Tag: Muhadjir Effendy

  • Kurangi Curah Hujan di Jabodetabek, Pemerintah Lakukan Modifikasi Cuaca – Halaman all

    Kurangi Curah Hujan di Jabodetabek, Pemerintah Lakukan Modifikasi Cuaca – Halaman all

    Menko PMK Pratikno mengatakan bahwa langkah ini diambil untuk mengurangi intensitas hujan, baik di wilayah  hulu maupun di wilayah hilir.

    Tayang: Selasa, 4 Maret 2025 18:00 WIB

    Tribunnews/Taufik Ismail

    MODIFIKASI CUACA – Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/2/2025). Pemerintah melakukan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk Kurangi curah hujan di Jabodetabek yang sedang dilanda banjir. 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah melakukan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk Kurangi curah hujan di Jabodetabek yang sedang dilanda banjir.

    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan bahwa langkah ini diambil untuk mengurangi intensitas hujan, baik di wilayah  hulu maupun di wilayah hilir.

    “Karena ini banjir, masalahnya juga ada kiriman dari hulu, juga di hilirnya sendiri hujan terus, makanya ini harus dikurangi curah hujannya,” ujar Pratikno di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (4/3/2025).

    OMC ini ditangani oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

    Pemerintah juga berharap Pemprov DKI Jakarta dapat turut serta menambah upaya modifikasi cuaca untuk mengendalikan curah hujan.

    Upaya modifikasi cuaca yang dilakukan Pemprov DKI kata dia bisa menggunakan dana siap pakai.

    “Iya dana siap pakai,” katanya.

    Pratikno mengatakan bahwa modifikasi cuaca dilakukan hingga pekan kedua Maret ini.

    Karena berdasarkan prediksi BMKG, hujan lebat masih akan mengguyur Jabodetabek hingga minggu kedua Maret.

    “Karena itu kita akan coba turunkan kurangi,” pungkasnya.

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’2′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Kurangi Potensi Banjir Jabodetabek, Menko PMK Bakal Tambah Operasi Modifikasi Cuaca

    Kurangi Potensi Banjir Jabodetabek, Menko PMK Bakal Tambah Operasi Modifikasi Cuaca

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno memastikan pemerintah terus berupaya mengatasi banjir yang melanda wilayah Jabodetabek dengan berbagai langkah darurat.

    Dia menyatakan bahwa selain upaya evakuasi dan penyelamatan warga terdampak, pemerintah juga memperluas operasi modifikasi cuaca (OMC) untuk mengurangi curah hujan di kawasan tersebut.  

    “Iya tadi pagi saya bersama Kepala BNPB sudah menggelar rapat koordinasi, yang hadir ada perwakilan dari Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Basarnas, dan BMKG. Saat ini fokus utama kita adalah penyelamatan masyarakat. Oleh karena itu, evakuasi sudah dikerahkan, kita sudah koordinasi soal lokasi mana yang butuh bantuan dan pengungsian,” ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (4/3/2025).  

    Selain menangani dampak langsung banjir, kata Pratikno pemerintah juga meningkatkan operasi modifikasi cuaca guna mengurangi intensitas hujan, terutama yang berasal dari wilayah hulu.

    “Karena ini banjir ini masalahnya juga ada dikiriman dari hulu dari hulu, juga di hilirnya sendiri juga hujan terus ya di daerah kawasan Jabodetabek. makanya ini harus dikurangi curah hujan, curah hujannya dikurangi,” imbuhnya.  

    Pratikno pun melanjutkan bahwa selain evakuasi dan penanganan korban, pemerintah juga mulai melakukan pemulihan terhadap infrastruktur yang terdampak.

    “Ada beberapa daerah yang kita juga sudah melakukan pemulihan, jadi pemulihan mengenai jalan, jembatan, fasilitas umum seperti rumah ibadah apalagi sekarang Ramadan,” ucapnya

    Menurut perkiraan BMKG, curah hujan tinggi diprediksi masih akan berlangsung hingga awal minggu kedua Maret.

    Sejauh ini, kata Pratikno, BNPB menggunakan dana siap pakai untuk membiayai operasi ini. Selain itu, pemerintah juga mengharapkan kontribusi dari pemerintah daerah.

    “Iya pakai dana siap pakai,” kata Pratikno.

  • Banjir Kepung Jabodetabek, Pemerintah Fokus Evakuasi Korban dan Perbaiki Fasilitas Umum

    Banjir Kepung Jabodetabek, Pemerintah Fokus Evakuasi Korban dan Perbaiki Fasilitas Umum

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah merespons cepat musibah banjir yang tengah menerjang sejumlah titik di kawasan Jabodetabek. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan, fokus utama pemerintah terkait penanganan banjir adalah mengevakuasi korban.

    “Memang yang kami tangani saat ini adalah penanganan secara cepat untuk penyelamatan masyarakat. Oleh karena itu evakuasi dikerahkan. Kami sudah koordinasi untuk evakuasi itu, lokasi mana butuh bantuan apa, kami sudah berkoordinasi,” ujar Pratikno di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/3/2025).

    Untuk langkah sigap evakuasi, Pratikno mengatakan bahwa pemerintah sudah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat, Banten, dan Jakarta.

    Pemerintah, kata Pratikno, juga memastikan tempat pengungsian siap digunakan untuk mengevakuasi masyarakat yang terdampak banjir. Pihaknya pun telah mempersiapkan segala kebutuhan bagi para korban, termasuk bantuan makanan hingga obat-obatan.

    “Jadi yang sekarang ini, yang penting sekarang ini adalah penanganan terhadap warga yang terdampak itu yang pertama,” paparnya terkait banjir Jabodatabek.

    Selain mengevakuasi korban, Pratikno menegaskan pemerintah juga berfokus untuk melakukan pemulihan infrastruktur yang rusak akibat terjangan banjir di Jabodetabek.

    Dikatakannya, perbaikan infrastruktur di sejumlah daerah yang terdampak banjir sudah mulai dilakukan pemerintah. Pemulihan infrastruktur itu meliputi perbaikan jalan, jembatan, hingga fasilitas umum seperti masjid.

    “Jadi tugas kami di Kemenko PMK meyakinkan bahwa pemerintah pusat dalam hal ini BNPB turun tangan bersama Basarnas intensif dan Kemensos juga dan Menteri PU juga terlibat di sini,” pungkasnya terkait banjir di Jabodetabek.

  • Jangan Sampai Merembet ke Masalah Politik

    Jangan Sampai Merembet ke Masalah Politik

    loading…

    Banjir yang melanda Perumahan Pondok Gede Permai, Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat mencapai ketinggian hingga empat meter. Foto/Aldhi Chandra

    JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengingatkan semua pihak agar segera menangani banjir yang mengepung jantung nasional, di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi ( Jabodetabek ). Pratikno menyampaikan hal ini pada saat Rapat Koordinasi Pengendalian Banjir Jabodetabek, Selasa (4/3/2025).

    Dia juga mengingatkan jangan sampai kejadian banjir menjadi isu sosial dan politik. “Ini kejadian banjir di jantung nasional, Jabodetabek, mudah sekali isu ini akan bergelinding menjadi isu sosial, isu politik, dan seterusnya karena itu mohon ditangani secepat-cepatnya, koordinasi adalah kunci,” tegas Pratikno.

    Pratikno pun meminta agar Pemerintah Provinsi menyediakan anggaran khusus untuk pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). “Jadi sudah jelas apa yang disampaikan oleh pak Kepala BNPB. Memang ini kalau bisa modifikasi cuaca bukan hanya dari BNPB tetapi juga dari pemprov. Jadi apakah memungkinkan pemprov menyediakan juga pendanaan untuk Operasi Modifikasi Cuaca ini dalam waktu singkat ini.”

    Apalagi, kata Pratikno, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati telah mengeluarkan peringatan dini potensi puncak cuaca ekstrem para periode 11-20 Maret 2025.

    “Karena kan Ibu Kepala BMKG sudah menyampaikan ada potensi untuk terus berlanjut minimal seminggu ke depan. Jadi kita (atasi) di hulu Sungai Ciliwung agar tidak terus menerus ada mengarah ke (hilir). Jadi kalau ini bisa dikurangi dengan menurunkan (awan) di laut mungkin yang urgent dalam waktu singkat,” katanya.

    Pratikno juga meminta penyelamatan warga harus diutamakan. “Selain urgent yang kedua penyelamatan warga. Jadi ini sudah dijelaskan dari BNPB, jadi mohon di sini untuk melakukan mengoordinasi ke BNPB.”

    “Kemudian Kemensos nanti kami akan juga koordinasi dengan Mensos untuk juga menambah kekuatan untuk turun ke lapangan, juga Kemenkes jadi kami akan cek juga dukungan Kemensos dan Kemenkes,” ujarnya.

    Selain itu, Pratikno mengingatkan jangan sampai masalah infrastruktur rusak akibat banjir menjadi masalah serius pada saat pelaksanaan mudik Idulfitri mendatang. “Juga tentu saja tadi kaitannya dengan pemulihan infrastruktur tadi Pak Kepala BNPB, apalagi kita juga mendekati Idulfitri dan tidak menjadi masalah serius di mudik.”

    “Nanti hal-hal yang di mana kami di Kemenko PMK perlu untuk terlibat lebih intens memobilisasi sumber daya dari kementerian lain kami siap, saya akan mengikuti apa yang tadi disampaikan oleh Kepala BNPB. Terima kasih atas respons cepat dan ini memang situasinya emergensi, bukan hanya isu bencana, tetapi jangan sampai bencana nanti merembet ke masalah-masalah sosial, masalah politik,” pungkasnya.

    (rca)

  • 12 Menteri Kabinet Merah Putih Jadi Pemateri Retreat Kepala Daerah, Ini Daftarnya

    12 Menteri Kabinet Merah Putih Jadi Pemateri Retreat Kepala Daerah, Ini Daftarnya

    loading…

    Sebanyak 12 menteri Kabinet Merah Putih menjadi pemateri dalam retreat kepala daerah, di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah. Foto/SindoNews

    MAGELANG – Sebanyak 12 menteri Kabinet Merah Putih menjadi pemateri dalam retreat kepala daerah, di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, di hari kelima, Selasa (25/2/2025).

    Dari informasi yang diterima, para kepala daerah mendapatkan paparan mendalam terkait berbagai isu strategis dalam pembangunan, mulai dari pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), kesehatan, hingga digitalisasi.

    Sesi pertama dimulai dengan pemaparan dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno kemudian diikuti Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi. Selain itu, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, serta Kepala BKKBN, Wihaji, juga turut memberikan materi dalam retreat kali ini.

    Menurut informasi, pada sesi pertama itu para menteri berfokus pada Asta Cita keempat yang berkaitan dengan pembangunan SDM. Menteri PPPA salah satunya menyoroti isu-isu layanan perlindungan anak, kesetaraan gender, serta penyandang disabilitas. Sementara Menko PMK Pratikno menegaskan pentingnya penguatan SDM sebagai fondasi pembangunan bangsa.

    Selanjutnya, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Mutia Hafiz, Menteri Pertanian (Mentan), Amran Sulaiman, dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) yang menyampaikan paparan.

    Menkomdigi Mutia Hafiz memberikan fokus materi pada cetak biru transformasi digital, dengan menekankan pentingnya digitalisasi dalam pelayanan publik dan pemerintahan daerah.

    Sementara, Mentan Amran Sulaiman, dalam paparannya, membahas kedaulatan pangan serta kesejahteraan petani sebagai salah satu pilar utama pembangunan. Dia menekankan pentingnya program ketahanan pangan yang berkelanjutan untuk menjaga stabilitas pangan nasional.

    Berikut 12 menteri yang hadir memberikan materi di retreat Kepala Daerah hari kelima:

    1. Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno
    2. Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin
    3. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi
    4. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga / Kepala BKKBN, Wihaji
    5. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar
    6. Menteri Pertanian, Amran Sulaiman
    7. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti
    8. Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafiz
    9. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan
    10. Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roeslani
    11. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto
    12. Menteri UMKM, Maman Abdurrahman

    (cip)

  • Di Forum Parlemen se-Asia, Puan Maharani Tekankan Dunia yang Setara bagi Semua Negara

    Di Forum Parlemen se-Asia, Puan Maharani Tekankan Dunia yang Setara bagi Semua Negara


    PIKIRAN RAKYAT
    – Ketua DPR Puan Maharani berbicara dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-15 forum parlemen negara-negara di Asia atau Asian Parliamentary Assembly (APA) yang digelar di Baku, Azerbaijan. Ia pun menyinggung soal isu kesetaraan semua negara hingga pentingnya tercipta perdamaian global, termasuk bagi Palestina.

    KTT APA atau APA Pleanary Meeting ke-15 digelar di Gedung Milli Majlis (Majelis Nasional) Azerbaijan di Baku. Puan bersama ketua parlemen negara-negara Asia lain menggunakan shuttle bus dari tempat penginapan menuju lokasi acara untuk menghadiri upacara pembukaan pada Rabu (19/2/2025) pagi waktu setempat.

    Inagurasi pembukaan APA Pleanary Meeting ke-15 dilangsungkan di Ruang Paripurna Milli Majlis Azerbaijan dipimpin oleh Ketua Parlemen Azerbaijan Sahiba Gafarova sebagai tuan rumah sekaligus Presiden APA tahun ini. Para ketua parlemen yang hadir mendapat giliran bicara di mana Puan menjadi urutan ke-3 usai Bahrain dan Bhutan.

    “Pertama dan terutama, saya ingin menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Milli Majlis Republik Azerbaijan karena telah menjadi tuan rumah Sidang Pleno ke-15 Majelis Parlemen Asia (APA),” kata Puan di awal sambutannya seperti keterangan tertulis yang diperoleh Parlementaria.

    Adapun KTT APA ke-15 mengambil tema ‘Peran Diplomasi Parlemen dalam Memperkuat Kerja Sama Multilateral di Asia’. Puan pun menekankan saat ini masyarakat dunia, termasuk warga Asia hidup di era ketidakpastian besar yang telah menciptakan dampak dan gangguan mendalam di banyak sektor, termasuk dalam hubungan internasional.

    “Tahun ini, kita juga telah memasuki akhir kuartal pertama abad ke-21. Periode yang telah ditandai oleh banyak peluang dan tantangan,” sebut perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

    Meskipun ada banyak kemajuan, Puan menilai dunia masih dihadapkan pada berbagai krisis. Seperti persaingan kekuatan besar, perang, bencana alam, dan perubahan iklim.

    “Sebagian orang mungkin bertanya ke mana kita akan melangkah dari sini? 25 tahun ke depan, akan menjadi momen krusial. Apakah kita akan mampu mewujudkan Abad Asia, Asia yang damai, stabil, dan sejahtera?” tutur Puan.

    Menurutnya, periode saat ini juga ditandai oleh dunia yang lebih multipolar. Situasi tersebut dianggap Puan telah memberikan kesempatan bagi negara-negara berkembang untuk memainkan peran yang lebih besar dalam urusan internasional.

    “Kita perlu memastikan bahwa multipolaritas akan membawa dunia yang lebih setara bagi semua negara. Multipolaritas akan memungkinkan kita untuk menghindari hegemoni kekuatan besar,” tegasnya.

    “Namun, tanpa sistem multilateral yang efektif, multipolaritas dapat menyebabkan dunia yang tidak stabil,” sambung Puan.

    Untuk mengurangi ketidakpastian yang besar, mantan Menko PMK itu menilai dibutuhkan multilateralisme yang lebih kuat berdasarkan hukum internasional. Puan menyebut, kerja sama multilateral berfungsi sebagai platform bersama bagi komunitas internasional untuk memobilisasi kolaborasi global.

    “Di era krisis berganda, kita harus memobilisasi kerja sama internasional, dan tidak mengambil tindakan sepihak. Kita tidak boleh memajukan kepentingan nasional kita, dengan mengorbankan negara lain,” urainya.

    “Kita boleh bersaing dengan negara lain, tetapi pada saat yang sama kita harus mempromosikan kerja sama bilateral yang bersahabat. Kita harus memajukan kepentingan nasional kita, sementara pada saat yang sama menghormati tatanan global, dan hukum internasional,” sambung Puan.

    Lebih lanjut Puan menyinggung adanya beberapa organisasi sub-regional di Asia, namun APA menjadi platform yang mencakup seluruh parlemen Asia.

    “Di sini, diplomasi parlementer di APA memiliki potensi untuk menjembatani kerja sama regional di antara organisasi-organisasi sub-regional di Asia,” ungkapnya.

    Puan menambahkan, APA memungkinkan parlemen di Asia untuk membahas isu-isu kepentingan bersama. Mulai dari perdamaian, ketahanan pangan hingga perlindungan lingkungan.

    “Pada saat yang sama, penting juga untuk memberikan ruang bagi diskusi tentang pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender di APA,” jelas Puan.

    Puan mengatakan, diskusi dalam APA sebagai forum parlemen negara-negara di Asia dapat dibawa ke negara asal masing-masing dan diterjemahkan ke dalam kerja sama konkret di antara negara-negara Asia.

    Melalui APA, parlemen se-Asia dinilai Puan juga dapat berkontribusi untuk menghadirkan kepastian di kawasan ini dengan berkonsultasi satu sama lain. 

    “Dengan demikian, kita dapat lebih memahami kebijakan masing-masing. Ini akan menjadi kontribusi penting karena perdamaian dan stabilitas merupakan prasyarat bagi pembangunan dan kemakmuran,” terangnya.

    Puan mengingatkan, diplomasi parlementer harus secara aktif berkontribusi untuk menciptakan perdamaian yang adil dan langgeng. Hal ini penting untuk menyelesaikan masalah global karena masalah tersebut secara langsung memengaruhi konstituen anggota dewan di lapangan.

    “Kita perlu mendukung penyelesaian damai atas perang dan konflik, di Gaza, Ukraina, dan bagian lain dunia,” ucap Puan.

    Mengenai masalah Palestina, Puan mengajak seluruh parlemen Asia memastikan bahwa gencatan senjata di Gaza dihormati dan dilaksanakan, sekaligus menjamin akses bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina.

    “Kita juga harus menolak gagasan untuk merelokasi penduduk Gaza dari tanah air mereka,” tukas cucu Bung Karno tersebut.

    Dalam forum APA ini, Ketua atau pimpinan Parlemen Asia juga banyak yang membicarakan isu perang Palestina.

    Di sisi lain, Puan mendorong semua yang hadir pada KTT APA ke-15 untuk mengambil tindakan berani dan mengesampingkan perbedaan. Apalagi saat ini dunia berada dalam era ketidakpastian yang besar.

    “Sehingga Asia dapat bangkit lebih kuat dari ketidakpastian saat ini. Bersama-sama, kita dapat menciptakan Asia dan dunia yang stabil, damai, dan sejahtera,” kata Puan.

    Usai Inagurasi pembukaan APA Pleanary Meeting ke-15, semua delegasi kemudian diundang menghadiri jamuan makan siang oleh parlemen Azerbaijan. Sidang Umum APA ke-15 di Baku akan diselenggarakan hingga tanggal 21 Februari mendatang.

    Sebagai bagian dari acara tersebut, akan diadakan pertemuan Dewan Eksekutif APA, sesi pleno, dan komite tentang urusan politik, ekonomi, anggaran, dan sosial. Rancangan resolusi tentang isu-isu utama akan dibahas pada pertemuan yang dihadiri lebih dari 30 parlemen ini dan organisasi internasional, hingga nantinya akan ada Deklarasi Baku dan laporan akhir Sekretariat APA untuk diadopsi bersama. 

    Pada kegiatan ini, Puan didampingi oleh Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera, Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris, dan Anggota Komisi III DPR Gilang Dhielafararez. Di sela-sela acara, Puan melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah Ketua Parlemen negara di Asia untuk membahas berbagai peningkatan kerja sama antar masing-masing negara.

    Puan telah bertemu Ketua Parlemen Azerbaijan Sahiba Gafarova pada Selasa (18/2) kemarin. Hari ini Puan akan melakukan pertemuan bilateral dengan Ketua Parlemen Belarus dan Bahrain.

    Follow Media Sosial DPR RI:

    Instagram: @dpr_ri

    Facebook: DPR RI

    Youtube: DPR RI

    TikTok: @dpr_ri

    X: @DPR_RI. ***

     

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Dilantik Prabowo, Yusuf Ateh Resmi Jadi Kepala BPKP dan Nugroho Sulistyo Pimpin BSSN

    Dilantik Prabowo, Yusuf Ateh Resmi Jadi Kepala BPKP dan Nugroho Sulistyo Pimpin BSSN

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto melantik Brian Yuliarto sebagai menteri pendidikan tinggi, sains dan teknologi (mendiktisaintek) dan sejumlah pimpinan badan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (19/2/2025) sore.

    Mereka yang dilantik, adalah Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Yusuf Ateh, Wakil Kepala BPKP Agustina Arumsari, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amelia Adininggar, Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi, dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen Purn Nugroho Sulistyo Budi.

    Pelantikan mendiktisaintek dan sejumlah kepala badan itu berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 26 P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Merah Putih untuk Sisa Masa Jabatan Periode 2024-2029.

    Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dipimpin oleh Presiden Prabowo.

    “Bersediakah Anda mengambil sumpah janji sesuai agama masing-masing?” ucap Prabowo.

    “Bersedia,” jawab para pejabat yang akan dilantik.

    Prabowo kemudian membacakan ikrar sumpah atas nama Allah Tuhan Yang Maha Esa dan diikuti oleh para pejabat yang dilantik.

    “Bahwa saya akan setia kepada UUD RI 1945 serta akan menjalankan segala perauran perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,” begitu bunyi sumpah mereka.

    Prabowo memimpin pelantikan didamping oleh Wapres Gibran Rakabuming Raka. Sejumlah pejabat Kabinet Merah Putih turut hadir, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Menteri Sekretaris Negara (Menesneg) Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding.

  • Kita Harus Siap-Siap untuk Bikin Sertifikat Sebelum Menikah

    Kita Harus Siap-Siap untuk Bikin Sertifikat Sebelum Menikah

    JAKARTA – Pemerintah melempar wacana untuk mewajibkan sertifikasi bagi calon-calon pengantin. Sertifikasi itu bisa didapatkan melalui kelas atau bimbingan pranikah.

    Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, sertifikasi ini akan mulai diwajibkan pada tahun 2020 mendatang. Pemberlakuan akan ditetapkan untuk seluruh calon pengantin di seluruh Indonesia.

    “Kalau bisa tahun depan 2020 sudah dimulai (program sertifikasi kawin),” kata Muhadjir di Sentul International Convention Center (SICC), Jawa Barat, Rabu, 13 November.

    Muhadjir mengatakan, sertifikasi dengan sistem pelatihan ini sebelumnya telah dilakukan di agama Katolik. Dalam Katolik, pendidikan pranikah dilakukan selama tiga bulan. Menurut Muhadjir, pelatihan ini dibutuhkan sebagai langkah persiapan calon-calon pasutri.

    Dalam pelatihan itu, nantinya calon pasutri juga akan diberi muatan berbagai pengetahuan, termasuk soal mengelola emosi, keuangan hingga pengetahuan soal kesehatan dan alat reproduksi.

    “Untuk memastikan bahwa dia memang sudah cukup menguasai bidang-bidang pengetahuan yang harus dimiliki itu harus diberikan sertifikat,” ungkapnya.

    Adapun pengelolaan sertifikat kawin ini nantinya bakal berada di bawah Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan. Sebab, dua lembaga ini berperan penting dalam kehidupan manusia berikutnya yang akan dihasilkan melalui hubungan pernikahan.

    Muhadjir menerangkan, Kementerian Kesehatan nantinya berperan memberi tahu soal kesehatan dan berbagai penyakit yang mungkin bisa membahayakan bagi pasangan suami istri hingga tak bisa melahirkan anak yang sempuran.

    Sedangkan Kementerian Agama memang memiliki domain untuk mengurusi soal pernikahan masyarakat Indonesia.

    “Nanti akan saya bicarakan dengan menteri agama dan menteri kesehatan. Karena titik awalnya harus dari situ. Karena kalau sudah cacat lahir, cacat dalam kandungan, nanti untuk intervensi berikutnya itu tidak bisa melahirkan generasi anak yang betul-betul normal,” ujarnya.

    Sertifikasi ini, menurut Muhadjir bukan mengada-ada tapi merupakan upgrading system terkait kehidupan pernikahan, termasuk soal bagaimana menjadi pasangan berkeluarga dan juga berkaitan dengan sistem reproduksi.

    Soal sistem reproduksi ini kata Muhadjir menjadi penting lantaran nantinya pasangan yang telah menikah akan menghasilkan anak-anak bangsa yang akan berpengaruh besar untuk masa depan Indonesia.

    “Mereka kan akan melahirkan anak yang akan menentukan masa depan bangsa ini. Di situ lah informasi penyakit-penyakit yang berbahaya untuk anak, termasuk stunting segala itu harus diberikan,” tutupnya.

  • Momen Prabowo Cium Tangan Try Sutrisno saat Tiba di HUT ke-17 Gerindra

    Momen Prabowo Cium Tangan Try Sutrisno saat Tiba di HUT ke-17 Gerindra

    Jakarta

    Ketua Umum sekaligus Presiden Prabowo Subianto sempat mencium tangan Wapres ke-6 Jenderal (Purn) Try Sutrisno beberapa saat. Momen itu terjadi saat Prabowo tiba di HUT ke-17 Gerindra yang digelar di SICC, Bogor, Jawa Barat.

    Pantauan detikcom, Sabtu (15/2/2025), Prabowo tiba di lokasi acara sekitar pukul 09.07 WIB bersama dengan Wapres Gibran Rakabuming, Presiden ke-7 RI Joko Widodo, hingga Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.

    Tiba di lokasi, Prabowo langsung menyalami satu per satu tokoh yang hadir, termasuk Try Sutrisno. Saat itu, Prabowo memegang dan mencium tangan Try Sutrisno beberapa saat. Try Sutrisno lalu menyambut momen itu dan memegang bahu Prabowo.

    Sejumlah tokoh hadir dalam perayaan HUT ke-17 Gerindra ini, di antaranya para ketua umum partai politik yakni Ketum Golkar Bahlil Lahadalia, Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum NasDem Surya Paloh, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, hingga Ketum PSI Kaesang Pangarep.

    Selain itu, hadir juga jajaran Kabinet Merah Putih, yakni Menko Polkam Budi Gunawan, Menko PMK Pratikno, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Imipas Yusril Ihza Mahendra, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menkomdigi Meutya Hafid, Mendagri Tito Karnavian, Wamen Koordinator Bidang Hukum, HAM, Migrasi dan Pemasyarakatan, Otto Hasibuan, Wamen Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim, Wamendagri Bima Arya Sugiharto, Wamendagri Ribka Haluk, Wamenaker Immanuel Ebenezer.

    Kemudian Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, Ketua DPD Sultan Nadjamudin, Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzili, Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno, eks Ketua MPR Bambang Soesatyo, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko.

    (eva/idh)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Prabowo Hadiri HUT ke-17 Gerindra Bareng Gibran dan Jokowi

    Prabowo Hadiri HUT ke-17 Gerindra Bareng Gibran dan Jokowi

    Jakarta

    Presiden Prabowo Subianto menghadiri puncak perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra di SICC, Bogor, Jawa Barat. Prabowo tiba bersama Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Wapres Gibran Rakabuming, hingga Presiden ke-7 Joko Widodo.

    Pantauan detikcom di lokasi, Sabtu (15/2/2024), Prabowo tiba pukul 09.07 WIB. Prabowo, Gibran, dan Jokowi kompak mengenakan kemeja lengan panjang putih.

    Tiba di lokasi, Prabowo tampak menyalami satu per satu tokoh yang hadir. Gibran dan Jokowi tampak berada di belakang Prabowo dan turut menyalami para tokoh.

    Sementara Gibran dan Jokowi duduk, Prabowo menghampiri para kader Gerindra. Prabowo melayani kader yang antusias ingin bersalaman dengan Prabowo.

    Sufmi Dasco dan Mensesneg Prasetyo Hadi tampak mendampingi Prabowo dalam momen tersebut. Prabowo lalu kembali ke tengah untuk duduk di kursi yang telah disediakan.

    Adapun tokoh yang hadir dalam HUT Gerindra ini diantaranya, Menko Polkam Budi Gunawan; Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY); Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas; Menko PMK Pratikno; Menko Perekonomian Airlangga Hartarto; Menko Imipas Yusril Ihza Mahendra.

    Hadir pula, Menteri Keuangan Sri Mulyani; Menteri Hukum Supratman Andi Agtas; Menkomdigi Meutya Hafid; Mendagri Tito Karnavian; Menteri ESDM Bahlil Lahadalia; Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto; Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Choiri Fauzi; Menkes Budi Gunadi Sadikin; Menteri Agama Nasaruddin Umar; Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

    Wamen Koordinator Bidang Hukum, HAM, Migrasi dan Pemasyarakatan, Otto Hasibuan; Wamen Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim; Wamendagri Bima Arya Sugiharto; Wamendagri Ribka Haluk; Wamenaker Immanuel Ebenezer.

    Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla; Ketua DPD Sultan Nadjamudin; Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzili; Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno; Cagub Sumatera Utara terpilih, Bobby Nasution; Cagub Jawa Tengah terpilih, Ahmad Luthfi; eks Ketua MPR Bambang Soesatyo; Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sudjatmiko;

    Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh; Plt Ketum PPP Mardiono; Presiden PKS Ahmad Syaikhu; Ketua DPP PDIP Said Abdullah; Bendum PDIP Olly Dondokambey.

    (eva/eva)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu