Xcloud.id

Tag: Muhadjir Effendy

  • Kunjungi Brasil, Menko PMK Pelajari Program Makan Bergizi Gratis, Ternyata Begini Caranya

    Kunjungi Brasil, Menko PMK Pelajari Program Makan Bergizi Gratis, Ternyata Begini Caranya

    Rio de Janeiro, Gatra.com- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy berkunjung ke restoran dan sekolah yang menyelenggarakan kegiatan program makan bergizi gratis di Kota Rio de Janeiro, Brasil, pada Selasa (23/7).

    Kunjungan dilakukan Menko PMK untuk mempelajari program pemenuhan gizi yang telah dilakukan Pemerintah Brasil. Dalam kesempatan itu, Menko Muhadjir mengunjungi dua lokasi penyelenggara makan bergizi gratis yaitu Restaurante Do Povo Herbert de Souza dan Sekolah Negeri Tingkat Atas CESA (Colegio Estadual Souza Augiar).

    Restaurante Do Povo Herbert de Souza, di sentra Kota Rio de Janeiro merupakan restoran komunitas yang menyediakan makan murah dan gratis bagi masyarakat yang tidak mampu di Brasil. Restoran tersebut beroperasi dengan pendanaan dari pemerintah lokal Rio de Janeiro dan dengan kemitraan swasta.

    Felipe Veirera, Manajer Restaurante Do Povo Herbert de Souza menjelaskan bahwa restoran tersebut setiap hari memasak 1800-2000 porsi bahkan bisa sampai maksimum 3000 makanan gratis untuk masyarakat miskin, lansia, dan penyandang disabilitas yang membutuhkan makan. Kemudian, untuk masyarakat umum lainnya dikenai biaya yang sangat terjangkau untuk satu porsi makanan.

    Muhadjir menjelaskan, pelaksanaan program makan gratis ini dilakukan pemerintah setempat dengan kemitraan swasta yang dikelola di Restaurante Do Povo untuk memberikan makanan bergizi untuk masyarakat miskin. Dia pun melihat menu-menu yang disajikan bervariatif dan bergizi untuk pemenuhan gizi.

    “Ini salah satu contoh dari Pemerintah Brasil bagaimana cara memerangi kemiskinan dan melawan kelaparan. Ini saya kira contoh yang sangat bagus,” ujar Menko PMK dalam kunjungannya.

    Selanjutnya, Menko Muhadjir juga melihat pelaksanaan program makan siang gratis di CESA High School. Program makan siang gratis di sekolah merupakan program dari Pemerintah Brasil untuk memenuhi gizi murid-murid di sekolah. Setiap murid mendapatkan jatah makan siang gratis melalui prasmanan di kantin sekolah. Dalam kesempatan itu, Menko PMK melihat proses belajar mengajar dan berdiskusi dengan para guru dan murid.

    Muhadjir mengatakan, program makan bergizi gratis yang dilakukan di Brasil sangat bagus dan potensial untuk memastikan para murid mendapatkan tambahan nutrisi yang baik agar dapat belajar dengan lebih maksimal. Pelibatan seluruh pihak dalam penyediaan program seperti petani, umkm menjadi bagian penting keberhasilan program tersebut di Brasil

    “Kunjungan ini akan menjadi salah satu benchmark untuk kebijakan yang akan diterapkan di negara kami dalam program makan bergizi gratis yang akan dilakukan pemerintah Indonesia,” jelasnya.

    Sebelumnya, Menko PMK Muhadjir Effendy melakukan kunjungan ke Museu Historico Nacional dan Museu do Amanhã di Rio De Janeiro, Brasil. Di sana, Muhadjir melihat saksi sejarah Bangsa Brasil dalam perjuangan kemerdekaannya dan visi masa depan Brasil yang dipenuhi dengan wahana pembudayaan sains dan ekshibisi teknologi tinggi. Malamnya, Muhadjir melakukan jamuan makan malam dengan WNI di Rio de Janeiro untuk ramah tamah serta berdiskusi mengenai sinergi diaspora Indonesia di Brazil.

    Sebagai informasi, kunjungan yang dilakukan Menko PMK dilakukan di sela-sela menghadiri Ministeral Meeting Establishment of Global Alliance Against Hunger and Poverty (Pertemuan Tingkat Menteri Pembentukan Aliansi Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan), rangkaian pertemuan G20 di bawah Presidensi Brasil, di Rio de Janeiro, Brasil, pada Selasa-Rabu (23-24 Juli 2024).

    Presidensi Brasil di G20 telah menginisiasi pembentukan satuan tugas (satgas) untuk aliansi global melawan kelaparan dan kemiskinan (Task Force on Global Alliance Against Hunger And Poverty). Task Force on Global Alliance Against Hunger and Poverty ini akan beranggotakan negara-negara G20 dan seluruh negara dan organisasi internasional yang berkomitmen dengan pengentasan kemiskinan dan kelaparan guna mencapai target SDG 1 dan SDG 2.

    274

  • Siap Kelola Tambang, Muhammadiyah Janji Kembalikan Konsesi ke Pemerintah Jika Tak Pro Lingkungan

    Siap Kelola Tambang, Muhammadiyah Janji Kembalikan Konsesi ke Pemerintah Jika Tak Pro Lingkungan

    Sleman, Gatra.com – Pimpinan Pusat Muhammadiyah resmi menyatakan siap mengelola usaha pertambangan seperti yang ditawarkan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024.

    Muhammadiyah ingin menjadi role model bisnis pengelolaan tambang yang tidak merusak lingkungan dan tidak menimbulkan konflik dan disparitas sosial.

    Keputusan ini resmi diumumkan usai penyelenggaraan Konsolidasi Nasional PP Muhammadiyah yang berakhir Minggu (28/7) siang di Universitas Aisyiyah Yogyakarta, di Sleman, DIY.

    “Khusus tentang tambang, sebagaimana karakter kami, Muhammadiyah, ketika ada tawaran resmi, tentu ini karena political will yang baik dari pemerintah. Tidak serta merta menerima. Tapi tidak serta merta langsung menolak,” kata Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir di awal jumpa pers.

    Muhammadiyah menurutnya punya prinsip menerima, menolak, atau melakukan langkah apapun dalam pergerakannya harus berdasar ilmu dan berbasis pada pandangan Islam berkemajuan.

    Keputusan menyangkut pengelolaan tambang ini disebut Haedar merupakan kesimpulan yang diambil PP Muhammadiyah setelah melalui berbagai rapat pleno dan konsolidasi. Keputusan ini merupakan satu kesatuan dalam berbagai pertimbangan-pertimbangan dan langkah yang akan dihimpun.

    Hadirnya pandangan yang pro dan konstruktif juga kontra dengan berbagai argumen data dari pengelolaan tambang bagi Haedar adalah realistis kehidupan yang harus dihadapi secara elegan dan seksama.

    “Kami melihat tambang, karena merupakan salah satu yang dilihat dari berbagai aspek, memang patut dikelola di bumi Indonesia seperti layaknya peternakan, perkebunan bahkan perikanan. Bagi kami semuanya, tambang harus dikelola tapi jangan dirusak,” tegas Haedar yang didampingi Sekretaris PP Abdul Mukti dan Ketua PP Muhammadiyah Bidang Ekonomi dan Bisnis Muhadjir Effendy.

    PP Muhammadiyah dengan sikap kewaspadaan dan kecermatan telah menyusun dan membentuk tim pengelolaan tambang yang diketuai Muhadjir.

    “Beliau sebagai Ketua PP Muhammadiyah Bidang Ekonomi dan Bisnis, bukan sebagai Menteri Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Mohon jangan ditulis Menko PMK, nanti Istana pindah ke sini,” katanya.

    Menurut Haedar, Muhammadiyah akan menghadirkan role model pengelolaan tambang yang tidak merusak lingkungan dan tidak menimbulkan konflik.

    Jika dalam proses pengelolaan tambang Muhammadiyah menemukan berbagai macam situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk pengelolaan tambang yang pro keadilan sosial, pro kesejahteran sosial, dan pro lingkungan, Muhammadiyah tidak akan memaksakan diri dan dengan penuh tanggung jawab akan mengembalikan konsesi tambang ke pemerintah.

    “Pengembangan tambang oleh Muhammadiyah diusahakan dapat menjadi modal usaha ‘not for profit’, di mana keuntungan usaha dimanfaatkan untuk mendukung dakwah dan amal usaha Muhammadiyah serta masyarakat luas,” tutup Haedar.

    21

  • Jabat Ketua Tim Pengelola Tambang Muhammadiyah, Menko Muhadjir Tersenyum Disinggung Peran Presiden Jokowi

    Jabat Ketua Tim Pengelola Tambang Muhammadiyah, Menko Muhadjir Tersenyum Disinggung Peran Presiden Jokowi

    Sleman, Gatra.com – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan) (Menko PMK) PP Muhammadiyah ditunjuk sebagai ketua tim pengelola tambang. Muhadjir bersama sejumlah anggota tim itu akan mewujudkan  pengelolaan tambang yang pro lingkungan dan keadilan sosial.

    Hal ini disampaikan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dalam konferensi pers usai Konsolidasi Nasional Muhammadiyah di Universitas Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta di Sleman, DIY, Minggu (28/7).

    Tim pengelola tambang dengan Muhadjir Effendy sebagai ketua. Di sini selaku Ketua PP Muhammadiyah Bidang Bisnis dan Ekonomi, bukan sebagai Menko PMK. Jangan ditulis sebagai Menko, nanti Istana pindah ke sini,” kata Haedar.

    Tim ini berisi sejumlah pengurus Muhammadiyah dan pakar pertambangan, antara lain Sekretaris Muhammad Sayuti dan para anggota seperti Anwar Abbas, Hilman Latief, Agung Danarto, Ahmad Dahlan Rais, Bambang Setiaji, Arif Budimanta, Nurul Yamin, dan M. Azrul Tanjung.

    Tim ini memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk menggodok penerapan izin usaha tambang sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 yang mengatur izin usaha pertambangan untuk lembaga berbadan hukum dari ormas keagamaan.

    Tim pengelola tambang merupakan salah satu keputusan dari Rapat Pleno PP yang dibawa ke Konsolidasi Nasional Muhammadiyah. “Muhammadiyah berkomitmen memperkuat dan memperluas dakwah dalam bidang ekonomi termasuk pengelolaan tambang yang sesuai dengan ajaran Islam, konstitusi, dan tata kelola yang profesional, amanah, penuh tanggung jawab, seksama, berorientasi pada kesejahteraan sosial, menjaga kelestarian alam secara seimbang, dan melibatkan sumberdaya insani yang handal dan berintegritas tinggi,” demikian keputusan Muhammadiyah soal izin tambang.

    Muhadjir tak memberi pernyataan meski hadir di acara jumpa pers bersama sejumlah petinggi PP Muhammadiyah. Usai jumpa pers, ia pun enggan menjawab sejumlah pertanyaan soal penunjukan dirinya jadi ketua tim tambang. “Saya juga baru tahu tadi,” katanya. “Makan dulu, maka dulu,” lanjutnya.

    Muhadjir juga bungkan dan hanya tersenyum saat disinggung apakah Presiden Joko Widodo tahu penunjukan dirinya dan akan melaporkan hasil Konsolidasi Nasional Muhammadiyah ini. “Onok, wae (ada saja),” kata kader Muhammadiyah ini kepada Gatra.com dalam bahasa Jawa logat Jawa Timuran.

     

    48

  • AMPHURI nilai Badan Haji wujud kepedulian Prabowo pada urusan haji

    AMPHURI nilai Badan Haji wujud kepedulian Prabowo pada urusan haji

    Jakarta (ANTARA) – Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang melantik Penasihat Khusus Urusan Haji dan Badan Penyelenggara Haji sebagai wujud kepedulian terhadap penyelenggaraan haji.

    “Ini membuktikan Presiden Prabowo sangat peduli dan memperhatikan urusan haji yang membutuhkan peningkatan kualitas pelayanan, transparansi, dan efisiensi pengelolaan dana haji,” kata Ketua Bidang Humas dan Media DPP AMPHURI Abdullah Mufid Mubarok di Jakarta, Selasa.

    Mufid mengatakan bahwa jumlah jamaah haji Indonesia terus meningkat dan pendaftar haji pun terus bertambah. Lebih dari 6 juta umat Islam telah mendaftar haji, baik haji reguler maupun haji khusus.

    Oleh karena itu, Mufid memandang sudah sepatutnya urusan haji ditangani secara khusus.

    Pernyataan tersebut menyusul dilantik-nya Irfan Yusuf sebagai Kepala Badan Penyelenggara Haji. Irfan Yusuf didampingi oleh Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji.

    Baca juga: Profil Gus Irfan Yusuf, calon Kepala Badan Urusan Haji dan Umrah

    Baca juga: BPK temukan dua persoalan dalam LK Badan Pengelola Keuangan Haji

    Pelantikan Moch Irfan Yusuf sebagai Kepala Badan Penyelenggara Haji berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 144/P Tahun 2024 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala badan Penyelenggara Haji.

    Presiden RI Prabowo Subianto juga melantik Muhadjir Effendy menjadi Penasihat Khusus Presiden bidang Haji di Istana Negara Jakarta pada Selasa pagi. Muhadjir diminta untuk memberi masukan soal penyelenggaraan ibadah haji di tanah air.

    Irfan Yusuf, kata Mufid, memiliki kapasitas memimpin Badan Penyelenggara Haji karena latar belakangnya sebagai pengasuh pondok pesantren yang jaringannya luas.

    Duet Irfan bersama Dahnil Anzar Simanjuntak diharapkan terjalin dengan baik untuk mengelola penyelenggaraan ibadah haji lebih baik lagi.

    “Selamat bertugas kepada Prof Muhadjir, Kiai Irfan, dan Pak Dahnil. AMPHURI siap memberikan sumbangsih konsep, gagasan, pemikiran dan terlibat aktif dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji,” kata Mufid.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Presiden Prabowo lepas Jokowi pulang ke Solo

    Presiden Prabowo lepas Jokowi pulang ke Solo

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto bersama sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju 2019–2024 melepas keberangkatan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu, untuk menuju ke Solo, Jawa Tengah.

    Presiden Prabowo dan Jokowi berada dalam satu mobil tiba di Lanud Halim sekitar pukul 14.45 WIB menggunakan kendaraan MV3 Garuda Limousine buatan PT Pindad.

    Jokowi pulang ke Solo dengan didampingi Ibu Iriana Joko Widodo beserta sejumlah tim protokol dan dikawal sejumlah personel Pasukan Pengaman Presiden (Paspampres).

    Sementara para mantan menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM) yang ikut hadir di Lanud Halim, di antaranya Pratikno, Muhadjir Effendy, Sandiaga Uno, Zulkifli Hasan, Erick Thohir, Budi Gunadi Sadikin, Budi Arie, Airlangga Hartarto, dan Tito Karnavian.

    Selain itu, tampak juga Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang juga putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep beserta istri, serta menantu Jokowi, Bobby Nasution.

    Baca juga: Jokowi tinggalkan Istana Merdeka usai purnatugas sebagai Presiden
    Baca juga: Jokowi sapa masyarakat dalam perjalanan pulang usai purnatugas

    Presiden Prabowo dan mantan menteri KIM mengantar Jokowi hingga ke landasan Lanud Base Ops Halim Perdanakusuma.

    Kepulangan Jokowi ke Solo juga ditandai dengan atraksi flypass atau aksi terbang formasi yang dilakukan pesawat-pesawat militer.

    Sebelum menuju pesawat, Jokowi didampingi Presiden Prabowo menyempatkan waktu untuk bertanya jawab dengan awak media sekitar dua menit sebelum berpamitan dengan para pengantar.

    Pesawat TNI AU jenis Boeing B737 A7309 yang membawa Jokowi dan Iriana ke Solo lepas landas sekitar pukul 15.00 WIB dengan dikawal sejumlah pesawat tempur di sisi kanan dan kiri.

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Head of Communication President Office/PCO) Hasan Nasbi menyebut pelepasan Jokowi menuju Solo berlangsung dengan penuh kehormatan.

    Baca juga: Para menteri ikut melepas Jokowi pulang ke Solo di Bandara Halim
    Baca juga: Jokowi lambaikan tangan ke warga saat melintasi Bundaran HI

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Prabowo Duduk Sejajar Jokowi dan Para Menko Saat Sidang Kabinet di Istana, Begini Analisis Pengamat

    Prabowo Duduk Sejajar Jokowi dan Para Menko Saat Sidang Kabinet di Istana, Begini Analisis Pengamat

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin sidang paripurna Kabinet membahas ekonomi terkini di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, (24/6/2024).

    Ada yang menarik dari rapat seluruh anggota Kabinet yang digelar di Istana Negara, Jakarta tersebut.

    Yakni, saat Menteri Pertahanan Prabowo Subianto duduk di samping Presiden Jokowi.

    Biasanya dalam rapat paripurna Kabinet hanya para Menteri Koordinator yang duduk sejajar dengan Presiden dan Wakil Presiden.

    Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Survei dan Polling Indonesia Igor Dirgantara menyebut, hal itu merupakan wujud sinkronisasi kepemimpinan untuk keberlanjutan pemerintahan ke depan. 

    “Itu menunjukan bahwa komitmen kuat Pak Prabowo ketika menggantikan Pak Jokowi di Oktober 2024 nanti akan tegas melanjutkan program-program dari pemerintahan Pak Jokowi,” kata Igor, dalam keterangannya Rabu (26/6/2024).

    Sejak diumumkan sebagai presiden terpilih di Pilpres 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jokowi sudah melakukan sinkronisasi kepemimpinan.

    Satu dianyaranya dengan memperkenalkan Prabowo sebagai presiden terpilih Indonesia di hadapan delegasi KTT World Water Forum ke-10 di Bali bulan lalu. 

    Selain itu, Prabowo juga mendapatkan penugasan untuk hadir di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) terkait Gaza untuk merespon isu geopolitik internasional. 

    Di dalam negeri, lanjut Igor, Prabowo menjadi pengarah dalam koalisi pemerintahan ke depan.

    Apalagi koalisi Indonesia maju (KIM) makin mesra. Untuk itu, program-program yang akan dieksekusi ke depan pasca pelantikan pada Oktober 2024 nanti adalah keberlanjutan, baik itu makan siang bergizi, pembangunan ibu kota Nusantara (IKN) hingga hilirisasi.

    “Arah koalisi Indonesia maju dari pemerintahan Prabowo-Gibran sangat ditentukan oleh kepemimpinan dari Menhan Prabowo pasca pelantikan nanti gitu. Jadi seperti makan siang bergizi, IKN, hilirisasi itu membutuhkan persatuan dan rekonsiliasi elit dan itu ditunjukkan dengan kebesaran hati Pak Prabowo dengan Pak Jokowi,” ucapnya.

    Terkait dengan isu keretakan Prabowo-Jokowi pasca pilpres, Igor memastikan hal tersebut tidak akan terjadi.

    Sebab menurutanya sejak awal Prabowo sudah menyatakan komitmennya untuk melanjutkan program pemerintahan Jokowi. 

    Prabowo, kata Igor, memiliki sikap prajurit patriotik yang memegang teguh komitmennya. 

    Maka, antara Jokowi dan Prabowo tidak akan dipisahkan, sebab keduanya membawa spirit untuk mewujudkan Indonesia Maju.

    “Spirit Pak Prabowo itu keberlanjutan dari Pak Jokowi dan itu yang harus diterima oleh misalnya ketika PDIP menjadi oposisi, sudah jelas posisi Pak Prabowo adalah di pemerintahan dan pemerintahan ini adalah melanjutkan program-program Jokowi,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, dalam rapat paripurna Kabinet tersebut, Prabowo duduk di samping kanan Jokowi. Ia diapit Presiden dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Selain Itu, mereka yang duduk di depan yakni Wapres Ma’ruf Amin,  Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Polhukam Hadi Tjhajanto, dan Menko PMK Muhadjir Effendy.

    Mereka duduk menghadap para Menteri Kabinet Indonesia Maju.

    Deputi Protokol, pers dan media Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengatakan bahwa Prabowo duduk di depan sebagai Presiden terpilih.

    “Iya Karena posisi beliau sebagai Presiden terpilih,” katanya.

    Hal yang sama juga disampikan Airlangga Hartarto. Ia mengatakan Prabowo duduk di depan bersama Presiden, Wapres, dan para Menko sebagai Presiden terpilih.

    “Iya sebagai Presiden elected,” kata Airlangga. (*)

  • Mudik di Bandara Banyuwangi, Menko PMK: Layak Jadi Contoh Bandara Lain

    Mudik di Bandara Banyuwangi, Menko PMK: Layak Jadi Contoh Bandara Lain

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, meninjau langsung kesiapan Bandara Banyuwangi. Memasuki arus mudik Lebaran peningkatan penumpang di Bandara Internasional Banyuwangi telah terlihat.

    Muhajir tiba di Bandara Banyuwangi mengenakan helikopter. Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang tersebut berkeliling mengecek berbagai fasilitas mulai dari pemberangkatan, kedatangan, dan berbagai fasilitas lainnya.

    Menko menilai Bandara Banyuwangi sangat siap untuk melaksanakan arus mudik dan balik lebaran. “Bandara Banyuwangi sangat bagus, desainnya bagus, ramah lingkungan, dan hemat energi,” kata Muhajir.

    Muhadjir menyebut, bandara ini beda dan layak jadi contoh yang lain. “Bandara Banyuwangi sangat layak dijadikan rujukan daerah-daerah yang sedang bergairah membangun bandara,” tambah Muhajir.

    Pihak otoritas Bandara Internasional Banyuwangi memprediksi puncak arus mudik di Bandara Banyuwangi terjadi Sabtu (6/4/2024) dan Minggu (7/4/2024). Meksi demikian, persiapan persiapan arus mudik telah dilaksanakan sejak jauh hari.

    “Di sisi darat, pengecekan telah dilakukan di area checkin counter, boarding lounge, area komersial, dan pemeriksaan keamanan,” jelas Eksekutif General Manager (EGM) Bandara Internasional Banyuwangi, Johan Seno Acton, Minggu (7/4/2024).

    Sementara pengecekan sisi udara, meliputi pengecekan fasilitas visual aid (alat bantu pendaratan), runway, taxiway, dan apron. Bandara Banyuwangi juga telah siap apabila dilaksanakan penerbangan malam, terutama apabila terjadi delay.

    “Tidak ada penerbangan malam. Namun apabila ada sesuatu yang mengharuskan ada penerbangan malam kami siap,” pungkasnya. [rin/suf]

  • Menko PMK Minta Bantuan TNI AL Urai Arus Mudik di Pelabuhan Jangkar Situbondo

    Menko PMK Minta Bantuan TNI AL Urai Arus Mudik di Pelabuhan Jangkar Situbondo

    Situbondo (beritajatim.com) – Menko (Menteri Koordinator) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (PMK-RI) Muhadjir Efendi, meninjau kondisi arus mudik di Kabupaten Situbondo. Salah satunya menuju ke penyeberangan antar pulau di Pelabuhan Jangkar.

    Muhadjir tiba menggunakan Helikopter BNPB tiba di Helypad Pantai Banongan TNI-AL, Kecamatan Asembagus. Rombongan kemudian langsung menuju ke Pelabuhan Jangkar, Sabtu (6/4/2024).

    Menko Muhadjir Effendy mengatakan kedatangannya ke Situbondo dalam rangka meninjau langsung kesiapan arus mudik 2024 di Pelabuhan Jangkar.

    Pihaknya menyebut, penyebrangan arus mudik ke daerah kepulauan sejauh ini menggunakan akses Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Akan tetapi, saat ini telah dibuka akses penyebrangan Jangkar Lembar.

    “Namun masih perlu perbaikan infrastruktur misalnya jalan menuju Pelabuhan Jangkar. Harapannya tahun depan akan diaktifkan dermaga tempat sandar untuk armada kapal sehingga pada momentum lebaran yang akan datang tidak terjadi kendala,” katanya.

    Menko Muhadjir melihat kondisi langsung adanya penumpukan penumpang di pelabuhan ini. Namun, pihaknya segera mencari solusi untuk mengurainya.

    “Kami sudah menghubungi KASAL untuk perbantuan angkut penumpang bersama Kementerian Perhubungan untuk mengurai terjadinya penumpukan penumpang di Pelabuhan Jangkar Kabupaten Situbondo ini,” terangnya.

    Dalam kunjungannya meninjau Arus Mudik Lebaran tahun 2024 di Kabupaten Situbondo, Menko PMK-RI didampingi Sestama BNPB dan Pj.Gubenur Jatim Adhy Karyono. Selain itu juga ada segenap jajaran Forkopimda Situbondo. [rin/suf]

  • Tidak Ada Miskin Ekstrem di Kota Blitar, Benarkah?

    Tidak Ada Miskin Ekstrem di Kota Blitar, Benarkah?

    Blitar (beritajatim.com) – Pemerintah Kota Blitar mengklaim tidak ada lagi warga yang masuk kategori miskin ekstrem. Hingga awal 2024 ini, angka kemiskinan ekstrem di Kota Blitar tercatat nol persen.

    Hal itu didasarkan pada data yang dikeluarkan oleh Kemenko PMK kepada Pemkot Blitar. Kota Blitar disebut telah terbebas dari kemiskinan ekstrim bersama sejumlah daerah lain di Indonesia.

    “Untuk miskin ekstremnya sudah nol termasuk Kota Blitar ini miskin ekstremnya sudah nol, ini masih data dari Menko PMK,” kata Tri Iman, Kepala Bappeda Kota Blitar, Senin (1/4/2024).

    Dengan data tersebut maka bisa dipastikan tidak ada warga Kota Blitar yang berpenghasilan kurang dari Rp322 ribu per bulan. Sebab, indikator seseorang masuk ke kategori miskin ekstrim adalah jika pendapatannya kurang dari Rp322 ribu per bulan.

    Artinya seluruh masyarakat Kota Blitar sudah berpenghasilan di atas Rp11 ribu per hari. Atau seluruh warga Kota Blitar telah memiliki pendapatan diatas Rp322 ribu per bulan.

    “Ternyata dari hitung-hitungan itu, Kota Blitar sudah dinyatakan nol persen sejak 2023 lalu,” tegasnya.

    Diketahui sebelum ini, angka kemiskinan ekstrim di Kota Blitar mencapai 1260 jiwa. Namun pada tahun 2023 hingga kini angka kemiskinan ekstrim tersebut bisa ditekan menjadi nol persen.

    “Sebelumnya 1260 jiwa tapi sejak 2023 lalu sudah dinyatakan nol persen,” imbuhnya.

    Meski telah dinyatakan tidak ada miskin esktrim namun nyatanya Pemkot Blitar masih memiliki pekerjaan rumah lain. Pekerjaan itu yakni mengentaskan angka kemiskinan di Bumi Bung Karno.

    Tercatat angka kemiskinan di Kota Blitar mencapai 10.610 jiwa. Jumlah itu diketahui dari data yang dikeluarkan oleh BPS.

    “Kalau data kemiskinan di Kota Blitar masih 10.610 jiwa, miskin ekstrem dan miskin biasa itu kan berbeda,” pungkasnya.

    Pemkot Blitar pun akan terus berupaya untuk menekan angka kemiskinan di Kota Blitar. Sehingga pada 2024 ini angka kemiskinan bisa turun dari angka 7,6 persen. [owi/beq]

  • Puan Sebut Tidak Ada Instruksi ke Fraksi PDIP Soal Hak Angket

    Puan Sebut Tidak Ada Instruksi ke Fraksi PDIP Soal Hak Angket

    Jakarta (beritajatim.com) – Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyebut, tidak ada instruksi khusus kepada anggota Fraksi PDIP DPR soal hak angket terkait kecurangan Pemilu 2024 untuk digulirkan di DPR.

    “Enggak ada instruksi, enggak ada,” ungkap Puan usai memimpin Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/3/2024).

    Meski begitu, perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu menyebut hak angket merupakan hak anggota DPR. Hanya saja, kata Puan, harus ada dukungan politik untuk merealisasikannya.

    “Itu hak anggota, kalau kemudian itu bisa berguna baik ya bisa saja, tapi kita lihat dulu lah gimana di lapangannya. Itu kan perlu dukungan politik, bukan hanya keinginan politik, tapi juga ada dukungan politik yang memang nantinya akan berguna untuk masyarakat,” tuturnya.

    Puan pun mengungkapkan belum ada pergerakan di partai koalisi pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md untuk menggulirkan hak angket di DPR. Menurutnya apabila memang hak angket nantinya digulirkan, PDIP menginginkan semua dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.

    “Ada aturannya di (UU) MD3, ada tata tertib. Jadi kalau kemudiam harus diusulkan minimal itu oleh 2 fraksi, oleh 25 orang. Kalau kemudian itu memang sudah ada ya tentu saja kita akan menunggu bagaimana. Sampai sekarang kan belum ada,” papar Puan.

    “Jadi ya kita lihat, paling tidak itu merupakan hak anggota DPR yang apabila terbaik untuk dilakukan bagi bangsa ya boleh saja, tapi kan belum ada, kita lihat dulu bagaimana di lapangan,” sambung mantan Menko PMK tersebut.

    Puan lantas berbicara mengenai rencana rekonsiliasi antara partai koalisi Ganjar-Mahfud dengan koalisi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Saat ditanya mengenai rencana pertemuan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo, ia menjawab singkat. “InsyaAllah,” jawab Puan.

    Puan juga mengatakan ‘Insyaallah’ saat ditanya apakah sudah ada pertemuan antara dirinya dengan Prabowo. Ia pun tak berbicara banyak soal rencana PDIP ke depan, termasuk kemungkinan PDIP akan diajak gabung pemerintahan Prabowo layaknya Prabowo diajak bergabung dengan pemerintah Presiden Jokowi pada 2019. “Iya enggak ya?” kata Puan singkat. [kun]