Xcloud.id

Tag: Muhadjir Effendy

  • Menteri Agama hingga Kapolri Bakal Hadiri Perayaan Natal di Gereja Katedral

    Menteri Agama hingga Kapolri Bakal Hadiri Perayaan Natal di Gereja Katedral

    Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah pejabat negara akan menghadiri perayaan hari Natal di Gereja Katedral Jakarta, untuk turut mendukung kesuksesan pelaksanaan acara. 

    Mengutip keterangan resmi Katedral Jakarta, Selasa (24/12/2024) beberapa pejabat nantinya akan melakukan pemantauan Misa Natal di beberapa gereja Jakarta. Salah satunya adalah di Gereja Katedral Jakarta. 

    Adapun, hal ini dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian ibadah Natal dapat berjalan dengan aman dan lancar. 

    Diterangkan, bahwa jajaran yang nantinya akan berkunjung ke Katedral Jakarta adalah sebagai berikut:  

    1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK),

    2. Menteri Agama,

    3. Panglima TNI,

    4. Kapolri, dan

    5. Penjabat (Pj.) Gubernur Daerah Khusus Jakarta beserta jajaran 

    Diberitakan sebelumnya, tema untuk perayaan misa natal pada 24-25 Desember 2024 adalah “Marilah sekarang kita pergi ke Betlehem” yang diambil dari ayat alkitab Lukas 2:15. 

    Tema ini juga menjadi Pesan Natal Bersama dari Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI).  

    Adapun, untuk misa natal, sebanyak 800 kursi tersedia di dalam Gereja Katedral. Terdapat juga area luar yaitu Plaza Maria dan Gua Maria 533 kursi, Tenda 2122, Grha Pemuda lantai 1 dan 4 sejumlah total 808 kursi sehingga secara keseluruhan sejumlah kurang lebih 4263 kursi, Termasuk kursi cadangan dipersiapkan kurang lebih 4500 kursi.

    Misa di Gereja Katedral Jakarta juga dihelat secara offline dan juga online. Streaming dapat dilakukan melalui Youtube Komsos Katedral Jakarta, Komsos Keuskupan Agung Jakarta.

  • Aduh, Tanya ke Pak Menteri Kebudayaan

    Aduh, Tanya ke Pak Menteri Kebudayaan

    loading…

    Menko PMK Pratikno mengaku belum mendapatkan laporan terkait pemberedelan atau pembatalan pameran tunggal seni rupa karya Yos Suprapto. Pratikno malah meminta agar menanyakan polemik tersebut kepada Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Foto/Binti Mufarida

    JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengaku belum mendapatkan laporan terkait pemberedelan atau pembatalan pameran tunggal lukisan karya Yos Suprapto . Pratikno malah meminta agar menanyakan polemik tersebut kepada Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon .

    “Aduh, tanya ke Pak Menteri Kebudayaan, tanya ke Menteri Kebudayaan, tanya Pak Menteri, tanya Pak Menteri Kebudayaan,” ujar Pratikno di Kantor Kemenko PMK, Senin (23/12/2024).

    Pratikno mengatakan saat ini masih fokus pada penanganan bencana yang melanda sejumlah Indonesia. Dia juga belum mendapatkan laporan terkait pembungkaman pameran lukisan Yos.

    “Ya harus pelajari dulu. Ini masih ngurusi bencana terus urusannya. Saya belum baca (laporan), segera saya lihat,” ujarnya sambil berlalu.

    Sebelumnya, Fadli Zon mengungkapkan mengatakan batalnya pameran tunggal seni rupa karya Yos Suprapto berjudul “Kebangkitan: Tanah untuk Kedaulatan Pangan di Galeri Nasional karena ada lukisan yang tidak pantas dan tidak sesuai tema.

    Fadli menceritakan bahwa proses pameran lukisan di Galeri Nasional sebenarnya sudah dipersiapkan cukup lama, termasuk berkomunikasi dengan kurator.

    “Dalam pameran itu, yang berkuasa adalah kurator. Kurator itu sudah bekerja sama dengan senimannya dan memilih tema tentang kedaulatan pangan. Dalam prosesnya, akhirnya ada beberapa lukisan yang tidak sesuai dengan tema. Bahkan, kurator itu sudah mendiskusikan hal tersebut dan tidak sependapat,” ujar Fadli.

    Fadli mengatakan, meski tidak diizinkan oleh kurator, Yos memasang sendiri lukisan-lukisan yang tidak disetujui oleh kurator yang dianggap tidak pantas dan vulgar. Menurut Fadli, kurator juga menilai lukisan tersebut di luar tema serta bermuatan politik serta makian.

    “Kemudian ada lukisan yang tidak pantas, seperti orang sedang telanjang, atau sedang bersetubuh dengan memakai topi yang punya identitas ciri budaya tertentu, seperti topi Raja Mataram, Raja Jawa, atau Raja Mataram, dan sebagainya. Itu kan bisa masuk dalam kategori ketersinggungan orang, termasuk kategori SARA,” katanya.

    Fadli mengatakan, pemerintah mendukung dan tidak mengekang kebebasan ekspresi, tetapi jangan sampai kebebasan tersebut melampaui batas. “Kita mendukung kebebasan berekspresi. Tapi tadi itu, kan ada dong misalkan temanya soal pangan, tetapi ada yang menginjak orang, dianggap penggunaan budaya tertentu, dan tidak senonoh. Tadi itu kan ada batasnya,” pungkasnya.

    (zik)

  • Menko PM Muhaimin Iskandar Tinjau Uji Coba Makan Bergizi Gratis di Pesantren Jombang

    Menko PM Muhaimin Iskandar Tinjau Uji Coba Makan Bergizi Gratis di Pesantren Jombang

    Jombang (beritajatim.com) – Menko PM (Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat) Muhaimin Iskandar meninjau uji coba makan bergizi gratis di Pondok Pesantren Mambaul Maarif (PPMM) Denanyar Jombang Jawa Timur, Jumat (20/12/2024).

    Acara tersebut bertempat di aula MAN (Madrasah Aliyah Negeri) 4 Denanyar Jombang. Menko PMK didampingi sejumlah deputi di kementerian tersebut. Nampak pula Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana.

    Kehadiran Menko PM bersama rombongan disambut pengasuh PPMM Denanyar KH Abdussalam Sohib atau Gus Salam. Paman dari Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ini mengatakan bahwa selain kunjungan kerja, keponakannya itu juga pulang kampung.

    Gus Salam menyambut baik program pemerintah di Bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran tentang makan makan bergizi gratis untuk santri. Dengan program tersebut Gus Salam berharap santri semakin sehat dan cerdas.

    Sehingga dari Rahim pesantren bisa melahirkan tokoh-tokoh nasional. “Selama ini santri sudah mendapatkan gizi spiritual. Makanya kami sangat mengapresiasi program makan bergizi gratis dari pemerintah,” ujar Gus Salam.

    “Saya yakin program makan bergizi gratis di pesantren diprioritaskan, maka generasi emas akan terbit di Indonesia. Nanti akan diisi oleh para santri,” ujar cucu pendiri NU (Nahdlatul Ulama) KH Bisri Syansuri ini.

    Sementara itu, Menko PM Muhaimin Iskandar berharap kepada Kepala Badan Gizi Nasional agar memprioritaskan santri Denanyar dalam program makan bergizi gratis. Dengan begitu, akan melahirkan generasi emas yang cerdas.

    Muhaimian dan beberapa pejabat lainnya kemudian menyerahkan makanan bergizi gratis secara simbolis kepada santri. Makanan tersebut terdiri dari nasi, daging atau telur, sayur, serta susu. “Ini sangat bermanfaat bagi santri,” kata Muhaimin.

    Muhaimin menegaskan bahwa seluruh Menteri dalam kabinet merah putih termasuk dirinya memiliki tanggungjawab untuk menyukseskan program tersebut. Muhaimian lalu mengisahkan masa kecilnya di pesantren Denanyar.

    Saat itu keluargnya sudah mengkonsumsi susu. Namun untuk membeli susu segar harus mengendarai sepeda angin sejauh tujuh kilometer, yakni di Jagalan Jombang. “Dulu beli susu di tempat Haji Fandi Jagalan. Harus naik sepeda onthel,” kata Muhaimin.

    Usai penyerahan secara simbolis, ribuan santri yang hadir di aula MAN 4 Jombang menikmati sajian makan bergizi gratis tersebut. Satu santri mendapatkan makanan satu kardus dengan menu lengkap. [suf]

     

  • Pratikno soal Prabowo Mau Ampuni Koruptor: Nanti Anu Menpolkam, Menkum

    Pratikno soal Prabowo Mau Ampuni Koruptor: Nanti Anu Menpolkam, Menkum

    Yogyakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno buka suara soal pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mungkin memaafkan koruptor jika mengembalikan uang hasil curian kepada negara.

    Pratikno bilang, yang disampaikan Prabowo itu jadi ranah Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia (Menkopolkam) atau Menteri Hukum.

    “Ya nanti anu lah, Menpolkam atau Menkumham (menkum),” kata Pratikno ditemui di UGM, Sleman, DIY, Kamis (19/12).

    Pratikno bilang, apa yang disampaikan Prabowo ini telah dibahas di sidang kabinet kementerian.

    Tapi, mantan rektor UGM tersebut justru mengatakan bahwa yang dibahas di ranah kementerian kabinet adalah soal efisiensi anggaran negara.

    “Intinya adalah kalau Pak Presiden bahwa belanja negara harus efektif, harus efisien, harus fokus ke strategis. Oleh karena itu, belanja-belanja yang bisa dikurangi, misalnya perjalanan dinas, dikurangi secara signifikan, karena kita harus fokus untuk program-program yang dirasakan langsung oleh rakyat,” imbuh Pratikno.

    Seruan Prabowo kepada koruptor untuk bertaubat dan mengembalikan uang kepada negara disampaikan dalam pidato di hadapan mahasiswa Indonesia di Kairo, Mesir, Rabu (18/12).

    Prabowo menyatakan memberi kesempatan koruptor tobat selama bisa mengembalikan hasil curiannya kepada negara.

    Kesempatan bertobat bisa diberikan dalam hitungan minggu hingga bulan. Namun Prabowo tidak menyebutkan waktu spesifik terkait hal itu.

    “Saya dalam rangka memberi kesempatan, memberi kesempatan untuk tobat. Hei, para koruptor atau yang pernah merasa mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Tetapi, kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan cara mengembalikannya,” kata Prabowo.

    Prabowo tidak mendetailkan cara pengembalian hasil korupsi, tetapi ie berpendapat koruptor bisa mengembalikan hasil curian dengan diam-diam supaya tak ketahuan.

    Menurutnya, cara itu dapat digunakan selama para koruptor bertobat dan mengembalikan hasil curiannya kepada negara.

    Dalam kesempatan itu, Ketua Umum Partai Gerindra ini juga mengingatkan semua aparatur negara untuk taat hukum, dan tunaikan kewajiban kepada bangsa dan negara. Seluruh aparat juga diingatkan untuk setia kepada negara dan rakyat.

    Ia pun meyakini langkah-langkah itu didukung rakyat Indonesia.

    “Hai kalian-kalian yang sudah terima fasilitas dari bangsa negara. Bayar lah kewajibanmu! Asal kau bayar kewajibanmu, taat kepada hukum, sudah kita menghadap masa depan,” kata Prabowo.

    “Tetapi kalau kau bandel terus, apa boleh buat, kami akan menegakkan hukum,” tuturnya.

    (kum/wis)

    [Gambas:Video CNN]

  • BMKG Peringatkan Potensi Cuaca Buruk di Sejumlah Perairan saat Nataru

    BMKG Peringatkan Potensi Cuaca Buruk di Sejumlah Perairan saat Nataru

    Yogyakarta, CNN Indonesia —

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan potensi cuaca buruk di sejumlah wilayah perairan selama periode angkutan Natal 2024 dan tahun baru 2025 (Nataru).

    Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menyebut cuaca buruk berpotensi melanda sebagian wilayah Samudera Hindia saat puncak arus mudik Nataru tanggal 21 dan 28 Desember 2024.

    “Ya terutama di Samudera Hindia yang harus diwaspadai di laut Samudra Hindia, di sebelah barat Sumatera, kemudian di selatan Selat Sunda, selatan Jawa hingga Nusa Tenggara Timur, ini perlu diwaspadai,” kata Dwikorita ditemui di UGM, Sleman, DIY, Kamis (19/12).

    Situasi ini, kata mantan rektor UGM itu, masih akan bertahan hingga awal tahun depan.

    Demi kenyamanan, keamanan, dan kelancaran mudik, Dwikorita mengimbau masyarakat untuk terus memonitor informasi pengamatan cuaca BMKG yang juga disebar di berbagai kanal media.

    BMKG, kata Dwikorita, juga berkoordinasi dengan otoritas penyeberangan, kementerian terkait, BPNB, BPBD, dan Pemda agar informasi perkembangan cuaca lebih kian menjangkau masyarakat luas. Selain itu juga demi terwujud langkah antisipasi dan mitigasi lebih optimal.

    “Silakan terus dimonitor karena perkembangannya sangat dinamis dan cepat,” ujarnya.

    Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan pemerintah tengah berupaya mengurangi volume air hujan demi meminimalisir potensi bencana selama periode angkutan Nataru.

    Pratikno berujar, pemerintah telah mempersiapkan langkah-langkah mengantisipasi bencana hidrometeorologi saat periode Nataru, menimbang ramalan BMKG perihal kenaikan suhu air laut yang memicu hujan angin disertai petir di sejumlah wilayah.

    “Intinya bahwa satu, kita pemerintah mencoba berusaha untuk mengurangi volume hujan yang begitu ekstra luar biasa berat di daratan,” kata Pratikno.

    Pemerintah, kata Pratikno, mengupayakannya lewat teknologi modifikasi cuaca (TMC) sehingga hujan lebih banyak turun di area laut sebelum awan mendung masuk ke daratan.

    Rekayasa cuaca ini sesuai rencana dilakukan di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur serta Sulawesi Selatan sebagai langkah antisipasi.

    “Tapi lebih dari itu, kami juga minta kepada Pemda, makanya kami mengundang Pemda-Pemda juga kabupaten kota agar segera mengecek infrastruktur fisik. Jangan sampai ada got, drainase yang tersumbat dan lain-lain,” imbuh mantan rektor UGM itu.

    Lebih jauh, Pratikno juga mengimbau masing-masing stakeholder terkait memeriksa kesiapan sistem peringatan dini atau early warning system (EWS) di tiap-tiap wilayah. Kemudian, mengerahkan jajaran BPBD, TNI, Polri relawan untuk sosialisasi mitigasi bencana.

    “Nah, itu juga makanya kita berusaha untuk mereduksi (risiko bencana). Makanya kita juga sudah antisipasi kemungkinan jalur-jalur (angkutan) Nataru, penyeberangan, itu seandainya ombak besar, kita sudah antisipasi itu juga menggunakan kapal yang lebih besar dan lain-lain,” katanya.

    (kum/dmi)

    [Gambas:Video CNN]

  • Pemerintah Modifikasi Cuaca Kurangi Intensitas Hujan Saat Libur Nataru

    Pemerintah Modifikasi Cuaca Kurangi Intensitas Hujan Saat Libur Nataru

    Yogyakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan pemerintah tengah berupaya mengurangi intensitas hujan demi meminimalisir potensi bencana selama periode angkutan Natal dan tahun baru (Nataru).

    Pratikno berujar, pemerintah telah mempersiapkan langkah-langkah mengantisipasi bencana hidrometeorologi saat periode Nataru, menimbang peringatan BMKG ihwal kenaikan suhu air laut yang memicu hujan angin disertai petir di sejumlah wilayah.

    “Intinya bahwa satu, kita pemerintah mencoba berusaha untuk mengurangi volume hujan yang begitu ekstra luar biasa berat di daratan,” kata Pratikno ditemui di UGM, Sleman, DIY, Kamis (19/12).

    Pemerintah mengupayakannya lewat teknologi modifikasi cuaca (TMC) sehingga hujan lebih banyak turun di area laut sebelum awan mendung masuk ke daratan.

    Rekayasa cuaca ini sesuai rencana dilakukan di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur serta Sulawesi Selatan sebagai langkah antisipasi.

    “Tapi lebih dari itu, kami juga minta kepada pemda, makanya kami mengundang pemda-pemda juga kabupaten kota agar segera mengecek infrastruktur fisik. Jangan sampai ada got, drainase yang tersumbat dan lain-lain,” imbuh mantan rektor UGM itu.

    Lebih jauh, Pratikno juga mengimbau masing-masing stakeholder terkait memeriksa kesiapan sistem peringatan dini atau early warning system (EWS) di tiap-tiap wilayah. Kemudian, mengerahkan jajaran BPBD, TNI, Polri relawan untuk sosialisasi mitigasi bencana.

    “Nah, itu juga makanya kita berusaha untuk mereduksi (risiko bencana). Makanya kita juga sudah antisipasi kemungkinan jalur-jalur (angkutan) Nataru, penyeberangan, itu seandainya ombak besar, kita sudah antisipasi itu juga menggunakan kapal yang lebih besar dan lain-lain,” katanya.

    “Kita juga memberikan penekanan memang jalur Nataru harus lebih disiapkan lebih lebih seriuslah ya,” pungkas Pratikno.

    Sebelumnya, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menyebut momen libur Natal dan Tahun Baru akan dibarengi dengan curah hujan cukup tinggi karena berada di puncak musim hujan yang disertai dengan fenomena La Nina lemah.

    Dwikorita mengatakan pada Desember puncak musim hujan terjadi di sebagian Jawa terutama bagian selatan. Kemudian, pada Januari itu puncak musim di Jawa terjadi di bagian tengah hingga utara.

    Oleh karena itu, ia meminta pihak terkait untuk memberi perhatian pada peningkatan curah hujan yang cukup tinggi ini karena mungkin berdampak pada mobilitas masyarakat di momen libur Nataru, khususnya di Sumatera dan Jawa.

    Selain berada pada puncak musim hujan, Dwikorita mengatakan curah hujan juga bisa semakin tinggi karena adanya fenomena La Nina lemah. Fenomena ini berpotensi meningkatkan curah hujan hingga 20 persen.

    “Musim hujan ini disertai dengan terjadinya La Nina lemah yang berdampak pada peningkatan curah hujan mencapai diprediksi 20 persen dari normalnya,” jelasnya.

    (kum/dmi)

    [Gambas:Video CNN]

  • Dikunjungi Menteri Pratikno, Mas Ony Ngawi Paparkan PRLB untuk Dukung Swasembada Pangan Nasional

    Dikunjungi Menteri Pratikno, Mas Ony Ngawi Paparkan PRLB untuk Dukung Swasembada Pangan Nasional

    Menurut Ony, Menko PMK Pratikno akan menyampaikan masukan-masukan kepada Presiden Prabowo Subianto, termasuk di antaranya program PRLB yang bisa menjadi pendukung percepatan program swasembada pangan.

    Dituturkan lebih jauh, dengan PRLB, para petani di Ngawi didorong untuk meminimalkan penggunaan pupuk kimia dalam pertanian, guna mengembalikan kesuburan tanah.

    Di sisi lain, pelalui program PRLB, gabungan kelompok tani (Gapoktan) didorong dan difasilitasi untuk mandiri pupuk, dengan membikin pupuk sendiri. Sehingga, sangat mengurangi ketergantungan petani kepada pupuk kimia bersubsidi.

    Saat ini, di setiap kecamatan di Ngawi, setidaknya terdapat 6-7 desa yang mempunyai lumbung mikro-organisme lokal (MOL) yang digunakan untuk membuat pupuk organik padat maupun cair.

    Senada, Menko PMK Pratikno mengatakan ia menjaring masukan dari berbagai kepala daerah, untuk menyukseskan program prioritas Presiden Praboeo. Termasuk, ia akan menyampaikan masukan dari kepala daerah terkait percepatan program swasembada pangan.

     

  • Puan Wanti-wanti Pemerintah Siapkan Mitigasi Dampak Kenaikan PPN 12 Persen

    Puan Wanti-wanti Pemerintah Siapkan Mitigasi Dampak Kenaikan PPN 12 Persen

    JAKARTA – Ketua DPR Puan Maharani mewanti-wanti pemerintah untuk mengantisipasi dampak yang akan terjadi dengan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025.

    Puan juga berpesan agar kenaikan pajak harus digunakan untuk peningkatan pelayanan bagi rakyat.

    “Kami memahami tujuan kenaikan PPN untuk meningkatkan penerimaan negara dan mengurangi defisit angaran. Namun pemerintah harus memperhatikan dampak yang akan muncul dari kebijakan tersebut,” ujar Puan Maharani, Rabu, 18 Desember. 

    Kenaikan PPN 12 persen ini sendiri memang sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Hanya saja, Puan meminta pemerintah mendengarkan masukan dari berbagai kalangan, termasuk para pakar, terhadap potensi yang bisa ditimbulkan dari kebijakan itu.

    “UU HPP juga mengamanatkan Pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN di mana UU HPP menjelaskan PPN yang berlaku pada tahun 2025 adalah sebesar 12 persen. Kita harus cermat dalam memperhatikan dampaknya terhadap daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi,” ucapnya.

    “Karena masih ada kekhawatiran bahwa kebijakan ini dapat memperburuk keadaan bagi kelas menengah dan pelaku usaha kecil,” sambung Puan.

    Meski pemerintah telah menegaskan PPN 12 persen akan dikenakan pada kelompok barang mewah dan tidak berlaku bagi sektor konsumsi rumah tangga, namun Puan menilai secara umum tetap akan terdampak bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan menengah. 

    Apalagi kenaikan tarif PPN juga diprediksi akan memicu inflasi pada barang konsumsi harian, seperti pakaian, perlengkapan kebersihan, dan obat-obatan, yang merupakan kebutuhan dasar bagi banyak keluarga.

    “Dampak bisa terjadi kepada masyarakat ketika produsen dan pelaku usaha menaikkan harga produk secara antisipatif sehingga memicu inflasi naik semakin tinggi. Ini yang harus diantisipasi,” kata Puan.

    Karena itu, Puan meminta pemerintah menyiapkan solusi jangka panjang. Sebab berdasarkan simulasi dari Center of Economics and Law Studies (Celios), kelas menengah diprediksi mengalami penambahan pengeluaran hingga Rp 354.293 per bulan atau Rp 4,2 juta per tahun dengan adanya kenaikan PPN.

    Sementara, keluarga miskin diprediksi menanggung kenaikan pengeluaran hingga Rp 101.880 per bulan atau Rp 1,2 juta per tahun, sedangkan kelompok rentan akan menghadapi penambahan pengeluaran sebesar Rp 153.871 per bulan. 

    “Dengan dinamika ekonomi yang ada saat ini, banyak masyarakat yang sudah tertekan. Tak sedikit yang lalu akhirnya terjerumus pada pinjaman online (pinjol) dengan bunga tak masuk akal. Kita berharap tak ada lagi tambahan tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat,” kata mantan Menko PMK itu.

    Puan juga berharap pemerintah menyiapkan langkah-langkah lanjutan untuk menghadapi berbagai tantangan yang akan timbul akibat kenaikan PPN 12 persen meskipun Pemerintah juga berencana memberikan insentif perpajakan senilai Rp 445 T dengan sasaran penerima manfaat adalah UMKM, dunia usaha, dan rumah tangga.

    “Sektor padat karya seperti industri tekstil sudah mengalami pelemahan selama beberapa waktu terakhir. Semoga kenaikan PPN ini tidak memperparah keadaan,” pungkasnya.

     

  • Menko PMK dan BNPB Siapkan Antisipasi Bencana Akibat Cuaca Ekstrem Akhir Tahun

    Menko PMK dan BNPB Siapkan Antisipasi Bencana Akibat Cuaca Ekstrem Akhir Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan bahwa dalam menghadapi potensi bencana akibat cuaca ekstrem, perlu adanya kesiapsiagaan antara pemerintah pusat dan daerah guna meminimalisir potensi dampak yang akan terjadi.

    Hal ini dikatakannya kala dia memimpin rapat koordinasi bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan pemerintah daerah se-Jawa Timur, untuk membahas kesiapsiagaan potensi bencana hidrometeorologi, di Gedung Negara Grahadi, Kota Surabaya, Jawa Timur, pada Selasa (17/12/2024).

    “Untuk menghadapi potensi bencana hidrometeorologi pada Desember-Januari yang diperkirakan cukup tinggi, pemerintah sudah siap siaga, BNPB sudah menyiapkan langkah-langkah penanganan yang detail,” katanya.

    Pratikno menambahkan, upaya meningkatkan kesiapsiagaan yang dimaksud tak hanya dalam bidang infrastrukturnya saja, tetapi juga petugas dan masyarakatnya.

    Dia berkata demikian lantaran mengingat pada Desember ini merupakan periode libur Natal dan Tahun Baru alias Nataru, sehingga akan ada mobilisasi yang tinggi dari perjalanan masyarakat.

    “Intinya adalah insfrastruktur yang ada di daerah disiapkan sebaik mungkin, masyarakat dan para petugas disiapkan sebaik mungkin. Apalagi di jalur mudik saat Nataru nanti,” tutur Mensesneg pada era pemerintahan Jokowi tersebut.

    Pada kesempatan yang sama pula, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyampaikan BNPB memberikan dana operasional dan logistik peralatan bagi daerah yang berstatus siaga dan tanggap darurat bencana di wilayah Jawa Timur.

    “BNPB menyalurkan bantuan operasional dan perlengkapan peralatan. Dari 39 kabupaten kota yang ada di Jawa Timur, 27 menyatakan siaga darurat karena diprediksi akan terjadi bencana. Kita harapkan ketika terjadi bencana mereka sudah siap segera membantu masyarakat,” ujarnya.

    Sementara itu, lanjut dia, pihaknya juga memberikan dukungan dana siap pakai untuk 11 wilayah yang dinyatakan berstatus tanggap darurat.

    “Yang sudah terjadi bencananya ada 11 wilayah. Diberikan bantuan untuk memastikan masyarakat terdampak, semua bisa tertangani dan terlayani dengan baik,” pungkas Suharyanto.

  • Antisipasi Bencana Hidrometeorologi, Pj Gubernur Jatim Rakor Bersama Menko PMK dan Kepala BNPB

    Antisipasi Bencana Hidrometeorologi, Pj Gubernur Jatim Rakor Bersama Menko PMK dan Kepala BNPB

    Surabaya (beritajatim.com) – Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Tahun 2024 Wilayah Provinsi Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (17/12/2024) malam.

    Rakor ini dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) RI Pratikno, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto, Kepala Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati, Kepala Perangkat Daerah, maupun Kalaksa BPBD Kabupaten/Kota.

    Dalam rakor ini turut dilakukan penyerahan bantuan dana siap pakai BNPB kepada Pemprov Jatim, Pangdam V Brawijaya, Polda Jawa Timur oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana RI didampingi Pj. Gubernur Jatim dan Menko PMK.

    Dukungan operasional penanganan siaga darurat bencana hidrometeorologi juga diserahkan kepada Bupati/Walikota di Jawa Timur.

    Secara khusus, Pj. Gubernur Adhy menyampaikan rakor ini merupakan bentuk upaya nyata bersama untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana hidrometeorologi. Utamanya pada musim penghujan dan momen libur Natal serta Tahun Baru (Nataru) 2025.

    “Kami berupaya merumuskan langkah-langkah penanganan bencana yang terukur agar bisa membantu masyarakat yang terdampak bencana dengan maksimal sekaligus dapat dilakukan pencegahan bencana,” ujarnya.

    “Pemprov Jatim telah menyiapkan langkah antisipasi bencana hidrometeorologi antara lain rakor bencana hidrometeorologi, surat himbauan Gubernur ke kabupaten/kota se Jatim menetapkan status siaga darurat bencana meteorologi dengan SK Gubernur,” sambung Adhy.

    Adhy menambahkan, Pemprov juga membuat keposkoan siaga bencana hidrometeorologi, apel siaga dan gelar peralatan serta pengecekan Early Warning System (EWS), serta dukungan logistik dan peralatan yang diserahkan kabupaten/ kota.

    “Alhamdulillah telah dilakukan apel siaga bencana hidrometeorologi dan gelar peralatan Kab/Kota se-Jawa Timur yang dilaksanakan masing-masing wilayah dipimpin kepala daerah,” katanya.

    Apel siaga ini, kata Adhy, sangat penting. Karena pada Triwulan Desember, Januari dan Februari wilayah Jatim berpotensi banjir, longsor, abrasi, rob dan gelombang tinggi. Ia pun ingin provinsi maupun kabupaten/kota siap dalam menghadapi risiko yang ada di wilayahnya.

    “Penanganan hidrometeorologi basah (banjir) di Jawa Timur, InsyaAllah siap dengan sistem kesiapsiagaan baik sarana prasarana, peralatan, personel, therapy, logistik bahkan bantuan anggaran BTT (Belanja Tidak Terduga) kita juga sudah siap,” tegasnya.

    Sementara untuk penanganan bencana banjir yang terjadi di sejumlah wilayah saat ini, Adhy menyampaikan bahwa sudah mengambil fokus utama untuk evakuasi warga terdampak, utamanya kelompok rentan. Kemudian melakukan manajemen pengungsian baik dari Dinas Sosial, BNPB, BPBD, dan instansi terkait guna penanganan mitigasi bencana khususnya banjir.

    Mitigasi bencana di Jatim, dikelompokkan menjadi delapan klaster. Yakni Metropolitan, Madura, Ijen, Probomajang, Malang Raya, Wilis Selatan, Wilis Utara dan Labanegoro. Serta ada pengelempokan Daerah Aliran Sungai (DAS) diantaranya Wilayah Sungai Bengawan Solo, WS Brantas, WS Madura-Bawean, WS Welirang Rejoso yang mengakibatkan banjir di beberapa wilayah.

    “Wilayah sungai menjadi salah satu penyebab banjir selain karena faktor curah hujan tinggi. Nyatanya, kondisi sungai dan aliran anak sungai mengakibatkan banjir yang terjadi di Mojokerto, Jombang dan Ponorogo,” tandasnya.

    Lebih lanjut, Adhy menyampaikan, total bencana di Jawa Timur per 1 Januari hingga 16 Desember sebanyak 370 bencana. Dan secara khusus, dimulainya hidrometeorologi basah di Jawa Timur per 1 November – 17 Desember 2024 terdapat 62 kejadian dengan kategori sedang berat.

    “Ini berdampak pada 26 Kabupaten/ Kota, 88 Kecamatan dan 197 desa. Serta mengakibatkan 3 korban meninggal, 1 orang luka berat, 6 orang luka ringan dan beberapa infrastruktur rusak,” tuturnya.

    Di akhir, Adhy secara khusus meminta BMKG untuk memberikan informasi prakiraan cuaca di Jawa Timur guna mengantisipasi terjadinya banjir. Dengan data dan informasi dari BMKG ini menjadi sangat penting, lebih detil dan terarah.

    “Sektor mana yang kita lakukan kesiapan untuk penguatan dan kita akan bisa lebih efisien untuk mengatasi hal tersebut,” katanya

    Sementara itu, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia (Menko PMK) RI Pratikno mengatakan, pertemuan ini meyakinkan bahwa seluruh daerah di Jatim siap menghadapi resiko hidrometeorologi yang cukup tinggi periode Desember – Februari.

    Pemerintah pusat, sudah siap siaga menyiapkan langkah-langkah yang cukup detail bersama Pemda. Intinya, infrastruktur di daerah disiapkan dan petugas serta masyarakat disiapkan untuk menghadapi bencana.

    “Tadi sudah dijelaskan wilayah mana yang berpotensi curah hujan tinggi. Ada angin dan ombak yang harus kita mitigasi bersama,” katanya.

    Dalam kesempatan ini, Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati menjelaskan, musim hujan kali ini berbeda dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Menurutnya, kondisi kepulauan Indonesia, data satelit menunjukkan suhu muka air laut yang semakin menghangat dan memanas bahkan suhu naik hingga 2 derajat celcius.

    “Ini kenaikan yang sangat mengkhawatirkan. Dampaknya, maka terjadilah booster, kenaikan pembentukan awan-awan hujan yang intensif. Itulah yang disebut anomali iklim global atau La Nina, levelnya masih lemah,” katanya.

    Dwikorita menambahkan, hal ini memicu peningkatan curah hujan, serta terbentuknya sirkulasi siklonik, muncul bibit-bibit siklom, mengepung wilayah Indonesia dan mengakibatkan angin kencang serta hujan lebat.

    Ia juga memberikan prakiraan cuaca untuk kesiapsiagaan dan mitigasi bencana agar meminimalisir potensi cuaca ekstrem, mencegah korban jiwa dan mengurangi kerugian.

    “Bisa cek untuk kecamatan mana saja di tiap kabupaten yang kiranya akan terjadi cuaca ekstrem. Silakan buka aplikasi INAWIS BMKG, lihat bagaimana fitur cuaca dalam 7 hari kedepan,” tandasnya.

    Di sisi lain, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan, dari 38 kabupaten / kota di Jatim sudah terjadi bencana status tanggap darurat ada 11. Kemudian 27 kabupaten kota sudah menetapkan siaga darurat.

    Maka, lanjutnya, pemerintah pusat atas petunjuk Menko PMK menyalurkan bantuan dana operasional maupun perlengkapan dan peralatan sebanyak 16 item. Berupa perahu, sembako, makanan siap saji dan pompa.

    “Kita harapkan 27 daerah yang statusnya siaga darurat ketika terjadi bencana sudah siap membantu masyarakat. Sedangkan 11 kabupaten dan kota yang terkena bencana diberi bantuan untuk memastikan masyarakat terdampak bisa tertangani dan terlayani dengan baik,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, juga dilakukan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) wilayah di Pulau Jawa. Yang mana Provinsi Jateng dan Jabar sudah dilakukan. Rencananya, Jatim OMC akan dilaksanakan siang malam (24 jam) di dua titik, yakni daerah tapal kuda dan mataraman.

    Nanti, kata dia, akan dilihat OMC-nya. Sebab OMC bukan titik melainkan area pertemuan awan yang berdekatan dengan hujan untuk kemudian dilakukan intervensi. “Kita lihat prediksinya. Mudah-mudahan cuaca ekstrem bisa terkurangi,” pungkasnya. [tok/aje]