Xcloud.id

Tag: Muhammad Al Barra

  • Cegah Kebakaran di Permukiman Padat, Bupati Mojokerto Serahkan Bantuan Alat Pemadam untuk Warga Kepuhanyar

    Cegah Kebakaran di Permukiman Padat, Bupati Mojokerto Serahkan Bantuan Alat Pemadam untuk Warga Kepuhanyar

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto terus memperkuat upaya mitigasi bencana kebakaran di kawasan permukiman padat. Hal ini diwujudkan melalui penyerahan bantuan alat pemadam kebakaran kepada warga Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar.

    Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra saat agenda Pembinaan dan Pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR). Adapun bantuan yang diberikan meliputi satu unit kendaraan pemadam kebakaran roda tiga, 35 unit alat pemadam api ringan, serta satu set jaket tahan api yang diperuntukkan bagi relawan.

    Dalam sambutannya, Bupati Mojokerto yang akrab disapa Gus Barra ini menyampaikan bahwa hibah tersebut merupakan bentuk komitmen Pemkab Mojokerto dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukiman, terutama wilayah yang sebelumnya dinilai berpotensi rawan kebakaran.

    “Pemerintah Kabupaten Mojokerto berkomitmen kuat untuk meningkatkan kualitas permukiman, terutama di wilayah yang dikategorikan rawan kumuh atau berisiko tinggi terhadap bencana termasuk kebakaran pemukiman,” ungkapnya di Kantor Pemerintah Desa Kepuhanyar, Jumat (7/11/2025).

    Gus Barra juga memberikan apresiasi kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mojokerto yang berperan aktif dalam Program Penanganan Kumuh Terpadu. Termasuk dalam pembentukan serta pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) di Desa Kepuhanyar tersebut.

    “Kami mengapresiasi BPBD yang ikut menangani program penanganan kumuh terpadu dan juga atas terbentuknya relawan REDKAR. Relawan ini ke depan harus dibekali kemampuan dan pengetahuan untuk menanggulangi kebakaran,” tambahnya.

    Sementara itu, Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kabupaten Mojokerto, Rinaldi Rizal Sabirin menjelaskan bahwa program tersebut berjalan seiring dengan sejumlah program lain seperti perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) dan peningkatan drainase. Program tersebut bagian dari Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu tahun 2025.

    “Selain Rutilahu dan drainase, arahan dari Bupati juga jelas, bahwa potensi kebencanaan harus dipetakan dan ditindaklanjuti,” jelasnya.

    Program Penanganan Kumuh Terpadu merupakan program dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang salah satu fokusnya yaitu penyediaan fasilitas dan kesiapsiagaan terhadap ancaman kebakaran permukiman. Beberapa titik sasaran program ini di Kabupaten Mojokerto juga telah dikunjungi Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa pada, Minggu (2/11/2025) lalu.

    Dengan adanya pembentukan relawan REDKAR serta dukungan fasilitas pemadaman, Pemkab Mojokerto berharap masyarakat dapat lebih sigap dalam menghadapi kondisi darurat kebakaran di lingkungan permukiman. [tin/ian]

  • Pemkab Mojokerto Kucurkan Rp1,3 Miliar Insentif untuk Guru dan Pegawai Yayasan Sekolah Swasta

    Pemkab Mojokerto Kucurkan Rp1,3 Miliar Insentif untuk Guru dan Pegawai Yayasan Sekolah Swasta

    Mojokerto (beritajatim.com) – Melalui Dinas Pendidikan, Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra menyalurkan bantuan hibah insentif senilai Rp1,3 miliar kepada Guru dan Pegawai Tetap Yayasan (GTY/PTY) yang mengabdi di jenjang SD dan SMP swasta. Penyerahan insentif dilakukan secara simbolis di salah satu hotel di Kecamatan Trawas.

    Dalam sambutannya, Gus Barra, panggilan akrab bupati, menyampaikan bahwa peran guru swasta sangat strategis dalam pemerataan kualitas pendidikan. “Keberhasilan pendidikan tidak hanya ditopang sekolah negeri saja, tetapi juga oleh peran besar guru dan pegawai yayasan di sekolah swasta. Insentif ini adalah bentuk apresiasi atas dedikasi panjenengan semua dalam mencerdaskan anak bangsa,” ungkapnya, Kamis (6/11/2025).

    Pada tahun anggaran 2025, insentif diberikan kepada jenjang SMP sebanyak 607 penerima dari 72 lembaga sekolah dengan besaran Rp300 ribu bulan selama 5 bulan. Total anggaran sebesar Rp910.500.000. Sementara untuk jenjang SD diberikan kepada 324 penerima dari 35 lembaga sekolah dengan besaran Rp300 ribu per bulan selama 5 bulan

    Total anggaran sebesar Rp486 juta. Sehingga tatal anggaran keseluruhan mencapai Rp1.396.500.000. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi peningkatan signifikan. Pada 2024, insentif hanya diberikan kepada guru SMP selama tiga bulan dengan total Rp477 juta. Tahun ini, cakupan diperluas meliputi guru SD dan SMP sekaligus, serta dengan durasi lebih panjang.

    “Pemberian insentif ini selaras dengan misi kedua dalam Catur Abhipraya Mubarok, yakni meningkatkan kualitas SDM Mojokerto yang berdaya saing, berakhlak, dan sejahtera. Walaupun nilainya mungkin belum sepenuhnya memenuhi harapan, semoga insentif ini menjadi penyemangat dan penghargaan atas pengabdian Bapak/Ibu,” tuturnya.

    Ia juga berpesan agar para tenaga pendidik terus menjadi pribadi yang ikhlas, adaptif, dan inovatif di tengah perubahan zaman. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan motivasi kerja guru swasta, memperkuat pengelolaan pendidikan, serta mendorong pemerataan kualitas pembelajaran di seluruh wilayah Kabupaten Mojokerto.

    “Mari jadikan pendidikan sebagai ladang amal. Kebaikan yang panjenengan tanam hari ini akan menjadi keberkahan bagi banyak orang di masa depan,” pungkasnya. [tin/suf]

  • Dorong Keseimbangan Pembangunan dan Ketahanan Pangan, Pemkab Mojokerto – Stranas PK Bahas Alih Fungsi Lahan

    Dorong Keseimbangan Pembangunan dan Ketahanan Pangan, Pemkab Mojokerto – Stranas PK Bahas Alih Fungsi Lahan

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto bersama Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Republik Indonesia membahas kebijakan alih fungsi lahan pertanian dalam rangka mencari keseimbangan antara pembangunan daerah dan ketahanan pangan. Pertemuan berlangsung di Ruang Satya Bina Karya (SBK), Pemkab Mojokerto.

    Pembahasan tersebut menjadi bagian dari proses penyempurnaan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mojokerto yang telah dimulai sejak 2018. Fokus diskusi diarahkan pada sinkronisasi penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) antara kabupaten dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

    Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra mengatakan, meski luas total KP2B tetap sama yaitu 26.596 hektare, terdapat perbedaan sebaran lahan yang perlu diselaraskan dengan peta provinsi. Ia menegaskan bahwa Pemkab Mojokerto tidak meminta pengurangan luas, melainkan mengusulkan penyesuaian lokasi agar sesuai kondisi riil lapangan.

    “Kami tidak sedang meminta pengurangan luas KP2B. Justru kami mencadangkan lahan pengganti yang lebih produktif. Harapannya, peta KP2B Kabupaten Mojokerto dapat diakomodasi sehingga tidak menimbulkan potensi persoalan hukum di kemudian hari,” ungkapnya, Kamis (6/11/2025).

    Ia menambahkan, terdapat lahan baku sawah di Kecamatan Jetis dan Dawarblandong yang tidak berada dalam irigasi teknis. Lahan tersebut, menurutnya, sebaiknya tidak seluruhnya ditetapkan sebagai KP2B agar Pemkab Mojokerto tetap memiliki ruang pengembangan permukiman dan industri.

    “Kita ingin pembangunan tetap berjalan, tapi sawah produktif juga terlindungi. Prinsipnya harus seimbang,” tegasnya.

    Dari pihak Stranas PK, Didik Mulyanto menilai persoalan alih fungsi lahan tidak cukup hanya diatur melalui garis batas tata ruang. Pemerintah juga perlu memikirkan skema insentif agar petani tetap memiliki motivasi mempertahankan sawahnya.

    “Presiden sudah menegaskan bahwa kedaulatan pangan menjadi bagian dari Asta Cita. Karena itu, kebijakan tata ruang harus memastikan produktivitas pangan tidak terkorbankan,” jelasnya.

    Diskusi akan kembali dilanjutkan pekan depan untuk merumuskan titik temu yang memberi kepastian hukum bagi petani, pelaku ekonomi, dan pemerintah daerah. Pemkab Mojokerto menargetkan pembahasan ini mampu menghasilkan regulasi yang adil, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Turut hadir Sekdakab Teguh Gunarko, serta sejumlah OPD terkait. [tin/suf]

  • Jembatan Talunbrak Rampung, Akses Utara Mojokerto Kini Lebih Lancar

    Jembatan Talunbrak Rampung, Akses Utara Mojokerto Kini Lebih Lancar

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pembangunan Jembatan Talunbrak di Desa Talunbrak, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto, resmi rampung dan sudah dapat digunakan masyarakat. Infrastruktur yang telah lama dinantikan warga tersebut menjadi jalur penghubung penting bagi kawasan paling utara Kabupaten Mojokerto yang selama ini terkendala akses dan rawan banjir.

    Jembatan baru tersebut dibangun dengan panjang 60 meter dan lebar 6 meter menggunakan anggaran sebesar Rp13,54 miliar yang bersumber dari dana hibah rehabilitasi konstruksi BNPB. Desain jembatan kini dibuat lebih modern, tanpa penyangga bawah yang selama ini menjadi penyebab tersumbatnya aliran sungai akibat ranting dan sampah.

    Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra secara langsung menghadiri tasyakuran bersama warga. Gus Barra, sapaan akrab bupati, menyampaikan bahwa rampungnya pembangunan jembatan tersebut merupakan salah satu prioritas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto dalam memperbaiki infrastruktur wilayah pinggiran.

    “Alhamdulillah, Jembatan Talunbrak ini sudah selesai dan bisa digunakan. Ini adalah bentuk komitmen pemerintah untuk terus memperhatikan seluruh wilayah, termasuk yang berada di ujung utara Kabupaten Mojokerto,” ungkapnya, Kamis (6/11/2025).

    Menurutnya, jembatan baru tersebut tidak hanya mempermudah mobilitas warga, tetapi juga menjadi solusi atas persoalan banjir musiman yang selama bertahun-tahun menjadi keluhan masyarakat. Selain itu, keberadaan jembatan tersebut akan memangkas waktu perjalanan warga ketika menuju pusat layanan publik, layanan kesehatan, maupun pusat perekonomian di wilayah Mojokerto.

    “Dengan desain baru tanpa penyangga bawah, aliran air lebih lancar dan tidak lagi menumpuk. Insya Allah, banjir yang dulu sering terjadi dapat teratasi,” jelasnya.

    Sementara itu, Kepala Desa (Kades) Talunbrak, Anton Suprapto mengungkapkan bahwa pembangunan jembatan tersebut merupakan hasil perjuangan panjang sejak 2019. Jembatan tersebut adalah kebutuhan mendesak warga. Setelah melalui proses panjang, akhirnya tahun ini selesai 100 persen.

    “Terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Mojokerto atas dukungannya. Keberadaan jembatan dapat menjadi titik awal berkembangnya kawasan utara Mojokerto. Jembatan ini bukan hanya bangunan, tetapi harapan. Mari kita jaga dan rawat bersama,” tegasnya.

    Dengan rampungnya Jembatan Talunbrak, masyarakat kini menyambut era baru aksesibilitas yang lebih baik, mobilitas yang lebih lancar, dan potensi pengembangan kawasan yang semakin terbuka. Jembatan ini diharapkan menjadi ikon baru Desa Talunbrak sekaligus penghubung harapan untuk perkembangan wilayah utara Mojokerto. [tin/suf]

  • Bupati Mojokerto Dorong Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Produk Lokal

    Bupati Mojokerto Dorong Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Produk Lokal

    Mojokerto (beritajatim.com) – Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra menegaskan komitmennya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui optimalisasi penggunaan produk dalam negeri dan pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Optimalisasi Produk TKDN dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan PBJ Award Tahun 2025.

    Dalam arahannya, Bupati yang akrab disapa Gus Barra ini menekankan bahwa belanja pemerintah memiliki dampak signifikan terhadap perputaran ekonomi daerah. Karena itu, ia mendorong seluruh perangkat daerah agar memprioritaskan produk dalam negeri dan hasil produksi pelaku UMKM dalam setiap proses pengadaan.

    “Transaksi pemerintah sangatlah besar. Jika kita arahkan belanja ini kepada produk dalam negeri dan pelaku UMKM, maka kita sedang membangun pondasi ekonomi rakyat. Kita sedang menggerakkan roda produksi lokal, membuka lapangan kerja, dan memperkuat daya saing Mojokerto,” ungkapnya.

    Menurutnya, pengadaan barang dan jasa bukan sekadar proses administratif, tetapi merupakan instrumen strategis untuk membangun kemandirian ekonomi daerah sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik. Lebih lanjut, Gus Barra juga mengingatkan bahwa sektor pengadaan sering menjadi titik rawan terjadinya penyimpangan.

    “Sehingga pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan penerapan sistem elektronik dalam seluruh proses pengadaan. Pengadaan adalah episentrum. Di sinilah godaan terbesar sering muncul. Maka kita harus kuat, harus jujur, dan berani menolak praktik yang tidak sesuai aturan. SPSE bukan sekadar aplikasi, tapi benteng integritas kita,” tegasnya.

    Pada kesempatan tersebut, orang nomor satu di lingkungan Pemkab Mojokerto ini juga mengapresiasi capaian Pemkab Mojokerto yang berhasil memperoleh insentif fiskal dari pemerintah pusat berkat percepatan belanja produk dalam negeri dan pencatatan transaksi PBJ yang tertib. Menurutnya, apresiasi bukan hanya soal piagam, tapi soal kepercayaan ketika pusat memberikan insentif fiskal.

    “Itu artinya Kabupaten Mojokerto dipercaya. Maka mari kita jaga kepercayaan ini dengan kerja nyata, dengan belanja yang berpihak pada rakyat, dan dengan pencatatan yang jujur. Kami berharap dapat memperkuat ekosistem pengadaan yang berpihak pada produk lokal, mendorong percepatan belanja PDN, dan meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha kecil dan menengah,” pungkasnya

    Sebagai bentuk penghargaan, Pemkab Mojokerto turut menyerahkan PBJ Award Tahun 2025 kepada perangkat daerah dan pelaku usaha berprestasi. Kegiatan ini didukung oleh CV. Raya Computindo dan mencakup empat kategori utama. Untuk kategori perangkat daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

    Bappeda meraih penghargaan tertinggi dengan persentase rencana belanja Produk Dalam Negeri (PDN) sebesar 96 persen. Disusul oleh Kelurahan Wonokusumo dan Kelurahan Sarirejo di posisi kedua dan ketiga. Sementara itu, Puskesmas Tawangsari menempati posisi pertama dalam pencatatan transaksi tertinggi melalui aplikasi SPSE.

    Diikuti oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Puskesmas Lespadangan. Untuk kategori pelaku usaha, Ismaniaty dari Ria Catering mencatat transaksi tertinggi di sektor makanan dan minuman dengan nilai Rp411 juta, sedangkan CV. Bahtera menempati posisi teratas di luar kategori tersebut dengan transaksi mencapai lebih dari Rp1 miliar. [tin/ian]

  • Pemkab Mojokerto dan Kementerian Kebudayaan Bahas Revisi Zonasi Kawasan Cagar Budaya Trowulan

    Pemkab Mojokerto dan Kementerian Kebudayaan Bahas Revisi Zonasi Kawasan Cagar Budaya Trowulan

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto bersama Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia menggelar Konsultasi Publik Revisi Sistem Zonasi Kawasan Cagar Budaya Nasional Trowulan. Acara ini menjadi forum penting untuk menyesuaikan kebijakan pelindungan dan pengembangan kawasan bersejarah peninggalan Kerajaan Majapahit tersebut.

    Acara yang digelar di Pendopo Graha Maja Tama (GMT), Pemkab Mojokerto ini dihadiri Direktur Warisan Budaya Kementerian Kebudayaan RI I Made Dharma Suteja, perwakilan Kementerian ATR/BPN, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XI, serta Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) dari Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang.

    Dalam paparannya, I Made Dharma Suteja menjelaskan bahwa revisi sistem zonasi diperlukan karena adanya temuan arkeologis baru dan perubahan kondisi di sejumlah situs. “Dengan adanya temuan baru di Situs Klinterejo dan situs lainnya, serta hilangnya beberapa temuan di Situs Grogol, maka perlu penyesuaian sistem zonasi agar pelindungan cagar budaya tetap berjalan seiring dengan pengembangan ekonomi masyarakat,” terangnya.

    Ia juga menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memberi perhatian besar terhadap pelestarian warisan budaya. Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat, daerah, akademisi, dan masyarakat adalah kunci keberlanjutan Kawasan Cagar Budaya Nasional Trowulan.

    Sementara itu, Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra menekankan pentingnya menjaga Trowulan sebagai simbol kejayaan peradaban Majapahit yang menjadi identitas bangsa. “Trowulan bukan sekadar situs arkeologi, tetapi jejak peradaban besar Majapahit yang harus dijaga, dilestarikan, dan diwariskan kepada generasi penerus,” katanya.

    Menurut Gus Barra (sapaan akrab, red) ini, revisi zonasi Trowulan bukan hanya soal tata ruang, melainkan bagian dari upaya bersama untuk menyeimbangkan pelindungan budaya dan pembangunan daerah. Pemkab Mojokerto juga menegaskan komitmennya untuk menjadikan Trowulan sebagai pusat pembelajaran sejarah dan wisata budaya unggulan.

    “Kami ingin proses ini partisipatif, melibatkan semua pihak agar hasilnya komprehensif dan membawa manfaat bagi masyarakat. Kita ingin Trowulan tidak hanya dikenang, tetapi dihidupkan sebagai pusat penelitian, pendidikan, dan pariwisata sejarah kelas dunia,” tambahnya.

    Kegiatan konsultasi publik ini ditutup dengan diskusi terbuka antara pemerintah, para ahli, dan masyarakat guna merumuskan rekomendasi revisi zonasi yang berkelanjutan bagi Kawasan Cagar Budaya Nasional Trowulan. [tin/aje]

  • Perkuat Sistem Pengawasan, Bupati Mojokerto Dorong Inspektorat Bekerja Tanpa Intervensi

    Perkuat Sistem Pengawasan, Bupati Mojokerto Dorong Inspektorat Bekerja Tanpa Intervensi

    Mojokerto (beritajatim.com) — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto menegaskan keseriusannya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan bebas intervensi. Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra mendorong Inspektorat Bekerja tanpa intervensi.

    Hal tersebut disampaikan saat pendatangan Berita Acara Komitmen Dukungan terhadap Independensi dan Objektivitas Inspektorat sebagai langkah konkret memperkuat sistem pengawasan internal di lingkungan Pemkab Mojokerto. Kegiatan tersebut digelar di Smartroom Satya Bina Karya (SBK).

    Gus Barra (sapaan akrab, red) menegaskan bahwa pengawasan bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memastikan setiap program pemerintah berjalan sesuai jalur dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

    “Inspektorat bukan penghambat, melainkan pengawal agar setiap kebijakan dan program pembangunan tetap pada tujuan awalnya. Kita ingin pengawasan menjadi bagian dari upaya memperkuat integritas birokrasi,” ujarnya, Selasa (14/10/2025).

    Penandatanganan komitmen tersebut juga dihadiri Sekretaris Daerah, Teguh Gunarko, dan Inspektur Kabupaten Mojokerto, Zaqqi. Melalui dokumen tersebut, Gus Barra memastikan Inspektorat dapat melaksanakan fungsi pengawasan secara profesional, bebas dari tekanan maupun pengaruh pihak tertentu.

    Selain itu, Pemkab Mojokerto juga berkomitmen menyediakan dukungan dan ruang yang memadai bagi Inspektorat agar dapat bekerja lebih efektif dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih (clean government) dan berintegritas tinggi (good governance).

    Dalam kesempatan yang sama, Sekda Teguh Gunarko turut memaparkan capaian program Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP). Hingga 14 Oktober 2025, capaian Kabupaten Mojokerto tercatat 59,02 persen, berada di peringkat keenam di Jawa Timur dan peringkat ke-22 secara nasional.

    “Kita masih punya pekerjaan untuk memperkuat sistem pencegahan dan deteksi dini penyimpangan. Harapannya, tahun ini kita bisa masuk lima besar di Jawa Timur,” katanya.

    Langkah tersebut untuk memastikan fungsi pengawasan menjadi bagian tak terpisahkan dari proses pembangunan daerah. Dengan dukungan penuh terhadap independensi Inspektorat, diharapkan seluruh ASN dapat bekerja lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang bersih dari praktik penyimpangan. [tin/suf]

  • Spirit Keagamaan Warnai World Clean Up Day di Mojokerto, Bupati Tekankan Iman dan Kebersihan

    Spirit Keagamaan Warnai World Clean Up Day di Mojokerto, Bupati Tekankan Iman dan Kebersihan

    Mojokerto (beritajatim.com) — Peringatan World Clean Up Day Indonesia (WCDI) di Kabupaten Mojokerto bukan sekadar kegiatan membersihkan lingkungan. Acara yang digelar di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Desa Sambiroto, Kecamatan Sooko, itu justru menjadi ajang menanamkan nilai keagamaan dalam membangun kesadaran menjaga kebersihan.

    Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra, menegaskan bahwa kebersihan merupakan bagian dari ajaran Islam yang telah diajarkan Nabi Muhammad SAW sejak 14 abad silam. “Rasulullah sudah mengingatkan kita sejak lama, annadhofatu minal iman — kebersihan adalah sebagian dari iman,” ujar Gus Barra dalam sambutannya, Sabtu (11/10/2025).

    Menurutnya, menjaga lingkungan bersih bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan panggilan moral dan spiritual bagi setiap umat beragama.

    Gus Barra menilai pendekatan keagamaan bisa menjadi kekuatan baru dalam mengatasi persoalan sampah dan lingkungan hidup.

    “Persoalan kebersihan bukan sekadar urusan rumah tangga atau daerah, tapi masalah global. Karena itu, perlu sinergi semua pihak, termasuk lembaga keagamaan. Saya bangga atas inisiatif sahabat-sahabat Ansor yang menanamkan kepedulian lingkungan lewat aksi nyata. Ini contoh nyata bagaimana nilai keagamaan berpadu dengan gerakan sosial,” tambahnya.

    Semangat kolaborasi itu diwujudkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto melalui berbagai program berbasis lingkungan dan keagamaan, seperti Gerakan Santri Hijau Mojokerto, kampanye pengurangan plastik sekali pakai, serta penguatan Bank Sampah dan UMKM daur ulang.

    Program tersebut melibatkan pondok pesantren, organisasi keagamaan, dan komunitas lingkungan, dengan tujuan menjadikan kebersihan sebagai bagian dari gaya hidup beriman dan berilmu.

    Dalam kesempatan itu, Gus Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) yang menjadi salah satu penggerak kegiatan WCDI di Kabupaten Mojokerto.

    Kegiatan ini sekaligus menjadi pembuka rangkaian Hari Santri Nasional (HSN) yang akan diperingati pada 22 Oktober mendatang.

    Melalui peringatan WCDI, Pemkab Mojokerto berharap gerakan peduli kebersihan tidak berhenti pada seremoni semata, tetapi menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
    [tin/kun]

  • Dorong UMKM Naik Kelas, Pemkab Mojokerto Salurkan Bantuan Transportasi Rp10 Juta ke Hipemika

    Dorong UMKM Naik Kelas, Pemkab Mojokerto Salurkan Bantuan Transportasi Rp10 Juta ke Hipemika

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Mojokerto terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Bantuan transportasi senilai Rp10 juta diberikan kepada Himpunan Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah (Hipemika) Kabupaten Mojokerto.

    Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra (Gus Barra) sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah agar pelaku UMKM dapat memperluas jangkauan pemasaran dan menembus pasar nasional. Penyerahan bantuan dilakukan di ruang kerja Bupati Mojokerto.

    Sebanyak 13 pelaku UMKM yang tergabung dalam Hipemika Kabupaten Mojokerto akan mewakili daerah dalam Pameran Produk Unggulan Jawa Timur di Mal Ciputra Cibubur, Jakarta Timur, pada 20–26 Oktober 2025. Mereka akan menampilkan berbagai produk khas bertema “Pesona Kabupaten Mojokerto”, mulai dari furnitur, kerajinan, batik, makanan olahan, hingga hasil pertanian unggulan.

    Acara tersebut turut dihadiri jajaran pejabat daerah, perwakilan Bank Jatim Cabang Mojokerto, serta pengurus Hipemika Kabupaten Mojokerto.

    “Ini bukan sekadar bantuan transportasi. Ini adalah bentuk komitmen kami untuk mendukung UMKM Mojokerto agar bisa menembus pasar yang lebih luas, bahkan nasional. UMKM adalah pahlawan ekonomi, maka perhatian kita harus terus diperkuat, bukan hanya dalam bentuk bantuan material,” ungkap Gus Barra, Jumat (10/10/2025).

    Ia menambahkan, dukungan kepada pelaku UMKM tidak berhenti pada bantuan dana semata, tetapi juga mencakup pembinaan, pendampingan, dan peningkatan kapasitas.

    Gus Barra menegaskan bahwa sektor UMKM merupakan tulang punggung ekonomi daerah, dengan kontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja. Karena itu, ia mengajak seluruh pengurus dan anggota Hipemika untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam menyusun program pemberdayaan UMKM yang berkelanjutan.

    “Jangan pernah berhenti belajar dan berinovasi. Dunia usaha terus berubah, dan kita harus berani menembus pasar baru. Majunya UMKM adalah majunya Kabupaten Mojokerto, dan majunya Mojokerto adalah bagian dari kemajuan bangsa Indonesia,” tegasnya.

    Bantuan transportasi tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Pemkab Mojokerto dan Bank Jatim Cabang Mojokerto. Dukungan ini diharapkan dapat memperlancar keikutsertaan pelaku UMKM dalam ajang promosi produk unggulan sekaligus membuka peluang pasar yang lebih luas. [tin/kun]

  • Pemkab Mojokerto Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Ribut

    Pemkab Mojokerto Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Ribut

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto menunjukkan komitmennya dalam memberikan perhatian kepada masyarakat terdampak bencana alam. Bupati Mojokerto, Muhammad Albarra menyerahkan secara simbolis bantuan material bangunan dan paket bantuan lainnya kepada warga korban angin ribut di beberapa wilayah Kabupaten Mojokerto.

    Penyerahan bantuan dilakukan langsung oleh Gus Barra (panggilan akrab, red), didampingi Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mojokerto, Camat Jetis dan Sooko, serta kepala desa setempat. Dalam kesempatan tersebut, Gus Barra juga meninjau kondisi rumah warga yang rusak akibat terjangan angin ribut pada, Rabu (8/10/2025).

    Selain bantuan material bangunan, setiap warga terdampak juga mendapatkan paket sembako dari Baznas Kabupaten Mojokerto, satu unit kompor gas dua tungku, serta perlengkapan keluarga seperti sabun mandi, sikat dan pasta gigi, sampo, handuk, pembalut, tisu, senter, jas hujan, perlengkapan P3K, hingga sarung.

    Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra mengatakan, penyerahan bantuan tersebut merupakan bentuk respons cepat pemerintah daerah terhadap bencana yang menimpa warganya. “Saya bersama Kepala Pelaksana BPBD, Camat Jetis, dan Kepala Desa Jetis meninjau langsung kondisi rumah warga terdampak puting beliung,” ungkapnya, Kamis (9/10/2025).

    Berdasarkan asesmen dan pendataan, terdapat sekitar 45 rumah yang terdampak di Kecamatan Jetis, Sooko, dan Gedeg. Orang nomor satu di lingkungan Pemkab Mojokerto ini menambahkan, bantuan yang disalurkan merupakan hasil dari proses asesmen lapangan oleh tim BPBD Kabupaten Mojokerto.

    “Untuk wilayah yang sudah diasesmen, hari ini kami serahkan bantuannya. Kekurangannya akan segera kami selesaikan besok. Ini bentuk respon cepat Pemkab Mojokerto dalam penanganan bencana. Semoga bantuan ini bisa meringankan beban warga dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu siap siaga menghadapi perubahan cuaca ekstrem,” pungkasnya.

    Beberapa warga penerima bantuan material antara lain :

    1. Sulika warga Desa Jetis, Kecamatan Jetis menerima enam lembar asbes dan dua batang kayu ukuran 6×12.

    2. Suntamah warga Dusun Pelabuhan, Desa Jetis, Kecamatan Jetis menerima empat lembar asbes ukuran 105×300.

    3. Riyo warga Desa Kedungmaling, Kecamatan Sooko menerima empat batang kayu ukuran 6×12, empat lembar asbes, 650 bata merah, dan tiga sak semen.

    4. Wijanarko warga Desa Kedungmaling, Kecamatan Sooko menerima 12 lembar asbes ukuran 105×300.

    5. Rushidayati warga Desa Kedungmaling, Kecamatan Sooko menerima delapan lonjor canal C dan sembilan lembar spandek ukuran lima meter.

    6. Hendun Ardiansyah warga Desa Kedungmaling, Kecamatan Sooko menerima lima lembar asbes ukuran 105×300. [tin/aje]