Tag: Muhadjir Effendy

  • Menko PMK Pratikno: Konflik Menteri Satryo Sumantri Brodjonegoro dengan Pegawai Kemendiktisaintek Selesai

    Menko PMK Pratikno: Konflik Menteri Satryo Sumantri Brodjonegoro dengan Pegawai Kemendiktisaintek Selesai

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno memastikan polemik antara pegawai di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) dengan Menteri Satryo Sumantri Brodjonegoro telah diselesaikan secara damai.

    Pratikno menjelaskan pertemuan antara pihak kementerian dan perwakilan pegawai telah menghasilkan kesepakatan untuk tidak memperpanjang masalah dan menjalin komunikasi yang lebih baik ke depannya.

    “Saya sudah bertemu dengan Pak Mendiktisaintek dan teman-teman perwakilan pegawai. Kedua belah pihak sepakat untuk menjalin komunikasi lebih baik dan tidak memperpanjang masalah ini. Jadi, ini dianggap sudah selesai,” ujar Pratikno di Istana Negara, Rabu (22/1/2025).

    Pratikno juga menanggapi tudingan sikap arogan dari pimpinan Kemendiktisaintek yang sempat muncul. Ia menyebutkan hal ini telah dibahas dalam pertemuan tersebut. Kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan masalah ini secara internal tanpa melibatkan pihak luar.

    “Kedua belah pihak sudah menyampaikan pandangan masing-masing dan sepakat untuk menyelesaikan ini secara internal. Jadi, aman dan tidak ada masalah lagi,” tegasnya terkait konflik Menteri Satryo Sumantri Brodjonegoro dengan pegawai Kemendiktisaintek.

    Mengenai rotasi dan mutasi pegawai, Pratikno menegaskan hal tersebut merupakan bagian dari mekanisme organisasi yang normal. Proses promosi atau mutasi pegawai tetap dilakukan melalui mekanisme yang terbuka dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

    “Rotasi dan mutasi pegawai itu sudah terjadi sebelumnya, dan promosi atau mutasi pegawai tetap dilakukan melalui mekanisme organisasi yang dibicarakan secara terbuka,” jelasnya.

    Terkait kemungkinan langkah hukum jika kasus serupa terjadi di masa depan, Pratikno memilih untuk tidak berspekulasi. Ia menegaskan saat ini sudah ada kesepahaman antara kedua belah pihak dan masalah ini dianggap selesai.

    “Belum tentu terjadi. Yang jelas, sekarang sudah ada kesepahaman antara kedua belah pihak,” kata Pratikno terkait konflik Menteri Satryo Sumantri Brodjonegoro dengan pegawai Kemendiktisaintek.

  • Politik kemarin, kebijakan prorakyat hingga pelantikan kepala daerah

    Politik kemarin, kebijakan prorakyat hingga pelantikan kepala daerah

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai kabar di ranah politik telah diwartakan Kantor Berita ANTARA pada Rabu (22/1), mulai dari Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintahannya telah membuat berbagai kebijakan prorakyat hingga pelantikan kepala daerah yang tidak bersengketa di Mahkamah Konstitusi disepakati pada 6 Februari.

    Berikut sejumlah berita politik kemarin untuk kembali Anda simak.

    1. 100 hari kerja, Presiden tegaskan kebijakan pemerintah prorakyat

    Presiden Prabowo Subianto menegaskan dalam waktu kurang lebih 3 bulan atau sekitar 100 hari pertama masa kerja, pemerintahannya membuat berbagai kebijakan yang prorakyat.

    Presiden pun berterima kasih kepada jajaran menteri, wakil menteri, dan kepala badan yang telah bekerja keras membuktikan hasil kerjanya untuk rakyat.

    Baca selengkapnya di sini.

    2. Pakar dorong pertemuan Prabowo-Megawati jadi rekonsiliasi politik

    Pakar Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Luthfi Makhasin mendorong rencana pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menjadi bagian dari rekonsiliasi politik.

    “Pileg dan pilpres sudah berlalu. Saatnya membangun komunikasi politik yang sehat dengan semua kekuatan politik yang ada,” kata Luthfi saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Rabu (22/1).

    Baca selengkapnya di sini.

    3. Menko PMK ungkap isi kesepakatan damai di Kemdiktisaintek

    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno mengungkap isi kesepakatan damai antara pimpinan dan perwakilan pegawai Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) setelah keduanya bertemu dan berdialog.

    Pratikno menjelaskan bahwa dua pihak sepakat untuk tak melanjutkan masalah yang semula menjadi alasan sejumlah pegawai Kemdiktisaintek berunjuk rasa di kantor kementerian.

    Baca selengkapnya di sini.

    4. 1.500 personel gabungan bongkar pagar laut di Tangerang

    Sebanyak 1.500 personel dari jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut (AL), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) beserta nelayan kembali membongkar pagar laut di sepanjang perairan pesisir pantai utara (pantura), Kabupaten Tangerang, Banten pada Rabu (22/1).

    Proses pembongkaran pagar laut tersebut, langsung dikawal oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, Direktur Jenderal PSDKP KKP Pung Nugroho Saksono dan Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Haryadi dengan diawali di area Pantai Tanjung Pasir, Kecamatan Teluknaga sekitar pukul 09.55 WIB.

    Baca selengkapnya di sini.

    5. DPR setujui kepala daerah tak bersengketa dilantik Presiden 6 Februari

    Komisi II DPR RI menyetujui agar seluruh kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 yang tak bersengketa dalam Perselisihan Hasil Pilkada (PHP) di Mahkamah Konstitusi (MK) untuk dilantik secara serentak oleh Presiden pada 6 Februari 2025.

    Pelantikan oleh Presiden itu baik untuk gubernur-wakil gubernur, maupun bupati-wakil bupati dan wali kota-wakil wali kota.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menko PMK Ungkap Isi Kesepakatan Damai di Kemdiktisaintek

    Menko PMK Ungkap Isi Kesepakatan Damai di Kemdiktisaintek

    JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno mengungkap isi kesepakatan damai antara pimpinan dan perwakilan pegawai Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) setelah keduanya bertemu dan berdialog.

    Pratikno menjelaskan dua pihak sepakat untuk tak melanjutkan masalah yang semula menjadi alasan sejumlah pegawai Kemdiktisaintek berunjuk rasa di kantor kementerian.

    “Saya sudah bertemu dengan Pak Mendiktisaintek, dan beliau menyampaikan, menjelaskan tentang apa sebagaimana yang sudah beliau sampaikan ke media,” kata Praktikno saat ditemui selepas sidang kabinet di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 22 Januari dilansir ANTARA.

    “Saya juga sudah bertemu dengan teman-teman perwakilan pegawai. Jadi, intinya kedua belah pihak sudah bertemu, kemudian bersepakat untuk tidak memperpanjang permasalahan ini,” katanya.

    Dari hasil dialog antara Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Brodjonegoro dan perwakilan pegawai kementerian, keduanya sepakat untuk menjalin komunikasi dengan baik.

    Terkait dengan dugaan yang muncul di publik mengenai sikap arogan Menteri Satryo, Pratikno tak ingin berkomentar banyak. Namun, dia menekankan persoalan-persoalan itu telah selesai.

    “Sudah-sudah. Itu sudah ada pertemuan, dan dua belah pihak sudah menyampaikan kepada saya. Jadi, aman. Tidak ada masalah,” sambung Menko PMK.

    Pratikno, saat ditanya mengenai apakah Presiden Prabowo Subianto mengetahui kisruh di Kemdiktisaintek, menjawab berita tersebut sudah ramai di media.

    “Ya ‘kan sudah ada di media,” kata Pratikno.

    Menteri Satryo, saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan selepas sidang, memilih bungkam saat ditanya hasil dialognya dengan perwakilan di Kementerian Pendidikan Tinggi.

    Satryo memilih terus berjalan ke kendaraan yang membawanya ke gerbang, dan tidak menjawab berbagai pertanyaan yang dilontarkan kepada dirinya, termasuk mengenai arahan-arahan Presiden untuk Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

    Ratusan ASN dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kemdiktisaintek berunjuk rasa di Kantor Kementerian pada Senin (20/1) pagi. Aksi protes itu, salah satunya dipicu oleh pemberhentian secara mendadak kepada salah seorang pegawai Kemdiktisaintek bernama Neni Herlina.

    Selepas aksi itu, Menteri Satryo kemudian berdialog dengan Neni Herlina dan Ketua Paguyuban Pegawai Dikti Suwitno.

    Dalam pertemuan itu, yang berlangsung di rumah dinas menteri, Satryo menjelaskan Kemdiktisaintek berusaha sebaik mungkin melayani semua staf yang ada, serta menjalin kerja sama yang baik dengan mereka.

    “Harapan kami ke depan, nanti kementerian ini punya satu prestasi yang cukup baik, stafnya pun kita berharap juga mempunyai kesejahteraan yang memadai,” kata Menteri Satryo.

  • Menjabat Menko PMK di Kabinet Prabowo, Cak Imin Punya Kekayaan Rp37,4 Miliar

    Menjabat Menko PMK di Kabinet Prabowo, Cak Imin Punya Kekayaan Rp37,4 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PMK) Muhaimin Iskandar tercatat memiliki kekayaan hingga Rp37,4 miliar dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) per 31 Desember 2024.

    Muhaimin Iskandar atau yang kerap disapa Cak Imin merupakan bagian dari Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. 

    Adapun, para anggota kabinet tersebut harus melaporkan LHKPN-nya pada masa awal jabatan. Cak Imin sendiri sudah melakukan pelaporan. 

    Dari laporannya dengan tanggal penyampaian pada 13 Januari 2025 dengan periodik 2024, Cak Imin memiliki empat tanah dan bangunan, satu motor dan juga satu mobil. 

    Cak Imin diketahui memiliki empat tanah dan bangunan hasil sendiri yang berada di Jakarta Selatan. Total keseluruhan tanahnya mencapai sebesar Rp36 miliar. 

    Berikutnya, dia tercatat memiliki sepeda motor Piaggio 2017 hasil sendiri dan mobil Toyota Alphard 2009 dari warisan. Totalnya sebesar Rp259 juta. 

    Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut juga tercatat memiliki harta bergerak sebesar Rp233,5 juta. Ia memiliki kas dan setara kas sebesar Rp910 juta. 

    Adapun, dalam pelaporan kali ini Cak Imin juga diketahui ‘lebih kaya’ dari pelaporan yang dilakukan pada 17 Oktober 2023, kala Dia melapor dengan jabatan sebagai Calon Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada saat itu, dia memiliki total harta kekayaan sebesar Rp25,9 juta. 

  • Menko PMK Pratikno Sebut Surat Edaran Libur Anak Sekolah selama Ramadan Terbit Minggu Ini

    Menko PMK Pratikno Sebut Surat Edaran Libur Anak Sekolah selama Ramadan Terbit Minggu Ini

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah segera menerbitkan peraturan libur anak sekolah selama Ramadan. Pernyataan itu diberikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, Senin (20/01/2025).

    “Sekarang finalisasi surat edaran bersama akan ditandatangani oleh mendikdasmen, menteri agama dan menteri dalam negeri,” kata Pratikno di kantor Kemenko PMK.

    Berdasarkan penjelasan tersebut, akan ada surat edaran bersama dari tiga kementerian yang diperkirakan akan keluar di minggu ini.

    “Insyaallah minggu ini sudah terbit,” tambahnya lagi.

    Dikonfirmasi di Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Mendikdasmen Abdul Mu’ti mengatakan dirinya sudah menandatangani surat tersebut.

    “SKB-nya sedang ditandatangani sirkular. Jadi, saya sudah tanda tangan. Mudah-mudahan menteri dalam negeri dan menteri agama tanda tangan secepatnya,” ucap Abdul Mu’ti.

    Lebih cepat dari yang disampaikan Pratikno, Abdul Mu’ti berharap surat keputusan bersama itu bisa ditandatangani tiga menteri hari ini, Senin (20/01/2025).

    “Mudah-mudahan pak menteri agama dan menteri dalam negeri bisa hari ini. Saya sudah,” pungkas Abdul Mu’ti terkait surat edaran bersama tentang libur anak sekolah selama Ramadan.

  • Menko PMK Pratikno Sentil Deddy Corbuzier Usai Mengkritik Anak SD yang Keluhkan Menu MBG

    Menko PMK Pratikno Sentil Deddy Corbuzier Usai Mengkritik Anak SD yang Keluhkan Menu MBG

    loading…

    Menko PMK Pratikno menyentil Deddy Corbuzier usai mengkritik anak SD yang mengeluhkan rasa ayam di menu Makan Bergizi Gratis (MBG). Foto/Binti Mufarida

    JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyentil Deddy Corbuzier usai mengkritik anak Sekolah Dasar (SD) yang mengeluhkan rasa ayam di menu Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Pratikno pun mengingatkan agar media sosial harus diisi dengan konten-konten yang positif. “Ya memang kan media sosial harus diisi dengan konten-konten anu lah, sharing hal-hal positif lah,” katanya kepada awak media di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (20/1/2025).

    Lebih lanjut, Pratikno pun mengatakan bahwa dia telah mengecek pelaksanaan program MBG di lapangan. Dia memastikan sudah berjalan dengan bagus dan terus memperbaiki semua sisi jika ada kekurangan.

    “Ya, ini kan saya sudah lihat beberapa kali di lapangan, berjalan bagus, teruslah upaya lintas kementerian untuk terus memperbaiki di semua sisi,” tegasnya.

    Sebelumnya, Deddy Corbuzier baru-baru ini mengkritik seorang anak sekolah yang mengeluhkan rasa ayam dari menu program MBG.

    Melalui unggahannya di media sosial, Deddy menyampaikan kekesalannya setelah mendengar seorang anak mengatakan bahwa rasa ayam yang diberikan dalam program tersebut “kurang enak”.

    “Sebetulnya, video ini hanya untuk subscriber saja, tapi saya nggak kuat pengen marah. Jadi, masalah makan siang bergizi gratis untuk anak-anak, ada satu video yang saya lihat, di mana ada anak ngomong ayamnya kurang enak,” kata Deddy dalam unggahannya di Instagram @mastercorbuzier.

    Deddy pun membandingkan sikap anaknya, Azka, yang sejak kecil dididik untuk menghargai makanan yang diterimanya. Dia memberi contoh ketika Azka menerima makanan box dari lokasi syuting ayahnya. Deddy mengaku tidak segan untuk memarahi Azka jika ia mendengar komplain terkait makanan.

    “Kurang enak? Kurang enak pala lu, pea! Ayamnya kurang enak, makan siang gratis. Anak saya, Azka, dari dulu ikut saya syuting ke mana-mana, dan makanan yang saya kasih buat dia adalah makanan box yang ada di sana untuk semua orang. Kalau dia ngomong ke saya, ‘Pa, nggak enak, aku mau yang lain,’ saya tabok. Saya tabok. Tanya anaknya, saya tabok. ‘Makan kamu, ini makanan, ini sehat. Semua orang makan seperti ini,” tegas Deddy.

    (shf)

  • Usulan Batas Usia Gunakan Medsos Akan Diputuskan di Sidang Kabinet

    Usulan Batas Usia Gunakan Medsos Akan Diputuskan di Sidang Kabinet

    loading…

    Menko PMK Pratikno memberikan keterangan kepada awak media terkait wacana pembatasan usia pengguna media sosial di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (20/1/2025). FOTO/BINTI MUFARIDA

    JAKARTA – Usulan batas usia penggunaan media sosial akan diputuskan di Sidang Kabinet yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Saat ini, pemerintah sedang mencari masukan tambahan untuk memperdalam batasan penggunaan media sosial.

    “Jadi nanti sikap pemerintah akan menjadi sikap bersama dari berbagai lintas kementerian yang diputuskan di sidang cabinet,” kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno kepada awak media di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (20/1/2025).

    “Tapi sekali lagi keputusan nanti tunggu keputusan bersama yang ditetapkan oleh pemerintah, oleh Presiden,” tambahnya.

    Pratikno mengatakan, pihaknya saat ini mencari masukan tambahan untuk memperdalam batasan penggunaan media sosial.

    “Nah itu yang tadi, oleh karena itu, kita ini shopping ide ya, mencari inspirasi termasuk tadi dalam rangka agar kita bisa memberikan masukan secara tepat ya, nanti kebijakan komunitas bisa lebih tepat dengan mempertimbangkan banyak aspek. Ini adalah salah satu acara yang memang dimaksudkan untuk memperdalam isu tersebut,” katanya.

    “Nanti keputusannya seperti apa, nanti kita akan bahas di internal pemimpin,” tegasnya.

    Menurut Pratikno, media sosial harus dilihat dari sisi positif dan negatif. Nantinya, sikap pemerintah akan diungkapkan setelah sidang kabinet.

    “Betul, betul. Jadi banyak sekali dimensi sisi negatif yang harus diantisipasi, dicegah. Tapi juga ada sisi positif, paling tidak itu yang tadi kami tangkap. Kita tunggu nanti hasil bagaimana sikap pemerintah melalui berbagai anulah, kita biasanya kan otomatis ada berbagai seri sampai dengan sidang cabinet,” katanya.

    Meski begitu, Pratikno menegaskan bahwa masalah aturan media sosial akan menjadi domain oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). “Belum, nanti kita update ya. Komdigi itu (domainnya). Nah, nanti seperti apa keputusannya kita tunggu. Tapi acara hari ini adalah sebagai rangkaian dari upaya kita untuk memperdalam pengetahuan, menggali pengalaman agar kita bisa menentukan kebijakan yang lebih baik. Nah, justru itu tadi yang saya sampaikan, ini yang nanti kita akan rumuskan secara besar-besar,” katanya.

    (abd)

  • Pemerintah Finalisasi Rencana Pencairan Tukin Dosen ASN
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        20 Januari 2025

    Pemerintah Finalisasi Rencana Pencairan Tukin Dosen ASN Nasional 20 Januari 2025

    Pemerintah Finalisasi Rencana Pencairan Tukin Dosen ASN
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengeklaim, pemerintah akan segera mengambil keputusan soal
    tunjangan kinerja
    (tukin) dosen aparatur sipil negara (ASN) yang tak kunjung cair.
    Pratikno mengatakan, pembahasan mengenai tukin
    dosen ASN
    sudah memasuki tahap final antara Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) serta
    Kementerian Keuangan
    (Kemenkeu).
    “Ini kan sudah pada tahap final oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi bersama Kementerian Keuangan,” ujar Pratikno di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (20/1/2025).
    Pratikno menyebutkan, Kemendikti Saintek dan Kemenkeu sudah membahas pencairan
    tukin dosen ASN
    sejak beberapa waktu lalu.
    Namun, Pratikno mengaku belum mengetahui informasi detail mengenai hasil pembahasan tersebut.
    “Angkanya belum, saya belum tahu,” ujar dia.
    Ketika ditanya soal kepastian apakah tukin akan cair pada tahun ini, Pratikno juga enggan memberikan kepastian.
    Mantan Menteri Sekretaris Negara ini hannya meminta semua pihak untuk menunggu keputusan resmi.
    “Jadi nanti tunggu keputusannya,” ujar Pratikno.
    Sebelumnya, Mendikti SaintekSatryo Soemantri Brodjonegoro mengungkapkan bahwa Kemenkeu telah menyetujui rencana pembayaran tukin dosen ASN yang tertunda selama lima tahun.
    “Soal tukin ini sudah melalui pembahasan antar-kementerian yang cukup intensif dan detail,” kata Satryo di Jakarta, Kamis (16/1/2025).
    Dia bilang, dalam posisi terakhir, pihaknya sudah menyurati Kemenkeu untuk menganggarkan pembayaran tukin ini.
    “Prinsipnya, Kemenkeu telah menyetujui perhitungan kami, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat Menkeu bisa memberikan persetujuan final,” ujar dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Badan Gizi Nasional Pastikan Program Makan Bergizi Gratis Sepenuhnya Menggunakan Dana APBN – Halaman all

    Badan Gizi Nasional Pastikan Program Makan Bergizi Gratis Sepenuhnya Menggunakan Dana APBN – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan, anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat ini sepenuhnya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

    Hal ini diungkapkan Dadan menyusul adanya daerah yang masih menggunakan dana pribadi Presiden Prabowo Subianto. 

    “Begini ya, kami sekarang sudah masuk di program yang didanai oleh APBN. Kami fokus di situ saja karena sebelum program ini jalan, kan seluruh dibiayai oleh pribadi beliau,” kata Dadan Hindayana di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/1/2025).

    Dadan menyebut, salah satu tempat uji coba yang menggunakan dana pribadi Prabowo adalah di Kecamatan Warung Kiara, Sukabumi.

    “Uji coba di Warung Kiara kan dana beliau. Jadi itu sekarang sudah keluar tema itu. Jadi sekarang fokus bagaimana agar negara hadir di dalam investasi SDM jangka panjang,” kata Dadan. 

    Lebih lanjut, Dadan mengungkapkan, pemerintah sudah mengalokasikan dana senilai Rp 71 triliun untuk 15 juta hingga 17,5 juta penerima sepanjang tahun 2025. 

    Dana itu digunakan secara bertahap. Pada Januari-April, pemerintah akan menyalurkan MBG untuk 3 juta penerima melalui 397 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terlebih dahulu. 

    Jumlahnya kemudian meningkat menjadi 6 juta penerima manfaat melalui 2.000 SPPG sepanjang April-Augustus 2025. 

    “Dan dari Agustus akhir sampai Desember itu 15 sampai 17,5 juta. Itu anggaran untuk Rp 71 triliun. Jadi jangan disalahpahami bahwa Rp 71 triliun itu maksimal 13-17,5 juta,” pungkasnya.

    Menko PMK Pratikno (kiri) didampingi Pj Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi (kanan) saat meninjau acara makanan bergizi gratis (MBG) di SLB B dan C Cahaya Jaya, Kelapa Gading, Jakarta, Senin (13/1/2025). Warta Kota/Yulianto (/Warta Kota/Yulianto)

    MBG di Kendari Gunakan Uang Prabowo

    Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi membenarkan bahwa program makan bergizi gratis (MBG) di Kendari Sulawesi Tenggara masih menggunakan uang pribadi Presiden Prabowo Subianto. 

    Menurut Hasan program MBG di Kendari menggunakan sisa uang uji coba program yang diberikan oleh Prabowo.

    “Yang di Kendari memang itu dia masih punya sisa anggaran uji coba dari yang diberikan oleh Pak Prabowo sebelumnya. Jadi mereka masih menggunakan dana yang itu,” kata Hasan kepada wartawan, Senin (6/1/2025).

    Namun, kata Hasan, setelah uang sisa uji coba habis, maka program MBG di Kendari, akan menggunakan dana yang bersumber dari APBN.

    “Ya setelah itu nanti mereka akan menggunakan yang dari APBN yang dari BGN,” katanya.

  • Resmikan Gudang Logistik di Papua, Menko PMK: Jangan Sampai Terjadi Kelaparan
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        17 Januari 2025

    Resmikan Gudang Logistik di Papua, Menko PMK: Jangan Sampai Terjadi Kelaparan Nasional 17 Januari 2025

    Resmikan Gudang Logistik di Papua, Menko PMK: Jangan Sampai Terjadi Kelaparan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK),
    Pratikno
    , meresmikan
    Gudang Logistik
    Distrik Agandugume, Kabupaten Puncak, Provinsi
    Papua Tengah
    pada Kamis (16/1/2025).
    Pratikno menyatakan, tidak boleh ada lagi kasus
    kelaparan di Indonesia
    , khususnya Papua Tengah, setelah pemerintah membangun
    gudang logistik
    tersebut.
    “Jangan sampai terjadi kekurangan pangan atau kelaparan di masyarakat Indonesia, di manapun berada. Jangan sampai ada lagi kelaparan di Papua Tengah. Kita punya gudang logistik yang diisi, dijaga, dan didistribusikan dengan baik untuk kepentingan masyarakat,” kata Pratikno, dikutip dari siaran pers.
    Gudang Logistik Distrik Agandugume merupakan fasilitas kedua yang dibangun di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, setelah sebelumnya pemerintah mendirikan gudang logistik di Distrik Sinak.
    Gudang logistik
    yang dibangun dengan Dana Siap Pakai (DSP) ini merupakan respons pemerintah terhadap krisis yang melanda Papua Tengah akibat cuaca ekstrem pada Juni 2023.
    Pada saat itu, wilayah Distrik Agandugume, Distrik Lambewi, dan Distrik Oneri dilanda kekeringan parah serta fenomena embun beku yang merusak hasil panen.
    Akibatnya, lebih dari 11.000 penduduk terdampak, dengan korban jiwa mencapai enam orang (5 dewasa dan 1 bayi).
    “Pemerintah pusat membangun gudang logistik agar ada lumbung pangan di kawasan Agandugume dan sekitarnya untuk mengantisipasi jangan sampai nanti kalau ada paceklik, krisis pangan, atau cuaca ekstrem, masyarakat kesulitan mengakses pangan,” ujar Menko PMK.
    Pratikno menyebutkan, pemerintah daerah akan menjadi penanggung jawab keberlangsungan gudang logistik, termasuk pengamanan, pengisian logistik, dan pendistribusian ke masyarakat.
    Pemerintah pusat, BNPB, dan TNI juga akan memberikan dukungan.
    “Gudang logistik ini selanjutnya dijaga keamanannya, diisi, dan dikelola dengan baik sehingga kalau ada cuaca ekstrem yang membawa risiko bagi masyarakat lokal, fasilitas ini dapat digunakan untuk menjamin ketersediaan pangan,” ujar dia.
    Menko PMK juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga dan memanfaatkan fasilitas tersebut.
    Ia meminta masyarakat untuk turut mengelola gudang logistik di masa mendatang, terutama saat stok pangan melimpah, agar dapat menjadi cadangan pangan bagi kebutuhan bersama.
    “Kalau suatu saat gudang logistik ini diurus sendiri oleh masyarakat, maka ketika stok pangan melimpah, bisa diisi oleh masyarakat untuk masyarakat sendiri. Jadi pada akhirnya, ini bisa dikelola masyarakat sendiri,” kata Pratikno.
    Menurutnya, gudang logistik yang dibangun di Kabupaten Puncak dapat menjadi contoh baik bagi daerah lain dalam mengantisipasi cuaca ekstrem.
    “Kami harapkan masyarakat Kabupaten Puncak dan sekitarnya dapat menjaga keberadaan gudang logistik ini, sehingga menjadi contoh baik untuk daerah lain,” ujar Pratikno.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.