Tag: Muhammad Al Barra

Pemkab Mojokerto Angkat 432 ASN Formasi 2024

Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto secara resmi menyerahkan petikan keputusan Bupati terkait pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi tahun 2024. Petikan SK Bupati Mojokerto tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra bertepatan dengan peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) ke-29.

Dalam upacara tersebut, penyerahan keputusan pengangkatan CPNS dan PPPK dilakukan secara simbolis di hadapan 85 peserta upacara di halaman Pemkab Mojokerto. Acara kemudian dilanjutkan dengan pemberian penghargaan atas percepatan pengadaan CASN oleh Kepala Kantor Regional II BKN kepada Bupati Mojokerto.

Gus Barra (sapaan akrab, red) mengatakan, jika pada tahun 2024 ini, Kabupaten Mojokerto mengangkat sebanyak 85 orang CPNS dan 347 orang PPPK. Pengangkatan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat struktur pemerintahan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam memenuhi kebutuhan ASN di Kabupaten Mojokerto,” ungkapnya, Jumat (25/4/2025).

Yakni tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) Apartur Sipil Negara (ASN) yang unggul menjadi salah satu kebutuhan penting dalam melaksanakan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati. Gus Barra juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menerapkan manajemen ASN yang sesuai dengan regulasi, demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

“Kami sampaikan bahwa proses seleksi dan pengangkatan ASN tidak dipungut biaya atau gratis, semua proses dilaksanakan secara transparan dan akuntabel,” katanya.

Masih dalam rangkaian peringatan Hari Otoda ke-29, Gus Barra juga menyampaikan sambutan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian yang menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Tema besar yang diangkat dalam peringatan tahun ini adalah “Sinergi Pusat dan Daerah Membangun Nusantara Menuju Indonesia Emas 2045.”

Sambutan tersebut menyoroti pentingnya penyelarasan visi serta kebijakan antara pemerintah di semua tingkat, mulai dari kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat, agar pembangunan berjalan efektif dan merata. Hal ini ditekankan kembali oleh Gus Barra di hadapan jajaran Forkopimda dan ASN yang hadir.

“Penting bagi Pemerintah Daerah untuk tidak hanya menjadi pelaksana, tetapi juga harus menjadi mitra aktif dalam merancang kebijakan yang relevan dengan kondisi dan potensi lokal agar Indonesia dapat berkembang secara adil dan merata,” tegasnya.

Dengan pengangkatan ASN dan semangat kolaborasi yang digaungkan, Kabupaten Mojokerto terus menegaskan komitmennya dalam mendukung pemerintahan yang efektif serta mendukung agenda besar Indonesia Emas 2045. [tin/ian]

25/04/2025 21:46
Pemkab Mojokerto Siapkan Langkah Antisipatif Jelang May Day 2025

Mojokerto (beritajatim.com) – Jelang peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day pada 1 Mei 2025 besok, Pemerintah Kabupaten (Pemkan) Mojokerto menggelar rapat koordinasi pembinaan wilayah. Kegiatan tersebut melibatkan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Forkopimca dari 18 kecamatan se-Kabupaten Mojokerto.

Rapat yang digelar di salah satu hotel di Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto pada, Kamis (24/4/2024) kemarin bertujuan untuk memastikan peringatan May Day dapat berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Mengingat Kabupaten Mojokerto merupakan daerah industri padat pekerja, kewaspadaan dan sinergi lintas sektor menjadi fokus utama.

Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra dalam sambutannya menekankan pentingnya kerja sama seluruh elemen pemerintah bersama TNI, Polri, serta tokoh masyarakat dalam menjaga stabilitas wilayah. “Ini adalah isu tahunan dan mungkin kita semua yang berada di sini sudah memiliki pengalaman masing-masing bagaimana agar Mei Day ini berjalan lancar, kondusif, dan tidak menghambat jalannya pemerintahan,” ungkapnya.

Gus Barra (sapaan akrab, red) menjelaskan bahwa penetapan upah minimum bukan kewenangan pemerintah kabupaten. Karena itu, pihaknya berharap para pemangku kepentingan memberikan edukasi kepada para pekerja mengenai sistem pengupahan yang berlaku.

“Bukan kita yang menetapkan UMR/UMK. Ada di pihak provinsi, sehingga berkoordinasi saja, kalau memang untuk lewat saja, ya dipersilahkan. Tetapi kalau demonya ke kita, kita akan susah, karena kita tidak bisa menentukan kebijakan apapun terkait UMR ini,” jelasnya.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekdakab Mojokerto, Bambang Purwanto, memaparkan bahwa sekitar 171.900 warga Mojokerto bekerja di sektor industri, jumlah tersebut setara dengan 26,9 persen dari total angkatan kerja yang ada. “Maka, Pak Camat, Pak Danramil, Pak Kapolsek punya peran penting dan bertanggung jawab untuk bisa menjaga kondusifitas wilayah,” ujarnya.

Sehingga para pemangku wilayah tersebut harus memetakan potensi-potensi yang akan memicu disharmonisasi. Sehingga jika terjadi disharmonisasi, terjadi sebuah kondisi yang tidak kondusif, maka akan mempengaruhi secara keseluruhan jalannya Pemkab Mojokerto dan iklim investasi sangat dipengaruhi oleh stabilitas daerah.

“Ketidaknyamanan di satu wilayah bisa menyebabkan investor menarik diri dan memilih daerah lain. Kalau daerah tidak kondusif, maka investasi juga tidak akan tertarik masuk ke Mojokerto. Kalau tidak kondusif, maka perusahaan-perusahaan yang ada ini akan beralih ke wilayah luar Mojokerto. Sehingga ini bagian penting yang harus dijaga,” tandasnya.

Forum tersebut juga menyepakati perlunya pemetaan potensi pergerakan buruh oleh Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), agar langkah antisipasi bisa disiapkan sejak dini. Pendekatan humanis dan komunikasi aktif dengan serikat pekerja disebut sebagai kunci utama menciptakan situasi yang harmonis.

“Informasikan kondisi-kondisi potensi terkait dengan pergerakan serikat-serikat pekerja, sehingga yang ada di wilayah nanti akan tanggap, bisa mengkomunikasikan dengan baik atau menyampaikan aspirasi dengan komunikasi yang baik. Maka akan terjalin harmonisasi di antara kita, sehingga Mojokerto tetap aman, damai, kondusif, dan terkendali,” pungkasnya. [tin/aje]

25/04/2025 08:48
Pemkab Mojokerto Berdayakan Perempuan Lewat Pelatihan Ekonomi di Momen Hari Kartini

Mojokerto (beritajatim.com) – Momentum Hari Kartini dimanfaatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto untuk menguatkan peran perempuan dalam peningkatan ekonomi keluarga. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) menggelar penguatan kapasitas perempuan melalui pelatihan ketrampilan.

Bertempat di Pendopo Graha Maja Tama (GMT), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto, pelatihan keterampilan tersebut digelar untuk kader PKK dari empat kecamatan. Mereka mengikuti pelatihan membuat tas goni kombinasi sulam pita, tas anyaman plastik dengan teknik decoupage, serta olahan makanan berbahan dasar tape dan singkong.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Mojokerto, Yudha Akbar Prabowo, menjelaskan bahwa pelatihan dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama dimulai pada April 2025, fokus pada pelatihan pembuatan tas untuk peserta dari Kecamatan Pacet dan Jatirejo. Sedangkan tahap kedua akan dilaksanakan pada Juli mendatang.

“Dengan materi olahan makanan, menyasar peserta dari Kecamatan Gondang dan Trawas. Total peserta sebanyak 160 orang. Tujuan dari kegiatan ini adalah menciptakan jiwa wirausaha (entrepreneur) yang tangguh bagi kader pkk. Kedua, meningkatkan kualitas produk dan kemasan produk sesuai dengan jenis dan kuantitas yang akan dikemas,” jelasnya, Senin (31/4/2025).

Ketiga, kader PKK yang telah mempunyai usaha produk olahan dapat segera menyelesaikan legalitas produk sesuai dengan ketentuan yang berlaku (NPWP, SIUP, PIRT dan sertifikat produk) dengan standar yang telah ditentukan sehingga tidak kesulitan akan melakukan pemasaran dan yang terakhir memberikan bekal keterampilan untuk peningkatan ekonomi keluarga.

Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra yang hadir membuka kegiatan menyampaikan bahwa perempuan memiliki peran penting dalam pembangunan. Menurut Gus Barra, sapaan akrab Bupati Mojokerto, semangat Kartini harus menjadi inspirasi bagi perempuan masa kini agar lebih berdaya.

“Perempuan-perempuan ini bukan hanya pelengkap hidup, tetapi perempuan-perempuan adalah pasangan hidup yang mampu berdikari, mampu berkarir, dan mampu untuk melakukan banyak hal dalam rangka membantu keberlangsungan rumah tangga, tapi tetap ada koridor-koridor dan ketentuan yang berlaku,” jelasnya.

Gus Barra menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari program Perempuan Berdaya yang diusung pemerintah daerah. Tujuannya, agar para ibu rumah tangga memiliki keterampilan ekonomi tanpa harus meninggalkan peran utamanya dalam keluarga karena seorang perempuan adalah tiang satu negara.

“Jika tiang itu berdiri maka negara ini akan kokoh berdiri dan kalau perempuan itu dihancurkan maka hancurlah sebuah negara. Jadi perempuan adalah penentu nasib bagi bangsa dan negara. RA Kartini juga tidak hanya belajar atau tidak hanya memperjuangkan harkat dan martabat perempuan-perempuan Jawa pada waktu itu. Beliau juga belajar ilmu agama dan murid dari KH Soleh Darat, Semarang,” paparnya.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten Mojokerto, Shofiya Hanak Al Barra, dalam sambutannya juga menekankan bahwa kegiatan tersebut bukan sekadar kegiatan simbolik memperingati Hari Kartini, melainkan langkah konkret untuk membekali perempuan dengan keterampilan yang aplikatif.

“Kita semua mengenakan kebaya ini bukan hanya simbolis saja, namun kita buktikan dengan karya yang nyata. Artinya berkomitmen bersama untuk meningkatkan kualitas diri dan meningkatkan penguatan ekonomi keluarga. Kegiatan ini juga mendukung program Gelari Pelangi (Gerakan Keluarga Indonesia dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengelolaan Ekonomi), yang merupakan bagian dari 10 program pokok PKK,” tegasnya.

Kegiatan ini diharapkan menjadi titik awal pemberdayaan perempuan Mojokerto dalam menyongsong Indonesia Emas 2045, sekaligus menegaskan bahwa perempuan masa kini bisa berkarya dan mandiri dalam bingkai keluarga yang harmonis dan sejahtera. [tin/ian]

22/04/2025 06:10
Bupati Mojokerto Ajak Kader dan Alumi PMII Berkontribusi dalam Pembangunan Daerah

Mojokerto (beritajatim.com) – Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra mengajak kader dan alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Mojokerto untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah. Hal itu disampaikan saat menghadiri tasyakuran sekaligus pelantikan Pengurus Cabang (PC) Ikatan Keluarga Alumni (IKA) PMII Mojokerto.

Acara yang digelar di salah satu hotel di Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto tersebut digelar pada, Minggu (20/4/2025). Acara tersebut turut dihadiri Ketua Umum Pengurus Wilayah (PW) IKA PMII Jawa Timur Thoriqul Haq dan Ketua PC IKA PMII Mojokerto Hidayat, serta Plh Sekretaris Daerah Kota (Sekdakot) Mojokerto, Rachmi Widjajanti

Gus Barra (sapaan akrab, red) menyatakan kesediaannya untuk bersinergi dan bekolaborasi demi memajukan Kabupaten Mojokerto, termasuk juga dengan para kader dan alumni PMII se-Mojokerto Raya. Ia mengajak baik para kader aktif maupun alumni PMII turun peran proaktif demi tercapainya Kabupaten Mojokerto yang lebih maju, adil, dan makmur.

“Kami dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto menyambut dengan tangan terbuka untuk berkolaborasi dengan seluruh kader-kader PMII di Kabupaten Mojokerto. Mari bersama-sama membangun dan membesarkan Kabupaten Mojokerto demi menuju ke arah yang lebih baik kedepannya,” ungkap Ketua Dewan Pembina IKA PMII Kabupaten Mojokerto.

Ia menilai, sikap dari para kader dan alumni PMII Mojokerto menjadi tolok ukur atas kebijakan Pemkab Mojokerto dibawah kepemimpinannya. Hal tersebut dapat ditengarai pada aktifnya para kader PMII dalam menyuarakan aspirasi, baik melalui diskusi maupun demonstrasi. Menurutnya, PMII menjadi salah satu kontrol pergerakan atas kebijakan Pemkab Mojokerto.

Sementara itu, Ketua PC IKA PMII Mojokerto Hidayat menyatakan, para alumni PMII yang tersebar di seluruh Mojokerto Raya siap untuk membantu dan bersinergi dengan Pemkab Mojokerto demi terciptanya kepemerintahan yang lebih baik untuk masyarakat. Saat ini, ada 320 alumni PMII di Mojokerto dengan berbagai latar belakang profesi.

“Baik komisioner Bawaslu dan KPU, anggota legislatif, awak media, hingga pengusaha. Database kita yang sudah ada profilnya lengkap ada 320 alumni dengan berbagai potensi yang sangat mumpuni untuk bersama-sama dengan pemerintah daerah membangun Mojokerto,” tambahnya.

Hidayat sendiri adalah Ketua Pengurus Cabang yang dilantik pada acara Tasyakuran dan Pelantikan IKAPMII tersebut. Selain menjabat sebagai ketua pengurus cabang, Hidayat juga menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur, sejak tahun 2024 hingga kini. [tin/aje]

21/04/2025 07:45
Forum Komunikasi Personalia Mojokerto Raya Perkuat Sinergi antara Dunia Usaha dan Pemda

Mojokerto (beritajatim.com) – Masih dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, Forum Komunikasi Personalia Mojokerto Raya menggelar halal bi halal, Rabu (16/4/2025). Halal bi halal tersebut sebagai momen istimewa untuk mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat sinergi antara dunia usaha dan pemerintah daerah (pemda).

Halal bi halal dengan mengusung tema ‘Merajut Silaturahmi untuk Menciptakan Ekosistem Usaha yang Harmonis’ digelar di salah satu hotel di Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto. Halal bi halal dihadiri Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra serta jajaran pejabat dan tokoh penting di wilayah Mojokerto dan Jawa Timur.

Ketua Forum Komunikasi Personalia Mojokerto Raya, Imron Hadi dalam sambutannya menegaskan, bahwa keharmonisan ekosistem usaha tidak hanya ditentukan oleh kekuatan ekonomi semata, tetapi juga oleh kualitas komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan.

“Melalui silaturahmi yang kuat dan ruang dialog yang terbuka seperti ini, kami yakin tantangan ketenagakerjaan dan dinamika industri di daerah dapat dihadapi secara bersama-sama. Kami berharap forum ini melahirkan program yang berpihak pada pengembangan SDM lokal serta kebijakan yang mendukung pertumbuhan usaha yang sehat dan inklusif,” ungkapnya.

Sementara itu, Bupati Mojokerto, Muhammad Albarra, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Gus Barra (sapaan akrab, red) menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha dalam menciptakan peluang kerja yang berkualitas bagi masyarakat Mojokerto.

“Pemerintah daerah sangat mendukung upaya dunia industri dalam merekrut tenaga kerja lokal. Kami berharap hal ini dapat meningkatkan kualitas masyarakat di Kabupaten Mojokerto agar semakin produktif, mandiri, dan berdaya saing,” harapnya.

Halal bi halal tersebut diharapkan menjadi fondasi yang kuat dalam membangun kolaborasi berkelanjutan antara sektor swasta dan pemerintah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Mojokerto.

Turut hadir Kepala Bangkesbangpol, Kepala Disnakertrans, Kepala Dinas PUPR, Kepala DPMPTSP Kabupaten Mojokerto, Ketua Koordinator Wilayah Wasnaker Jawa Timur, Ketua APINDO, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan, HIPMI Mojokerto, serta para praktisi HRD seluruh Mojokerto Raya. [tin/ian]

16/04/2025 23:42
Duta Genre Desa, Upaya Pemkab Mojokerto Gercep Stunting 2025

Mojokerto (beritajatim.com) – Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto dalam menurunkan angka stunting terus digencarkan. Salah satu langkah strategis dilakukan melalui peningkatan kapasitas Duta Genre Desa berbasis masyarakat dalam rangka melaksanakan program unggulan Gerakan Percepatan Penurunan Stunting (Gercep Stunting) tahun 2025.

Acara yang digelar di Pendopo Graha Maja Tama (GMT) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto pada, Selasa (15/4/2025) tersebut dihadiri Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra, Ketua TP PKK sekaligus Bunda Genre Kabupaten Mojokerto Shofiya Hanak Al Barra, perwakilan ISNU Mojokerto Ghozali, serta jajaran Kepala OPD dan instansi terkait.

Dalam laporannya, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Bambang Purwanto menyampaikan bahwa kegiatan tersebut diikuti oleh 366 peserta yang terdiri dari 270 Duta Genre Desa, Ketua TP PKK Kecamatan, Kasi Kemasyarakatan Kecamatan, Duta Genre Kabupaten, Insan Genre, Saka Kencana, dan para penyuluh KB.

“Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah penguatan Duta Genre Desa sebagai figur dan motivator dari kalangan remaja di tingkat desa yang akan membantu mensosialisasikan program Genre pada remaja dan masyarakat dalam rangka pencegahan stunting dari hulu melalui remaja serta meningkatkan partisipasi remaja pada kelompok remaja di masyarakat,” ungkapnya.

Bambang menjelaskan jika kegiatan tersebut merupakan implementasi dari berbagai regulasi nasional seperti Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009, Perpres Nomor 72 Tahun 2021, dan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 12 Tahun 2021. Sementara biaya kegiatan bersumber dari anggaran DAK Non Fisik Dinas P2KBP2 Tahun Anggaran 2025.

Sementara itu, dalam arahannya, Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra menegaskan bahwa penanganan stunting tidak hanya dilihat dari sisi kesehatan saja, namun mencakup dimensi yang lebih luas. Stunting merupakan suatu kondisi yang bukan hanya terkait masalah gangguan pertumbuhan fisik.

“Tetapi juga tentang dampak yang muncul pada kualitas sumber daya manusia di masa depan. Balita yang mengalami stunting berisiko menghadapi penurunan kemampuan kognitif, produktivitas, dan rentan terhadap penyakit tidak menular,” jelasnya.

Gus Barra (sapaan akrab, red) menekan stunting terdapat lima kelompok yang menjadi sasaran utama stunting yakni remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita usia 0–59 bulan. Untuk mendukung hal tersebut, Pemkab Mojokerto telah menggulirkan berbagai program unggulan, seperti bedah rumah untuk meningkatkan kelayakan hunian masyarakat miskin.

“Kita punya program bedah rumah. Di sini rumah-rumah yang tidak layak huni, ini memberikan sumbangsih terkait dengan statistik kemiskinan dan statistik stunting. Oleh karena itu, kita bedah rumah ini akan menyasar ribuan rumah yang tidak layak huni di Kabupaten Mojokerto, ada sekitar 15 ribu. Bedah rumah ini menjadi program kita,” ujarnya.

Menurutnya hal tersebut menjadi faktor eksternal, faktor luar yang akan kemudian menurunkan angka stunting. Selain itu, Pemkab Mojokerto meluncurkan program Universal Health Coverage (UHC) Prioritas yang memberikan jaminan layanan kesehatan gratis bagi seluruh masyarakat, termasuk kelompok rentan.

“Diperlukan kolaborasi lintas sektor dengan pendekatan pentahelix, yakni sinergi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, dan masyarakat. Duta genre menjadi agen perubahan bagi remaja-remaja yang lainnya. Kami berharap Anda semua akan menyasar kepada pemuda-pemuda lainnya yang memiliki kepedulian yang sama untuk bersama-sama menurunkan angka stunting di Kabupaten Mojokerto,” harapnya.

Karena stunting, lanjutnya, merupakan sesuatu yang sangat merugikan bagi masyarakat ke depannya. Gus Barra berharap para Duta Genre mampu menyebarkan edukasi tentang kesehatan reproduksi, gizi, dan perencanaan kehidupan berkeluarga kepada sesama remaja, demi membentuk generasi yang sehat, tangguh, dan siap menghadapi masa depan.

“Kita berharap kalian semua memiliki peran yang sangat sentral dan aktif untuk menurunkan angka stunting yang ada di Kabupaten Mojokerto, agar ke depannya anak-anak kita bisa tumbuh dan berkembang menjadi anak-anak yang optimis menatap masa depannya serta menjadi anak-anak yang berhasil, berguna, bermanfaat untuk agama, manusia dan bangsa Indonesia,” pungkasnya. [tin/ian]

15/04/2025 23:56
Mojokerto Mulai Bangun Sekolah Rakyat, Fokus untuk Anak dari Keluarga Miskin Ekstrem

PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah Kabupaten Mojokerto resmi masuk dalam daftar wilayah yang siap memulai pembangunan Sekolah Rakyat tahun ini.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, saat melakukan kunjungan kerja ke UPT Pesanggrahan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) Majapahit, Mojokerto, Jawa Timur.

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari rangkaian verifikasi dan survei lokasi yang telah diajukan sebagai calon titik pembangunan Sekolah Rakyat yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

“Insya Allah tahun ini kita mulai dari dua rombongan belajar dulu di Mojokerto. Gedungnya sudah cukup memadai untuk tahap awal. Ini akan jadi model sekolah berasrama, di mana siswa tinggal, makan, dan belajar ditanggung negara,” ujar pria disapa akrab gus Ipul, Minggu 13 April 2025.

Penyediaan lahan

Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra, menyatakan kesiapan mendukung penuh pembangunan Sekolah Rakyat, termasuk dari aspek penyediaan lahan.

“Pemkab Mojokerto telah menyiapkan lahan seluas 3,5 hektare dan akan kami maksimalkan menjadi 6 hektare di daerah Dawarblandong. Kami sangat mendukung program ini karena akan memberikan kesempatan kepada anak-anak dari keluarga tidak mampu untuk bisa bersekolah hingga jenjang SMA secara gratis, bahkan dengan fasilitas asrama dan kebutuhan hidup yang ditanggung negara,” katanya.

Pemkab Mojokerto resmi masuk dalam daftar wilayah yang siap memulai pembangunan Sekolah Rakyat.

Untuk tahun ajaran pertama di Mojokerto, Sekolah Rakyat akan menyelenggarakan dua rombongan belajar setingkat SMP, masing-masing berisi 25 siswa. Nantinya, skala akan diperluas mencakup semua jenjang pendidikan.

Gus Ipul menegaskan program ini dikhususkan bagi anak-anak dari keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah di Indonesia.

“Yang bisa sekolah di sini adalah mereka yang ada di desil 1 dan 2. Ini tidak bisa ditawar-tawar. Negara hadir sepenuhnya untuk anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, memberi akses pendidikan dan kehidupan layak,” katanya.

Pihak UPT Pesanggrahan PMKS Majapahit juga menyampaikan dukungan penuh terhadap rencana ini. Mutoharoh, kepala UPT Pesanggrahan Majapahit, menyampaikan kesiapan lembaganya untuk menjadi bagian dari solusi pendidikan di Mojokerto.

“Alhamdulillah, kegiatan hari ini berjalan lancar. Ke depannya, bila Sekolah Rakyat ini terealisasi, tentu akan sangat membantu warga Mojokerto yang tidak mampu agar bisa melanjutkan sekolah hingga jenjang SMA. Kami dari pihak UPT mendukung penuh kegiatan dimaksud, dan siap menyediakan tempat belajar bagi calon siswa,” ujarnya.

Dengan dimulainya Sekolah Rakyat di Mojokerto tahun ini, diharapkan akan terbuka jalan baru bagi generasi muda dari keluarga kurang mampu untuk menggapai masa depan yang lebih cerah melalui pendidikan berkualitas dan inklusif.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

13/04/2025 18:43
Mensos Gus Ipul Serahkan Bansos PKH Tahap 2 di Trawas Mojokerto

Mojokerto (beritajatim.com) – Menteri Sosial RI, Saifulloh Yusuf menyerahkan secara langsung bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Jatijejer, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Minggu (6/4/2025). Ada sebanyak 89 PKM yang menerima bansos PKH tahap 2.

Didampingi Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra dan Wakil Bupati (Wabup) Mojokerto Muhammad Rizal Oktavian, Gus Ipul (sapaan akrab, red) melaksanakan dialog bersama penerima bansos PKH. Dialog digelar di Masjid Dusun Urung Urung, Desa Jatijejer, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto.

Menteri Sosial RI, Saifulloh Yusuf berharap, Bupati dan Wabup Mojokerto bisa menghantarkan Kabupaten Mojokerto menjadikan kabupaten yang sukses dan warga Desa Jatijejer yang mendapatkan bansos dari pemerintah bisa bermanfaat. “Program PKH ini sifatnya sementara untuk mencukupi kebutuhan pokok,” ungkapnya.

Masih kata mantan Wakil Gubernur (Wabup) Jawa Timur ini, bansos yang diberikan adalah bersyarat dan jelas peruntukannya. Pihaknya berharap Bupati Mojokerto bisa mengevaluasi untuk program selanjutnya agar warga Kabupaten Mojokerto tidak bergantung ke program bansos dan bisa produktif serta kreatif.

“Total bansos Kabupaten Mojokerto dengan penerima sebanyak 95.900 KPM dengan nilai Rp330.031 miliar dan harapannya uang sebesar ini bisa efektif dan bisa tersalur ke keluarga yang membutuhkan. Diharapkan setiap 6 bulan kita akan evaluasi, kedepan Gubernur dan Bupati kita kasih wewenang supaya program berjalan dengan efektif,” pungkasnya. [tin/but]

07/04/2025 01:36
Kemensos RI Pastikan Logistik Permakanan Tim Penyelamat Tersedia dengan Baik

Mojokerto (beritajatim.com) – Kementerian Sosial RI (Kemensos RI) memastikan logistik permakanan tim penyelamat di lokasi bencana longsor di wilayah kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Raden Soerjo, Blok Watu Lumpang, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto tersedia dengan baik.

“Prosedur penangganan bencana yang pertama adalah evakuasi, setelah evakuasi selesai baru kemudian yang berikutnya adalah jika ada pengungsi maka akan disiapkan tempat pengungsian. Jika tidak ada maka berikutnya adalah rehabilitasi, pemulihan di daerah tempat bencana,” ungkapnya, Minggu (6/4/2025).

Masih kata Gus Ipul (sapaan akrab, red), ada 20 personel yang dilibatkan dalam membantu dukungan proses evakuasi korban bencana longsor yang terjadi di jalur alternatif Mojokerto – Batu pasca kejadian pada, Kamis (3/4/2025) lalu. Yakni dengan melibatkan Taruna Tanggap Bencana (Tagana) Kabupaten Mojokerto.

“Untuk evakuasi itu SAR, TNI, Polri, BPBD atau kader-kader yang terlatih. Dapur umum kemarin selama tiga hari, hari pertama cukup banyak ada 400 (nasi bungkus), hari kedua karena sudah selesai evakuasinya itu ada 150. Untuk menyediakan makanan bagi mereka yang ikut rehabilitasi, dapur umum siaga sampai tuntas,” katanya.

Menurut yang menentukan tuntas tidaknya adalah Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra. Dapur umum telah beroperasi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi relawan dan tim penyelamat di lokasi. Selain itu, koordinasi dengan pihak terkait juga terus dilakukan guna memastikan proses evakuasi berjalan lancar.

Rincian bantuan logistik yang telah disalurkan melalui Dinas Sosial (Dinsos) dan Tagana Kabupaten Mojokerto mencakup nasi bungkus dari dapur umum dengan kapasitas memasak 500 porsi per hari. Kemensos RI akan terus memastikan bantuan bagi para korban dan logistik permakanan tim penyelamat tersedia dengan baik.

Tagana, SAR, dan instansi terkait masih bersiaga di lokasi untuk menangani dampak bencana longsor di jalur alternatif Mojokerto – Batu. Sekedar diketahui, total ada 10 korban dalam bencana longsor di wilayah kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Raden Soerjo, Blok Watu Lumpang, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. [tin/but]

07/04/2025 00:24
Gubernur Tinjau Lokasi Longsor Mojokerto, Ini Langkah Pemprov Jatim

Mojokerto (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meninjau lokasi terjadinya bencana tanah longsor di wilayah kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Raden Soerjo, Blok Watu Lumpang, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Sejumlah langkah telah disiapkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim).

Didampingi Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra serta jajaran Perangkat Daerah Pemprov Jatim terkait, Gubernur Khofifah meninjau langsung titik bencana longsor. Gubernur Khofifah berkoordinasi dengan jajaran terkait termasuk juga Kepala Desa setempat pasca, bencana longsor terjadi akibat aliran sungai yang tersumbat pohon tumbang.

“Saya sebenarnya ingin melihat langsung aliran sungai di atas tapi karena kendala kontur tanah yang masih rentan maka tidak direkomendasikan. Tapi bahwa sungai di atas itu posisinya cukup penting karena mengairi sekitar 50 hektar sawah,” ungkapnya, Minggu (6/4/2025).

Sumbatan di aliran sungai tersebut menyebabkan longsor terutama saat kejadian curah hujan yang turun beintensitas cukup tinggi. Lebih lanjut terkait penanganan longsor, Gubernur Khofifah menegaskan bahwa dalam dua hari ke depan pihaknya meminta agar proses pembersihan bisa segera dilakukan secara intensif.

“Melalui rapat dengan seluruh pihak kemarin dan hari ini, langkah pertama adalah melalukan operasi pembersihan di lokasi kejadian. Mudah-mudahan besok cuaca bagus jadi jam 8 sampai 12 bisa dilakukan pembersihan. Setelah pembersihan, langkah selanjutnya adalah pemasangan Bronjong untuk mencegah longsor di waktu mendatang,” katanya.

Pihaknya juga meminta dinas terkait agar bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto untuk segera melakukan normalisasi sungai yang ada di atas. Tujuannya agar puluhan hektar sawah yang selama ini menggantungkan dari aliran sungai tersebut bisa tetap mendapatkan sumber air.

“Penanganan longsor secara teknis menggunakan biosoil engineering yaitu perbaikan tebing tanah dentan sistem terasering dengan penahan tanah menggunakan bambu dan diatasnya ditanami gebalan rumput vetifer. Rencananya bronjong akan dibangun setinggi 70 meter sepanjang 40 meter di area terdampak tanah longsor,” ujarnya.

Tujuan pemasangan bronjong untuk memberikan penguatan kontur tanah yang ada sehingga dari hasil mirigasi, ada tiga pohon yang akan ditebang agar terasering bisa dilakukan. Pemasangan bronjong akan dilakukan melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Provinsi Jatim. Sedangkan, di sisi jurang pada kiri jalan akan dilakukan mekanisme penguatan termasuk pembangunan tanggul.

“Ini untuk memberikan rasa aman pada masyarakat yang melintas di jalur tersebut. Proses pembuatan terasering sendiri disebutnya memerlukan waktu satu bulan. Untuk itu, ia menegaskan akan terus dilakukan koordinasi mendalam dengan berbagai pihak kaitan penutupan-pembukaan jalan selama proses pengerjaan,” jelasnya.

Selain perbaikan akses jalan, lanjutnya, guna menambah sistem keamanan di sepanjang akses Cangar-Pacet tersebut, akan diberlakukan bentuk peringatan berbasis digital atau Early Warning System (EWS). Menurutnya, dari pintu masuk Tahura R Soerjo telah banyak terpasang warning atau peringatan bagi para pengguna.

“Namun dengan keberadaan EWS ini nantinya diharapkan bisa memberikan pengamanan ganda bagi para pengguna jalan. Tentu di lihat di titik-titik strategis yang memberikan warning kepada masyarakat yang juga terkonfirmasi dengan pihak kepolisian untuk kemudian disampaikan kepada masyarakat kaitan jalan ditutup,” tegasnya.

Masih kata mantan Menteri Sosial RI ini, pihaknya bersama-sama stockholder terkait dan pemerintah daerah menjaga rasa aman kepada masyarakat agar merasa nyaman dan tidak ada kekhawatiran terhadap hal yang tidak dinginkan. Seperti bencana alam, tanah longsor yang terjadi di jalur alternatif Mojokerto – Batu pada, Kamis (3/4/2025).

Sekedar diketahui, total ada 10 korban dalam bencana longsor di wilayah kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Raden Soerjo, Blok Watu Lumpang, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Sebanyak 10 korban tersebut berada di dua mobil yang berbeda melintas saat terjadi longsor yakni pikap dan minibus. [tin/but]

06/04/2025 19:25