Xcloud.id

Tag: Muhammad Al Barra

  • Pemkab Mojokerto Kerahkan 220 Personel untuk Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi 2025

    Pemkab Mojokerto Kerahkan 220 Personel untuk Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi 2025

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto mengerahkan sebanyak 220 personel untuk memperkuat penanganan bencana Hidrometeorologi Tahun 2025. Pengukuhan personel dilakukan langsung oleh Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra dalam Apel Posko Penanganan Bencana Hidrometeorologi.

    Apel di halaman Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mojokerto tersebut digelar pada, Rabu (3/12/2025) kemarin. Dari total 220 personel tersebut, 90 personel di antaranya merupakan anggota BPBD, sementara 130 lainnya adalah relawan mitra BPBD yang selama ini menjadi ujung tombak penanganan darurat.

    Apel diawali doa bersama untuk para korban bencana di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Sumatera. Dalam kesempatan itu, Bupati Albarraa menyampaikan belasungkawa dan mengimbau seluruh jajaran untuk meningkatkan kewaspadaan seiring tingginya intensitas bencana di sejumlah daerah.

    “Kabupaten Mojokerto memiliki tingkat kerentanan bencana yang cukup tinggi, baik yang dipicu faktor alam, non-alam, maupun faktor manusia. Ancaman bencana tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik, tetapi juga mengganggu kehidupan sosial masyarakat dan pembangunan daerah. Karena itu, penanggulangan bencana harus menjadi tanggung jawab bersama,” ungkapnya.

    Gus Barra (sapaan akrab, red) memberikan apresiasi khusus kepada para relawan yang dinilai memiliki dedikasi tinggi dalam menjalankan tugas-tugas kemanusiaan di lapangan. Ia juga mengingatkan bahwa bencana bisa terjadi sewaktu-waktu, seperti angin kencang yang melanda beberapa desa di awal tahun serta tanah longsor yang menelan korban jiwa di Jalur Pacet–Batu pada 8 April 2025.

    “Relawan bekerja tanpa terikat waktu. Ini tugas mulia yang membutuhkan keberanian, ketegasan, dan keikhlasan. Ada lima arahan strategis untuk mengoptimalkan peran Posko Terpadu Bencana Hidrometeorologi, yaitu monitoring cuaca dan potensi bencana secara berkala, aktivasi sistem peringatan dini secara cepat dan tepat sasaran,” katanya.

    Kesiapan jalur evakuasi, logistik, dan fasilitas darurat, penguatan komunikasi berjenjang dari desa hingga kabupaten serta pengutamaan keselamatan petugas dan masyarakat. Gus Barra juga menekankan bahwa penanganan bencana harus dilakukan secara menyeluruh, mulai mitigasi, edukasi kebencanaan, respons cepat saat darurat, hingga pemulihan pasca bencana.

    “Kepada seluruh jajaran segera menindaklanjuti setiap informasi peringatan dini dari BMKG agar risiko dapat ditekan semaksimal mungkin,” tegas orang nomor satu di lingkungan Pemkab Mojokerto ini.

    Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Mojokerto, Rinaldi Rizal Sabirin memastikan seluruh unsur pendukung posko telah siap beroperasi. “Posko Bencana Hidrometeorologi beroperasi 24 jam. Setiap laporan masyarakat akan ditindaklanjuti secara cepat melalui sistem komando yang terintegrasi,” jelasnya.

    Ia menyebut kolaborasi dengan relawan, perangkat desa, TNI, Polri, serta berbagai stakeholder lain menjadi kunci keberhasilan penanganan bencana di daerah. Rinaldi juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada, terutama yang tinggal di kawasan rawan banjir, longsor, dan angin kencang.

    “Peran masyarakat sangat penting, baik dalam kesiapsiagaan maupun penyampaian informasi awal. Segera laporkan jika melihat tanda-tanda bencana,” tambahnya.

    Dengan pengukuhan personel dan penguatan posko ini, Pemkab Mojokerto berharap penanganan bencana Hidrometeorologi 2025 dapat berjalan lebih cepat, tepat, dan memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat. [tin/ian]

  • Bupati Mojokerto Tegaskan Transformasi Posyandu, Kini Jalankan 6 Standar Pelayanan Minimal

    Bupati Mojokerto Tegaskan Transformasi Posyandu, Kini Jalankan 6 Standar Pelayanan Minimal

    Mojokerto (beritajatim.com) – Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra, menegaskan bahwa fungsi Posyandu di era modern telah bertransformasi signifikan menjadi penggerak strategis enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 13 Tahun 2024. Penegasan ini disampaikan secara resmi saat mengukuhkan Tim Pembina Posyandu (TP Posyandu) masa bakti 2025–2030.

    Dalam regulasi terbaru tersebut, peran Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) ini tidak lagi terbatas pada sektor kesehatan ibu dan anak semata. Cakupan layanan kini meluas ke enam bidang krusial, yakni kesehatan, pendidikan, perumahan rakyat, pekerjaan umum, sosial, serta ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (Trantibum-Linmas).

    “Posyandu tidak lagi dipandang sebagai tempat menimbang balita saja, melainkan telah menjadi LKD yang menjalankan misi besar dalam 6 bidang SPM,” ungkapnya di Pendopo Graha Maja Tama (GMT), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto.

    Gus Barra, sapaan akrab Bupati, memberikan apresiasi tinggi terhadap antusiasme masyarakat Kabupaten Mojokerto dalam memperkuat pelayanan dasar. Hal ini tercermin dari data masif yang mencatat keberadaan 1.287 unit Posyandu dengan dukungan 19.305 kader aktif yang tersebar di berbagai wilayah.

    Kendati demikian, ia memberikan catatan evaluasi bahwa kuantitas Posyandu yang besar tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan implementasi program yang optimal di lapangan. Transformasi ini memerlukan penyesuaian kinerja agar relevan dengan kebutuhan masyarakat masa kini.

    Guna memastikan keberhasilan transformasi tersebut, orang nomor satu di lingkungan Pemkab Mojokerto ini menekankan pentingnya dukungan terintegrasi dari seluruh lini pemerintahan. Dalam amanatnya, Gus Barra menggarisbawahi tiga pesan strategis yang wajib segera ditindaklanjuti oleh TP Posyandu.

    Poin pertama adalah perencanaan lintas level pemerintahan, mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga perangkat daerah, yang harus menempatkan Posyandu sebagai pilar vital pembangunan masyarakat. Poin kedua menyoroti aspek penganggaran yang jelas dan berkelanjutan demi pelaksanaan Posyandu 6 SPM yang konsisten dan terukur.

    Poin ketiga yang ditekankan adalah urgensi kolaborasi antar lembaga yang harus semakin diperkuat untuk menciptakan ekosistem pelayanan yang solid.

    “Baik sesama perangkat daerah maupun dengan para pemangku kepentingan. Transformasi posyandu tidak akan berhasil tanpa dukungan kebijakan daerah. Mulai hari ini, kita harus memastikan perencanaan, penganggaran, dan kolaborasi berjalan lebih kuat. Transformasi Posyandu di Kabupaten Mojokerto diharapkan dapat berjalan lebih terarah sebagai motor peningkatan kualitas layanan dasar masyarakat,” urainya.

    Merespons arahan tersebut, Ketua TP Posyandu Kabupaten Mojokerto periode 2025–2030, Shofiya Hanak Al Barra, menyatakan kesiapannya. Ia menjelaskan bahwa pihaknya telah mengambil langkah cepat dengan melaksanakan delapan strategi awal untuk mengakselerasi implementasi Posyandu 6 SPM di daerah.

    Langkah-langkah taktis tersebut mencakup bimbingan teknis (Bimtek) tata kelola, asistensi registrasi kelembagaan Posyandu, hingga penerapan implementasi Posyandu 6 SPM di desa yang ditunjuk sebagai pilot project.

    “Penguatan Sistem Informasi Posyandu, hingga keikutsertaan dalam Rakornas, Rakorda, dan lomba TP Posyandu tingkat provinsi maupun nasional,” tegas Ning Hana. [tin/beq]

  • Bupati Tegaskan Setiap Anak di Trawas Berhak Tumbuh Kembang Optimal

    Bupati Tegaskan Setiap Anak di Trawas Berhak Tumbuh Kembang Optimal

    Mojokerto (beritajatim.com) – Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra menegaskan komitmennya untuk memastikan setiap anak di Kecamatan Trawas mendapatkan hak tumbuh kembang yang optimal. Hal itu disampaikan saat menghadiri kegiatan Rembug Stunting Kecamatan Trawas Tahun 2025 bertajuk ‘Trawas Sinawang’.

    “Kegiatan ini digelar sebagai bentuk komitmen bersama dalam memastikan bahwa setiap anak di Kecamatan Trawas mendapatkan hak tumbuh kembang yang optimal. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya kolaboratif dalam mencegah serta menurunkan angka stunting di wilayah Trawas,” ungkapnya.

    Masih kata Gus Barra (sapaan akrab, red), kegiatan lintas sektor tersebut sekaligus mendukung Gerakan Percepatan Penurunan Stunting (Gercep Stunting), program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto. Dalam arahannya, Gus Barra meminta seluruh Kepala Desa (Kades) di Trawas untuk lebih fokus pada konvergensi penanganan stunting.

    “Konvergensi meliputi pendampingan keluarga berisiko stunting serta pemutakhiran data stunting secara berkala. Melalui kegiatan rembug stunting ini, saya berharap seluruh perangkat desa dapat memperkuat komitmen dan aksi konvergensi stunting, termasuk pendampingan keluarga berisiko stunting, pemutakhiran data sasaran, dan monitoring perkembangan anak,” katanya.

    Selain perangkat desa, Gus Barra juga menekankan peran penting Puskesmas, bidan desa, dan tenaga kesehatan dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Mulai dari imunisasi, pemantauan tumbuh kembang, hingga edukasi gizi bagi ibu hamil dan remaja putri. Menurutnya, stunting merupakan ancaman serius bagi kualitas generasi masa depan.

    “Upaya pencegahan dan penurunan angka stunting adalah investasi jangka panjang bagi pembangunan sumber daya manusia. Pencegahan stunting adalah bentuk investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia. Dengan kolaborasi yang kuat, kita mampu mewujudkan generasi Trawas yang lebih sehat, cerdas, dan produktif,” tegasnya.

    Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Camat Trawas, Lies Setyautaminingsih melaporkan berbagai upaya pencegahan stunting yang telah dilakukan selama masa baktinya. Upaya tersebut dilakukan bersama puskesmas, perangkat desa, Tim Penggerak PKK, serta kader Tim Pendamping Keluarga (TPK).

    Berbagai langkah yang telah dijalankan di antaranya pemberian makanan olahan tambahan kepada anak penderita stunting, monitoring anak melalui PAUD, bimbingan perkawinan bekerja sama dengan KUA, hingga pelaksanaan program Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH). Pihaknya berharap dukungan lebih lanjut dari Bupati Mojokerto.

    “Harapan kami Bupati Mojokerto bisa memberikan inisiasi dan dukungan persiapan dari desa untuk melaksanakan penanganan stunting di desa masing-masing. Kegiatan ini diharapkan menjadi penguatan baru bagi seluruh pemangku kepentingan di Trawas untuk semakin serius dalam upaya percepatan penurunan stunting,” tegasnya. [tin/ian]

  • Kendalikan Inflasi, Bupati Mojokerto Salurkan BLTS Kesra 2025 Senilai Rp47 miliar

    Kendalikan Inflasi, Bupati Mojokerto Salurkan BLTS Kesra 2025 Senilai Rp47 miliar

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) Kesejahteraan Rakyat (Kesra) 2025 dengan total anggaran mencapai Rp47.000.243.700.

    Penyaluran secara simbolis dilakukan oleh Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra di Pendopo Kantor Kecamatan Trawas.

    BLTS Kesra tersebut merupakan program pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) yang bertujuan membantu masyarakat berpendapatan rendah dalam menjaga daya beli serta menekan laju inflasi. Setiap penerima mendapatkan bantuan sebesar Rp900 ribu untuk periode Oktober–Desember 2025 atau Rp300 ribu per bulan.

    “Ini adalah BLT Sementara dari pemerintah pusat, tujuannya untuk menjaga daya beli masyarakat Kabupaten Mojokerto. Ini Rp900 ribu rupiah yang panjenengan dapatkan adalah untuk membeli kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, dan lain sebagainya. Semoga dapat membantu kebutuhan sehari-hari dan membawa manfaat serta barokah,” ungkapnya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Mojokerto, Tri Raharjo mengatakan, jika BLTS Kesra disalurkan melalui dua mekanisme yakni non-tunai melalui transfer ke rekening Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan tunai melalui layanan PT Pos Indonesia.

    Penerima yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan pernah menerima bantuan PKH atau BPNT akan mendapatkan bantuan melalui Himbara. Sedangkan penerima yang belum terdaftar dan belum pernah menerima dua jenis bantuan tersebut, akan mendapatkan BLTS melalui PT Pos Indonesia.

    Pihaknya menegaskan bahwa BLTS Kesra tersebut hanya diberikan satu kali. Karena itu, ia meminta Camat serta Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) untuk memperbarui dan mengusulkan masyarakat yang berhak namun belum masuk DTKS agar dapat memperoleh bansos reguler ke depannya.

    “Kalau memang yang dapat BLT sementara melalui kantor pos ini benar-benar tidak mampu, silakan langsung diusulkan untuk bansos reguler. Saya minta Camat dan TKSK mencermati kembali potret penerima bansos saat ini,” tegasnya. [tin/ted]

  • 100 Penarik Becak Lansia Mojokerto Terima Bantuan Becak Listrik dari Presiden Prabowo

    100 Penarik Becak Lansia Mojokerto Terima Bantuan Becak Listrik dari Presiden Prabowo

    Mojokerto (beritajatim.com) -Sebanyak 100 penarik becak lanjut usia (lansia) di Kabupaten Mojokerto menerima bantuan becak listrik (betrik) dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

    Penyerahan dilakukan di Pendopo Graha Maja Tama (GMT) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto bekerja sama dengan Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional (GSN), Selasa (25/11/2025).

    Wakil Ketua Umum GSN, Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa becak listrik tersebut merupakan rancangan pribadi Presiden Prabowo. Bahkan sejak sebelum menjabat sebagai Presiden ke 8, Presiden Prabowo telah menggambar sendiri desain becak listrik yang kini disebut sebagai yang pertama di dunia.

    “Pabriknya tidak bisa cepat memproduksi karena ini barang baru. Dulu kami pesan ke PT LEN, sekarang juga ke PT LEN dan PT Pindad. Pindad itu biasanya bikin senjata, peluru, mortir, sekarang harus bikin sebagian becak listrik. Jadi memang tidak bisa cepat,” ungkapnya.

    Secara nasional, hingga saat ini telah terealisasi 2.312 unit dan ditargetkan mencapai 5.000 unit pada akhir 2025. Sementara itu, untuk total pesanan yang diajukan Presiden Prabowo kepada PT Pindad sendiri mencapai 10.000 unit, ditambah 1.000 unit di PT LEN, namun yang baru selesai sekitar 1.800-an unit.

    “Seluruh becak listrik ini diberikan gratis tanpa kewajiban apapun kepada penerima. Penerima tidak ada kewajiban. Ini untuk mereka yang tidak punya becak dan biasanya menyewa, terutama becak ontel. Kita kasih gratis dan seluruh pengadaan becak listrik ini bukan berasal dari APBN, melainkan menggunakan dana pribadi Presiden Prabowo Subianto,” jelasnya.

    Becak listrik tersebut mampu menempuh jarak 22 kilometer dengan waktu pengisian daya sekitar 3 jam. Nanik menyebut, nilainya setara dengan satu unit motor Nmax, yaitu sekitar Rp22 juta. Menurut Nanik, pendapatan penarik becak dapat meningkat hingga tiga sampai empat kali lipat karena operasional lebih cepat dan efisien.

    Penyerahan becak listrik kepada lansia di Mojokerto

    “Pemerintah daerah, bersama kepolisian dan TNI, dilibatkan dalam pengawasan serta penanganan teknis jika terjadi kerusakan. Ke depan, fitur becak listrik akan terus disempurnakan, termasuk sistem kontrol dan pengawasan,” tegasnya.

    “Atas nama Pemerintah Kabupaten Mojokerto, kami mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto melalui Yayasan GSN. Di Kabupaten Mojokerto ada sekitar 1.200 tukang becak maupun bentor, dan alhamdulillah hari ini kita mendapatkan 100 becak listrik,” ujar Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra.

    Gus Barra (sapaan akrab, red) juga berpesan agar para penarik becak merawat fasilitas tersebut dengan baik serta memahami cara penggunaan dan pengisian daya. Ia menegaskan bahwa perhatian Presiden Prabowo terhadap masyarakat kecil, termasuk penarik becak dan anak-anak Indonesia, menjadikannya sosok pemimpin yang dicintai masyarakat.

    “Ini becak listrik, jadi tidak pakai bensin atau solar. Tinggal cas saja, tapi harus tahu kapan dilepas dan kapan diisi. Kalau ditancapkan terus, baterainya yang rusak. Ini ramah lingkungan, tanpa polusi. Terima kasih sebesar-sebesarnya kepada Bapak Prabowo Subianto yang telah memberikan banyak perhatian pada masyarakat miskin Indonesia, anak-anak Indonesia sehingga menjadi presiden yang dicintai masyarakat Indonesia,” pungkasnya. [tin/suf]

  • Bupati Mojokerto Tekankan Pentingnya Deep Learning untuk Cetak Generasi Unggul

    Bupati Mojokerto Tekankan Pentingnya Deep Learning untuk Cetak Generasi Unggul

    Mojokerto (beritajatim.com) – Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra mendorong para pelajar di Bumi Majapahit agar mampu menjadi agen pencipta perubahan di masa mendatang. Harapan itu disampaikannya saat membuka Workshop Implementasi Pembelajaran Mendalam (Deep Learning) dengan Pemanfaatan Digital.

    Di hadapan ratusan guru yang hadir di Gedung Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kecamatan Sooko, Gus Bara (sapaan akrab, red) menegaskan bahwa pelajar hanya dapat berkembang menjadi generasi unggul jika para tenaga pendidik mampu memberikan pengajaran secara menyeluruh, mulai dari literasi dasar hingga literasi digital dan teknologi.

    “Kita ingin menyiapkan generasi yang bukan hanya mampu mengikuti perkembangan zaman, tetapi juga menjadi pencipta perubahan. Kita pastikan bahwa anak-anak Mojokerto tidak hanya cakap dalam literasi dasar, tetapi juga unggul dalam literasi digital, literasi data, serta literasi teknologi,” ungkapnya, Sabtu (22/11/2025).

    Menurutnya, peningkatan kualitas SDM adalah fokus penting dalam pembangunan daerah. Hal itu sudah tercermin dalam misi kedua Pemkab Mojokerto yang menekankan upaya mewujudkan SDM tangguh, cerdas, terampil, produktif, dan berkarakter melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik.

    Dalam kesempatan tersebut, Gus Barra juga memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan program deep learning yang dinilai selaras dengan arah pembangunan yang tengah ditempuh pemerintah daerah. Ia kemudian menegaskan tiga komitmen Pemkab Mojokerto untuk memperkuat ekosistem pendidikan modern dan adaptif.

    “Saya ingin menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk terus mendorong penguatan kapasitas guru dalam penggunaan teknologi digital, penyediaan infrastruktur yang mendukung pembelajaran digital secara bertahap dan berkelanjutan, serta kolaborasi antara pemerintah, sekolah, komunitas pendidikan, dan dunia usaha,” katanya.

    Di hadapan sekitar 450 guru dan tenaga pengajar, Gus Barra kembali mengajak para pendidik untuk terus bekerja dengan dedikasi demi mencerdaskan kehidupan bangsa. Ia mengajak seluruh pendidik dan tenaga kependidikan untuk terus bekerja dengan penuh keikhlasan, meningkatkan kompetensi, mengembangkan inovasi, dan memberikan pelayanan terbaik bagi peserta didik.

    Kegiatan ini sendiri digelar PGRI Kabupaten Mojokerto. Deep learning sendiri merupakan metode pembelajaran yang menekankan pemahaman mendalam, penguasaan kompetensi, dan keterlibatan aktif siswa. Mengutip penjelasan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Abdul Mu’ti, terdapat tiga prinsip utama dalam proses deep learning.

    Mindful, yakni belajar dengan kesadaran penuh dan saling menghormati; meaningful, yaitu menemukan makna dan manfaat ilmu; serta joyful, yaitu pembelajaran yang menyenangkan dan memberikan penghargaan atas setiap proses penemuan. [tin/kun]

  • Pemkab Mojokerto Genjot Optimalisasi BPHTB 2025, Targetkan Kemandirian Fiskal Lewat Sinergi PPAT dan PPATS

    Pemkab Mojokerto Genjot Optimalisasi BPHTB 2025, Targetkan Kemandirian Fiskal Lewat Sinergi PPAT dan PPATS

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto menegaskan komitmennya memperkuat kemandirian fiskal daerah dengan mendorong optimalisasi penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

    Langkah ini dipertegas melalui Rapat Koordinasi Optimalisasi BPHTB 2025 yang melibatkan PPAT dan PPATS se-Kabupaten Mojokerto.

    Sebanyak 132 PPAT dan PPATS aktif hadir dalam rapat koordinasi (rakor) tersebut. Pertemuan ini digelar untuk memperkuat sinergi antara Pemkab Mojokerto dengan para mitra kerja pertanahan, sekaligus memastikan pelaksanaan pemungutan BPHTB 2025 berjalan lebih efektif guna mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

    Rakor yang digelar di salah satu hotel di Kecamatan Puri tersebut juga menjadi tindak lanjut Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan APBD 2025, yang mendorong pemerintah daerah mengelola pendapatan secara lebih strategis, transparan, dan akuntabel.

    Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra menegaskan bahwa BPHTB memiliki posisi yang sangat strategis sebagai salah satu penopang utama PAD.

    “BPHTB merupakan salah satu sumber pendapatan penting untuk memperkuat APBD Kabupaten Mojokerto. Dari penerimaan ini, kita dapat membiayai berbagai program prioritas,” ungkapnya.

    Gus Barra (sapaan akrab, red) mencontohkan seperti pembangunan infrastruktur, perluasan layanan kesehatan, hingga peningkatan kualitas pendidikan. Gus Barra juga mengapresiasi kontribusi PPAT dan PPATS yang selama ini menjadi garda penting dalam peningkatan PAD berbasis layanan pertanahan.

    “Sehingga diperlukan harmonisasi data dan koordinasi yang semakin solid. Dengan sinergi yang kuat antara Pemerintah Daerah, PPAT/PPATS, dan seluruh pemangku kepentingan, saya yakin target PAD tahun 2025 dapat tercapai bahkan terlampaui. Oleh karena itu, perlu dukungan semua pihak,” tegasnya.

    Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mojokerto, Nurul Istiqomah mengungkapkan bahwa kolaborasi yang baik selama ini telah menghasilkan capaian signifikan. Hingga 20 November 2025, realisasi penerimaan BPHTB telah mencapai Rp 61,6 miliar, atau 86,54 persen dari target tahun 2025 sebesar Rp 71,2 miliar.

    “Capaian ini tidak terlepas dari dukungan dan kerja sama seluruh PPAT dan PPATS. Kami berharap sinergi yang terbangun dapat terus ditingkatkan sehingga penerimaan BPHTB dapat mencapai 100 persen pada akhir tahun,” ujarnya.

    Untuk mendukung optimalisasi layanan, Bapenda Mojokerto terus mengakselerasi transformasi digital melalui berbagai inovasi. Dua di antaranya adalah SIPANJOL (Sistem Informasi Pajak Daerah Online) dan GISEL (Geographic Information System Electronic Layout).

    Inovasi tersebut memungkinkan PPAT dan PPATS membantu wajib pajak melakukan perhitungan dan pembayaran BPHTB secara elektronik. Selain mempercepat proses layanan, sistem digital juga meningkatkan akurasi data dan kepercayaan publik.

    “Seluruh inovasi ini memberikan dampak positif bagi masyarakat, antara lain percepatan pelayanan, kejelasan informasi, serta peningkatan kepercayaan publik terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Mojokerto,” pungkasnya. [tin/ted]

  • Bupati Mojokerto Tekankan Pencegahan Pernikahan Dini saat Kukuhkan Pengurus PKK 2025–2030

    Bupati Mojokerto Tekankan Pencegahan Pernikahan Dini saat Kukuhkan Pengurus PKK 2025–2030

    Mojokerto (beritajatim.com) – Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra menegaskan bahwa pencegahan pernikahan dini harus menjadi prioritas bersama di tengah berbagai program pembangunan keluarga. Pernyataan tersebut disampaikan saat mengukuhkan Ketua dan Pengurus Tim Penggerak PKK Kabupaten Mojokerto periode 2025–2030 di Pendopo Graha Maja Tama (GMT), sebuah momentum penting dalam memperkuat peran PKK sebagai garda terdepan ketahanan keluarga.

    Menurut Gus Barra, praktik pernikahan usia anak masih menjadi tantangan serius karena menimbulkan dampak multidimensi terhadap kehidupan keluarga.

    “Pernikahan dini dapat berdampak negatif pada psikologis anak, meningkatkan risiko perceraian, serta memperbesar potensi kemiskinan. Saya berharap PKK turut aktif memerangi praktik tersebut melalui edukasi kepada masyarakat,” ungkapnya.

    Ia menegaskan bahwa PKK memiliki posisi strategis karena bersentuhan langsung dengan keluarga, sehingga dapat menjadi motor perubahan dalam memberikan pemahaman mengenai risiko kesehatan, sosial, dan ekonomi akibat pernikahan dini. Gus Barra juga meminta para kader memperkuat edukasi dalam isu-isu lain, seperti pencegahan penyalahgunaan narkoba dan penguatan ketahanan keluarga, agar anak-anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang sehat dan aman.

    Dalam kesempatan itu, Bupati Mojokerto juga mengapresiasi kontribusi PKK dalam upaya penurunan stunting yang turut membawa Kabupaten Mojokerto meraih Dana Insentif Fiskal (DIF) sebesar Rp6,9 miliar pada 2025. Pemerintah daerah berharap pengurus baru semakin solid dalam memperluas kampanye pencegahan pernikahan dini sampai tingkat desa, sejalan dengan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK.

    Ketua TP PKK Kabupaten Mojokerto periode 2025–2030, Shofiya Hanak Al Barra, mengajak seluruh pengurus untuk bekerja dengan tanggung jawab dan terus berinovasi demi meningkatkan kualitas keluarga.

    “PKK harus menjadi energi positif dalam mendorong keluarga yang berdaya saing, sejahtera, dan berakhlak mulia,” tegasnya.

    Pengukuhan pengurus yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/389/HK/416-012/2025 tersebut dihadiri sekitar 200 peserta, meliputi TP PKK kecamatan, Dharma Wanita, PERWOSI, dan GOW. Kegiatan juga dirangkaikan dengan Pertemuan Rutin Pleno PKK bertema

    “Komunikasi Efektif dalam Berorganisasi”, yang menghadirkan materi penguatan komunikasi organisasi serta sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba.

    Pemerintah Kabupaten Mojokerto optimistis bahwa sinergi dengan berbagai organisasi perempuan dapat mempercepat terwujudnya keluarga yang berdaya, sejahtera, dan mampu menghadapi berbagai tantangan sosial di masa mendatang. [tin/beq]

  • Gerakan Pangan Murah NasDem Bantu Warga Mojokerto Hadapi Harga Kebutuhan Pokok

    Gerakan Pangan Murah NasDem Bantu Warga Mojokerto Hadapi Harga Kebutuhan Pokok

    Mojokerto (beritajatim.com) – Kegiatan Gerakan Pangan Murah yang digelar Partai NasDem Kabupaten Mojokerto dalam rangka HUT ke-14 menjadi angin segar bagi warga. Di tengah fluktuasi harga kebutuhan pokok, kehadiran pasar pangan murah ini langsung disambut antusias masyarakat Desa Pohkecik, Kecamatan Dlanggu dan sekitarnya.

    Sejak pagi, warga terlihat antre tertib untuk mendapatkan berbagai bahan kebutuhan pokok. Seperti beras SPHP, gula pasir, minyakita, telur ayam, bawang merah, bawang putih, daging, cabai rawit, dan sayuran dijual dengan harga terjangkau di Lapangan Pohkecik. Gerakan Pangan Murah tersebut terlaksana melalui kerja sama dengan Badan Pangan Nasional, Bulog, dan ID Food.

    Salah satunya dengan menyediakan pangan murah yang bisa dijangkau semua kalangan. Ketersediaan komoditas yang dihadirkan juga disesuaikan dengan kebutuhan utama masyarakat. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian dari Senam Sehat dan HUT ke-14 Partai NasDem Kabupaten Mojokerto.

    Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Kabupaten Mojokerto, Muhammad Habibur Rochman menegaskan bahwa manfaat bagi warga menjadi prioritas utama. “Kami ingin masyarakat merasakan langsung kehadiran partai. Gerakan Perubahan itu bukan slogan, tetapi aksi nyata,” ungkapnya, Minggu (9/11/2025).

    Anggota DPR RI ini menegaskan bahwa Partai NasDem akan terus menjadi motor penggerak perubahan di daerah. Menurutnya, selama 14 tahun Partai NasDem berdiri dan konsisten dengan tagline Gerakan Perubahan. Melalui kegiatan tersebut, NasDem berharap masyarakat merasakan kehadiran partai bukan hanya di masa Pemilu saja, tetapi juga di setiap momentum sosial dan ekonomi.

    Selain menghadirkan pasar murah, juga menyuguhkan bazar Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan hiburan rakyat. Partai NasDem Kabupaten Mojokerto berharap kegiatan tersebut dapat membantu meringankan beban masyarakat di tengah fluktuasi harga pangan, sekaligus memperkuat solidaritas sosial di akar rumput.

    “Ini adalah bentuk nyata politik kemanusiaan. Kami bergerak bersama rakyat, untuk rakyat,” ujar Gus Habib, panggilan akrab Muhammad Habibur Rochman.

    Sementara itu, Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra yang turut hadir, mengapresiasi langkah Partai NasDem dalam membantu masyarakat menghadapi dinamika ekonomi. “Kegiatan ini menunjukkan kepedulian yang nyata. Semoga membawa keberkahan dan dapat terus berlanjut,” tuturnya.

    Lebih lanjut, bupati yang disapa Gus Barra ini menyampaikan bahwa kegiatan tersebut menunjukkan komitmen Partai NasDem yang peduli terhadap kesejahteraan masyarakat Mojokerto. Partai NasDem Kabupaten Mojokerto telah memberikan kepedulian nyata kepada masyarakat dengan menghadirkan Gerakan Pangan Murah.

    “Semoga kegiatan seperti ini membawa manfaat bagi masyarakat dan menjadi amal baik. Mudah-mudahan di masa mendatang Partai NasDem semakin sukses dan menjadi partai pemenang di Mojokerto,” pungkas orang nomor satu di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto ini. [tin/suf]

  • Pemkab Mojokerto Kukuhkan Tim OPOP, Dorong Kemandirian Ekonomi Pesantren

    Pemkab Mojokerto Kukuhkan Tim OPOP, Dorong Kemandirian Ekonomi Pesantren

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto kembali memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis masyarakat. Kali ini langkah tersebut menyasar lingkungan pondok pesantren melalui pengukuhan Tim Penguatan dan Pengembangan Program One Pesantren One Product (OPOP).

    Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra, secara langsung mengukuhkan Tim Penguatan dan Pengembangan Program OPOP di Pendopo Graha Maja Tama (GMT), Pemkab Mojokerto. Program OPOP merupakan inisiatif strategis Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang bertujuan mendorong pesantren menghasilkan produk unggulan khas dari lingkungan pesantren.

    Gus Barra (sapaan akrab, red) menegaskan bahwa pondok pesantren (ponpes) memiliki potensi ekonomi yang besar, karena selain menjadi pusat pendidikan agama, juga menjadi ruang tumbuhnya kreativitas dan pemberdayaan ekonomi santri.

    “Program OPOP untuk mendorong kemandirian ekonomi pesantren melalui inovasi produk unggulan yang lahir dari lingkungan pesantren itu sendiri,” ungkapnya, Jumat (7/11/2025).

    Ia memastikan Pemkab Mojokerto siap memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan usaha pesantren. Dukungan tersebut mencakup pembinaan produksi, fasilitasi perizinan usaha, promosi, hingga pemasaran produk ke masyarakat yang lebih luas.

    “Pemkab Mojokerto berkomitmen memberikan dukungan penuh bagi pengembangan OPOP. Mulai dari pembinaan, fasilitasi perizinan, hingga promosi dan pemasaran. Kami juga mendorong agar setiap pesantren memiliki jejaring usaha antar pesantren, sehingga terbentuk ekosistem ekonomi syariah yang kokoh dan saling menguatkan,” jelasnya.

    Gus Barra berharap Tim Penguatan dan Pengembangan Program OPOP yang baru dikukuhkan mampu menyusun langkah kerja yang terkoordinasi dan tepat sasaran dengan mengedepankan kerja sama baik dengan pemerintah daerah maupun antar ponpes. Ia juga meminta agar penyusunan program dilakukan secara optimal.

    “Ke depan, tim ini hendaknya menyusun program-program kegiatan melalui koordinasi dan kolaborasi dengan perangkat daerah terkait dan stakeholder lain. Program ini akan berjalan optimal jika tumbuh dan berkembang dari pesantren itu sendiri,” pesannya.

    Pengukuhan Tim Penguatan dan Pengembangan Program OPOP diikuti sekitar 30 perwakilan pondok pesantren dari berbagai kecamatan di Kabupaten Mojokerto. Melalui program ini, pesantren diharapkan tidak hanya menjadi pusat pendidikan agama, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi kerakyatan berbasis nilai-nilai syariah. (tin/kun)