Kota Bandung akan menyiapkan anggaran untuk membuat gorong-gorong baru di sekitar Teras Cihampelas.
    “Itu memang butuh anggaran yang besar sekali. Kami akan lakukan secara bertahap. Ya, butuh waktu dua tahun-lah, kira-kira untuk membereskan fondasinya,” ungkapnya.
    Disinggung kembali soal rencana pembongkaran, Farhan menegaskan bahwa hal tersebut merupakan bentuk pertimbangan hukum yang perlu waktu untuk memperkuat pelaksanaannya.
    “Kalau masih wacana hukum, jangan diselesaikan terburu-buru. Kalau memang ternyata ada hukum yang memungkinkan melakukan pembongkaran dan ada analisis lingkungan yang menunjukkan dengan sangat kuat bahwa dengan adanya Teras Cihampelas itu lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya, ya tentu kami harus terbuka pada hal itu,” jelasnya.
    “Saya belum melihat ada kajian yang kuat untuk itu. Maka, fokusnya saat ini adalah kepada perbaikan,” tuturnya.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bandung Disebut Kota Termacet di Indonesia, Wali Kota Farhan Ingin Undang Pembuat Survei

    Bandung Disebut Kota Termacet di Indonesia, Wali Kota Farhan Ingin Undang Pembuat Survei

    Sebelumnya, Kota kembang baru saja dinobatkan sebagai kota termacet ke-12 di dunia berdasarkan TomTom Traffic Index 2024 yang dirilis pada 7 Januari 2025. 

    Posisi Bandung dalam indeks itu berada di bawah Kumamoto, Jepang, dengan catatan kendaraan rata-rata memerlukan 32 menit 37 detik untuk menjangkau jarak per 10 kilometer. Bahkan pada Jumat (24/1/2025) sore, waktu tempuh rata-rata kendaraan per 10 km lebih lambat 10 menit dari rata-rata pada 2024, yakni mencapai 42 menit 50 detik.

    Persentase tingkat kemacetan di Bandung pada 2024 mencapai 48 persen dengan rata-rata waktu yang hilang karena kemacetan mencapai 108 jam setiap jam sibuk. Kondisinya lebih buruk dari Jakarta yang pada indeks 2024 berada di posisi 90 dengan waktu yang dibutuhkan untuk menjangkau jarak per 10 kilometer adalah 25 menit 31 detik.

    Di Asia Tenggara, posisi Bandung berada di urutan kedua kota termacet di bawah Davao, Filipina. Kota itu kehilangan 136 jam akibat kemacetan yang terjadi di jam sibuk dengan waktu tempuh per 10 kilometer mencapai 32 menit 59 detik.

    Menanggapi hal itu, Wali Kota Bandung terpilih Muhammad Farhan mengatakan pihaknya akan memulai dengan analisis data-data pendukung terkait kemacetan, termasuk mobilitas kendaraan, kantung parkir, dan pergerakan warga. Hal itu demi mengatasi masalah kemacetan di Bandung yang nyaris berlangsung setiap hari, terlebih di akhir pekan dan libur panjang.

    “Dalam waktu sebulan ini, analisis dulu semua data yang ada, baru setelah itu kita buat kebijakan,” ujar Farhan ditemui di Gedung Sate, Bandung, Rabu, 22 Januari 2025. Pihaknya juga terbuka untuk berdiskusi dengan pejabat wali kota Bandung saat ini yang berlatar belakang Kepala Dishub sebelumnya.

  • Walkot Bandung Pastikan Teras Cihampelas Tidak Dibongkar

    Walkot Bandung Pastikan Teras Cihampelas Tidak Dibongkar

    BANDUNG – Pemerintah Kota Bandung memastikan Teras Cihampelas tidak akan dibongkar, melainkan akan direnovasi dan dirawat secara berkelanjutan.

    Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan keputusan itu merupakan hasil kajian hukum, teknis, serta pertimbangan kemanfaatan aset publik dan anggaran yang matang.

    “Wacana pembongkaran memang ada sejak saya dilantik. Tapi saya tidak bisa asal putuskan. Harus dikaji secara hukum, manfaat, dan kerugiannya. Setelah dilakukan appraisal, nilai Teras Cihampelas saat ini mencapai Rp80 miliar,” kata Farhan dilansir ANTARA, Selasa, 8 Juli.

    Farhan mengatakan appraisal sendiri bertujuan untuk mengukur sejauh mana kerugian yang dialami, yang kemudian digunakan untuk menentukan kompensasi atau ganti rugi yang sesuai, salah satunya pada aset pemerintah.

    Menurut dia, karena nilai aset lebih dari Rp5 miliar dan masih berfungsi, maka pembongkaran tidak direkomendasikan dari sisi hukum dan tata kelola pemerintahan.

    “Kalau aset milik daerah di atas Rp5 miliar dan masih punya fungsi, sebaiknya tidak dibongkar. Proses hukum dan politiknya panjang, dan risikonya besar,” katanya.

    Ia juga menyebutkan jika proses pembongkaran dilakukan, setidaknya akan memakan waktu hingga enam bulan. Sementara selama masa itu, tidak ada perawatan yang bisa dilakukan, dan aset justru akan semakin terbengkalai.

    “Kalau dibongkar, selama enam bulan proses itu berjalan, tidak bisa dilakukan perawatan. Dan risikonya, malah bisa melanggar hukum,” ujar Farhan.

    Dengan keputusan tidak dibongkar, Pemkot Bandung akan fokus pada perawatan rutin dan pemanfaatan yang lebih baik.

    Wali Kota Bandung menyebut mulai tahun ini dan seterusnya akan selalu disiapkan anggaran khusus untuk menjaga Teras Cihampelas tetap aman, terang, dan nyaman untuk masyarakat.

    “Saya pastikan, setiap tahun akan ada anggaran untuk perawatan, keamanan, dan penerangan Teras Cihampelas. Supaya tempat ini tetap bermanfaat bagi warga dan wisatawan,” katanya.

    Farhan juga menyampaikan perawatan ini akan dilakukan lintas dinas, tidak hanya satu pihak saja. Beberapa dinas yang akan terlibat antara lain DSDABM, Dishub, Dinas Koperasi dan UKM, Satpol PP, Disbudpar, DPKP, dan Dinsos.

    “Dengan renovasi dan perawatan ini, harapannya Teras Cihampelas bisa kembali menjadi ruang publik yang representatif, aman, dan nyaman untuk seluruh masyarakat Kota Bandung dan pengunjung dari luar daerah,” kata dia.

  • Farhan kepada Pengelola Bandung Zoo: Berantem Saja, Ayo Selesaikan, Kalian Bukan Anak-anak Bandung 8 Juli 2025

    Farhan kepada Pengelola Bandung Zoo: Berantem Saja, Ayo Selesaikan, Kalian Bukan Anak-anak Bandung 8 Juli 2025

    Farhan kepada Pengelola Bandung Zoo: Berantem Saja, Ayo Selesaikan, Kalian Bukan Anak-anak
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    –
    Wali Kota Bandung

    Muhammad Farhan
    jengah dengan keributan antara dua pihak yang mengaku pengelola
    Kebun Binatang Bandung
    atau Bandung Zoo.
    Farhan mengatakan, restu pengelolaan Bandung Zoo bukan dari Pemerintah Kota Bandung, melainkan dari Pemerintah Pusat dan Kejari.
    “Saya sudah berulang-ulang bilang ya, Kebun Binatang itu sudah kita bantu banyak. Pemerintah pusat itu yang memberikan izinnya, soalnya pemerintah pusat lewat Kementerian Kehutanan, Direktorat Jenderal Konservasi, itu
    ngasih
    izinnya ke yayasan, bukan ke Pemerintah Kota Bandung,” kata Farhan di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukencana, Kota Bandung, Selasa (8/7/2025).
    Selain itu, Pemerintah Kota Bandung sudah banyak memberikan bantuan untuk menyelesaikan perselisihan antara kedua belah pihak.
    “Kami sudah mediasi, kami sudah selesaikan masalah hukumnya, mau bantuan apa lagi. Yayasan
    pasea
    (berantem)
    wae.
    Ayo selesaikan, kalian bukan anak-anak. Jangan bentar-bentar minta tolong, bentar-bentar minta tolong. Sudah dewasa, tentukan sikap, selesaikan dengan dewasa,” tegas Farhan.
    Farhan menambahkan, Pemerintah Kota Bandung berencana untuk melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk melakukan peninjauan ulang terhadap izin konservasi Bandung Zoo jika perselisihan antara dua pihak yang mengeklaim sebagai pengelola tidak menemukan jalan tengah.
    “Kami sekarang menunggu kedewasaan para pengurus yayasan. Saya serius, kalau memang enggak beres-beres juga, saya akan meminta Kementerian Kehutanan melakukan peninjauan ulang terhadap izin konservasi kepada Yayasan Marga Satwa Tamansari, agar ditinjau ulang karena yayasannya tidak menunjukkan kemampuan manajerial yang baik,” ujarnya.
    Farhan menambahkan, Pemerintah Kota Bandung dalam kasus ini hanya sebagai pemilik lahan yang telah ditetapkan oleh hukum dan tidak punya kompetensi serta pengalaman untuk mengelola Kebun Binatang.
    “Regulator bukan pelaku. Pemerintah Kota Bandung bukan pelaku bisnis taman hiburan, bukan pelaku bisnis kebun binatang. Kami regulator, jadi kami tegakkan peraturan,” tuturnya.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Farhan kepada Pengelola Bandung Zoo: Berantem Saja, Ayo Selesaikan, Kalian Bukan Anak-anak Bandung 8 Juli 2025

    Alasan Farhan Tolak Usulan Dedi Mulyadi Bongkar Teras Cihampelas: Nilainya Rp 80 Miliar Bandung 8 Juli 2025

    Alasan Farhan Tolak Usulan Dedi Mulyadi Bongkar Teras Cihampelas: Nilainya Rp 80 Miliar
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Wali Kota
    Bandung
    ,
    Muhammad Farhan
    menolak usulan Gubernur
    Jawa Barat

    Dedi Mulyadi
    untuk membongkar
    Teras Cihampelas
    . 
    Farhan
    menjelaskan, keputusan untuk mempertahankan Teras Cihampelas dan tidak membongkarnya diambil melalui proses panjang yang melibatkan kajian hukum, teknis, serta pertimbangan kemanfaatan aset publik.
    Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, sambung Farhan, telah melakukan appraisal terhadap Teras Cihampelas untuk mengukur kerugian yang dialami. Perhitungan tersebut nantinya akan digunakan untuk menentukan kompensasi atau ganti rugi yang sesuai.
    “Wacana pembongkaran memang ada sejak saya dilantik. Tapi saya tidak bisa asal putuskan. Harus dikaji secara hukum, manfaat, dan kerugiannya. Setelah dilakukan appraisal, nilai Teras Cihampelas saat ini mencapai Rp80 miliar,” ungkap Farhan di Taman Lalu Lintas, Jalan Aceh, Kota Bandung, Selasa (8/7/2025).
    Dari sisi hukum dan tata kelola pemerintahan, karena nilai aset Teras Cihampelas lebih dari Rp 5 miliar dan masih berfungsi, maka pembongkaran tidak direkomendasikan. 
    “Kalau aset milik daerah di atas Rp5 miliar dan masih punya fungsi, sebaiknya tidak dibongkar. Proses hukum dan politiknya panjang, dan risikonya besar,” jelasnya.
    Farhan mengungkapkan, jika pembongkaran dilakukan, proses tersebut akan memakan waktu enam bulan.
    Selama periode itu, tidak akan ada perawatan. Hal itu berpotensi membuat aset semakin terbengkalai.
    “Kalau dibongkar, selama enam bulan proses itu berjalan, tidak bisa dilakukan perawatan dan risikonya malah bisa melanggar hukum,” tambahnya.
    Dengan keputusan untuk tidak membongkar, Pemkot Bandung akan fokus pada perawatan rutin dan pemanfaatan yang lebih baik untuk Teras Cihampelas.
    Mulai tahun ini dan seterusnya, Farhan memastikan bahwa Pemkot Bandung akan selalu menyiapkan anggaran khusus untuk menjaga Teras Cihampelas tetap aman, terang, dan nyaman untuk masyarakat.
    “Saya pastikan, setiap tahun akan ada anggaran untuk perawatan, keamanan, dan penerangan Teras Cihampelas. Supaya tempat ini tetap bermanfaat bagi warga dan wisatawan,” katanya.
    Farhan juga menyampaikan bahwa perawatan ini akan dilakukan secara lintas dinas, melibatkan beberapa instansi seperti DSDABM, Dishub, Dinas Koperasi dan UKM, Satpol PP, Disbudpar, DPKP, dan Dinsos.
    Selain itu, dua kecamatan dan dua kelurahan di sekitar lokasi juga akan dilibatkan secara aktif.
    “Perawatan bukan hanya dari dinas, tapi juga kolaborasi dengan kecamatan dan kelurahan. Ini aset milik bersama, harus dijaga bersama,” tandasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dedi Mulyadi Usul Teras Cihampelas Warisan Ridwan Kamil Dibongkar, Ini Kata Wali Kota Bandung

    Dedi Mulyadi Usul Teras Cihampelas Warisan Ridwan Kamil Dibongkar, Ini Kata Wali Kota Bandung

    Liputan6.com, Bandung – Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengungkap usulan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi terkait pembongkaran Teras Cihampelas memerlukan proses panjang.

    “Kemungkinan (dibongkar), tapi ini baru usul dari Pak Gubernur. Saya mesti menjalani dulu proses administrasi yang tidak sederhana dan panjang. Mudah-mudahan kita bisa menemukan solusi yang cepat,” ujar Farhan pada Kamis, 3 Juli 2025.

    Adapun proses agar Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung melepaskan aset Teras Cihampelas, kata Farhan, tidaklah mudah. Selain itu, Farhan mengatakan perlu adanya koordinasi dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bandung dan DPRD Kota Bandung.

    “Proses pelepasan aset tidak semudah itu. Sambil menunggu usulan-usulan karena saya mesti bicara dengan DPRD juga, saya mesti bicara dengan BKAD juga,” pungkasnya.

    Maka untuk saat ini, Pemkot Bandung akan melakukan upaya untuk merapikan dan membersihkan skywalk yang dibangun saat masa kepemimpinan Ridwan Kamil tersebut.

    “Satpol PP stand by 24 jam untuk keamanan, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) akan memperbaiki toilet, membersihkan segala macam vandalismenya. Kemudian dari Dinas Perhubungan akan memasang penerangan,” katanya.

    Di sisi lain, Farhan menyebut Jalan Cihampelas merupakan salah satu jalan yang bersejarah di Kota Bandung. Oleh karena itu, dia menilai jalan tersebut perlu penataan yang lebih baik.

    “Jalan Cihampelas yang harusnya bisa kita lestarikan sebagai salah satu jalan bersejarah dengan pagar-pagar pohon yang luar biasa gitu kan. Dengan adanya si Teras Cihampelas sempat terganggu. Tugas kami di Kota Bandung adalah memastikan Teras Cihampelas itu aman, bersih, terang, benderang,” ucap dia.

     

    Penulis: Arby Salim

  • Farhan: Media Massa Kunci Masa Depan Bandung!

    Farhan: Media Massa Kunci Masa Depan Bandung!

    Bandung, Beritasatu.com – Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyampaikan komitmennya untuk terus menjalin kolaborasi dengan lembaga penyiaran sebagai bagian dari upaya membangun Kota Bandung menjadi kota terbaik di Indonesia.

    Pernyataan ini disampaikan dalam sambutan video yang ditayangkan pada acara Sarasehan Penyiaran: Sambung Rasa Wali Kota Bandung dengan Lembaga Penyiaran, Kamis malam (3/7/2025) di Gedung Lokantara Budaya RRI Bandung.

    “Saya sangat berharap 77 lembaga penyiaran di Kota Bandung, baik TV maupun radio, terus berkolaborasi membangun kota ini jadi lebih baik,” kata Farhan.

    Farhan menegaskan, media memiliki peran krusial dalam menyampaikan informasi, edukasi, dan solusi untuk permasalahan kota.

    Ia menyebutkan isu-isu penting seperti kemacetan, sampah, stunting, hingga kriminalitas, hanya bisa diatasi lewat kerja sama multipihak, termasuk lembaga penyiaran.

    “Kita butuh media untuk menyuarakan program-program pemerintah kota. Kolaborasi ini penting demi kebutuhan dasar masyarakat,” jelasnya.

    Meski berhalangan hadir langsung karena harus menghadiri acara di Kementerian Keuangan, Farhan memastikan bahwa dukungannya terhadap insan penyiaran tidak akan surut.

    Farhan yang memiliki latar belakang sebagai insan penyiaran dan pernah duduk di Komisi I DPR RI, menyadari tantangan yang dihadapi oleh media tradisional.

    Disrupsi teknologi dan dominasi platform digital telah menciptakan persaingan tidak seimbang bagi radio dan televisi konvensional.

    “Saya tahu betapa berat perjuangan media konvensional saat ini. Karena itu, pemerintah perlu hadir sebagai mitra,” ujar Farhan.

    Ketua KPID Jawa Barat Dr Adiyana Slamet mengapresiasi komitmen Wali Kota dan menyebut sarasehan ini sebagai langkah strategis untuk menjembatani komunikasi antara lembaga penyiaran dan pemerintah.

    “Lembaga penyiaran bukan kompetitor, tetapi mitra satu sama lain. Kolaborasi adalah kunci untuk bertahan di tengah tekanan digital,” ungkapnya.

    Adiyana juga menyampaikan rencana untuk membuka komunikasi lebih luas dengan kepala daerah lain melalui roadshow, demi memperkuat posisi lembaga penyiaran lokal.

    Acara sarasehan ini menjadi titik awal penting bagi kolaborasi antara pemerintah kota dan media. Komitmen dari seorang wali kota yang memahami dunia penyiaran diharapkan bisa menjadi angin segar untuk masa depan media lokal di Bandung.

    “Saya ingin sambung rasa ini tidak hanya jadi pertemuan sesaat, tetapi menjadi gerakan membangun Bandung lebih baik bersama-sama,” tutupnya.