Xcloud.id

Tag: Muhadjir Effendy

  • Menko PMK Pratikno Sentil Deddy Corbuzier Usai Mengkritik Anak SD yang Keluhkan Menu MBG

    Menko PMK Pratikno Sentil Deddy Corbuzier Usai Mengkritik Anak SD yang Keluhkan Menu MBG

    loading…

    Menko PMK Pratikno menyentil Deddy Corbuzier usai mengkritik anak SD yang mengeluhkan rasa ayam di menu Makan Bergizi Gratis (MBG). Foto/Binti Mufarida

    JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyentil Deddy Corbuzier usai mengkritik anak Sekolah Dasar (SD) yang mengeluhkan rasa ayam di menu Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Pratikno pun mengingatkan agar media sosial harus diisi dengan konten-konten yang positif. “Ya memang kan media sosial harus diisi dengan konten-konten anu lah, sharing hal-hal positif lah,” katanya kepada awak media di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (20/1/2025).

    Lebih lanjut, Pratikno pun mengatakan bahwa dia telah mengecek pelaksanaan program MBG di lapangan. Dia memastikan sudah berjalan dengan bagus dan terus memperbaiki semua sisi jika ada kekurangan.

    “Ya, ini kan saya sudah lihat beberapa kali di lapangan, berjalan bagus, teruslah upaya lintas kementerian untuk terus memperbaiki di semua sisi,” tegasnya.

    Sebelumnya, Deddy Corbuzier baru-baru ini mengkritik seorang anak sekolah yang mengeluhkan rasa ayam dari menu program MBG.

    Melalui unggahannya di media sosial, Deddy menyampaikan kekesalannya setelah mendengar seorang anak mengatakan bahwa rasa ayam yang diberikan dalam program tersebut “kurang enak”.

    “Sebetulnya, video ini hanya untuk subscriber saja, tapi saya nggak kuat pengen marah. Jadi, masalah makan siang bergizi gratis untuk anak-anak, ada satu video yang saya lihat, di mana ada anak ngomong ayamnya kurang enak,” kata Deddy dalam unggahannya di Instagram @mastercorbuzier.

    Deddy pun membandingkan sikap anaknya, Azka, yang sejak kecil dididik untuk menghargai makanan yang diterimanya. Dia memberi contoh ketika Azka menerima makanan box dari lokasi syuting ayahnya. Deddy mengaku tidak segan untuk memarahi Azka jika ia mendengar komplain terkait makanan.

    “Kurang enak? Kurang enak pala lu, pea! Ayamnya kurang enak, makan siang gratis. Anak saya, Azka, dari dulu ikut saya syuting ke mana-mana, dan makanan yang saya kasih buat dia adalah makanan box yang ada di sana untuk semua orang. Kalau dia ngomong ke saya, ‘Pa, nggak enak, aku mau yang lain,’ saya tabok. Saya tabok. Tanya anaknya, saya tabok. ‘Makan kamu, ini makanan, ini sehat. Semua orang makan seperti ini,” tegas Deddy.

    (shf)

  • Usulan Batas Usia Gunakan Medsos Akan Diputuskan di Sidang Kabinet

    Usulan Batas Usia Gunakan Medsos Akan Diputuskan di Sidang Kabinet

    loading…

    Menko PMK Pratikno memberikan keterangan kepada awak media terkait wacana pembatasan usia pengguna media sosial di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (20/1/2025). FOTO/BINTI MUFARIDA

    JAKARTA – Usulan batas usia penggunaan media sosial akan diputuskan di Sidang Kabinet yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Saat ini, pemerintah sedang mencari masukan tambahan untuk memperdalam batasan penggunaan media sosial.

    “Jadi nanti sikap pemerintah akan menjadi sikap bersama dari berbagai lintas kementerian yang diputuskan di sidang cabinet,” kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno kepada awak media di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (20/1/2025).

    “Tapi sekali lagi keputusan nanti tunggu keputusan bersama yang ditetapkan oleh pemerintah, oleh Presiden,” tambahnya.

    Pratikno mengatakan, pihaknya saat ini mencari masukan tambahan untuk memperdalam batasan penggunaan media sosial.

    “Nah itu yang tadi, oleh karena itu, kita ini shopping ide ya, mencari inspirasi termasuk tadi dalam rangka agar kita bisa memberikan masukan secara tepat ya, nanti kebijakan komunitas bisa lebih tepat dengan mempertimbangkan banyak aspek. Ini adalah salah satu acara yang memang dimaksudkan untuk memperdalam isu tersebut,” katanya.

    “Nanti keputusannya seperti apa, nanti kita akan bahas di internal pemimpin,” tegasnya.

    Menurut Pratikno, media sosial harus dilihat dari sisi positif dan negatif. Nantinya, sikap pemerintah akan diungkapkan setelah sidang kabinet.

    “Betul, betul. Jadi banyak sekali dimensi sisi negatif yang harus diantisipasi, dicegah. Tapi juga ada sisi positif, paling tidak itu yang tadi kami tangkap. Kita tunggu nanti hasil bagaimana sikap pemerintah melalui berbagai anulah, kita biasanya kan otomatis ada berbagai seri sampai dengan sidang cabinet,” katanya.

    Meski begitu, Pratikno menegaskan bahwa masalah aturan media sosial akan menjadi domain oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). “Belum, nanti kita update ya. Komdigi itu (domainnya). Nah, nanti seperti apa keputusannya kita tunggu. Tapi acara hari ini adalah sebagai rangkaian dari upaya kita untuk memperdalam pengetahuan, menggali pengalaman agar kita bisa menentukan kebijakan yang lebih baik. Nah, justru itu tadi yang saya sampaikan, ini yang nanti kita akan rumuskan secara besar-besar,” katanya.

    (abd)

  • Pemerintah Finalisasi Rencana Pencairan Tukin Dosen ASN Nasional 20 Januari 2025

    Pemerintah Finalisasi Rencana Pencairan Tukin Dosen ASN Nasional 20 Januari 2025

    Pemerintah Finalisasi Rencana Pencairan Tukin Dosen ASN
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengeklaim, pemerintah akan segera mengambil keputusan soal
    tunjangan kinerja
    (tukin) dosen aparatur sipil negara (ASN) yang tak kunjung cair.
    Pratikno mengatakan, pembahasan mengenai tukin
    dosen ASN
    sudah memasuki tahap final antara Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) serta
    Kementerian Keuangan
    (Kemenkeu).
    “Ini kan sudah pada tahap final oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi bersama Kementerian Keuangan,” ujar Pratikno di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (20/1/2025).
    Pratikno menyebutkan, Kemendikti Saintek dan Kemenkeu sudah membahas pencairan
    tukin dosen ASN
    sejak beberapa waktu lalu.
    Namun, Pratikno mengaku belum mengetahui informasi detail mengenai hasil pembahasan tersebut.
    “Angkanya belum, saya belum tahu,” ujar dia.
    Ketika ditanya soal kepastian apakah tukin akan cair pada tahun ini, Pratikno juga enggan memberikan kepastian.
    Mantan Menteri Sekretaris Negara ini hannya meminta semua pihak untuk menunggu keputusan resmi.
    “Jadi nanti tunggu keputusannya,” ujar Pratikno.
    Sebelumnya, Mendikti SaintekSatryo Soemantri Brodjonegoro mengungkapkan bahwa Kemenkeu telah menyetujui rencana pembayaran tukin dosen ASN yang tertunda selama lima tahun.
    “Soal tukin ini sudah melalui pembahasan antar-kementerian yang cukup intensif dan detail,” kata Satryo di Jakarta, Kamis (16/1/2025).
    Dia bilang, dalam posisi terakhir, pihaknya sudah menyurati Kemenkeu untuk menganggarkan pembayaran tukin ini.
    “Prinsipnya, Kemenkeu telah menyetujui perhitungan kami, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat Menkeu bisa memberikan persetujuan final,” ujar dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Badan Gizi Nasional Pastikan Program Makan Bergizi Gratis Sepenuhnya Menggunakan Dana APBN – Halaman all

    Badan Gizi Nasional Pastikan Program Makan Bergizi Gratis Sepenuhnya Menggunakan Dana APBN – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan, anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat ini sepenuhnya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

    Hal ini diungkapkan Dadan menyusul adanya daerah yang masih menggunakan dana pribadi Presiden Prabowo Subianto. 

    “Begini ya, kami sekarang sudah masuk di program yang didanai oleh APBN. Kami fokus di situ saja karena sebelum program ini jalan, kan seluruh dibiayai oleh pribadi beliau,” kata Dadan Hindayana di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/1/2025).

    Dadan menyebut, salah satu tempat uji coba yang menggunakan dana pribadi Prabowo adalah di Kecamatan Warung Kiara, Sukabumi.

    “Uji coba di Warung Kiara kan dana beliau. Jadi itu sekarang sudah keluar tema itu. Jadi sekarang fokus bagaimana agar negara hadir di dalam investasi SDM jangka panjang,” kata Dadan. 

    Lebih lanjut, Dadan mengungkapkan, pemerintah sudah mengalokasikan dana senilai Rp 71 triliun untuk 15 juta hingga 17,5 juta penerima sepanjang tahun 2025. 

    Dana itu digunakan secara bertahap. Pada Januari-April, pemerintah akan menyalurkan MBG untuk 3 juta penerima melalui 397 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terlebih dahulu. 

    Jumlahnya kemudian meningkat menjadi 6 juta penerima manfaat melalui 2.000 SPPG sepanjang April-Augustus 2025. 

    “Dan dari Agustus akhir sampai Desember itu 15 sampai 17,5 juta. Itu anggaran untuk Rp 71 triliun. Jadi jangan disalahpahami bahwa Rp 71 triliun itu maksimal 13-17,5 juta,” pungkasnya.

    Menko PMK Pratikno (kiri) didampingi Pj Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi (kanan) saat meninjau acara makanan bergizi gratis (MBG) di SLB B dan C Cahaya Jaya, Kelapa Gading, Jakarta, Senin (13/1/2025). Warta Kota/Yulianto (/Warta Kota/Yulianto)

    MBG di Kendari Gunakan Uang Prabowo

    Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi membenarkan bahwa program makan bergizi gratis (MBG) di Kendari Sulawesi Tenggara masih menggunakan uang pribadi Presiden Prabowo Subianto. 

    Menurut Hasan program MBG di Kendari menggunakan sisa uang uji coba program yang diberikan oleh Prabowo.

    “Yang di Kendari memang itu dia masih punya sisa anggaran uji coba dari yang diberikan oleh Pak Prabowo sebelumnya. Jadi mereka masih menggunakan dana yang itu,” kata Hasan kepada wartawan, Senin (6/1/2025).

    Namun, kata Hasan, setelah uang sisa uji coba habis, maka program MBG di Kendari, akan menggunakan dana yang bersumber dari APBN.

    “Ya setelah itu nanti mereka akan menggunakan yang dari APBN yang dari BGN,” katanya.

  • Resmikan Gudang Logistik di Papua, Menko PMK: Jangan Sampai Terjadi Kelaparan Nasional 17 Januari 2025

    Resmikan Gudang Logistik di Papua, Menko PMK: Jangan Sampai Terjadi Kelaparan Nasional 17 Januari 2025

    Resmikan Gudang Logistik di Papua, Menko PMK: Jangan Sampai Terjadi Kelaparan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK),
    Pratikno
    , meresmikan
    Gudang Logistik
    Distrik Agandugume, Kabupaten Puncak, Provinsi
    Papua Tengah
    pada Kamis (16/1/2025).
    Pratikno menyatakan, tidak boleh ada lagi kasus
    kelaparan di Indonesia
    , khususnya Papua Tengah, setelah pemerintah membangun
    gudang logistik
    tersebut.
    “Jangan sampai terjadi kekurangan pangan atau kelaparan di masyarakat Indonesia, di manapun berada. Jangan sampai ada lagi kelaparan di Papua Tengah. Kita punya gudang logistik yang diisi, dijaga, dan didistribusikan dengan baik untuk kepentingan masyarakat,” kata Pratikno, dikutip dari siaran pers.
    Gudang Logistik Distrik Agandugume merupakan fasilitas kedua yang dibangun di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, setelah sebelumnya pemerintah mendirikan gudang logistik di Distrik Sinak.
    Gudang logistik
    yang dibangun dengan Dana Siap Pakai (DSP) ini merupakan respons pemerintah terhadap krisis yang melanda Papua Tengah akibat cuaca ekstrem pada Juni 2023.
    Pada saat itu, wilayah Distrik Agandugume, Distrik Lambewi, dan Distrik Oneri dilanda kekeringan parah serta fenomena embun beku yang merusak hasil panen.
    Akibatnya, lebih dari 11.000 penduduk terdampak, dengan korban jiwa mencapai enam orang (5 dewasa dan 1 bayi).
    “Pemerintah pusat membangun gudang logistik agar ada lumbung pangan di kawasan Agandugume dan sekitarnya untuk mengantisipasi jangan sampai nanti kalau ada paceklik, krisis pangan, atau cuaca ekstrem, masyarakat kesulitan mengakses pangan,” ujar Menko PMK.
    Pratikno menyebutkan, pemerintah daerah akan menjadi penanggung jawab keberlangsungan gudang logistik, termasuk pengamanan, pengisian logistik, dan pendistribusian ke masyarakat.
    Pemerintah pusat, BNPB, dan TNI juga akan memberikan dukungan.
    “Gudang logistik ini selanjutnya dijaga keamanannya, diisi, dan dikelola dengan baik sehingga kalau ada cuaca ekstrem yang membawa risiko bagi masyarakat lokal, fasilitas ini dapat digunakan untuk menjamin ketersediaan pangan,” ujar dia.
    Menko PMK juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga dan memanfaatkan fasilitas tersebut.
    Ia meminta masyarakat untuk turut mengelola gudang logistik di masa mendatang, terutama saat stok pangan melimpah, agar dapat menjadi cadangan pangan bagi kebutuhan bersama.
    “Kalau suatu saat gudang logistik ini diurus sendiri oleh masyarakat, maka ketika stok pangan melimpah, bisa diisi oleh masyarakat untuk masyarakat sendiri. Jadi pada akhirnya, ini bisa dikelola masyarakat sendiri,” kata Pratikno.
    Menurutnya, gudang logistik yang dibangun di Kabupaten Puncak dapat menjadi contoh baik bagi daerah lain dalam mengantisipasi cuaca ekstrem.
    “Kami harapkan masyarakat Kabupaten Puncak dan sekitarnya dapat menjaga keberadaan gudang logistik ini, sehingga menjadi contoh baik untuk daerah lain,” ujar Pratikno.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pro Kontra Wacana Libur Sekolah Sebulan Saat Ramadan

    Pro Kontra Wacana Libur Sekolah Sebulan Saat Ramadan

    JABAR EKSPRES – Wacana penerapan libur sekolah sebulan selama Ramadan menuai pro dan kontra dari kalangan masyarakat, terutama ibu-ibu.

    Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, baru saja bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno di Jakarta.

    Dalam pertemuan tersebut salah satunya membahas soal libur sekolah pada bulan Ramadan dan Hari Raya Idulfitri, yang belakangan ini menjadi pembahasan di masyarakat. Di mana, terdapat wacana libur sekolah ini berlangsung selama sebulan penuh.

    Dalam hal ini, Mu’ti menegaskan keputusan akan dibahas bersama dengan kementerian terkait, mulai dari Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri yang dikoordinasikan oleh Kemenko PMK.

    BACA JUGA:Fraksi PPP Sambut Hangat Libur Sekolah Selama Ramadan, Perlu Rutinitas Produktif

    Meski belum ada keputusan resmi, tapi wacana ini mengingatkan masyarakat pada kebijakan serupa di era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), ketika itu siswa diizinkan libur sekolah selama bulan puasa.

    “Saya setuju dengan kebijakan itu, tapi libur bukan artinya enggak belajar. Tetap belajar hanya saja lebih ke mata pelajaran agama. Dulu saya sempat merasakan libur satu bulan di era Presiden pak Gus Dur,” ujar Risma Handayani (35), warga Padalarang, Kabupaten Bandung Barat kepada wartawan, Rabu (15/1/2025).

    Risma mengatakan, di era kepemimpinan Gus Dur, dirinya duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA). Kala itu sekolahnya meliburkan seluruh siswa selama bulan Ramadan.

    Meski demikian, para siswa tak sepenuhnya libur belajar. Mereka tetap diharuskan mengisi absensi harian melalui mata pelajaran Agama yang biasa disebut Pesantren Kilat atau sekolah pesantren dalam waktu singkat.

    BACA JUGA:Tangis Haru Warnai Parenting di SMAN 3 Cimahi, Polres Cimahi Bekali Orang Tua dan Anak di Masa Libur Sekolah

    “Awal puasa udah mulai tuh pesantren kilat, cuma 10 hari. Sisanya baru libur full sampai Idul Fitri. Jadi saya setuju dengan kebijakan itu,” katanya.

    Di sisi lain, sebagian orang tua siswa memiliki pandangan berbeda. Elis (27), salah satu orang tua siswa SD Ciburuy Padalarang menilai bahwa anak-anak sebaiknya tetap bersekolah full selama Ramadhan. Namun dengan penyesuaian materi pelajaran yang lebih fokus pada agama.

  • Bertemu AHY, Pratikno: Infrastruktur Buruk Akan Perparah Masalah Kesehatan Nasional 15 Januari 2025

    Bertemu AHY, Pratikno: Infrastruktur Buruk Akan Perparah Masalah Kesehatan Nasional 15 Januari 2025

    Bertemu AHY, Pratikno: Infrastruktur Buruk Akan Perparah Masalah Kesehatan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyatakan, infrastruktur punya peran krusial untuk memastikan kesehatan masyarakat karena infrastruktur yang buruk akan memperburuk kesehatan.
    Hal ini disampaikan Pratikno ketika bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono pada Selasa (14/1/2025).
    “Perumahan yang baik, lingkungan yang bersih, serta infrastruktur yang memadai sangat penting untuk menekan risiko penyakit seperti TBC. Infrastruktur yang buruk akan terus memperparah masalah kesehatan masyarakat,” kata Pratikno, dikutip dari siaran pers.
    Pratikno menyebutkan, penyakit seperti TBC kerap dipicu oleh kondisi perumahan yang tidak layak dan lingkungan yang kurang mendukung kesehatan.
    Mantan Menteri Sekretaris Negara ini melanjutkan, infrastuktur berupa air bersih dan sanitasi yang baik juga penting untuk memastikan penurunan stunting.
    “Kesehatan masyarakat membutuhkan air bersih dan sanitasi yang baik. Kalau kita tidak memperbaiki sanitasi dan air bersih, maka kita akan kesulitan menurunkan stunting. Ini bukan hanya soal asupan gizi, tetapi juga tentang infrastruktur,” ujar Pratikno.
    Pratikno juga menekankan keseriusan pemerintah membangun infrastruktur yang tangguh, tidak hanya mampu bertahan terhadap bencana alam, tetapi juga berfungsi untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan.
    Harapannya, masyarakat dapat terlindungi dari bencana dan dapat cepat pulih setelah bencana terjadi.
    “Jangan sampai masyarakat yang sudah menabung dan meningkatkan status ekonomi harus kembali terpuruk karena bencana. Kita harus mampu mengurangi risiko gempa, tsunami, banjir, dan longsor,”  kata Pratikno.
    Menko PMK menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur yang inklusif harus menjadi komitmen pemerintah, mengingat infrastruktur yang baik berperan penting dalam menciptakan ruang bersama bagi semua kalangan, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas.Untuk itu, Menko PMK menginisiasi pembentukan kelompok kerja dalam menangani isu prioritas yang diutamakan terkait infrastruktur kesehatan, ketahanan bencana, serta pengembangan kota/desa ramah anak, disabilitas, dan lanjut usia.
    Lebih lanjut, Menko PMK turut mengajak sinergi bersama antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan
    infrastruktur inklusif
    dan tangguh bencana.
    Turut mendampingi Menko PMK, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri PPPA Arifah Fauzi, Wakil Menteri PPPA Veronica Tan, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, Kepala BNPB Suharyanto, Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK Lilik Kurniawan, serta Staf Ahli Bidang Ketahanan Sosial, Ekologi, dan Budaya Kemenko PMK Sorni Paskah Daeli.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menko PMK sebut pentingnya `work life balance` saat lantik eselon 1

    Menko PMK sebut pentingnya `work life balance` saat lantik eselon 1

    Menko PMK Pratikno (belakang tengah) bersama 14 pejabat pimpinan tinggi madya dan staf khusus menteri yang dilantik hari ini di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, pada Selasa (14/1/2025). (ANTARA/Lintang Budiyanti Prameswari)

    Menko PMK sebut pentingnya `work life balance` saat lantik eselon 1
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 14 Januari 2025 – 13:35 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno menyebut pentingnya keseimbangan antara kehidupan dan pekerjaan atau work life balance saat melantik para pejabat pimpinan tinggi madya atau setara eselon I.

    “Work life balance penting, karena tugas kita bukan hanya memberikan laporan yang bagus-bagus, melainkan kita harus menjadi teladan dalam bidang pembangunan manusia dan kebudayaan,” katanya di Kantor Kemenko PMK di Jakarta Pusat, Selasa.

    Terdapat 14 pejabat eselon I yang dilantik hari ini untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi madya dan staf khusus menteri, serta 43 tamu penting yang diundang.

    “Kami berhasil membentuk tim melalui perjuangan yang luar biasa panjang, tidak mudah untuk menarik putra-putri bangsa terbaik bergabung dengan kami, ini kebahagiaan luar biasa bagi saya,” ujar dia.

    Ia menegaskan seluruh pegawai di Kemenko PMK harus sehat secara fisik maupun mental, dengan modalitas berupa soliditas dan loyalitas kepada pemerintah, karena harus mengurus berbagai bidang, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga keluarga.

    “Tugas kita mengurus sumber daya manusia, Kemenkes itu di bawah koordinasi kita, artinya kita mengurus, memikirkan kesehatan rakyat Indonesia, jangan sampai kita sendiri tidak sehat, sehat bukan hanya fisik, tetapi mental, juga moral,” tuturnya.

    Selain itu, menurutnya, seluruh pejabat pemerintah juga mesti merepresentasikan jati diri bangsa dan menjadi teladan.

    “Kita mengurusi pendidikan anak-anak Indonesia, jangan sampai anak-anak kita tidak terurus pendidikannya, kita juga mengurus keluarga Indonesia, jangan sampai kita tidak bisa memberikan teladan melalui keluarga kita,” paparnya.

    Ia mengemukakan pentingnya bekerja cerdas untuk meningkatkan produktivitas.

    “Kita diberikan mandat dan difasilitasi negara untuk produktif, itu harus dijalankan secara cerdas. Pekerjaan semakin banyak, tetapi bukan berarti waktu lembur semakin lama. Inovasi menjadi kunci smart ministry, waktu semakin sedikit, produktivitas meningkat,” tuturnya.

    Sumber : Antara

  • Soal Murid SD Dihukum Duduk di Lantai, Disdik Sebut Telah Berikan Pembinaan ke Guru hingga Kepsek – Halaman all

    Soal Murid SD Dihukum Duduk di Lantai, Disdik Sebut Telah Berikan Pembinaan ke Guru hingga Kepsek – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Medan, Sumatera Utara sudah ambil sikap terkait kasus murid SD berinisial M (10) yang dihukum duduk di lantai karena telat membayar sumbangan pembinaan pendidikan (SPP).

    Pihak Disdikbud pun telah ambil tindakan setelah kasus ini mencuat.

    Bambang Sudewo selaku Kabid Sd Disdikbud Kota Medan menuturkan, pihaknya telah melakukan pembinaan.

    Mulai dari guru, kepala sekolah (kepsek), hingga Ketua Yayasan Abdi Sukma telah dibina, Senin (13/1/2025).

    Dalam pembinaan tersebut ditekankan pada guru untuk berkoordinasi dengan pihak sekolah atau yayasan apabila ingin membuat aturan.

    Diketahui, dalam proses pemeriksaan, Haryati yang merupakan guru M menghukum muridnya atas inisiatif sendiri.

    “Sudah kami berikan pembinaan kepada Kepsek, yayasan, terutama kepada guru agar ke depan apa pun peraturan yang dibuat, harus sepengetahuan yayasan dan kepala sekolah, lalu sosialisasikan, sepakati, dan kapan akan dilaksanakan,” ujar Bambang, dikutip dari Kompas.com.

    Hukuman terhadap siswa yang menunggak bayar SPP juga tidak dibenarkan.

    Ia pun berharap kejadian ini tak terulang lagi.

    “Jangan sampai terjadi lagi bahwa rapor uang sekolah adalah tanggung jawab orangtua, jangan disangkutpautkan dengan anak-anak, apalagi dalam kepentingan belajar,” katanya.

    Bambang juga menuturkan bahwa penting untuk menjaga psikologis anak dalam peristiwa ini.

    “Kami harus memberikan jaminan, tidak akan ada perlakuan yang tidak baik, tidak ada bully terhadap anak itu karena dengan kasus ini sekolah menjadi hal yang negatif,” ucapnya.

    Ia pun menjamin M bisa bersekolah dengan nyaman apabila ingin melanjutkan sekolah di SD Abdi Sukma.

    “Kami (minta) jamin anak ini sekolah dengan nyaman, ini (pembinaan) yang kami berikan kepada yayasan,” ujarnya.

    Terdengar hingga ke Menteri

    Kasus murid SD yang dihukum duduk di lantai oleh gurunya karena menunggak sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) terdengar hingga Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno.

    Ia menyatakan, kasus viral yang terjadi di Medan, Sumatera Utara ini akan ditelusuri dan dibahas dalam rapat Kemenko PMK bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

    “Saya juga belum monitor itu. Ya dengar siswa SD di Medan belajar di lantai, nanti siang agak sore saya ada rapat dengan Mendikdasmen Abdul Mu’ti,” kata Pratikno usai meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di SLB Cahaya Jaya, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin (13/1/2025).

    Mengutip TribunJakarta.com, Pratikno akan mengecek secara detail terkait kasus ini.

    Kemenko PMK, lanjut Pratikno, akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk memastikan murid sekolah di seluruh wilayah supaya tak mendapatkan perlakuan yang tak layak dari gurunya karena telat bayar SPP, seperti kasus yang berada di Kota Medan.

    “Tentu saja itu adalah kita semua akan berusaha keras ya, pemerintah. Detailnya kan saya akan cek. Sekali lagi saya akan koordinasikan,” pungkas Pratikno.

    Diketahui, M dihukum lantaran nunggak membayar SPP selama tiga bulan sebesar Rp180 ribu.

    Video M dihukum duduk di lantai pun viral dan menyita perhatian sejumlah pihak.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul Viral Siswa SD Dihukum Duduk di Lantai karena Nunggak SPP, Menko PMK: Akan Kita Bahas dalam Rapat

    (Tribunnews.com, Muhammad Renald Shiftanto)(TribunJakarta.com, Gerald Leonardo Agustino)(Kompas.com, Rahmat Utomo)

  • AHY Kumpulkan Menteri, Bahas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Kesehatan

    AHY Kumpulkan Menteri, Bahas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Kesehatan

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melakukan rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno dan sejumlah menteri di bawah koordinasinya.

    AHY mengatakan rapat tersebut terkait dengan perencanaan pembangunan infrastruktur kesehatan yang meliputi air bersih, drainase, kawasan permukiman yang sehat, ketahanan bencana dan kota/desa ramah anak, disabilitas dan manula. Pembahasan ini dilakukan guna mendukung program-program dari Kemenko PMK.

    “Agenda sore hari ini terkait infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung program-program Kemenko PMK diantaranya terkait dengan mitigasi bencana alam,” kata AHY di kantornya, Selasa (14/1/2025).

    Dalam hal bencana alam, AHY mendapatkan laporan dari Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto terkait dengan berbagai potensi bencana yang akan dihadapi Indonesia untuk dapat melakukan mitigasi untuk mengurangi jumlah korban baik manusia maupun material.

    Pasalnya kata Agus, Indonesia merupakan negara yang rentan terhadap bencana alam, baik dari gunung meletus, gempa bumi, banjir, tsunami, kekeringan, kebakaran dan lainnya yang membutuhkan langkah cepat dan infrastruktur juga harus semakin resiliens terhadap potensi bencana alam tersebut.

    “Ini penting karena infrastruktur harus benar-benar busa menjawab kebutuhan untuk penyelamatan manusia jika terjadi bencana yaitu rehabilitasi dan rekonstruksinya. Tapi yang lebih penting itu adalah bagaimana kita bisa melakukan langkah-langkah preventif,” katanya.

    Isu lainnya yang dibahas yakni terkait dengan bagaimana meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Agus mengatakan pentingnya infrastruktur kesehatan bagi kualitas hidup masyarakat dalam hal ini berkaitan dengan kualitas air, dan sanitasi yang ada di masyarakat.

    “Artinya membantu kementerian kesehatan agar sebisa mungkin kita mencegah stunting, mencegah penyakit yang menular dan berbahaya akibat lingkungan. Karena 24% tadi disampaikan kasus kesehatan secara nasional diakibatkan faktor lingkungan air bersih dan udara,” katanya.

    Selain itu, AHY mengatakan penting adanya pembangunan infrastruktur berupa ruang bersama di sejumlah wilayah Indonesia yang ramah terhadap anak, perempuan, disabilitas dan juga lansia.

    “Ini kita harapkan juga dukungan infrastruktur yang semakin ramah terhadap merka semua bisa membuat kehidupan lebih baik lagi,” katanya.

    (kil/kil)