Xcloud.id

Tag: Muhammad Al Barra

  • Bupati Mojokerto Dorong Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Produk Lokal

    Bupati Mojokerto Dorong Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Produk Lokal

    Mojokerto (beritajatim.com) – Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra menegaskan komitmennya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui optimalisasi penggunaan produk dalam negeri dan pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Optimalisasi Produk TKDN dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan PBJ Award Tahun 2025.

    Dalam arahannya, Bupati yang akrab disapa Gus Barra ini menekankan bahwa belanja pemerintah memiliki dampak signifikan terhadap perputaran ekonomi daerah. Karena itu, ia mendorong seluruh perangkat daerah agar memprioritaskan produk dalam negeri dan hasil produksi pelaku UMKM dalam setiap proses pengadaan.

    “Transaksi pemerintah sangatlah besar. Jika kita arahkan belanja ini kepada produk dalam negeri dan pelaku UMKM, maka kita sedang membangun pondasi ekonomi rakyat. Kita sedang menggerakkan roda produksi lokal, membuka lapangan kerja, dan memperkuat daya saing Mojokerto,” ungkapnya.

    Menurutnya, pengadaan barang dan jasa bukan sekadar proses administratif, tetapi merupakan instrumen strategis untuk membangun kemandirian ekonomi daerah sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik. Lebih lanjut, Gus Barra juga mengingatkan bahwa sektor pengadaan sering menjadi titik rawan terjadinya penyimpangan.

    “Sehingga pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan penerapan sistem elektronik dalam seluruh proses pengadaan. Pengadaan adalah episentrum. Di sinilah godaan terbesar sering muncul. Maka kita harus kuat, harus jujur, dan berani menolak praktik yang tidak sesuai aturan. SPSE bukan sekadar aplikasi, tapi benteng integritas kita,” tegasnya.

    Pada kesempatan tersebut, orang nomor satu di lingkungan Pemkab Mojokerto ini juga mengapresiasi capaian Pemkab Mojokerto yang berhasil memperoleh insentif fiskal dari pemerintah pusat berkat percepatan belanja produk dalam negeri dan pencatatan transaksi PBJ yang tertib. Menurutnya, apresiasi bukan hanya soal piagam, tapi soal kepercayaan ketika pusat memberikan insentif fiskal.

    “Itu artinya Kabupaten Mojokerto dipercaya. Maka mari kita jaga kepercayaan ini dengan kerja nyata, dengan belanja yang berpihak pada rakyat, dan dengan pencatatan yang jujur. Kami berharap dapat memperkuat ekosistem pengadaan yang berpihak pada produk lokal, mendorong percepatan belanja PDN, dan meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha kecil dan menengah,” pungkasnya

    Sebagai bentuk penghargaan, Pemkab Mojokerto turut menyerahkan PBJ Award Tahun 2025 kepada perangkat daerah dan pelaku usaha berprestasi. Kegiatan ini didukung oleh CV. Raya Computindo dan mencakup empat kategori utama. Untuk kategori perangkat daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

    Bappeda meraih penghargaan tertinggi dengan persentase rencana belanja Produk Dalam Negeri (PDN) sebesar 96 persen. Disusul oleh Kelurahan Wonokusumo dan Kelurahan Sarirejo di posisi kedua dan ketiga. Sementara itu, Puskesmas Tawangsari menempati posisi pertama dalam pencatatan transaksi tertinggi melalui aplikasi SPSE.

    Diikuti oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Puskesmas Lespadangan. Untuk kategori pelaku usaha, Ismaniaty dari Ria Catering mencatat transaksi tertinggi di sektor makanan dan minuman dengan nilai Rp411 juta, sedangkan CV. Bahtera menempati posisi teratas di luar kategori tersebut dengan transaksi mencapai lebih dari Rp1 miliar. [tin/ian]

  • Pemkab Mojokerto dan Kementerian Kebudayaan Bahas Revisi Zonasi Kawasan Cagar Budaya Trowulan

    Pemkab Mojokerto dan Kementerian Kebudayaan Bahas Revisi Zonasi Kawasan Cagar Budaya Trowulan

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto bersama Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia menggelar Konsultasi Publik Revisi Sistem Zonasi Kawasan Cagar Budaya Nasional Trowulan. Acara ini menjadi forum penting untuk menyesuaikan kebijakan pelindungan dan pengembangan kawasan bersejarah peninggalan Kerajaan Majapahit tersebut.

    Acara yang digelar di Pendopo Graha Maja Tama (GMT), Pemkab Mojokerto ini dihadiri Direktur Warisan Budaya Kementerian Kebudayaan RI I Made Dharma Suteja, perwakilan Kementerian ATR/BPN, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XI, serta Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) dari Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang.

    Dalam paparannya, I Made Dharma Suteja menjelaskan bahwa revisi sistem zonasi diperlukan karena adanya temuan arkeologis baru dan perubahan kondisi di sejumlah situs. “Dengan adanya temuan baru di Situs Klinterejo dan situs lainnya, serta hilangnya beberapa temuan di Situs Grogol, maka perlu penyesuaian sistem zonasi agar pelindungan cagar budaya tetap berjalan seiring dengan pengembangan ekonomi masyarakat,” terangnya.

    Ia juga menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memberi perhatian besar terhadap pelestarian warisan budaya. Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat, daerah, akademisi, dan masyarakat adalah kunci keberlanjutan Kawasan Cagar Budaya Nasional Trowulan.

    Sementara itu, Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra menekankan pentingnya menjaga Trowulan sebagai simbol kejayaan peradaban Majapahit yang menjadi identitas bangsa. “Trowulan bukan sekadar situs arkeologi, tetapi jejak peradaban besar Majapahit yang harus dijaga, dilestarikan, dan diwariskan kepada generasi penerus,” katanya.

    Menurut Gus Barra (sapaan akrab, red) ini, revisi zonasi Trowulan bukan hanya soal tata ruang, melainkan bagian dari upaya bersama untuk menyeimbangkan pelindungan budaya dan pembangunan daerah. Pemkab Mojokerto juga menegaskan komitmennya untuk menjadikan Trowulan sebagai pusat pembelajaran sejarah dan wisata budaya unggulan.

    “Kami ingin proses ini partisipatif, melibatkan semua pihak agar hasilnya komprehensif dan membawa manfaat bagi masyarakat. Kita ingin Trowulan tidak hanya dikenang, tetapi dihidupkan sebagai pusat penelitian, pendidikan, dan pariwisata sejarah kelas dunia,” tambahnya.

    Kegiatan konsultasi publik ini ditutup dengan diskusi terbuka antara pemerintah, para ahli, dan masyarakat guna merumuskan rekomendasi revisi zonasi yang berkelanjutan bagi Kawasan Cagar Budaya Nasional Trowulan. [tin/aje]

  • Perkuat Sistem Pengawasan, Bupati Mojokerto Dorong Inspektorat Bekerja Tanpa Intervensi

    Perkuat Sistem Pengawasan, Bupati Mojokerto Dorong Inspektorat Bekerja Tanpa Intervensi

    Mojokerto (beritajatim.com) — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto menegaskan keseriusannya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan bebas intervensi. Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra mendorong Inspektorat Bekerja tanpa intervensi.

    Hal tersebut disampaikan saat pendatangan Berita Acara Komitmen Dukungan terhadap Independensi dan Objektivitas Inspektorat sebagai langkah konkret memperkuat sistem pengawasan internal di lingkungan Pemkab Mojokerto. Kegiatan tersebut digelar di Smartroom Satya Bina Karya (SBK).

    Gus Barra (sapaan akrab, red) menegaskan bahwa pengawasan bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memastikan setiap program pemerintah berjalan sesuai jalur dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

    “Inspektorat bukan penghambat, melainkan pengawal agar setiap kebijakan dan program pembangunan tetap pada tujuan awalnya. Kita ingin pengawasan menjadi bagian dari upaya memperkuat integritas birokrasi,” ujarnya, Selasa (14/10/2025).

    Penandatanganan komitmen tersebut juga dihadiri Sekretaris Daerah, Teguh Gunarko, dan Inspektur Kabupaten Mojokerto, Zaqqi. Melalui dokumen tersebut, Gus Barra memastikan Inspektorat dapat melaksanakan fungsi pengawasan secara profesional, bebas dari tekanan maupun pengaruh pihak tertentu.

    Selain itu, Pemkab Mojokerto juga berkomitmen menyediakan dukungan dan ruang yang memadai bagi Inspektorat agar dapat bekerja lebih efektif dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih (clean government) dan berintegritas tinggi (good governance).

    Dalam kesempatan yang sama, Sekda Teguh Gunarko turut memaparkan capaian program Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP). Hingga 14 Oktober 2025, capaian Kabupaten Mojokerto tercatat 59,02 persen, berada di peringkat keenam di Jawa Timur dan peringkat ke-22 secara nasional.

    “Kita masih punya pekerjaan untuk memperkuat sistem pencegahan dan deteksi dini penyimpangan. Harapannya, tahun ini kita bisa masuk lima besar di Jawa Timur,” katanya.

    Langkah tersebut untuk memastikan fungsi pengawasan menjadi bagian tak terpisahkan dari proses pembangunan daerah. Dengan dukungan penuh terhadap independensi Inspektorat, diharapkan seluruh ASN dapat bekerja lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang bersih dari praktik penyimpangan. [tin/suf]

  • Spirit Keagamaan Warnai World Clean Up Day di Mojokerto, Bupati Tekankan Iman dan Kebersihan

    Spirit Keagamaan Warnai World Clean Up Day di Mojokerto, Bupati Tekankan Iman dan Kebersihan

    Mojokerto (beritajatim.com) — Peringatan World Clean Up Day Indonesia (WCDI) di Kabupaten Mojokerto bukan sekadar kegiatan membersihkan lingkungan. Acara yang digelar di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Desa Sambiroto, Kecamatan Sooko, itu justru menjadi ajang menanamkan nilai keagamaan dalam membangun kesadaran menjaga kebersihan.

    Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra, menegaskan bahwa kebersihan merupakan bagian dari ajaran Islam yang telah diajarkan Nabi Muhammad SAW sejak 14 abad silam. “Rasulullah sudah mengingatkan kita sejak lama, annadhofatu minal iman — kebersihan adalah sebagian dari iman,” ujar Gus Barra dalam sambutannya, Sabtu (11/10/2025).

    Menurutnya, menjaga lingkungan bersih bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan panggilan moral dan spiritual bagi setiap umat beragama.

    Gus Barra menilai pendekatan keagamaan bisa menjadi kekuatan baru dalam mengatasi persoalan sampah dan lingkungan hidup.

    “Persoalan kebersihan bukan sekadar urusan rumah tangga atau daerah, tapi masalah global. Karena itu, perlu sinergi semua pihak, termasuk lembaga keagamaan. Saya bangga atas inisiatif sahabat-sahabat Ansor yang menanamkan kepedulian lingkungan lewat aksi nyata. Ini contoh nyata bagaimana nilai keagamaan berpadu dengan gerakan sosial,” tambahnya.

    Semangat kolaborasi itu diwujudkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto melalui berbagai program berbasis lingkungan dan keagamaan, seperti Gerakan Santri Hijau Mojokerto, kampanye pengurangan plastik sekali pakai, serta penguatan Bank Sampah dan UMKM daur ulang.

    Program tersebut melibatkan pondok pesantren, organisasi keagamaan, dan komunitas lingkungan, dengan tujuan menjadikan kebersihan sebagai bagian dari gaya hidup beriman dan berilmu.

    Dalam kesempatan itu, Gus Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) yang menjadi salah satu penggerak kegiatan WCDI di Kabupaten Mojokerto.

    Kegiatan ini sekaligus menjadi pembuka rangkaian Hari Santri Nasional (HSN) yang akan diperingati pada 22 Oktober mendatang.

    Melalui peringatan WCDI, Pemkab Mojokerto berharap gerakan peduli kebersihan tidak berhenti pada seremoni semata, tetapi menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
    [tin/kun]

  • Dorong UMKM Naik Kelas, Pemkab Mojokerto Salurkan Bantuan Transportasi Rp10 Juta ke Hipemika

    Dorong UMKM Naik Kelas, Pemkab Mojokerto Salurkan Bantuan Transportasi Rp10 Juta ke Hipemika

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Mojokerto terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Bantuan transportasi senilai Rp10 juta diberikan kepada Himpunan Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah (Hipemika) Kabupaten Mojokerto.

    Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra (Gus Barra) sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah agar pelaku UMKM dapat memperluas jangkauan pemasaran dan menembus pasar nasional. Penyerahan bantuan dilakukan di ruang kerja Bupati Mojokerto.

    Sebanyak 13 pelaku UMKM yang tergabung dalam Hipemika Kabupaten Mojokerto akan mewakili daerah dalam Pameran Produk Unggulan Jawa Timur di Mal Ciputra Cibubur, Jakarta Timur, pada 20–26 Oktober 2025. Mereka akan menampilkan berbagai produk khas bertema “Pesona Kabupaten Mojokerto”, mulai dari furnitur, kerajinan, batik, makanan olahan, hingga hasil pertanian unggulan.

    Acara tersebut turut dihadiri jajaran pejabat daerah, perwakilan Bank Jatim Cabang Mojokerto, serta pengurus Hipemika Kabupaten Mojokerto.

    “Ini bukan sekadar bantuan transportasi. Ini adalah bentuk komitmen kami untuk mendukung UMKM Mojokerto agar bisa menembus pasar yang lebih luas, bahkan nasional. UMKM adalah pahlawan ekonomi, maka perhatian kita harus terus diperkuat, bukan hanya dalam bentuk bantuan material,” ungkap Gus Barra, Jumat (10/10/2025).

    Ia menambahkan, dukungan kepada pelaku UMKM tidak berhenti pada bantuan dana semata, tetapi juga mencakup pembinaan, pendampingan, dan peningkatan kapasitas.

    Gus Barra menegaskan bahwa sektor UMKM merupakan tulang punggung ekonomi daerah, dengan kontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja. Karena itu, ia mengajak seluruh pengurus dan anggota Hipemika untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam menyusun program pemberdayaan UMKM yang berkelanjutan.

    “Jangan pernah berhenti belajar dan berinovasi. Dunia usaha terus berubah, dan kita harus berani menembus pasar baru. Majunya UMKM adalah majunya Kabupaten Mojokerto, dan majunya Mojokerto adalah bagian dari kemajuan bangsa Indonesia,” tegasnya.

    Bantuan transportasi tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Pemkab Mojokerto dan Bank Jatim Cabang Mojokerto. Dukungan ini diharapkan dapat memperlancar keikutsertaan pelaku UMKM dalam ajang promosi produk unggulan sekaligus membuka peluang pasar yang lebih luas. [tin/kun]

  • Pemkab Mojokerto Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Ribut

    Pemkab Mojokerto Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Ribut

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto menunjukkan komitmennya dalam memberikan perhatian kepada masyarakat terdampak bencana alam. Bupati Mojokerto, Muhammad Albarra menyerahkan secara simbolis bantuan material bangunan dan paket bantuan lainnya kepada warga korban angin ribut di beberapa wilayah Kabupaten Mojokerto.

    Penyerahan bantuan dilakukan langsung oleh Gus Barra (panggilan akrab, red), didampingi Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mojokerto, Camat Jetis dan Sooko, serta kepala desa setempat. Dalam kesempatan tersebut, Gus Barra juga meninjau kondisi rumah warga yang rusak akibat terjangan angin ribut pada, Rabu (8/10/2025).

    Selain bantuan material bangunan, setiap warga terdampak juga mendapatkan paket sembako dari Baznas Kabupaten Mojokerto, satu unit kompor gas dua tungku, serta perlengkapan keluarga seperti sabun mandi, sikat dan pasta gigi, sampo, handuk, pembalut, tisu, senter, jas hujan, perlengkapan P3K, hingga sarung.

    Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra mengatakan, penyerahan bantuan tersebut merupakan bentuk respons cepat pemerintah daerah terhadap bencana yang menimpa warganya. “Saya bersama Kepala Pelaksana BPBD, Camat Jetis, dan Kepala Desa Jetis meninjau langsung kondisi rumah warga terdampak puting beliung,” ungkapnya, Kamis (9/10/2025).

    Berdasarkan asesmen dan pendataan, terdapat sekitar 45 rumah yang terdampak di Kecamatan Jetis, Sooko, dan Gedeg. Orang nomor satu di lingkungan Pemkab Mojokerto ini menambahkan, bantuan yang disalurkan merupakan hasil dari proses asesmen lapangan oleh tim BPBD Kabupaten Mojokerto.

    “Untuk wilayah yang sudah diasesmen, hari ini kami serahkan bantuannya. Kekurangannya akan segera kami selesaikan besok. Ini bentuk respon cepat Pemkab Mojokerto dalam penanganan bencana. Semoga bantuan ini bisa meringankan beban warga dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu siap siaga menghadapi perubahan cuaca ekstrem,” pungkasnya.

    Beberapa warga penerima bantuan material antara lain :

    1. Sulika warga Desa Jetis, Kecamatan Jetis menerima enam lembar asbes dan dua batang kayu ukuran 6×12.

    2. Suntamah warga Dusun Pelabuhan, Desa Jetis, Kecamatan Jetis menerima empat lembar asbes ukuran 105×300.

    3. Riyo warga Desa Kedungmaling, Kecamatan Sooko menerima empat batang kayu ukuran 6×12, empat lembar asbes, 650 bata merah, dan tiga sak semen.

    4. Wijanarko warga Desa Kedungmaling, Kecamatan Sooko menerima 12 lembar asbes ukuran 105×300.

    5. Rushidayati warga Desa Kedungmaling, Kecamatan Sooko menerima delapan lonjor canal C dan sembilan lembar spandek ukuran lima meter.

    6. Hendun Ardiansyah warga Desa Kedungmaling, Kecamatan Sooko menerima lima lembar asbes ukuran 105×300. [tin/aje]

  • Bupati Mojokerto Tinjau Pembangunan Ruang Kelas Baru Inklusi di SDN Kebondalem

    Bupati Mojokerto Tinjau Pembangunan Ruang Kelas Baru Inklusi di SDN Kebondalem

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto terus mempercepat pembangunan infrastruktur pendidikan guna mendukung proses belajar mengajar yang lebih layak dan inklusif. Salah satu proyek yang menjadi perhatian langsung Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra, adalah pembangunan dua Ruang Kelas Baru (RKB) di SDN Kebondalem di Kecamatan Mojosari.

    Dalam kunjungannya, Bupati yang akrab disapa Gus Barra tersebut meninjau langsung progres pembangunan sekaligus berinteraksi dengan para siswa. Ia menyaksikan kegiatan belajar tambahan Matematika serta latihan seni Karawitan yang dimainkan oleh siswa kelas 5. Turut mendampingi jajaran Forkopimca Mojosari, Kepala Dinas Pendidikan dan perangkat desa.

    “Saya tadi melihat anak-anak kelas 5 melakukan kegiatan Karawitan, luar biasa mereka bisa memainkan alat musik tradisional dengan baik. Semoga anak-anak ini kelak menjadi pribadi yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa,” ungkapnya, Selasa (7/10/2025).

    Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran sebesar Rp500 juta dari APBD 2025 untuk pembangunan dua ruang kelas baru tersebut. Proyek yang mulai dikerjakan sejak tanggal 8 Juli 2025 tersebut ditargetkan selesai pada awal bulam November 2025 mendatang, namun progres di lapangan menunjukkan kemungkinan rampung lebih cepat dari jadwal.

    Pembangunan ruang kelas baru ini merupakan bagian dari visi-misi Gus Barra bersama Muhammad Rizal Oktavian dalam mewujudkan Kabupaten Mojokerto yang maju, adil, dan makmur, khususnya melalui peningkatan kualitas sarana pendidikan dasar. SDN Kebondalem sendiri memiliki 385 siswa dari kelas 1 hingga 6.

    Rata-rata tiga rombongan belajar (rombel) per tingkat. Penambahan dua ruang kelas baru diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan serta efektivitas kegiatan belajar, terutama bagi peserta didik baru dan kebutuhan kelas inklusi. Sebelum adanya pembangunan, sebagian siswa terpaksa belajar di lantai beralaskan karpet tanpa meja dan kursi layak.

    Mereka bahkan membawa meja kecil dari rumah masing-masing karena perabot sekolah yang ada sudah rusak dan berisiko membahayakan keselamatan siswa. Pemkab Mojokerto berharap pembangunan fasilitas baru ini dapat segera selesai dan memberikan manfaat nyata bagi dunia pendidikan di wilayah setempat. [tin/suf]

  • Menko PMK Ajak Masyarakat Cegah Bencana Mulai dari Langkah Sederhana

    Menko PMK Ajak Masyarakat Cegah Bencana Mulai dari Langkah Sederhana

    Mojokerto (beritajatim.com) – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk aktif mencegah bencana dengan langkah sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Pesan itu ia sampaikan saat menghadiri malam puncak Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) 2025 di Lapangan Desa Trowulan, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Kamis (2/10/2025).

    Dalam sambutannya, Pratikno menegaskan bahwa pengurangan risiko bencana bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh masyarakat.

    “Mari kita sama-sama cegah bencana, mulai dari hal yang sederhana. Jangan buang sampah sembarangan, jaga kebersihan sungai, jangan merambah hingga mempersempit aliran sungai. Hal-hal kecil seperti ini sangat berpengaruh dalam mengurangi risiko bencana,” ungkap mantan Menteri Sekretaris Negara itu.

    Pratikno menyampaikan keprihatinannya atas musibah yang menimpa santri Pondok Pesantren Al Khoziny di Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Ia bersama jajaran pemerintah sejak Kamis pagi hingga siang turut mengawal proses pencarian dan penyelamatan korban.

    “Ada yang berhasil diselamatkan, tapi ada juga yang belum. Mohon doanya agar semua bisa kita selamatkan dengan korban sesedikit mungkin. Dan mari kita jaga bersama agar bencana semacam ini tidak terulang kembali. Setiap tahun Indonesia menghadapi lebih dari 3.500 kasus bencana. Bencana seperti gempa bumi memang tidak bisa diprediksi,” katanya.

    Ia menambahkan, meski gempa sulit diperkirakan, bencana hidrometeorologi seperti banjir dapat diantisipasi. Karena itu, ia memberikan apresiasi kepada BNPB, Basarnas, TNI, Polri, serta pemerintah daerah yang selalu sigap dalam tanggap darurat. Pratikno juga mendorong peran rumah ibadah dan lembaga pendidikan keagamaan dalam edukasi kebencanaan.

    “Rumah ibadah, pesantren, madrasah, mushola, masjid bisa dijadikan pusat sosialisasi dan tempat pengungsian sementara ketika bencana terjadi. Peran para kyai, nyai, dan tokoh agama sangat penting membangun masyarakat tangguh,” tambahnya.

    Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak yang hadir mewakili Gubernur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat dan BNPB yang memilih Jawa Timur sebagai tuan rumah PRB 2025. Ia menyebut Jawa Timur merupakan daerah dengan risiko bencana tinggi, namun indeks risikonya berhasil diturunkan signifikan dari 137,88 pada 2019 menjadi 95,75 pada 2024.

    “Hal ini berkat kolaborasi pemerintah daerah dan masyarakat yang semakin tangguh menghadapi bencana,” ujarnya.

    Pada kesempatan itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyerahkan penghargaan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas dedikasi dalam upaya pengurangan risiko bencana. Ia juga menyerahkan pataka PRB kepada Pemprov Banten yang akan menjadi tuan rumah Peringatan Bulan PRB 2026.

    Malam puncak PRB 2025 berlangsung khidmat dengan lantunan syair dan dakwah dari Opic, Gus Kautsar, Gus Hafidz, serta grup hadrah Syubbanul Muslimin. Acara turut dihadiri jajaran pejabat daerah, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Sekretaris Umum BNPB Rustian, Anggota Komisi VIII DPR RI Sri Wulan, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono, Sekretaris BPBD Jatim Andhika Nurrahmad Sudigda, Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra, Wakil Bupati Mojokerto Muhammad Rizal Octavian, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, Wakil Wali Kota Mojokerto Rachman Sidharta Arisandi, serta Forkopimda Kabupaten Mojokerto.

  • Pemkab Mojokerto Gelar Penandatanganan Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Perangkat Daerah 2025

    Pemkab Mojokerto Gelar Penandatanganan Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Perangkat Daerah 2025

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto melaksanakan kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagai bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil.

    Kegiatan ini digelar di ruang rapat Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto. Kegiatan dihadiri oleh Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra, Sekretaris Daerah, para Staf Ahli dan Asisten, Kepala Perangkat Daerah, Direktur RSUD, Kepala Bagian, Camat se-Kabupaten Mojokerto, serta sejumlah tamu undangan lainnya.

    Dalam sambutannya, Gus Barra (sapaan akrab, red) menegaskan bahwa, penandatanganan perjanjian kinerja merupakan langkah strategis dalam mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto 2025–2029, yang telah ditetapkan pada 20 Agustus 2025.

    “RPJMD menjadi pedoman utama pembangunan lima tahun ke depan. Di dalamnya termuat visi, misi, sasaran strategis, arah kebijakan, serta indikator kinerja yang harus dicapai secara terukur dan relevan,” ungkapnya, Rabu (1/10/2025).

    Gus Barra menekankan bahwa Perjanjian Kinerja bukan sekadar dokumen administratif, melainkan bentuk penugasan dari pimpinan kepada kepala perangkat daerah untuk melaksanakan program kerja dengan target yang spesifik, realistis, dan berbatas waktu. Gus Barra mengaku akan melakukan monitoring secara langsung.

    “Saya akan melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi secara berkala untuk memastikan kemajuan kinerja sesuai harapan. Kepala perangkat daerah harus menjadi teladan, meningkatkan profesionalisme, dan menghilangkan ego sektoral,” tegasnya.

    Selain itu, orang nomor satu di lingkungan Pemkab Mojokerto ini juga meminta Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) segera menyusun strategi praktis. Tujuannya agar sembilan indikator makro yang telah ditetapkan dapat dicapai sesuai target.

    “Dengan penandatanganan ini, Pemerintah Kabupaten Mojokerto menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,” pungkasnya.

    Sebanyak 21 sasaran strategis dan 24 indikator kinerja strategis telah ditetapkan dalam RPJMD. Indikator tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahunan, dengan pengukuran melalui Indikator Kinerja Daerah (IKD), Indikator Kinerja Kunci (IKK), dan Indikator Kinerja Utama (IKU). [tin/aje]

  • Sekretaris Utama BNPB : Penthahelix Jadi Kunci Tangguh Bencana

    Sekretaris Utama BNPB : Penthahelix Jadi Kunci Tangguh Bencana

    Mojokerto (beritajatim.com) – Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Rustian membuka secara resmi kegiatan Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Tahun 2025 di GOR Seni Mojopahit, Kota Mojokerto. Rustian menegaskas penthahelix menjasi kunci tangguh bencana.

    Dalam sambutannya, Rustian menegaskan bahwa upaya pengurangan risiko bencana tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah semata. Menurutnya, semua pihak harus bergerak bersama dalam semangat kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, TNI/Polri, dunia usaha, akademisi, media, serta komunitas masyarakat.

    “Di Jawa Timur, hampir semua jenis bencana ada, baik bencana alam, non-alam, maupun sosial. Karena itu, penanganan bencana tidak bisa dikerjakan oleh satu pihak saja, tetapi harus melibatkan seluruh elemen bangsa,” ungkapnya, Rabu (1/10/2025).

    Ia menambahkan, pameran dalam rangkaian bulan PRB ini menjadi sarana edukasi, khususnya bagi generasi muda, untuk memahami potensi ancaman sekaligus cara mengurangi risiko bencana. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi ruang kolaborasi dan inspirasi.

    Bahwa sekecil apapun kontribusi setiap pihak akan sangat berarti bagi terwujudnya Indonesia tangguh bencana. Rustian juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur, Pemerintah Kota (Pemkot) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto, dunia usaha, para penggiat penanggulangan bencana, hingga komunitas yang turut serta dalam peringatan PRB 2025.

    “Momentum ini harus kita jadikan energi positif untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan menumbuhkan semangat kebersamaan dalam menghadapi bencana. Kita harus siap siaga mulai dari pra-bencana, saat bencana, hingga pasca-bencana,” tandasnya.

    Peringatan Bulan PRB 2025 di Kota Mojokerto mengusung tagline khas Jawa Timur ‘Tangguh Rek’, yang bermakna semangat kebersamaan dalam membangun ketangguhan bangsa. Agenda akan berlangsung tiga hari dengan beragam kegiatan, antara lain Pameran Penanggulangan Bencana, Pelayanan Masyarakat, serta Permainan Edukasi.

    Hadir dalam pembukaan pameran kebencanaan antara lain Anggota Komisi VIII DPR RI Sri Wulan, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Suwandy, Sekretaris BPBD Provinsi Jawa Timur, Andhika Nurrahmad Sudigda, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra. [tin/kun]