Xcloud.id

Tag: Muhadjir Effendy

  • Besok, UM Surabaya Resmikan Gedung Pencakar Langit At Ta’awun Tower

    Besok, UM Surabaya Resmikan Gedung Pencakar Langit At Ta’awun Tower

    Surabaya (beritajatim.com) – Universitas Muhammadiyah Surabaya atau UM Surabaya bakal meresmikan gedung At Ta’awun Tower, Sabtu (9/3/2024) besok. Gedung ini digadang sebagai gedung kampus tertinggi di Indonesia.

    Kepala Humas UM Surabaya Radius Setiyawan mengatakan, gedung At Ta’awun Tower memiliki 23 lantai. Ketinggiannya ini bisa menjadi pemikat calon mahasiswa karena bangunannya megah hingga mencakar langit. “Bagi mahasiswa yang ingin melihat laut secara lepas, keindahan Kenpark dan Jembatan Suramadu bisa dinikmati secara langsung dari ketinggian At Ta’awun Tower,” ujar Radius, Jumat (8/3/2024).

    Nantinya, gedung At Ta’awun Tower akan menjadi gedung bagi Fakultas Kedokteran (FK) dan Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) UM Surabaya. Seluruh aktivitas mahasiswa FK dan FKG akan menjadi satu kesatuan di gedung ini. “Kehadiran gedung tersebut semakin menegaskan bahwa FK dan FKG UM Surabaya memiliki fasilitas penunjang terlengkap,” sebut Radius.

    Ia mengungkapkan, pada peresmiannya nanti, pihaknya akan menghadirkan sejumlah tokoh penting di antaranya Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, Menko PMK Muhadjir Effendy, dan Menkes Budi Gunadi Sadikin.

    Selain itu, Gubernur Jatim periode 2019-2024 Khofifah Indar Parawansa, Kapolda Jatim Irjen Pol Imam Sugianto, dan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, juga dijadwalkan hadir dalam peresmian tersebut. [ipl/kun]

  • Kemenkeu Pastikan Bansos Baru Jokowi Disalurkan Pakai Data Kemensos

    Kemenkeu Pastikan Bansos Baru Jokowi Disalurkan Pakai Data Kemensos

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) berupa bantuan langsung tunai (BLT) menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kementerian Sosial (Kemensos).

    “(Pakai) DTKS Kemensos,” ujar Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro kepada CNNIndonesia.com, Kamis (1/2).

    BLT adalah bansos terbaru yang diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bagi masyarakat tidak mampu. Nilainya Rp200 per bulan untuk periode Januari, Februari, Maret.

    Bansos itu nantinya diberikan sekaligus yakni langsung Rp600 ribu dan rencananya cair pada bulan ini. Kendati, belum ada tanggal pastinya.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya juga mengungkapkan anggaran bansos BLT akan menggunakan APBN dan penyaluran menggunakan data Kemensos.

    “Menunggu dari Kemensos untuk urusan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) nya, dan penggunaan datanya dan appointment terhadap cost nya,” jelas Sri Mulyani, Senin (29/1).

    Sementara, Politikus PDIP Aria Bima menuding pemerintah tak menggunakan data Kemensos dalam pembagian bansos periode Januari hingga Februari 2024.

    “Data validasi bansos yang dimiliki oleh Kemensos, yang selalu diperbaiki oleh Kemensos, ini infonya tidak dipakai dalam penyebaran atau pembagian bansos yang bulan Januari Februari ini,” kata Aria di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Rabu (31/1).

    Aria mengatakan informasi itu didapatkan langsung dari Menteri Sosial Tri Rismaharini. Risma mengungkap pemerintah menggunakan data dari Kemenko PMK dalam pembagian bansos tersebut.

    “Yang disampaikan, yang dipakai adalah data dari Menko PMK yang itu adalah data-data yang di-collect sebagian dari Kemensos tapi sebenarnya kurang tervalidasi dari periodik,” ujarnya.

    (ldy/sfr)

  • Airlangga Ungkap Opsi LPDP untuk Pelatihan Seperti Kartu Prakerja

    Airlangga Ungkap Opsi LPDP untuk Pelatihan Seperti Kartu Prakerja

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menter Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap opsi penggunaan beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk pelatihan mirip program Kartu Prakerja.

    Airlangga juga mengungkap opsi dana LPDP dialihkan menjadi dana abadi sektor pariwisata. Dia mengatakan berbagai opsi masih dikaji pemerintah.

    “PR dari Pak Presiden untuk menyempurnakan LPDP, khususnya bukan hanya untuk pendidikan, tetapi untuk pelatihan dan ditambah juga untuk menjadi dana abadi sektor tourism,” kata Airlangga setelah Leaders’ Offset Meeting Kemenko Perekonomian di Bandung, Jumat (19/1).

    “Salah satu pelatihan yang menjadi success story kan melalui kartu prakerja,” katanya menambahkan.

    Airlangga mengatakan Kartu Prakerja berhasil mendorong masyarakat untuk bisa mendapatkan lapangan pekerjaan. Ia menyebut masyarakat tetap bisa mendapat kerja karena pelatihan yang masif.

    Dia berkata pelatihan ala Prakerja juga sudah mendapat pujian internasional. Salah satunya dari Utusan Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa untuk Inklusi Keuangan yang juga Ratu Belanda Máxima Zorreguieta Cerruti.

    “itu diapresiasi baik oleh UNDP dengan Queen Maxima, bahkan Laos dan Thailand dan Kamboja ingin meng-copy program kita,” ucapnya.

    Sebelumnya, pemerintah juga punya opsi menyetop pasokan dana abadi LPDP dari anggaran penerimaan dan belanja negara (APBN).

    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan anggaran itu akan digunakan untuk memperbaiki riset.

    “Mungkin kita setop dulu. Jadi, anggaran pendidikan 20 persen nanti sepenuhnya bisa digunakan untuk membenahi pendidikan, termasuk riset dan alokasi pengembangan pendidikan perguruan tinggi bisa ditingkatkan,” ucap Muhadjir di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (16/1).

    Muhadjir menyebut LPDP sudah memiliki dana abadi Rp136 triliun.Menurutnya, imbal hasil dari perputaran dana itu cukup untuk membiayai LPDP.

    (dhf/chs)

    [Gambas:Video CNN]

  • Jelang Mudik Lebaran, Kemenpan RB Tetapkan FWA bagi ASN Mulai 24-27 Maret 2025

    Jelang Mudik Lebaran, Kemenpan RB Tetapkan FWA bagi ASN Mulai 24-27 Maret 2025

    PIKIRAN RAKYAT – Berdasarkan surat edaran pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (Kemenpan RB) No. 2 tahun 2025 mengenai Flexible Working Arrangement (FWA), telah ditetapkan bahwa bekerja dengan metode fleksibel bagi ASN jelang libur lebaran mulai diberlakukan dari 24 hingga 27 Maret 2025.

    Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Praktino pada konferensi pers seusai Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait persiapan Hari Raya dan Libur Idulfitri Tahun 2025, pada Rabu, 5 Maret 2025.

    “Dengan rentang waktu yang lebih lebar, kita harapkan untuk mengurangi risiko penumpukan jalur mudik maupun arus balik,” ucap Praktino.

    Praktino mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pengecekan terkait kesiapan armada untuk mudik lebaran, seperti transportasi laut, darat, hingga udara.

    Selain itu, pihaknya juga telah memeriksa kesiapan berbagai infrastruktur terkait, termasuk jalan, jembatan, dan lain sebagainya. Terlebih, potensi-potensi bencana seperti longsor dan banjir juga menjadi perhatian khusus bagi dirinya. 

    Dalam upaya preventif ini, Praktino melibatkan kerja sama dengan BAZARNAS dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Penggunaan alat-alat berat pada titik-titik riskan bencana juga telah diupayakan.

    Bersamaan dengan ini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Muhammad Tito Karnavian juga telah meminta Pemda seluruh Indonesia untuk segera perbaiki infrastruktur daerahnya guna mengantisipasi kepadatan arus mudik jelang hari raya Idulfitri 1446 Hijriah.

    Beberapa kategori infrastruktur yang dimaksud antara lain jalan, dermaga, pelabuhan, dan tempat peristirahatan. Hal ini disampaikan oleh Tito seusai menghadiri rapat yang sama bersama menteri-menteri lainnya di Jakarta, Rabu, 5 Maret 2025.

    Penetapan FWA jelang mudik lebaran ini mendapat dukungan positif dari Korps Lalu lintas (Korlantas) Polri Irjen Polisi, Agus Suryonugroho. Ia menilai kebijakan ini dapat mendorong kelancaran mudik lebaran.

    “Jika aturan ini diterapkan dengan baik, dampaknya sangat positif bagi kelancaran mudik lebaran secara keseluruhan,” kata Agus dikutip dari ANTARA.

    Selain membantu mengurangi kepadatan arus lalu lintas karena ASN dapat melakukan perjalanan mudik lebih awal, penetapan FWA ini juga dapat mengurangi potensi kecelakaan akibat kepadatan lalu lintas.

    Agus mengapresiasi kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) tersebut karena ia menilai langkah ini berperan penting dalam mencapai keamanan, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas jelang libur Idul Fitri 2025 mendatang.

    Adapun pengimplementasian FWA disesuaikan kembali dengan instansi dan perusahaan pemerintahan masing-masing. Menteri PANRB, Rini Widyantini dalam surat edaran tersebut mengatakan bahwa pimpinan instansi pemerintah dapat menyesuaikan metode pelaksanaan masing-masing bagi ASN-nya dalam tugas kedinasan.

    Penyesuaian didasari dengan tugas kedinasan, jumlah pegawai, serta jenis layanan pemerintahan. Rini juga mengusulkan kombinasi fleksibilitas antara Work From Office (WFO) dengan Work From Home (WFH) atau Work From Anywhere (WFA).***(Talitha Azalia) 

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Banjir Mudah Jadi Isu Politik, Jangan Sampai Bencana Merembet ke Lain-lain

    Banjir Mudah Jadi Isu Politik, Jangan Sampai Bencana Merembet ke Lain-lain

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia (Menko PMK) Pratikno merespons bencana banjir yang terjadi di Jabodetabek. Ia meminta agar pemerintah setempat segera menangani persoalan ini, sehingga isu tidak lantas dikait-kaitkan dengan isu politik dan sosial.

    Hal ini diungkapkan Pratikno dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Banjir Jabodetabek, Selasa, 4 Maret 2025. Menurutnya isu semacam ini memang mudah dijadikan bahan argumen politik.

    “Jadi Bapak-Ibu sekalian, ini kejadian banjir di jantung nasional, Jabodetabek, mudah sekali isu ini akan bergelinding menjadi isu yang sosial, isu politik, dan seterusnya. Karena itu, mohon untuk ditangani secara cepat-cepatnya, koordinasi adalah kunci,” kata Pratikno, sebagaimana dikutip dari pernyataannya, Rabu, 5 Maret 2025.

    Rakor Pengendalian Banjir itu dihadiri pula oleh berbagai pihak, di antaranya Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Kepala Basarnas Marsekal Madya (Marsdya) TNI Muhammad Syafii, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto, serta sejumlah perwakilan dari pemerintah daerah dan BPBD lainnya.

    Pratikno menyampaikan, Kemenko PMK siap untuk berkoordinasi lebih intensif dalam mendukung kebutuhan di lapangan.

    Meskipun demikian, ia juga memberikan apresiasi terhadap respons cepat yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam menangani bencana banjir ini.

    Warga di sejumlah titik di Kabupaten Bekasi keluhkan banjir hebat yang merendam pemukiman mereka, Selasa (4/3/2025).

    Ia menegaskan pentingnya penanganan banjir dilakukan dengan segera, mengingat situasinya yang sangat darurat.

    “Terima kasih atas kerja keras Bapak-Ibu sekalian. Respons yang cepat dan ini memang ya situasinya SOS itu hanya emergency, bukan hanya isu bencana, tetapi jangan sampai bencana alam nanti merembet ke masalah-masalah lain masalah sosial, masalah politik, dan lain-lain,” ujarnya.

    Pratikno juga menyebutkan bahwa pihaknya akan melakukan koordinasi dengan berbagai kementerian lain untuk menangani infrastruktur yang terdampak banjir dan melakukan pembersihan lingkungan. Di antaranya, Kemensos, Kemenkes, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

    “Dan juga tentu saja yang tadi kaitannya dengan pemulihan infrastruktur tadi Pak Kepala BNPB sudah menegaskan kita juga mendekati Idul fitri. Jangan sampai juga kemudian satu dalam jangka pendek ini kegiatan masyarakat tidak segera pulih. Yang kedua nanti menjadi satu masalah serius di waktu mudik,” tutur Pratikno. ****

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News