Xcloud.id

Tag: Muhammad Al Barra

  • Bupati Mojokerto Tegaskan Pemindahan Ibu Kota Daerah Demi Penataan Wilayah dan Penguatan Ekonomi

    Bupati Mojokerto Tegaskan Pemindahan Ibu Kota Daerah Demi Penataan Wilayah dan Penguatan Ekonomi

    Mojokerto (beritajatim.com) – Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra menegaskan rencana pemindahan ibu kota Kabupaten Mojokerto merupakan langkah strategis untuk penataan wilayah sekaligus penguatan perekonomian daerah.

    Hal itu disampaikan saat memberikan arahan dalam rapat koordinasi penyampaian hasil penyusunan naskah akademis pemindahan ibu kota Kabupaten Mojokerto.

    Bupati yang akrab disapa Gus Barra ini menjelaskan, kebijakan pemindahan ibu kota daerah mengacu pada Pasal 48 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015.

    Dalam ketentuan tersebut, penataan daerah dapat dilakukan melalui pemindahan ibu kota.

    “Saat ini pusat pemerintahan Kabupaten Mojokerto masih berada di wilayah kota, sehingga diperlukan pemindahan agar ibu kota berada di wilayah Kabupaten Mojokerto itu sendiri,” ungkapnya di ruang rapat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto.

    Menurut Gus Barra, rencana pemindahan pusat pemerintahan bukanlah keinginan pribadi, melainkan berangkat dari aspirasi masyarakat serta gagasan para bupati Mojokerto sebelumnya.

    Pemindahan tersebut diharapkan mampu menghadirkan ikon daerah, titik nol pemerintahan, sekaligus pusat perekonomian baru bagi Kabupaten Mojokerto.

    Ia juga menyoroti potensi ekonomi yang selama ini belum optimal akibat lokasi pusat pemerintahan yang berada di wilayah kota.

    Sekitar 70 hingga 80 persen belanja gaji ASN di lingkungan Sekretariat Daerah, dengan nilai sekitar Rp30 miliar, selama ini beredar di wilayah kota. Jika dihitung secara keseluruhan, potensi perputaran belanja ASN yang keluar dari wilayah Kabupaten Mojokerto diperkirakan mencapai sekitar Rp500 miliar per tahun.

    Meski demikian, orang nomor satu di lingkungan Pemkab Mojokerto ini mengakui bahwa pemindahan pusat pemerintahan bukan perkara mudah.

    Selain berbagai tantangan teknis, anggaran yang dibutuhkan juga cukup besar, hampir mencapai ratusan miliar rupiah. Dalam hal ini, Pemkab Mojokerto juga bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    “Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah meminta pendampingan dari Komisi Pemberantasan Korupsi dalam proses pengadaan agar seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan. Sekali lagi, pelaksanaan proyek pemindahan ibu kota daerah tidak berkaitan dengan kepentingan pemenang tender tertentu,” katanya.

    Ia juga memastikan pemindahan pusat pemerintahan tidak dimaksudkan untuk menjauhkan pelayanan publik, khususnya bagi masyarakat di wilayah utara sungai, karena pelayanan akan tetap diberikan secara merata. Seluruh proses diharapkan berjalan lancar, transparan, dan sesuai prosedur serta dasar hukum yang berlaku.

    Ia pun berharap penyusunan naskah akademik pemindahan ibu kota dilakukan secara komprehensif, objektif, dan berbasis data, dengan mempertimbangkan kondisi eksisting wilayah, dinamika pertumbuhan penduduk, konektivitas antarwilayah, potensi pengembangan ekonomi, serta kemampuan keuangan daerah. [tin/ted]

  • Bupati Mojokerto Monev Pembangunan RTLH di Jatirejo, Serahkan Kursi Roda untuk Warga Disabilitas

    Bupati Mojokerto Monev Pembangunan RTLH di Jatirejo, Serahkan Kursi Roda untuk Warga Disabilitas

    Mojokerto (beritajatim.com) – Bupati Mojokerto kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat dengan melakukan monitoring dan evaluasi (monev) pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) di Desa Padangasri, Kecamatan Jatirejo.

    Bupati juga menyerahkan bantuan kursi roda kepada warga penyandang disabilitas di Desa Gading, Kecamatan Jatirejo.

    Kegiatan monev ditandai dengan peletakan batu pertama pembangunan RTLH kategori Pembangunan Baru Rumah Swadaya (PBRS) dengan nilai anggaran sebesar Rp50 juta.

    Rumah yang dibangun merupakan milik Ibu Riyati, warga Desa Padangasri. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas hunian masyarakat sekaligus memperkuat semangat gotong royong di tingkat desa.

    Selain fokus pada pembangunan fisik, perhatian Bupati Mojokerto juga tertuju pada warga penyandang disabilitas.

    Dalam kegiatan tersebut, Gus Barra (sapaan akrab, red) menyerahkan bantuan kursi roda tipe Zippie kepada salah satu warga Desa Gading. Bantuan ini diberikan setelah adanya laporan masyarakat melalui media sosial yang kemudian ditindaklanjuti oleh Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto melalui proses verifikasi lapangan.

    Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra menegaskan pentingnya peran aktif masyarakat dalam menyampaikan informasi kepada pemerintah daerah agar bantuan yang diberikan tepat sasaran.

    “Pada kesempatan yang berbahagia ini saya ditemani oleh Kepala Dinas Sosial bersama Bu Nur dan Bu Sri. Bu Nur sering memberikan komentar di media sosial saya terkait adanya penyandang disabilitas yang belum pernah mendapatkan bantuan,” ungkapnya.

    Setelah ditelusuri Dinas Sosial (Disos) Kabupaten Mojokerto diverifikasi dan dilakukan kunjungan, lanjutnya, ternyata memang benar ada adik disabilitas. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto melalui Dinsos Kabupaten Mojokerto memberikan bantuan kursi roda Zippie kepada penyandang disabilitas di Desa Gading.

    “Kami, Pemerintah Kabupaten Mojokerto akan terus membuka ruang partisipasi publik, termasuk melalui media sosial, sebagai sarana menyerap aspirasi masyarakat. Ke depan, kami berharap dapat terus memverifikasi bantuan-bantuan agar tepat sasaran. Kami ucapkan terima kasih atas masukan dan komentar di media sosial, sehingga kami bisa melakukan verifikasi langsung dan mengunjungi kondisi masyarakat secara nyata,” tambahnya.

    Langkah tersebut menjadi bukti komitmen Pemkab Mojokerto dalam memastikan program pembangunan dan bantuan sosial berjalan sesuai kebutuhan masyarakat, sekaligus mendorong keterlibatan aktif warga dalam proses pembangunan daerah. [tin/ted]

  • Wamendag Dyah Roro Esti Lepas Ekspor Serentak Senilai 5 Juta Dolar AS di Mojokerto

    Wamendag Dyah Roro Esti Lepas Ekspor Serentak Senilai 5 Juta Dolar AS di Mojokerto

    Mojokerto (beritajatim.com) – Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) RI, Dyah Roro Esti Widya Putri, melepas ekspor produk pangan olahan di Kabupaten Mojokerto sebagai bagian dari agenda ekspor serentak nasional pada Rabu (17/12/2025). Mengusung tema “Sinergi Nusantara dari 8 Penjuru Menembus Pasar Dunia”, kegiatan ini mencatatkan total nilai ekspor sebesar 5.025.000 dolar Amerika Serikat dari berbagai komoditas unggulan.

    Pelepasan di wilayah Jawa Timur ini dipusatkan di pabrik PT Lautan Natural Krimerindo (LNK), Desa Pesanggrahan, Kecamatan Kutorejo, dengan didampingi langsung oleh Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra. Secara nasional, agenda strategis ini dipimpin oleh Menteri Perdagangan RI Budi Santoso yang terhubung secara serentak di tujuh titik daerah lainnya di Indonesia.

    “Hari ini pelepasan ekspor dilakukan serentak di delapan lokasi di berbagai provinsi, melibatkan sejumlah perusahaan. Di Mojokerto, salah satunya melalui PT Lautan Natural Krimerindo,” ungkap Dyah Roro Esti Widya Putri saat meninjau proses pengiriman barang.

    Khusus untuk komoditas dari PT LNK, produk bahan pangan seperti krimer nabati dan bubuk tinggi serat dikirimkan menuju pasar Malaysia. Langkah ini merupakan bagian dari misi Kementerian Perdagangan dalam memperluas penetrasi pasar global tidak hanya bagi industri besar, tetapi juga untuk pemberdayaan UMKM melalui jejaring di 33 negara.

    Wamendag menjelaskan bahwa pemerintah saat ini tengah gencar melakukan negosiasi perjanjian dagang dengan kawasan Amerika Latin, Peru, Kanada, hingga Uni Eropa. Tujuannya adalah untuk menciptakan struktur tarif yang lebih kompetitif bagi eksportir asal Indonesia.

    “Kami berupaya agar tarif ekspor bisa ditekan bahkan nol persen. Ini akan menjadi keunggulan bagi produk Indonesia di pasar global. Kami juga memiliki Ekspor Center yang bisa dimanfaatkan perusahaan-perusahaan yang ingin ekspor ke luar negeri. Itu pendampingan yang kami berikan, jika pelaku usaha yang mau bertanya-tanya bisa ke Ekspor Center,” tegasnya.

    Dyah Roro Esti turut mengajak para pelaku usaha di Jawa Timur untuk memanfaatkan layanan Ekspor Center Kemendag yang berada di Surabaya. Fasilitas serupa juga tersedia di Batam, Balikpapan, dan Makassar guna memberikan edukasi teknis mengenai standarisasi produk internasional dan business matching.

    Selain di Mojokerto, ekspor serentak kali ini juga dilakukan di Yogyakarta, Semarang, Kepulauan Riau, Samarinda, Sulawesi Selatan, dan Kabupaten Badung. Produk-produk Nusantara tersebut diterbangkan dan dikapalkan menuju destinasi mancanegara seperti Amerika Serikat, Uni Emirat Arab, Mesir, Jepang, hingga Montenegro.

    “Kami tidak hanya mendorong industri besar, tetapi juga memberdayakan UMKM. Kemendag memiliki jejaring di 33 negara melalui misi dagang, Indonesia Promotion Center, serta kegiatan business matching yang rutin dilakukan. Kami juga tengah memperluas perjanjian dagang dengan berbagai negara dan kawasan,” tambahnya.

    PT Lautan Natural Krimerindo sendiri merupakan produsen bahan pangan fungsional yang telah menembus pasar internasional sejak tahun 2017. Dengan fasilitas pendampingan dari Kemendag, perusahaan yang memproduksi krimer nabati, whip cream, hingga bubuk kelapa ini menjadi salah satu representasi kekuatan manufaktur pangan Jawa Timur di kancah dunia. [tin/ian]

  • HUT ke-3 Pasar Keramat Pacet Dihadiri Bupati Mojokerto dan Wamen PPPA

    HUT ke-3 Pasar Keramat Pacet Dihadiri Bupati Mojokerto dan Wamen PPPA

    Mojokerto (beritajatim.com) – Peringatan HUT ke-3 Pasar Keramat di Desa Warugunung, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Minggu (14/12/2025), berlangsung meriah. Acara tersebut dihadiri Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra serta Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan.

    Kehadiran pimpinan daerah dan pemerintah pusat itu menegaskan pentingnya peran pasar tradisional sebagai ruang ekonomi rakyat sekaligus wahana pelestarian budaya lokal. Dalam sambutannya, Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra mengapresiasi keberlangsungan Pasar Keramat yang dinilai telah memberi manfaat nyata bagi masyarakat selama tiga tahun terakhir.

    “Atas nama Pemerintah Kabupaten Mojokerto, saya menyampaikan selamat ulang tahun ke-3 kepada Pasar Keramat. Tiga tahun perjalanan pasar ini telah menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Pasar ini hidup, tumbuh, dan berkembang dari kekuatan warga yang menjaga nilai budaya sekaligus menggerakkan perekonomian rakyat,” ungkapnya.

    Gus Barra (sapaan akrab, red) menegaskan, Pasar Keramat bukan sekadar tempat transaksi jual beli, melainkan wadah ekonomi rakyat yang memberikan penghidupan bagi pedagang kecil, petani, perajin, pelaku kuliner tradisional, hingga seniman lokal. Hasil bumi lokal terserap, produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) semakin dikenal luas, dan pendapatan keluarga meningkat.

    “Tradisi unik seperti penggunaan koin kayu sebagai alat transaksi serta sajian kuliner tradisional tanpa bahan pengawet menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung. Akar sejarah dan budaya Mojokerto yang pernah menjadi pusat tiga kerajaan besar, yakni Mataram Kuno, Kahuripan pada masa Airlangga, dan Majapahit sangat kuat dan kental,” katanya.

    Pasar Keramat yang berada di Desa Warugunung tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga warisan budaya leluhur agar tetap hidup dan dikenal generasi penerus.

    Sementara itu, Wakil Menteri PPPA Veronica Tan dalam sambutannya menekankan pentingnya kesetaraan dan penghargaan terhadap peran perempuan, khususnya ibu, dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

    “Inilah kesetaraan sesungguhnya yang saya rasakan hari ini. Kita semua ada di sini berkat rahim seorang perempuan. Mari sejenak kita renungkan dan ucapkan terima kasih dari hati kita kepada mama kita semua,” tuturnya.

    Veronica menyoroti sajian pangan lokal di Pasar Keramat yang sebagian besar disiapkan oleh para ibu. Menurutnya, makanan yang diolah tanpa MSG tersebut mencerminkan kebahagiaan dan dukungan dalam keluarga. Ia menambahkan, kesetaraan dalam keluarga akan menciptakan ruang aman bagi anak-anak.

    “Ketika mama mendapat dukungan dari ayah, dihargai, dan diberi ruang berekspresi, mereka bisa berkarya dengan hati yang bahagia. Hasilnya bisa kita nikmati bersama di Pasar Keramat ini. Komunikasi yang saling menghargai antara ayah dan ibu akan membuat anak tumbuh dalam lingkungan yang aman dan positif,” ujarnya.

    Veronica juga menilai Pasar Keramat sebagai hasil gerakan masyarakat dari bawah yang patut didukung pemerintah. Pasar Keramat adalah panggung ekspresi warga. Pemerintah hadir untuk memfasilitasi dan mendukung agar ruang positif seperti ini terus berkembang dan mampu melestarikan warisan budaya bagi generasi berikutnya.

    Peringatan HUT ke-3 Pasar Keramat menjadi simbol kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku budaya. Dengan nuansa tradisional dan suasana pasar yang rindang, Pasar Keramat diharapkan terus memperkuat identitas Kabupaten Mojokerto sebagai daerah yang kaya sejarah, budaya, dan kearifan lokal. [tin/suf]

  • Pemkab Mojokerto Kirim Bantuan Kemanusiaan untuk Korban Bencana di Sumatra dan Aceh

    Pemkab Mojokerto Kirim Bantuan Kemanusiaan untuk Korban Bencana di Sumatra dan Aceh

    Mojokerto (beritajatim.com) — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk korban bencana alam di Sumatra Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Prosesi pelepasan bantuan digelar di halaman Pemkab Mojokerto sebagai bentuk kepedulian sekaligus solidaritas masyarakat Mojokerto terhadap para penyintas bencana.

    Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mojokerto, Rinaldi Rizal Sabirin melaporkan jumlah bantuan yang berhasil dihimpun melalui Posko Bantuan Pemkab Mojokerto Peduli Bencana Sumatera. “Bantuan dikumpulkan dalam waktu singkat dari berbagai unsur, baik pemerintah, Baznas, maupun swasta,” ungkapnya.

    Adapun bantuan yang berhasil terkumpul meliputi beras sebanyak 12.500 kg, mie instan sebanyak 572 dus, gula pasir sebanyak 2.565 kg, krecek kerupuk udang sebanyak 150 kantong, minyak goreng sebanyak 43 dus, susu sebanyak 15 dus, air mineral gelas sebanyak 50 kardus, air mineral botol sebanyak 40 dus.

    Makanan ringan sebanyak 15 dus, obat-obatan sebanyak 2 dus, peralatan mandi sebanyak 300 paket, pakaian dewasa sebanyak 100 paket, popok bayi sebanyak 4.355 pak, selimut sebanyak 200 lembar, handuk sebanyak 150 lembar, sarung sebanyak 150 buah dan mukena sebanyak 25 buah.

    Sementara itu, Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra menyampaikan duka cita mendalam atas musibah yang menimpa masyarakat di tiga provinsi tersebut. Gus Barra (sapaan akrab, red) menegaskan bahwa seluruh bantuan merupakan wujud nyata gotong royong masyarakat Mojokerto.

    “Alhamdulillah, dalam waktu kurang lebih dua hari bantuan ini dapat kita kumpulkan. Ada enam truk dan satu Hiace yang akan membawa bantuan ini. Semoga bantuan dari keluarga besar Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan masyarakat Mojokerto ini dapat diterima dengan baik oleh saudara-saudara kita yang tertimpa musibah,” katanya.

    Orang nomor satu di lingkungan Pemkab Mojokerto ini menambahkan, sebagian bantuan berasal dari donasi uang yang kemudian diwujudkan menjadi barang sesuai kebutuhan di lokasi bencana. Seluruh bantuan selanjutnya akan diserahkan kepada BPBD Jawa Timur sebelum disalurkan kepada para korban.

    “Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak, baik pemerintah, Baznas, maupun swasta yang telah memberikan bantuan. Semoga ini bisa meringankan beban mereka dan menjadi jariyah bagi kita semua,” ucapnya.

    Pengiriman bantuan tersebut menjadi bukti nyata solidaritas dan kepedulian masyarakat Mojokerto terhadap korban bencana di Sumatera. Dengan semangat kebersamaan, bantuan tersebut diharapkan dapat membantu pemulihan kondisi masyarakat terdampak sekaligus mempererat persaudaraan antar daerah. [tin/aje]

  • Pemkab Mojokerto Gelar Green Award 2025, Gus Barra Ajak Semua Pihak Kendalikan Krisis Iklim

    Pemkab Mojokerto Gelar Green Award 2025, Gus Barra Ajak Semua Pihak Kendalikan Krisis Iklim

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menggelar Penghargaan Lingkungan Hidup Green Award 2025 di Pendopo Graha Maja Tama (GMT). Kegiatan ini menjadi momentum penguatan komitmen seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan di Kabupaten Mojokerto.

    Kepala DLH Kabupaten Mojokerto, Rachmat Suharyono dalam laporannya menjelaskan bahwa penyelenggaraan Green Award merupakan implementasi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya terkait pembinaan, pengawasan, serta pemberian insentif dan penghargaan kepada lembaga yang berkontribusi dalam pengelolaan lingkungan.

    “Tujuan utama dari pelaksanaan Green Award adalah memberikan apresiasi kepada lembaga dan masyarakat yang telah menunjukkan kepedulian, inovasi, serta konsistensi dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pada tahun ini, DLH memberikan penghargaan kepada perusahaan, sekolah, desa, pondok pesantren, dan kelompok pemerhati lingkungan melalui 12 kategori penilaian,” ungkapnya.

    Adapun capaian penting yang diraih pada 2025 antara lain 23 dari 28 perusahaan meraih kategori taat dalam PEKA Kelola, sembilan perusahaan mendapat rapor biru pada PROPER Nasional, serta puluhan sekolah meraih predikat Adiwiyata mulai tingkat kabupaten hingga mandiri. Selain itu, terdapat tiga sekolah yang menjadi pemenang Lomba Sekolah Hijau.

    Satu pondok pesantren berstatus Rintisan Eco Pesantren, tiga desa meraih juara Desa Berseri tingkat kabupaten, dan dua desa lolos penilaian tingkat provinsi. Pada program ProKlim, satu desa meraih kategori Utama Tropi, empat desa kategori Utama Sertifikat, dan satu desa kategori Madya. Tidak ketinggalan, enam kelompok pemerhati lingkungan juga mendapatkan apresiasi.

    Sementara itu, Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra dalam sambutannya menegaskan bahwa pemanasan global adalah ancaman nyata yang kini berdampak langsung pada kehidupan manusia. Ia menyinggung bencana yang terjadi di Aceh dan Sumatera sebagai pengingat bahwa perubahan iklim harus diwaspadai bersama.

    “Kerusakan yang terjadi tidak lepas dari aktivitas manusia mulai dari penggundulan hutan, alih fungsi lahan, hingga pengelolaan sampah yang belum optimal. Ada sejumlah langkah yang harus diperkuat, antara lain pelarangan plastik sekali pakai di instansi pemerintah hingga pusat perbelanjaan, percepatan kebijakan pengurangan sampah plastik,” katanya.

    Gus Barra (sapaan akrab, red) juga mengingatkan dalam penguatan bank sampah di desa dan kelurahan, mendorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menghasilkan produk ramah lingkungan, edukasi pemilahan sampah dari sumber, kampanye ‘Kendalikan Plastik Sekali Pakai’ serta pelaksanaan Aksi MembaRRa minimal seminggu sekali.

    Gus Barra menegaskan, persoalan sampah dan pembangunan tidak dapat langsung ditangani di awal 2025 karena APBD telah disahkan sebelum ia dilantik. Namun melalui refocusing pemerintah pusat, sejumlah program prioritas kini bisa berjalan, seperti renovasi 50–60 gedung sekolah, perbaikan 17 bak sampah dan TPS sementara, serta pembangunan lebih dari 600 rumah tidak layak huni (RTLH) melalui APBD, CSR, dan Baznas.

    Di sektor infrastruktur, Pemkab Mojokerto juga telah menangani 36 km dari 83 km jalan rusak berat dan sisanya akan diteruskan pada 2026. Untuk tingkat desa, Pemkab juga mengalokasikan Rp81 miliar Bantuan Keuangan (BK) Desa. Di bidang kesehatan, alokasi Universal Health Coverage (UHC) Kabupaten Mojokerto meningkat menjadi Rp66 miliar.

    “Angka ini memungkinkan agar warga mendapatkan layanan BPJS cukup dengan menunjukkan e-KTP tanpa menunggu masa aktivasi.Di Kabupaten Mojokerto, dia sakit bawa KTP, dicatat oleh petugasnya, seketika itu juga aktif dan mendapatkan layanan kesehatan. Peluncuran TRC DLH ini diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam menangani persoalan lingkungan,” urainya.

    Mulai pohon tumbang hingga sumbatan sampah yang menyebabkan genangan. Orang nomor satu di lingkungan Pemkab Mojokerto ini menutup sambutannya dengan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat kerja sama demi mewujudkan Kabupaten Mojokerto yang lebih maju, adil, dan makmur.

    “Kami tidak akan bisa menangani permasalahan ini sendiri. Kami butuh kerja sama dari semua stakeholder untuk bergerak dan bekerja bersama-sama menangani persoalan persampahan,” pungkasnya.

    Dalam kesempatan kali ini, DLH Kabupaten Mojokerto juga meluncurkan Tim Reaksi Cepat (TRC) DLH yang bertugas menangani kedaruratan lingkungan. Seperti pohon tumbang, banjir, dan titik rawan sampah liar. Tahun 2025, DLH Kabupaten Mojokerto juga menambah sarana prasarana dengan menghadirkan 17 unit kontainer sampah baru. [tin/ian]

  • Hampir 3 Ribu Pegawai Pemkab Mojokerto Resmi Diangkat Sebagai PPPK Paruh Waktu

    Hampir 3 Ribu Pegawai Pemkab Mojokerto Resmi Diangkat Sebagai PPPK Paruh Waktu

    Mojokerto (beritajatim.com) – Halaman Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto dipadati ribuan pegawai. Mereka hadir untuk menyaksikan momen bersejarah yakni penyerahan Petikan Keputusan Bupati Mojokerto tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu Tahun 2025.

    Sebanyak 2.975 pegawai resmi diangkat sebagai PPPK Paruh Waktu. Jumlah tersebut menjadi bagian dari penyelesaian penataan tenaga non-ASN yang selama ini menjadi tantangan di daerah. Prosesi dipimpin langsung oleh Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra dan dihadiri jajaran pejabat pemerintah daerah.

    Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Mojokerto, Amat Susilo dalam laporannya menjelaskan bahwa pengangkatan ini berlandaskan regulasi nasional, mulai dari Undang-undang ASN 2023 hingga Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KepmenPANRB) Nomor 16 Tahun 2025.

    “Penyerahan petikan keputusan ini memberikan kepastian hukum terhadap status kepegawaian sekaligus menjadi titik awal dimulainya hubungan perjanjian kerja. Ini dasar bagi PPPK Paruh Waktu untuk melaksanakan tugas sesuai jabatan masing-masing,” ungkapnya.

    Amat merinci komposisi 2.975 pegawai yang diangkat, terdiri dari 598 guru, 485 tenaga kesehatan, dan 1.892 tenaga teknis. Seluruh dokumen penting seperti perjanjian kerja, petikan keputusan, hingga SPMT telah ditandatangani secara elektronik sebagai bagian dari percepatan digitalisasi manajemen ASN.

    “Setelah penyerahan simbolis oleh Bapak Bupati, seluruh PPPK Paruh Waktu dapat mengunduh dokumen melalui aplikasi Segaran,” jelasnya.

    Sementara itu, Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra menegaskan bahwa pengangkatan ribuan PPPK Paruh Waktu tersebut adalah langkah strategis pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan tenaga non-ASN yang sudah berlangsung bertahun-tahun.

    “Dengan terbitnya KepmenPANRB Nomor 16 Tahun 2025, pemerintah daerah akhirnya memiliki solusi untuk mengakomodasi pegawai non-ASN yang tidak mendapatkan formasi dalam seleksi PPPK Tahun Anggaran 2024. Dari total usulan 2.982 formasi, terdapat tujuh peserta yang mengundurkan diri atau meninggal dunia,” ujarnya.

    Sehingga yang diproses menjadi 2.975 orang. Seluruhnya telah mendapatkan persetujuan BKN tanpa kendala berarti. Gus Barra (sapaan akrab, red) menegaskan bahwa PPPK Paruh Waktu tetap merupakan bagian dari ASN dan memikul tanggung jawab besar sebagai pelayan masyarakat.

    “Era sekarang adalah era kinerja. Siapa pun yang tidak disiplin atau tidak menunjukkan etos kerja yang baik tentu akan menjadi catatan. Sebaliknya, mereka yang bekerja sepenuh hati akan kami prioritaskan dalam kebijakan kepegawaian ke depan,” tegasnya.

    Orang nomor satu di lingkungan Pemkab Mojokerto ini juga mengajak seluruh pegawai baru untuk menjunjung nilai dasar ASN BerAKHLAK. Menjaga integritas, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat karena PPPK Paruh Waktu adalah bagian penting roda pemerintahan sehingga ua meminta untuk menunjukkan disiplin dan dedikasi.

    Dengan diserahkannya petikan keputusan ini, seluruh PPPK Paruh Waktu dijadwalkan mulai bertugas pada awal tahun 2025. Pemerintah berharap kehadiran mereka dapat memperkuat layanan pendidikan, kesehatan, hingga administrasi teknis di berbagai unit kerja.

    Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Tahun 2025 di Kabupaten Mojokerto menjadi tonggak penting reformasi birokrasi, sekaligus cermin komitmen pemerintah daerah dalam membangun ASN profesional yang siap menghadapi tantangan era digital. [tin/ian]

  • Pemkab Mojokerto dan Baznas Bedah Dua Rumah Warga Prasejahtera di Jetis

    Pemkab Mojokerto dan Baznas Bedah Dua Rumah Warga Prasejahtera di Jetis

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Mojokerto kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat lewat program bedah rumah. Dua rumah warga prasejahtera di Kecamatan Jetis menjadi sasaran kegiatan renovasi total.

    Dua rumah tersebut tersebut terletak di Desa Mlirip dan Desa Penompo, Kecamatan Jetis. Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra meninjau langsung kondisi rumah Mbah Siatun, warga Desa Penompo yang menjadi salah satu penerima manfaat. Rumah nenek berusia 75 tahun itu diketahui berada dalam kondisi sangat memprihatinkan.

    Melalui dialog singkat, Gus Barra (sapaan akrab, red) ini turut mengetahui bahwa Mbah Siatun merupakan tulang punggung keluarga yang tinggal bersama putrinya yang disabilitas karena stroke. Mbah Siatun juga tinggal bersama tiga cucu yang masih menjadi tanggungannya.

    “Mbah Siatun ini menjadi tulang punggung keluarga, putrinya disabilitas, dengan tiga cucu yang juga tinggal di dalam rumah. Rumahnya sudah sangat memprihatinkan kondisinya, maka pada kali ini kita memberikan program bedah rumah untuk keluarga Mbah Siatun. Semoga cepat selesai dan bermanfaat,” ungkapnya, Minggu (7/12/2025).

    Tak hanya memberikan bantuan renovasi rumah, Gus Barra juga menekankan pentingnya penanganan medis untuk putri Mbah Siatun yang mengalami stroke. Ia mengingatkan bahwa Kabupaten Mojokerto telah menerapkan Program BPJS Kesehatan UHC (Universal Health Coverage) Prioritas 100 persen, sehingga seluruh biaya pengobatan telah ditanggung.

    “Terkait biaya sudah dicover BPJS, gratis semuanya, tidak ada biaya apa pun. Tinggal antar jemputnya pakai ambulans puskesmas, 24 jam kok,” tegas orang nomor satu di lingkungan Pemkab Mojokerto ini.

    Layanan ambulans gratis di Kabupaten Mojokerto memang telah beroperasi 24 jam dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Cukup menghubungi nomor darurat 112 melalui telepon atau HP, Call Center Surya Mojo Siaga akan merespons segala bentuk kegawatdaruratan di seluruh wilayah Kabupaten Mojokerto.

    Program bedah rumah tersebut menjadi wujud nyata sinergi Pemkab Mojokerto dan Baznas dalam menghadirkan hunian layak bagi warga kurang mampu, sekaligus memastikan jaminan kesehatan dan pelayanan darurat yang inklusif bagi seluruh masyarakat. [tin/but]

  • Pemkab Mojokerto Kerahkan 220 Personel untuk Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi 2025

    Pemkab Mojokerto Kerahkan 220 Personel untuk Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi 2025

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto mengerahkan sebanyak 220 personel untuk memperkuat penanganan bencana Hidrometeorologi Tahun 2025. Pengukuhan personel dilakukan langsung oleh Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra dalam Apel Posko Penanganan Bencana Hidrometeorologi.

    Apel di halaman Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mojokerto tersebut digelar pada, Rabu (3/12/2025) kemarin. Dari total 220 personel tersebut, 90 personel di antaranya merupakan anggota BPBD, sementara 130 lainnya adalah relawan mitra BPBD yang selama ini menjadi ujung tombak penanganan darurat.

    Apel diawali doa bersama untuk para korban bencana di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Sumatera. Dalam kesempatan itu, Bupati Albarraa menyampaikan belasungkawa dan mengimbau seluruh jajaran untuk meningkatkan kewaspadaan seiring tingginya intensitas bencana di sejumlah daerah.

    “Kabupaten Mojokerto memiliki tingkat kerentanan bencana yang cukup tinggi, baik yang dipicu faktor alam, non-alam, maupun faktor manusia. Ancaman bencana tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik, tetapi juga mengganggu kehidupan sosial masyarakat dan pembangunan daerah. Karena itu, penanggulangan bencana harus menjadi tanggung jawab bersama,” ungkapnya.

    Gus Barra (sapaan akrab, red) memberikan apresiasi khusus kepada para relawan yang dinilai memiliki dedikasi tinggi dalam menjalankan tugas-tugas kemanusiaan di lapangan. Ia juga mengingatkan bahwa bencana bisa terjadi sewaktu-waktu, seperti angin kencang yang melanda beberapa desa di awal tahun serta tanah longsor yang menelan korban jiwa di Jalur Pacet–Batu pada 8 April 2025.

    “Relawan bekerja tanpa terikat waktu. Ini tugas mulia yang membutuhkan keberanian, ketegasan, dan keikhlasan. Ada lima arahan strategis untuk mengoptimalkan peran Posko Terpadu Bencana Hidrometeorologi, yaitu monitoring cuaca dan potensi bencana secara berkala, aktivasi sistem peringatan dini secara cepat dan tepat sasaran,” katanya.

    Kesiapan jalur evakuasi, logistik, dan fasilitas darurat, penguatan komunikasi berjenjang dari desa hingga kabupaten serta pengutamaan keselamatan petugas dan masyarakat. Gus Barra juga menekankan bahwa penanganan bencana harus dilakukan secara menyeluruh, mulai mitigasi, edukasi kebencanaan, respons cepat saat darurat, hingga pemulihan pasca bencana.

    “Kepada seluruh jajaran segera menindaklanjuti setiap informasi peringatan dini dari BMKG agar risiko dapat ditekan semaksimal mungkin,” tegas orang nomor satu di lingkungan Pemkab Mojokerto ini.

    Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Mojokerto, Rinaldi Rizal Sabirin memastikan seluruh unsur pendukung posko telah siap beroperasi. “Posko Bencana Hidrometeorologi beroperasi 24 jam. Setiap laporan masyarakat akan ditindaklanjuti secara cepat melalui sistem komando yang terintegrasi,” jelasnya.

    Ia menyebut kolaborasi dengan relawan, perangkat desa, TNI, Polri, serta berbagai stakeholder lain menjadi kunci keberhasilan penanganan bencana di daerah. Rinaldi juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada, terutama yang tinggal di kawasan rawan banjir, longsor, dan angin kencang.

    “Peran masyarakat sangat penting, baik dalam kesiapsiagaan maupun penyampaian informasi awal. Segera laporkan jika melihat tanda-tanda bencana,” tambahnya.

    Dengan pengukuhan personel dan penguatan posko ini, Pemkab Mojokerto berharap penanganan bencana Hidrometeorologi 2025 dapat berjalan lebih cepat, tepat, dan memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat. [tin/ian]

  • Bupati Mojokerto Tegaskan Transformasi Posyandu, Kini Jalankan 6 Standar Pelayanan Minimal

    Bupati Mojokerto Tegaskan Transformasi Posyandu, Kini Jalankan 6 Standar Pelayanan Minimal

    Mojokerto (beritajatim.com) – Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra, menegaskan bahwa fungsi Posyandu di era modern telah bertransformasi signifikan menjadi penggerak strategis enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 13 Tahun 2024. Penegasan ini disampaikan secara resmi saat mengukuhkan Tim Pembina Posyandu (TP Posyandu) masa bakti 2025–2030.

    Dalam regulasi terbaru tersebut, peran Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) ini tidak lagi terbatas pada sektor kesehatan ibu dan anak semata. Cakupan layanan kini meluas ke enam bidang krusial, yakni kesehatan, pendidikan, perumahan rakyat, pekerjaan umum, sosial, serta ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (Trantibum-Linmas).

    “Posyandu tidak lagi dipandang sebagai tempat menimbang balita saja, melainkan telah menjadi LKD yang menjalankan misi besar dalam 6 bidang SPM,” ungkapnya di Pendopo Graha Maja Tama (GMT), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto.

    Gus Barra, sapaan akrab Bupati, memberikan apresiasi tinggi terhadap antusiasme masyarakat Kabupaten Mojokerto dalam memperkuat pelayanan dasar. Hal ini tercermin dari data masif yang mencatat keberadaan 1.287 unit Posyandu dengan dukungan 19.305 kader aktif yang tersebar di berbagai wilayah.

    Kendati demikian, ia memberikan catatan evaluasi bahwa kuantitas Posyandu yang besar tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan implementasi program yang optimal di lapangan. Transformasi ini memerlukan penyesuaian kinerja agar relevan dengan kebutuhan masyarakat masa kini.

    Guna memastikan keberhasilan transformasi tersebut, orang nomor satu di lingkungan Pemkab Mojokerto ini menekankan pentingnya dukungan terintegrasi dari seluruh lini pemerintahan. Dalam amanatnya, Gus Barra menggarisbawahi tiga pesan strategis yang wajib segera ditindaklanjuti oleh TP Posyandu.

    Poin pertama adalah perencanaan lintas level pemerintahan, mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga perangkat daerah, yang harus menempatkan Posyandu sebagai pilar vital pembangunan masyarakat. Poin kedua menyoroti aspek penganggaran yang jelas dan berkelanjutan demi pelaksanaan Posyandu 6 SPM yang konsisten dan terukur.

    Poin ketiga yang ditekankan adalah urgensi kolaborasi antar lembaga yang harus semakin diperkuat untuk menciptakan ekosistem pelayanan yang solid.

    “Baik sesama perangkat daerah maupun dengan para pemangku kepentingan. Transformasi posyandu tidak akan berhasil tanpa dukungan kebijakan daerah. Mulai hari ini, kita harus memastikan perencanaan, penganggaran, dan kolaborasi berjalan lebih kuat. Transformasi Posyandu di Kabupaten Mojokerto diharapkan dapat berjalan lebih terarah sebagai motor peningkatan kualitas layanan dasar masyarakat,” urainya.

    Merespons arahan tersebut, Ketua TP Posyandu Kabupaten Mojokerto periode 2025–2030, Shofiya Hanak Al Barra, menyatakan kesiapannya. Ia menjelaskan bahwa pihaknya telah mengambil langkah cepat dengan melaksanakan delapan strategi awal untuk mengakselerasi implementasi Posyandu 6 SPM di daerah.

    Langkah-langkah taktis tersebut mencakup bimbingan teknis (Bimtek) tata kelola, asistensi registrasi kelembagaan Posyandu, hingga penerapan implementasi Posyandu 6 SPM di desa yang ditunjuk sebagai pilot project.

    “Penguatan Sistem Informasi Posyandu, hingga keikutsertaan dalam Rakornas, Rakorda, dan lomba TP Posyandu tingkat provinsi maupun nasional,” tegas Ning Hana. [tin/beq]