Xcloud.id

Tag: Muhadjir Effendy

  • PBNU Bakal Gelar Kongres, Bahas Masalah Keluarga dari KDRT hingga Perekonomian Nasional 24 Januari 2025

    PBNU Bakal Gelar Kongres, Bahas Masalah Keluarga dari KDRT hingga Perekonomian Nasional 24 Januari 2025

    PBNU Bakal Gelar Kongres, Bahas Masalah Keluarga dari KDRT hingga Perekonomian
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (
    PBNU
    ) akan menggelar Kongres
    Keluarga Maslahat
    Nahdlatul Ulama pada 31 Januari hingga 1 Februari 2025 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan.
    PBNU bakal merumuskan kebijakan untuk mewujudkan kemaslahatan keluarga.
    Pasalnya, ada berbagai macam masalah yang terjadi di lingkungan keluarga, mulai dari kekerasan, kesehatan, lingkungan, hingga perekonomian.
    “NU bisa merumuskan strategi keluarga Indonesia,” kata Ketua PBNU Bidang Kesejahteraan Keluarga, Alissa Wahid, dalam keterangannya, Jumat (24/1/2025).
    Kongres ini juga bakal dihadiri berbagai kementerian dan lembaga pemerintah, di antaranya Badan Gizi Nasional, Kementerian Kependudukan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
    Kemudian, Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).
    Kegiatan ini juga menghadirkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno sebagai pembicara kunci.
    “Kongres ini juga menjadi upaya PBNU untuk membantu pemerintah dalam mengimplementasikan berbagai strateginya dalam menangani berbagai problem keluarga,” kata Alissa.
    Alissa menyebut, PBNU melalui Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama (GKMNU) memiliki daya jangkau tinggi sampai tingkat desa sehingga dapat membantu pemerintahan.
    Ketua PBNU Hasanuddin Wahid menambahkan, Kongres Keluarga Maslahat NU merupakan respons PBNU atas perubahan lanskap kependudukan Indonesia yang mulai bergeser dari rural ke perkotaan.
    Ia menyebut saat ini sudah 60 persen masyarakat Indonesia tinggal di kota.
    Diprediksi pada tahun 2045, persentasenya akan meningkat hingga 78 persen.
    Problem masyarakat di kota lebih besar dibanding rural, baik dari sisi ekonomi, kesehatan, pengasuhan, maupun pendidikan.
    “Problem anak juga menjadi tantangan sendiri bagi keluarga di perkotaan. Terlebih dunia memasuki era digitalisasi. Semua ini akan dibahas,” kata Hasanuddin.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menteri PU berkoordinasi dengan Menhub terkait persiapan untuk Lebaran

    Menteri PU berkoordinasi dengan Menhub terkait persiapan untuk Lebaran

    Ada beberapa saran dari Bapak Menteri Perhubungan, kami mau duduk bareng untuk membicarakan lebih detail.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo segera berkoordinasi dengan Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi terkait persiapan infrastruktur untuk mendukung libur Lebaran pada tahun 2025 ini.

    “Ada beberapa saran dari Bapak Menteri Perhubungan, kami mau duduk bareng untuk membicarakan lebih detail,” ujar Dody, di Jakarta, Kamis.

    Salah satu saran dari Menhub, katanya, terkait persiapan infrastruktur untuk Lebaran mengenai rencana pembenahan jalan yang mengarah ke Pelabuhan Merak, Banten.

    Selain itu, Dody juga menyampaikan bahwa akan ada jalan-jalan fungsional baru yang perlu disiapkan untuk mendukung periode libur Lebaran pada tahun ini.

    “Seperti biasa, nanti ada jalan-jalan fungsional baru di sana sini,” katanya.

    Sementara itu dalam kesimpulan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian PU, BMKG, BNPP/Basarnas, Korlantas Polri, operator transportasi nasional dan operator jalan tol, Komisi V DPR RI meminta Kementerian PU bersama seluruh operator jalan tol, agar melakukan peningkatan untuk mendukung penyelenggaraan angkutan mudik yang akan datang, antara lain memastikan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jalan Tol khususnya terkait kondisi jalan, prasarana keselamatan dan keamanan, serta prasarana pendukung layanan bagi pengguna jalan tol.

    Kemudian melakukan evaluasi terhadap Jalur Penghentian Darurat (JPD) yang tersedia di ruas tol. Lalu mengidentifikasi titik-titik kemacetan di jalan nasional dan jalan tol.

    Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mendorong Kementerian PU dan BUMN untuk mempercepat penyelesaian infrastruktur guna mendukung kelancaran arus mudik Lebaran 2025.

    Pratikno meminta agar pihak-pihak terkait mengidentifikasi infrastruktur dan mempercepat penyelesaian proyek-proyek seperti jalan tol fungsional, jembatan, dan perbaikan jalan.

    Di sisi lain, ia memberikan apresiasi atas kinerja Kementerian Perhubungan dalam penyelenggaraan libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

    Pratikno menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian untuk mempersiapkan pelaksanaan mudik Lebaran 2025.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • DPR dalami lebih jauh pembatasan medsos bagi anak agar tak kontroversi

    DPR dalami lebih jauh pembatasan medsos bagi anak agar tak kontroversi

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut bahwa pihaknya akan mendalami lebih jauh terkait usulan pembatasan penggunaan media sosial (medsos) bagi anak-anak agar kebijakan yang dikeluarkan nantinya tidak menimbulkan kontroversi.

    “Sebelum berkomentar lebih lanjut, kami akan lebih memilih untuk lebih mendalami dengan komisi teknis terkait karena hal pembatasan-pembatasan dalam ber-sosmed (sosial media) ini juga akan menimbulkan kontroversi, yang kalau kami tidak tepat dalam kemudian menerapkan (kebijakan)-nya,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

    Meski demikian, dia menyebut bahwa bahwa pimpinan DPR RI sempat membahas soal usulan pembatasan media sosial bagi anak-anak dalam Rapat Pimpinan DPR RI.

    “Jadi memang dalam rapat pimpinan kemarin sempat dibahas,” ujarnya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan pemerintah akan menggelar rapat kabinet untuk membahas rencana pembatasan penggunaan media sosial bagi anak-anak.

    “Nanti keputusannya seperti apa, nanti kita akan bahas di internal pemerintah. Jadi banyak sekali dimensi sisi negatif yang harus diantisipasi, dijaga, tetapi juga ada sisi positif,” kata Menko Pratikno, Jakarta, Senin (20/1).

    Sementara itu, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan Kemkomdigi masih mengkaji usulan pembatasan penggunaan media sosial bagi anak-anak.

    “Lagi kita kaji, dan Australia sendiri sudah melakukannya. Jadi ini lagi kita kaji, karena kita semua tahu media sosial ini kan ada positif dan negatifnya, dan sudah banyak sekali pengaduan, sudah banyak sekali keluhan tentang penggunaan AI yang berdampak negatif,” ujar Nezar, Jakarta, Rabu (15/1).

    Adapun pada Senin (13/1), Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid tengah berdiskusi membahas strategi pemerintah untuk melindungi anak-anak di ruang-ruang digital.

    Meutya melanjutkan ada kemungkinan untuk menyusun draf peraturan pemerintah lebih dulu sambil mengkaji regulasi yang lebih kuat untuk melindungi anak-anak di ruang digital.

    “Kami pelajari dulu betul-betul, tetapi pada prinsipnya sambil menjembatani aturan yang lebih ajeg, pemerintah akan mengeluarkan aturan pemerintah terlebih dahulu,” kata Menteri Komunikasi dan Digital.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Cek Kesehatan Gratis Mulai Februari 2025, Menko Pratikno: Kita Jamin Lancar

    Cek Kesehatan Gratis Mulai Februari 2025, Menko Pratikno: Kita Jamin Lancar

    loading…

    Menko PMK Pratikno menjamin seluruh masyarakat Indonesia bisa mendapatkan screening atau cek kesehatan gratis. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menjamin seluruh masyarakat Indonesia bisa mendapatkan screening atau cek kesehatan gratis . Diketahui, cek kesehatan gratis untuk 280 juta masyarakat Indonesia akan dimulai pada Februari 2025.

    “Kita membahas, menjamin, berusaha keras agar pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Sebagaimana kita tahu, ini adalah salah satu dari quick win programnya Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden mulai tahun 2025 ini. Program ini sangat-sangat besar karena harus melakukan pemeriksaan kesehatan ya sebanyak mungkin lah rakyat Indonesia,” tegas Pratikno usai memimpin Rapat Tingkat Menteri (RTM) di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (23/1/2025).

    Diketahui, sejumlah menteri yang hadir dalam RTM kali ini di antaranya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Satryo Brodjonegoro, kemudian Menteri PPPA Arifah Chori Fauzi, Menteri PANRB Rini Widyantini, perwakilan Polri, TNI, dan sejumlah menteri terkait lainnya.

    “Oleh karena itu, tadi kita berusaha untuk melakukan sinergi, menyisir satu per satu apakah ada hal-hal yang perlu dibutuhkan di Rapat Tingkat Menteri. Apakah itu mulai dari penganggaran, infrastruktur, SDM, SOP pelayanan, data, dan lain-lain,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Pratikno mengatakan dalam rapat juga dilakukan identifikasi satu per satu. Apalagi, dari hasil survei bahwa masyarakat menantikan program cek kesehatan gratis ini. Pratikno berharap program ini tidak mengecewakan masyarakat.

    “Jadi, tadi sudah diidentifikasi satu per satu. Kami juga senang juga ternyata dari hasil survei terakhir itu menunjukkan harapan masyarakat, sambutan masyarakat sangat tinggi terhadap program ini. Nah, karena sambutannya tinggi tentu saja kita juga tidak ingin

    (cip)

  • Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis Libatkan Swasta-TNI-Polri

    Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis Libatkan Swasta-TNI-Polri

    Jakarta –

    Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan program pemeriksaan kesehatan gratis akan melibatkan banyak pihak mulai dari swasta, TNI, dan Polri. Pratikno merasa masyarakat sudah antusias menantikan program pemeriksaan kesehatan gratis.

    Hal itu disampaikan Pratikno usai memimpin rapat tingkat menteri di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2025). Pratikno menyampaikan antusiasme masyarakat itu harus dipastikan dengan kesiapan berbagai pihak saat pelaksanaan program.

    “Kita membahas, menjamin, berusaha keras agar pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses, tadi kita berusaha untuk melakukan sinergi, menyisir satu per satu, apakah ada hal-hal yang perlu diputuskan di rapat tingkat menteri. Apakah itu mulai dari penganggaran, infrastruktur, SDM, SOP pelayanan, data, dan lain-lain, jadi tadi sudah diidentifikasi satu per satu,” kata Pratikno.

    “Dan kami juga menyambut senang juga, ternyata dari hasil survei terakhir itu menunjukkan harapan masyarakat, sambutan masyarakat sangat tinggi terhadap program ini. Karena sambutannya tinggi, tentu saja kita juga tidak ingin mengecewakan masyarakat. Oleh karena itu, kami mohon dukungan dari semua pihak,” katanya.

    Pratikno mengatakan, program pemeriksaan kesehatan gratis bakal melibatkan banyak pihak. Mulai dari pihak swasta, TNI, Polri, hingga organisasi masyarakat (ormas).

    “Jadi tadi kita juga membahas mengenai bagaimana kita mengorkestrasi, agar keterlibatan semua pihak ini bisa menjamin pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis berjalan dengan baik,” katanya.

    Lebih jauh, Pratikno menyampaikan program pemeriksaan kesehatan gratis akan dimulai dalam waktu dekat. Meski demikian, dia belum menyampaikan secara pasti kapan program itu akan dimulai.

    “Jadi tanggal kick-off belum difinalkan. Pokoknya kick-off secepatnya. Jadi kick off belum ditetapkan tanggalnya, pokoknya secepatnya,” katanya.

    (dnu/dnu)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Menko PMK Pratikno: Konflik Menteri Satryo Sumantri Brodjonegoro dengan Pegawai Kemendiktisaintek Selesai

    Menko PMK Pratikno: Konflik Menteri Satryo Sumantri Brodjonegoro dengan Pegawai Kemendiktisaintek Selesai

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno memastikan polemik antara pegawai di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) dengan Menteri Satryo Sumantri Brodjonegoro telah diselesaikan secara damai.

    Pratikno menjelaskan pertemuan antara pihak kementerian dan perwakilan pegawai telah menghasilkan kesepakatan untuk tidak memperpanjang masalah dan menjalin komunikasi yang lebih baik ke depannya.

    “Saya sudah bertemu dengan Pak Mendiktisaintek dan teman-teman perwakilan pegawai. Kedua belah pihak sepakat untuk menjalin komunikasi lebih baik dan tidak memperpanjang masalah ini. Jadi, ini dianggap sudah selesai,” ujar Pratikno di Istana Negara, Rabu (22/1/2025).

    Pratikno juga menanggapi tudingan sikap arogan dari pimpinan Kemendiktisaintek yang sempat muncul. Ia menyebutkan hal ini telah dibahas dalam pertemuan tersebut. Kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan masalah ini secara internal tanpa melibatkan pihak luar.

    “Kedua belah pihak sudah menyampaikan pandangan masing-masing dan sepakat untuk menyelesaikan ini secara internal. Jadi, aman dan tidak ada masalah lagi,” tegasnya terkait konflik Menteri Satryo Sumantri Brodjonegoro dengan pegawai Kemendiktisaintek.

    Mengenai rotasi dan mutasi pegawai, Pratikno menegaskan hal tersebut merupakan bagian dari mekanisme organisasi yang normal. Proses promosi atau mutasi pegawai tetap dilakukan melalui mekanisme yang terbuka dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

    “Rotasi dan mutasi pegawai itu sudah terjadi sebelumnya, dan promosi atau mutasi pegawai tetap dilakukan melalui mekanisme organisasi yang dibicarakan secara terbuka,” jelasnya.

    Terkait kemungkinan langkah hukum jika kasus serupa terjadi di masa depan, Pratikno memilih untuk tidak berspekulasi. Ia menegaskan saat ini sudah ada kesepahaman antara kedua belah pihak dan masalah ini dianggap selesai.

    “Belum tentu terjadi. Yang jelas, sekarang sudah ada kesepahaman antara kedua belah pihak,” kata Pratikno terkait konflik Menteri Satryo Sumantri Brodjonegoro dengan pegawai Kemendiktisaintek.

  • Politik kemarin, kebijakan prorakyat hingga pelantikan kepala daerah

    Politik kemarin, kebijakan prorakyat hingga pelantikan kepala daerah

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai kabar di ranah politik telah diwartakan Kantor Berita ANTARA pada Rabu (22/1), mulai dari Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintahannya telah membuat berbagai kebijakan prorakyat hingga pelantikan kepala daerah yang tidak bersengketa di Mahkamah Konstitusi disepakati pada 6 Februari.

    Berikut sejumlah berita politik kemarin untuk kembali Anda simak.

    1. 100 hari kerja, Presiden tegaskan kebijakan pemerintah prorakyat

    Presiden Prabowo Subianto menegaskan dalam waktu kurang lebih 3 bulan atau sekitar 100 hari pertama masa kerja, pemerintahannya membuat berbagai kebijakan yang prorakyat.

    Presiden pun berterima kasih kepada jajaran menteri, wakil menteri, dan kepala badan yang telah bekerja keras membuktikan hasil kerjanya untuk rakyat.

    Baca selengkapnya di sini.

    2. Pakar dorong pertemuan Prabowo-Megawati jadi rekonsiliasi politik

    Pakar Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Luthfi Makhasin mendorong rencana pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menjadi bagian dari rekonsiliasi politik.

    “Pileg dan pilpres sudah berlalu. Saatnya membangun komunikasi politik yang sehat dengan semua kekuatan politik yang ada,” kata Luthfi saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Rabu (22/1).

    Baca selengkapnya di sini.

    3. Menko PMK ungkap isi kesepakatan damai di Kemdiktisaintek

    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno mengungkap isi kesepakatan damai antara pimpinan dan perwakilan pegawai Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) setelah keduanya bertemu dan berdialog.

    Pratikno menjelaskan bahwa dua pihak sepakat untuk tak melanjutkan masalah yang semula menjadi alasan sejumlah pegawai Kemdiktisaintek berunjuk rasa di kantor kementerian.

    Baca selengkapnya di sini.

    4. 1.500 personel gabungan bongkar pagar laut di Tangerang

    Sebanyak 1.500 personel dari jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut (AL), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) beserta nelayan kembali membongkar pagar laut di sepanjang perairan pesisir pantai utara (pantura), Kabupaten Tangerang, Banten pada Rabu (22/1).

    Proses pembongkaran pagar laut tersebut, langsung dikawal oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, Direktur Jenderal PSDKP KKP Pung Nugroho Saksono dan Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Haryadi dengan diawali di area Pantai Tanjung Pasir, Kecamatan Teluknaga sekitar pukul 09.55 WIB.

    Baca selengkapnya di sini.

    5. DPR setujui kepala daerah tak bersengketa dilantik Presiden 6 Februari

    Komisi II DPR RI menyetujui agar seluruh kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 yang tak bersengketa dalam Perselisihan Hasil Pilkada (PHP) di Mahkamah Konstitusi (MK) untuk dilantik secara serentak oleh Presiden pada 6 Februari 2025.

    Pelantikan oleh Presiden itu baik untuk gubernur-wakil gubernur, maupun bupati-wakil bupati dan wali kota-wakil wali kota.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menko PMK Ungkap Isi Kesepakatan Damai di Kemdiktisaintek

    Menko PMK Ungkap Isi Kesepakatan Damai di Kemdiktisaintek

    JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno mengungkap isi kesepakatan damai antara pimpinan dan perwakilan pegawai Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) setelah keduanya bertemu dan berdialog.

    Pratikno menjelaskan dua pihak sepakat untuk tak melanjutkan masalah yang semula menjadi alasan sejumlah pegawai Kemdiktisaintek berunjuk rasa di kantor kementerian.

    “Saya sudah bertemu dengan Pak Mendiktisaintek, dan beliau menyampaikan, menjelaskan tentang apa sebagaimana yang sudah beliau sampaikan ke media,” kata Praktikno saat ditemui selepas sidang kabinet di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 22 Januari dilansir ANTARA.

    “Saya juga sudah bertemu dengan teman-teman perwakilan pegawai. Jadi, intinya kedua belah pihak sudah bertemu, kemudian bersepakat untuk tidak memperpanjang permasalahan ini,” katanya.

    Dari hasil dialog antara Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Brodjonegoro dan perwakilan pegawai kementerian, keduanya sepakat untuk menjalin komunikasi dengan baik.

    Terkait dengan dugaan yang muncul di publik mengenai sikap arogan Menteri Satryo, Pratikno tak ingin berkomentar banyak. Namun, dia menekankan persoalan-persoalan itu telah selesai.

    “Sudah-sudah. Itu sudah ada pertemuan, dan dua belah pihak sudah menyampaikan kepada saya. Jadi, aman. Tidak ada masalah,” sambung Menko PMK.

    Pratikno, saat ditanya mengenai apakah Presiden Prabowo Subianto mengetahui kisruh di Kemdiktisaintek, menjawab berita tersebut sudah ramai di media.

    “Ya ‘kan sudah ada di media,” kata Pratikno.

    Menteri Satryo, saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan selepas sidang, memilih bungkam saat ditanya hasil dialognya dengan perwakilan di Kementerian Pendidikan Tinggi.

    Satryo memilih terus berjalan ke kendaraan yang membawanya ke gerbang, dan tidak menjawab berbagai pertanyaan yang dilontarkan kepada dirinya, termasuk mengenai arahan-arahan Presiden untuk Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

    Ratusan ASN dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kemdiktisaintek berunjuk rasa di Kantor Kementerian pada Senin (20/1) pagi. Aksi protes itu, salah satunya dipicu oleh pemberhentian secara mendadak kepada salah seorang pegawai Kemdiktisaintek bernama Neni Herlina.

    Selepas aksi itu, Menteri Satryo kemudian berdialog dengan Neni Herlina dan Ketua Paguyuban Pegawai Dikti Suwitno.

    Dalam pertemuan itu, yang berlangsung di rumah dinas menteri, Satryo menjelaskan Kemdiktisaintek berusaha sebaik mungkin melayani semua staf yang ada, serta menjalin kerja sama yang baik dengan mereka.

    “Harapan kami ke depan, nanti kementerian ini punya satu prestasi yang cukup baik, stafnya pun kita berharap juga mempunyai kesejahteraan yang memadai,” kata Menteri Satryo.

  • Menjabat Menko PMK di Kabinet Prabowo, Cak Imin Punya Kekayaan Rp37,4 Miliar

    Menjabat Menko PMK di Kabinet Prabowo, Cak Imin Punya Kekayaan Rp37,4 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PMK) Muhaimin Iskandar tercatat memiliki kekayaan hingga Rp37,4 miliar dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) per 31 Desember 2024.

    Muhaimin Iskandar atau yang kerap disapa Cak Imin merupakan bagian dari Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. 

    Adapun, para anggota kabinet tersebut harus melaporkan LHKPN-nya pada masa awal jabatan. Cak Imin sendiri sudah melakukan pelaporan. 

    Dari laporannya dengan tanggal penyampaian pada 13 Januari 2025 dengan periodik 2024, Cak Imin memiliki empat tanah dan bangunan, satu motor dan juga satu mobil. 

    Cak Imin diketahui memiliki empat tanah dan bangunan hasil sendiri yang berada di Jakarta Selatan. Total keseluruhan tanahnya mencapai sebesar Rp36 miliar. 

    Berikutnya, dia tercatat memiliki sepeda motor Piaggio 2017 hasil sendiri dan mobil Toyota Alphard 2009 dari warisan. Totalnya sebesar Rp259 juta. 

    Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut juga tercatat memiliki harta bergerak sebesar Rp233,5 juta. Ia memiliki kas dan setara kas sebesar Rp910 juta. 

    Adapun, dalam pelaporan kali ini Cak Imin juga diketahui ‘lebih kaya’ dari pelaporan yang dilakukan pada 17 Oktober 2023, kala Dia melapor dengan jabatan sebagai Calon Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada saat itu, dia memiliki total harta kekayaan sebesar Rp25,9 juta. 

  • Menko PMK Pratikno Sebut Surat Edaran Libur Anak Sekolah selama Ramadan Terbit Minggu Ini

    Menko PMK Pratikno Sebut Surat Edaran Libur Anak Sekolah selama Ramadan Terbit Minggu Ini

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah segera menerbitkan peraturan libur anak sekolah selama Ramadan. Pernyataan itu diberikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, Senin (20/01/2025).

    “Sekarang finalisasi surat edaran bersama akan ditandatangani oleh mendikdasmen, menteri agama dan menteri dalam negeri,” kata Pratikno di kantor Kemenko PMK.

    Berdasarkan penjelasan tersebut, akan ada surat edaran bersama dari tiga kementerian yang diperkirakan akan keluar di minggu ini.

    “Insyaallah minggu ini sudah terbit,” tambahnya lagi.

    Dikonfirmasi di Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Mendikdasmen Abdul Mu’ti mengatakan dirinya sudah menandatangani surat tersebut.

    “SKB-nya sedang ditandatangani sirkular. Jadi, saya sudah tanda tangan. Mudah-mudahan menteri dalam negeri dan menteri agama tanda tangan secepatnya,” ucap Abdul Mu’ti.

    Lebih cepat dari yang disampaikan Pratikno, Abdul Mu’ti berharap surat keputusan bersama itu bisa ditandatangani tiga menteri hari ini, Senin (20/01/2025).

    “Mudah-mudahan pak menteri agama dan menteri dalam negeri bisa hari ini. Saya sudah,” pungkas Abdul Mu’ti terkait surat edaran bersama tentang libur anak sekolah selama Ramadan.