Xcloud.id

Tag: Muhammad Balya Firjaun Barlaman

  • Ketua Demokrat Jember Hanya Mau Berkoalisi Dukung Petahana dalam Pilkada

    Ketua Demokrat Jember Hanya Mau Berkoalisi Dukung Petahana dalam Pilkada

    Jember (beritajatim.com) – Try Sandi Apriana, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Jember, Jawa Timur, hanya mau berkoalisi dengan partai yang mendukung petahana Bupati Hendy Siswanto, dalam pemilihan kepala daerah tahun ini.

    “Demokrat menganggap ini sudah high politics. Bebas, terserah mau bikin apapun. Tapi Demokrat tetap tujuannya mengusung Bupati Haji Hendy Siswanto. Kami tetap tujuannya seperti itu,” kata Sandi, Sabtu (6/4/2024).

    “Jadi kalau mungkin (partai) yang lain ingin perubahan, tapi jika kami misalkan mendapat ajakan atau undangan untuk satu visi melanjutkan kepemimpinan Bupati Hendy, mungkin kami akan bergabung. Kami akan bergabung dengan koalisi partai yang melanjutkan. Tapi sejauh ini belum ada,” kata Sandi.

    Demokrat adalah satu dari lima partai pengusung pasangan Hendy Siswanto dan Muhammad Balya Firjaun Barlaman dalam Pilkada Jember 2020. Namun belakangan Gerindra memilih untuk mencalonkan Muhammad Fawait menjadi bupati dalam pilkada tahun ini.

    Sementara itu, tiga partai lainnya yakni Partai Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Nasional Demokrat bergabung dalam Koalisi Kebersamaan. Mereka tak lagi menjamin bakal mengusung Hendy dalam pilkada tahun ini.

    Kendati bertekad tetap mengusung Hendy, posisi tawar politik Demokrat tak lagi kuat menyusul tak ada lagi wakil partai itu di DPRD Jember. Sebelumnya, Demokrat masih mengirimkan dua wakil berdasarkan hasil Pemilu 2019. Namun dalam pemilu tahun ini, tak ada satu pun calon legislator Demokrat yang lolos ke DPRD Jember, termasuk Sandi yang masih berstatus menantu Bupati Hendy.

    Kegagalan Demokrat di Jember ini menjadi sorotan partai lain yang dulu berkoalisi mengusung Hendy. Ketua DPC PPP Jember Madini Fariuq mencatat kegagalan calon-calon legislatif yang berasal dari keluarga Bupati Hendy dalam pemilu tahun ini sebagai bagian dari pertimbangan.

    Ada empat anggota keluarga bupati, baik menantu dan keponakan, yang menjadi caleg DPR RI di Nasdem, dan caleg DPRD Jember di Partai Kebangkitan Bangsa, Gerindra, dan Demokrat dalam pemilu kali ini.

    “Ternyata tidak ada yang berhasil masuk ke parlemen. Bahkan partai yang dipimpin menantu bupati tidak dapat kursi. Itu kan sangat ironis. Bahkan ada yang mempertanyakan, ketika anggota keluarga yang nyaleg tidak ada yang jadi dan partai yang dipimpin putranya tidak mendapat kursi, apakah masih percaya diri untuk mencalonkan diri kembali,” kata Madini.

    “Tentu semua akan kami evaluasi, karena pilkada saatnya untuk mengevaluasi kepemimpinan daerah di Kabupaten Jember,” kata Madini. [wir]

  • Bupati Hendy Ajak Bukber di Pendapa Jember, Ketua dan Sekretaris Gerindra Absen

    Bupati Hendy Ajak Bukber di Pendapa Jember, Ketua dan Sekretaris Gerindra Absen

    Jember (beritajatim.com) – Bupati Hendy Siswanto mengajak pimpinan 18 partai politik untuk berbuka puasa bersama di Pendapa Wahyawibawagraha, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Rabu (3/4/2024). Dari lima partai koalisi pendukung, hanya ketua dan sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya yang absen.

    Dalam acara buka puasa bersama yang juga dihadiri Wakil Bupati Muhammad Balya Firjaun Barlaman dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah itu, petinggi empat partai koalisi pendukung pemerintah daerah saat ini kompak berbuka dan berfoto bareng dalam satu meja.

    Selain Ketua Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Sudiyanto, ada Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasional Demokrat Marsuki Abdul Ghafur, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Try Sandi Apriana, dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Abu Yazid Merdeka.

    Hendy menyebut acara tersebut bukan bagian dari pendekatan kepada partai jelang pemilihan kepala daerah. Ia hanya ingin berterima kasih kepada partai-partai peserta pemilu dalam acara buka bersama tersebut. “Saya kemarin penanggungjawab keamanan politik di Jember. Kemarin yang saya takutkan kan dampak (negatif terhadap) ekonomi. Ternyata tidak. Pemilu aman.” katanya.

    Hendy menilai partai politik berhasil ikut menciptakan kondusivitas Jember yang istimewa. “Dampak teman-teman peserta pemilu kemarin istimewa dan bagus. Ekonomi kita selama pemilu tidak terganggu, malah bagus dan meningkat,” katanya.

    Soal ada petinggi partai yang tidak hadir, Hendy tak mempersoalkan. Ia mendengar ada sejumlah partai yang menggelar acara buka bersama bersamaan dengan acara di pendapa.

    Hendy hanya berharap situasi kondusif ini terjaga saat pemilihan kepala daerah pada November mendatang. “Harapan saya di pilkada lebih bagus lagi. Kita tetap berangkulan. Namanya pemimpin, semua bagus. Siapapun pemenangnya kita hormati dan kita tetap berangkulan seperti yang dilakukan pada pemilu presiden dan legislatif kemarin,” katanya.

    Dimintai konfirmasi soal ketidakhadirannya, Ketua DPC Partai Gerindra Jember Ahmad Halim menyatakan sedang di Surabaya. “Saya mewakili DPRD Jember untuk acara Musyawarah Rencana Pembangunan Provinsi Jawa Timur,” katanya.

    Sekretaris DPC Gerindra Jember Hanan Kukuh Ratmono juga mengatakan tengah ada acara buka puasa bersama. Ia minta maaf tidak bisa hadir dalam acara di pendapa.

    Sementara itu, Sudiyanto bersyukur bupati menggelar acara buka puasa bersama. “Alhamdulillah, persoalan politik adalah persoalan politik. Tapi tali silaturahim harus tetap terjaga, karena memang kunci sukses pembangunan masyarakat di Jember di antaranya kualitas silaturahim di antara pemimpin,” katanya.

    Sudiyanto tak mau berspekulasi soal buka bersama sebagai momentum pendekatan kepada partai politik untuk pilkada. “Kami tidak mengira-ngira seperti itu, karena pada Ramadan ini, keutamaan-keutamaan ibadah, baik yang diwajibkan maupun sunnah, di antaranya silaturahim adalah ibadah yang sangat penting. Ini bagian dari bersyukur, Jember kondusif,” katanya.

    PKS berkomitmen mengutamakan kepentingan masyarakat. “Perbedaan pilihan menjadikan masyarakat lebih dewasa. Komitmen menjaga Pilkada 2024 agar kondusif adalah bagian dari komitmen PKS,” kata Sudiyanto.

    Marsuki Abdul Ghafur melihat buka puasa bersama ini sebagai bagian dari melanjutkan tradisi tahunan. “Memang situasi Jember dalam pemilu kondusif, tidak ada persoalan apapun. Kalau ada riak-riak sedikit wajar. Pak Bupati sudah menyampaikan istilahnya tutup buku, buka lembaran baru pilkada ke depan,” katanya.

    “Kami sebagai partai politik pengusung pada Pilkada 2020 akan mengawal masa pemerintahan bupati sampai selesai tahun ini. Kapan hari partai pengusung sudah bertemu. Kami berkumpul belum ada statement, tapi komitmen kami mengawal bupati 2020 – 2024. Persoalan ke depan itu tergantung masing-masing partai,” kata Marsuki.

    Soal pertemuan Koalisi Kebersamaan yang terdiri atas PPP, Nasdem, dan PKS beberapa hari sebelum acara buka puasa bersama di pendapa, Marsuki menilainya sebagai sesuatu hal biasa. “Kita kan sampai saat ini belum (melangkah jauh). Pak Bupati sendiri belum melangkah. Ini mungkin baru awal bertemu dalam acara buka bersama. Mungkin setelah hari raya baru akan ada komunikasi,” katanya.

    Try Sandi Apriana memandang acara buka puasa bersama di pendapa setelah pemilu presiden dan legislatif selesai sangat penting. “Ini momen lima tahun sekali. Partai-partai politik bertarung ya hanya lima tahun sekali. Pak Bupati bagus sekali mengundang semua partai politik, meski ada yang belum bisa hadir karena kepentingan masing-masing,” katanya.

    Menurut Sandi, buka puasa bersama di pendapa adalah rekonsiliasi. “Pemilu 2024 hanya kompetisi. Tak perlu ada yang sakit hati. Kalau misalkan ada persoalan ya selesaikan dengan baik. Jangan sampai ada kerusuhan yang membuat ekonomi menurun,” katanya. [wir]

  • Wabup Jember Pimpin Pemusnahan 5.000 Botol Miras dan 2,2 Kilogram Narkoba

    Wabup Jember Pimpin Pemusnahan 5.000 Botol Miras dan 2,2 Kilogram Narkoba

    Jember (beritajatim.com) – Wakil Bupati Muhammad Balya Firjaun Barlaman, memimpin pemusnahan ribuan botol minuman keras dan sejumlah narkoba, di halaman Satlantas Jember, Jawa Timur, Rabu (3/4/2024).

    Ada 5.000 botol miras berbagai merk, 700 gram sabu-sabu, 1,5 kilogram ganja, dan 50 knalpot tak sesuai standar yang dimusnahkan Firjaun bersama Forkopimda, termasuk Kepala Kepolisian Resor Jember AKBP Bayu Pratama Gubunagi.

    “Kami sangat mendukung pemusnahan itu, penyakit masyarakat di lingkungan Jember yang berawal dari merusak akal, di mana akal adalah penuntun kebaikan. Ketika akal dirusak, maka orang itu tidak ada kebaikannya,” kata Firjaun.

    Firjaun berharap ada respons cepat semua pihak saat ada laporan masyarakat soal penjualan miras ilegal. “Kami berharap bisa ditindaklanjuti,” katanya.

    Firjaun berterima kasih aparat kepolisian melakukan razia miras. “Kami tidak memiliki kemampuan untuk melakukan itu, karena itu kami sangat mendukung yang dilakukan Polres Jember,” katanya.

    Beberapa waktu lalu sejumlah ibu rumah tangga menyegel toko yang diduga berjualan miras ilegal di Kecamatan Sumbersari. Firjaun sudah meminta kepada Satuan Polisi Pamong Praja untuk bertindak jika memang ada toko yang menjual miras ilegal.

    “Kalau memiliki izin, maka harus sesuai dengan aturan dan syarat dalam izin itu. Kalau tidak diindahkan kami akan bersikap tegas untuk ditutup,” kata Firjaun. [wir/beq]

  • Puji Dulu, Sentil Kemudian: Gaya Nasdem Jember Hadapi Bupati Hendy

    Puji Dulu, Sentil Kemudian: Gaya Nasdem Jember Hadapi Bupati Hendy

    Jember (beritajatim.com) – Puji dulu, sentil kemudian. Demikian gaya Partai Nasional Demokrat saat menghadapi Bupati Hendy Siswanto, dalam sidang paripurna Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2023, di gedung DPRD Jember, Sabtu (30/3/2024) malam.

    David Handoko Seto, legislator Nasdem, menginterupsi jalannya paripurna saat hendak diakhiri. Tepuk tangan terdengar, saat dia memuji capaian 94 penghargaan yang dipaparkan Bupati Hendy dalam Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2023. “LKPJ 2023 ini adalah yang terpanjang dan memunculkan semua prestasi,” katanya.

    Namun David tak selesai sampai di sana. Dia mengingatkan perlunya evaluasi terhadap slogan sinergi, kolaborasi, dan akselerasi yang selalu didengungkan Hendy. “Faktanya, semua partai pengusung tidak pernah dilibatkan pada penetapan program-program strategis Pemkab Jember, termasuk penyusunan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah),” katanya.

    Nasdem adalah satu dari lima partai pengusung pasangan Hendy Siswanto – Muhammad Balya Firjaun Barlaman dalam Pilkada 2020.

    Menurut Davi, ada beberapa persoalan yang muncul pada masa pemerintahan Hendy yang bisa menghambat pembangunan. Salah satunya adalah pengangkatan 11 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi fingsional pengadaan barang dan jasa yang dinilainya sangat terlambat. Sementara pelaksanaan pemilihan kepala daerah tinggal beberapa bulan lagi.

    David juga mempertanyakan perlindungan Pemkab Jember terhadap varietas baru kopi robusta Milo Pace yang rusak karena pembabatan. “Hari ini kita kehilangan satu varietas yang baru saja diresmikan beberapa bulan lalu oleh bupati sendiri. Tapi saya melihat Pemkab Jember tidak berbuat apa-apa dalam hal ini,” katanya.

    Pembentukan Forum CSR (Corporate Social Responsibility) oleh Pemkab Jember mengundang kritikan dari David. “Yang ditunjuk sebagai Ketua Forum CSR adalah salah satu direktur badan usaha milik daerah. Apakah ini dibenarkan atau tidak oleh regulasi?” katanya.

    “Selama bupati menjabat, belum pernah ada laporan CSR yang disampaikan dalam forum sidang paripurna: dari mana CSR itu berasal, perusahaan mana saja yang memberikan CSR, dan ke mana saja CSR itu didistribusikan,” kata David.

    David mengingatkan sebagian besar konstituen Bupati Hendy dan Wakil Bupati Muhammad Balya Firjaun Barlaman juga konstituen anggota DPRD Jember. “Anehnya, kamus usulan Pokir (Pokok Pikiran) 2024 yang sudah menjadi bagian yang tidak boleh terlewatkan untuk membangun Jember, kurang menyentuh kepentingan langsung masyarakat,” katanya.

    David menyebut, dari ratusan usulan Pokir, tak ada satu pun yang dikhususkan untuk penanganan bencana sebagaimana diusulkan DPRD Jember. Padahal Jember adalah daerah yang berpotensi mengalami bencana rutin.

    “Relawan bencana di Jember adalah yang terbanyak di Jawa Timur. Tapi ketika kami di DPRD Jember tidak bisa membawa aspirasi teman-teman relawan dalam APBD yang dituangkan ke dalam pokir, maka kami pastikan, sekuat apapun BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), tidak akan mampu menangani bencana di Jember dengan cepat,” kata David.

    Tidak masuknya pembiayaan untuk sektor seni budaya melalui Pokir juga mendapat sorotan dari David. “Percuma kita melaksanakan Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan), kalau kemudian aspirasi masyarakat yang dilaksanakan itu hanya yang bersifat fisik. Tidak ada pemberdayaan sama sekali,” katanya.

    “Kami berharap semua OPD, terutama OPD teknis dan pelaksana, yang melaksanakan kegiatan aspirasi melalui jalur Pokir tidak mengakali regulasi. Sesungguhnya Pokir itu murni hibah dan di situ ada pemberdayaan masyarakat seperti swakelola. Faktanya kami selalu dibenturkan dengan urusan pelaksana,” kata David.

    Kritik David ini ditimpali Budi Wicaksono, Ketua Komisi C dan juga legislator Partai Nasdem. Dia mengingatkan Bupati Hendy soal keluhan dari para guru ngaji yang belum menerima insentif. “Tolong Bupati membantu pemerataannya. Bupati pada saat kegiatan Jember Bershodaqoh juga minta data kepada kepala desa, mana guru ngaji yang belum memperoleh insentif dan yang sudah mendapatkan,” katanya.

    Sebagai ketua komisi yang membidangi pembangunan infrastruktur, Budi mengakui keberhasilan pembangunan jalan yang dilakukan selama pemerintahan Bupati Hendy. “Namun masih ada warga yang menutup lubang jalan sendiri dengan urunan. Di salah satu desa, ada warga yang urunan Rp 100 ribuan per rumah,” katanya. [wir]

  • Bupati Hendy Dihujani Kritik Pedas Partai Pengusung Saat Paripurna DPRD Jember

    Bupati Hendy Dihujani Kritik Pedas Partai Pengusung Saat Paripurna DPRD Jember

    Jember (beritajatim.com) – Bupati Hendy Siswanto dihujani kritik pedas oleh delapan anggota DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, yang menginterupsi sidang paripurna Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2023 sesaat sebelum ditutup oleh Wakil Ketua DPRD Jember Dedy Dwi Setiawan, Sabtu (30/3/2024) malam.

    Siswono, Ketua Komisi B dan legislator Partai Gerakan Indonesia Raya, mengawali interupsi tersebut. “Saya mencoba mengingatkan sebagai partai pengusung. Bupati menyampaikan pidato di tempat yang sama, pada 1 September 2020, terkait sembilan program unggulan yang pada hakikatnya adalah RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang disahkan bersama DPRD,” katanya.

    Siswono menagih pelaksanaan janji Hendy yang mencakup pembangunan Jember Outer Ring Road (JORR), transportasi interkonektivitas wilayah, pembangunan dermaga dan peningkatan kelas bandara, optimalisasi JSG (Jember Sport Garden), lingkungan hidup lestari, dan pengelolaan persampahan.

    “Yang paling tragis adalah program pembangunan dermaga dan peningkatan bandara. Jujur, kami sebagai partai pengusung sampai hari ini tidak melihat fakta (perbaikan) itu. Justru kondisi bandara sangat memprihatinkan. Padahal bandara ini bisa memudahkan investor untuk datang ke Jember,” katanya.

    Siswono mendesak Bupati Hendy untuk berfokus pada pemenuhan janji-janji politik yang disampaikan pada saat kampanye dulu. “Mohon maaf, hentikan kegiatan jadi artis di Tiktok, Pak Bupati. Justru itu mengabaikan kepentingan masyarakat banyak pada saat program-program tidak mampu direalisasikan,” katanya.

    Siswono juga mengingatkan peringatan Komisi Pemberantasan Korupsi. “Jangan pernah memaksa penyampaian bansos sebelum pilkada,” katanya.

    Ada kekhawatiran pemberian bansos menjelang pilkada bisa memunculkan persoalan hukum di kemudian hari. “Kami tidak ingin setelah pilkada ada celah hukum bagi OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang memaksa pendistribusian bansos,” kata Siswono.

    “Bagaimana pun, Bupati adalah bagian dari kami, Partai Gerindra. Kami tidak ada tendensi apa-apa. Tapi ini riil berdasarkan fakta, ketika realisasi sembilan program sama sekali tidak tersentuh,” kata Siswono.

    David Handoko Seto, legislator Partai Nasional Demokrat yang juga mengusung Hendy saat pemilihan kepala daerah empat tahun lalu, sempat memuji capaian 94 penghargaan yang dipaparkan dalam Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2023.

    “LKPJ 2023 ini adalah yang terpanjang dan memunculkan semua prestasi. Namun demikian masih ada yang perlu dievaluasi,” kata David.

    David mengingatkan slogan sinergi, kolaborasi, dan akselerasi yang selalu didengungkan Hendy. “Namun faktanya, semua partai pengusung tidak pernah dilibatkan pada penetapan program-program strategis Pemkab Jember, termasuk penyusunan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah),” katanya.

    Ada beberapa persoalan yang muncul pada masa pemerintahan Hendy yang menurut David bisa menghambat pembangunan. Salah satunya adalah pengangkatan 11 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi fingsional pengadaan barang dan jasa yang dinilainya sangat terlambat. Sementara pelaksanaan pemilihan kepala daerah tinggal beberapa bulan lagi.

    David juga mempertanyakan perlindungan Pemkab Jember terhadap varietas baru kopi robusta Milo Pace yang rusak karena pembabatan. “Hari ini kita kehilangan satu varietas yang baru saja diresmikan beberapa bulan lalu oleh bupati sendiri. Tapi saya melihat Pemkab Jember tidak berbuat apa-apa dalam hal ini,” katanya.

    Pembentukan Forum CSR (Corporate Social Responsibility) oleh Pemkab Jember mengundang kritikan dari David. “Yang ditunjuk sebagai Ketua Forum CSR adalah salah satu direktur badan usaha milik daerah. Apakah ini dibenarkan atau tidak oleh regulasi?” katanya.

    “Selama bupati menjabat, belum pernah ada laporan CSR yang disampaikan dalam forum sidang paripurna: dari mana CSR itu berasal, perusahaan mana saja yang memberikan CSR, dan ke mana saja CSR itu didistribusikan,” kata David.

    David mengingatkan sebagian besar konstituen Bupati Hendy dan Wakil Bupati Muhammad Balya Firjaun Barlaman juga konstituen anggota DPRD Jember. “Anehnya, kamus usulan Pokir (Pokok Pikiran) 2024 yang sudah menjadi bagian yang tidak boleh terlewatkan untuk membangun Jember, kurang menyentuh kepentingan langsung masyarakat,” katanya.

    David menyebut, dari ratusan usulan Pokir, tak ada satu pun yang dikhususkan untuk penanganan bencana sebagaimana diusulkan DPRD Jember. Padahal Jember adalah daerah yang berpotensi mengalami bencana rutin.

    “Relawan bencana di Jember adalah yang terbanyak di Jawa Timur. Tapi ketika kami di DPRD Jember tidak bisa membawa aspirasi teman-teman relawan dalam APBD yang dituangkan ke dalam pokir, maka kami pastikan, sekuat apapun BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), tidak akan mampu menangani bencana di Jember dengan cepat,” kata David.

    Tidak masuknya pembiayaan untuk sektor seni budaya melalui Pokir juga mendapat sorotan dari David. “Percuma kita melaksanakan Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan), kalau kemudian aspirasi masyarakat yang dilaksanakan itu hanya yang bersifat fisik. Tidak ada pemberdayaan sama sekali,” katanya.

    “Kami berharap semua OPD, terutama OPD teknis dan pelaksana, yang melaksanakan kegiatan aspirasi melalui jalur Pokir tidak mengakali regulasi. Sesungguhnya Pokir itu murni hibah dan di situ ada pemberdayaan masyarakat seperti swakelola. Faktanya kami selalu dibenturkan dengan urusan pelaksana,” kata David.

    Tak kalah keras adalah interupsi dari Nurhasan dari Partai Keadilan Sejahtera, yang juga mengusung Hendy saat pilkada lalu. “Saya bangga dengan 94 prestasi yang diraih Pemkab Jember. Tapi dari 94 prestasi itu, tidak ada satu pun yang terkait peningkatan IPM (Indeks Pembangunan Manusia),” katanya.

    Nurhasan menyoroti tingginya angka kematian bayi dan ibu melahirkan. “Ada 147 kasus pada 2023. Ini sangat luar biasa besar. Anggap saja rata-rata ada 12 kasus per bulan,” katanya.

    Angka kematian ibu dan bayi saat melahirkan ini, menurut Nurhasan, menopang IPM. “Pemerintah pusat menilainya bukan dari prestasi-prestasi. Walau pun sarat prestasi, tapi kalau IPM kita tidak meningkat sebagaimana komitmen yang ditetapkan pemerintah pusat, ya percuma,” katanya.

    Nurhasan berharap indikator IPM bisa dipenuhi Pemkab Jember. “Baik itu gini ratio, bagaimana masa belajar anak, usia penduduk Jember, angka kematian ibu dan anak, ini adalah poin-poin penilaian IPM. Tolong jangan dilupakan. Penilaian keberhasilan kabupaten, kota, dan provinsi bukan ditentukan oleh kegiatan-kegiatan yang bersifat seremonial. Tapi ada faktor-faktor yang harus jadi perhatian serius, yakni IPM,” katanya.

    Nurhasan juga menyampaikan salam dari para kader posyandu untuk Bupati Hendy. “Kalau honor RT (Rukun Tetangga) dan RW (Rukun Warga) sudah meningkat dari Rp 100 ribu menjadi Rp 300 ribu, kader posyandu sebagai gawang pencegahan kematian ibu dan bayi, honornya masih tetap Rp 100 ribu sampai hari ini. Saya berharap Pemkab Jember memperhatikan nasib mereka. Minimal honornya disamakan dengan RT dan RW,” katanya.

    Ketua Fraksi PDI Perjuangan Edi Cahyo Purnomo tak ketinggalan menginterupsi jalannya sidang untuk mengingatkan pelaksanaan rekomendasi LKPJ tahun-tahun sebelumnya dari DPRD Jember. Ia mencontohkan angka pengangguran.

    “Saya sebagai warga Jember merasa malu, karena ini pernah dideklarasikan dalam pembahasan APBD 2023, bahwa untuk menekan pengangguran pasca pandemi Covid, ada program Jember Berteman. Ini mendapat apresiasi luar biasa. Tapi ternyata pada 2023 sama sekali tidak terlaksana,” kata Edi.

    Edi juga menyentil integrasi penerbitan akta kematian oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan data penerima bantuan dari Dinas Sosial. tahun lalu. “Ini seharusnya terintegrasi dengan Dinas Sosial. Tapi masih orang yang sudah meninggal tiga atau empat tahun lalu masuk dalam daftar penerima bantuan,” katanya.

    Edi mengkritik tidak adanya ruang bagi fraksi untuk menyampaikan pandangan umum terhadap nota pengantar LKPJ Bupati. Menurut jadwal, setelah pembacaan nota pengantar, pembahasan LKPJ yang berujung rekomendasi DPRD Jember akan dilakukan dua panitia khusus yang masing-masing beranggotakan 12 orang.

    Edi ingin DPRD Jember mengundang seluruh pemangku kepentingan lintas sektor untuk dimintai pendapat soal pelaksanaan pembangunan setahun kemarin. “Saya berharap dokumen LKPJ 2023 bisa diberikan kepada stakeholder yang diundang. Harapan kami pembahasan tahun ini lebih baik,” katanya.

    Sementara itu, Holil Asyari dari Partai Golkar melihat 94 prestasi Pemkab Jember seakan-akan istimewa. “Tapi kalau memang Jember betul-betul mendapatkan penghargaan yang hebat dari pusat, kenapa kok terjadi penurunan dana transfer dari pusat, sehingga APBD Jember dari tahun ke tahun menurun?” katanya.

    Penurunan dana transfer dari pusat ini, menurut Holil, perlu dikupas lebih jauh dibandingkan sederet penghargaan yang diperoleh Pemkab Jember. “Penghargaan itu sepertinya wah, tapi sebenarnya APBD Jember masih kurang dirasakan masyarakat. Maka perlun kita evaluasi,” katanya.

    Budi Wicaksono, Ketua Komisi C dan legislator Partai Nasdem, mengingatkan Bupati Hendy soal keluhan dari para guru ngaji yang belum menerima insentif. “Tolong Bupati membantu pemerataannya. Bupati pada saat kegiatan Jember Bershodaqoh juga minta data kepada kepala desa, mana guru ngaji yang belum memperoleh insentif dan yang sudah mendapatkan,” katanya.

    Sebagai ketua komisi yang membidangi pembangunan infrastruktur, Budi mengakui pembangunan jalan yang dilakukan selama pemerintahan Bupati Hendy. “Namun masih ada warga yang menutup lubang jalan sendiri dengan urunan. Di salah satu desa, ada warga yang urunan Rp 100 ribuan per rumah,” katanya.

    Kritik semakin keras saat Ardi Pujo Prabowo, legislator Gerindra, bersuara. “Kami ingin mengingatkan kepada Bupati dan Wakil Bupati, sembilan program unggulan yang dituangkan dalam RPJMD berbanding terbalik dengan 94 prestasi yang disampaikan dalam LKPJ 2023,” katanya.

    “Di sini saya mengingatkan program unggulan Wes Wayahe Jember Satu Data. Faktanya, ini belum berjalan dengan baik. Jember Media Center yang jadi rencana juga belum berjalan,” kata Ardi.

    Ardi menyebut ada beberapa program Wes Wayahe SDM Jember Unggul yang tidak dijalankan dan tidak sesuai dengan RPJMD. Berikutnya untuk pelaksanaan program Wes Wayahe Infrastruktur Jember Mantap, ia menyebut ada lima rencana program yang sampai saat ini belum terealisasi sebagaimana disampaikan Siswono.

    “Kami paham kemarin pada masa awal pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati terjadi pandemi Covid. Tapi tentunya itu tidak mengurangi marwah pembahasan RPJMD dan itu bisa dilaksanakan,” kata Ardi.

    Ardi mengkritik pelaksanaan program Wes Wayahe Jember Permata Jawa, yang mencakup pembukaan Jember Creative Center, Pembukaan dan pengembangan desa wisata sebagai destinasi pariwisata dan even kebudayaan, pembangunan gedung seni budaya, promosi dan pemasaran budaya, seni dan pariwisata. “Sebagian sudah dilaksanakan, namun yang sebagian lagi masih menjadi program yang entah kapan bisa dilaksanakan,” katanya.

    Kritik Ardi juga ditujukan untuk pelaksanaan program Wes Wayahe Pesantren Berdaya. “Ini sangat memprihatinkan. Program wirausahawan pesantren, koperasi pesantren, festival inovasi dan kepeloporan santri belum sama sekali tersentuh,” katanya.

    “Kami berharap Bupati dan Wakil Bupati dalam membenahi Jember ini betul-betul melaksanakan hasil olah pikir dan program unggulan yang sudah tertuang dalam RPJMD. Kami sadar tahun ini adalah tahun politik. Tapi tentunya langkah-langkah yang diambil harus sesuai dengan RPJMD yang kita tetapkan bersama,” kata Ardi.

    “Kami tidak ingin kita tidak bisa tidur nyaman dan bekerja maksimal karena program-program tidak bisa kita laksanakan. Jadi kami ingatkan kembali program-program yang menjadi pekerjaan rumah kita bersama bisa dimaksimalkan,” kata Ardi.

    Hujan interupsi penuh kritik tajam ini ditutup Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Achmad Dhafir Syah setengah jam jelang tengah malam. Ia mempertanyakan perbedaan perlakuan terhadap tenaga pendidikan dan kesehatan oleh Pemkab Jember.

    “Hak GTT-PTT (Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap) sudah dipenuhi. Tapi satu yang belum. Selama ini pada 2022, apalagi 2023, janji terkait kesejahteraan tenaga kesehatan kami tagih. Termasuk pengangkatan PPPK (Pegawai Pemerimtah dengan Perjanjian Kerja) tenaga kesehatan yang kemarin sangat minim bahkan nol, mudah-mudahan bisa terobati tahun ini. Sesuai dengan janji kita bersama untuk menyejahterakan tenaga guru dan kesehatan,” kata Dhafir. [wir]

  • Keputusan MK Buka Kesempatan Bupati Jember Selesaikan Janji

    Keputusan MK Buka Kesempatan Bupati Jember Selesaikan Janji

    Jember (beritajatim.com) – Keputusan Mahkamah Konstitusi untuk memperpanjang masa jabatan ratusan kepala daerah hingga masa pelantikan bupati dan wali kota hasil pilkada November 2024, memberi ruang bagi Bupati Hendy Siswanto di Kabupaten Jember, Jawa Timur, untuk memaksimalkan pemenuhan janji politiknya.

    “Kami bisa menindaklanjuti janji kepada masyarakat yang belum kami selesaikan,” kata Hendy, ditulis Jumat (29/3/2024).

    Hendy mengingatkan, sejak dilantik pada 26 Februari 2021, praktis masa kerjanya sebagai bupati terhitung singkat. “Saya bekerja sebenarnya bukan 3,5 tahun, tapi 1,5 tahun. Maksimal dua tahun saja, karena kita terpotong masa pandemi Covid. Waktu itu kami belum bekerja apa-apa,” katanya.

    Pemerintah Kabupaten Jember di bawah kepemimpinan Hendy harus menangani sejumlah persoalan yang diwariskan pemerintahan sebelumnya, seperti Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang belum disahkan dan kekosongan ratusan posisi di birokrasi.

    Selain itu, Hendy juga menghadapi pandemi Covid yang saat itu belum bisa diprediksi masa berakhirnya dan pandemi penyakit mulut dan kuku hewan ternak. “Kami baru bekerja secara fisik, murni, hanya dua tahun. Maka dua tahun ini yang bisa diperoleh sekarang. Namun tidak bisa maksimal juga. Ada lebih dan kurangnya, pasti,” katanya.

    Salah satu capaian Hendy adalah mencatatkan tren positif pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember hingga 4,53 persen pada 2022 dan 4,93 persen pada 2023. Menurut Badan Pertumbuhan Statistik, pertumbuhan ekonomi Jember tahun lalu lebih bagus daripada Kabupaten Bojonegoro yang merupakan penghasil minyak bumi (2,47 persen) dan Kabupaten Magetan (4.47 persen).

    Pertumbuhan ekonomi ini juga diikuti oleh berkurangnya jumlah penduduk miskin. Tercatat ada 232.730 jiwa penduduk miskin di Jember pada 2022 atau berkurang 24.360 jiwa. Angka kemiskinan 9,39 persen.di Kabupaten Jember masih lebih rendah dibandingkan nilai rata-rata angka kemiskinan di Jawa Timur (10,38 persen) dan angka kemiskinan nasional pada September 2022 yang tercatat sebesar 9,57 persen.

    Hendy mengatakan, masih banyak yang harus dilakukannya selama sisa masa kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Muhammad Balya Firjaun Barlaman. “Kami mau menggratiskan pupuk organik sebesar-besarnya untuk teman-teman petani,” katanya.

    Hendy juga ingin mewujudkan pembangunan pelabuhan. “Transportasi untuk jalan tol sulit ini. Bagaimana kita bisa membuat pelabuhan. Hasil produksi kita kan sangat besar. Kalau yang lain, seperti jalan-jalan desa, sudah kami perbaik semua. Ini secara bertahap (pembangunan jalan) di seluruh Kabupaten Jember harus selesai semua,” katanya.

    Pembangunan jalan di Jember harus dilakukan bertahap karena keterbatasan anggaran. “Jalan desa sampai gunung akan kami perbaiki, dengan pola strategi anggaran yang ada. Oleh karena itu pekerjaan rumah kami belum selesai,” kata Hendy.

    Hendy ingin memperbaiki tempat-tempat wisata, terutama akses jalan menuju lokasi tersebut. Jalan sepanjang 15 kilometer di kawasan Bandealit, Taman Nasional Meru Betiri, segera diperbaiki tahun ini.

    Hendy menganggap penyelesaian perbaikan jalan tidak terlalu sulit. “Karena fondasi kami sudah ada semua sekarang. Perangkatnya ada semua. Tidak mulai dari nol seperti saat saya awal menjabat. Tinggal meneruskan saja. Tapi juga harus berhati-hati, karena kalau kita tidak betul-betul piawai, kembali ke nol lagi,” katanya. [wir]

  • Baru Satu Kandidat Bupati yang Dekati PPP Jember

    Baru Satu Kandidat Bupati yang Dekati PPP Jember

    Jember (beritajatim.com) – Dengan lima kursi di DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, Partai Persatuan Pembangunan memiliki posisi tawar yang bagus untuk merekomendasikan calon bupati. Namun sejauh ini baru satu orang yang mendekati partai berlambang ka’bah ini.

    “Baru Pak Nanang Handono Prasetyo yang sudah datang dan berkomunikasi. Yang lain belum ada,” kata Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Jember Madini Farouq, Minggu (24/3/2024).

    Bupati Hendy Siswanto yang diusung PPP dalam pemilihan kepala daerah pada 2020 belum menjalin komunikasi kembali. Madini masih akan mendengar aspirasi dari para ulama soal kepemimpinan Hendy sejak dilantik pada Februari 2021 hingga saat ini.

    “Apakah kepemimpinan bupati sekarang yang dulu diusung PPP layak dilanjutkan kembali pada periode kedua, ataukah kita harus melakukan evaluasi dan memberikan catatan-catatan, yang tentu pada akhirnya nanti kita melihat hasil survei dan sebagainya untuk menentukan siapa yang akan kami dukung,” kata Madini.

    Kendati masih belum pasti mengusung dan mendukung kembali Hendy, Madini menegaskan komitmen PPP untuk mengawal pemerintahan Hendy Siswanto – Muhammad Balya Firjaun Barlaman hingga akhir periode. “Tapi untuk Pilkada 2024 kami belum menentukan sikap, karena kami masih harus menyerap aspirasi, melihat hasil survei, dan berkoordinasi dengan Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Pusat,” kata Madini.

    Hendy sendiri, menurut Madini, sama sekali belum mendekati PPP kembali. “Sampai hari ini belum ada. Jadi kami manfaatkan untuk buka mata dan telinga untuk mendengar keinginan kiai-kiai dan tokoh masyarakat Jember,” katanya. [wir]

  • Jember Lor Jadi Kampung Tangguh Anti Narkoba

    Jember Lor Jadi Kampung Tangguh Anti Narkoba

    Jember (beritajatim.com) – Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember dinobatkan menjadi Kampung Tangguh Anti Narkoba oleh Bupati Hendy Siswanto dan kepolisian resor setempat, Minggu (17/9/2023).

    Kampung Tangguh Anti Narkoba ini didirikan untuk memberikan penyuluhan bahaya dan efek dari narkoba. Masyarakat Jember diharapkan dapat menghindari penggunaan narkoba, selain dapat mencegah peredarannya dan pencegahan ke lingkungan yang lebih luas.

    “Ini berkah buat Jember. Jember punya Kampung Tangguh Anti Narkoba dan insyallah akan kami kenbangkan ke seluruh kampung dan dusun di Jember,” kata Bupati Hendy dalam acara di Posko Rehabilitasi Narkoba bersama Wakil Bupati Jember Muhammad Balya Firjaun Barlaman, Sekretaris Daerah Jember Hadi Sasmito, Wakil Kepala Polres Jember Komisaris Hendry Ibnu Indarto, Kepala Satuan Reserse Narkoba Ajun Komisaris Sugeng Iryanto.

    Hendy mengatakan pengukuhan kampung ini adalah bagian dari ikhtiar menangkal peredaran narkoba di Jember. Para remaja dan anak muda diajak beraktivitas positif, termasuk dalam e-sport. “Ini generasi Z yang harus kita fasilitasi bersama,” katanya.

    Hendy berjanji terus berbenah dan mendukung pemberantasan narkoba. “Bagaimana kita menekan narkoba sekecil-kecilnya. Kalau bisa tidak ada narkoba. Kira bersinergi, berkolaborasi, berakselerasi antara pemkab, kepoliisian, dan masyarakat,” katanya. [wir]