Tag: Muhadjir Effendy

  • BMKG Peringatkan Potensi Cuaca Buruk di Sejumlah Perairan saat Nataru

    BMKG Peringatkan Potensi Cuaca Buruk di Sejumlah Perairan saat Nataru

    Yogyakarta, CNN Indonesia

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan potensi cuaca buruk di sejumlah wilayah perairan selama periode angkutan Natal 2024 dan tahun baru 2025 (Nataru).

    Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menyebut cuaca buruk berpotensi melanda sebagian wilayah Samudera Hindia saat puncak arus mudik Nataru tanggal 21 dan 28 Desember 2024.

    “Ya terutama di Samudera Hindia yang harus diwaspadai di laut Samudra Hindia, di sebelah barat Sumatera, kemudian di selatan Selat Sunda, selatan Jawa hingga Nusa Tenggara Timur, ini perlu diwaspadai,” kata Dwikorita ditemui di UGM, Sleman, DIY, Kamis (19/12).

    Situasi ini, kata mantan rektor UGM itu, masih akan bertahan hingga awal tahun depan.

    Demi kenyamanan, keamanan, dan kelancaran mudik, Dwikorita mengimbau masyarakat untuk terus memonitor informasi pengamatan cuaca BMKG yang juga disebar di berbagai kanal media.

    BMKG, kata Dwikorita, juga berkoordinasi dengan otoritas penyeberangan, kementerian terkait, BPNB, BPBD, dan Pemda agar informasi perkembangan cuaca lebih kian menjangkau masyarakat luas. Selain itu juga demi terwujud langkah antisipasi dan mitigasi lebih optimal.

    “Silakan terus dimonitor karena perkembangannya sangat dinamis dan cepat,” ujarnya.

    Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan pemerintah tengah berupaya mengurangi volume air hujan demi meminimalisir potensi bencana selama periode angkutan Nataru.

    Pratikno berujar, pemerintah telah mempersiapkan langkah-langkah mengantisipasi bencana hidrometeorologi saat periode Nataru, menimbang ramalan BMKG perihal kenaikan suhu air laut yang memicu hujan angin disertai petir di sejumlah wilayah.

    “Intinya bahwa satu, kita pemerintah mencoba berusaha untuk mengurangi volume hujan yang begitu ekstra luar biasa berat di daratan,” kata Pratikno.

    Pemerintah, kata Pratikno, mengupayakannya lewat teknologi modifikasi cuaca (TMC) sehingga hujan lebih banyak turun di area laut sebelum awan mendung masuk ke daratan.

    Rekayasa cuaca ini sesuai rencana dilakukan di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur serta Sulawesi Selatan sebagai langkah antisipasi.

    “Tapi lebih dari itu, kami juga minta kepada Pemda, makanya kami mengundang Pemda-Pemda juga kabupaten kota agar segera mengecek infrastruktur fisik. Jangan sampai ada got, drainase yang tersumbat dan lain-lain,” imbuh mantan rektor UGM itu.

    Lebih jauh, Pratikno juga mengimbau masing-masing stakeholder terkait memeriksa kesiapan sistem peringatan dini atau early warning system (EWS) di tiap-tiap wilayah. Kemudian, mengerahkan jajaran BPBD, TNI, Polri relawan untuk sosialisasi mitigasi bencana.

    “Nah, itu juga makanya kita berusaha untuk mereduksi (risiko bencana). Makanya kita juga sudah antisipasi kemungkinan jalur-jalur (angkutan) Nataru, penyeberangan, itu seandainya ombak besar, kita sudah antisipasi itu juga menggunakan kapal yang lebih besar dan lain-lain,” katanya.

    (kum/dmi)

    [Gambas:Video CNN]

  • Pemerintah Modifikasi Cuaca Kurangi Intensitas Hujan Saat Libur Nataru

    Pemerintah Modifikasi Cuaca Kurangi Intensitas Hujan Saat Libur Nataru

    Yogyakarta, CNN Indonesia

    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan pemerintah tengah berupaya mengurangi intensitas hujan demi meminimalisir potensi bencana selama periode angkutan Natal dan tahun baru (Nataru).

    Pratikno berujar, pemerintah telah mempersiapkan langkah-langkah mengantisipasi bencana hidrometeorologi saat periode Nataru, menimbang peringatan BMKG ihwal kenaikan suhu air laut yang memicu hujan angin disertai petir di sejumlah wilayah.

    “Intinya bahwa satu, kita pemerintah mencoba berusaha untuk mengurangi volume hujan yang begitu ekstra luar biasa berat di daratan,” kata Pratikno ditemui di UGM, Sleman, DIY, Kamis (19/12).

    Pemerintah mengupayakannya lewat teknologi modifikasi cuaca (TMC) sehingga hujan lebih banyak turun di area laut sebelum awan mendung masuk ke daratan.

    Rekayasa cuaca ini sesuai rencana dilakukan di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur serta Sulawesi Selatan sebagai langkah antisipasi.

    “Tapi lebih dari itu, kami juga minta kepada pemda, makanya kami mengundang pemda-pemda juga kabupaten kota agar segera mengecek infrastruktur fisik. Jangan sampai ada got, drainase yang tersumbat dan lain-lain,” imbuh mantan rektor UGM itu.

    Lebih jauh, Pratikno juga mengimbau masing-masing stakeholder terkait memeriksa kesiapan sistem peringatan dini atau early warning system (EWS) di tiap-tiap wilayah. Kemudian, mengerahkan jajaran BPBD, TNI, Polri relawan untuk sosialisasi mitigasi bencana.

    “Nah, itu juga makanya kita berusaha untuk mereduksi (risiko bencana). Makanya kita juga sudah antisipasi kemungkinan jalur-jalur (angkutan) Nataru, penyeberangan, itu seandainya ombak besar, kita sudah antisipasi itu juga menggunakan kapal yang lebih besar dan lain-lain,” katanya.

    “Kita juga memberikan penekanan memang jalur Nataru harus lebih disiapkan lebih lebih seriuslah ya,” pungkas Pratikno.

    Sebelumnya, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menyebut momen libur Natal dan Tahun Baru akan dibarengi dengan curah hujan cukup tinggi karena berada di puncak musim hujan yang disertai dengan fenomena La Nina lemah.

    Dwikorita mengatakan pada Desember puncak musim hujan terjadi di sebagian Jawa terutama bagian selatan. Kemudian, pada Januari itu puncak musim di Jawa terjadi di bagian tengah hingga utara.

    Oleh karena itu, ia meminta pihak terkait untuk memberi perhatian pada peningkatan curah hujan yang cukup tinggi ini karena mungkin berdampak pada mobilitas masyarakat di momen libur Nataru, khususnya di Sumatera dan Jawa.

    Selain berada pada puncak musim hujan, Dwikorita mengatakan curah hujan juga bisa semakin tinggi karena adanya fenomena La Nina lemah. Fenomena ini berpotensi meningkatkan curah hujan hingga 20 persen.

    “Musim hujan ini disertai dengan terjadinya La Nina lemah yang berdampak pada peningkatan curah hujan mencapai diprediksi 20 persen dari normalnya,” jelasnya.

    (kum/dmi)

    [Gambas:Video CNN]

  • Dikunjungi Menteri Pratikno, Mas Ony Ngawi Paparkan PRLB untuk Dukung Swasembada Pangan Nasional

    Dikunjungi Menteri Pratikno, Mas Ony Ngawi Paparkan PRLB untuk Dukung Swasembada Pangan Nasional

    Menurut Ony, Menko PMK Pratikno akan menyampaikan masukan-masukan kepada Presiden Prabowo Subianto, termasuk di antaranya program PRLB yang bisa menjadi pendukung percepatan program swasembada pangan.

    Dituturkan lebih jauh, dengan PRLB, para petani di Ngawi didorong untuk meminimalkan penggunaan pupuk kimia dalam pertanian, guna mengembalikan kesuburan tanah.

    Di sisi lain, pelalui program PRLB, gabungan kelompok tani (Gapoktan) didorong dan difasilitasi untuk mandiri pupuk, dengan membikin pupuk sendiri. Sehingga, sangat mengurangi ketergantungan petani kepada pupuk kimia bersubsidi.

    Saat ini, di setiap kecamatan di Ngawi, setidaknya terdapat 6-7 desa yang mempunyai lumbung mikro-organisme lokal (MOL) yang digunakan untuk membuat pupuk organik padat maupun cair.

    Senada, Menko PMK Pratikno mengatakan ia menjaring masukan dari berbagai kepala daerah, untuk menyukseskan program prioritas Presiden Praboeo. Termasuk, ia akan menyampaikan masukan dari kepala daerah terkait percepatan program swasembada pangan.

     

  • Puan Wanti-wanti Pemerintah Siapkan Mitigasi Dampak Kenaikan PPN 12 Persen

    Puan Wanti-wanti Pemerintah Siapkan Mitigasi Dampak Kenaikan PPN 12 Persen

    JAKARTA – Ketua DPR Puan Maharani mewanti-wanti pemerintah untuk mengantisipasi dampak yang akan terjadi dengan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025.

    Puan juga berpesan agar kenaikan pajak harus digunakan untuk peningkatan pelayanan bagi rakyat.

    “Kami memahami tujuan kenaikan PPN untuk meningkatkan penerimaan negara dan mengurangi defisit angaran. Namun pemerintah harus memperhatikan dampak yang akan muncul dari kebijakan tersebut,” ujar Puan Maharani, Rabu, 18 Desember. 

    Kenaikan PPN 12 persen ini sendiri memang sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Hanya saja, Puan meminta pemerintah mendengarkan masukan dari berbagai kalangan, termasuk para pakar, terhadap potensi yang bisa ditimbulkan dari kebijakan itu.

    “UU HPP juga mengamanatkan Pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN di mana UU HPP menjelaskan PPN yang berlaku pada tahun 2025 adalah sebesar 12 persen. Kita harus cermat dalam memperhatikan dampaknya terhadap daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi,” ucapnya.

    “Karena masih ada kekhawatiran bahwa kebijakan ini dapat memperburuk keadaan bagi kelas menengah dan pelaku usaha kecil,” sambung Puan.

    Meski pemerintah telah menegaskan PPN 12 persen akan dikenakan pada kelompok barang mewah dan tidak berlaku bagi sektor konsumsi rumah tangga, namun Puan menilai secara umum tetap akan terdampak bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan menengah. 

    Apalagi kenaikan tarif PPN juga diprediksi akan memicu inflasi pada barang konsumsi harian, seperti pakaian, perlengkapan kebersihan, dan obat-obatan, yang merupakan kebutuhan dasar bagi banyak keluarga.

    “Dampak bisa terjadi kepada masyarakat ketika produsen dan pelaku usaha menaikkan harga produk secara antisipatif sehingga memicu inflasi naik semakin tinggi. Ini yang harus diantisipasi,” kata Puan.

    Karena itu, Puan meminta pemerintah menyiapkan solusi jangka panjang. Sebab berdasarkan simulasi dari Center of Economics and Law Studies (Celios), kelas menengah diprediksi mengalami penambahan pengeluaran hingga Rp 354.293 per bulan atau Rp 4,2 juta per tahun dengan adanya kenaikan PPN.

    Sementara, keluarga miskin diprediksi menanggung kenaikan pengeluaran hingga Rp 101.880 per bulan atau Rp 1,2 juta per tahun, sedangkan kelompok rentan akan menghadapi penambahan pengeluaran sebesar Rp 153.871 per bulan. 

    “Dengan dinamika ekonomi yang ada saat ini, banyak masyarakat yang sudah tertekan. Tak sedikit yang lalu akhirnya terjerumus pada pinjaman online (pinjol) dengan bunga tak masuk akal. Kita berharap tak ada lagi tambahan tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat,” kata mantan Menko PMK itu.

    Puan juga berharap pemerintah menyiapkan langkah-langkah lanjutan untuk menghadapi berbagai tantangan yang akan timbul akibat kenaikan PPN 12 persen meskipun Pemerintah juga berencana memberikan insentif perpajakan senilai Rp 445 T dengan sasaran penerima manfaat adalah UMKM, dunia usaha, dan rumah tangga.

    “Sektor padat karya seperti industri tekstil sudah mengalami pelemahan selama beberapa waktu terakhir. Semoga kenaikan PPN ini tidak memperparah keadaan,” pungkasnya.

     

  • Menko PMK dan BNPB Siapkan Antisipasi Bencana Akibat Cuaca Ekstrem Akhir Tahun

    Menko PMK dan BNPB Siapkan Antisipasi Bencana Akibat Cuaca Ekstrem Akhir Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan bahwa dalam menghadapi potensi bencana akibat cuaca ekstrem, perlu adanya kesiapsiagaan antara pemerintah pusat dan daerah guna meminimalisir potensi dampak yang akan terjadi.

    Hal ini dikatakannya kala dia memimpin rapat koordinasi bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan pemerintah daerah se-Jawa Timur, untuk membahas kesiapsiagaan potensi bencana hidrometeorologi, di Gedung Negara Grahadi, Kota Surabaya, Jawa Timur, pada Selasa (17/12/2024).

    “Untuk menghadapi potensi bencana hidrometeorologi pada Desember-Januari yang diperkirakan cukup tinggi, pemerintah sudah siap siaga, BNPB sudah menyiapkan langkah-langkah penanganan yang detail,” katanya.

    Pratikno menambahkan, upaya meningkatkan kesiapsiagaan yang dimaksud tak hanya dalam bidang infrastrukturnya saja, tetapi juga petugas dan masyarakatnya.

    Dia berkata demikian lantaran mengingat pada Desember ini merupakan periode libur Natal dan Tahun Baru alias Nataru, sehingga akan ada mobilisasi yang tinggi dari perjalanan masyarakat.

    “Intinya adalah insfrastruktur yang ada di daerah disiapkan sebaik mungkin, masyarakat dan para petugas disiapkan sebaik mungkin. Apalagi di jalur mudik saat Nataru nanti,” tutur Mensesneg pada era pemerintahan Jokowi tersebut.

    Pada kesempatan yang sama pula, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyampaikan BNPB memberikan dana operasional dan logistik peralatan bagi daerah yang berstatus siaga dan tanggap darurat bencana di wilayah Jawa Timur.

    “BNPB menyalurkan bantuan operasional dan perlengkapan peralatan. Dari 39 kabupaten kota yang ada di Jawa Timur, 27 menyatakan siaga darurat karena diprediksi akan terjadi bencana. Kita harapkan ketika terjadi bencana mereka sudah siap segera membantu masyarakat,” ujarnya.

    Sementara itu, lanjut dia, pihaknya juga memberikan dukungan dana siap pakai untuk 11 wilayah yang dinyatakan berstatus tanggap darurat.

    “Yang sudah terjadi bencananya ada 11 wilayah. Diberikan bantuan untuk memastikan masyarakat terdampak, semua bisa tertangani dan terlayani dengan baik,” pungkas Suharyanto.

  • Antisipasi Bencana Hidrometeorologi, Pj Gubernur Jatim Rakor Bersama Menko PMK dan Kepala BNPB

    Antisipasi Bencana Hidrometeorologi, Pj Gubernur Jatim Rakor Bersama Menko PMK dan Kepala BNPB

    Surabaya (beritajatim.com) – Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Tahun 2024 Wilayah Provinsi Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (17/12/2024) malam.

    Rakor ini dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) RI Pratikno, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto, Kepala Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati, Kepala Perangkat Daerah, maupun Kalaksa BPBD Kabupaten/Kota.

    Dalam rakor ini turut dilakukan penyerahan bantuan dana siap pakai BNPB kepada Pemprov Jatim, Pangdam V Brawijaya, Polda Jawa Timur oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana RI didampingi Pj. Gubernur Jatim dan Menko PMK.

    Dukungan operasional penanganan siaga darurat bencana hidrometeorologi juga diserahkan kepada Bupati/Walikota di Jawa Timur.

    Secara khusus, Pj. Gubernur Adhy menyampaikan rakor ini merupakan bentuk upaya nyata bersama untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana hidrometeorologi. Utamanya pada musim penghujan dan momen libur Natal serta Tahun Baru (Nataru) 2025.

    “Kami berupaya merumuskan langkah-langkah penanganan bencana yang terukur agar bisa membantu masyarakat yang terdampak bencana dengan maksimal sekaligus dapat dilakukan pencegahan bencana,” ujarnya.

    “Pemprov Jatim telah menyiapkan langkah antisipasi bencana hidrometeorologi antara lain rakor bencana hidrometeorologi, surat himbauan Gubernur ke kabupaten/kota se Jatim menetapkan status siaga darurat bencana meteorologi dengan SK Gubernur,” sambung Adhy.

    Adhy menambahkan, Pemprov juga membuat keposkoan siaga bencana hidrometeorologi, apel siaga dan gelar peralatan serta pengecekan Early Warning System (EWS), serta dukungan logistik dan peralatan yang diserahkan kabupaten/ kota.

    “Alhamdulillah telah dilakukan apel siaga bencana hidrometeorologi dan gelar peralatan Kab/Kota se-Jawa Timur yang dilaksanakan masing-masing wilayah dipimpin kepala daerah,” katanya.

    Apel siaga ini, kata Adhy, sangat penting. Karena pada Triwulan Desember, Januari dan Februari wilayah Jatim berpotensi banjir, longsor, abrasi, rob dan gelombang tinggi. Ia pun ingin provinsi maupun kabupaten/kota siap dalam menghadapi risiko yang ada di wilayahnya.

    “Penanganan hidrometeorologi basah (banjir) di Jawa Timur, InsyaAllah siap dengan sistem kesiapsiagaan baik sarana prasarana, peralatan, personel, therapy, logistik bahkan bantuan anggaran BTT (Belanja Tidak Terduga) kita juga sudah siap,” tegasnya.

    Sementara untuk penanganan bencana banjir yang terjadi di sejumlah wilayah saat ini, Adhy menyampaikan bahwa sudah mengambil fokus utama untuk evakuasi warga terdampak, utamanya kelompok rentan. Kemudian melakukan manajemen pengungsian baik dari Dinas Sosial, BNPB, BPBD, dan instansi terkait guna penanganan mitigasi bencana khususnya banjir.

    Mitigasi bencana di Jatim, dikelompokkan menjadi delapan klaster. Yakni Metropolitan, Madura, Ijen, Probomajang, Malang Raya, Wilis Selatan, Wilis Utara dan Labanegoro. Serta ada pengelempokan Daerah Aliran Sungai (DAS) diantaranya Wilayah Sungai Bengawan Solo, WS Brantas, WS Madura-Bawean, WS Welirang Rejoso yang mengakibatkan banjir di beberapa wilayah.

    “Wilayah sungai menjadi salah satu penyebab banjir selain karena faktor curah hujan tinggi. Nyatanya, kondisi sungai dan aliran anak sungai mengakibatkan banjir yang terjadi di Mojokerto, Jombang dan Ponorogo,” tandasnya.

    Lebih lanjut, Adhy menyampaikan, total bencana di Jawa Timur per 1 Januari hingga 16 Desember sebanyak 370 bencana. Dan secara khusus, dimulainya hidrometeorologi basah di Jawa Timur per 1 November – 17 Desember 2024 terdapat 62 kejadian dengan kategori sedang berat.

    “Ini berdampak pada 26 Kabupaten/ Kota, 88 Kecamatan dan 197 desa. Serta mengakibatkan 3 korban meninggal, 1 orang luka berat, 6 orang luka ringan dan beberapa infrastruktur rusak,” tuturnya.

    Di akhir, Adhy secara khusus meminta BMKG untuk memberikan informasi prakiraan cuaca di Jawa Timur guna mengantisipasi terjadinya banjir. Dengan data dan informasi dari BMKG ini menjadi sangat penting, lebih detil dan terarah.

    “Sektor mana yang kita lakukan kesiapan untuk penguatan dan kita akan bisa lebih efisien untuk mengatasi hal tersebut,” katanya

    Sementara itu, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia (Menko PMK) RI Pratikno mengatakan, pertemuan ini meyakinkan bahwa seluruh daerah di Jatim siap menghadapi resiko hidrometeorologi yang cukup tinggi periode Desember – Februari.

    Pemerintah pusat, sudah siap siaga menyiapkan langkah-langkah yang cukup detail bersama Pemda. Intinya, infrastruktur di daerah disiapkan dan petugas serta masyarakat disiapkan untuk menghadapi bencana.

    “Tadi sudah dijelaskan wilayah mana yang berpotensi curah hujan tinggi. Ada angin dan ombak yang harus kita mitigasi bersama,” katanya.

    Dalam kesempatan ini, Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati menjelaskan, musim hujan kali ini berbeda dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Menurutnya, kondisi kepulauan Indonesia, data satelit menunjukkan suhu muka air laut yang semakin menghangat dan memanas bahkan suhu naik hingga 2 derajat celcius.

    “Ini kenaikan yang sangat mengkhawatirkan. Dampaknya, maka terjadilah booster, kenaikan pembentukan awan-awan hujan yang intensif. Itulah yang disebut anomali iklim global atau La Nina, levelnya masih lemah,” katanya.

    Dwikorita menambahkan, hal ini memicu peningkatan curah hujan, serta terbentuknya sirkulasi siklonik, muncul bibit-bibit siklom, mengepung wilayah Indonesia dan mengakibatkan angin kencang serta hujan lebat.

    Ia juga memberikan prakiraan cuaca untuk kesiapsiagaan dan mitigasi bencana agar meminimalisir potensi cuaca ekstrem, mencegah korban jiwa dan mengurangi kerugian.

    “Bisa cek untuk kecamatan mana saja di tiap kabupaten yang kiranya akan terjadi cuaca ekstrem. Silakan buka aplikasi INAWIS BMKG, lihat bagaimana fitur cuaca dalam 7 hari kedepan,” tandasnya.

    Di sisi lain, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan, dari 38 kabupaten / kota di Jatim sudah terjadi bencana status tanggap darurat ada 11. Kemudian 27 kabupaten kota sudah menetapkan siaga darurat.

    Maka, lanjutnya, pemerintah pusat atas petunjuk Menko PMK menyalurkan bantuan dana operasional maupun perlengkapan dan peralatan sebanyak 16 item. Berupa perahu, sembako, makanan siap saji dan pompa.

    “Kita harapkan 27 daerah yang statusnya siaga darurat ketika terjadi bencana sudah siap membantu masyarakat. Sedangkan 11 kabupaten dan kota yang terkena bencana diberi bantuan untuk memastikan masyarakat terdampak bisa tertangani dan terlayani dengan baik,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, juga dilakukan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) wilayah di Pulau Jawa. Yang mana Provinsi Jateng dan Jabar sudah dilakukan. Rencananya, Jatim OMC akan dilaksanakan siang malam (24 jam) di dua titik, yakni daerah tapal kuda dan mataraman.

    Nanti, kata dia, akan dilihat OMC-nya. Sebab OMC bukan titik melainkan area pertemuan awan yang berdekatan dengan hujan untuk kemudian dilakukan intervensi. “Kita lihat prediksinya. Mudah-mudahan cuaca ekstrem bisa terkurangi,” pungkasnya. [tok/aje]

  • Antisipasi Banjir, Pemerintah Modifikasi Cuaca di Jawa Timur

    Antisipasi Banjir, Pemerintah Modifikasi Cuaca di Jawa Timur

    Surabaya, CNN Indonesia

    Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI Suharyanto mengatakan, pihaknya akan melakukan operasi modifikasi cuaca di Jawa Timur. Hal itu dilakukan untuk meminimalisir dampak bencana hidrometeorologi seperti banjir.

    Hal itu disampaikan Suharyanto usai mengikuti Rakor Pengendalian Bencana bersama Menko PMK Pratikno dan Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (17/12).

    “Untuk Jawa Timur mulai besok kita laksanakan operasi modifikasi cuaca siang dan malam, mudah-mudahan prediksi BMKG curah hujan ekstrem bisa dikurangi, sehingga tidak mengakibatkan bencana yang masif,” kata Suharyanto.

    Suharyanto menyebut, operasi modifikasi cuaca sebelumnya sudah dilakukan di wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah.

    Rencananya modifikasi cuaca tersebut akan berlangsung di dua wilayah Jatim. Yakni di kawasan Tapal Kuda dan Mataraman. Daerah-daerah tersebut dipilih berdasarkan analisa pertumbuhan awan.

    “TMC (Teknologi Modifikasi Cuaca) tidak di titik, tapi areal ya, karena dilihat pertumbuhan awannya yang hujan, ya di situ dilakukan intervensi,” ucap dia.

    Operasi yang berlangsung selama satu pekan itu diprediksi menelan anggaran senilai Rp1,2 miliar. BNPB RI akan bekerjasama dengan pihak ketiga untuk melaksanakannya.

    “Anggarannya menggunakan BNPB dan pelaksanaan di lapangan pihak ketiga. [Untuk anggaran] Tergantung kebutuhan, ya sekali terbang kita coba seminggu, kalau seminggu kali Rp200 juta. 7 x 200 juta ya sekitar Rp1,2 miliar,” tuturnya.

    Daerah potensi banjir

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebelumnya mengungkap sejumlah wilayah di Jawa Timur berpeluang diguyur hujan dengan intensitas tinggi yang dapat berpotensi menimbulkan banjir. Simak daerah rawan banjir di Jatim.

    Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menekankan kondisi ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk fenomena La Nina dan Indian Ocean Dipole (IOD) negatif.

    “Kondisi global ini meningkatkan curah hujan di wilayah Indonesia, termasuk Jawa Timur dan Bali. Meski fenomena ini diprediksi netral pada awal 2025, masyarakat tetap harus waspada terhadap ancaman banjir, tanah longsor, dan gelombang tinggi,” kata Dwikorita, dalam keterangan resminya, dikutip Senin (16/12).

    BMKG juga memprediksi tingginya curah hujan di Jawa Timur selama Desember 2024. Wilayah ini diperkirakan memiliki peluang lebih dari 70 persen untuk curah hujan sedang (51-150 mm) dan lebih dari 60 persen untuk curah hujan lebat (151-300 mm).

    Dengan prediksi curah hujan tersebut, BMKG memprediksi sejumlah daerah diprediksi rawan banjir selama periode tersebut. Berikut daftarnya:

    Blitar: Kecamatan Gandusari, Nglegok
    Gresik: Kecamatan Sangkapura, Tambak
    Jember: Kecamatan Bangsalsari, Panti, Sumberbaru, Tanggul
    Malang: Kecamatan Ngantang
    Pacitan: Kecamatan Kebonagung, Pacitan, Pringkuku
    Probolinggo: Kecamatan Krucil, Tiris

    Selain curah hujan, perairan selatan Jawa Timur juga diperkirakan mengalami gelombang setinggi 1,25-2,5 meter. Kawasan yang berpotensi terdampak meliputi Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, hingga Banyuwangi.

    (frd/dmi)

    [Gambas:Video CNN]

  • Sudah 370 Kejadian Bencana dan Renggut 25 Jiwa, Apakah Jatim Baik-baik Saja?

    Sudah 370 Kejadian Bencana dan Renggut 25 Jiwa, Apakah Jatim Baik-baik Saja?

    Surabaya (beritajatim.com) – Sejak 1 Januari sampai 16 Desember 2024, tepat hari ini sudah 370 bencana yang menghantam Jawa Timur. Dari total 370 kejadian bencana itu, paling banyak disebabkan oleh angin kencang sebanyak 119, kemudian disusul 93 banjir, 91 kebakaran hutan, 43 kebakaran lahan,10 angin puting beliung, 8 tanah longsor dan 6 kejadian lainnya (gerakan tanah, gempa bumi dan banjir rob).

    Kalaksa BPBD Jatim, Gatot Soebroto yang akrab disapa Komandan Gatsu dalam kesempatan bertemu beritajatim.com menyebutkan, bahwa saat ini sudah mulai memasuki musim penghujan, sehingga angka kejadian bencana hidrometeorologi mengalami peningkatan yang signifikan.

    “Per 16 Desember, sudah total 370 bencana. Bencana itu mengakibatkan 25 jiwa meninggal, 64 luka-luka, 10.683 unit rumah rusak dan 46.505 KK terdampak,” kata Gatsu.

    Jika melihat data Kejadian Bencana di Jatim 2020-2023 dari BPBD Jatim, memang terjadi peningkatan yang signifikan pada 2024 dibandingkan kejadian bencana 2023. Pada 2020, ada 273 kejadian. Kemudian, pada 2021 meningkat menjadi 310 kejadian. Lalu 2022, turun menjadi 244 kejadian. Pada 2023, turun lagi menjadi 118 kejadian. Tahun 2024 hingga 16 Desember sudah 370 kejadian.

    BNPB RI pun menegaskan, bahwa 95 persen bencana yang terjadi di Indonesia merupakan bencana hidrometeorologi. Angkanya pada tahun 2020 (98 persen), 2021 (92 persen), 2022 (94 persen) dan 2023 (97 persen).

    Taufiq Hermawan, Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda Sidoarjo menjelaskan, kondisi cuaca pada Bulan Desember 2024 terdapat peningkatan curah hujan yang dapat memicu cuaca ekstrim, yang berpotensi terjadinya bencana hidrometeorologi. Adanya fenomena Gelombang Atmosfer MJO yang melintasi Jatim mengakibatkan peningkatan pertumbuhan awan-awan penghujan di wilayah Jatim.

    “Wilayah dengan topografi curam, bergunung, berbukit, dan tebing diharapkan lebih waspada terhadap dampak yang ditimbulkan,” tuturnya.

    Penjabat (Pj) Gubernur Jatim, Adhy Karyono sendiri telah memimpin apel kesiapsiagaan menghadapi dampak bencana banjir tahun 2024/2025 di Bendung Gerak Waruturi, Desa Gampeng, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri, pada awal November 2024.

    Dia memotivasi seluruh stakeholder untuk melakukan mitigasi dan juga melakukan persiapan menghadapi bencana hidrometeorologi. Dengan upaya kesiapan sarana dan prasarana, dilengkapi dengan kekuatan personel yang ada, pihaknya optimistis Jawa Timur dalam posisi siap dan berupaya untuk meminimalkan dampak bencana.

    Secara khusus Adhy meminta semua pihak berkomitmen tinggi dan bahu membahu dalam menghadapi dampak terjadinya bencana khususnya banjir. Pasalnya, saat ini Jawa Timur telah memasuki musim penghujan dimana bencana hidrometeorologi menjadi ancaman yang perlu diwaspadai.

    “Tetap semangat dan terus bekerja keras serta berkomitmen untuk bahu membahu dalam menanggulangi dan mengurangi dampak bencana yang terjadi di Jawa Timur,” katanya.

    Adhy menekankan bahwa untuk menghadapi dan menanggulangi dampak bencana dibutuhkan kolaborasi dan sinergi dari banyak pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, komunitas-komunitas, dunia usaha dan masyarakat sendiri.

    Pemprov Jatim pada tahun 2023-2024 terus berupaya meningkatkan peralatan penanganan tanggap darurat bencana. Di antaranya berupa pengadaan 9 excavator, 1 mobile pump, 2 self loader, dan peralatan penunjang lainnya. Dirinya optimistis dengan bertambahnya peralatan tersebut petugas di lapangan akan semakin sigap dan tangkas dalam upaya penanggulangan bencana banjir di Jawa Timur.

    “Mungkin kita tidak bisa menghindari bencana dan bencana pasti ada, ada musimnya, tinggal bagaimana kesiapsiagaan kita menghadapinya,” imbuhnya.

    Ia menuturkan langkah-langkah antisipatif, preventif, dan rekonstruksi pascabencana yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama seluruh pihak terkait harus terus diupayakan dan ditingkatkan.

    Pasalnya, langkah tersebut berhasil menurunkan Indeks Risiko Bencana (IRB) Jatim secara signifikan sebanyak 36,23 poin dalam lima tahun terakhir.

    Berdasarkan data Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) tahun 2023, IRB Jatim berada pada level sedang di angka 101,65. Sebelumnya IRB Jatim secara berurutan sejak 2019 hingga 2022 mengalami penurunan dari angka 137,88 ke 126,42, lalu 117,26 dan 108,69. “Kita sedang upayakan terus setiap tahun supaya menjadi rendah,” tuturnya.

    Orang nomor satu di Jatim ini juga meninjau perlengkapan dan alat kesiapsiagaan El nino dan Banjir dalam apel siaga bencana. Yakni, meliputi dapur umum, tenda darurat pengungsi, excavator, dump truck, perahu karet, dan truck rescue. Ia juga meninjau demo simulasi pembersihan sedimentasi sungai yang dilakukan menggunakan Excavator Amfibi.

    Pada Selasa (17/12/2024) besok, Kepala BNPB RI dan Menko PMK akan mendatangi Gedung Negara Grahadi Surabaya. Mereka akan melakukan rakor bersama seluruh stakeholder Jatim dan Pj Gubernur Jatim untuk membahas bencana hidrometeorologi. Semoga Jatim siap menghadapi bencana yang akan terjadi akhir tahun ini hingga memasuki 2025 ini. (tok/kun)

  • Jadi Destinasi Wisata, Patra Jasa Latih Warga Yogyakarta Keterampilan Bidang Perhotelan – Page 3

    Jadi Destinasi Wisata, Patra Jasa Latih Warga Yogyakarta Keterampilan Bidang Perhotelan – Page 3

    Sebelumnya, hasil survei potensi pergerakan masyarakat pada saat masa Angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025 mencapai 110,67 juta orang. 

    Hal ini disampaikan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Persiapan Nataru 2024/2025 yang digelar di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenko PMK), Jumat (22/11/2024).

    “Kami sudah melakukan survei. Hasilnya, potensi pergerakan masyarakat saat Nataru 2024/2025 mencapai 110,67 juta orang. Sebagian besar pergerakan terjadi di Pulau Jawa, termasuk aglomerasi. Jumlah inilah yang kami antisipasi,” ujar Menhub.

    Prediksi puncak arus pergi pertama akan terjadi pada Selasa, 24 Desember 2024. Sedangkan prediksi puncak arus pergi kedua terjadi pada Selasa, 31 Desember 2024. Adapun prediksi puncak arus balik akan terjadi pada Rabu dan Kamis, 1-2 Januari 2025.

    Pada kesempatan yang sama, Menko PMK Pratikno menyebutkan, Rapat Koordinasi yang dilakukan untuk memastikan pergerakan masyarakat selama Nataru 2024/2025 berlangsung aman, nyaman, dan lancar. Menurut dia, ada banyak hal yang harus diantisipasi sampai level yang sangat detail.

    “Tantangan pertama adalah kita memasuki musim hujan. Kemudian juga ada potensi bencana hidrometeorologi. Sehingga, hujan berlebih dan lain-lain itu juga harus kita antisipasi,” tutur Pratikno. 

     

  • Prabowo Resmikan Terowongan Silaturahim Hubungkan Istiqlal-Katedral

    Prabowo Resmikan Terowongan Silaturahim Hubungkan Istiqlal-Katedral

    Jakarta

    Presiden Prabowo Subianto meresmikan Terowongan Silaturahim yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral di Jakarta Pusat. Dia mengatakan terowongan ini merupakan simbol persaudaraan antarumat beragama di Indonesia.

    “Hari ini saya sangat bergembira menghadiri acara ini, peresmian Terowongan Silaturahim antara Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral, ini merupakan suatu simbol dari kerukunan antara umat beragama yang menjadikan bangsa kita memiliki ciri yang sangat unik dan sangat membanggakan, yaitu suatu bangsa yang penuh perbedaan,” kata Prabowo dalam peresmian di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Kamis (12/12/2024).

    Hadir dalam peresmian sejumlah menteri, yakni Menko Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menko PMK Pratikno, Mensesneg Prasetyo Hadi, Menag Nasaruddin Umar, Menteri PU Dody Hanggodo hingga Seskab Teddy Indra Wijaya.

    Prabowo mengatakan terowongan ini merupakan simbol yang berharga. Dia berterima kasih kepada semua pihak yang bekerja dalam pembangunan terowongan.

    “Peresmian terowongan ini salah satu simbol yang sangat berharga terima kasih semua tokoh yang berhasil untuk mewujudkan simbol ini,” ujarnya.

    Prabowo mengatakan seharusnya terowongan ini diresmikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) karena dibangun pada zamannya. Ia berkelakar kalau dirinya kebagian enaknya saja.

    “Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada sore hari ini saya resmikan Terowongan Silaturahim Masjid Istiqlal-Gereja Katedral di Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta,” kata Prabowo.

    Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan terowongan tersebut akan mempermudah akses masyarakat yang ingin melakukan wisata religi di kedua bangunan bersejarah ini. Dia mengatakan terowongan ini akan memamerkan galeri terbatas.

    “Bahkan juga pernah kita pakai sebagai interfaith meeting, karena itu menambah nilai historical-nya,” ujarnya.

    Menurutnya, terowongan ini dirancang tidak hanya sebagai jalur penghubung, tetapi juga sebagai ruang untuk interaksi lintas agama. Dengan peresmian ini, masyarakat diharapkan dapat lebih mudah mengakses kedua rumah ibadah, baik untuk kegiatan ibadah maupun wisata religi.

    “Selama ini kita belum buka secara umum karena memang belum diresmikan. Insyaallah pasca peresmian nanti semua masyarakat bisa mengakses terowongan itu,” kata Nasaruddin.

    (eva/haf)