Xcloud.id

Tag: Muhadjir Effendy

  • Jelang Nataru, Komdigi Gandeng Operator Siapkan Jaringan Internet

    Jelang Nataru, Komdigi Gandeng Operator Siapkan Jaringan Internet

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bersama penyelenggara layanan telekomunikasi (operator telekomunikasi) akan menyiapkan kapasitas internet dalam rangka menyambut perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. 

    Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengatakan pembahasan ini akan dikoordinasikan dengan seluruh operator telekomunikasi.

    Nezar menuturkan, pembahasan ini dilakukan guna mengantisipasi adanya kenaikan trafik jaringan hingga 4,6 – 16% selama Nataru seperti tahun lalu. 

    “Sehingga, kami akan melakukan pembahasan peningkatan kapasitas internet yang dikoordinasikan dengan seluruh operator seluler,” kata Nezar dalam keteranganya dikutip, Minggu (24/11/2024).

    Nezar menyebut, Komdigi akan memastikan optimalisasi kualitas dan kapasitas jaringan serta penambahan mobile BTS (Base Transceiver Station) di titik keramaian serta melakukan rehearsal test dan drive test.

    Selain itu, Komdigi juga menyiapkan petugas dan posko command center dan call center yang akan aktif selama 24 jam untuk masalah yang berhubungan dengan telekomunikasi.

    Guna memastikan layanan telekomunikasi berjalan lancar, Komdigi kata Nezar juga melakukan pengukuran kualitas layanan atau Quality of Service (QoS) di beberapa kota yang menjadi pusat perayaan natal dan tahun baru.

    Quality of Service (QoS) merupakan metode pengukuran tentang seberapa baik jaringan dan merupakan suatu usaha untuk mendefinisikan karakteristik dan sifat dari satu servis

    “Komdigi juga melakukan beberapa persiapan agar layanan telekomunikasi tetap berjalan lancar yakni inspeksi spektrum frekuensi radio [SFR], monitoring SFR, penertiban SFR dan alat perangkat telekomunikasi serta penanganan gangguan SFR,” tuturnya.

    RTM pembahasan Nataru dipimpin langsung Menko PMK Pratikno dan dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto serta perwakilan kementerian dan lembaga.

  • Infografis Gibran Minta Menteri Pendidikan Hapus Penerimaan Siswa Sistem Zonasi dan Plus Minusnya – Page 3

    Infografis Gibran Minta Menteri Pendidikan Hapus Penerimaan Siswa Sistem Zonasi dan Plus Minusnya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pemberlakuan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB bakal berakhir. Wakil Presiden atau Wapres Gibran Rakabuming Raka meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menghapus sistem zonasi.

    Permintaan penghapusan sistem zonasi terungkap dalam suatu acara Pengurus Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah di Jakarta, Kamis 21 November 2024. Gibran meminta langsung kepada Abdul Mu’ti yang  turut hadir dalam acara tersebut selaku Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah.

    “Saya sampaikan secara tegas ke Pak Menteri Pendidikan, ‘Pak, ini zonasi harus dihilangkan’,” kata Gibran.

    Bukan hanya itu. Gibran juga meminta para kepala dinas pendidikan untuk memprioritaskan pendidikan digital di Indonesia. Alasannya, pendidikan berbasis digital sebagai faktor kunci menyongsong Indonesia Emas 2045.

    Gibran menngingatkan pentingnya pengenalan coding atau pemrograman sebagai mata pelajaran sejak dini bagi peserta didik. “Kita tidak boleh ketinggalan dari negara lain dan ini yang nanti bisa mengikuti itu anak-anak muda. Jadi jangan sampai ketinggalan.”

    Adapun sistem zonasi pertama kali diperkenalkan ke publik pada 2016. Selanjutnya, sistem zonasi berlaku secara efektif pada 2017 dalam penataan sistem PPDB.

    Adalah Muhadjir Effendy, saat itu menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) yang kali pertama menerapkan sistem zonasi sekolah. Pada 2019, Nadiem Anwar Makarim yang menggantikan Muhadjir Effendy tetap melanjutkan sistem zonasi.

    Ternyata dalam praktiknya, pemberlakuan PPDB sekitar 7 tahun menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Banyak aduan di sejumlah daerah terkait dugaan kecurangan. Misalnya, ada temuan banyak orang tua ataupun wali siswa menitipkan nama anaknya ke kartu keluarga (KK) warga di sekitar sekolah yang dituju.

    Penerapan sistem zonasi di PPDB kemungkinan besar bakal dihapus. Seperti apa plus minus sistem zonasi penerimaan siswa di Indonesia? Simak selengkapnya dalam rangkaian Infografis berikut ini:

  • Menhub: Potensi pergerakan capai 110,67 juta orang di Natal-Tahun Baru

    Menhub: Potensi pergerakan capai 110,67 juta orang di Natal-Tahun Baru

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyatakan bahwa potensi pergerakan masyarakat diprediksi mencapai 110,67 juta orang selama libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

    “Potensi pergerakan masyarakat saat Natal-Tahun Baru 2024/2025 mencapai 110,67 juta orang,” kata Menhub dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Persiapan Natal-Tahun Baru 2024/2025 yang digelar di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenko PMK), Jakarta, Jumat.

    Menhub menyampaikan bahwa hasil itu merujuk dari survei yang telah dilakukan bahwa potensi pergerakan masyarakat pada saat masa Angkutan Natal dan Tahun Baru 2024/2025 mencapai 110,67 juta orang.

    “Kami sudah melakukan survei. Sebagian besar pergerakan terjadi di Pulau Jawa, termasuk aglomerasi. Jumlah inilah yang kami antisipasi,” ujar Menhub.

    Prediksi puncak arus pergi pertama akan terjadi pada Selasa, 24 Desember 2024, sedangkan prediksi puncak arus pergi kedua terjadi pada Selasa, 31 Desember 2024. Adapun prediksi puncak arus balik akan terjadi pada Rabu dan Kamis, 1-2 Januari 2025.

    Pada kesempatan yang sama, Menko PMK Pratikno menyebutkan bahwa Rapat Koordinasi yang dilakukan untuk memastikan pergerakan masyarakat selama Natal-Tahun Baru 2024/2025 berlangsung aman, nyaman, dan lancar.

    Menurutnya, ada banyak hal yang harus diantisipasi sampai level yang sangat detail.

    “Tantangan pertama adalah kita memasuki musim hujan. Kemudian juga ada potensi bencana hidrometeorologi. Sehingga, hujan berlebih dan lain-lain itu juga harus kita antisipasi,” jelas Menko Pratikno.

    Kemudian, Menko Pratikno juga mengatakan bahwa rapat yang dilakukan juga membahas sejumlah moda transportasi yang akan digunakan masyarakat saat masa Natal Tahun Baru 2024/2025, baik itu darat, laut, dan udara. Dalam hal ini, kesiapan infrastruktur jadi perhatian yang utama.

    Turut hadir dalam rapat tersebut yakni Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2024

  • PU siapkan infrastruktur dasar untuk dukung huntara bencana Lewotobi

    PU siapkan infrastruktur dasar untuk dukung huntara bencana Lewotobi

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti mengungkapkan kementeriannya mempersiapkan infrastruktur dasar untuk mendukung pembangunan hunian sementara (huntara) yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bagi para pengungsi yang terdampak bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Nusa Tenggara Timur (NTT).

    “Kita juga harus menyediakan infrastruktur dasarnya, air minumnya, persampahan, jalan dan sebagainya. Kita harus bersinergi bersama-sama antar kementerian,” ujar Diana di Semarang, Jawa Tengah.

    Menurut dia, pemerintah saat ini bergerak cepat untuk mempersiapkan terkait pasca-bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki, salah satunya adalah persiapan untuk pembangunan huntara.

    Hal ini dikarenakan bahwa saat ini memasuki musim penghujan dan para pengungsi yang ada di sana tentunya juga membutuhkan huntara. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) juga mengingatkan terkait masalah hujan yang sering terjadi di sana.

    Sebagai informasi, Pemerintah bergerak cepat membangun hunian sementara bagi para pengungsi terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki demi memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat seiring memasuki musim penghujan.

    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan, hunian sementara ini disegerakan karena sebentar lagi akan menghadapi risiko musim hujan dan juga nanti ada liburan Natal juga, jadi pemerintah akan mempercepat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan segera melakukan hunian sementara.

    Berdasarkan keterangan dari kementerian/lembaga teknis bahwa aktivitas vulkanik Gunung Lewotobi masih berlangsung, tetapi tidak ada gejala peningkatan. Di samping itu, radius untuk daerah keamanan juga sudah dikurangi dan layanan pengungsian tetap dijaga.

    Jumlah pengungsi terpusat juga sudah mengalami penurunan yang kini sekitar 5.117 jiwa. Kendati demikian, pengungsi mandiri jumlahnya masih banyak hingga 6 ribuan jiwa.

    Selain membangun hunian sementara, pemerintah juga akan membantu proses relokasi mandiri, renovasi rumah, dan penyiapan untuk hunian tetap.

    Pemerintah pusat dan daerah sudah memetakan lokasi mana saja yang akan dibangun hunian tetap. Nantinya pembangunan hunian tetap ini tidak akan terkonsentrasi di satu wilayah. Namun Pratikno memastikan proses pendataannya akan melibatkan warga yang terdampak.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Direktur BRI Dukung Cak Imin soal Tambahan Anggaran Bansos Rp100 Triliun

    Direktur BRI Dukung Cak Imin soal Tambahan Anggaran Bansos Rp100 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) Supari mendukung upaya Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar agar anggaran bansos ditambah hingga Rp100 triliun pada 2025. 

    Supari menjelaskan bahwa terjadi penurunan daya beli masyarakat sejak tahun lalu. Menurutnya, penurunan daya beli tersebut terjadi usai pemerintah menyetop bansos pandemi Covid-19.

    Dia berpendapat, selama 2020—2022 daya beli masyarakat cenderung terjaga karena dibantu penyaluran bansos pandemi oleh pemerintah. Oleh sebab itu, Supari mendukung apabila anggaran bansos bertambah.

    “Mungkin bansosnya perlu ditambah Rp100 triliun. Menurut saya, apa yang disampaikan Pak Menteri [Menko PMK] Muhaimin itu penting, Rp100 triliun, supaya daya beli masyarakat itu nanti tumbuh, naik, dan saya yakin impact-nya akan kembali ke perekonomian nasional,” katanya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (13/11/2024).

    Supari mengaku sudah berkeliling Indonesia, mulai dari Makassar, Sulawesi Selatan hingga ke Padang, Sumatra Barat. Hasilnya, pelaku UMKM selalu mengeluh bahwa belakangan pendapatan mereka turun drastis.

    Dia berpendapat, penurunan daya beli masyarakat menjadi penyebab berkurangnya omzet pelaku UMKM. 

    “Seluruh pasar yang saya hampirin, mereka omzetnya turun 40%—60% sekarang. Suka tidak suka ini harus kita lihat dengan apa adanya. Begitu mereka [pelaku UMKM] sekarang kondisinya,” ujar Supari.

    Kendati demikian, Supari meyakini bahwa berbagai program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan menggenjot kembali perekonomian nasional. Dia mencontohkan program makan bergizi gratis yang akan turun melibatkan UMKM sehingga akan meningkatkan omzet mereka. 

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar alias Cak Imin berharap anggaran bansos dapat dinaikkan menjadi Rp100 triliun pada 2025. 

    Menurut Cak Imin, angka tersebut dapat direalisasikan apabila seluruh pihak jajaran kementerian/lembaga mengikuti arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan efisiensi dan menutup segala kebocoran anggaran.

    “Presiden dengan tegas berkali-kali menyampaikan kita akan melakukan efisiensi sekaligus dalam satu tarikan nafas menutup segala jenis kebocoran anggaran kita. Kami berharap ini sukses dan paling tidak kita berdoa 2025 ini akan ada tambahan bantuan sosial moga-moga bisa sampai Rp100 triliun,” katanya di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

  • Menko PMK Pratikno: Yuk, Industri Masuk Kampus

    Menko PMK Pratikno: Yuk, Industri Masuk Kampus

    Ribuan delegasi dari daerah lain, khususnya pelaku sektor Human Capital tampak antusias menjadi bagian penting dari acara yang dijuluki “Lebarannya orang HR” ini. Dari industri tambang, perbankan, perhotelan, kesehatan, otomotif, perkebunan, pendidikan serta industri barang dan jasa lainnya. Selain menteri dan Jerome Polin, IHCBS 2024 gemerlap dengan pembicara kelas wahid. Sebut saja Prof Dave Ulrich, Prof David Rodgers, mereka dianggap Guru SDM dunia, Peck Kem Low (Singapore), Toto Soegito, Budiman Sujatmiko, Henry Koenaifi dan puluhan CEO perusahan ternama di Indonesia.

    Makin berkelas dengan wajah-wajah segar seperti Rudy Salim, dan artis Ghea Indrawari, Anggi Marito dan masih banyak. “Sebuah kehormatan bagi IHCBS bisa meramu dukungan dari puluhan asosiasi human capital di Indonesia, perguruan tinggi seperti Atmajaya, Undip, IPB, UMN, Binus, PPM, Prasetya Mulya, Perbanas. Belum lagi dari Binalavotas, BNSP, LAN, Kedaireka dan puluhan perusahaan swasta. Modal penting untuk mewujudkan tradisi Lebarannya Orang HR. Meski secara obyektif kami akui masih ada kekurangan dari sisi teknis. Semoga tidak mendegradasi IHCBS yang bisa disebut Next Level,” kata Hendra Noor Saleh, Project Director IHCBS.

    IHCBS digagas oleh GML, GNIK (Gerakan Nasional Indonesia Kompeten), QuBisa, dan Kompas Gramedia. Mendukung visi besar Indonesia Emas 2045, IHCBS mengusung tema “A Force For Greater Good in Human Development Toward Indonesia Emas 2045″.

    Forum ini bertujuan untuk mempersiapkan SDM yang kompeten dan siap bersaing di kancah global. Sehingga intisari pembahasan IHCBS yang akan didokumentasi dalam bentuk Buku usulan Blueprint Menuju Indonesia Emas 2045, menjadi hal yang dicita-citakan insan HR yang nantinya diserahkan kepada Presiden Prabowo di awal 2025.

  • Menko PMK: 13.000 Warga Mengungsi Imbas Erupsi Lewotobi Laki-laki Nasional 13 November 2024

    Menko PMK: 13.000 Warga Mengungsi Imbas Erupsi Lewotobi Laki-laki Nasional 13 November 2024

    Menko PMK: 13.000 Warga Mengungsi Imbas Erupsi Lewotobi Laki-laki
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno mengungkapkan, ada 13.000 warga yang mengungsi akibat erupsi Gunung
    Lewotobi Laki-laki
    di Nusa Tenggara Timur (NTT).
    Jumlah warga mengungsi itu disampaikan Pratikno kepada Presiden Prabowo Subianto melalui video konferensi membahas erupsi tersebut di Grha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta Timur, Rabu (13/11/2024) malam.
    “Saat ini sudah ada lebih dari 13.000 warga yang mengungsi,” kata Pratikno berdasarkan video yang disebar oleh Tim Media Presiden Prabowo pada Rabu (13/11/2024).
    Ia pun menuturkan, pihaknya sudah melakukan rapat koordinasi serupa bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada hari yang sama.
    BNPB dan sejumlah kementerian terkait terus melakukan penyelamatan warga sejak erupsi pada 3 November 2024.
    “Sejak erupsi di tanggal 3 dini hari yang lalu, BNPB, Kemensos, TNI, Polri, pemda juga telah langsung melakukan penyelamatan dan evakuasi warga,” ucap dia.
    Dalam kesempatan terpisah setelah rapat koordinasi, Pratikno menuturkan, Prabowo merasa tak tenang dengan erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki hingga melakukan konferensi video di sela-sela kunjungannya ke Amerika Serikat (AS).
    Pratikno menuturkan, hal ini pula yang membuat rapat koordinasi digelar dua kali.
    “Karena Pak Presiden ingin memperoleh
    update
    juga, karena Beliau merasa berada di luar negeri sementara mendapatkan berita tentang adanya bencana,” tuturnya.
    Gunung Lewotobi Laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali meletus disertai gemuruh kuat pada Selasa (12/11/2024) malam.
    Pantauan
    Kompas.com
    dari Desa Konga, Kecamatan Titehena, gunung itu terus bergemuruh disertai dentuman kuat, bahkan sudah berlangsung selama 30 menit.
    Lontaran lava pijar juga teramati di atas puncak gunung dan mengalir ke segala arah.

    Warga yang berada di kamp pengungsian mulai panik. Beberapa di antara mereka keluar menyaksikan gunung yang sedang mengalami erupsi.
    Bunyi gemuruh gunung Lewotobi terdengar hingga Kota Maumere, Kabupaten Sikka. Mar Pemba, warga Maumere, mengaku kaget.
    “Kami di sini juga dengar gemuruh. Lumayan kuat,” ujar Mar saat dihubungi, Selasa malam.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemanfaatan Bahan Baku Lokal Diyakini Mampu Mendukung Ketahanan Kesehatan Nasional

    Pemanfaatan Bahan Baku Lokal Diyakini Mampu Mendukung Ketahanan Kesehatan Nasional

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menekankan pentingnya membangun ketahanan kesehatan Indonesia melalui penguatan sektor kesehatan dalam negeri. Menurut Pratikno, salah satu langkah strategis untuk memperkuat ketahanan tersebut adalah melalui pengembangan produk-produk obat dan alat kesehatan yang diproduksi di dalam negeri.

    “Inovasi harus terus dikembangkan dan tidak terbatas pada peneliti di ilmu kesehatan. Pemerintah juga meminta Menteri Kesehatan untuk fokuskan anggaran kesehatan untuk belanja produk dalam negeri,” ujar Pratikno saat membuka Pameran Inovasi dan Teknologi Transformasi Kesehatan, yang digelar dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-60 di Jakarta Convention Center, Jumat (8/11/2024).  

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa Indonesia perlu memanfaatkan potensi dalam negeri untuk menghadapi tantangan kesehatan global, terutama dalam menghadapi pandemi.

    “Dengan jumlah penduduk lebih dari 280 juta jiwa, Indonesia harus siap menghadapi kebutuhan mendesak seperti obat-obatan, vaksin, dan alat pelindung diri (APD). Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk memperkuat industri farmasi dan alat kesehatan dalam negeri,” jelas Menkes Budi.

    Hery Sutanto, Presiden Direktur PT Dexa Medica, menyatakan bahwa Dexa Group berkomitmen untuk mendukung program ketahanan kesehatan Indonesia dengan memanfaatkan bahan baku lokal.

    “Dexa Group konsisten mendukung program kemandirian dan ketahanan kesehatan Indonesia melalui pengembangan obat-obat kimia berbahan baku lokal serta OMAI yang berbahan alam. Obat ini kami riset hingga menjadi fitofarmaka yang dipasarkan ke mancanegara dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang tinggi,” ujar Hery.

    Lebih lanjut, Hery menjelaskan bahwa bahan-bahan alami yang digunakan dalam pengembangan produk fitofarmaka Dexa, seperti meniran, bungur, dan kayu manis, berasal langsung dari petani-petani Indonesia.

    “Pemerintah ingin agar seluruh rantai pasokan dari hulu ke hilir menggunakan sumber daya yang ada di Indonesia. Hal ini memberikan dampak positif yang besar, mulai dari kesejahteraan petani, supplier bahan baku, hingga industri obat jadi,” jelas Hery.

    Dexa Group juga menyediakan produk Obat Generik Berlogo (OGB) dengan TKDN tinggi untuk memenuhi kebutuhan pasien Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Produk OGB ini dirancang untuk memberikan akses obat-obatan dengan kualitas, khasiat, dan mutu yang terjamin serta harga yang terjangkau bagi masyarakat Indonesia.

    Sementara Prof I Ketut Adnyana, Dekan Sekolah Farmasi ITB, menyoroti potensi besar bahan alam Indonesia sebagai kunci untuk mencapai kemandirian di sektor kesehatan.

    “Indonesia memiliki potensi besar dalam hal bahan alam untuk mendukung kemandirian kesehatan, karena sumber daya alam kita sangat kaya. Pemanfaatan bahan alam ini dapat digunakan untuk kesehatan preventif, yang membantu mengurangi risiko penyakit kronis seperti strok dan diabetes,” jelas Prof Ketut.

    Prof Ketut juga menambahkan bahwa bahan alam bekerja di tahap preventif, yaitu untuk menjaga kesehatan tubuh dan meningkatkan kebugaran masyarakat.

    “Kami berharap masyarakat semakin terbiasa menggunakan bahan alam dalam kehidupan sehari-hari sebagai langkah preventif agar tidak mudah sakit,” tambahnya.

    Prof Raymond R Tjandrawinata, ahli farmakologi molekuler dari Dexa Group, menekankan pentingnya pemanfaatan Nutri-genomics dan senyawa bioaktif dari tanaman herbal untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Indonesia, dengan kekayaan hayatinya yang melimpah, memiliki ribuan spesies tanaman yang belum sepenuhnya dimanfaatkan.

    “Diperlukan lebih banyak uji klinis yang diakui secara global agar produk herbal Indonesia bisa diintegrasikan dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sehingga dapat dimanfaatkan secara lebih luas dalam pengobatan di Indonesia,” ungkap Prof Raymond.

  • DPR: Penerima beasiswa LPDP harus berkontribusi kepada negara

    DPR: Penerima beasiswa LPDP harus berkontribusi kepada negara

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR Bidang Industri dan Pembangunan Saan Mustopa mengatakan warga yang mendapatkan beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk sekolah di luar negeri harus memberikan kontribusi kepada negara.

    “Tentu hasil dari LPDP ini kan juga harus berkontribusi kepada bangsa dan negara karena dia dibebani oleh biaya negara dan itu uang dari pajak semua,” kata Saan saat ditemui di Gedung Akademi Bela Negara, Jakarta Selatan, Sabtu.

    Menurut Saan, beasiswa LPDP merupakan investasi besar yang dikeluarkan negara dalam bidang pendidikan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.

    Investasi itu berupa mengirimkan putra-putri terbaik bangsa untuk mengenyam pendidikan yang berkualitas di luar negeri.

    Tentu saja, lanjut Saan, ilmu yang didapatkan di luar negeri itu harus dimanfaatkan para pelajar Indonesia untuk memajukan bangsa.

    “Lebih bagus (mengabdi) di dalam negerilah. Menurut saya balik ke sini kan mereka banyak dibutuhkan, walaupun ya tidak dilarang juga kalau memang mereka mau tetap di sana,” kata Saan.

    Baca juga: Mendiktisaintek tegaskan ASN penerima LPDP harus pulang ke tanah air 

    Dengan mengabdinya seluruh peserta LPDP kepada bangsa, Saan yakin langkah Indonesia menuju bonus demografi yang berkualitas pada tahun 2045 akan berjalan dengan mulus.

    Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro menegaskan alumni penerima beasiswa LPDP dari universitas luar negeri dapat berkarya di mana saja sehingga tidak harus kembali ke tanah air untuk mengabdi.

    “Kami memang memberi kesempatan mereka untuk berkarya di mana saja. Meskipun tidak pulang, tetapi dia punya prestasi yang bagus, bekerja di perusahaan yang juga baik di luar negeri atau menemukan inovasi. Kita bilang, Indonesia yang menemukan inovasi itu. Jadi, meskipun di luar negeri, kan masih Merah Putih,” ujar Satryo usai Rapat Tingkat Menteri di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta Pusat, Selasa.

    Ia menambahkan ketidakharusan penerima beasiswa LPDP untuk kembali mengabdi di tanah air karena kondisi dalam negeri yang menurutnya belum optimal dalam menyediakan wadah sekaligus peluang untuk berkarya dan mengabdi sesuai keahlian masing-masing.

    Meski begitu, ia mengatakan pihaknya akan terus berkomitmen untuk bersinergi membangun industri dalam negeri yang nantinya mampu menampung keahlian serta gelar pendidikan para alumni LPDP dari universitas luar negeri.

    Baca juga: Kemendiktisaintek tata ulang LPDP demi tunjang program pemerintah

    Ia juga berpesan kepada masyarakat agar tidak menganggap pemberian beasiswa pendidikan tinggi hingga ke luar negeri, seperti Program LPDP sebagai sesuatu yang merugikan, sebab investasi dalam bidang pendidikan tidak pernah memberikan kerugian.

    “Memang menghabiskan duit? Tidak juga. Investasi pendidikan tidak pernah rugi. Jangan dihitung pulang atau tidak. Dia punya karir, punya prestasi kan tidak menganggur, dia bekerja, punya pengetahuan, penghasilan yang baik. Kenapa tidak?” imbuhnya.

    Sebelumnya, pada Rabu (30/10),Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie mengatakan saat ini pihaknya sedang meneliti secara seksama terhadap penggunaan dana LPDP berbasis data dan melakukan analisis berbasis pengeluaran dan manfaat yang didapatkan atau cost-benefit analysis.

    “Alokasi dana (LPDP) itu memang perlu kita lihat kembali, apakah dana yang sekarang dipakai, misalnya bahwa kebanyakan dana dipakai untuk program magister itu apakah optimal atau tidak,” katanya.

    Stella menekankan asas dari suatu hal yang optimal adalah berkeadilan dan berkualitas, sehingga kedua faktor tersebut juga menjadi hal yang dipertimbangkan dalam pengkajian ulang ini.

    “Sebentar lagi akan kami keluarkan temuan dan rekomendasi kami, bagaimana untuk bisa mengoptimalkan dana LPDP supaya jelas,” ujarnya.

    Baca juga: Menko PMK sebut negara berhak mendapatkan “return” dari investasi LPDP
    Baca juga: Mendiktisaintek Satryo: Alumni LPDP dapat berkarya di mana saja

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Wamendagri instruksikan pemda susun langkah konkret atas rakornas 2024

    Wamendagri instruksikan pemda susun langkah konkret atas rakornas 2024

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menginstruksikan seluruh jajaran kepala daerah agar menyusun langkah-langkah konkret untuk menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (pemda) Tahun 2024.

    Langkah ini harus dilakukan dengan melibatkan seluruh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan pemangku kepentingan terkait.

    “Terutama kesiapan dalam menyukseskan pelaksanaan Pilkada Serentak dan akselerasi seluruh program untuk mendukung terwujudnya Asta Cita Kabinet Merah Putih,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Baca juga: Presiden : Rakornas 2024 langkah strategis satukan daerah dan pusat

    Kegiatan ini digelar untuk mengoordinasikan dan mengharmonisasikan Pemerintah Daerah (Pemda) dan Pemerintah Pusat dalam mendukung program prioritas serta arah kebijakan Presiden Prabowo. Hal ini sebagaimana tema yang diusung, yakni “Implementasi Astacita Menuju Indonesia Emas 2045”.

    Adapun pelaksanaan pilkada menjadi salah satu isu yang dibahas dalam forum tersebut. Bima menjelaskan narasumber yang hadir sepakat untuk menyukseskan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

    Ini penting dilakukan agar proses demokrasi dapat berjalan baik, aman, tertib, jujur, dan adil. Selain itu perlunya melakukan mitigasi potensi konflik yang dapat mengganggu pelaksanaan Pilkada 2024.

    Dia mengatakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memerintahkan secara khusus kepada daerah yang hingga saat ini belum menyelesaikan kebutuhan anggaran pilkada melalui naskah perjanjian hibah daerah (NPHD). Hal ini dilakukan dengan membentuk desk pilkada di daerah masing-masing.

    Sebagai informasi, gelaran ini dihadiri oleh jajaran menteri dan kepala lembaga negara Kabinet Merah Putih. Selain itu, hadir pula kepala daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dari seluruh Indonesia.

    Forum ini juga dihadiri oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), baik pusat maupun daerah, Kepala Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPTSP), serta sejumlah pejabat terkait lainnya.

    Baca juga: Wapres minta kepala daerah serius terkait MCP
    Baca juga: Kemendagri gelar rakornas bersama pemda bangun koordinasi astacita
    Baca juga: Menko PMK ajak Pemda bersinergi tuntaskan Asta Cita
     

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2024