Tag: Muhadjir Effendy

  • Menko PMK Pratikno Angkat Staf Khusus, Mantan Direktur BNPT hingga Anggota RMI PBNU

    Menko PMK Pratikno Angkat Staf Khusus, Mantan Direktur BNPT hingga Anggota RMI PBNU

    loading…

    Menko PMK Pratikno mengangkat empat staf khusus baru yang ditetapkan pada 14 Januari 2025. Foto/Ist

    JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengangkat empat staf khusus baru. Mulai dari mantan Direktur Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) juga Anggota Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

    Diketahui, mantan Direktur Deradikalisasi BNPT yang dilantik menjadi staf khusus Menko PMK adalah Brigjen Pol. Ahmad Nurwakhid dia akan menjabat sebagai Staf Khusus Bidang Penegakan Keadilan dan Rekonsiliasi.

    Anggota RMI PBNU Ulun Nuha (Gus Ulun) diangkat menjadi Staf Khusus Bidang Kerukunan Beragama.

    Sementara Tatang Subarna sebagai Staf Khusus Bidang Mobilisasi Sumber Daya Kebencanaan.

    Sedangkan Ferro Ferizka Aryananda sebagai Staf Khusus Bidang Inovasi dan Kerjasama.

    Pengangkatan empat staf khusus Menko PMK itu tertuang dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9/KP.05.00 Tahun 2025.

    “Staf Khusus Menteri Koordinator bertugas untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia sesuai penugasan yang diberikan oleh menteri koordinator,” tulis putusan yang dibacakan saat pelantikan di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

    Dalam putusan, Staf Khusus Menteri Koordinator bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi yang terkait dengan jabatannya.

    Staf khusus juga diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya secara jabatan struktural Eselon 1B sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    “Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya salinan dan seterusnya. Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Januari 2025,” dalam putusan.

    (shf)

  • Kasus Siswa SD Dihukum Duduk di Lantai karena Menunggak SPP, Menko PMK: Kita Bahas dalam Rapat

    Kasus Siswa SD Dihukum Duduk di Lantai karena Menunggak SPP, Menko PMK: Kita Bahas dalam Rapat

    Jakarta, Beritasatu.com – Kasus siswa SD yang dihukum gurunya karena menunggak bayar sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) menjadi viral di media sosial. Hal itu juga menjadi sorotan pemerintah dalam menyelasaikan kasus tersebut.

    Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan, pihaknya tengah menelusuri kasus viral tersebut dan akan dibahas dalam rapat Kemenko PMK bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

    “Ya dengar siswa SD di Medan belajar di lantai, nanti siang agak sore saya ada rapat dengan Mendikdasmen Abdul Mu’ti,” kata Pratikno seusai meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis di SLB Cahaya Jaya, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin (13/1/2025).

    Menurut Pratikno, pemerintah akan melihat secara mendalam permasalahan yang terjadi di Medan, Sumatera Utara itu, termasuk berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan siswa-siswi di mana pun untuk tidak lagi mendapatkan perlakuan yang tak layak dari gurunya.

    “Tentu saja itu adalah kita semua akan berusaha keras ya, pemerintah. Detailnya kan saya akan cek. Sekali lagi saya akan koordinasikan,” tuturnya.

    Sebelumnya, video viral di media sosial merekam seorang siswa kelas empat yang merupakan peserta didik salah satu sekolah dasar swasta di Kota Medan, Sumatera Utara dihukum belajar di lantai oleh gurunya.

    Dalam video yang tersebut, menunjukkan siswa yang diketahui berinisial M dihukum belajar di lantai oleh gurunya lantaran belum melengkapi administrasi atau tidak membayar tunggakan SPP selama 3 bulan lamanya.

  • 8
                    
                        Pemerintah Upayakan Tukin Dosen ASN Segera Cair
                        Nasional

    8 Pemerintah Upayakan Tukin Dosen ASN Segera Cair Nasional

    Pemerintah Upayakan Tukin Dosen ASN Segera Cair
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK)
    Pratikno
    menyatakan, pemerintah tengah berupaya agar tunjangan kinerja (tukin) untuk para dosen berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat segera dicairkan.
    “Tukin ASN Dikti ini, sekarang Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) terus berkoordinasi dengan
    Kementerian Keuangan
    untuk implementasinya,” kata Pratikno di Jakarta Utara, Senin (13/1/2025).
    Pratikno mengatakan, hingga akhir pekan lalu, pihaknya terus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan juga Mendiktisaintek Satryo Soemantri Brodjonegoro untuk mencairkan
    tukin dosen
    ASN.
    “Jadi saya sudah cek juga sampai dengan
    weekend
    kemarin ke Pak Satryo, dan tim beliau lagi koordinasi dengan Kementerian Keuangan,” ujar dia.
    Sebelumnya beredar kabar bahwa tidak ada tukin bagi para dosen ASN pada 2025
    Terkait hal itu, Pratikno menekankan bahwa tukin ASN akan dibahas karena berkaitan dengan anggaran.
    “Nah justru itu. Justru makanya kita bahas. Karena kan itu kan kaitannya nanti juga kan dengan anggaran,” tegas dia.
    Adapun Mendikti Saintek Satryo Soemantri Brodjonegoro mengatakan, pihaknya saat ini tengah meminta anggaran dari Kemenkeu untuk mencaikran
    tukin dosen ASN
    .
    “Kita minta ke Kementerian Keuangan supaya ditambahkan. Sehingga kita bisa bayarkan tunkinya. Bukan semuanya, tapi hanya selisih,” kata Satryo, dikutip dari siaran Ruang Jernih
    Kompas.com
    , Rabu (8/1/2025).
    Diberitakan sebelumnya, dosen yang berada di bawah naungan Kemendikti Saintek melakukan protes karena tunjangan kinerjanya (Tukin) belum dibayarkan selama lima tahun.
    Koordinator Aliansi Dosen ASN Kemendikti Saintek Seluruh Indonesia (Adaksi) yang juga dosen ASN Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Anggun Gunawan mengatakan, pemerintah sudah berjanji mencairkan tukin pada awal tahun 2025.
    “Regulasi dan Janji ini sudah bergulir selama lima tahun. Tidak ada alasan bagi pemerintah untuk terus menunda hak yang sudah dijanjikan,” kata Anggun kepada
    Kompas.com
    , Senin (6/1/2024).
    Ditambah lagi, kata Anggun, selama ini ternyata seluruh pegawai Kemendikbud Ristek yang kini sudah dipecah menjadi tiga kementerian di antaranya Kemendikti Saintek sejak tahun 2020 masih tetap mendapatkan tukin.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menko PMK dan Pj Gubernur Jakarta Tinjau Program Makan Bergizi di SLB Cahaya Jaya

    Menko PMK dan Pj Gubernur Jakarta Tinjau Program Makan Bergizi di SLB Cahaya Jaya

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno bersama dengan Pj Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi meninjau pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sekolah Luar Biasa (SLB) B dan C Cahaya Jaya, Jakarta Utara, Senin (13/1/2025).

    Menko PMK Pratikno menyebutkan pelaksanaan program MBG di SLB Cahaya Jaya mendapat sambutan antusias dari para siswa.

    “Jadi kita melihat antusiasme anak-anak kita di Sekolah Luar Biasa (SLB) ini, hampir semua makanannya, kita ada yang datang sudah habis,” tuturnya kepada wartawan, Senin (13/1/2025). 

    Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, menu makanan yang diberikan kepada para siswa terdiri atas nasi, kacang panjang, ayam, tahu, dan pisang.

    “[Bahan menu makanan] jadi kualitasnya bagus, sayangnya tadi saya enggak kebagian,” canda Pratikno.

    Adapun, Teguh menambahkan SLB Cahaya Jaya memiliki total 54 siswa yang terdiri atas jenjang SD, SMP, dan SMA.

    Kemudian, untuk target SLB yang akan diikutkan dalam MBG, pihaknya menyesuaikan jumlah dengan SLB yang ada di lokasi SPPG tadi. 

    Terlebih, pihaknya juga menegaskan bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mendukung program MBG. 

  • Belum Ada Susu dalam Menu MBG Hari Pertama di Jakut, BGN: Seminggu Direncanakan 2 Kali
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        13 Januari 2025

    Belum Ada Susu dalam Menu MBG Hari Pertama di Jakut, BGN: Seminggu Direncanakan 2 Kali Megapolitan 13 Januari 2025

    Belum Ada Susu dalam Menu MBG Hari Pertama di Jakut, BGN: Seminggu Direncanakan 2 Kali
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Tak ada susu dalam menu
    Makan Bergizi Gratis
    (MBG) yang didistribusikan untuk pertama kalinya di Sekolah Luar Biasa (SLB) B&C Cahaya Jaya, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin (13/1/2025).
    Bidang Promosi dan Edukasi Badan Gizi Nasional (BGN), Dedi Supriadi mengungkapkan, menu susu dalam program MBG hanya diberikan dua kali dalam seminggu.
    “Dari badan gizi khusus pemberian susu seminggu direncanakan dua kali,” ujar Dedi saat diwawancarai awak media di lokasi, Senin.
    Dedi mengatakan, pemberian susu dalam program MBG di SLB B&C Cahaya Jaya memang tidak boleh sembarangan.
    Badan Gizi Nasional harus berkoordinasi dengan pihak sekolah terlebih dahulu untuk menentukan susu apa yang akan diberikan.
    “Khusus sekolah anak-anak kita sudah berkoordinasi memang tidak bisa sembarangan susu yang diberikan kita harus berkoordinasi. Untuk hari ini, tidak terlihat susu memang karena kami sudah berkoordinasi dengan pihak sekolah,” tambah Dedi.
    Pengamatan
    Kompas.com
    , menu MBG hari pertama di SLB B&C Cahaya Jaya cukup lengkap, mulai dari nasi putih, ayam goreng, tahu, sayur buncis, dan satu buah pisang. Makanan tersebut dibungkus dengan wadah
    stainless
    .
    Saat membuka kotak
    stainless
    tersebut, para siswa terlihat begitu antusias memakan hidangan bergizi itu.
    Bahkan, beberapa di antaranya sudah ada yang habis duluan sebelum diperintahkan untuk makan.
    Pendistribusian MBG pertama kali di Jakarta Utara ini ditinjau langsung oleh Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno dan Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim.
    Pratikno menilai, menu MBG yang dibagikan di SLB B&C Cahaya Jaya, sudah berkualitas.
    “Jadi, ada nasi, ada sayur, ada ayam, ada buah, ada tahu. Jadi, ada karbo, terus kemudian protein ada, sayur ada, protein hewani maupun protein nabati. Jadi, kualitasnya bagus, sayangnya tadi saya enggak kebagian,” tutur Pratikno.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menko Pratikno-Pj Gubernur Tinjau Makan Bergizi Gratis di SLB Cahaya Jaya, Masih Tak Ada Susu – Page 3

    Menko Pratikno-Pj Gubernur Tinjau Makan Bergizi Gratis di SLB Cahaya Jaya, Masih Tak Ada Susu – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno bersama Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi meninjau pelaksanaan Makan Bergizi Gratis atau MBG di Sekolah Luar Biasa (SLB) Cahaya Jaya, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin (13/1/2025).

    Menu yang disajikan kepada para siswa terdiri dari nasi, ayam goreng, tumis kacang panjang dan jagung, tahu goreng, serta buah pisang. Hanya saja masih tak terlihat susu dalam paket menu itu.

    Meski begitu, Pratikno mengatakan peserta didik tetap antusias. Dia bilang, menu yang disajikan habis disantap para peserta didik.

    “Jadi kita melihat antusiasme anak-anak kita di sekolah luar biasa ini, hampir semuanya makanannya, kita ada yang kita datang sudah habis. Jadi ada nasi, ada sayur, ada ayam, ada buah, ada tahu,” kata Pratikno.

    “Jadi ada karbo, buah ada, terus kemudian protein ada, sayur ada, protein hewani maupun protein nabati. Jadi kualitasnya bagus, sayangnya tadi saya nggak kebagian,” sambung dia.

    Menurut Pratikno, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta mampu menjaga kualitas penyediaan makan bergizi gratis. Bahkan, ujarnya banyak peserta didik yang menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka atas program MBG.

    “Jadi kita terus jaga bagaimana makan bergizi gratis ini sangat-sangat membantu masyarakat meningkatkan kualitas dan tradisi makan dari anak-anak kita, jadi tradisi makan yang sehat dan kita harapkan juga memberikan dampak ekonomi yang besar bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah,” jelasnya.

     

  • Kelakar Pratikno Saat Tinjau Makan Bergizi Gratis di SLB Jakut: Sayang Saya Tidak Kebagian
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        13 Januari 2025

    Kelakar Pratikno Saat Tinjau Makan Bergizi Gratis di SLB Jakut: Sayang Saya Tidak Kebagian Megapolitan 13 Januari 2025

    Kelakar Pratikno Saat Tinjau Makan Bergizi Gratis di SLB Jakut: Sayang Saya Tidak Kebagian
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno berkelakar saat pembagian makanan Program
    Makan Bergizi
    Gratis (MBG) hari pertama di Jakarta Utara, pada Senin (13/1/2025).
    Pratikno hadir saat membagikan makanan di SLB B&C Cahaya Jaya, Kelapa Gading. Menurut dia, makanan yang disajikan di sana cukup lengkap.
    Pengamatan
    Kompas.com
    di lokasi, menu yang disajikan pada hari pertama ini terdiri dari nasi putih, ayam goreng, tahu, sayur buncis, dan pisang.
    Namun, tidak terdapat susu dalam menu yang disediakan di sekolah tersebut.
    “Jadi, ada nasi, ada sayur, ada ayam, ada buah, ada tahu. Jadi, ada karbohidrat, protein hewani maupun nabati, serta sayur. Jadi, kualitasnya bagus, sayangnya tadi saya enggak kebagian,” ucap Pratikno, Senin.
    Makanan bergizi tersebut dibagikan menggunakan wadah stainless steel.
    Pelaksanaan Program MBG di SLB B&C Cahaya Jaya ini juga ditinjau langsung oleh Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi, serta Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim.
    Makanan mulai dibagikan kepada murid sekitar pukul 9.20 WIB.
    Sekitar pukul 9.27 WIB, Teguh dan Pratikno memasuki kelas untuk mempersilakan murid-murid membuka kotak stainless tersebut.
    Pratikno juga langsung meminta anak-anak untuk menyantap makanan yang telah disediakan.
    Para siswa pun tampak lahap menikmati hidangan tersebut, bahkan beberapa di antaranya sudah mulai makan sebelum Pratikno dan Teguh masuk ke kelas.
    “Jadi, kami melihat antusiasme anak-anak kita di Sekolah Luar Biasa ini, hampir semuanya makanannya, ada yang kami datang sudah habis,” ungkap Pratikno di lokasi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Puan minta TMP jadi gerbang masuk gelombang generasi muda ke PDIP

    Puan minta TMP jadi gerbang masuk gelombang generasi muda ke PDIP

    TMP harus hadir di tengah generasi muda Indonesia untuk mengingatkan kepada mereka tentang nilai-nilai kebangsaan Indonesia, nilai-nilai Pancasila yang diajukan Bung Karno

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani meminta Taruna Merah Putih (TMP) sebagai organisasi sayap kepemudaan partai agar bisa menjadi gerbang masuk gelombang generasi muda ke partai berlambang banteng moncong putih itu.

    Hal itu disampaikan Puan saat menghadiri peluncuran logo baru TMP di Kantor Sekretariat TMP Menteng, Jakarta, Sabtu. Kegiatan tersebut sekaligus dalam rangka peringatan HUT Ke-17 TMP.

    “Saya ucapkan selamat sweet seventeen, selamat ulang tahun Ke-17 untuk Taruna Merah Putih,” kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Puan pun menyebut umur 17 tahun bermakna TMP sudah memasuki usia dewasa.

    “Ini ibaratnya TMP sudah mulai masuk usia dewasa, karena kalau di Indonesia umur 17 tahun berarti sudah masuk umur boleh punya KTP,” ungkap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

    Adapun peluncuran logo baru sebagai bagian dari re-branding TMP yang dinilai perlu dimaknai dalam tiga hal.

    Pertama, adalah penegasan bahwa TMP semakin besar tanggung jawabnya sebagai bagian dari keluarga besar PDIP.

    “Partai menaruh harapan besar kepada TMP untuk menjadi gerbang masuknya gelombang generasi muda ke dalam perjuangan kita sebagai partai politik,” jelas Puan.

    “Artinya TMP harus bisa membuat acara-acara yang fun, acara-acara yang asyik dan menarik bagi generasi muda supaya mereka mau mulai terlibat dalam kerja-kerja politik dan insyaallah mereka akhirnya nanti mau menjadi anggota PDI Perjuangan,” sambungnya.

    Makna re-branding kedua yang disampaikan Puan adalah tentang pentingnya TMP menguatkan gerak organisasi dan kerja-kerja ideologis di tengah-tengah generasi muda Indonesia.

    Apalagi saat ini mayoritas penduduk Indonesia adalah generasi muda yang dari kecil sudah terpapar pemikiran dan pandangan hidupnya dengan berbagai informasi global dan terbiasa dengan penggunaan teknologi.

    “Ingat, kita bukan lagi bicara Generasi Milenial yang sekarang sudah makin dewasa. Kita sudah harus bicara Gen-Z, kita bicara Gen-Alpha, bahkan para pakar sudah menyebutkan tahun 2025 ini sebagai tahun awal lahirnya Gen-Beta di dunia,” tambah Puan.

    Ketua DPP PDIP Bidang Politik dan Keamanan tersebut menambahkan generasi-generasi yang baru ini akan lebih berbeda lagi cara hidupnya dan cara pandangnya dengan generasi-generasi sebelumnya.

    Terutama, sambung dia, dengan makin maraknya penggunaan Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan.

    “Maka TMP harus hadir di tengah generasi muda Indonesia untuk mengingatkan kepada mereka tentang nilai-nilai kebangsaan Indonesia, nilai-nilai Pancasila yang diajukan Bung Karno,” ujar mantan Menko PMK itu.

    “TMP harus membangkitkan semangat Trisakti Bung Karno di hati generasi muda Indonesia. Ingatkan kepada mereka bahwa di tengah kemajuan dunia, kita ini tetap harus berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan,” imbuhnya.

    Makna re-branding selanjutnya adalah bagaimana TMP dapat mempercepat lahirnya kader-kader muda PDIP yang mantap dalam ideologi, mantap dalam berorganisasi, dan mantap dalam kerja turun ke tengah rakyat.

    Menurut Puan, lahirnya kader-kader muda akan semakin memperkuat PDIP.

    “Dengan makin cepat dan banyaknya kader-kader muda TMP artinya makin kuat PDI Perjuangan melangkah ke depan karena masa depan ada di tangan generasi muda,” ucap cucu Bung Karno tersebut.

    Lebih lanjut, Puan mengatakan TMP harus menjadi garda terdepan untuk elektoral PDIP di tahun 2029.

    “Kita punya waktu 5 tahun (menuju 2029). Kesempatan 5 tahun harus digunakan TMP untuk merangkul dan memperluas jaringan agar anak-anak muda mau masuk dan terlibat,” sebut Puan.

    “Kalian inilah yang tahu bagaimana menarik dan merangkul anak muda supaya tertarik dengan TMP dan PDI Perjuangan. Re-branding harus diarahkan ke situ,” tambahnya.

    Puan juga meminta kader TMP untuk tidak berkutat di kalangan internal saja, tapi harus juga bisa bergaul memperluas jaringan ke luar partai.

    “Siapa pun, berwarna apa pun, harus tersenyum. Jangan semua dianggap musuh, jangan semua diajak berantem tapi bukan berarti penakut. Harus paham taktik menghadapi lawan,” kata Puan.

    “PDI Perjuangan menanti gebrakan selanjutnya dari kalian. Sekali lagi selamat ulang tahun TMP,” lanjutnya.

    Usai memberi sambutan, Puan pun turut mengikuti prosesi tiup lilin peringatan HUT Ke-17 TMP bersama para pengurus organisasi sayap partai PDIP itu. Secara simbolis, Puan juga menyematkan pin logo baru kepada Ketum, Sekjen, dan Bendahara Umum TMP.

    Dalam acara ini ada pula pemutaran film Bung Karno hingga hiburan musik. Di akhir acara TMP juga mengadakan pemberian santunan kepada yayasan dan sejumlah anak yatim-piatu.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Anwar Abbas Buka Suara Soal Muhammadiyah Resmi Kelola Tambang Eks Adaro

    Anwar Abbas Buka Suara Soal Muhammadiyah Resmi Kelola Tambang Eks Adaro

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Anwar Abbas buka suara soal organisasinya yang akan mengelola tambang bekas perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) milik PT Adaro Energy Tbk.

    Adapun pernyataan mengenai Muhammadiyah bakal mengelola tambang eks Adaro sebelumnya disampaikan langsung oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

    Menanggapi hal itu, Anwar tak membantah maupun membenarkan secara langsung pernyataan Bahlil. Anwar hanya menyebut pihaknya yakin dan percaya dengan Bahlil.

    “Kalau sudah Pak Bahlil yang bicara baru kita yakin dan percaya,” kata Anwar kepada Bisnis, Sabtu (11/1/2025).

    Kendati, Anwar tak mau bicara lebih banyak mengenai pengelolaan tambang Muhammadiyah. Sebab, pihaknya belum menerima langsung Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) untuk tambang eks Adaro dari pemerintah.

    “Kalau WIUP belum di tangan, saya belum mau bicara,” katanya.

    Sebelumnya, Bahlil mengungkapkan bahwa Muhammadiyah secara positif akan mengelola tambang bekas PKP2B milik PT Adaro Energy Tbk.

    “Muhammadiyah sekarang sudah turun juga. Kita sudah positif. Kita pakai yang eks-Adaro,” kata Bahlil singkat di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (10/1/2025). 

    Dengan demikian, kini Muhammadiyah telah memilih. Sebab, sebelumnya pemerintah memberikan dua opsi lokasi pertambangan bekas PKP2B untuk Muhammadiyah sebagai penawaran prioritas izin tambang kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan. Dua lokasi itu yakni bekas lahan PT Adaro Energy Tbk dan PT Arutmin Indonesia.

    Adapun, lokasi bekas tambang Adaro dan Arutmin keduanya berlokasi di Kalimantan Selatan. Luas lahan bekas PKP2B milik PT Adaro Energy Indonesia Tbk. mencapai 7.437 hektare (ha), sedangkan lahan eks PKP2B yang dimiliki PT Arutmin Indonesia seluas 22.900 ha. Adapun, lahan eks Kideco seluas 13.613 ha.

    Dalam kesempatan terpisah, Ketua Tim Pengelola Tambang Muhammadiyah Muhadjir Effendy telah membentuk dua perusahaan usai mendapat tawaran pengelolaan izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah. Nantinya, kedua perusahaan yang dibentuk untuk mengelola tambang itu berperan sebagai holding dan perusahaan operator.    

    “Sekarang ini sudah dibentuk tim yang saya sebagai ketua timnya, tapi dalam kapasitas itu bukan sebagai ahli tambang, tapi sebagai ketua PP yang membidangi ekonomi karena itu sekarang sudah kami bentuk dua korporasi badan, ada strategic company ini jadi holding. Kemudian, juga nanti ada operating company,” tuturnya beberapa waktu lalu.  

    “Kemudian nanti ada operating company yang bertugas mengoperasikan lembaga kita untuk bekerja sama dengan pihak operator dan kontraktor di lapangan dan ini kumpulan para ahli di Muhammadiyah,” imbuhnya.

  • Muhammadiyah Akhirnya Dapat Jatah Tambang

    Muhammadiyah Akhirnya Dapat Jatah Tambang

    Jakarta

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan Muhammadiyah akan mengelola tambang bekas perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) PT Adaro Energy Tbk. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

    Bahlil mengatakan organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama (NU) juga sudah menyelesaikan proses perizinan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) untuk mengelola lahan tambang eks PKP2B. NU mendapatkan WIUPK di lahan tambang bekas PT Kaltim Prima Coal seluas 26.000 hektar.

    “Kalau NU sudah selesai. Muhammadiyah sekarang sudah turun. Kita sudah positif. Kita pakai yang eks Adaro,” kata Bahlil saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (10/1/2025).

    Muhammadiyah sebelumnya mendapatkan tawaran tiga wilayah tambang yakni eks tambang Adaro Energy, Kideco Jaya Agung atau Arutmin. Informasi tersebut disampaikan oleh Ketua Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal PP Muhammadiyah, Muhadjir Effendy.

    “Mengenai di mana yang kami pilih, dari yang sudah diumumkan oleh Pak Bahlil itu sudah kami survei. Kami sudah bentuk survei internal untuk melihat di Adaro, Kideco, Arutmin. Jadi, kami sudah bentuk tim untuk survei internal kami,” ungkap Muhadjir ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (18/10/2024) lalu.

    Sementara itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan telah menerjunkan tim untuk mengurusi izin pengelolaan tambang. Pada saat ditemui di Yogyakarta, Haedar bilang belum menerima laporan terkait pengelolaan area tambang itu.

    “Kami belum memperoleh (laporan) dari tim. Jadi apa yang disampaikan Pak Menteri tentu itu terkait dengan policy pak Menteri dan jika itu memang diperuntukkan untuk Muhammadiyah tentu akan ada pertemuan biasanya, antara tim dengan tim Kementerian,” kata dia ditemui di Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta, Gondokusumo, Yogyakarta, Rabu (18/12/2024).

    (acd/acd)