Xcloud.id

Tag: Muhadjir Effendy

  • Pemanfaatan Bahan Baku Lokal Diyakini Mampu Mendukung Ketahanan Kesehatan Nasional

    Pemanfaatan Bahan Baku Lokal Diyakini Mampu Mendukung Ketahanan Kesehatan Nasional

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menekankan pentingnya membangun ketahanan kesehatan Indonesia melalui penguatan sektor kesehatan dalam negeri. Menurut Pratikno, salah satu langkah strategis untuk memperkuat ketahanan tersebut adalah melalui pengembangan produk-produk obat dan alat kesehatan yang diproduksi di dalam negeri.

    “Inovasi harus terus dikembangkan dan tidak terbatas pada peneliti di ilmu kesehatan. Pemerintah juga meminta Menteri Kesehatan untuk fokuskan anggaran kesehatan untuk belanja produk dalam negeri,” ujar Pratikno saat membuka Pameran Inovasi dan Teknologi Transformasi Kesehatan, yang digelar dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-60 di Jakarta Convention Center, Jumat (8/11/2024).  

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa Indonesia perlu memanfaatkan potensi dalam negeri untuk menghadapi tantangan kesehatan global, terutama dalam menghadapi pandemi.

    “Dengan jumlah penduduk lebih dari 280 juta jiwa, Indonesia harus siap menghadapi kebutuhan mendesak seperti obat-obatan, vaksin, dan alat pelindung diri (APD). Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk memperkuat industri farmasi dan alat kesehatan dalam negeri,” jelas Menkes Budi.

    Hery Sutanto, Presiden Direktur PT Dexa Medica, menyatakan bahwa Dexa Group berkomitmen untuk mendukung program ketahanan kesehatan Indonesia dengan memanfaatkan bahan baku lokal.

    “Dexa Group konsisten mendukung program kemandirian dan ketahanan kesehatan Indonesia melalui pengembangan obat-obat kimia berbahan baku lokal serta OMAI yang berbahan alam. Obat ini kami riset hingga menjadi fitofarmaka yang dipasarkan ke mancanegara dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang tinggi,” ujar Hery.

    Lebih lanjut, Hery menjelaskan bahwa bahan-bahan alami yang digunakan dalam pengembangan produk fitofarmaka Dexa, seperti meniran, bungur, dan kayu manis, berasal langsung dari petani-petani Indonesia.

    “Pemerintah ingin agar seluruh rantai pasokan dari hulu ke hilir menggunakan sumber daya yang ada di Indonesia. Hal ini memberikan dampak positif yang besar, mulai dari kesejahteraan petani, supplier bahan baku, hingga industri obat jadi,” jelas Hery.

    Dexa Group juga menyediakan produk Obat Generik Berlogo (OGB) dengan TKDN tinggi untuk memenuhi kebutuhan pasien Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Produk OGB ini dirancang untuk memberikan akses obat-obatan dengan kualitas, khasiat, dan mutu yang terjamin serta harga yang terjangkau bagi masyarakat Indonesia.

    Sementara Prof I Ketut Adnyana, Dekan Sekolah Farmasi ITB, menyoroti potensi besar bahan alam Indonesia sebagai kunci untuk mencapai kemandirian di sektor kesehatan.

    “Indonesia memiliki potensi besar dalam hal bahan alam untuk mendukung kemandirian kesehatan, karena sumber daya alam kita sangat kaya. Pemanfaatan bahan alam ini dapat digunakan untuk kesehatan preventif, yang membantu mengurangi risiko penyakit kronis seperti strok dan diabetes,” jelas Prof Ketut.

    Prof Ketut juga menambahkan bahwa bahan alam bekerja di tahap preventif, yaitu untuk menjaga kesehatan tubuh dan meningkatkan kebugaran masyarakat.

    “Kami berharap masyarakat semakin terbiasa menggunakan bahan alam dalam kehidupan sehari-hari sebagai langkah preventif agar tidak mudah sakit,” tambahnya.

    Prof Raymond R Tjandrawinata, ahli farmakologi molekuler dari Dexa Group, menekankan pentingnya pemanfaatan Nutri-genomics dan senyawa bioaktif dari tanaman herbal untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Indonesia, dengan kekayaan hayatinya yang melimpah, memiliki ribuan spesies tanaman yang belum sepenuhnya dimanfaatkan.

    “Diperlukan lebih banyak uji klinis yang diakui secara global agar produk herbal Indonesia bisa diintegrasikan dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sehingga dapat dimanfaatkan secara lebih luas dalam pengobatan di Indonesia,” ungkap Prof Raymond.

  • DPR: Penerima beasiswa LPDP harus berkontribusi kepada negara

    DPR: Penerima beasiswa LPDP harus berkontribusi kepada negara

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR Bidang Industri dan Pembangunan Saan Mustopa mengatakan warga yang mendapatkan beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk sekolah di luar negeri harus memberikan kontribusi kepada negara.

    “Tentu hasil dari LPDP ini kan juga harus berkontribusi kepada bangsa dan negara karena dia dibebani oleh biaya negara dan itu uang dari pajak semua,” kata Saan saat ditemui di Gedung Akademi Bela Negara, Jakarta Selatan, Sabtu.

    Menurut Saan, beasiswa LPDP merupakan investasi besar yang dikeluarkan negara dalam bidang pendidikan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.

    Investasi itu berupa mengirimkan putra-putri terbaik bangsa untuk mengenyam pendidikan yang berkualitas di luar negeri.

    Tentu saja, lanjut Saan, ilmu yang didapatkan di luar negeri itu harus dimanfaatkan para pelajar Indonesia untuk memajukan bangsa.

    “Lebih bagus (mengabdi) di dalam negerilah. Menurut saya balik ke sini kan mereka banyak dibutuhkan, walaupun ya tidak dilarang juga kalau memang mereka mau tetap di sana,” kata Saan.

    Baca juga: Mendiktisaintek tegaskan ASN penerima LPDP harus pulang ke tanah air 

    Dengan mengabdinya seluruh peserta LPDP kepada bangsa, Saan yakin langkah Indonesia menuju bonus demografi yang berkualitas pada tahun 2045 akan berjalan dengan mulus.

    Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro menegaskan alumni penerima beasiswa LPDP dari universitas luar negeri dapat berkarya di mana saja sehingga tidak harus kembali ke tanah air untuk mengabdi.

    “Kami memang memberi kesempatan mereka untuk berkarya di mana saja. Meskipun tidak pulang, tetapi dia punya prestasi yang bagus, bekerja di perusahaan yang juga baik di luar negeri atau menemukan inovasi. Kita bilang, Indonesia yang menemukan inovasi itu. Jadi, meskipun di luar negeri, kan masih Merah Putih,” ujar Satryo usai Rapat Tingkat Menteri di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta Pusat, Selasa.

    Ia menambahkan ketidakharusan penerima beasiswa LPDP untuk kembali mengabdi di tanah air karena kondisi dalam negeri yang menurutnya belum optimal dalam menyediakan wadah sekaligus peluang untuk berkarya dan mengabdi sesuai keahlian masing-masing.

    Meski begitu, ia mengatakan pihaknya akan terus berkomitmen untuk bersinergi membangun industri dalam negeri yang nantinya mampu menampung keahlian serta gelar pendidikan para alumni LPDP dari universitas luar negeri.

    Baca juga: Kemendiktisaintek tata ulang LPDP demi tunjang program pemerintah

    Ia juga berpesan kepada masyarakat agar tidak menganggap pemberian beasiswa pendidikan tinggi hingga ke luar negeri, seperti Program LPDP sebagai sesuatu yang merugikan, sebab investasi dalam bidang pendidikan tidak pernah memberikan kerugian.

    “Memang menghabiskan duit? Tidak juga. Investasi pendidikan tidak pernah rugi. Jangan dihitung pulang atau tidak. Dia punya karir, punya prestasi kan tidak menganggur, dia bekerja, punya pengetahuan, penghasilan yang baik. Kenapa tidak?” imbuhnya.

    Sebelumnya, pada Rabu (30/10),Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie mengatakan saat ini pihaknya sedang meneliti secara seksama terhadap penggunaan dana LPDP berbasis data dan melakukan analisis berbasis pengeluaran dan manfaat yang didapatkan atau cost-benefit analysis.

    “Alokasi dana (LPDP) itu memang perlu kita lihat kembali, apakah dana yang sekarang dipakai, misalnya bahwa kebanyakan dana dipakai untuk program magister itu apakah optimal atau tidak,” katanya.

    Stella menekankan asas dari suatu hal yang optimal adalah berkeadilan dan berkualitas, sehingga kedua faktor tersebut juga menjadi hal yang dipertimbangkan dalam pengkajian ulang ini.

    “Sebentar lagi akan kami keluarkan temuan dan rekomendasi kami, bagaimana untuk bisa mengoptimalkan dana LPDP supaya jelas,” ujarnya.

    Baca juga: Menko PMK sebut negara berhak mendapatkan “return” dari investasi LPDP
    Baca juga: Mendiktisaintek Satryo: Alumni LPDP dapat berkarya di mana saja

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Wamendagri instruksikan pemda susun langkah konkret atas rakornas 2024

    Wamendagri instruksikan pemda susun langkah konkret atas rakornas 2024

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menginstruksikan seluruh jajaran kepala daerah agar menyusun langkah-langkah konkret untuk menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (pemda) Tahun 2024.

    Langkah ini harus dilakukan dengan melibatkan seluruh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan pemangku kepentingan terkait.

    “Terutama kesiapan dalam menyukseskan pelaksanaan Pilkada Serentak dan akselerasi seluruh program untuk mendukung terwujudnya Asta Cita Kabinet Merah Putih,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Baca juga: Presiden : Rakornas 2024 langkah strategis satukan daerah dan pusat

    Kegiatan ini digelar untuk mengoordinasikan dan mengharmonisasikan Pemerintah Daerah (Pemda) dan Pemerintah Pusat dalam mendukung program prioritas serta arah kebijakan Presiden Prabowo. Hal ini sebagaimana tema yang diusung, yakni “Implementasi Astacita Menuju Indonesia Emas 2045”.

    Adapun pelaksanaan pilkada menjadi salah satu isu yang dibahas dalam forum tersebut. Bima menjelaskan narasumber yang hadir sepakat untuk menyukseskan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

    Ini penting dilakukan agar proses demokrasi dapat berjalan baik, aman, tertib, jujur, dan adil. Selain itu perlunya melakukan mitigasi potensi konflik yang dapat mengganggu pelaksanaan Pilkada 2024.

    Dia mengatakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memerintahkan secara khusus kepada daerah yang hingga saat ini belum menyelesaikan kebutuhan anggaran pilkada melalui naskah perjanjian hibah daerah (NPHD). Hal ini dilakukan dengan membentuk desk pilkada di daerah masing-masing.

    Sebagai informasi, gelaran ini dihadiri oleh jajaran menteri dan kepala lembaga negara Kabinet Merah Putih. Selain itu, hadir pula kepala daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dari seluruh Indonesia.

    Forum ini juga dihadiri oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), baik pusat maupun daerah, Kepala Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPTSP), serta sejumlah pejabat terkait lainnya.

    Baca juga: Wapres minta kepala daerah serius terkait MCP
    Baca juga: Kemendagri gelar rakornas bersama pemda bangun koordinasi astacita
    Baca juga: Menko PMK ajak Pemda bersinergi tuntaskan Asta Cita
     

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Praktikno Prioritaskan Program Renovasi Sekolah hingga Medical Check Up Gratis

    Praktikno Prioritaskan Program Renovasi Sekolah hingga Medical Check Up Gratis

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyampaikan sejumlah kebijakan prioritas Presiden Prabowo Subianto yang diamanatkan kepada kementerian di bawah koordinasi Kemenko PMK.

    Beberapa kebijakan prioritas tersebut di antaranya adalah renovasi sekolah, pembangunan sekolah unggulan, renovasi rumah sakit, penanganan stunting, penaggulangan penyakit tuberkulosis atau TBC, hingga penyediaan screening kesehatan berupa medical check up gratis bagi seluruh masyarakat.

    “Itu adalah target-target yang diprioritaskan untuk menjadi prioritas program Bapak Presiden Prabowo. Jadi itulah yang juga kita kawal pelaksanaannya, silakan ditindaklanjuti oleh para menteri,” ungkap Pratikno, di kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

    Dalam rapat koordinasi bersama para menteri dan wakil menteri dari delapan kementerian di bawah koordinasi Kemenko PMK, membahas persiapan para kementerian dan lembaga dalam mengejar target kebijakan prioritas presiden.

    “Jadi ini semangat sinergi yang terus kita tumbuhkan agar prioritas-prioritas yang sudah dicanangkan oleh bapak presiden bisa kita capai secepat-cepatnya. Ini menuju peralihan tahun anggaran baru, jadi kita juga harus melakukan persiapan secara cepat,” pungkasnya.

  • 6 Mendikti: Penerima Beasiswa LPDP Tak Harus Pulang ke Indonesia Nasional

    6 Mendikti: Penerima Beasiswa LPDP Tak Harus Pulang ke Indonesia Nasional

    Mendikti: Penerima Beasiswa LPDP Tak Harus Pulang ke Indonesia
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendikti Saintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro menyatakan, penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (
    LPDP
    ) tidak harus pulang ke Indonesia usai lulus kuliah.
    Menurut Satryo, pemerintah memberi kebebasan bagi peraih
    beasiswa LPDP
    untuk berkarya di mana pun.
    Termasuk, jika ingin bekerja pada perusahaan yang baik yang berada di luar negeri.
    “Enggak (harus pulang), kita memang memberi kesempatan mereka untuk berkarya di mana saja,” kata Satryo saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Jakarta, Selasa (5/11/2024).
    Satryo mengatakan, pemerintah tidak bisa memaksa penerima LPDP untuk bekerja di Tanah Air.
    Terlebih, Indonesia belum memiliki tempat yang baik bagi para penerima LPDP untuk mengembangkan kemampuan yang mereka miliki.
    “Kita belum punya cukup tempat untuk mereka berkarya. Kasihan dia (penerima LPDP) nanti, ilmunya tinggi, di sini tidak ada wadahnya. Lebih baik kamu (penerima LPDP) teruskan ke sana saja. Yang penting (jiwanya) merah putih,” kata Satryo.
    Ia pun menjamin tidak akan ada sanksi bagi para penerima beasiswa LPDP yang tidak kembali ke Indonesia.
    Ia turut memastikan bahwa tidak ada aturan dari LPDP yang mengharuskan mahasiswa untuk pulang ke Indonesia setelah lulus menempuh pendidikan di luar negeri.
    “Suatu hari siapa tahu ada peraih Nobel orang Indonesia, tapi di Amerika. Tidak apa-apa, kan? Itu yang positif. Berkarya bisa di mana-mana, untuk Merah-Putih,” kata Satryo.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PPATK Temukan Transaksi Judi Online Lebih dari Rp 280 Triliun Lewat KUPVA dan Kripto

    PPATK Temukan Transaksi Judi Online Lebih dari Rp 280 Triliun Lewat KUPVA dan Kripto

    GELORA.CO – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berhasil menemukan transaksi uang sebanyak ratusan triliun rupiah terkait dengan judi online. Uang ratusan triliun tersebut ditemukan PPATK melalui total transaksi selama sembilan bulan lamanya.

    “Sampai Triwulan III > Rp 280 trilliun,” ujar Kepala PPATK Ivan Yustiawandana kepada wartawan, Selasa, 5 November 2024.

    Selain itu, Ivan menyebut PPATK berhasil memblokir belasan ribu rekening yang ada kaitannya dengan transaksi judi online.

    “PPATK telah menghentikan transaksi sebanyak 13.481 rekening di 28 bank,” kata Ivan.

    Kata Ivan, pola transaksi judi online kini mengalami pergeseran. Menurutnya, transaksi judi online yang terjadi dilakukan melalui kegiatan usaha penukaran valuta asing (KUPVA) dan aset kripto.

    “Adapun pola transaksi di beberapa kasus mengalami pergeseran dengan menggunakan KUPVA dan aset kripto,” ucap dia.

    Namun begitu, belum diketahui secara jelas nilai transaksi judi online dari 13.481 rekening yang sudah diblokir PPATK tersebut.

    “Besar sekali ya,” ungkap Ivan saat ditanya nilai transaksi dari rekening judi onlie yang sudah diblokir.

    Diketahui, pemerintah telah memblokir 6 ribu rekening yang diduga melakukan judi online. Hal tersebut disampaikan oleh Muhadjir Effendy saat menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan dan Kebudayaan (PMK) pada pemerintahan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin.

  • Dihadiri Prabowo-Gibran, Ini 8 Ikrar Gerakan Solidaritas Nasional

    Dihadiri Prabowo-Gibran, Ini 8 Ikrar Gerakan Solidaritas Nasional

    Jakarta –

    Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) resmi dideklarasikan dengan dipimpin Rosan Perkasa Roeslani sebagai ketua umum. Presiden Prabowo Subianto menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina GSN.

    Di awal acara, Rosan memimpin pembacaan ikrar yang diikuti para anggota GSN. Acara digelar di Indonesia Arena, GBK, Jakarta Pusat, Sabtu (2/11/2024).

    Rosan memimpin pembacaan Ikrar Gerakan Solidaritas Nasional yang berisikan 8 poin. Berikut isinya:

    Ikrar Gerakan Solidaritas Nasional

    Asta Prasetya Solidaritas Nasional

    Kami, keluarga besar Gerakan Solidaritas Nasional:

    2. Setia pada cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945,

    3. Setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,

    5. Selalu membela kepentingan rakyat dan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan,

    6. Mendukung pemerintah dalam melaksanakan pembangunan secara kritis, objektif, konstruktif, dan produktif dalam memberikan solusi,

    7. Tunduk dan patuh pada disiplin organisasi,

    8. Menjaga kehormatan, kekompakan, dan solidaritas organisasi.

    Acara ini dihadiri Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. Turut hadir Ketua Komisi IV DPR Titiek Soeharto bersama putra Prabowo Ragowo Hediprasetyo Djojohadikusumo atau Didit Hediprasety (Didit Prabowo), Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo; Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf; serta jajaran pengurus Partai Gerindra.

    Kemudian, ada pula Menko PMK Pratikno; Ketua Dewan Ekonomi Luhut Binsar; Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY); Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan; dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

    Selain itu, ada Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto; Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni; Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi; Menteri ATR/BPN Nusron Wahid; Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia; dan Menteri Agama Nassarudin Umar.

    Kemudian terlihat ada Wamenlu Anis Matta; Wamen Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Riza Patria; Wamen Koordinator Bidang Hukum, HAM, Migrasi dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan; Wamendagri Bima Arya Sugiharto; Wamen Transmigrasi Viva Yoga Mauladi; Cagub Jakarta Ridwan Kamil; dan Cagub Jawa Barat Dedi Mulyadi.

    (jbr/dhn)

  • Pratikno Dorong Badan Produk Halal Susun Program Sinergi Lintas Kementerian dan Lembaga

    Pratikno Dorong Badan Produk Halal Susun Program Sinergi Lintas Kementerian dan Lembaga

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mendorong Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menyusun program sinergi lintas kementerian dan lembaga (K/L).

    Hal itu dikatakan seusai melakukan kunjungan resmi ke kantor BPJPH Jakarta. Kunjungan tersebut bagian dari rangkaian agenda awal dengan kementerian dan lembaga di bawah koordinasi Kemenko PMK.

    “Kami menyadari betapa pentingnya sinergi bersama untuk mencapai target menciptakan pelayanan yang prima bagi masyarakat. Apalagi, BPJPH sangat terikat dengan kementerian dan lembaga lain,” ujarnya, Jumat (1/11/2024).

    Menko Pratikno menuturkan, sinergi yang sedang dibangun tidak terlepas dari upaya keras untuk mendukung kementerian dan lembaga di bawah koordinasi Kemenko PMK dalam mencapai target kinerja masing-masing.

    “Tolong untuk berkoordinasi menyusun ‘totok nadi’ yang hendak disasar sehingga energi kita bisa terbagi. Namun, masih tetap berdampak besar kepada masyarakat luas, terutama berkaitan dengan indikator kinerja masing-masing,” tuturnya.

    Pratikno juga mendorong, BPJPH sebagai lembaga yang kini berada langsung di bawah presiden untuk menyusun kebutuhan yang dapat menunjang kinerja dalam memberikan pelayanan kepada publik, terlebih program-program yang akan disasar dalam jangka pendek maupun panjang.

    Turut hadir mendampingi Menko PMK, Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kemenko PMK Warsito, Plt Deputi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK Nunung Nuryartono, serta jajaran petinggi dari unit eselon II Kemenko PMK.

  • Menko PMK Usul Pinjol untuk UKT, Politisi PKS: Tidak Etis dan Solutif

    Menko PMK Usul Pinjol untuk UKT, Politisi PKS: Tidak Etis dan Solutif

    Jakarta, Gatra.com – Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Wisnu Wijaya, melontarkan kritik keras terhadap Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy terkait usulan pembiayaan uang kuliah tunggal (UKT) melalui pinjaman online (pinjol).

    Wisnu menilai bahwa usulan tersebut tidak memberikan solusi nyata terhadap masalah pembiayaan pendidikan. Sebaliknya, skema ini berisiko menjadi bom waktu bagi mahasiswa yang terjebak dalam utang dengan bunga tinggi.

    “Kami menilai usulan tersebut tidak etis dan tidak memberikan jalan keluar dalam menyelesaikan sengkarut pembiayaan pendidikan di perguruan tinggi. Sebab dalam pandangan kami, akar masalahnya terletak pada kesenjangan pembiayaan dan komitmen pemerintah dan PTN untuk mematuhi regulasi yang sudah dibentuk sehingga kedua hal itu yang semestinya dibenahi,” ujar Wisnu.

    Wisnu menjelaskan, kajian dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan adanya ketimpangan signifikan dalam alokasi anggaran pendidikan. Dari 20 persen APBN yang dialokasikan untuk sektor pendidikan, PTN hanya menerima Rp7 triliun.

    Sementara perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh kementerian/lembaga (PTKL), ungkap wisnu, menerima Rp32 triliun. Angka ini menunjukkan PTKL menerima 4,5 kali lipat lebih besar daripada PTN.

    “Ketimpangan ini berimbas pada mahalnya uang kuliah tunggal (UKT) di PTN,” jelas Wisnu.

    Wisnu juga menyoroti perbedaan besar dalam bantuan biaya pendidikan yang diterima oleh mahasiswa di PTN dibandingkan dengan PTKL.

    Pemerintah hanya memberikan bantuan sebesar Rp3 juta per semester untuk mahasiswa PTN, sementara mahasiswa di PTKL bisa menerima bantuan antara Rp 16 juta hingga Rp 20 juta per semester.

    “Kesenjangan ini menunjukkan perlunya reformasi dalam alokasi anggaran pendidikan agar lebih adil dan merata,” kata Wisnu.

    Dari perspektif hukum, Wisnu mengungkapkan bahwa skema pembayaran UKT melalui pinjol berbunga dapat melanggar Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

    Menurut undang-undang tersebut, tegas Wisnu, pemerintah diwajibkan untuk memenuhi hak mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi melalui pemberian beasiswa, bantuan atau pembebasan biaya pendidikan, serta pinjaman dana tanpa bunga yang harus dilunasi setelah lulus dan atau memperoleh pekerjaan.

    Wisnu mengungkapkan kekhawatirannya bahwa skema pinjol dapat menyebabkan masalah sosial yang serius jika mahasiswa kesulitan melunasi utang mereka. Ia mencatat bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan total utang masyarakat melalui pinjol di Indonesia pada Mei 2023 mencapai Rp54,16 triliun, dengan Rp1,72 triliun di antaranya bermasalah.

    “Banyak nasabah yang tidak mampu melunasi utang mereka akhirnya berutang lagi pada pinjol lain, menciptakan lingkaran setan yang menyebabkan frustrasi dan berpotensi mendorong mereka ke tindakan kriminalitas atau bahkan bunuh diri,” pungkas Wisnu.

    Wisnu menegaskan bahwa solusi pembiayaan pendidikan haruslah adil dan tidak membebani mahasiswa dengan utang yang berpotensi merusak masa depan mereka. Pemerintah dan lembaga terkait harus mencari solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah pembiayaan pendidikan di Indonesia.

    48

  • Kunjungi Brasil, Menko PMK Pelajari Program Makan Bergizi Gratis, Ternyata Begini Caranya

    Kunjungi Brasil, Menko PMK Pelajari Program Makan Bergizi Gratis, Ternyata Begini Caranya

    Rio de Janeiro, Gatra.com- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy berkunjung ke restoran dan sekolah yang menyelenggarakan kegiatan program makan bergizi gratis di Kota Rio de Janeiro, Brasil, pada Selasa (23/7).

    Kunjungan dilakukan Menko PMK untuk mempelajari program pemenuhan gizi yang telah dilakukan Pemerintah Brasil. Dalam kesempatan itu, Menko Muhadjir mengunjungi dua lokasi penyelenggara makan bergizi gratis yaitu Restaurante Do Povo Herbert de Souza dan Sekolah Negeri Tingkat Atas CESA (Colegio Estadual Souza Augiar).

    Restaurante Do Povo Herbert de Souza, di sentra Kota Rio de Janeiro merupakan restoran komunitas yang menyediakan makan murah dan gratis bagi masyarakat yang tidak mampu di Brasil. Restoran tersebut beroperasi dengan pendanaan dari pemerintah lokal Rio de Janeiro dan dengan kemitraan swasta.

    Felipe Veirera, Manajer Restaurante Do Povo Herbert de Souza menjelaskan bahwa restoran tersebut setiap hari memasak 1800-2000 porsi bahkan bisa sampai maksimum 3000 makanan gratis untuk masyarakat miskin, lansia, dan penyandang disabilitas yang membutuhkan makan. Kemudian, untuk masyarakat umum lainnya dikenai biaya yang sangat terjangkau untuk satu porsi makanan.

    Muhadjir menjelaskan, pelaksanaan program makan gratis ini dilakukan pemerintah setempat dengan kemitraan swasta yang dikelola di Restaurante Do Povo untuk memberikan makanan bergizi untuk masyarakat miskin. Dia pun melihat menu-menu yang disajikan bervariatif dan bergizi untuk pemenuhan gizi.

    “Ini salah satu contoh dari Pemerintah Brasil bagaimana cara memerangi kemiskinan dan melawan kelaparan. Ini saya kira contoh yang sangat bagus,” ujar Menko PMK dalam kunjungannya.

    Selanjutnya, Menko Muhadjir juga melihat pelaksanaan program makan siang gratis di CESA High School. Program makan siang gratis di sekolah merupakan program dari Pemerintah Brasil untuk memenuhi gizi murid-murid di sekolah. Setiap murid mendapatkan jatah makan siang gratis melalui prasmanan di kantin sekolah. Dalam kesempatan itu, Menko PMK melihat proses belajar mengajar dan berdiskusi dengan para guru dan murid.

    Muhadjir mengatakan, program makan bergizi gratis yang dilakukan di Brasil sangat bagus dan potensial untuk memastikan para murid mendapatkan tambahan nutrisi yang baik agar dapat belajar dengan lebih maksimal. Pelibatan seluruh pihak dalam penyediaan program seperti petani, umkm menjadi bagian penting keberhasilan program tersebut di Brasil

    “Kunjungan ini akan menjadi salah satu benchmark untuk kebijakan yang akan diterapkan di negara kami dalam program makan bergizi gratis yang akan dilakukan pemerintah Indonesia,” jelasnya.

    Sebelumnya, Menko PMK Muhadjir Effendy melakukan kunjungan ke Museu Historico Nacional dan Museu do Amanhã di Rio De Janeiro, Brasil. Di sana, Muhadjir melihat saksi sejarah Bangsa Brasil dalam perjuangan kemerdekaannya dan visi masa depan Brasil yang dipenuhi dengan wahana pembudayaan sains dan ekshibisi teknologi tinggi. Malamnya, Muhadjir melakukan jamuan makan malam dengan WNI di Rio de Janeiro untuk ramah tamah serta berdiskusi mengenai sinergi diaspora Indonesia di Brazil.

    Sebagai informasi, kunjungan yang dilakukan Menko PMK dilakukan di sela-sela menghadiri Ministeral Meeting Establishment of Global Alliance Against Hunger and Poverty (Pertemuan Tingkat Menteri Pembentukan Aliansi Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan), rangkaian pertemuan G20 di bawah Presidensi Brasil, di Rio de Janeiro, Brasil, pada Selasa-Rabu (23-24 Juli 2024).

    Presidensi Brasil di G20 telah menginisiasi pembentukan satuan tugas (satgas) untuk aliansi global melawan kelaparan dan kemiskinan (Task Force on Global Alliance Against Hunger And Poverty). Task Force on Global Alliance Against Hunger and Poverty ini akan beranggotakan negara-negara G20 dan seluruh negara dan organisasi internasional yang berkomitmen dengan pengentasan kemiskinan dan kelaparan guna mencapai target SDG 1 dan SDG 2.

    274