Tag: Muhammad Al Barra

HUT ke-3 Pasar Keramat Pacet Dihadiri Bupati Mojokerto dan Wamen PPPA

Mojokerto (beritajatim.com) – Peringatan HUT ke-3 Pasar Keramat di Desa Warugunung, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Minggu (14/12/2025), berlangsung meriah. Acara tersebut dihadiri Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra serta Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan.

Kehadiran pimpinan daerah dan pemerintah pusat itu menegaskan pentingnya peran pasar tradisional sebagai ruang ekonomi rakyat sekaligus wahana pelestarian budaya lokal. Dalam sambutannya, Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra mengapresiasi keberlangsungan Pasar Keramat yang dinilai telah memberi manfaat nyata bagi masyarakat selama tiga tahun terakhir.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Mojokerto, saya menyampaikan selamat ulang tahun ke-3 kepada Pasar Keramat. Tiga tahun perjalanan pasar ini telah menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Pasar ini hidup, tumbuh, dan berkembang dari kekuatan warga yang menjaga nilai budaya sekaligus menggerakkan perekonomian rakyat,” ungkapnya.

Gus Barra (sapaan akrab, red) menegaskan, Pasar Keramat bukan sekadar tempat transaksi jual beli, melainkan wadah ekonomi rakyat yang memberikan penghidupan bagi pedagang kecil, petani, perajin, pelaku kuliner tradisional, hingga seniman lokal. Hasil bumi lokal terserap, produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) semakin dikenal luas, dan pendapatan keluarga meningkat.

“Tradisi unik seperti penggunaan koin kayu sebagai alat transaksi serta sajian kuliner tradisional tanpa bahan pengawet menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung. Akar sejarah dan budaya Mojokerto yang pernah menjadi pusat tiga kerajaan besar, yakni Mataram Kuno, Kahuripan pada masa Airlangga, dan Majapahit sangat kuat dan kental,” katanya.

Pasar Keramat yang berada di Desa Warugunung tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga warisan budaya leluhur agar tetap hidup dan dikenal generasi penerus.

Sementara itu, Wakil Menteri PPPA Veronica Tan dalam sambutannya menekankan pentingnya kesetaraan dan penghargaan terhadap peran perempuan, khususnya ibu, dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

“Inilah kesetaraan sesungguhnya yang saya rasakan hari ini. Kita semua ada di sini berkat rahim seorang perempuan. Mari sejenak kita renungkan dan ucapkan terima kasih dari hati kita kepada mama kita semua,” tuturnya.

Veronica menyoroti sajian pangan lokal di Pasar Keramat yang sebagian besar disiapkan oleh para ibu. Menurutnya, makanan yang diolah tanpa MSG tersebut mencerminkan kebahagiaan dan dukungan dalam keluarga. Ia menambahkan, kesetaraan dalam keluarga akan menciptakan ruang aman bagi anak-anak.

“Ketika mama mendapat dukungan dari ayah, dihargai, dan diberi ruang berekspresi, mereka bisa berkarya dengan hati yang bahagia. Hasilnya bisa kita nikmati bersama di Pasar Keramat ini. Komunikasi yang saling menghargai antara ayah dan ibu akan membuat anak tumbuh dalam lingkungan yang aman dan positif,” ujarnya.

Veronica juga menilai Pasar Keramat sebagai hasil gerakan masyarakat dari bawah yang patut didukung pemerintah. Pasar Keramat adalah panggung ekspresi warga. Pemerintah hadir untuk memfasilitasi dan mendukung agar ruang positif seperti ini terus berkembang dan mampu melestarikan warisan budaya bagi generasi berikutnya.

Peringatan HUT ke-3 Pasar Keramat menjadi simbol kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku budaya. Dengan nuansa tradisional dan suasana pasar yang rindang, Pasar Keramat diharapkan terus memperkuat identitas Kabupaten Mojokerto sebagai daerah yang kaya sejarah, budaya, dan kearifan lokal. [tin/suf]

15/12/2025 06:12
Pemkab Mojokerto Kirim Bantuan Kemanusiaan untuk Korban Bencana di Sumatra dan Aceh

Mojokerto (beritajatim.com) — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk korban bencana alam di Sumatra Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Prosesi pelepasan bantuan digelar di halaman Pemkab Mojokerto sebagai bentuk kepedulian sekaligus solidaritas masyarakat Mojokerto terhadap para penyintas bencana.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mojokerto, Rinaldi Rizal Sabirin melaporkan jumlah bantuan yang berhasil dihimpun melalui Posko Bantuan Pemkab Mojokerto Peduli Bencana Sumatera. “Bantuan dikumpulkan dalam waktu singkat dari berbagai unsur, baik pemerintah, Baznas, maupun swasta,” ungkapnya.

Adapun bantuan yang berhasil terkumpul meliputi beras sebanyak 12.500 kg, mie instan sebanyak 572 dus, gula pasir sebanyak 2.565 kg, krecek kerupuk udang sebanyak 150 kantong, minyak goreng sebanyak 43 dus, susu sebanyak 15 dus, air mineral gelas sebanyak 50 kardus, air mineral botol sebanyak 40 dus.

Makanan ringan sebanyak 15 dus, obat-obatan sebanyak 2 dus, peralatan mandi sebanyak 300 paket, pakaian dewasa sebanyak 100 paket, popok bayi sebanyak 4.355 pak, selimut sebanyak 200 lembar, handuk sebanyak 150 lembar, sarung sebanyak 150 buah dan mukena sebanyak 25 buah.

Sementara itu, Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra menyampaikan duka cita mendalam atas musibah yang menimpa masyarakat di tiga provinsi tersebut. Gus Barra (sapaan akrab, red) menegaskan bahwa seluruh bantuan merupakan wujud nyata gotong royong masyarakat Mojokerto.

“Alhamdulillah, dalam waktu kurang lebih dua hari bantuan ini dapat kita kumpulkan. Ada enam truk dan satu Hiace yang akan membawa bantuan ini. Semoga bantuan dari keluarga besar Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan masyarakat Mojokerto ini dapat diterima dengan baik oleh saudara-saudara kita yang tertimpa musibah,” katanya.

Orang nomor satu di lingkungan Pemkab Mojokerto ini menambahkan, sebagian bantuan berasal dari donasi uang yang kemudian diwujudkan menjadi barang sesuai kebutuhan di lokasi bencana. Seluruh bantuan selanjutnya akan diserahkan kepada BPBD Jawa Timur sebelum disalurkan kepada para korban.

“Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak, baik pemerintah, Baznas, maupun swasta yang telah memberikan bantuan. Semoga ini bisa meringankan beban mereka dan menjadi jariyah bagi kita semua,” ucapnya.

Pengiriman bantuan tersebut menjadi bukti nyata solidaritas dan kepedulian masyarakat Mojokerto terhadap korban bencana di Sumatera. Dengan semangat kebersamaan, bantuan tersebut diharapkan dapat membantu pemulihan kondisi masyarakat terdampak sekaligus mempererat persaudaraan antar daerah. [tin/aje]

12/12/2025 12:02
Pemkab Mojokerto Gelar Green Award 2025, Gus Barra Ajak Semua Pihak Kendalikan Krisis Iklim

Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menggelar Penghargaan Lingkungan Hidup Green Award 2025 di Pendopo Graha Maja Tama (GMT). Kegiatan ini menjadi momentum penguatan komitmen seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan di Kabupaten Mojokerto.

Kepala DLH Kabupaten Mojokerto, Rachmat Suharyono dalam laporannya menjelaskan bahwa penyelenggaraan Green Award merupakan implementasi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya terkait pembinaan, pengawasan, serta pemberian insentif dan penghargaan kepada lembaga yang berkontribusi dalam pengelolaan lingkungan.

“Tujuan utama dari pelaksanaan Green Award adalah memberikan apresiasi kepada lembaga dan masyarakat yang telah menunjukkan kepedulian, inovasi, serta konsistensi dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pada tahun ini, DLH memberikan penghargaan kepada perusahaan, sekolah, desa, pondok pesantren, dan kelompok pemerhati lingkungan melalui 12 kategori penilaian,” ungkapnya.

Adapun capaian penting yang diraih pada 2025 antara lain 23 dari 28 perusahaan meraih kategori taat dalam PEKA Kelola, sembilan perusahaan mendapat rapor biru pada PROPER Nasional, serta puluhan sekolah meraih predikat Adiwiyata mulai tingkat kabupaten hingga mandiri. Selain itu, terdapat tiga sekolah yang menjadi pemenang Lomba Sekolah Hijau.

Satu pondok pesantren berstatus Rintisan Eco Pesantren, tiga desa meraih juara Desa Berseri tingkat kabupaten, dan dua desa lolos penilaian tingkat provinsi. Pada program ProKlim, satu desa meraih kategori Utama Tropi, empat desa kategori Utama Sertifikat, dan satu desa kategori Madya. Tidak ketinggalan, enam kelompok pemerhati lingkungan juga mendapatkan apresiasi.

Sementara itu, Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra dalam sambutannya menegaskan bahwa pemanasan global adalah ancaman nyata yang kini berdampak langsung pada kehidupan manusia. Ia menyinggung bencana yang terjadi di Aceh dan Sumatera sebagai pengingat bahwa perubahan iklim harus diwaspadai bersama.

“Kerusakan yang terjadi tidak lepas dari aktivitas manusia mulai dari penggundulan hutan, alih fungsi lahan, hingga pengelolaan sampah yang belum optimal. Ada sejumlah langkah yang harus diperkuat, antara lain pelarangan plastik sekali pakai di instansi pemerintah hingga pusat perbelanjaan, percepatan kebijakan pengurangan sampah plastik,” katanya.

Gus Barra (sapaan akrab, red) juga mengingatkan dalam penguatan bank sampah di desa dan kelurahan, mendorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menghasilkan produk ramah lingkungan, edukasi pemilahan sampah dari sumber, kampanye ‘Kendalikan Plastik Sekali Pakai’ serta pelaksanaan Aksi MembaRRa minimal seminggu sekali.

Gus Barra menegaskan, persoalan sampah dan pembangunan tidak dapat langsung ditangani di awal 2025 karena APBD telah disahkan sebelum ia dilantik. Namun melalui refocusing pemerintah pusat, sejumlah program prioritas kini bisa berjalan, seperti renovasi 50–60 gedung sekolah, perbaikan 17 bak sampah dan TPS sementara, serta pembangunan lebih dari 600 rumah tidak layak huni (RTLH) melalui APBD, CSR, dan Baznas.

Di sektor infrastruktur, Pemkab Mojokerto juga telah menangani 36 km dari 83 km jalan rusak berat dan sisanya akan diteruskan pada 2026. Untuk tingkat desa, Pemkab juga mengalokasikan Rp81 miliar Bantuan Keuangan (BK) Desa. Di bidang kesehatan, alokasi Universal Health Coverage (UHC) Kabupaten Mojokerto meningkat menjadi Rp66 miliar.

“Angka ini memungkinkan agar warga mendapatkan layanan BPJS cukup dengan menunjukkan e-KTP tanpa menunggu masa aktivasi.Di Kabupaten Mojokerto, dia sakit bawa KTP, dicatat oleh petugasnya, seketika itu juga aktif dan mendapatkan layanan kesehatan. Peluncuran TRC DLH ini diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam menangani persoalan lingkungan,” urainya.

Mulai pohon tumbang hingga sumbatan sampah yang menyebabkan genangan. Orang nomor satu di lingkungan Pemkab Mojokerto ini menutup sambutannya dengan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat kerja sama demi mewujudkan Kabupaten Mojokerto yang lebih maju, adil, dan makmur.

“Kami tidak akan bisa menangani permasalahan ini sendiri. Kami butuh kerja sama dari semua stakeholder untuk bergerak dan bekerja bersama-sama menangani persoalan persampahan,” pungkasnya.

Dalam kesempatan kali ini, DLH Kabupaten Mojokerto juga meluncurkan Tim Reaksi Cepat (TRC) DLH yang bertugas menangani kedaruratan lingkungan. Seperti pohon tumbang, banjir, dan titik rawan sampah liar. Tahun 2025, DLH Kabupaten Mojokerto juga menambah sarana prasarana dengan menghadirkan 17 unit kontainer sampah baru. [tin/ian]

09/12/2025 23:43
Hampir 3 Ribu Pegawai Pemkab Mojokerto Resmi Diangkat Sebagai PPPK Paruh Waktu

Mojokerto (beritajatim.com) – Halaman Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto dipadati ribuan pegawai. Mereka hadir untuk menyaksikan momen bersejarah yakni penyerahan Petikan Keputusan Bupati Mojokerto tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu Tahun 2025.

Sebanyak 2.975 pegawai resmi diangkat sebagai PPPK Paruh Waktu. Jumlah tersebut menjadi bagian dari penyelesaian penataan tenaga non-ASN yang selama ini menjadi tantangan di daerah. Prosesi dipimpin langsung oleh Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra dan dihadiri jajaran pejabat pemerintah daerah.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Mojokerto, Amat Susilo dalam laporannya menjelaskan bahwa pengangkatan ini berlandaskan regulasi nasional, mulai dari Undang-undang ASN 2023 hingga Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KepmenPANRB) Nomor 16 Tahun 2025.

“Penyerahan petikan keputusan ini memberikan kepastian hukum terhadap status kepegawaian sekaligus menjadi titik awal dimulainya hubungan perjanjian kerja. Ini dasar bagi PPPK Paruh Waktu untuk melaksanakan tugas sesuai jabatan masing-masing,” ungkapnya.

Amat merinci komposisi 2.975 pegawai yang diangkat, terdiri dari 598 guru, 485 tenaga kesehatan, dan 1.892 tenaga teknis. Seluruh dokumen penting seperti perjanjian kerja, petikan keputusan, hingga SPMT telah ditandatangani secara elektronik sebagai bagian dari percepatan digitalisasi manajemen ASN.

“Setelah penyerahan simbolis oleh Bapak Bupati, seluruh PPPK Paruh Waktu dapat mengunduh dokumen melalui aplikasi Segaran,” jelasnya.

Sementara itu, Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra menegaskan bahwa pengangkatan ribuan PPPK Paruh Waktu tersebut adalah langkah strategis pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan tenaga non-ASN yang sudah berlangsung bertahun-tahun.

“Dengan terbitnya KepmenPANRB Nomor 16 Tahun 2025, pemerintah daerah akhirnya memiliki solusi untuk mengakomodasi pegawai non-ASN yang tidak mendapatkan formasi dalam seleksi PPPK Tahun Anggaran 2024. Dari total usulan 2.982 formasi, terdapat tujuh peserta yang mengundurkan diri atau meninggal dunia,” ujarnya.

Sehingga yang diproses menjadi 2.975 orang. Seluruhnya telah mendapatkan persetujuan BKN tanpa kendala berarti. Gus Barra (sapaan akrab, red) menegaskan bahwa PPPK Paruh Waktu tetap merupakan bagian dari ASN dan memikul tanggung jawab besar sebagai pelayan masyarakat.

“Era sekarang adalah era kinerja. Siapa pun yang tidak disiplin atau tidak menunjukkan etos kerja yang baik tentu akan menjadi catatan. Sebaliknya, mereka yang bekerja sepenuh hati akan kami prioritaskan dalam kebijakan kepegawaian ke depan,” tegasnya.

Orang nomor satu di lingkungan Pemkab Mojokerto ini juga mengajak seluruh pegawai baru untuk menjunjung nilai dasar ASN BerAKHLAK. Menjaga integritas, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat karena PPPK Paruh Waktu adalah bagian penting roda pemerintahan sehingga ua meminta untuk menunjukkan disiplin dan dedikasi.

Dengan diserahkannya petikan keputusan ini, seluruh PPPK Paruh Waktu dijadwalkan mulai bertugas pada awal tahun 2025. Pemerintah berharap kehadiran mereka dapat memperkuat layanan pendidikan, kesehatan, hingga administrasi teknis di berbagai unit kerja.

Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Tahun 2025 di Kabupaten Mojokerto menjadi tonggak penting reformasi birokrasi, sekaligus cermin komitmen pemerintah daerah dalam membangun ASN profesional yang siap menghadapi tantangan era digital. [tin/ian]

09/12/2025 21:28
Pemkab Mojokerto dan Baznas Bedah Dua Rumah Warga Prasejahtera di Jetis

Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Mojokerto kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat lewat program bedah rumah. Dua rumah warga prasejahtera di Kecamatan Jetis menjadi sasaran kegiatan renovasi total.

Dua rumah tersebut tersebut terletak di Desa Mlirip dan Desa Penompo, Kecamatan Jetis. Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra meninjau langsung kondisi rumah Mbah Siatun, warga Desa Penompo yang menjadi salah satu penerima manfaat. Rumah nenek berusia 75 tahun itu diketahui berada dalam kondisi sangat memprihatinkan.

Melalui dialog singkat, Gus Barra (sapaan akrab, red) ini turut mengetahui bahwa Mbah Siatun merupakan tulang punggung keluarga yang tinggal bersama putrinya yang disabilitas karena stroke. Mbah Siatun juga tinggal bersama tiga cucu yang masih menjadi tanggungannya.

“Mbah Siatun ini menjadi tulang punggung keluarga, putrinya disabilitas, dengan tiga cucu yang juga tinggal di dalam rumah. Rumahnya sudah sangat memprihatinkan kondisinya, maka pada kali ini kita memberikan program bedah rumah untuk keluarga Mbah Siatun. Semoga cepat selesai dan bermanfaat,” ungkapnya, Minggu (7/12/2025).

Tak hanya memberikan bantuan renovasi rumah, Gus Barra juga menekankan pentingnya penanganan medis untuk putri Mbah Siatun yang mengalami stroke. Ia mengingatkan bahwa Kabupaten Mojokerto telah menerapkan Program BPJS Kesehatan UHC (Universal Health Coverage) Prioritas 100 persen, sehingga seluruh biaya pengobatan telah ditanggung.

“Terkait biaya sudah dicover BPJS, gratis semuanya, tidak ada biaya apa pun. Tinggal antar jemputnya pakai ambulans puskesmas, 24 jam kok,” tegas orang nomor satu di lingkungan Pemkab Mojokerto ini.

Layanan ambulans gratis di Kabupaten Mojokerto memang telah beroperasi 24 jam dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Cukup menghubungi nomor darurat 112 melalui telepon atau HP, Call Center Surya Mojo Siaga akan merespons segala bentuk kegawatdaruratan di seluruh wilayah Kabupaten Mojokerto.

Program bedah rumah tersebut menjadi wujud nyata sinergi Pemkab Mojokerto dan Baznas dalam menghadirkan hunian layak bagi warga kurang mampu, sekaligus memastikan jaminan kesehatan dan pelayanan darurat yang inklusif bagi seluruh masyarakat. [tin/but]

07/12/2025 20:53
Pemkab Mojokerto Kerahkan 220 Personel untuk Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi 2025

Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto mengerahkan sebanyak 220 personel untuk memperkuat penanganan bencana Hidrometeorologi Tahun 2025. Pengukuhan personel dilakukan langsung oleh Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra dalam Apel Posko Penanganan Bencana Hidrometeorologi.

Apel di halaman Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mojokerto tersebut digelar pada, Rabu (3/12/2025) kemarin. Dari total 220 personel tersebut, 90 personel di antaranya merupakan anggota BPBD, sementara 130 lainnya adalah relawan mitra BPBD yang selama ini menjadi ujung tombak penanganan darurat.

Apel diawali doa bersama untuk para korban bencana di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Sumatera. Dalam kesempatan itu, Bupati Albarraa menyampaikan belasungkawa dan mengimbau seluruh jajaran untuk meningkatkan kewaspadaan seiring tingginya intensitas bencana di sejumlah daerah.

“Kabupaten Mojokerto memiliki tingkat kerentanan bencana yang cukup tinggi, baik yang dipicu faktor alam, non-alam, maupun faktor manusia. Ancaman bencana tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik, tetapi juga mengganggu kehidupan sosial masyarakat dan pembangunan daerah. Karena itu, penanggulangan bencana harus menjadi tanggung jawab bersama,” ungkapnya.

Gus Barra (sapaan akrab, red) memberikan apresiasi khusus kepada para relawan yang dinilai memiliki dedikasi tinggi dalam menjalankan tugas-tugas kemanusiaan di lapangan. Ia juga mengingatkan bahwa bencana bisa terjadi sewaktu-waktu, seperti angin kencang yang melanda beberapa desa di awal tahun serta tanah longsor yang menelan korban jiwa di Jalur Pacet–Batu pada 8 April 2025.

“Relawan bekerja tanpa terikat waktu. Ini tugas mulia yang membutuhkan keberanian, ketegasan, dan keikhlasan. Ada lima arahan strategis untuk mengoptimalkan peran Posko Terpadu Bencana Hidrometeorologi, yaitu monitoring cuaca dan potensi bencana secara berkala, aktivasi sistem peringatan dini secara cepat dan tepat sasaran,” katanya.

Kesiapan jalur evakuasi, logistik, dan fasilitas darurat, penguatan komunikasi berjenjang dari desa hingga kabupaten serta pengutamaan keselamatan petugas dan masyarakat. Gus Barra juga menekankan bahwa penanganan bencana harus dilakukan secara menyeluruh, mulai mitigasi, edukasi kebencanaan, respons cepat saat darurat, hingga pemulihan pasca bencana.

“Kepada seluruh jajaran segera menindaklanjuti setiap informasi peringatan dini dari BMKG agar risiko dapat ditekan semaksimal mungkin,” tegas orang nomor satu di lingkungan Pemkab Mojokerto ini.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Mojokerto, Rinaldi Rizal Sabirin memastikan seluruh unsur pendukung posko telah siap beroperasi. “Posko Bencana Hidrometeorologi beroperasi 24 jam. Setiap laporan masyarakat akan ditindaklanjuti secara cepat melalui sistem komando yang terintegrasi,” jelasnya.

Ia menyebut kolaborasi dengan relawan, perangkat desa, TNI, Polri, serta berbagai stakeholder lain menjadi kunci keberhasilan penanganan bencana di daerah. Rinaldi juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada, terutama yang tinggal di kawasan rawan banjir, longsor, dan angin kencang.

“Peran masyarakat sangat penting, baik dalam kesiapsiagaan maupun penyampaian informasi awal. Segera laporkan jika melihat tanda-tanda bencana,” tambahnya.

Dengan pengukuhan personel dan penguatan posko ini, Pemkab Mojokerto berharap penanganan bencana Hidrometeorologi 2025 dapat berjalan lebih cepat, tepat, dan memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat. [tin/ian]

04/12/2025 09:16
Bupati Mojokerto Tegaskan Transformasi Posyandu, Kini Jalankan 6 Standar Pelayanan Minimal

Mojokerto (beritajatim.com) – Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra, menegaskan bahwa fungsi Posyandu di era modern telah bertransformasi signifikan menjadi penggerak strategis enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 13 Tahun 2024. Penegasan ini disampaikan secara resmi saat mengukuhkan Tim Pembina Posyandu (TP Posyandu) masa bakti 2025–2030.

Dalam regulasi terbaru tersebut, peran Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) ini tidak lagi terbatas pada sektor kesehatan ibu dan anak semata. Cakupan layanan kini meluas ke enam bidang krusial, yakni kesehatan, pendidikan, perumahan rakyat, pekerjaan umum, sosial, serta ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (Trantibum-Linmas).

“Posyandu tidak lagi dipandang sebagai tempat menimbang balita saja, melainkan telah menjadi LKD yang menjalankan misi besar dalam 6 bidang SPM,” ungkapnya di Pendopo Graha Maja Tama (GMT), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto.

Gus Barra, sapaan akrab Bupati, memberikan apresiasi tinggi terhadap antusiasme masyarakat Kabupaten Mojokerto dalam memperkuat pelayanan dasar. Hal ini tercermin dari data masif yang mencatat keberadaan 1.287 unit Posyandu dengan dukungan 19.305 kader aktif yang tersebar di berbagai wilayah.

Kendati demikian, ia memberikan catatan evaluasi bahwa kuantitas Posyandu yang besar tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan implementasi program yang optimal di lapangan. Transformasi ini memerlukan penyesuaian kinerja agar relevan dengan kebutuhan masyarakat masa kini.

Guna memastikan keberhasilan transformasi tersebut, orang nomor satu di lingkungan Pemkab Mojokerto ini menekankan pentingnya dukungan terintegrasi dari seluruh lini pemerintahan. Dalam amanatnya, Gus Barra menggarisbawahi tiga pesan strategis yang wajib segera ditindaklanjuti oleh TP Posyandu.

Poin pertama adalah perencanaan lintas level pemerintahan, mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga perangkat daerah, yang harus menempatkan Posyandu sebagai pilar vital pembangunan masyarakat. Poin kedua menyoroti aspek penganggaran yang jelas dan berkelanjutan demi pelaksanaan Posyandu 6 SPM yang konsisten dan terukur.

Poin ketiga yang ditekankan adalah urgensi kolaborasi antar lembaga yang harus semakin diperkuat untuk menciptakan ekosistem pelayanan yang solid.

“Baik sesama perangkat daerah maupun dengan para pemangku kepentingan. Transformasi posyandu tidak akan berhasil tanpa dukungan kebijakan daerah. Mulai hari ini, kita harus memastikan perencanaan, penganggaran, dan kolaborasi berjalan lebih kuat. Transformasi Posyandu di Kabupaten Mojokerto diharapkan dapat berjalan lebih terarah sebagai motor peningkatan kualitas layanan dasar masyarakat,” urainya.

Merespons arahan tersebut, Ketua TP Posyandu Kabupaten Mojokerto periode 2025–2030, Shofiya Hanak Al Barra, menyatakan kesiapannya. Ia menjelaskan bahwa pihaknya telah mengambil langkah cepat dengan melaksanakan delapan strategi awal untuk mengakselerasi implementasi Posyandu 6 SPM di daerah.

Langkah-langkah taktis tersebut mencakup bimbingan teknis (Bimtek) tata kelola, asistensi registrasi kelembagaan Posyandu, hingga penerapan implementasi Posyandu 6 SPM di desa yang ditunjuk sebagai pilot project.

“Penguatan Sistem Informasi Posyandu, hingga keikutsertaan dalam Rakornas, Rakorda, dan lomba TP Posyandu tingkat provinsi maupun nasional,” tegas Ning Hana. [tin/beq]

02/12/2025 10:01
Bupati Tegaskan Setiap Anak di Trawas Berhak Tumbuh Kembang Optimal

Mojokerto (beritajatim.com) – Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra menegaskan komitmennya untuk memastikan setiap anak di Kecamatan Trawas mendapatkan hak tumbuh kembang yang optimal. Hal itu disampaikan saat menghadiri kegiatan Rembug Stunting Kecamatan Trawas Tahun 2025 bertajuk ‘Trawas Sinawang’.

“Kegiatan ini digelar sebagai bentuk komitmen bersama dalam memastikan bahwa setiap anak di Kecamatan Trawas mendapatkan hak tumbuh kembang yang optimal. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya kolaboratif dalam mencegah serta menurunkan angka stunting di wilayah Trawas,” ungkapnya.

Masih kata Gus Barra (sapaan akrab, red), kegiatan lintas sektor tersebut sekaligus mendukung Gerakan Percepatan Penurunan Stunting (Gercep Stunting), program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto. Dalam arahannya, Gus Barra meminta seluruh Kepala Desa (Kades) di Trawas untuk lebih fokus pada konvergensi penanganan stunting.

“Konvergensi meliputi pendampingan keluarga berisiko stunting serta pemutakhiran data stunting secara berkala. Melalui kegiatan rembug stunting ini, saya berharap seluruh perangkat desa dapat memperkuat komitmen dan aksi konvergensi stunting, termasuk pendampingan keluarga berisiko stunting, pemutakhiran data sasaran, dan monitoring perkembangan anak,” katanya.

Selain perangkat desa, Gus Barra juga menekankan peran penting Puskesmas, bidan desa, dan tenaga kesehatan dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Mulai dari imunisasi, pemantauan tumbuh kembang, hingga edukasi gizi bagi ibu hamil dan remaja putri. Menurutnya, stunting merupakan ancaman serius bagi kualitas generasi masa depan.

“Upaya pencegahan dan penurunan angka stunting adalah investasi jangka panjang bagi pembangunan sumber daya manusia. Pencegahan stunting adalah bentuk investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia. Dengan kolaborasi yang kuat, kita mampu mewujudkan generasi Trawas yang lebih sehat, cerdas, dan produktif,” tegasnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Camat Trawas, Lies Setyautaminingsih melaporkan berbagai upaya pencegahan stunting yang telah dilakukan selama masa baktinya. Upaya tersebut dilakukan bersama puskesmas, perangkat desa, Tim Penggerak PKK, serta kader Tim Pendamping Keluarga (TPK).

Berbagai langkah yang telah dijalankan di antaranya pemberian makanan olahan tambahan kepada anak penderita stunting, monitoring anak melalui PAUD, bimbingan perkawinan bekerja sama dengan KUA, hingga pelaksanaan program Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH). Pihaknya berharap dukungan lebih lanjut dari Bupati Mojokerto.

“Harapan kami Bupati Mojokerto bisa memberikan inisiasi dan dukungan persiapan dari desa untuk melaksanakan penanganan stunting di desa masing-masing. Kegiatan ini diharapkan menjadi penguatan baru bagi seluruh pemangku kepentingan di Trawas untuk semakin serius dalam upaya percepatan penurunan stunting,” tegasnya. [tin/ian]

29/11/2025 15:04
Kendalikan Inflasi, Bupati Mojokerto Salurkan BLTS Kesra 2025 Senilai Rp47 miliar

Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) Kesejahteraan Rakyat (Kesra) 2025 dengan total anggaran mencapai Rp47.000.243.700.

Penyaluran secara simbolis dilakukan oleh Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra di Pendopo Kantor Kecamatan Trawas.

BLTS Kesra tersebut merupakan program pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) yang bertujuan membantu masyarakat berpendapatan rendah dalam menjaga daya beli serta menekan laju inflasi. Setiap penerima mendapatkan bantuan sebesar Rp900 ribu untuk periode Oktober–Desember 2025 atau Rp300 ribu per bulan.

“Ini adalah BLT Sementara dari pemerintah pusat, tujuannya untuk menjaga daya beli masyarakat Kabupaten Mojokerto. Ini Rp900 ribu rupiah yang panjenengan dapatkan adalah untuk membeli kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, dan lain sebagainya. Semoga dapat membantu kebutuhan sehari-hari dan membawa manfaat serta barokah,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Mojokerto, Tri Raharjo mengatakan, jika BLTS Kesra disalurkan melalui dua mekanisme yakni non-tunai melalui transfer ke rekening Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan tunai melalui layanan PT Pos Indonesia.

Penerima yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan pernah menerima bantuan PKH atau BPNT akan mendapatkan bantuan melalui Himbara. Sedangkan penerima yang belum terdaftar dan belum pernah menerima dua jenis bantuan tersebut, akan mendapatkan BLTS melalui PT Pos Indonesia.

Pihaknya menegaskan bahwa BLTS Kesra tersebut hanya diberikan satu kali. Karena itu, ia meminta Camat serta Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) untuk memperbarui dan mengusulkan masyarakat yang berhak namun belum masuk DTKS agar dapat memperoleh bansos reguler ke depannya.

“Kalau memang yang dapat BLT sementara melalui kantor pos ini benar-benar tidak mampu, silakan langsung diusulkan untuk bansos reguler. Saya minta Camat dan TKSK mencermati kembali potret penerima bansos saat ini,” tegasnya. [tin/ted]

29/11/2025 13:00
100 Penarik Becak Lansia Mojokerto Terima Bantuan Becak Listrik dari Presiden Prabowo

Mojokerto (beritajatim.com) -Sebanyak 100 penarik becak lanjut usia (lansia) di Kabupaten Mojokerto menerima bantuan becak listrik (betrik) dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Penyerahan dilakukan di Pendopo Graha Maja Tama (GMT) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto bekerja sama dengan Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional (GSN), Selasa (25/11/2025).

Wakil Ketua Umum GSN, Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa becak listrik tersebut merupakan rancangan pribadi Presiden Prabowo. Bahkan sejak sebelum menjabat sebagai Presiden ke 8, Presiden Prabowo telah menggambar sendiri desain becak listrik yang kini disebut sebagai yang pertama di dunia.

“Pabriknya tidak bisa cepat memproduksi karena ini barang baru. Dulu kami pesan ke PT LEN, sekarang juga ke PT LEN dan PT Pindad. Pindad itu biasanya bikin senjata, peluru, mortir, sekarang harus bikin sebagian becak listrik. Jadi memang tidak bisa cepat,” ungkapnya.

Secara nasional, hingga saat ini telah terealisasi 2.312 unit dan ditargetkan mencapai 5.000 unit pada akhir 2025. Sementara itu, untuk total pesanan yang diajukan Presiden Prabowo kepada PT Pindad sendiri mencapai 10.000 unit, ditambah 1.000 unit di PT LEN, namun yang baru selesai sekitar 1.800-an unit.

“Seluruh becak listrik ini diberikan gratis tanpa kewajiban apapun kepada penerima. Penerima tidak ada kewajiban. Ini untuk mereka yang tidak punya becak dan biasanya menyewa, terutama becak ontel. Kita kasih gratis dan seluruh pengadaan becak listrik ini bukan berasal dari APBN, melainkan menggunakan dana pribadi Presiden Prabowo Subianto,” jelasnya.

Becak listrik tersebut mampu menempuh jarak 22 kilometer dengan waktu pengisian daya sekitar 3 jam. Nanik menyebut, nilainya setara dengan satu unit motor Nmax, yaitu sekitar Rp22 juta. Menurut Nanik, pendapatan penarik becak dapat meningkat hingga tiga sampai empat kali lipat karena operasional lebih cepat dan efisien.

Penyerahan becak listrik kepada lansia di Mojokerto

“Pemerintah daerah, bersama kepolisian dan TNI, dilibatkan dalam pengawasan serta penanganan teknis jika terjadi kerusakan. Ke depan, fitur becak listrik akan terus disempurnakan, termasuk sistem kontrol dan pengawasan,” tegasnya.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Mojokerto, kami mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto melalui Yayasan GSN. Di Kabupaten Mojokerto ada sekitar 1.200 tukang becak maupun bentor, dan alhamdulillah hari ini kita mendapatkan 100 becak listrik,” ujar Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra.

Gus Barra (sapaan akrab, red) juga berpesan agar para penarik becak merawat fasilitas tersebut dengan baik serta memahami cara penggunaan dan pengisian daya. Ia menegaskan bahwa perhatian Presiden Prabowo terhadap masyarakat kecil, termasuk penarik becak dan anak-anak Indonesia, menjadikannya sosok pemimpin yang dicintai masyarakat.

“Ini becak listrik, jadi tidak pakai bensin atau solar. Tinggal cas saja, tapi harus tahu kapan dilepas dan kapan diisi. Kalau ditancapkan terus, baterainya yang rusak. Ini ramah lingkungan, tanpa polusi. Terima kasih sebesar-sebesarnya kepada Bapak Prabowo Subianto yang telah memberikan banyak perhatian pada masyarakat miskin Indonesia, anak-anak Indonesia sehingga menjadi presiden yang dicintai masyarakat Indonesia,” pungkasnya. [tin/suf]

25/11/2025 17:42