Xcloud.id

Tag: Muhadjir Effendy

  • Sidang Perdana Praperadilan Nadiem Makarim Digelar Hari Ini – Page 3

    Sidang Perdana Praperadilan Nadiem Makarim Digelar Hari Ini – Page 3

    Diketahui, Kejagung menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek pada tahun 2019-2022 pada 5 September 2025.

    Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejagung Nurcahyo Jungkung Madyo mengatakan bahwa pada tahun 2020, Nadiem selaku Mendikbud saat itu bertemu pihak dari Google Indonesia.

    Pertemuan itu dalam rangka membicarakan mengenai produk dari Google, salah satunya adalah program Google for Education dengan menggunakan Chromebook yang bisa digunakan oleh kementerian, terutama kepada peserta didik.

    Dalam beberapa kali pertemuan yang dilakukan Nadiem Makarim dengan pihak Google Indonesia, telah disepakati bahwa produk dari Google, yaitu Chrome OS dan Chrome Devices Management (CDM) akan dibuat proyek pengadaan alat TIK.

    Kemudian, dilaksanakan rapat tertutup guna membahas pengadaan dengan menggunakan Chromebook. Padahal, pada saat itu, pengadaan alat TIK belum dimulai.

    Untuk meloloskan Chromebook, pada awal tahun 2020, Nadiem Makarim selaku menteri menjawab surat Google untuk ikut partisipasi dalam pengadaan alat TIK di Kemendikbudristek. Padahal, sebelumnya surat Google tersebut tidak dijawab oleh Menteri Pendidikan sebelumnya, Muhadjir Effendy. 

    Lalu, atas perintah Nadiem soal pelaksanaan pengadaan TIK tahun 2020 yang akan menggunakan Chromebook, tersangka SW (Sri Wahyuningsih) selaku Direktur PAUD dan tersangka MUL (Mulyatsyah) selaku Direktur SMP Direktorat PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek Tahun 2020-2021, membuat petunjuk teknis maupun petunjuk pelaksanaan yang spesifikasinya sudah mengunci (Chrome OS).

    Akhirnya, Nadiem Makarim pada bulan Februari 2021 menerbitkan Permendikbud Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Reguler Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2021 yang dalam lampirannya sudah mengunci spesifikasi Chrome OS.

    Kerugian keuangan negara yang timbul dari kegiatan pengadaan alat TIK tersebut diperkirakan sekitar Rp1,98 triliun yang saat ini masih dalam penghitungan lebih lanjut oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

     

  • Menko PMK Ajak Masyarakat Cegah Bencana Mulai dari Langkah Sederhana

    Menko PMK Ajak Masyarakat Cegah Bencana Mulai dari Langkah Sederhana

    Mojokerto (beritajatim.com) – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk aktif mencegah bencana dengan langkah sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Pesan itu ia sampaikan saat menghadiri malam puncak Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) 2025 di Lapangan Desa Trowulan, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Kamis (2/10/2025).

    Dalam sambutannya, Pratikno menegaskan bahwa pengurangan risiko bencana bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh masyarakat.

    “Mari kita sama-sama cegah bencana, mulai dari hal yang sederhana. Jangan buang sampah sembarangan, jaga kebersihan sungai, jangan merambah hingga mempersempit aliran sungai. Hal-hal kecil seperti ini sangat berpengaruh dalam mengurangi risiko bencana,” ungkap mantan Menteri Sekretaris Negara itu.

    Pratikno menyampaikan keprihatinannya atas musibah yang menimpa santri Pondok Pesantren Al Khoziny di Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Ia bersama jajaran pemerintah sejak Kamis pagi hingga siang turut mengawal proses pencarian dan penyelamatan korban.

    “Ada yang berhasil diselamatkan, tapi ada juga yang belum. Mohon doanya agar semua bisa kita selamatkan dengan korban sesedikit mungkin. Dan mari kita jaga bersama agar bencana semacam ini tidak terulang kembali. Setiap tahun Indonesia menghadapi lebih dari 3.500 kasus bencana. Bencana seperti gempa bumi memang tidak bisa diprediksi,” katanya.

    Ia menambahkan, meski gempa sulit diperkirakan, bencana hidrometeorologi seperti banjir dapat diantisipasi. Karena itu, ia memberikan apresiasi kepada BNPB, Basarnas, TNI, Polri, serta pemerintah daerah yang selalu sigap dalam tanggap darurat. Pratikno juga mendorong peran rumah ibadah dan lembaga pendidikan keagamaan dalam edukasi kebencanaan.

    “Rumah ibadah, pesantren, madrasah, mushola, masjid bisa dijadikan pusat sosialisasi dan tempat pengungsian sementara ketika bencana terjadi. Peran para kyai, nyai, dan tokoh agama sangat penting membangun masyarakat tangguh,” tambahnya.

    Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak yang hadir mewakili Gubernur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat dan BNPB yang memilih Jawa Timur sebagai tuan rumah PRB 2025. Ia menyebut Jawa Timur merupakan daerah dengan risiko bencana tinggi, namun indeks risikonya berhasil diturunkan signifikan dari 137,88 pada 2019 menjadi 95,75 pada 2024.

    “Hal ini berkat kolaborasi pemerintah daerah dan masyarakat yang semakin tangguh menghadapi bencana,” ujarnya.

    Pada kesempatan itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyerahkan penghargaan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas dedikasi dalam upaya pengurangan risiko bencana. Ia juga menyerahkan pataka PRB kepada Pemprov Banten yang akan menjadi tuan rumah Peringatan Bulan PRB 2026.

    Malam puncak PRB 2025 berlangsung khidmat dengan lantunan syair dan dakwah dari Opic, Gus Kautsar, Gus Hafidz, serta grup hadrah Syubbanul Muslimin. Acara turut dihadiri jajaran pejabat daerah, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Sekretaris Umum BNPB Rustian, Anggota Komisi VIII DPR RI Sri Wulan, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono, Sekretaris BPBD Jatim Andhika Nurrahmad Sudigda, Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra, Wakil Bupati Mojokerto Muhammad Rizal Octavian, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, Wakil Wali Kota Mojokerto Rachman Sidharta Arisandi, serta Forkopimda Kabupaten Mojokerto.

  • Golden Time Berakhir dan Tak Ada Tanda Kehidupan, Tim SAR Gunakan Alat Berat Evakuasi Korban Ponpes Sidoarjo

    Golden Time Berakhir dan Tak Ada Tanda Kehidupan, Tim SAR Gunakan Alat Berat Evakuasi Korban Ponpes Sidoarjo

    Liputan6.com, Jawa Timur Tim SAR gabungan mengumpulkan para orang tua dan wali santri yang anaknya masih belum ditemukan dalam insiden runtuhnya bangunan Pondok Pesantren Al Khoziny di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, untuk menyepakati langkah lanjutan proses evakuasi.

    Dalam pertemuan tersebut, para wali santri Ponpes Al Khoziny akhirnya menyepakai penggunaan alat berat untuk membantu proses pencarian korban.

    Keputusan ini diambil setelah masa pencarian darurat atau golden time dinyatakan berakhir, dan tak ada lagi tanda-tanda kehidupan yang terdeteksi dari dalam puing bangunan.

    Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Menko PMK Pratikno, dan Gubenur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, serta perwakilan Forkopimda.

    Kepala Basarnas Surabaya, Nanang Sigit menjelaskan, opsi ini diambil setelah pencarian yang dilakukan sejak rabu sampai hari ini, menggunakan teknik manual atau metode verbal dan alat pendeteksi suara tak menunjukkan hasil positif.

    “Karena hasilnya nihil, kami mulai mempersiapkan opsi penggunaan alat berat. Namun keputusan ini kami bawa ke forum bersama keluarga korban. Kami tidak ingin mengambil langkah tanpa persetujuan mereka,” kata dia di lokasi, Kamis (2/10/2025).

    Nanang menuturkan, seluruh proses evakuasi akan dijalankan dengan sangat hati-hati agar tetap menghormati keberadaan korban di lokasi kejadian.

    “Kami tidak ingin gegabah. Koordinasi dengan wali santri dan pihak keluarga sangat penting. Mereka yang paling berhak mengetahui setiap keputusan, dan dalam rapat terakhir, mereka sepakat untuk menggunakan alat berat,” ungkap dia.

    Senada, Menko PMK, Pratikno menegaskan, keputusan menggunakan alat berat untuk mengevakuasi, memang sudah disepakati pihak keluarga korban.

    “Hal ini dilakukan setelah seluruh pihak terkait berdiskusi dengan keluarga korban. Keluarga juga setuju untuk penggunaan alat berat,” kata dia.

  • Hujan Tangis Wali Santri Pecah Jelang Pembongkaran di Al Khoziny Sidoarjo

    Hujan Tangis Wali Santri Pecah Jelang Pembongkaran di Al Khoziny Sidoarjo

    Surabaya (beritajatim.com) – Suasana haru menyelimuti halaman Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo.

    Suasana terik di siang panas halaman Pondok Pesantren (Ponpes) berubah menjadi hujan tangis. Puluhan orang tua dan wali santri duduk berdesakan, sebagian berdiri dengan tatapan kosong.

    Suara sesenggukan terdengar bersahut-sahutan, menandai betapa berat beban duka yang mereka tanggung.

    Air mata itu pecah setelah digelarnya rapat asesmen terakhir pencarian korban runtuhan bangunan tiga lantai dan musala ponpes.

    Rapat yang digelar menjelang berakhirnya golden time 72 jam, tepat pukul 16.00 WIB, membawa keputusan pahit: pencarian akan dilanjutkan dengan menggunakan alat berat.

    Bagi para orang tua, keputusan ini seolah menjadi sinyal redupnya harapan menemukan anak mereka dalam kondisi selamat.

    “Saya sudah pasrah, hanya bisa berdoa. Semoga kalaupun ditemukan, anak saya bisa dipulangkan dengan baik,” ucap seorang wali santri dengan suara lirih, sambil menggenggam erat sajadah kecil di tangannya.

    Rapat Krusial di Tengah Duka

    Rapat tersebut dihadiri tokoh-tokoh penting, termasuk Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, serta jajaran Forkopimda. Kehadiran mereka menjadi bukti betapa seriusnya penanganan tragedi ini, namun di sisi lain menambah ketegangan emosional keluarga korban yang menunggu kepastian.

    Salah satu poin utama pembahasan adalah penggunaan lima unit alat berat yang sudah terparkir di sekitar ponpes. Tim SAR gabungan menilai langkah ini harus ditempuh karena indikasi korban selamat semakin tipis.

    “Dengan pertimbangan waktu dan kondisi bangunan yang rawan, asesmen terakhir ini memutuskan penggunaan alat berat untuk percepatan evakuasi,” ungkap seorang pejabat SAR di lokasi.

    Hujan tangis Wali santri di Pondok Al Khoziny Sidoarjo

    Data Korban yang Menggetarkan

    Hingga Kamis sore, Tim SAR Gabungan mencatat total 108 orang menjadi korban dalam tragedi ini. Sebanyak 18 orang berhasil dievakuasi, 5 di antaranya meninggal dunia. Sisanya, lebih dari 80 orang, berhasil menyelamatkan diri sendiri.

    Namun, laporan terbaru masih memperkirakan ada puluhan korban yang belum ditemukan di bawah reruntuhan. Data absensi dari Pondok yang diterima mencapai 59 santri.

    Harapan yang Tak Pernah Padam

    Meski duka mendalam menyelimuti, secercah harapan masih terpatri di hati para orang tua. Beberapa dari mereka masih percaya mukjizat bisa terjadi. Di antara suara tangis, doa-doa lirih terus dipanjatkan, mengiringi setiap langkah petugas di lapangan.

    “Kalau memang anak saya sudah dipanggil Allah, saya ikhlas. Tapi kalau masih ada kesempatan hidup, saya mohon diberi keajaiban,” kata seorang ibu sambil menatap reruntuhan dengan mata sembab.

    Golden time boleh berakhir, namun doa dan harapan para wali santri tetap hidup. Di tengah suara mesin alat berat yang bersiap, tangisan pilu dan doa tulus menjadi saksi betapa tragedi ini meninggalkan luka yang mendalam, bukan hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi seluruh masyarakat yang menyaksikan. (rma/ted)

     

  • Wali Kota Malang Terus Monitor MBG, Pastikan SPPG Bekerja Sesuai Prosedur

    Wali Kota Malang Terus Monitor MBG, Pastikan SPPG Bekerja Sesuai Prosedur

    Malang (beritajatim.com) – Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan dengan baik dan kualitasnya terjaga. Dalam upaya memastikan mutu layanan, Wahyu melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jalan KH Malik Dalam, Buring, Kota Malang pada Senin, 29 September 2025.

    Sidak ini merupakan bagian dari komitmennya untuk memantau pelaksanaan program MBG yang diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kesehatan siswa.

    Sebelum melakukan sidak, Wahyu telah mengadakan rapat koordinasi virtual bersama lintas kementerian terkait MBG di Balai Kota Malang. Rapat ini melibatkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), serta Badan Geologi Nasional (BGN).

    “Tadi saya zoom dengan Mendagri. Ada beberapa arahan dari Mendagri, Menko PMK, Menkes dan BGN. Saya langsung kesini mengecek dan memastikan SOP. Ini salah satu dari 10 SPPG yang sudah beroperasi. Sampel saja,” ujar Wahyu.

    Selama sidak, Wahyu memeriksa setiap tahapan proses di SPPG dengan seksama, mulai dari penerimaan bahan baku, pengolahan makanan, hingga pengiriman makanan ke sekolah-sekolah. Dia juga memastikan bahwa proses pencucian food tray atau wadah makan dilakukan dengan baik. Wahyu bahkan turut mencicipi beberapa hidangan yang disajikan.

    “Kami sudah lihat satu per satu. Mulai tempat penerimaan bahan mentah. Langsung ada yang bertanggung jawab. Memeriksa bahan mentah busuk atau tidak. Di situ langsung dikerjakan. Kemudian disimpan di gudang kering dan basah sebelum langsung dimasak. Saya sempat mencicipi ayam krispi tidak kalah dengan ayam krispi yang dijual. Setelah itu tempat masak kami melihat makanan dimasukkan pada food try. Memang SOP jalan semua,” katanya.

    Wahyu juga memberikan masukan terkait tambahan prosedur operasional standar (SOP) untuk pengawasan makanan MBG di sekolah. Menurutnya, sebelum makanan dibagikan kepada siswa, pihak sekolah harus terlebih dahulu memeriksa bau makanan.

    “Seperti yang saya sampaikan tadi, saya minta pengawasan paling tidak dari bau saja keliatan. Saya minta tambahan satu lagi dicicipi guru. Sejauh mana rasanya,” tambah Wahyu.

    SPPG Buring saat ini melayani 11 sekolah dengan total 2.800 siswa. Dengan pengawasan yang ketat dan SOP yang berjalan dengan baik, Wahyu berharap program MBG dapat memberikan manfaat optimal bagi para siswa, terutama dalam mendukung pola makan yang sehat dan bergizi. [luc/suf]

  • Sidang Perdana Praperadilan Nadiem Makarim Digelar Hari Ini – Page 3

    Kabar Terbaru Nadiem Makarim: Dibantarkan ke Rumah Sakit untuk Operasi Ambeien – Page 3

    Diketahui, Kejagung menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek pada tahun 2019-2022 pada 5 September 2025.

    Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejagung Nurcahyo Jungkung Madyo mengatakan bahwa pada tahun 2020, Nadiem selaku Mendikbud saat itu bertemu pihak dari Google Indonesia.

    Pertemuan itu dalam rangka membicarakan mengenai produk dari Google, salah satunya adalah program Google for Education dengan menggunakan Chromebook yang bisa digunakan oleh kementerian, terutama kepada peserta didik.

    Dalam beberapa kali pertemuan yang dilakukan Nadiem Makarim dengan pihak Google Indonesia, telah disepakati bahwa produk dari Google, yaitu Chrome OS dan Chrome Devices Management (CDM) akan dibuat proyek pengadaan alat TIK.

    Kemudian, dilaksanakan rapat tertutup guna membahas pengadaan dengan menggunakan Chromebook. Padahal, pada saat itu, pengadaan alat TIK belum dimulai.

    Untuk meloloskan Chromebook, pada awal tahun 2020, Nadiem Makarim selaku menteri menjawab surat Google untuk ikut partisipasi dalam pengadaan alat TIK di Kemendikbudristek.

    Padahal, sebelumnya surat Google tersebut tidak dijawab oleh Menteri Pendidikan sebelumnya, Muhadjir Effendy.

    Lalu, atas perintah Nadiem soal pelaksanaan pengadaan TIK tahun 2020 yang akan menggunakan Chromebook, tersangka SW (Sri Wahyuningsih) selaku Direktur PAUD dan tersangka MUL (Mulyatsyah) selaku Direktur SMP Direktorat PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek Tahun 2020-2021, membuat petunjuk teknis maupun petunjuk pelaksanaan yang spesifikasinya sudah mengunci (Chrome OS).

    “Selanjutnya, tim teknis membuat kajian review teknis yang dijadikan spesifikasi teknis dengan menyebut Chrome OS,” imbuh Nurcahyo.

    Akhirnya, Nadiem Makarim pada bulan Februari 2021 menerbitkan Permendikbud Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Reguler Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2021 yang dalam lampirannya sudah mengunci spesifikasi Chrome OS.

    Kerugian keuangan negara yang timbul dari kegiatan pengadaan alat TIK tersebut diperkirakan sekitar Rp1,98 triliun yang saat ini masih dalam penghitungan lebih lanjut oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

     

     

  • Jenderal-Jenderal Prabowo Kumpul Ungkap Fakta yang Heboh di Banjir Sumatera

    Jenderal-Jenderal Prabowo Kumpul Ungkap Fakta yang Heboh di Banjir Sumatera

    L

    OlehLiputanenamDiperbaharui 03 Des 2025, 18:31 WIB

    Diterbitkan 03 Des 2025, 17:47 WIB

    Presiden Prabowo Subianto mengerahkan semua kekuatan yang dimiliki negara untuk memulihkan tiga provinsi di Sumatera yang terdampak banjir besar. Hari ini, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno hingga Panglima TNI Agus Subiyanto dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo memberikan penjelasan terkait perkembangan penangangan bencana Sumatera.

    Menko Pratikno blak-blakan perintah terbaru Prabowo dalam penanggulangan bencana banjir Sumatera. Sementara itu, Kasad Maruli Simanjuntak menjelaskan mengapa personel TNI memutuskan melempar logistik bantuan untuk para korban bencana Sumatera.

  • Pemkab Mojokerto Jadi Tuan Rumah Bulan Pengurangan Risiko Bencana Nasional 2025

    Pemkab Mojokerto Jadi Tuan Rumah Bulan Pengurangan Risiko Bencana Nasional 2025

    Mojokerto (beritajatim.com) – Bersama Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto ditunjuk sebagai tuan rumah peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Nasional 2025. Agenda tahunan yang digelar Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama BPBD seluruh Indonesia ini akan berlangsung selama tiga hari, mulai 1 hingga 3 Oktober 2025.

    Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra menyampaikan, bahwa pemilihan Mojokerto sebagai lokasi kegiatan memiliki makna khusus. Secara geografis, Mojokerto memiliki potensi bencana yang cukup tinggi karena terdiri atas dataran tinggi, perbukitan, hingga dataran rendah yang rawan banjir, tanah longsor, banjir bandang, angin kencang, kekeringan, dan kebakaran hutan serta lahan (karhutla).

    “Selain potensi kebencanaan, Mojokerto juga memiliki latar belakang historis sebagai pusat Kerajaan Majapahit, salah satu kerajaan terbesar di Asia. Dua hal inilah yang akan diangkat dalam Bulan PRB Nasional 2025. Selain edukasi penanggulangan bencana, juga penggenalan UMKM, wisata lokal, kuliner sehingga diharapkan mengangkat perekonomian,” ungkapnya, Kamis (25/9/2025).

    Hingga saat ini, persiapan terus dilakukan jelang peringatan Bulan PRB Nasional 2025. Dengan tema ‘Dari Bumi Majapahit Kita Gelorakan Pengurangan Risiko Bencana Nusantara, Tangguh Rek’, Gus Barra (sapaan akrab, red) mengajak seluruh masyarakat untuk ikut berpartisipasi dan menyukseskan acara nasional tersebut.

    Sejak pertama kali diselenggarakan pada 2013, Bulan PRB menjadi wadah apresiasi bagi para pegiat kebencanaan di seluruh Indonesia sekaligus sarana berbagi pengalaman, inovasi, dan pembelajaran. Tahun ini, Mojokerto menghadirkan rangkaian acara edukatif, budaya, hingga hiburan bagi masyarakat.

    Beberapa agenda yang akan digelar antara lain lomba kebencanaan (fotografi, video kreatif, jingle PRB, hingga lomba mewarnai untuk anak usia dini), pelatihan mitigasi bencana bagi kelompok masyarakat, forum Kepala Pelaksana BPBD, hingga sharing session teknologi kebencanaan.

    Selain itu, juga akan ada kunjungan kebudayaan ke situs-situs peninggalan Majapahit, penanaman 3.000 bibit pohon di 25 Desa Tangguh Bencana, Expo PRB dengan layanan masyarakat gratis, lomba Ranking 1 untuk pelajar, serta pesta rakyat di Trowulan yang menampilkan kuliner khas, seni budaya, dan sosialisasi PRB.

    Tak ketinggalan, kegiatan sosial berupa sunat massal gratis pada 1–2 Oktober, Fun Run sejauh 5 kilometer yang diikuti 1.500 pelari, serta malam puncak di Trowulan dengan menghadirkan Menko PMK, Kepala BNPB, Gubernur Jawa Timur, hingga pertunjukan budaya khas Majapahit, drone light show, dan tausyiah kebencanaan oleh Gus Kautsar. [tin/aje]

     

  • Jokowi Instruksikan Relawan Dukung Prabowo-Gibran Dua Periode, ini Respons Puan

    Jokowi Instruksikan Relawan Dukung Prabowo-Gibran Dua Periode, ini Respons Puan

    Jakarta (beritajatim.com) – Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Politik Puan Maharani ikut menanggapi instruksi Presiden ke-7 RI Joko Widodo kepada relawannya untuk mendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming melanjutkan pemerintahan selama dua periode dan maju kembali pada Pilpres 2029. Menurut Puan, pemilu umum (pemilu) 2029 masih sangat jauh.

    Selaij itu, lanjut Puan, Prabowo-Gibran belum genap satu tahun menjadi presiden dan Wapres Indonesia.

    “Pemilu masih jauh,” kata Puan saat dimintai tanggapan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9/2025).

    Puan pun mengajak semua pihak untuk lebih bekerja bersama-sama dalam membangun bangsa dan negara dengan bergotong royong.

    “Jadi yang penting bagaimana kita bahu-membahu bergotong royong untuk membangun bangsa dan negara,” tutur mantan Menko PMK itu.

    Sebelumnya, Jokowi menginstruksikan para relawan untuk mendukung pasangan Prabowo–Gibran untuk kembali maju di Pilpres 2029. Instruksi ini sekaligus membenarkan pernyataan Ketua Umum Relawan Bara Jokowi Presiden (Bara JP), Willem Frans Ansanay.

    “Sejak awal saya sampaikan kepada seluruh relawan seperti itu, untuk mendukung pemerintahan Pak Presiden Prabowo–Gibran dua periode,” kata Jokowi di Solo, Jumat (19/9) lalu. [hen/ian]

  • Nadiem Makarim Ajukan Praperadilan

    Nadiem Makarim Ajukan Praperadilan

    JAKARTA – Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mengajukan gugatan praperadilan atas statusnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek pada tahun 2019-2022.

    Gugatan praperadilan itu diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta Selatan, pada Selasa.

    “Hari ini daftar permohonan praperadilan atas nama Pak Nadiem Makarim. Objek yang digugat itu ada di penetapan tersangka dan penahanan,” kata kuasa hukum Nadiem, Hana Pertiwi, Antara, Jakarta, Selasa, 23 September. 

    Hana mengatakan bahwa pihaknya menilai penetapan Nadiem sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) tidak sah karena tidak adanya bukti permulaan yang cukup, salah satunya bukti audit kerugian negara dari instansi yang berwenang.

    “Instansi yang berwenang (mengaudit) itu kan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) atau BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), dan penahanannya juga otomatis, kalau penetapan tersangka tidak sah, penahanannya juga tidak sah,” katanya.

    Diketahui, Kejagung menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek pada tahun 2019-2022 pada 5 September 2025.

    Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejagung Nurcahyo Jungkung Madyo mengatakan bahwa pada tahun 2020, Nadiem selaku Mendikbud saat itu bertemu pihak dari Google Indonesia.

    Pertemuan itu dalam rangka membicarakan mengenai produk dari Google, salah satunya adalah program Google for Education dengan menggunakan Chromebook yang bisa digunakan oleh kementerian, terutama kepada peserta didik.

    Dalam beberapa kali pertemuan yang dilakukan Nadiem Makarim dengan pihak Google Indonesia, telah disepakati bahwa produk dari Google, yaitu Chrome OS dan Chrome Devices Management (CDM) akan dibuat proyek pengadaan alat TIK.

    Kemudian, dilaksanakan rapat tertutup guna membahas pengadaan dengan menggunakan Chromebook. Padahal, pada saat itu, pengadaan alat TIK belum dimulai.

    Untuk meloloskan Chromebook, pada awal tahun 2020, Nadiem Makarim selaku menteri menjawab surat Google untuk ikut partisipasi dalam pengadaan alat TIK di Kemendikbudristek.

    Padahal, sebelumnya surat Google tersebut tidak dijawab oleh Menteri Pendidikan sebelumnya, Muhadjir Effendy.

    “(Muhadjir Effendy) tidak merespons karena uji coba pengadaan Chromebook tahun 2019 telah gagal dan tidak bisa dipakai untuk Sekolah Garis Terluar (SGT) atau daerah terluar, tertinggal, terdepan (3T),” kata Nurcahyo.

    Lalu, atas perintah Nadiem soal pelaksanaan pengadaan TIK tahun 2020 yang akan menggunakan Chromebook, tersangka SW (Sri Wahyuningsih) selaku Direktur PAUD dan tersangka MUL (Mulyatsyah) selaku Direktur SMP Direktorat PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek Tahun 2020-2021, membuat petunjuk teknis maupun petunjuk pelaksanaan yang spesifikasinya sudah mengunci (Chrome OS).

    “Selanjutnya, tim teknis membuat kajian review teknis yang dijadikan spesifikasi teknis dengan menyebut Chrome OS,” imbuh Nurcahyo.

    Akhirnya, Nadiem Makarim pada bulan Februari 2021 menerbitkan Permendikbud Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Reguler Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2021 yang dalam lampirannya sudah mengunci spesifikasi Chrome OS.

    Kerugian keuangan negara yang timbul dari kegiatan pengadaan alat TIK tersebut diperkirakan sekitar Rp1,98 triliun yang saat ini masih dalam penghitungan lebih lanjut oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).