Xcloud.id

Tag: Muhadjir Effendy

  • Menko PMK Tegaskan Pemerintah Percepat Pembangunan Huntara Bagi Korban Bencana

    Menko PMK Tegaskan Pemerintah Percepat Pembangunan Huntara Bagi Korban Bencana

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan pemerintah mengerahkan kekuatan nasional dalam menangani bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Pratikno menegaskan pemenuhan kebutuhan hunian sementara (hunian) bagi para korban akan dipercepat.

    “Bencana ini ditangani oleh seluruh kekuatan nasional. Cakupannya sangat luas, di tiga provinsi. Tanggap darurat tetap berjalan, dan pada saat yang sama huntara harus segera disiapkan. Bahkan kalau bisa langsung menuju hunian tetap tentu akan lebih bagus,” ujar Pratikno saat meninjau lokasi bencana di Padang Pariaman, Sumatera Barat, Senin (15/12/2025).

    Pratikno mendukung kesiapan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang telah menyiapkan lahan seluas sekitar 1,7 hektare untuk pembangunan huntara. Menurutnya, langkah tersebut menjadi contoh baik dalam percepatan menuju pemulihan pascabencana.

    Lokasi yang disiapkan, menurut Pratikno, layak karena berada dekat dengan kampung asal warga, memiliki akses jalan yang baik, serta didukung ketersediaan air dan listrik.

    “Biasanya masyarakat tidak ingin terlalu jauh dari tempat tinggal semula dan dekat dengan lokasi mata pencahariannya. Kita berkewajiban mencarikan tempat yang lebih aman dan layak. Di sini lokasinya sangat baik dan ini yang akan kita upayakan menjadi penyiapan huntara paling awal,” jelasnya.

    “Huntara ini menjadi tanggung jawab BNPB dalam masa tanggap darurat. Setelah itu, untuk hunian tetap akan ditangani oleh kementerian terkait. Yang penting sekarang, masyarakat segera pindah dari pengungsian ke tempat tinggal sementara yang aman dan layak,” ujarnya.

    “Negara hadir bukan hanya saat darurat, tetapi juga dalam proses memulihkan kehidupan. Kita akan terus mendampingi masyarakat agar mereka bisa bangkit dan kembali menata hari esok dengan lebih kuat,” ujar Pratikno.

    (fca/maa)

  • Menko PMK Tegaskan Pembangunan Huntara Dipercepat

    Menko PMK Tegaskan Pembangunan Huntara Dipercepat

    Jakarta (beritajatim.com) – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno memastikan, penanganan bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah Sumatra Barat, Aceh, dan Sumatra Utara dilakukan dengan mengerahkan seluruh kekuatan nasional, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, hingga relawan di lapangan.

    Dia juga menegaskan, negara hadir dan memastikan penanganan tanggap darurat terus berjalan demikian juga dengan penyediaan hunian sementara bagi masyarakat terdampak bersamaan dengan percepatan upaya pemulihan.

    “Bencana ini ditangani oleh seluruh kekuatan nasional. Cakupannya sangat luas, di tiga provinsi. Tanggap darurat tetap berjalan, dan pada saat yang sama huntara harus segera disiapkan. Bahkan kalau bisa langsung menuju hunian tetap tentu akan lebih bagus,” ujar Menko PMK.

    Hal tersebut disampaikan Pratikno saat hadir meninjau langsung sekaligus melakukan groundbreaking pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatra Barat.

    Dalam kesempatan tersebut, Menko PMK mengapresiasi kesiapan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang telah menyiapkan lahan seluas sekitar 1,7 hektare untuk pembangunan huntara. Menurutnya, langkah tersebut menjadi contoh baik dalam percepatan menuju pemulihan pascabencana. Lokasi yang disiapkan dinilai layak karena berada dekat dengan kampung asal warga, memiliki akses jalan yang baik, serta didukung ketersediaan air dan listrik.

    “Biasanya masyarakat tidak ingin terlalu jauh dari tempat tinggal semula dan dekat dengan lokasi mata pencahariannya. Kita berkewajiban mencarikan tempat yang lebih aman dan layak. Di sini lokasinya sangat baik dan ini yang akan kita upayakan menjadi penyiapan huntara paling awal,” jelasnya.

    Dia menjelaskan, dari sisi pendanaan, pembangunan huntara didukung Dana Siap Pakai (DSP) Kebencanaan yang siap digunakan. Tantangan utama terletak pada kesiapan lahan, yang harus memenuhi berbagai pertimbangan keamanan dan aksesibilitas fasilitas pendukung.

    “Huntara ini menjadi tanggung jawab BNPB (Badan Nasiinal Penanggulangan Bencana, red) dalam masa tanggap darurat. Setelah itu, untuk hunian tetap akan ditangani oleh kementerian terkait. Yang penting sekarang, masyarakat segera pindah dari pengungsian ke tempat tinggal sementara yang aman dan layak,” tegas Pratino.

    Selain meninjau lokasi pembangunan huntara, Menko PMK juga memastikan perbaikan akses jalan dan jembatan di wilayah terdampak agar jalur logistik tetap terbuka dan distribusi bantuan berjalan lancar. Ia menegaskan bahwa negara tidak hanya hadir pada saat masa darurat, tetapi juga terus mendampingi masyarakat dalam proses pemulihan hingga kehidupan kembali normal.

    Di lapangan, Pratikno juga melihat langsung semangat gotong royong antara petugas dan warga di posko pengungsian. Ia menilai kebersamaan tersebut menjadi modal sosial penting dalam menghadapi bencana sekaligus mempercepat pemulihan wilayah terdampak.

    “Negara hadir bukan hanya saat darurat, tetapi juga dalam proses memulihkan kehidupan. Kita akan terus mendampingi masyarakat agar mereka bisa bangkit dan kembali menata hari esok dengan lebih kuat,” ujar Pratikno. (hen/but)

  • Guru Besar UGM Usul Dana MBG Dialihkan untuk Bangun Sekolah Rusak Akibat Banjir Besar Sumatra

    Guru Besar UGM Usul Dana MBG Dialihkan untuk Bangun Sekolah Rusak Akibat Banjir Besar Sumatra

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Guru Besar FEB UGM Prof. Dr. R. Agus Sartono menyebut tantangan terbesar dalam memulihkan pendidikan di daerah terdampak bencana Sumatra adalah waktu yang lama dalam memulihkan infrastruktur pendidikan yang memadai. Proses pembangunan ini menurut pekerjaannya akan memakan waktu minimal 6 bulan, bahkan lebih.

    Oleh karena itu, memastikan kemampuan anggaran daerah pun diperlukan. “Boleh jadi Kabupaten atau Kota dan Provinsi tidak cukup tersedia dana. Jangankan membangun akibat bencana, memperbaiki infrastruktur sekolah yang rusak berat saja banyak pemerintah daerah yang tidak mampu. Di sini sangat diperlukan afirmasi dari Pemerintah Pusat,” ujar Agus Sartono dilansir dari situs resmi UGM, Sabtu (13/12).

    Tak kalah penting, ia mengingatkan bahwa bantuan dana pendidikan kepada para siswa yang terdampak. Para orang tua siswa sangat membutuhkan bantuan tunai untuk memenuhi kebutuhan mereka.

    “Siswa sekolah perlu mendapat bantuan untuk pengadaan pakaian dan alat tulis sekolah. Akan lebih baik lagi jika diberikan bantuan tunai untuk siswa selama enam bulan kedepan. Ini tidak cukup hanya dengan KIP Sekolah saja,” jelasnya.

    Perhatian kepada guru pun diperlukan. Para guru sekolah yang terdampak, memerlukan konseling untuk menyembuhkan trauma mereka. Menurut Deputi Menko PMK 2014-2021 ini, guru pun harus dipastikan kebutuhan dasarnya terpenuhi agar mampu menjalankan tugasnya kembali mengajar di sekolah.

    Guru Besar FEB UGM Prof. Dr. R. Agus Sartono

    Sehingga pendanaan yang besar diperlukan dalam melakukan perbaikan pasca bencana.

  • Bandara Taif Jadi Pintu Masuk Alternatif Jemaah Haji, Masa Tinggal Bisa Lebih Singkat

    Bandara Taif Jadi Pintu Masuk Alternatif Jemaah Haji, Masa Tinggal Bisa Lebih Singkat

    Bandara Taif Jadi Pintu Masuk Alternatif Jemaah Haji, Masa Tinggal Bisa Lebih Singkat
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji Muhadjir Effendy mengatakan Bandara Taif, Arab Saudi, dapat digunakan sebagai bandara alternatif bagi jemaah calon haji Indonesia dan bakal berdampak pada pemotongan masa tinggal jemaah di Tanah Suci.
    “Hitungan kami itu bisa proyeksikan (masa tinggal) 30-35 hari. Ada
    multiplayer effect
    dan itu bandaranya sejuk,” ujar Muhadjir saat menghadiri Milad Ke-8 Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Jakarta, Jumat.
    Pada penyelenggaraan sebelumnya, masa tinggal jemaah Indonesia di Tanah Suci bervariasi. Tetapi untuk haji reguler, biasanya sekitar 40-42 hari, mencakup keberangkatan hingga kepulangan.
    Muhadjir mengatakan
    Bandara Taif
    bisa menjadi
    entry point
    bagi jemaah Indonesia. Ketika dirinya berkunjung ke Taif dan berkoordinasi, pihak bandara memberikan lampu hijau namun disertai catatan.
    Menurut kepala bandara, kata Muhadjir, Taif terbuka bagi Indonesia namun hanya bisa memberikan jaminan 10 slot penerbangan per hari.
    “Saya sudah berkunjung ke sana dan ada jaminan. Kepala Bandara Taif sudah terbuka untuk Indonesia, tetapi kalau 100 persen tidak bisa, namun akan memberikan 10 slot per hari,” kata Muhadjir.
    Secara jarak, dari Bandara Taif ke Makkah hanya berjarak 70 kilometer. Apabila ditempuh dengan kendaraan hanya memerlukan waktu 47 menit.
    “Tempatnya sangat tidak
    crowded
    . Ada tempat miqat juga. Selama ini kita di atas pesawat dimintai niat umrah untuk ancang-ancang. Kalau menggunakan Taif itu miqat yang bagus dan cocok untuk Indonesia,” kata dia.
    Saat ini, Bandara Taif telah melayani penerbangan dari 11 maskapai internasional dan domestik, termasuk dari Iran, Mesir, dan Qatar. Namun, membutuhkan sejumlah penyesuaian, terutama terkait kapasitas terminal internasional yang saat ini hanya mampu menampung sekitar 500 penumpang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Setuju Anggaran Perbaikan Rp 60 Juta Per Rumah Rusak Korban Banjir Sumatra

    Prabowo Setuju Anggaran Perbaikan Rp 60 Juta Per Rumah Rusak Korban Banjir Sumatra

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menyetujui turunnya anggaran sebesar Rp 60 juta per rumah untuk membantu para korban terdampak mengganti atau memperbaiki hunian mereka yang rusak akibat bencana banjir dan longsor di Sumatra. Hal itu dibahas dalam rapat koordinasi bencana di Posko Terpadu Lanud Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, Minggu, 7 Desember 2025 malam.

    Prabowo menerima langsung laporan mengenai pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) yang diperuntukkan kepada para pengungsi banjir bandang dan longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    “Per hari ini, Bapak Presiden, rumah masyarakat yang rusak itu sampai 37.546 rumah baik yang rusak berat — rusak berat ini termasuk yang hilang kena sapu banjir — kemudian rusak sedang, dan rusak ringan,” kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto kepada Presiden Prabowo saat rapat. 

    Suharyanto menyebut, data tersebut belum final lantaran pendataan masih terus dilakukan oleh BNPB bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Rencananya, huntara untuk para pengungsi akan dibangun oleh anggota TNI dan Polri yang tergabung dalam satuan tugas (satgas) penanggulangan bencana. 

    Sementara untuk pembangunan hunian tetap diserahkan kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

    “Kemudian yang tidak pindah, karena mungkin banjirnya, dampaknya tidak terlalu besar bagi keluarga itu sehingga tidak harus pindah, tetapi rumahnya rusak, kami perbaiki oleh satgas BNPB,” kata Suharyanto saat memberikan laporan kepada Presiden dalam rapat yang sama, dilansir Antara.

     

    Presiden Prabowo Subianto memerintahkan mengirim empat pesawat menuju Aceh, Padang Sumatera Barat dan Tapanuli Tengah. Menko PMK Pratikno mengatakan, Presiden Prabowo telah memerintahkan mengirim bantuan ke titik bencana, sejak hari pertama bencana tersebut melanda. Seskab Teddy mengatakan, empat…

  • Sentilan Prabowo untuk Bupati Aceh Selatan yang Umrah di Tengah Bencana

    Sentilan Prabowo untuk Bupati Aceh Selatan yang Umrah di Tengah Bencana

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto menyentil Bupati Aceh Selatan Mirwan MS yang pergi umrah tanpa izin saat wilayahnya terdampak bencana. Tak tanggung-tanggung, Prabowo meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk memproses Mirwan.

    Dirangkum detikcom, Senin (8/12/2025), Mirwan MS berangkat umrah bersama keluarga di tengah bencana melanda daerahnya. Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem pun marah besar.

    “Sudah tidak saya teken, walaupun Mendagri yang teken ya sudah itu terserah sama dia. Kami tidak teken untuk sementara waktu jangan pergi, dia pergi juga, terserah,” katanya dengan nada tinggi di Lanud Sultan Iskandar Muda, Blang Bintang, Aceh Besar, dilansir detikSumut, Jumat (5/12).

    Mirwan Dipecat dari Ketua DPC Gerindra

    Tak lama kemudian, Gerindra mengambil langkah terhadap Mirwan yang merupakan kadernya. Sekjen Gerindra Sugiono menegaskan partai memecat Mirwan sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan.

    “Tadi saya dilaporkan mengenai bupati Aceh Selatan yang juga merupakan Ketua DPC Gerindra Kabupaten Aceh Selatan. Sangat disayangkan sikap dan kepemimpinan yang bersangkutan,” kata Sugiono kepada wartawan, Jumat (5/12).

    “Oleh karena itu DPP Gerindra memutuskan untuk memberhentikan yang bersangkutan sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan,” ujarnya.

    Prabowo Sentil Mirwan

    Perihal itu pun ternyata menuai reaksi Prabowo. Prabowo menyentil Mirwan berangkat umrah saat wilayah tengah dilanda banjir.

    Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam ratas percepatan penanganan bencana di Sumatera, Minggu (7/12). Dalam ratas ini hadir menteri di jajaran Kabinet Merah Putih.

    Menteri yang hadir itu di antaranya Menko PMK Pratikno, Mensesneg Prasetyo Hadi, Menlu Sugiono, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, Mensos Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Menteri PKP Maruarar Sirait, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri PU Dody Hanggodo, Mendagri Tito Karnavian, Menkes Budi Gunadi Sadikin dan Seskab Teddy Indra Wijaya.

    Hadir pula Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem), Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, KSAD TNI Jenderal Maruli Simanjuntak, KSAL TNI Laksamana Muhammad Ali, KSAU TNI Marsekal Tonny Harjono, Kepala BNPB Letjen Suharyanto, Dirut PLN Darmawan Prasodjo.

    Prabowo mulanya menyapa para bupati di daerah yang terdampak bencana di Sumatera. Prabowo menyemangati para kepala daerah untuk terus berjuang demi rakyat.

    “Hadir semua bupati, terima kasih ya para bupati kalian yang terus berjuang untuk rakyat memang kalian dipilih untuk menghadapi kesulitan,” kata Prabowo saat menyapa para bupati yang hadir secara virtual.

    Prabowo lalu menyinggung Bupati Aceh Selatan Mirwan MS yang ‘lari’ saat bencana melanda wilayah Aceh Selatan. Prabowo meminta Tito Karnavian memproses Mirwan.

    “Kalau yang mau lari lari aja nggak apa-apa , dicopot Mendagri bisa ya diproses,” ujar Prabowo.

    “Itu kalau tentara namanya desersi itu dalam keadaan bahaya meninggalkan anak buah aduh itu tidak bisa tuh sorry tuh, saya nggak mau tanya partai mana,” imbuhnya.

    Halaman 2 dari 2

    (whn/zap)

  • Politik-Hukum Terkini: Prabowo Rapat Darurat Banjir Sumatera

    Politik-Hukum Terkini: Prabowo Rapat Darurat Banjir Sumatera

    Jakarta, Beritasatu.com– Bencana alam hebat berupa banjir bandang dan longsor melanda tiga provinsi di Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tragedi ini menjadi ujian berat bagi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang baru berjalan 1 tahun. Skala kerusakan yang masif memicu desakan dari DPR agar status bencana segera ditingkatkan menjadi bencana nasional.

    Menanggapi situasi darurat ini, Presiden Prabowo Subianto bergerak cepat dengan memimpin rapat koordinasi di Aceh. Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh jajaran Kabinet Merah Putih. Pertemuan tingkat tinggi ini bertujuan memastikan penanganan logistik, pemulihan infrastruktur, dan keamanan berjalan terpadu. Pemerintah berkomitmen penuh mengatasi kesulitan yang dialami rakyat.

    Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga bertindak dengan mengirimkan tim inspektorat ke lokasi bencana. Pengawasan ini untuk memastikan kepala daerah bertindak sesuai prosedur dan hukum. Wamendagri bahkan mengancam akan menjatuhkan sanksi jika ditemukan pelanggaran dalam penanganan darurat di tiga wilayah terdampak tersebut.

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengintensifkan penyidikan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko. Kasus ini mencakup suap, terkait mutasi jabatan, proyek pembangunan, serta gratifikasi. Proses hukum ini menunjukkan komitmen KPK dalam memberantas praktik culas di tingkat pemerintahan daerah.

    Berikut lima isu politik-hukum terkini Beritasatu.com:

    Presiden Prabowo Subianto menyatakan, serangkaian bencana alam, termasuk banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang sejumlah wilayah di Sumatera, merupakan ujian kepemimpinan yang signifikan di awal masa jabatannya.

    Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat melakukan kunjungan kerja ke Aceh, Minggu (7/12/2025). Kunjungan ini untuk memantau langsung penanganan dampak musibah yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Di hadapan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Bupati Bireuen Mukhlis Takabeya, Prabowo mengakui, ia dan jajaran pemerintahan daerah baru menjabat selama 1 tahun. Namun, ia menegaskan, tujuan utama mereka dipilih adalah untuk mengatasi berbagai kesulitan dan tantangan yang muncul.

    “Ini adalah musibah, tantangan yang kita hadapi bersama. Meskipun baru 1 tahun menjabat, baik presiden, gubernur, maupun bupati, kita semua dipilih oleh rakyat untuk bertugas mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada,” kata Prabowo.

    Pemerintah pusat didesak segera menetapkan status bencana nasional atas musibah banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Desakan tegas ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ansory Siregar.

    Menurut Ansory, perkembangan data kerusakan terbaru menunjukkan skala tragedi pada tiga provinsi tersebut telah melampaui kemampuan penanganan yang dimiliki oleh pemerintah daerah masing-masing.

    Politikus PKS tersebut menilai, bencana yang melanda kawasan Sumatera tidak lagi bisa dikategorikan sebagai masalah regional. Situasi saat ini, menurutnya, sudah memenuhi kriteria sebagai darurat kemanusiaan berskala nasional yang memerlukan intervensi dan mobilisasi sumber daya penuh dari pemerintah pusat.

    “Laporan-laporan dari lapangan menyebutkan banyak wilayah terdampak yang masih terisolasi dan sulit dijangkau, bahkan beberapa hanya bisa diakses melalui jalur udara atau alur logistik yang sangat terbatas,” ujar Ansory dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Minggu (7/12/2025).

    Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat koordinasi (rakor) mendesak di Aceh pada Minggu (7/12/2025) malam. Tindakan ini merupakan respons cepat pemerintah pusat untuk memastikan penanganan bencana banjir bandang dan tanah longsor di wilayah Sumatera berjalan efektif dan terpadu.

    Rapat penting tersebut diadakan di posko terpadu penanganan bencana alam Aceh yang berlokasi di Pangkalan Udara (Lanud) Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar. Rapat digelar tak lama setelah kedatangan Presiden Prabowo Subianto sekitar pukul 19.00 WIB. Pertemuan ini menunjukkan mobilisasi penuh dari jajaran eksekutif dan keamanan negara.

    Pada awal rakor, Presiden Prabowo memberikan arahan strategis kepada seluruh peserta sebelum Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyampaikan laporan mendalam mengenai situasi terkini di lapangan. Kehadiran para menteri yang dikenal sebagai Kabinet Merah Putih dalam jumlah besar menegaskan komitmen nasional terhadap pemulihan wilayah terdampak.

    Menteri-menteri kunci yang hadir, antara lain Menko PMK Pratikno, Mensesneg Prasetyo Hadi, Mendagri Tito Karnavian, dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Selain itu, sektor vital seperti menteri pekerjaan umum , menteri kesehatan, menteri sosial, dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjamin penanganan infrastruktur, logistik, dan layanan publik dapat segera dilakukan.

    Aspek keamanan dan koordinasi di lapangan juga menjadi prioritas. Rapat ini dihadiri oleh pimpinan tertinggi TNI-Polri, termasuk Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, beserta seluruh kepala staf angkatan.

    Gubernur Aceh Muzakir Manaf turut hadir untuk menjembatani koordinasi antara pusat dan daerah. Konsolidasi kepemimpinan ini bertujuan untuk memastikan tidak ada hambatan dalam pengerahan sumber daya militer dan kepolisian untuk membuka akses yang terisolasi serta mendistribusikan bantuan kemanusiaan.

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan telah mengintensifkan penyidikan kasus dugaan suap yang menjerat Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko. Sebanyak 80 saksi telah dimintai keterangan dalam rangkaian pemeriksaan yang berlangsung maraton sejak akhir November hingga awal Desember 2025.

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan, pemeriksaan saksi dilakukan pada 29 November 2025, dan dilanjutkan secara berkesinambungan mulai 1 hingga 5 Desember 2025. Kasus yang disidik KPK meliputi dugaan suap terkait pengurusan mutasi jabatan, suap proyek pembangunan, hingga penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur.

    Puluhan saksi yang diperiksa KPK berasal dari spektrum yang sangat luas di internal Pemkab Ponorogo. Mereka yang dimintai keterangan meliputi pejabat eselon tinggi hingga tingkat daerah, seperti kepala dinas, kepala badan, camat, lurah, bahkan kepala desa.

    “Dalam proses pemeriksaan yang telah dilakukan penyidik mendalami, salah satunya mengenai mekanisme dan prosedur mutasi bagi para aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo,” jelas Budi Prasetyo kepada awak media, Minggu (7/12/2025).

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengambil langkah tegas dengan mengirimkan inspektur khusus ke wilayah Sumatera yang dilanda bencana banjir bandang dan tanah longsor. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya, yang memastikan pengawasan ketat terhadap kinerja kepala daerah di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Menurut Bima, jajaran inspektorat khusus telah diturunkan ke daerah terdampak untuk melakukan pemeriksaan mendalam terhadap penanganan darurat yang dilakukan pemerintah daerah.

    “Kemendagri sudah menurunkan inspektur khusus ke sana (wilayah terdampak bencana) untuk melakukan pemeriksaan,” tegas Bima, dilansir dari Antara, Minggu (7/12/2025).

    Lebih lanjut, Wamendagri Bima Arya tidak menutup kemungkinan adanya sanksi administratif yang akan dijatuhkan kepada kepala daerah. Sanksi ini akan diberikan apabila ditemukan bukti adanya pelanggaran prosedur atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku dalam proses penanganan situasi darurat bencana.

  • Sepekan, bencana Sumatera hingga pembahasan undang-undang

    Sepekan, bencana Sumatera hingga pembahasan undang-undang

    Jakarta (ANTARA) – Beragam berita politik telah diwartakan Kantor Berita Antara. Berikut kami rangkum lima berita terpopuler dalam sepekan yang layak dibaca kembali sebagai sumber informasi untuk mengisi akhir pekan Anda.

    Prabowo bertolak ke Sumatra Utara, tinjau langsung wilayah bencana

    Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju wilayah terdampak bencana banjir di Pulau Sumatra, melalui Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin pagi sekitar pukul 06.00 WIB.

    Sebagaimana keterangan yang diterima, Senin, Presiden Prabowo lepas landas menuju Bandara Raja Sisingamangaraja XII, Tapanuli Utara, Sumatra Utara, sebagai bentuk respons cepat pemerintah dalam memastikan seluruh upaya penanganan bencana berjalan dengan optimal.

    Selengkapnya klik di sini.

    Muzani soroti dugaan pembalakan liar di balik banjir Sumatra

    Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyoroti dugaan praktik pembalakan liar sebagai salah satu faktor yang memperparah banjir bandang di sejumlah wilayah Sumatra, yang melanda baru-baru ini.

    Muzani, seusai menghadiri jamuan minum teh bersama Presiden RI Prabowo Subianto, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu sore, menyebut dugaan pembalakan liar itu ia simpulkan berdasarkan informasi yang beredar di media sosial.

    “Kalau lihat gambar-gambar dan foto-foto yang kami saksikan, entah di Aceh, entah di Sumatera Utara, sepertinya kayu-kayu yang hanyut itu kayu-kayu hasil tebangan yang cukup lama, bukan kayu-kayu yang ditebang baru-baru atau kayu-kayu yang roboh karena terjangan badai,” katanya.

    Selengkapnya klik di sini.

    Presiden Prabowo instruksikan bencana di Sumatera ditangani nasional

    Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan dampak bencana banjir bandang dan longsor di tiga provinsi di Sumatera, yaitu di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ditangani secara nasional dan menjadi prioritas nasional.

    “Presiden memberikan instruksi agar situasi ini diperlakukan sebagai prioritas nasional, termasuk jaminan bahwa dana dan logistik nasional tersedia secara penuh, secara total, salah satunya pada saat (masa) tanggap darurat ini menggunakan dana siap pakai,” kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno saat jumpa pers di Posko Bantuan Bencana Sumatera, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu.

    Selengkapnya klik di sini.

    Mendagri instruksikan pemda siaga bencana jelang Natal dan tahun baru

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) segera melakukan langkah antisipasi bencana sekaligus mempersiapkan penyelenggaraan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

    “Inti dari rapat ini ada dua: antisipasi bencana dan persiapan Natal dan tahun baru. Ini memerlukan sinergi dan tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Karena itu, kami di tingkat pusat berkumpul dengan para stakeholder terkait. Harapannya, setelah ini kepala daerah segera melakukan rapat dengan Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) dan pemangku kepentingan kebencanaan di daerah,” kata Tito di Gedung Kemendagri, Jakarta, Senin

    Selengkapnya klik di sini.

    Komisi III DPR setuju RUU Penyesuaian Pidana dibawa ke rapat paripurna

    Komisi III DPR RI menyetujui agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyesuaian Pidana yang mengatur tentang penyesuaian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang akan berlaku pada 2026, dengan sejumlah Undang-Undang lainnya hingga peraturan daerah.

    “Apakah RUU tentang Penyesuaian Pidana dapat kita setujui dan selanjutnya dibawa ke tingkat II pada Rapat Paripurna DPR RI, untuk disetujui menjadi undang-undang?” kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI Dede Indra Permana saat memimpin rapat yang dijawab setuju oleh Anggota DPR RI yang hadir di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

    Selengkapnya klik di sini.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Indonesia Harus Perkuat SDM dan Teknologi Tim SAR Hadapi Ancaman Bencana

    Indonesia Harus Perkuat SDM dan Teknologi Tim SAR Hadapi Ancaman Bencana

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno menyebut, Indonesia perlu mengembangkan kembali SDM hingga teknologi SAR. Hal ini berkaitan dengan Indonesia yang memang berada dalam ring of fire.

    “Sehingga, potensi bencana alam kita sangat tinggi, mulai dari gempa bumi, erupsi, kemudian hidrometrologi sebagaimana sekarang ini terjadi. Jadi, oleh karena itu kapasitas kita untuk search and rescue, pencarian, penyelamatan, evakuasi ini sangat-sangat penting,” ungkap Pratikno dalam peluncuran Indonesia Internasional Search and Rescue (IISAR) 2026, di Kabupaten Tangerang, Jumat (5/12/2025).

    Dengan begitu, pemerintah harus mendukung bagaimana meningkatkan sumber daya manusia di bidang SAR tersebut.

    Bukan hanya di keterampilan dan pengetahuannya saja, tetapi juga dalam penguasaan teknologi, AI, sehingga Indonesia dengan segala kemungkinan kebencanaan yang ada, bisa lebih maju dalam penguasaan teknologi serta SDM-nya.

    “Sekarang ini kan ada revolusi teknologi yang luar biasa, berkembangnya teknologi-teknologi cerdas. Nah, ini juga perlu kita terus manfaatkan dan terus kembangkan untuk kepentingan search and rescue di Indonesia,” ujarnya.

     

  • BMKG Ungkap Potensi Hujan Lebat pada 5-11 Desember, Ini Daftar Wilayahnya Nasional 5 Desember 2025

    BMKG Ungkap Potensi Hujan Lebat pada 5-11 Desember, Ini Daftar Wilayahnya Nasional 5 Desember 2025

    BMKG Ungkap Potensi Hujan Lebat pada 5-11 Desember, Ini Daftar Wilayahnya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan potensi hujan lebat yang terjadi pada 5-7 Desember 2025 dan 8-11 Desember 2025.
    Pada 5-7 Desember 2025,
    hujan lebat
    berpotensi terjadi di wilayah Sumatera (Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung); Jawa (Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur); Kalimantan Barat; Maluku Utara; Maluku; Papua Pegunungan; dan Papua Selatan.
    Sedangkan pada 8-11 Desember 2025, hujan lebat berpotensi terjadi di Sumatera Utara; Riau; Jambi; Kepulauan Bangka Belitung; Bengkulu; Lampung; Jawa Barat; Jawa Timur; Nusa Tenggara Barat; Kalimantan Barat; Papua Pegunungan; Maluku Utara (peluang angin kencang); Sulawesi Utara (peluang angin kencang).
    Kepala
    BMKG
    Teuku Faisal Fathani mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, menyusul potensi meningkatnya curah hujan di sejumlah wilayah Indonesia dalam sepekan ke depan.
    “Kami mengajak masyarakat untuk tetap waspada tetapi tidak perlu panik. Pastikan saluran air berfungsi baik, jaga kebersihan lingkungan, dan pantau pembaruan cuaca melalui InfoBMKG sebelum beraktivitas,” ujar Faisal dalam siaran pers, Jumat (5/12/2025).
    BMKG mencatat sejumlah daerah masih berpeluang diguyur hujan berintensitas lebat dalam beberapa hari mendatang. Faisal juga mengingatkan agar masyarakat hanya merujuk pada informasi resmi.
    “Kami mengingatkan masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi cuaca dari sumber yang tidak resmi,” kata Faisal.
    Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto menjelaskan, aktivitas atmosfer berskala global, regional, dan lokal tengah meningkat. Fenomena seperti Gelombang Rossby Ekuator, Gelombang Kelvin, dan Madden–Julian Oscillation (MJO) turut memicu pembentukan awan hujan.
    “Aktivitas gelombang atmosfer tersebut terutama memperkuat pembentukan awan hujan di sebagian wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua,” kata Guswanto.
    Selain itu, Bibit Siklon Tropis 93W yang terpantau di timur Filipina juga memberikan dampak tidak langsung berupa peningkatan hujan di wilayah Sulawesi Utara dan Maluku Utara.
    Dok. Freepik/Freepik Ilustrasi cuaca ekstrem.
    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (
    Menko PMK
    )
    Pratikno
    mengatakan, pemerintah bersiaga mengantisipasi
    potensi hujan lebat
    yang diprediksi terjadi di sejumlah wilayah.
    Hal tersebut disampaikan Pratikno dalam konferensi pers penanggulangan bencana Sumatera di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/12/2025).
    “BMKG sudah menyampaikan ada potensi hujan lebat, bahkan sangat lebat sampai akhir tahun ini, termasuk di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Jawa, Kalimantan, Maluku, dan Papua,” jelas Pratikno dalam konferensi pers.
    “Dan ini, kami telah mewaspadai dan mempersiapkan sedini mungkin untuk mengurangi risiko semaksimal mungkin,” sambungnya.
    Salah satu upaya pemerintah untuk menekan intensitas hujan lebat itu adalah dengan melakukan modifikasi cuaca.
    Harapannya, antisipasi yang dilakukan pemerintah dapat menurunkan risiko bencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah yang berpotensi terjadinya
    cuaca ekstrem
    .
    “Dan ini, kami telah mewaspadai dan mempersiapkan sedini mungkin untuk mengurangi risiko semaksimal mungkin,” ujar Pratikno.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.