Xcloud.id

Tag: Muhadjir Effendy

  • Netizen Bingung dengan Pelat RI 25 di Beberapa Mobil Berbeda: Fenomena Beranak Nopol?

    Netizen Bingung dengan Pelat RI 25 di Beberapa Mobil Berbeda: Fenomena Beranak Nopol?

    Jakarta: Fenomena penggunaan pelat nomor RI 25 di berbagai jenis kendaraan memicu perbincangan hangat di media sosial. Plat yang biasanya dikaitkan dengan pejabat negara ini dilaporkan terlihat di mobil seperti Toyota Alphard, Zenix, sedan, hingga BMW, dan menimbulkan kebingungan di kalangan netizen.

    Berawal dari salah satu pengguna akun X, Galil** (@glrh*), yang mengungkap sebuah mobil bernopol RI 25 tidak seperti lainnya. Pasalnya mobil tersebut ikut terjebak macet tanpa patwal dan strobo.

    “Bermacet-macetan dengan RI 25 tanpa patwal, tanpa strobo.,” tulis akun X tersebut, Selasa 10 Desember 2024.

    Cuitan ini menjadi viral dengan lebih dari 3,2 juta kali tayangan. Bahkan kata kunci RI 25 menjadi salah satu trending setidaknya hingga Rabu siang 11 Desember 2024. Viral ini justru berubah pada kebingungan.
    Pengakuan Netizen
    Sejumlah netizen merespons dengan nada kebingungan. Mereka melihat pelat RI 25 di sejumlah mobil berbeda.

    Netizen lain, Dhe** (@dherry**), mengungkap bahwa pada 9 Desember lalu, ia melihat tiga kendaraan berbeda di kawasan Sudirman yang semuanya menggunakan plat RI 25. “1 mobil Alphard, 1 Zenix, 1 sedan. Apa memang sekarang bisa beranak nopol RI ya?” ujarnya heran.

    Sementara itu, pengguna X lain, H Praman***** (@RioD*****), mengklaim melihat plat RI 25 terpasang pada BMW model X di kawasan Empang, Bogor, lengkap dengan strobo dan toa sekitar pukul 9 malam. “Padahal jalan relatif sepi karena habis hujan seharian,” tulisnya.

    Lain halnya dengan cuitan Afa******** (@afan**i) yang mengatakan bahwa plat RI 25 terlihat di berbagai lokasi dalam rentang dua hingga tiga hari terakhir. Mobil yang disebutkan meliputi Toyota Crown Royal Majesty di Istiqlal, Toyota Zenix di Layang Antasari, dan Camry Hybrid generasi pertama di kawasan Sudirman.
    Perbedaan di Angka Kecil Ujung Kanan Bawah Plat RI 25
    Selain kendaraan yang berbeda, netizen juga mulai memperhatikan perbedaan angka kecil yang tercantum di ujung kanan bawah pelat nomor RI 25. Misalnya, pada salah satu pelat Toyota Alphard, tertera angka kecil “1”, sementara pada Toyota Zenix terlihat angka “2”. 

    Angka kecil ini diduga digunakan untuk membedakan kendaraan dinas yang masuk dalam satu kode RI yang sama, meskipun digunakan oleh pejabat yang berbeda.

    “Baru sadar ternyata di plat RI itu ada angka kecil di ujung kanan bawah. Mungkin ini buat bedain kendaraan dinasnya ya,” tulis seorang netizen di kolom komentar cuitan viral tersebut.

    Baca juga: NRKB di STNK: Pentingnya Nomor Polisi Kendaraan yang Sering Diabaikan

    Apa Itu RI 25 dan Siapa yang Berhak Menggunakannya?
    Dalam protokol kenegaraan, plat nomor dengan kode RI umumnya digunakan oleh pejabat tinggi negara, termasuk Presiden (RI 1), Wakil Presiden (RI 2), hingga para menteri dan wakil menteri. Namun, salah satu akun X mengunggah daftar penggunaan nopol RI 25 dengan satu angka kecil di ujung kanan bawah. 

    Angka kecil ini disebut membedakan pejabat yang menggunakan hal itu. Berdasarkan dokumen yang beredar dan belum terkonfirmasi, berikut daftar pejabat dengan kode RI 25:

    Menko PMK (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan) bernopol RI 25 tanpa angka kecil di ujung kanan bawah.
    Menteri Agama bernopol RI 25 dengan angka kecil di ujung kanan bawah, 2.
    Wamen Agama (Wakil Menteri Agama) dengan angka kecil di ujung kanan bawah, 3.
    Mendikdasmen (Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah) dengan angka kecil di ujung kanan bawah, 4.
    Dua Wamendikdasmen (Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah) dengan angka kecil di ujung kanan bawah, 5 dan 6.
    Mendiktisaintek (Menteri Pendidikan Tinggi, Riset, dan Sains Teknologi) dengan angka kecil di ujung kanan bawah, 7.
    Dua Wamendiktisaintek (Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Riset, dan Sains Teknologi) dengan angka kecil di ujung kanan bawah, 8 dan 9.
    MenKebudayaan (Menteri Kebudayaan) dengan angka kecil di ujung kanan bawah, 10.
    Wamen Kebudayaan dengan angka kecil di ujung kanan bawah, 11
    Menteri Dukbangga/BKKBN (Menteri Pembangunan Kependudukan dan Kesejahteraan Keluarga) dengan angka kecil di ujung kanan bawah, 14.
    Wamen Dukbangga/BKKBN dengan angka kecil di ujung kanan bawah, 15.
    Menteri PPPA (Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) dengan angka kecil di ujung kanan bawah, 16.
    Wamen PPPA dengan angka kecil di ujung kanan bawah, 17.
    Menpora (Menteri Pemuda dan Olahraga) dengan angka kecil di ujung kanan bawah, 18.
    Wamenpora (Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga) dengan angka kecil di ujung kanan bawah, 19.

    Kebingungan di Lapangan
    Kehadiran plat RI 25 di berbagai kendaraan dengan jenis dan lokasi berbeda dalam waktu berdekatan menimbulkan kebingungan. Apakah pelat ini dipakai bergantian oleh pejabat tertentu, atau ada kelonggaran dalam penggunaannya?

    Publik pun mempertanyakan apakah sistem pengelolaan pelat khusus RI sudah sesuai regulasi. Spekulasi bermunculan, mulai dari dugaan penyalahgunaan hingga kelonggaran pengaturan dalam protokol kendaraan dinas pejabat negara.

    Penggunaan pelat nomor khusus pejabat negara seperti RI 25 merupakan hal yang wajar dalam protokol kenegaraan. Namun, kemunculan pelat ini pada kendaraan yang berbeda dalam waktu berdekatan, serta perbedaan angka kecil di ujung kanan bawahnya, menimbulkan pertanyaan. 

    Pemerintah diharapkan dapat memberikan klarifikasi agar tidak memunculkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

    Jakarta: Fenomena penggunaan pelat nomor RI 25 di berbagai jenis kendaraan memicu perbincangan hangat di media sosial. Plat yang biasanya dikaitkan dengan pejabat negara ini dilaporkan terlihat di mobil seperti Toyota Alphard, Zenix, sedan, hingga BMW, dan menimbulkan kebingungan di kalangan netizen.
     
    Berawal dari salah satu pengguna akun X, Galil** (@glrh*), yang mengungkap sebuah mobil bernopol RI 25 tidak seperti lainnya. Pasalnya mobil tersebut ikut terjebak macet tanpa patwal dan strobo.
     
    “Bermacet-macetan dengan RI 25 tanpa patwal, tanpa strobo.,” tulis akun X tersebut, Selasa 10 Desember 2024.
    Cuitan ini menjadi viral dengan lebih dari 3,2 juta kali tayangan. Bahkan kata kunci RI 25 menjadi salah satu trending setidaknya hingga Rabu siang 11 Desember 2024. Viral ini justru berubah pada kebingungan.

    Pengakuan Netizen

    Sejumlah netizen merespons dengan nada kebingungan. Mereka melihat pelat RI 25 di sejumlah mobil berbeda.
     
    Netizen lain, Dhe** (@dherry**), mengungkap bahwa pada 9 Desember lalu, ia melihat tiga kendaraan berbeda di kawasan Sudirman yang semuanya menggunakan plat RI 25. “1 mobil Alphard, 1 Zenix, 1 sedan. Apa memang sekarang bisa beranak nopol RI ya?” ujarnya heran.
     
    Sementara itu, pengguna X lain, H Praman***** (@RioD*****), mengklaim melihat plat RI 25 terpasang pada BMW model X di kawasan Empang, Bogor, lengkap dengan strobo dan toa sekitar pukul 9 malam. “Padahal jalan relatif sepi karena habis hujan seharian,” tulisnya.
     
    Lain halnya dengan cuitan Afa******** (@afan**i) yang mengatakan bahwa plat RI 25 terlihat di berbagai lokasi dalam rentang dua hingga tiga hari terakhir. Mobil yang disebutkan meliputi Toyota Crown Royal Majesty di Istiqlal, Toyota Zenix di Layang Antasari, dan Camry Hybrid generasi pertama di kawasan Sudirman.

    Perbedaan di Angka Kecil Ujung Kanan Bawah Plat RI 25

    Selain kendaraan yang berbeda, netizen juga mulai memperhatikan perbedaan angka kecil yang tercantum di ujung kanan bawah pelat nomor RI 25. Misalnya, pada salah satu pelat Toyota Alphard, tertera angka kecil “1”, sementara pada Toyota Zenix terlihat angka “2”. 
     
    Angka kecil ini diduga digunakan untuk membedakan kendaraan dinas yang masuk dalam satu kode RI yang sama, meskipun digunakan oleh pejabat yang berbeda.
     
    “Baru sadar ternyata di plat RI itu ada angka kecil di ujung kanan bawah. Mungkin ini buat bedain kendaraan dinasnya ya,” tulis seorang netizen di kolom komentar cuitan viral tersebut.
     
    Baca juga: NRKB di STNK: Pentingnya Nomor Polisi Kendaraan yang Sering Diabaikan

    Apa Itu RI 25 dan Siapa yang Berhak Menggunakannya?

    Dalam protokol kenegaraan, plat nomor dengan kode RI umumnya digunakan oleh pejabat tinggi negara, termasuk Presiden (RI 1), Wakil Presiden (RI 2), hingga para menteri dan wakil menteri. Namun, salah satu akun X mengunggah daftar penggunaan nopol RI 25 dengan satu angka kecil di ujung kanan bawah. 
     
    Angka kecil ini disebut membedakan pejabat yang menggunakan hal itu. Berdasarkan dokumen yang beredar dan belum terkonfirmasi, berikut daftar pejabat dengan kode RI 25:

    Menko PMK (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan) bernopol RI 25 tanpa angka kecil di ujung kanan bawah.
    Menteri Agama bernopol RI 25 dengan angka kecil di ujung kanan bawah, 2.
    Wamen Agama (Wakil Menteri Agama) dengan angka kecil di ujung kanan bawah, 3.
    Mendikdasmen (Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah) dengan angka kecil di ujung kanan bawah, 4.
    Dua Wamendikdasmen (Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah) dengan angka kecil di ujung kanan bawah, 5 dan 6.
    Mendiktisaintek (Menteri Pendidikan Tinggi, Riset, dan Sains Teknologi) dengan angka kecil di ujung kanan bawah, 7.
    Dua Wamendiktisaintek (Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Riset, dan Sains Teknologi) dengan angka kecil di ujung kanan bawah, 8 dan 9.
    MenKebudayaan (Menteri Kebudayaan) dengan angka kecil di ujung kanan bawah, 10.
    Wamen Kebudayaan dengan angka kecil di ujung kanan bawah, 11
    Menteri Dukbangga/BKKBN (Menteri Pembangunan Kependudukan dan Kesejahteraan Keluarga) dengan angka kecil di ujung kanan bawah, 14.
    Wamen Dukbangga/BKKBN dengan angka kecil di ujung kanan bawah, 15.
    Menteri PPPA (Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) dengan angka kecil di ujung kanan bawah, 16.
    Wamen PPPA dengan angka kecil di ujung kanan bawah, 17.
    Menpora (Menteri Pemuda dan Olahraga) dengan angka kecil di ujung kanan bawah, 18.
    Wamenpora (Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga) dengan angka kecil di ujung kanan bawah, 19.

    Kebingungan di Lapangan

    Kehadiran plat RI 25 di berbagai kendaraan dengan jenis dan lokasi berbeda dalam waktu berdekatan menimbulkan kebingungan. Apakah pelat ini dipakai bergantian oleh pejabat tertentu, atau ada kelonggaran dalam penggunaannya?
     
    Publik pun mempertanyakan apakah sistem pengelolaan pelat khusus RI sudah sesuai regulasi. Spekulasi bermunculan, mulai dari dugaan penyalahgunaan hingga kelonggaran pengaturan dalam protokol kendaraan dinas pejabat negara.
     
    Penggunaan pelat nomor khusus pejabat negara seperti RI 25 merupakan hal yang wajar dalam protokol kenegaraan. Namun, kemunculan pelat ini pada kendaraan yang berbeda dalam waktu berdekatan, serta perbedaan angka kecil di ujung kanan bawahnya, menimbulkan pertanyaan. 
     
    Pemerintah diharapkan dapat memberikan klarifikasi agar tidak memunculkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Gibran Saksikan Simulasi Penanganan Bencana di Bogor

    Gibran Saksikan Simulasi Penanganan Bencana di Bogor

    JABAR EKSPRES – Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka mengunjungi Muhamadiyah Boarding School, Kemang, Kabupaten Bogor, Rabu (11/12).

    Tiba sekira pukul 10.00 WIB, Gibran langsung melihat video simulasi penanganan bencana bersama pejabat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

    Kemudian, Kepala BPBD Kabupaten Bogor Ade Hasrat menjelaskan mengenai penanganan bencana alamke pada Gibran.

    BACA JUGA:Kasus HIV/AIDS di Cimahi Didominasi Usia Produktif dan Remaja, Ini Kata Dicky Saromi

    Melalui pantauan Jabar Ekspres, sirine berbunyi dari salah satu kelas yang menandakan adanya bahaya atau bencana.

    Selanjutnya, siswa-siswi keluar kelas dan bekumpul dititik aman, pengurus sekolah pun terlihat memanggil petugas BPBD untuk penangan bencana.

    Petugas BPBD lalu memasangkan tenda darurat dengan waktu hanya 8 menit. Dan para siswa dievakuasi ke tenda.

    BACA JUGA:Hari Gunung Internasional, Sejarah dan Link Twibbon Untuk Meramaikan!

    Disisi lain para siswa yang luka-luka ditangani dengan baik oleh petugas medis dalam simulasi bencana tersebut.

    Usai melihat simulasi bencana, Gibran lantas berkunjung ke tenda darurat milik BPBD Kabupaten Bogor.

    Adapun dalam kegiatan tersebut Wapres Gibran didampingi, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Muhadjir Effendy, Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, Pj Bupati Bogor Bachril Bakri, dan lain-lain.

  • BPBD DKI kembali modifikasi cuaca pada 12-14 Desember 2024

    BPBD DKI kembali modifikasi cuaca pada 12-14 Desember 2024

    Jakarta (ANTARA) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta kembali melakukan operasi modifikasi cuaca pada 12-14 Desember 2024 untuk mengurangi intensitas hujan dan memitigasi banjir di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).

    Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi mengatakan bahwa modifikasi cuaca kembali dilakukan berdasarkan arahan dari rapat tingkat menteri yang dipimpin oleh Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno.

    “Kami kemarin sudah merapatkan bahwasannya kita akan lakukan kembali pada tanggal 12, 13, 14 (Desember). Itu untuk yang tahap kedua. Mudah-mudahan dengan lebih baik lagi,” kata Teguh di Jakarta, Rabu.

    Usai meninjau Posko Pengungsian Kebakaran SDN 09 Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, Teguh mengatakan bahwa berdasarkan perkiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), cuaca ekstrem dengan hujan intens tinggi masih akan terjadi pada pertengahan Desember 2024.

    Karena itu, BPBD akan kembali melakukan modifikasi cuaca tahap dua. Pada tahap pertama telah dilakukan selama tiga hari pada 7-9 Desember 2024.

    “Ini yang sudah berhasil. Bisa mengurangi curah hujan yang lebat menjadi relatif yang sekarang kita alami,” kata Teguh.

    Untuk modifikasi cuaca tahap dua ini, Teguh berharap proses tabur garam dengan pesawat dapat dilakukan pada malam hari agar distribusi hujan lebih merata dan lebih efektif menurunkan intensitas hujan.

    Teguh menambahkan bahwa operasi modifikasi cuaca dan upaya lainnya untuk mengurangi intensitas hujan akan terus dilakukan menggunakan anggaran rutin BPBD.

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menggunakan biaya tak terduga dengan mengeluarkan status tanggap darurat jika anggaran BPBD sudah dialokasikan sepenuhnya.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Anggaran Negara harus digunakan untuk rakyat

    Anggaran Negara harus digunakan untuk rakyat

    Sumber Foto: Antara

    Ketua DPR: Anggaran Negara harus digunakan untuk rakyat
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 10 Desember 2024 – 21:36 WIB

    Elshinta.com – Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan kepada pemerintah bahwa anggaran negara melalui APBN 2025 harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.

    “DPR berharap dengan adanya penambahan kementerian/lembaga yang baru, pelaksanaan anggaran negara semakin maksimal untuk rakyat,” kata Puan Maharani di Jakarta, Selasa (10/12), saat menghadiri penyerahan Daftar Isian Penyelenggaraan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 kepada kementerian dan lembaga oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Ia mengatakan bahwa dengan diserahkannya DIPA dan Daftar Alokasi TKD, artinya pelaksanaan APBN tahun 2025 telah siap dimulai.

    “Pemerintah, melalui kementerian/lembaga harus dapat mengelola belanja negara agar tetap diarahkan sebesar-besarnya bagi kepentingan dan kesejahteraan rakyat,” kata Puan.

    Puan mengatakan, APBN 2025 ini disusun pada masa transisi pemerintahan hasil Pemilu 2024, di mana dalam proses penyusunan APBN 2025 beberapa waktu lalu, Pemerintah bersama DPR terus melakukan pembahasan konstruktif termasuk dalam fleksibiltas untuk mengantisipasi format dan prioritas pemerintahan baru.

    Puan menyebut, komunikasi dan konsultasi berkelanjutan dilakukan antara Pemerintah, DPR dan tim Prabowo yang saat itu belum resmi dilantik sebagai presiden agar program pembangunan prioritas pemerintahan baru dapat diakomodir secara optimal dalam APBN 2025.

    Lebih lanjut, Puan menyebut pelaksanaan APBN 2025 akan penuh dengan tantangan karena berbagai dinamika. Mulai dari tantangan global setelah pandemi yang masih terjadi, dinamika perekonomian, geopolitik global yang tinggi, perubahan iklim, hingga dampak digitalisasi.

    Untuk itu diperlukan upaya ekstra dalam mewujudkan anggaran belanja yang berkualitas demi mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

    “Inilah tantangan kita ke depan yang harus mendapatkan penanganan efektif. Baik dari aspek kebijakan, program, anggaran, tata kelola, dan sumber daya manusia pemerintahan,” tuturnya.

    Mantan Menko PMK ini menilai Pemerintah semakin dituntut untuk dapat menyelesaikan masalah struktural di berbagai bidang.

    Tentunya, kata Puan, hal ini diperlukan agar dapat menciptakan percepatan kemajuan dan kesejahteraan rakyat yang semakin inklusif.

    “Kembali lagi kami mengingatkan agar kualitas dan efektivitas belanja Pemerintah harus semakin dapat ditingkatkan karena belanja negara adalah salah satu instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

    “Dana APBN berasal dari uang rakyat, maka Belanja Negara harus lebih banyak dialokasikan untuk program-program yang berdampak langsung untuk rakyat,” sambung Puan.

    Puan juga mengingatkan agar anggaran negara harus dapat memudahkan rakyat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, memperoleh pemberdayaan ekonomi, membangun sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan ekonomi rakyat, dan lain sebagainya.

    “Semua anggaran negara harus berfokus pada kesejahteraan masyarakat, karena penerima manfaat belanja negara adalah rakyat,” tambah cucu Bung Karno tersebut.

    Di sisi lain, Puan meminta agar Pemerintah memiliki indikator yang terukur dari seluruh alokasi anggaran program di setiap kementerian dan lembaga. Sebab hal tersebut-lah yang menunjukkan bahwa belanja negara memenuhi kriteria belanja yang berkualitas atau spending better, dan bukannya hanya sekadar lebih baik belanja atau better to spending.

    “Pemerintah juga harus menyelesaikan berbagai persoalan struktural agar target pertumbuhan ekonomi menjadi lebih besar,” ucap Puan.

    Masalah-masalah struktural yang dimaksud Puan seperti antara lain kedaulatan pangan, energi, kesenjangan ekonomi, kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, industri, ekonomi kerakyatan, sumber daya manusia, dan berbagai pekerjaan rumah lainnya yang harus segera diselesaikan.

    “Sebagai instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, APBN harus diarahkan pada program-program penghapusan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” urai dia.

    Di sisi lain, Puan mengingatkan agar APBN dapat memberikan daya ungkit optimal terhadap perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat. Terutama untuk memperbaiki daya beli masyarakat yang turun karena beban ekonomi.

    “Pemerintah harus bisa memberi stimulus untuk semua kalangan masyarakat, termasuk pelaku usaha baik kecil maupun besar sehingga konsumsi rumah tangga dapat kembali sehat yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional,” tutur Puan.

    Sumber : Antara

  • Puan ingatkan anggaran negara harus digunakan untuk rakyat

    Puan ingatkan anggaran negara harus digunakan untuk rakyat

    Pemerintah, melalui kementerian/lembaga harus dapat mengelola belanja negara agar tetap diarahkan sebesar-besarnya bagi kepentingan dan kesejahteraan rakyat

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan kepada pemerintah bahwa anggaran negara melalui APBN 2025 harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.

    “DPR berharap dengan adanya penambahan kementerian/lembaga yang baru, pelaksanaan anggaran negara semakin maksimal untuk rakyat,” kata Puan Maharani di Jakarta, Selasa, saat menghadiri penyerahan Daftar Isian Penyelenggaraan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 kepada kementerian dan lembaga oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Ia mengatakan bahwa dengan diserahkannya DIPA dan Daftar Alokasi TKD, artinya pelaksanaan APBN tahun 2025 telah siap dimulai.

    “Pemerintah, melalui kementerian/lembaga harus dapat mengelola belanja negara agar tetap diarahkan sebesar-besarnya bagi kepentingan dan kesejahteraan rakyat,” kata Puan.

    Puan mengatakan, APBN 2025 ini disusun pada masa transisi pemerintahan hasil Pemilu 2024, di mana dalam proses penyusunan APBN 2025 beberapa waktu lalu, Pemerintah bersama DPR terus melakukan pembahasan konstruktif termasuk dalam fleksibiltas untuk mengantisipasi format dan prioritas pemerintahan baru.

    Puan menyebut, komunikasi dan konsultasi berkelanjutan dilakukan antara Pemerintah, DPR dan tim Prabowo yang saat itu belum resmi dilantik sebagai presiden agar program pembangunan prioritas pemerintahan baru dapat diakomodir secara optimal dalam APBN 2025.

    Lebih lanjut, Puan menyebut pelaksanaan APBN 2025 akan penuh dengan tantangan karena berbagai dinamika. Mulai dari tantangan global setelah pandemi yang masih terjadi, dinamika perekonomian, geopolitik global yang tinggi, perubahan iklim, hingga dampak digitalisasi.

    Untuk itu diperlukan upaya ekstra dalam mewujudkan anggaran belanja yang berkualitas demi mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

    “Inilah tantangan kita ke depan yang harus mendapatkan penanganan efektif. Baik dari aspek kebijakan, program, anggaran, tata kelola, dan sumber daya manusia pemerintahan,” tuturnya.

    Mantan Menko PMK ini menilai Pemerintah semakin dituntut untuk dapat menyelesaikan masalah struktural di berbagai bidang.

    Tentunya, kata Puan, hal ini diperlukan agar dapat menciptakan percepatan kemajuan dan kesejahteraan rakyat yang semakin inklusif.

    “Kembali lagi kami mengingatkan agar kualitas dan efektivitas belanja Pemerintah harus semakin dapat ditingkatkan karena belanja negara adalah salah satu instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

    “Dana APBN berasal dari uang rakyat, maka Belanja Negara harus lebih banyak dialokasikan untuk program-program yang berdampak langsung untuk rakyat,” sambung Puan.

    Puan juga mengingatkan agar anggaran negara harus dapat memudahkan rakyat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, memperoleh pemberdayaan ekonomi, membangun sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan ekonomi rakyat, dan lain sebagainya.

    “Semua anggaran negara harus berfokus pada kesejahteraan masyarakat, karena penerima manfaat belanja negara adalah rakyat,” tambah cucu Bung Karno tersebut.

    Di sisi lain, Puan meminta agar Pemerintah memiliki indikator yang terukur dari seluruh alokasi anggaran program di setiap kementerian dan lembaga. Sebab hal tersebut-lah yang menunjukkan bahwa belanja negara memenuhi kriteria belanja yang berkualitas atau spending better, dan bukannya hanya sekadar lebih baik belanja atau better to spending.

    “Pemerintah juga harus menyelesaikan berbagai persoalan struktural agar target pertumbuhan ekonomi menjadi lebih besar,” ucap Puan.

    Masalah-masalah struktural yang dimaksud Puan seperti antara lain kedaulatan pangan, energi, kesenjangan ekonomi, kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, industri, ekonomi kerakyatan, sumber daya manusia, dan berbagai pekerjaan rumah lainnya yang harus segera diselesaikan.

    “Sebagai instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, APBN harus diarahkan pada program-program penghapusan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” urai dia.

    Di sisi lain, Puan mengingatkan agar APBN dapat memberikan daya ungkit optimal terhadap perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat. Terutama untuk memperbaiki daya beli masyarakat yang turun karena beban ekonomi.

    “Pemerintah harus bisa memberi stimulus untuk semua kalangan masyarakat, termasuk pelaku usaha baik kecil maupun besar sehingga konsumsi rumah tangga dapat kembali sehat yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional,” tutur Puan.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Menko PMK Pratikno Serahkan Masalah Dualisme PMI ke Kumham

    Menko PMK Pratikno Serahkan Masalah Dualisme PMI ke Kumham

    loading…

    Menko PMK Pratikno menegaskan menyerahkan masalah dualisme kepemimpinan PMI ke Kementerian Hukum. Foto/SINDOnews

    JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno menegaskan masalah dualisme kepemimpinan Palang Merah Indonesia (PMI) bukan urusan pemerintah. Namun, masalah legalitas kepengurusan PMI berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM (Kumham).

    “Itu bukan urusan kita, kalau urusan legalitas kepengurusan urusan Kumhan,” tegas Pratikno saat ditanya di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

    Pratikno mengatakan pemerintah sangat terbantu dengan adanya lembaga sosial PMI. “Jadi kan pemerintah sangat terbantu dengan PMI ya. Pemerintah sangat ingin bekerja sama dengan PMI. Oleh karena itu pemerintah sangat ingin PMI solid. Tapi masalah legalitas, masalah itu di Kumham,” paparnya.

    Baca Juga

    Pratikno menegaskan pemerintah menginginkan agar kepemimpinan sebuah organisasi apa pun harus melalui proses demokrasi. “Ya semua organisasi sebaiknya ada proses demokrasi,” katanya.

    Pratikno pun enggan berkomentar lebih lanjut mengenai dualisme kepemimpinan PMI yang diketuai oleh Jusuf Kalla (JK) ataupun PMI tandingan yang mengangkat Agung Laksono sebagai Ketua. “Pesan kepengurusan itu tanggung jawab Kemenkumham,” tegasnya.

    (cip)

  • Antisipasi Banjir Akhir Tahun, Pemerintah Bakal Modifikasi Cuaca di Jabodetabek

    Antisipasi Banjir Akhir Tahun, Pemerintah Bakal Modifikasi Cuaca di Jabodetabek

    Antisipasi Banjir Akhir Tahun, Pemerintah Bakal Modifikasi Cuaca di Jabodetabek
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pemerintah bakal melaksanakan
    modifikasi cuaca
    untuk meminimalisir banjir di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).
    Hal itu disepakati dalam rapat kerja antara Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), BMKG, BNPB, Basarnas, dan perwakilan pemerintah daerah, Selasa (10/12/2024).
    “Pertama akan dilanjutkan terus modifikasi cuaca baik yang dilakukan oleh BNPB bersama dengan BMKG, maupun juga oleh pemerintah provinsi terutama oleh Pemprov DKI,” Menko PMK Pratikno selepas rapat di Kantor Kemenko PMK, Selasa.
    Pratikno menjelaskan, langkah ini diambil karena tingginya intensitas hujan di Jabodetabek pada periode Desember 2024 hingga awal Januari 2025.
    Berdasarkan laporan BMKG, curah hujan yang sangat tinggi terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia, khususnya Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
    Pratikno menyebutkan, modifikasi cuaca mampu mengurangi curah hujan berlebihan yang berpotensi mengakibatkan bencana hidrometeorologi, termasuk banjir.
    “Jadi modifikasi ini akan mengurangi curah hujan yang berlebihan. Tidak bisa meniadakan, tidak mungkin, tapi mengurangi dan itu mengurangi beban terhadap
    infrastruktur air
    yang ada di wilayah Jabodetabek,” kata dia.
    Dalam rapat tersebut, Pratikno juga mendorong pemerintah daerah Jabodetabek untuk mengoptimalkan infrastruktur dalam rangka mengantisipasi dampak dari hujan deras.
    “Yang sudah ada diperbaiki, direnovasi, dioptimalkan baik melalui perawatan infrastruktur, maupun melalui kesiapsiagaan dari petugas teknis yang ada di lapangan. Jangan sampai petugas teknis lengah,” kata Pratikno.
    “Jika pun kemudian banjir tidak bisa terhindarkan, kita harapkan banjirnya sudah bisa mulai terkendali, dengan langkah-langkah tadi yang saya sampaikan,” ujar mantan Menteri Sekretaris Negara itu.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menko PMK Pratikno Pimpin Rapat Antisipasi Cuaca Ekstrem di Jabodetabek

    Menko PMK Pratikno Pimpin Rapat Antisipasi Cuaca Ekstrem di Jabodetabek

    loading…

    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno memimpin Rapat Tingkat Menteri (RTM) di kantornya, Selasa (10/12/2024). FOTO/SINDOnews/BINTI MUFARIDA

    JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno memimpin Rapat Tingkat Menteri (RTM) di kantornya, Selasa (10/12/2024). Rapat membahas langkah antisipasi menghadapi cuaca ekstrem di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

    Rapat tersebut dihadiri Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto, Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati, Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Kusworo, PJ Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi, dan sejumlah pejabat lainnya.

    Dari pantauan SINDOnews, hingga pukul 09.45 WIB, rapat masih berlangsung secara tertutup. Menurut informasi rapat kali ini bertujuan untuk memastikan kesiapan pemerintah dalam menghadapi potensi dampak cuaca ekstrem, seperti bencana hidrometeorologi basah di Jabodetabek pada puncak musim hujan.

    “Kemungkinan bencana hidrometeorologi di wilayah Jabodetabek. Jadi kita harus antisipasi potensi curah hujan yang sangat tinggi di Sumatera di Jawa dan untuk kemungkinan untuk banjir di wilayah Jabodetabek dan ini sudah mulai terasa di Sukabumi di Cianjur dan seterusnya. Dan kita harus antisipasi di wilayah Jabodetabek,” kata Pratikno mengawali sambutannya.

    Pada kesempatan itu, Pratikno juga mengimbau kepada semua pihak untuk mengantisipasi bencana banjir seperti di tahun 2014, 2015, 2019, dan 2020. “Kita harus melihat tahun-tahun sebelumnya, tahun 2014, 2015, 2019, 2020 kita punya pengalaman banjir di Jakarta dan sekitarnya.”

    “Bahkan waktu itu korban meninggal misalnya tahun 2014 itu sampai 23 orang, tahun 2020, 19 orang. Kemudian jumlah pengungsi tahun 2014 itu mencapai 122 ribu pengungsi, tahun 2020 ada 36 ribu pengungsi jadi ini artinya perlu kita antisipasi,” tambahnya.

    Sebelumnya, Kepala BMKG Dwikorita telah mengeluarkan peringatan dini potensi cuaca ekstrem di sejumlah wilayah termasuk Jabodetabek akibat beberapa faktor diantaranya adanya Bibit Siklon Tropis 91S yang terpantau di barat daya Banten.

    Ditambah lagi, bahwa pada bulan Desember kali ini sejumlah wilayah telah masuk puncak musim hujan yang diperkirakan berlangsung hingga Maret 2025. Melalui koordinasi kali ini, diharapkan tercipta koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat untuk menghadapi cuaca ekstrem dengan lebih baik.

    (abd)

  • Giring Ajak Para Investor Lebih Banyak Buka Bioskop di Kabupaten

    Giring Ajak Para Investor Lebih Banyak Buka Bioskop di Kabupaten

    ERA.id – Pemerintah mengajak para investor membuka lebih banyak gedung-gedung bioskop di daerah pedesaan maupun kabupaten.

    “Kita mendorong semua investor untuk lebih yakin membuka bioskop-bioskop di kabupaten, di kota, yang belum ada bioskopnya,” ujar Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha di Kemenko PMK, Jakarta, Senin (9/12/2024), dikutip dari Antara.

    Giring mengatakan film-film Indonesia mulai mendominasi layar kaca. Selain itu, sekitar 60 persen dari total penonton adalah mereka yang menyaksikan film-film lokal.

    Ia yakin pada akhir tahun ini jumlah penonton film-film Indonesia bisa mencapai 75 juta dari total keseluruhan penonton, baik dari layar lebar maupun online.

    Dari berbagai sumber yang dikumpulkan, jumlah penonton film Indonesia tahun 2024 merupakan yang tertinggi sejak 98 tahun silam, dengan total 68,95 juta penonton per 3 November 2024.

    Berkaca pada potensi yang besar itu, Kementerian Kebudayaan mengajak investor untuk semakin memperluas pasarnya di daerah-daerah yang belum punya bioskop.

    “Itu tertinggi sepanjang sejarah negara Indonesia ini, makanya kita mendorong investor-investor untuk buka bioskop-bioskop,” kata Giring.

    Giring juga menyatakan bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan industri bioskop besar. Mereka, kata Giring, telah memberikan lampu hijau.

    “Mudah-mudahan nanti akan banyak lagi (bioskop),” kata dia.

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan pihaknya akan mendukung segala sesuatu yang berkaitan dengan pemajuan kebudayaan.

    “Jadi, di Kemenko PMK adalah mengkoordinasikan kalau itu terkait dengan misalnya dukungan dari pemerintah daerah kita akan komunikasi dengan Kemendagri, termasuk dukungan infrastruktur dan keuangan,” kata dia.

    Sebelumnya, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung perkembangan ekosistem perfilman Indonesia agar mampu bersaing di kancah internasional.

    Menurut dia, film Indonesia kini telah menjadi “tuan di negeri sendiri”, dan diterima luas oleh masyarakat, serta memiliki potensi besar untuk mendunia.

    “Kementerian Kebudayaan mendorong ekosistem perfilman berkembang sesuai harapan insan perfilman. Dukungan berupa anggaran, seperti film fund, sangat dibutuhkan, terutama untuk film-film bertema kebangsaan, anak-anak, atau karya seni yang memerlukan afirmasi,” ujarnya.

  • Menpora: Gerakan Indonesia Bugar Mencakup Penambahan Jam Olahraga di Sekolah

    Menpora: Gerakan Indonesia Bugar Mencakup Penambahan Jam Olahraga di Sekolah

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo menyatakan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) bakal meluncurkan gerakan Indonesia Bugar bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Gerakan Indonesia Bugar mencakup penambahan jam olahraga dan jam gerak di sekolah.

    Dito Ariotedjo menuturkan Presiden Prabowo Subianto memantau perkembangan dari program yang dicanangkan Kemenpora. Hal ini disampaikan Dito seusai menghadiri ratas bersama Presiden Prabowo dan para menteri yang berada di bawah koordinasi Menko PMK.

    “Khususnya ini kita akan meluncurkan gerakan Indonesia Bugar, Ayo Gerak bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Di dalamnya kebijakan terkait penambahan jam olahraga dan jam gerak, ekstrakulikuler olahraga, dan juga gerakan dasar senam akan dikembalikan juga. Pak Presiden sangat menginginkan hal itu,” bebernya di kawasan Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (9/12/2024).

    Menpora Dito Ariotedjo menjelaskan program ini akan memacu siswa dan siswi untuk kembali bergerak dan berolahraga. Presiden Prabowo, kata Dito, menargetkan program ini bisa berjalan minimal satu jam per hari. Hanya saja penerapannya akan dilakukan secara bertahap.

    “Pertama yang akan kita galakkan adalah bagaimana memacu para siswa, siswi ini kembali bergerak dan juga jam olahraga ditingkatkan dan membudayakan olahraga makin banyak lagi,” katanya.

    “Tadi bapak Presiden bahkan menginginkan per hari minimal bisa 1 jam targetnya, tetapi akan kita lakukan secara bertahap,” tambah Dito.

    Perihal olahraga apa yang bakal dimasifkan tersebut, Dito menyampaikan akan melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, termasuk gerakan senam untuk anak-anak sekolah. Program ini diharapkan mampu membentuk bibit arlet sejak dini.

    “Mungkin kita padukan dengan kebutuhan dasar senam gimnastik. Jadi ini sekaligus bagaimana membentuk bibit-bibit atlet sejak dini, dari tingkat pendidikan paling bawah,” ucap Menpora Dito Ariotedjo.