Xcloud.id

Tag: Muhammad Al Barra

  • 100 Penarik Becak Lansia Mojokerto Terima Bantuan Becak Listrik dari Presiden Prabowo

    100 Penarik Becak Lansia Mojokerto Terima Bantuan Becak Listrik dari Presiden Prabowo

    Mojokerto (beritajatim.com) -Sebanyak 100 penarik becak lanjut usia (lansia) di Kabupaten Mojokerto menerima bantuan becak listrik (betrik) dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

    Penyerahan dilakukan di Pendopo Graha Maja Tama (GMT) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto bekerja sama dengan Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional (GSN), Selasa (25/11/2025).

    Wakil Ketua Umum GSN, Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa becak listrik tersebut merupakan rancangan pribadi Presiden Prabowo. Bahkan sejak sebelum menjabat sebagai Presiden ke 8, Presiden Prabowo telah menggambar sendiri desain becak listrik yang kini disebut sebagai yang pertama di dunia.

    “Pabriknya tidak bisa cepat memproduksi karena ini barang baru. Dulu kami pesan ke PT LEN, sekarang juga ke PT LEN dan PT Pindad. Pindad itu biasanya bikin senjata, peluru, mortir, sekarang harus bikin sebagian becak listrik. Jadi memang tidak bisa cepat,” ungkapnya.

    Secara nasional, hingga saat ini telah terealisasi 2.312 unit dan ditargetkan mencapai 5.000 unit pada akhir 2025. Sementara itu, untuk total pesanan yang diajukan Presiden Prabowo kepada PT Pindad sendiri mencapai 10.000 unit, ditambah 1.000 unit di PT LEN, namun yang baru selesai sekitar 1.800-an unit.

    “Seluruh becak listrik ini diberikan gratis tanpa kewajiban apapun kepada penerima. Penerima tidak ada kewajiban. Ini untuk mereka yang tidak punya becak dan biasanya menyewa, terutama becak ontel. Kita kasih gratis dan seluruh pengadaan becak listrik ini bukan berasal dari APBN, melainkan menggunakan dana pribadi Presiden Prabowo Subianto,” jelasnya.

    Becak listrik tersebut mampu menempuh jarak 22 kilometer dengan waktu pengisian daya sekitar 3 jam. Nanik menyebut, nilainya setara dengan satu unit motor Nmax, yaitu sekitar Rp22 juta. Menurut Nanik, pendapatan penarik becak dapat meningkat hingga tiga sampai empat kali lipat karena operasional lebih cepat dan efisien.

    Penyerahan becak listrik kepada lansia di Mojokerto

    “Pemerintah daerah, bersama kepolisian dan TNI, dilibatkan dalam pengawasan serta penanganan teknis jika terjadi kerusakan. Ke depan, fitur becak listrik akan terus disempurnakan, termasuk sistem kontrol dan pengawasan,” tegasnya.

    “Atas nama Pemerintah Kabupaten Mojokerto, kami mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto melalui Yayasan GSN. Di Kabupaten Mojokerto ada sekitar 1.200 tukang becak maupun bentor, dan alhamdulillah hari ini kita mendapatkan 100 becak listrik,” ujar Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra.

    Gus Barra (sapaan akrab, red) juga berpesan agar para penarik becak merawat fasilitas tersebut dengan baik serta memahami cara penggunaan dan pengisian daya. Ia menegaskan bahwa perhatian Presiden Prabowo terhadap masyarakat kecil, termasuk penarik becak dan anak-anak Indonesia, menjadikannya sosok pemimpin yang dicintai masyarakat.

    “Ini becak listrik, jadi tidak pakai bensin atau solar. Tinggal cas saja, tapi harus tahu kapan dilepas dan kapan diisi. Kalau ditancapkan terus, baterainya yang rusak. Ini ramah lingkungan, tanpa polusi. Terima kasih sebesar-sebesarnya kepada Bapak Prabowo Subianto yang telah memberikan banyak perhatian pada masyarakat miskin Indonesia, anak-anak Indonesia sehingga menjadi presiden yang dicintai masyarakat Indonesia,” pungkasnya. [tin/suf]

  • Bupati Mojokerto Tekankan Pentingnya Deep Learning untuk Cetak Generasi Unggul

    Bupati Mojokerto Tekankan Pentingnya Deep Learning untuk Cetak Generasi Unggul

    Mojokerto (beritajatim.com) – Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra mendorong para pelajar di Bumi Majapahit agar mampu menjadi agen pencipta perubahan di masa mendatang. Harapan itu disampaikannya saat membuka Workshop Implementasi Pembelajaran Mendalam (Deep Learning) dengan Pemanfaatan Digital.

    Di hadapan ratusan guru yang hadir di Gedung Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kecamatan Sooko, Gus Bara (sapaan akrab, red) menegaskan bahwa pelajar hanya dapat berkembang menjadi generasi unggul jika para tenaga pendidik mampu memberikan pengajaran secara menyeluruh, mulai dari literasi dasar hingga literasi digital dan teknologi.

    “Kita ingin menyiapkan generasi yang bukan hanya mampu mengikuti perkembangan zaman, tetapi juga menjadi pencipta perubahan. Kita pastikan bahwa anak-anak Mojokerto tidak hanya cakap dalam literasi dasar, tetapi juga unggul dalam literasi digital, literasi data, serta literasi teknologi,” ungkapnya, Sabtu (22/11/2025).

    Menurutnya, peningkatan kualitas SDM adalah fokus penting dalam pembangunan daerah. Hal itu sudah tercermin dalam misi kedua Pemkab Mojokerto yang menekankan upaya mewujudkan SDM tangguh, cerdas, terampil, produktif, dan berkarakter melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik.

    Dalam kesempatan tersebut, Gus Barra juga memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan program deep learning yang dinilai selaras dengan arah pembangunan yang tengah ditempuh pemerintah daerah. Ia kemudian menegaskan tiga komitmen Pemkab Mojokerto untuk memperkuat ekosistem pendidikan modern dan adaptif.

    “Saya ingin menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk terus mendorong penguatan kapasitas guru dalam penggunaan teknologi digital, penyediaan infrastruktur yang mendukung pembelajaran digital secara bertahap dan berkelanjutan, serta kolaborasi antara pemerintah, sekolah, komunitas pendidikan, dan dunia usaha,” katanya.

    Di hadapan sekitar 450 guru dan tenaga pengajar, Gus Barra kembali mengajak para pendidik untuk terus bekerja dengan dedikasi demi mencerdaskan kehidupan bangsa. Ia mengajak seluruh pendidik dan tenaga kependidikan untuk terus bekerja dengan penuh keikhlasan, meningkatkan kompetensi, mengembangkan inovasi, dan memberikan pelayanan terbaik bagi peserta didik.

    Kegiatan ini sendiri digelar PGRI Kabupaten Mojokerto. Deep learning sendiri merupakan metode pembelajaran yang menekankan pemahaman mendalam, penguasaan kompetensi, dan keterlibatan aktif siswa. Mengutip penjelasan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Abdul Mu’ti, terdapat tiga prinsip utama dalam proses deep learning.

    Mindful, yakni belajar dengan kesadaran penuh dan saling menghormati; meaningful, yaitu menemukan makna dan manfaat ilmu; serta joyful, yaitu pembelajaran yang menyenangkan dan memberikan penghargaan atas setiap proses penemuan. [tin/kun]

  • Pemkab Mojokerto Genjot Optimalisasi BPHTB 2025, Targetkan Kemandirian Fiskal Lewat Sinergi PPAT dan PPATS

    Pemkab Mojokerto Genjot Optimalisasi BPHTB 2025, Targetkan Kemandirian Fiskal Lewat Sinergi PPAT dan PPATS

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto menegaskan komitmennya memperkuat kemandirian fiskal daerah dengan mendorong optimalisasi penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

    Langkah ini dipertegas melalui Rapat Koordinasi Optimalisasi BPHTB 2025 yang melibatkan PPAT dan PPATS se-Kabupaten Mojokerto.

    Sebanyak 132 PPAT dan PPATS aktif hadir dalam rapat koordinasi (rakor) tersebut. Pertemuan ini digelar untuk memperkuat sinergi antara Pemkab Mojokerto dengan para mitra kerja pertanahan, sekaligus memastikan pelaksanaan pemungutan BPHTB 2025 berjalan lebih efektif guna mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

    Rakor yang digelar di salah satu hotel di Kecamatan Puri tersebut juga menjadi tindak lanjut Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan APBD 2025, yang mendorong pemerintah daerah mengelola pendapatan secara lebih strategis, transparan, dan akuntabel.

    Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra menegaskan bahwa BPHTB memiliki posisi yang sangat strategis sebagai salah satu penopang utama PAD.

    “BPHTB merupakan salah satu sumber pendapatan penting untuk memperkuat APBD Kabupaten Mojokerto. Dari penerimaan ini, kita dapat membiayai berbagai program prioritas,” ungkapnya.

    Gus Barra (sapaan akrab, red) mencontohkan seperti pembangunan infrastruktur, perluasan layanan kesehatan, hingga peningkatan kualitas pendidikan. Gus Barra juga mengapresiasi kontribusi PPAT dan PPATS yang selama ini menjadi garda penting dalam peningkatan PAD berbasis layanan pertanahan.

    “Sehingga diperlukan harmonisasi data dan koordinasi yang semakin solid. Dengan sinergi yang kuat antara Pemerintah Daerah, PPAT/PPATS, dan seluruh pemangku kepentingan, saya yakin target PAD tahun 2025 dapat tercapai bahkan terlampaui. Oleh karena itu, perlu dukungan semua pihak,” tegasnya.

    Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mojokerto, Nurul Istiqomah mengungkapkan bahwa kolaborasi yang baik selama ini telah menghasilkan capaian signifikan. Hingga 20 November 2025, realisasi penerimaan BPHTB telah mencapai Rp 61,6 miliar, atau 86,54 persen dari target tahun 2025 sebesar Rp 71,2 miliar.

    “Capaian ini tidak terlepas dari dukungan dan kerja sama seluruh PPAT dan PPATS. Kami berharap sinergi yang terbangun dapat terus ditingkatkan sehingga penerimaan BPHTB dapat mencapai 100 persen pada akhir tahun,” ujarnya.

    Untuk mendukung optimalisasi layanan, Bapenda Mojokerto terus mengakselerasi transformasi digital melalui berbagai inovasi. Dua di antaranya adalah SIPANJOL (Sistem Informasi Pajak Daerah Online) dan GISEL (Geographic Information System Electronic Layout).

    Inovasi tersebut memungkinkan PPAT dan PPATS membantu wajib pajak melakukan perhitungan dan pembayaran BPHTB secara elektronik. Selain mempercepat proses layanan, sistem digital juga meningkatkan akurasi data dan kepercayaan publik.

    “Seluruh inovasi ini memberikan dampak positif bagi masyarakat, antara lain percepatan pelayanan, kejelasan informasi, serta peningkatan kepercayaan publik terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Mojokerto,” pungkasnya. [tin/ted]

  • Bupati Mojokerto Tekankan Pencegahan Pernikahan Dini saat Kukuhkan Pengurus PKK 2025–2030

    Bupati Mojokerto Tekankan Pencegahan Pernikahan Dini saat Kukuhkan Pengurus PKK 2025–2030

    Mojokerto (beritajatim.com) – Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra menegaskan bahwa pencegahan pernikahan dini harus menjadi prioritas bersama di tengah berbagai program pembangunan keluarga. Pernyataan tersebut disampaikan saat mengukuhkan Ketua dan Pengurus Tim Penggerak PKK Kabupaten Mojokerto periode 2025–2030 di Pendopo Graha Maja Tama (GMT), sebuah momentum penting dalam memperkuat peran PKK sebagai garda terdepan ketahanan keluarga.

    Menurut Gus Barra, praktik pernikahan usia anak masih menjadi tantangan serius karena menimbulkan dampak multidimensi terhadap kehidupan keluarga.

    “Pernikahan dini dapat berdampak negatif pada psikologis anak, meningkatkan risiko perceraian, serta memperbesar potensi kemiskinan. Saya berharap PKK turut aktif memerangi praktik tersebut melalui edukasi kepada masyarakat,” ungkapnya.

    Ia menegaskan bahwa PKK memiliki posisi strategis karena bersentuhan langsung dengan keluarga, sehingga dapat menjadi motor perubahan dalam memberikan pemahaman mengenai risiko kesehatan, sosial, dan ekonomi akibat pernikahan dini. Gus Barra juga meminta para kader memperkuat edukasi dalam isu-isu lain, seperti pencegahan penyalahgunaan narkoba dan penguatan ketahanan keluarga, agar anak-anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang sehat dan aman.

    Dalam kesempatan itu, Bupati Mojokerto juga mengapresiasi kontribusi PKK dalam upaya penurunan stunting yang turut membawa Kabupaten Mojokerto meraih Dana Insentif Fiskal (DIF) sebesar Rp6,9 miliar pada 2025. Pemerintah daerah berharap pengurus baru semakin solid dalam memperluas kampanye pencegahan pernikahan dini sampai tingkat desa, sejalan dengan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK.

    Ketua TP PKK Kabupaten Mojokerto periode 2025–2030, Shofiya Hanak Al Barra, mengajak seluruh pengurus untuk bekerja dengan tanggung jawab dan terus berinovasi demi meningkatkan kualitas keluarga.

    “PKK harus menjadi energi positif dalam mendorong keluarga yang berdaya saing, sejahtera, dan berakhlak mulia,” tegasnya.

    Pengukuhan pengurus yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/389/HK/416-012/2025 tersebut dihadiri sekitar 200 peserta, meliputi TP PKK kecamatan, Dharma Wanita, PERWOSI, dan GOW. Kegiatan juga dirangkaikan dengan Pertemuan Rutin Pleno PKK bertema

    “Komunikasi Efektif dalam Berorganisasi”, yang menghadirkan materi penguatan komunikasi organisasi serta sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba.

    Pemerintah Kabupaten Mojokerto optimistis bahwa sinergi dengan berbagai organisasi perempuan dapat mempercepat terwujudnya keluarga yang berdaya, sejahtera, dan mampu menghadapi berbagai tantangan sosial di masa mendatang. [tin/beq]

  • Gerakan Pangan Murah NasDem Bantu Warga Mojokerto Hadapi Harga Kebutuhan Pokok

    Gerakan Pangan Murah NasDem Bantu Warga Mojokerto Hadapi Harga Kebutuhan Pokok

    Mojokerto (beritajatim.com) – Kegiatan Gerakan Pangan Murah yang digelar Partai NasDem Kabupaten Mojokerto dalam rangka HUT ke-14 menjadi angin segar bagi warga. Di tengah fluktuasi harga kebutuhan pokok, kehadiran pasar pangan murah ini langsung disambut antusias masyarakat Desa Pohkecik, Kecamatan Dlanggu dan sekitarnya.

    Sejak pagi, warga terlihat antre tertib untuk mendapatkan berbagai bahan kebutuhan pokok. Seperti beras SPHP, gula pasir, minyakita, telur ayam, bawang merah, bawang putih, daging, cabai rawit, dan sayuran dijual dengan harga terjangkau di Lapangan Pohkecik. Gerakan Pangan Murah tersebut terlaksana melalui kerja sama dengan Badan Pangan Nasional, Bulog, dan ID Food.

    Salah satunya dengan menyediakan pangan murah yang bisa dijangkau semua kalangan. Ketersediaan komoditas yang dihadirkan juga disesuaikan dengan kebutuhan utama masyarakat. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian dari Senam Sehat dan HUT ke-14 Partai NasDem Kabupaten Mojokerto.

    Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Kabupaten Mojokerto, Muhammad Habibur Rochman menegaskan bahwa manfaat bagi warga menjadi prioritas utama. “Kami ingin masyarakat merasakan langsung kehadiran partai. Gerakan Perubahan itu bukan slogan, tetapi aksi nyata,” ungkapnya, Minggu (9/11/2025).

    Anggota DPR RI ini menegaskan bahwa Partai NasDem akan terus menjadi motor penggerak perubahan di daerah. Menurutnya, selama 14 tahun Partai NasDem berdiri dan konsisten dengan tagline Gerakan Perubahan. Melalui kegiatan tersebut, NasDem berharap masyarakat merasakan kehadiran partai bukan hanya di masa Pemilu saja, tetapi juga di setiap momentum sosial dan ekonomi.

    Selain menghadirkan pasar murah, juga menyuguhkan bazar Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan hiburan rakyat. Partai NasDem Kabupaten Mojokerto berharap kegiatan tersebut dapat membantu meringankan beban masyarakat di tengah fluktuasi harga pangan, sekaligus memperkuat solidaritas sosial di akar rumput.

    “Ini adalah bentuk nyata politik kemanusiaan. Kami bergerak bersama rakyat, untuk rakyat,” ujar Gus Habib, panggilan akrab Muhammad Habibur Rochman.

    Sementara itu, Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra yang turut hadir, mengapresiasi langkah Partai NasDem dalam membantu masyarakat menghadapi dinamika ekonomi. “Kegiatan ini menunjukkan kepedulian yang nyata. Semoga membawa keberkahan dan dapat terus berlanjut,” tuturnya.

    Lebih lanjut, bupati yang disapa Gus Barra ini menyampaikan bahwa kegiatan tersebut menunjukkan komitmen Partai NasDem yang peduli terhadap kesejahteraan masyarakat Mojokerto. Partai NasDem Kabupaten Mojokerto telah memberikan kepedulian nyata kepada masyarakat dengan menghadirkan Gerakan Pangan Murah.

    “Semoga kegiatan seperti ini membawa manfaat bagi masyarakat dan menjadi amal baik. Mudah-mudahan di masa mendatang Partai NasDem semakin sukses dan menjadi partai pemenang di Mojokerto,” pungkas orang nomor satu di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto ini. [tin/suf]

  • Pemkab Mojokerto Kukuhkan Tim OPOP, Dorong Kemandirian Ekonomi Pesantren

    Pemkab Mojokerto Kukuhkan Tim OPOP, Dorong Kemandirian Ekonomi Pesantren

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto kembali memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis masyarakat. Kali ini langkah tersebut menyasar lingkungan pondok pesantren melalui pengukuhan Tim Penguatan dan Pengembangan Program One Pesantren One Product (OPOP).

    Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra, secara langsung mengukuhkan Tim Penguatan dan Pengembangan Program OPOP di Pendopo Graha Maja Tama (GMT), Pemkab Mojokerto. Program OPOP merupakan inisiatif strategis Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang bertujuan mendorong pesantren menghasilkan produk unggulan khas dari lingkungan pesantren.

    Gus Barra (sapaan akrab, red) menegaskan bahwa pondok pesantren (ponpes) memiliki potensi ekonomi yang besar, karena selain menjadi pusat pendidikan agama, juga menjadi ruang tumbuhnya kreativitas dan pemberdayaan ekonomi santri.

    “Program OPOP untuk mendorong kemandirian ekonomi pesantren melalui inovasi produk unggulan yang lahir dari lingkungan pesantren itu sendiri,” ungkapnya, Jumat (7/11/2025).

    Ia memastikan Pemkab Mojokerto siap memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan usaha pesantren. Dukungan tersebut mencakup pembinaan produksi, fasilitasi perizinan usaha, promosi, hingga pemasaran produk ke masyarakat yang lebih luas.

    “Pemkab Mojokerto berkomitmen memberikan dukungan penuh bagi pengembangan OPOP. Mulai dari pembinaan, fasilitasi perizinan, hingga promosi dan pemasaran. Kami juga mendorong agar setiap pesantren memiliki jejaring usaha antar pesantren, sehingga terbentuk ekosistem ekonomi syariah yang kokoh dan saling menguatkan,” jelasnya.

    Gus Barra berharap Tim Penguatan dan Pengembangan Program OPOP yang baru dikukuhkan mampu menyusun langkah kerja yang terkoordinasi dan tepat sasaran dengan mengedepankan kerja sama baik dengan pemerintah daerah maupun antar ponpes. Ia juga meminta agar penyusunan program dilakukan secara optimal.

    “Ke depan, tim ini hendaknya menyusun program-program kegiatan melalui koordinasi dan kolaborasi dengan perangkat daerah terkait dan stakeholder lain. Program ini akan berjalan optimal jika tumbuh dan berkembang dari pesantren itu sendiri,” pesannya.

    Pengukuhan Tim Penguatan dan Pengembangan Program OPOP diikuti sekitar 30 perwakilan pondok pesantren dari berbagai kecamatan di Kabupaten Mojokerto. Melalui program ini, pesantren diharapkan tidak hanya menjadi pusat pendidikan agama, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi kerakyatan berbasis nilai-nilai syariah. (tin/kun)

  • Cegah Kebakaran di Permukiman Padat, Bupati Mojokerto Serahkan Bantuan Alat Pemadam untuk Warga Kepuhanyar

    Cegah Kebakaran di Permukiman Padat, Bupati Mojokerto Serahkan Bantuan Alat Pemadam untuk Warga Kepuhanyar

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto terus memperkuat upaya mitigasi bencana kebakaran di kawasan permukiman padat. Hal ini diwujudkan melalui penyerahan bantuan alat pemadam kebakaran kepada warga Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar.

    Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra saat agenda Pembinaan dan Pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR). Adapun bantuan yang diberikan meliputi satu unit kendaraan pemadam kebakaran roda tiga, 35 unit alat pemadam api ringan, serta satu set jaket tahan api yang diperuntukkan bagi relawan.

    Dalam sambutannya, Bupati Mojokerto yang akrab disapa Gus Barra ini menyampaikan bahwa hibah tersebut merupakan bentuk komitmen Pemkab Mojokerto dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukiman, terutama wilayah yang sebelumnya dinilai berpotensi rawan kebakaran.

    “Pemerintah Kabupaten Mojokerto berkomitmen kuat untuk meningkatkan kualitas permukiman, terutama di wilayah yang dikategorikan rawan kumuh atau berisiko tinggi terhadap bencana termasuk kebakaran pemukiman,” ungkapnya di Kantor Pemerintah Desa Kepuhanyar, Jumat (7/11/2025).

    Gus Barra juga memberikan apresiasi kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mojokerto yang berperan aktif dalam Program Penanganan Kumuh Terpadu. Termasuk dalam pembentukan serta pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) di Desa Kepuhanyar tersebut.

    “Kami mengapresiasi BPBD yang ikut menangani program penanganan kumuh terpadu dan juga atas terbentuknya relawan REDKAR. Relawan ini ke depan harus dibekali kemampuan dan pengetahuan untuk menanggulangi kebakaran,” tambahnya.

    Sementara itu, Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kabupaten Mojokerto, Rinaldi Rizal Sabirin menjelaskan bahwa program tersebut berjalan seiring dengan sejumlah program lain seperti perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) dan peningkatan drainase. Program tersebut bagian dari Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu tahun 2025.

    “Selain Rutilahu dan drainase, arahan dari Bupati juga jelas, bahwa potensi kebencanaan harus dipetakan dan ditindaklanjuti,” jelasnya.

    Program Penanganan Kumuh Terpadu merupakan program dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang salah satu fokusnya yaitu penyediaan fasilitas dan kesiapsiagaan terhadap ancaman kebakaran permukiman. Beberapa titik sasaran program ini di Kabupaten Mojokerto juga telah dikunjungi Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa pada, Minggu (2/11/2025) lalu.

    Dengan adanya pembentukan relawan REDKAR serta dukungan fasilitas pemadaman, Pemkab Mojokerto berharap masyarakat dapat lebih sigap dalam menghadapi kondisi darurat kebakaran di lingkungan permukiman. [tin/ian]

  • Pemkab Mojokerto Kucurkan Rp1,3 Miliar Insentif untuk Guru dan Pegawai Yayasan Sekolah Swasta

    Pemkab Mojokerto Kucurkan Rp1,3 Miliar Insentif untuk Guru dan Pegawai Yayasan Sekolah Swasta

    Mojokerto (beritajatim.com) – Melalui Dinas Pendidikan, Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra menyalurkan bantuan hibah insentif senilai Rp1,3 miliar kepada Guru dan Pegawai Tetap Yayasan (GTY/PTY) yang mengabdi di jenjang SD dan SMP swasta. Penyerahan insentif dilakukan secara simbolis di salah satu hotel di Kecamatan Trawas.

    Dalam sambutannya, Gus Barra, panggilan akrab bupati, menyampaikan bahwa peran guru swasta sangat strategis dalam pemerataan kualitas pendidikan. “Keberhasilan pendidikan tidak hanya ditopang sekolah negeri saja, tetapi juga oleh peran besar guru dan pegawai yayasan di sekolah swasta. Insentif ini adalah bentuk apresiasi atas dedikasi panjenengan semua dalam mencerdaskan anak bangsa,” ungkapnya, Kamis (6/11/2025).

    Pada tahun anggaran 2025, insentif diberikan kepada jenjang SMP sebanyak 607 penerima dari 72 lembaga sekolah dengan besaran Rp300 ribu bulan selama 5 bulan. Total anggaran sebesar Rp910.500.000. Sementara untuk jenjang SD diberikan kepada 324 penerima dari 35 lembaga sekolah dengan besaran Rp300 ribu per bulan selama 5 bulan

    Total anggaran sebesar Rp486 juta. Sehingga tatal anggaran keseluruhan mencapai Rp1.396.500.000. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi peningkatan signifikan. Pada 2024, insentif hanya diberikan kepada guru SMP selama tiga bulan dengan total Rp477 juta. Tahun ini, cakupan diperluas meliputi guru SD dan SMP sekaligus, serta dengan durasi lebih panjang.

    “Pemberian insentif ini selaras dengan misi kedua dalam Catur Abhipraya Mubarok, yakni meningkatkan kualitas SDM Mojokerto yang berdaya saing, berakhlak, dan sejahtera. Walaupun nilainya mungkin belum sepenuhnya memenuhi harapan, semoga insentif ini menjadi penyemangat dan penghargaan atas pengabdian Bapak/Ibu,” tuturnya.

    Ia juga berpesan agar para tenaga pendidik terus menjadi pribadi yang ikhlas, adaptif, dan inovatif di tengah perubahan zaman. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan motivasi kerja guru swasta, memperkuat pengelolaan pendidikan, serta mendorong pemerataan kualitas pembelajaran di seluruh wilayah Kabupaten Mojokerto.

    “Mari jadikan pendidikan sebagai ladang amal. Kebaikan yang panjenengan tanam hari ini akan menjadi keberkahan bagi banyak orang di masa depan,” pungkasnya. [tin/suf]

  • Dorong Keseimbangan Pembangunan dan Ketahanan Pangan, Pemkab Mojokerto – Stranas PK Bahas Alih Fungsi Lahan

    Dorong Keseimbangan Pembangunan dan Ketahanan Pangan, Pemkab Mojokerto – Stranas PK Bahas Alih Fungsi Lahan

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto bersama Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Republik Indonesia membahas kebijakan alih fungsi lahan pertanian dalam rangka mencari keseimbangan antara pembangunan daerah dan ketahanan pangan. Pertemuan berlangsung di Ruang Satya Bina Karya (SBK), Pemkab Mojokerto.

    Pembahasan tersebut menjadi bagian dari proses penyempurnaan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mojokerto yang telah dimulai sejak 2018. Fokus diskusi diarahkan pada sinkronisasi penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) antara kabupaten dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

    Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra mengatakan, meski luas total KP2B tetap sama yaitu 26.596 hektare, terdapat perbedaan sebaran lahan yang perlu diselaraskan dengan peta provinsi. Ia menegaskan bahwa Pemkab Mojokerto tidak meminta pengurangan luas, melainkan mengusulkan penyesuaian lokasi agar sesuai kondisi riil lapangan.

    “Kami tidak sedang meminta pengurangan luas KP2B. Justru kami mencadangkan lahan pengganti yang lebih produktif. Harapannya, peta KP2B Kabupaten Mojokerto dapat diakomodasi sehingga tidak menimbulkan potensi persoalan hukum di kemudian hari,” ungkapnya, Kamis (6/11/2025).

    Ia menambahkan, terdapat lahan baku sawah di Kecamatan Jetis dan Dawarblandong yang tidak berada dalam irigasi teknis. Lahan tersebut, menurutnya, sebaiknya tidak seluruhnya ditetapkan sebagai KP2B agar Pemkab Mojokerto tetap memiliki ruang pengembangan permukiman dan industri.

    “Kita ingin pembangunan tetap berjalan, tapi sawah produktif juga terlindungi. Prinsipnya harus seimbang,” tegasnya.

    Dari pihak Stranas PK, Didik Mulyanto menilai persoalan alih fungsi lahan tidak cukup hanya diatur melalui garis batas tata ruang. Pemerintah juga perlu memikirkan skema insentif agar petani tetap memiliki motivasi mempertahankan sawahnya.

    “Presiden sudah menegaskan bahwa kedaulatan pangan menjadi bagian dari Asta Cita. Karena itu, kebijakan tata ruang harus memastikan produktivitas pangan tidak terkorbankan,” jelasnya.

    Diskusi akan kembali dilanjutkan pekan depan untuk merumuskan titik temu yang memberi kepastian hukum bagi petani, pelaku ekonomi, dan pemerintah daerah. Pemkab Mojokerto menargetkan pembahasan ini mampu menghasilkan regulasi yang adil, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Turut hadir Sekdakab Teguh Gunarko, serta sejumlah OPD terkait. [tin/suf]

  • Jembatan Talunbrak Rampung, Akses Utara Mojokerto Kini Lebih Lancar

    Jembatan Talunbrak Rampung, Akses Utara Mojokerto Kini Lebih Lancar

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pembangunan Jembatan Talunbrak di Desa Talunbrak, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto, resmi rampung dan sudah dapat digunakan masyarakat. Infrastruktur yang telah lama dinantikan warga tersebut menjadi jalur penghubung penting bagi kawasan paling utara Kabupaten Mojokerto yang selama ini terkendala akses dan rawan banjir.

    Jembatan baru tersebut dibangun dengan panjang 60 meter dan lebar 6 meter menggunakan anggaran sebesar Rp13,54 miliar yang bersumber dari dana hibah rehabilitasi konstruksi BNPB. Desain jembatan kini dibuat lebih modern, tanpa penyangga bawah yang selama ini menjadi penyebab tersumbatnya aliran sungai akibat ranting dan sampah.

    Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra secara langsung menghadiri tasyakuran bersama warga. Gus Barra, sapaan akrab bupati, menyampaikan bahwa rampungnya pembangunan jembatan tersebut merupakan salah satu prioritas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto dalam memperbaiki infrastruktur wilayah pinggiran.

    “Alhamdulillah, Jembatan Talunbrak ini sudah selesai dan bisa digunakan. Ini adalah bentuk komitmen pemerintah untuk terus memperhatikan seluruh wilayah, termasuk yang berada di ujung utara Kabupaten Mojokerto,” ungkapnya, Kamis (6/11/2025).

    Menurutnya, jembatan baru tersebut tidak hanya mempermudah mobilitas warga, tetapi juga menjadi solusi atas persoalan banjir musiman yang selama bertahun-tahun menjadi keluhan masyarakat. Selain itu, keberadaan jembatan tersebut akan memangkas waktu perjalanan warga ketika menuju pusat layanan publik, layanan kesehatan, maupun pusat perekonomian di wilayah Mojokerto.

    “Dengan desain baru tanpa penyangga bawah, aliran air lebih lancar dan tidak lagi menumpuk. Insya Allah, banjir yang dulu sering terjadi dapat teratasi,” jelasnya.

    Sementara itu, Kepala Desa (Kades) Talunbrak, Anton Suprapto mengungkapkan bahwa pembangunan jembatan tersebut merupakan hasil perjuangan panjang sejak 2019. Jembatan tersebut adalah kebutuhan mendesak warga. Setelah melalui proses panjang, akhirnya tahun ini selesai 100 persen.

    “Terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Mojokerto atas dukungannya. Keberadaan jembatan dapat menjadi titik awal berkembangnya kawasan utara Mojokerto. Jembatan ini bukan hanya bangunan, tetapi harapan. Mari kita jaga dan rawat bersama,” tegasnya.

    Dengan rampungnya Jembatan Talunbrak, masyarakat kini menyambut era baru aksesibilitas yang lebih baik, mobilitas yang lebih lancar, dan potensi pengembangan kawasan yang semakin terbuka. Jembatan ini diharapkan menjadi ikon baru Desa Talunbrak sekaligus penghubung harapan untuk perkembangan wilayah utara Mojokerto. [tin/suf]