Xcloud.id

Tag: Muhammad Al Barra

  • Video Viral Kepala Desa Joget Dangdut di Kantor Kecamatan, Bupati Mojokerto Turun Tangan

    Video Viral Kepala Desa Joget Dangdut di Kantor Kecamatan, Bupati Mojokerto Turun Tangan

    Mojokerto (beritajatim.com) – Sebuah video yang menampilkan salah satu Kepala Desa (Kades) di Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto berjoget dangdut bersama biduan di Kantor Kecamatan Sooko menjadi viral di media sosial. Peristiwa ini memicu reaksi publik sekaligus mendapat teguran langsung dari Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra, Kamis (26/9/2025).

    Gus Barra (sapaan akrab) segera mengumpulkan Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab), Inspektorat, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), serta Camat Sooko untuk meminta keterangan terkait video viral tersebut.

    “Jadi saya sudah kumpulkan semua (kemarin). Saya sampaikan kepada Pak Sekdakab untuk mengimbau kepada semua saja, Camat, perangkat daerah, BUMD, RSUD untuk tidak membuat kegiatan-kegiatan yang menyakiti hati masyarakat, yang mengusik hati masyarakat, yang tidak memiliki nilai-nilai empati bagi masyarakat,” ungkap Gus Barra.

    Menurutnya, Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan pelayan masyarakat dan harus menghindari kegiatan yang dapat menyinggung atau menyakiti hati publik. Terkait video viral, Gus Barra menyerahkan tindak lanjut kepada Sekdakab Mojokerto dan berharap peristiwa serupa tidak terulang.

    “Kita semua sebagai pelayan masyarakat sekarang ini menjadi sorotan, apapun kegiatan kita akan menjadi sorotan bagi masyarakat. Imbuhan ini segera disampaikan kepada semua pegawai pemerintah di lingkup Pemerintahan Kabupaten Mojokerto tanpa terkecuali. Sehingga hal-hal serupa tidak terulang lagi di kemudian hari,” tambahnya.

    Sekdakab Mojokerto, Teguh Gunarko, menyatakan akan melakukan pemeriksaan khusus terkait permasalahan tersebut. “Seusai PP Nomor 94 Tahun 2021, pasal mana yang bisa menjerat. Apakah hukuman disiplin, ringan atau berat. Nanti akan kami sampaikan kepada Pak Bupati,” tegasnya. [tin/beq]

  • Pemkab Mojokerto Jadi Tuan Rumah Bulan Pengurangan Risiko Bencana Nasional 2025

    Pemkab Mojokerto Jadi Tuan Rumah Bulan Pengurangan Risiko Bencana Nasional 2025

    Mojokerto (beritajatim.com) – Bersama Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto ditunjuk sebagai tuan rumah peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Nasional 2025. Agenda tahunan yang digelar Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama BPBD seluruh Indonesia ini akan berlangsung selama tiga hari, mulai 1 hingga 3 Oktober 2025.

    Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra menyampaikan, bahwa pemilihan Mojokerto sebagai lokasi kegiatan memiliki makna khusus. Secara geografis, Mojokerto memiliki potensi bencana yang cukup tinggi karena terdiri atas dataran tinggi, perbukitan, hingga dataran rendah yang rawan banjir, tanah longsor, banjir bandang, angin kencang, kekeringan, dan kebakaran hutan serta lahan (karhutla).

    “Selain potensi kebencanaan, Mojokerto juga memiliki latar belakang historis sebagai pusat Kerajaan Majapahit, salah satu kerajaan terbesar di Asia. Dua hal inilah yang akan diangkat dalam Bulan PRB Nasional 2025. Selain edukasi penanggulangan bencana, juga penggenalan UMKM, wisata lokal, kuliner sehingga diharapkan mengangkat perekonomian,” ungkapnya, Kamis (25/9/2025).

    Hingga saat ini, persiapan terus dilakukan jelang peringatan Bulan PRB Nasional 2025. Dengan tema ‘Dari Bumi Majapahit Kita Gelorakan Pengurangan Risiko Bencana Nusantara, Tangguh Rek’, Gus Barra (sapaan akrab, red) mengajak seluruh masyarakat untuk ikut berpartisipasi dan menyukseskan acara nasional tersebut.

    Sejak pertama kali diselenggarakan pada 2013, Bulan PRB menjadi wadah apresiasi bagi para pegiat kebencanaan di seluruh Indonesia sekaligus sarana berbagi pengalaman, inovasi, dan pembelajaran. Tahun ini, Mojokerto menghadirkan rangkaian acara edukatif, budaya, hingga hiburan bagi masyarakat.

    Beberapa agenda yang akan digelar antara lain lomba kebencanaan (fotografi, video kreatif, jingle PRB, hingga lomba mewarnai untuk anak usia dini), pelatihan mitigasi bencana bagi kelompok masyarakat, forum Kepala Pelaksana BPBD, hingga sharing session teknologi kebencanaan.

    Selain itu, juga akan ada kunjungan kebudayaan ke situs-situs peninggalan Majapahit, penanaman 3.000 bibit pohon di 25 Desa Tangguh Bencana, Expo PRB dengan layanan masyarakat gratis, lomba Ranking 1 untuk pelajar, serta pesta rakyat di Trowulan yang menampilkan kuliner khas, seni budaya, dan sosialisasi PRB.

    Tak ketinggalan, kegiatan sosial berupa sunat massal gratis pada 1–2 Oktober, Fun Run sejauh 5 kilometer yang diikuti 1.500 pelari, serta malam puncak di Trowulan dengan menghadirkan Menko PMK, Kepala BNPB, Gubernur Jawa Timur, hingga pertunjukan budaya khas Majapahit, drone light show, dan tausyiah kebencanaan oleh Gus Kautsar. [tin/aje]

     

  • Pemkab Mojokerto Tuntaskan Pembangunan Jalan Bendung–Bantengan

    Pemkab Mojokerto Tuntaskan Pembangunan Jalan Bendung–Bantengan

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas infrastruktur jalan demi memperlancar akses dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Komitmen ini ditunjukkan langsung oleh Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra atau yang akrab disapa Gus Barra, saat meninjau pembangunan ruas jalan rabat beton Bendung–Bantengan di Desa Bendung, Kecamatan Jetis.

    Ruas jalan sepanjang 2,291 kilometer tersebut sebelumnya mengalami kerusakan parah di 2,148 km yang memerlukan perbaikan dan pelebaran. Proyek ini ditangani secara bertahap dalam tiga tahun terakhir dengan anggaran sekitar Rp10 miliar. Pada 2022, Pemkab memperbaiki jalan sepanjang 1,029 km dengan lebar 5,5 meter. Pada 2024, dilanjutkan pembangunan 0,625 km dengan lebar sama. Tahap akhir pada 2025 menuntaskan sisa 0,494 km, terdiri atas 0,210 km dengan lebar 4 meter dan 0,284 km dengan lebar 5,5 meter.

    “Alhamdulillah, seperti yang kita lihat, hasilnya sangat baik. Cor jalan yang dibangun tebal dan kokoh. Tadi kami juga berinteraksi dengan masyarakat, mereka menyampaikan rasa senang dan puas dengan pembangunan ini,” ungkap Gus Barra saat meninjau bersama camat, Dinas PU, dan Kepala Desa setempat.

    Bupati menegaskan, pembangunan infrastruktur jalan harus memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan warga. Menurutnya, masyarakat sekitar sudah merasakan langsung manfaat peningkatan jalan tersebut karena distribusi hasil pertanian dan aktivitas ekonomi menjadi lebih lancar.

    “Menurut informasi dari warga, adanya jalan ini mampu meningkatkan perekonomian mereka. Karena itu, infrastruktur yang kita bangun harus dimaksimalkan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.

    Dengan rampungnya pembangunan ruas Jalan Bendung–Bantengan pada 2025, Pemkab Mojokerto optimistis aksesibilitas warga semakin mudah, distribusi hasil bumi lebih efisien, dan perekonomian masyarakat kian tumbuh. [tin/beq]

  • Pemkab Mojokerto Matangkan Rencana Pemindahan Pusat Pemerintahan ke Mojosari

    Pemkab Mojokerto Matangkan Rencana Pemindahan Pusat Pemerintahan ke Mojosari

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto terus mematangkan rencana besar pemindahan pusat pemerintahan ke kawasan Mojosari. Langkah ini ditandai dengan pemaparan laporan Feasibility Study (FS) yang digelar di Smart Room Satya Bina Karya (SBK), Pemkab Mojokerto, dengan menghadirkan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tim pemindahan, serta tenaga ahli dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya sebagai penyusun kajian teknis.

    Dalam pemaparan tersebut, tim ITS merekomendasikan kawasan Stadion Gajah Mada, Desa Jotangan, Kecamatan Mojosari, sebagai lokasi paling ideal. Area seluas 5,2 hektare dinilai strategis, memiliki aksesibilitas tinggi, dan berpotensi menjadi kawasan pengembangan terpadu. “Setelah kita tinjau, yang paling sesuai itu di utara Jalan Stadion Gajah Mada,” kata perwakilan ITS.

    Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto, Teguh Gunarko, menegaskan pentingnya percepatan penyelesaian FS yang sempat mengalami keterlambatan sehingga menghambat kerja tim lintas OPD. “Kalau FS ini bisa selesai September, tentu tim pemindahan langsung bisa bergerak,” ujarnya.

    Ia juga mengusulkan pembangunan gedung serbaguna di pusat pemerintahan baru yang difungsikan sebagai ruang penerima tamu sekaligus pusat rapat agar lebih representatif.

    Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra, menekankan bahwa pemindahan ibu kota harus menjadi langkah nyata, bukan sekadar wacana. Ia menyebut rencana ini sudah bergulir puluhan tahun dan kini saatnya diwujudkan dengan komitmen bersama.

    “Kalau FS ini kita setujui bersama, maka kita semua harus punya komitmen. Untuk merealisasikan tanah ini saya kira di atas 70 persen, tinggal bagaimana action kita. Terpenting tidak ada yang mempersulit, Mojosari tepat dijadikan pusat pemerintahan baru karena lokasinya yang strategis,” ujarnya.

    Mojosari dipandang memiliki banyak keunggulan, mulai dari kedekatan dengan fasilitas keamanan, akses ke jalan nasional, hingga ketersediaan tanah kas desa yang bisa dioptimalkan. Bupati juga menambahkan harapan agar bangunan pemerintahan baru bernuansa kemajapahitan, termasuk masjid, sebagai simbol kota modern dengan dukungan ruang terbuka hijau, sarana olahraga, dan fasilitas keamanan. [tin/beq]

  • Menteri Zulhas Pastikan Pinjaman untuk Koperasi Desa Merah Putih Cair Pekan Depan

    Menteri Zulhas Pastikan Pinjaman untuk Koperasi Desa Merah Putih Cair Pekan Depan

    Mojokerto (beritajatim.com) – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan pinjaman untuk Koperasi Desa Merah Putih dari Kementerian Keuangan akan segera cair pada Selasa pekan depan. Hal tersebut disampaikan saat memberikan pengarahan dan motivasi kepada 7.500 santri Pondok Pesantren Amanatul Ummah.

    “Insya Allah, menteri keuangan janji dua hari. Jadi Selasa atau Rabu bisa mengajukan pinjaman,” ungkap Zulhas (panggilan akrab, red) di Desa Kembangbelor, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto didampingi Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra, Sabtu (20/9/2025).

    Menurutnya, percepatan pencairan dana pinjaman tersebut menjadi langkah strategis untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi Koperasi Desa Merah Putih. Pemerintah sebelumnya telah menyiapkan dana Rp200 triliun yang dialokasikan melalui lima bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

    Pinjaman itu dapat digunakan untuk mendukung operasional koperasi desa maupun kelurahan. Dalam Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Etapi II Kopdes di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Senin (15/9/2025), Zulhas juga menegaskan bahwa kini koperasi desa telah memiliki kejelasan terkait aturan dan pendanaan. “Sebagian paling nggak untuk 16.000 kopdes kita minta. 16.000 yang sudah siap,” ujar.

    Ia menambahkan, jika saat ini Koperasi Desa Merah Putih telah memiliki kejelasan terkait pendanaan dan aturan. Karena itu, Zulhas meminta seluruh koperasi di Indonesia segera memanfaatkan dana pinjaman tersebut sebagai modal usaha.

    “Jadi modalnya sudah ada, tolong disebarluaskan agar teman-teman kopdes yang sudah 80.000 menanti lama, uangnya sekarang sudah ada. Tinggal disiapkan dengan baik, nanti ada proposal sederhana untuk menyampaikan ke perbankan terkait usaha yang akan dilakukan,” tegasnya. [tin/kun]

  • Bulog Mojokerto Salurkan Beras SPHP dan Minyakita

    Bulog Mojokerto Salurkan Beras SPHP dan Minyakita

    Mojokerto (beritajatim.com) – Perum Bulog Cabang Mojokerto menyalurkan beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta minyak goreng Minyakita dalam kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM). Sebanyak 20 ton beras SPHP digelontorkan di seluruh kecamatan di Kabupaten Mojokerto.

    Kepala Perum Bulog Cabang Mojokerto, Muhammad Husin mengatakan, program GPM tersebut diinisiasi oleh Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra bekerja sama dengan perangkat daerah terkait. Kegiatan ini bertujuan menjaga stabilitas harga sekaligus memberikan akses pangan murah bagi masyarakat.

    “Untuk Kecamatan Gedeg, kami sediakan beras SPHP sebanyak 3 ton dan Minyakita sebanyak 120 liter. Sementara di kecamatan lain disediakan 1 ton beras SPHP. Untuk gula, kami tidak menyediakan karena ada dari PG Gempolkrep,” jelasnya, Jumat (19/9/2025).

    Program GPM di Kantor Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto. [Foto ; ist]Menurutnya, antusiasme warga sangat tinggi, terutama di Kecamatan Gedeg yang tercatat paling ramai. Meski begitu, kecamatan lain juga menunjukkan respons positif. Selain itu, Bulog juga bekerja sama dengan TNI-Polri untuk mendistribusikan beras SPHP dan Minyakita agar penyaluran lebih tertib dan tepat sasaran.

    “Hari ini serentak di seluruh kecamatan sesuai arahan Pemda. Dari Dinas Pangan dan Perikanan, informasi yang kami terima, kegiatan ini akan rutin digelar tiap minggu sampai Desember 2025, dengan lokasi bergantian” tambahnya. [tin/but]

  • Bupati Mojokerto Salurkan Bantuan Air Bersih dan Pangan untuk Warga Terdampak Kemarau

    Bupati Mojokerto Salurkan Bantuan Air Bersih dan Pangan untuk Warga Terdampak Kemarau

    Mojokerto (beritajatim.com) – Musim kemarau panjang yang melanda Kabupaten Mojokerto mulai menimbulkan dampak serius terhadap ketersediaan air bersih bagi warga. Menyikapi kondisi ini, Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra turun langsung menyerahkan bantuan darurat di Desa Manduro Manggung Gajah, Kecamatan Ngoro, Jumat (19/9/2025).

    Bantuan yang disalurkan meliputi 90 tangki truk air bersih, 150 paket beras ukuran 5 kilogram, 100 paket perlengkapan masak, serta 50 buah jerigen. Distribusi dilakukan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mojokerto untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang kesulitan mendapatkan air bersih akibat kekeringan.

    Penyerahan bantuan berlangsung di Balai Desa Manduro Manggung Gajah dan dihadiri Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Mojokerto, Rinaldi Rizal Sabirin, bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimca) Ngoro. Kehadiran mereka menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan solusi nyata bagi warga terdampak.

    Dalam kesempatan itu, Bupati yang akrab disapa Gus Barra menyampaikan bahwa pemerintah daerah tidak hanya fokus pada penanganan jangka pendek, tetapi juga tengah menyiapkan langkah berkelanjutan. “Ini nanti ada setiap hari, sambil kita coba agar tidak seperti ini terus-menerus. Kita akan koordinasi dengan provinsi, mencari sumber air dari mana yang bisa disalurkan ke sini,” ujarnya.

    Dengan adanya bantuan ini, kebutuhan mendesak warga, terutama akses terhadap air bersih dan pangan, diharapkan dapat terpenuhi sembari menunggu realisasi langkah strategis jangka panjang dalam mengatasi persoalan kekeringan di Kabupaten Mojokerto. [tin/beq]

  • Bupati Mojokerto Tinjau Proyek Jembatan dan Renovasi Sekolah di Dawarblandong

    Bupati Mojokerto Tinjau Proyek Jembatan dan Renovasi Sekolah di Dawarblandong

    Mojokerto (beritajatim.com) – Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra, melakukan monitoring sejumlah proyek infrastruktur strategis di Kecamatan Dawarblandong, Jumat (19/9/2025). Kunjungan itu mencakup pembangunan jembatan hingga renovasi sekolah dasar yang dinilai vital bagi masyarakat setempat.

    Proyek pertama yang ditinjau adalah pembangunan Jembatan Talunbrak di Desa Talunblandong. Pekerjaan yang dimulai sejak April 2025 tersebut menelan anggaran sekitar Rp13,5 miliar dengan progres pembangunan mencapai 86 persen. Jembatan yang ditargetkan rampung pada 20 Oktober 2025 itu diharapkan mampu mengatasi masalah banjir.

    “Kami melihat struktur bangunannya kokoh dan kuat. Insyaallah bisa untuk menanggulangi banjir, dan dengan hadirnya jembatan ini masyarakat akan lebih mudah beraktivitas,” ujar Gus Barra, sapaan akrab Bupati Mojokerto.

    Selain itu, Gus Barra meninjau renovasi ruang kelas di SDN Gunungan. Proyek ini dilakukan setelah atap bangunan lama roboh beberapa bulan lalu, sehingga siswa harus dipindahkan sementara. Renovasi tersebut ditargetkan selesai pada Desember 2025.

    “Kami ingin memastikan proses belajar mengajar anak-anak berjalan baik. Oleh karena itu, kami melakukan renovasi dan pembangunan ruang kelas agar proses belajar mengajarnya lancar. Hal ini juga untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan,” tegasnya.

    Monitoring juga dilakukan di SDN Pucuk 1. Dalam kesempatan itu, Gus Barra menekankan pentingnya penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai demi kelancaran proses belajar mengajar.

    Ia menegaskan, pemerintah daerah akan terus mengawal percepatan pembangunan infrastruktur, terutama yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Kunjungan lapangan ini turut didampingi jajaran Forkopimca Dawarblandong, Kepala Dinas Pendidikan, perangkat desa, serta kepala sekolah masing-masing. [tin/beq]

  • 69 PPPK Resmi Dilantik, Bupati Mojokerto Ajak ASN Jaga Integritas dan Semangat Pengabdian

    69 PPPK Resmi Dilantik, Bupati Mojokerto Ajak ASN Jaga Integritas dan Semangat Pengabdian

    Mojokerto (beritajatim.com) – Sebanyak 69 peserta resmi dilantik sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap II Tahun Anggaran 2024 oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto. Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra mengajak ASN menjaga integritas dan semangat pengabdian.

    Prosesi pelantikan yang berlangsung di Pendopo Graha Maja Tama (GMT). Dari total peserta, sebanyak 25 orang berasal dari formasi guru, 35 dari tenaga kesehatan, dan sembilan dari tenaga teknis. Berdasarkan golongan, mereka terbagi ke dalam Golongan V (sembilan orang), Golongan VII (27 orang).

    Golongan IX (25 orang), serta Golongan X (delapan orang). Dalam arahannya, Gus Barra (sapaan akrab, red) mengajak seluruh PPPK untuk mensyukuri amanah yang diterima dengan menjalankan tugas penuh tanggung jawab dan integritas.

    “Status sebagai PPPK adalah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa Anda mampu memberikan pelayanan terbaik, menghadirkan inovasi, dan menjadi bagian dari roda penggerak pemerintahan yang melayani rakyat dengan sepenuh hati,” ungkapnya, Selasa (16/9/2025).

    Gus Barra menegaskan, ASN memiliki peran strategis sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan masyarakat, sekaligus perekat dan pemersatu bangsa. Di era transformasi digital, lanjutnya, ASN dituntut untuk terus belajar, beradaptasi, dan mengembangkan kompetensi.

    “Integritas adalah modal utama yang harus senantiasa dijaga. Ingatlah bahwa gaji dan tunjangan yang Anda terima bersumber dari pajak rakyat. Maka, sudah sepantasnya setiap pekerjaan diniatkan sebagai ibadah dan pengabdian,” tegasnya.

    Sementara itu, Kepala BKPSDM Kabupaten Mojokerto, Tatang Marhaendrata menuturkan pelantikan tersebut telah sesuai regulasi yang berlaku, mulai dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, hingga peraturan terbaru BKN.

    “Penyerahan petikan SK bertujuan memberikan kepastian hukum bagi para peserta yang sebelumnya berstatus honorer atau kontrak. SK ini juga menjadi titik awal dimulainya hubungan kerja antara pemerintah daerah dengan PPPK sesuai jabatan masing-masing,” jelasnya.

    Ia juga menyampaikan bahwa Pemkab Mojokerto telah mendapat persetujuan pengusulan PPPK paruh waktu sebanyak 2.982 orang dari Kementerian PANRB. Saat ini, proses pemberkasan tengah berlangsung di BKN Kanreg II Surabaya, dengan pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) dijadwalkan selesai paling lambat 22 September 2025.

    “Harapan kami, para PPPK yang dilantik dapat menjadi bagian dari birokrasi yang bersih, melayani, serta mampu menjawab tantangan zaman dengan semangat inovasi dan pengabdian,” pungkasnya.

    Usai pelantikan, para PPPK juga mengikuti pembekalan manajemen di lokasi yang sama sebagai bentuk penguatan kapasitas dan pemahaman birokrasi. [tin/suf]

  • Bus Trans Jatim Koridor VI Mojokerto-Sidoarjo resmi beroperasi

    Bus Trans Jatim Koridor VI Mojokerto-Sidoarjo resmi beroperasi

    Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa (kanan) saat mencoba Bus Trans Jatim Koridor VI dengan rute yang menghubungkan Mojokerto dan Sidoarjo melalui Kawasan Industri Ngoro. (ANTARA/HO-Biro Adpim Jatim)

    Bus Trans Jatim Koridor VI Mojokerto-Sidoarjo resmi beroperasi
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 27 Mei 2025 – 15:57 WIB

    Elshinta.com – Bus Trans Jatim Koridor VI dengan rute yang menghubungkan Mojokerto dan Sidoarjo melalui Kawasan Industri Ngoro resmi beroperasi usai diresmikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Terminal Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Senin (26/5).

    Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dalam keterangan diterima di Surabaya, Selasa, berharap layanan ini menjadi jawaban atas harapan serikat buruh, khususnya pekerja di kawasan industri Ngoro.

    “Transportasi memiliki peran yang sangat vital dalam pembangunan sebuah daerah. Inilah jawabannya mudah-mudahan memberi manfaat yang besar bagi masyarakat,” kata Khofifah.

    Koridor VI ini menghubungkan Terminal Kertajaya di Mojokerto hingga Terminal Porong di Kabupaten Sidoarjo. Sebanyak 14 armada bus yang diberi nama “Patih Gajah Mada” akan melayani rute tersebut.

    Menurut Khofifah, penambahan layanan ini merupakan bagian dari komitmen Pemprov Jatim dalam mewujudkan program “Jatim Akses” sebagaimana tertuang dalam Nawa Bhakti Satya.

    “Transportasi publik yang terintegrasi akan meningkatkan produktivitas, memperluas akses masyarakat ke berbagai fasilitas, dan mendorong kesejahteraan,” ujarnya.

    Gubernur menambahkan kehadiran koridor baru ini diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, khususnya di wilayah Gerbangkertasusila (Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan). Hingga saat ini, layanan Trans Jatim telah mengoperasikan lima koridor, yakni: Koridor I (Sidoarjo-Surabaya-Gresik), Koridor II (Mojokerto-Surabaya), Koridor III (Mojokerto-Gresik), Koridor IV (Gresik-Lamongan) dan Koridor V (Surabaya-Bangkalan).

    Data Dinas Perhubungan Jatim mencatat sepanjang Januari–Desember 2024, sebanyak 4.715.809 penumpang telah menggunakan layanan Trans Jatim dengan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp20,4 miliar.

    “Angka ini belum maksimal karena koridor IV dan V belum beroperasi penuh selama setahun,” kata Khofifah.

    Transportasi publik ini juga dinilai menjadi solusi terhadap permasalahan kecelakaan lalu lintas, kemacetan, dan keterbatasan infrastruktur antarwilayah.

    Untuk menciptakan sistem transportasi yang berkelanjutan dan inklusif, Khofifah menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan.

    “Trans Jatim hadir sebagai layanan publik yang aman, nyaman, terjangkau, serta terintegrasi. Kita juga mendorong daerah lain untuk membangun angkutan pengumpan (feeder) dari desa dan kawasan pemukiman,” kata Khofifah.

    Ia berharap dengan peningkatan layanan dan inovasi pada sektor transportasi umum, kepercayaan masyarakat terhadap angkutan publik dapat kembali tumbuh.

    Sementara itu, Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati melalui Wakil Bupati Muhammad Al Barra menyambut baik kerja sama Pemprov Jatim dalam pengembangan transportasi publik.

    “Trans Jatim menjadi urat nadi ekonomi karena jalur yang dilalui meliputi sektor perdagangan, kesehatan, pendidikan hingga pasar tradisional,” ujar Al Barra.

    Layanan Trans Jatim dikenal terjangkau, dengan tarif Rp5.000 untuk penumpang umum dan Rp2.500 bagi pelajar serta santri. Bus beroperasi mulai pukul 05.00 hingga 21.00 WIB. Dalam rangka peluncuran Koridor VI, layanan bus akan digratiskan pada 27 Mei hingga 2 Juni 2025. Masyarakat dapat mengakses informasi rute dan jadwal melalui aplikasi TransJatim-AJAIB.

    Sumber : Antara