Xcloud.id

Tag: Muhadjir Effendy

  • Puan: KTT Anak di Vatikan lahirkan aksi nyata demi generasi mendatang

    Puan: KTT Anak di Vatikan lahirkan aksi nyata demi generasi mendatang

    Janganlah kita hanya berbicara tentang perubahan, marilah kita menjadi bagian dari perubahan.

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa World Leaders Summit on Children’s Rights yang diinisiasi oleh Paus Fransiskus di Vatikan dapat melahirkan aksi nyata dan demi memperjuangkan hak anak-anak di seluruh dunia.

    Berdasarkan rilis yang diterima ANTARA di Jakarta, Selasa, Puan Maharani mengatakan bahwa tantangan dunia makin tidak mudah karena ancaman terhadap anak-anak mulai dari putus sekolah, kemiskinan ekstrem, hingga dampak peperangan ada di depan mata.

    Oleh karena itu, semua pihak perlu mencari solusi baru untuk membantu dan melindungi anak-anak.

    Puan yang juga berfokus terhadap isu anak itu menyebut KTT yang digelar di Vatikan tersebut sejalan dengan upaya DPR dalam memperjuangkan hak-hak anak.

    “Anak-anak di seluruh dunia terus menghadapi ancaman serius terhadap hak-hak mereka, termasuk eksploitasi dan pelecehan,” kata perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI.

    Meskipun ada kemajuan global dan upaya untuk mengatasi masalah ini, menurut dia, banyak anak masih rentan

    Untuk mengatasi berbagai ancaman tersebut, dia menyebutkan banyak hal yang dapat dilakukan demi menunjang anak-anak bisa hidup dengan nyaman, salah satunya dengan mereformasi pendidikan.

    Wakil rakyat ini mencontohkan pembelajaran digital, kelas jarak jauh, dan menggunakan platform pembelajaran yang dipersonalisasi dengan kecerdasan buatan (AI).

    “Lewat upaya mengintegrasikan pendidikan dengan pelatihan kejuruan, dapat membekali anak-anak dengan keterampilan praktis sehingga mereka tidak terlalu rentan terhadap pekerjaan eksploitatif,” ungkapnya.

    Puan juga memandang perlu menggunakan kemajuan teknologi digital sebagai alat untuk melindungi hak-hak anak.

    “Platform digital dan AI dapat untuk melacak dan mencegah perdagangan manusia,” sambung dia.

    Mantan Menko PMK itu menambahkan bahwa komunitas internasional perlu memperkuat kerja sama global untuk mencegah permasalahan pekerjaan anak dan perdagangan manusia yang telah menjadi isu lintas batas.

    Oleh karena itu, kata Puan, memerlukan kerja sama internasional yang kuat untuk melawan jaringan kriminal yang mengeksploitasi anak-anak.

    Cucu Bung Karno tersebut memandang perlu pendekatan inovatif yang dapat memperkuat hak-hak anak dan menumbuhkan dunia yang lebih aman bagi mereka.

    Puan menilai dunia tidak bisa lagi mengandalkan metode yang sudah ketinggalan zaman untuk memerangi masalah yang sudah mengakar terkait dengan anak.

    “Masa depan anak-anak kita bergantung pada tindakan yang kita ambil hari ini. Janganlah kita hanya berbicara tentang perubahan, marilah kita menjadi bagian dari perubahan,” katanya.

    Ia lantas mengajak semua pihak menjadi pelindung anak-anak sebagai kelompok yang paling rentan di antara masyarakat.

    “Ketika kita melindungi seorang anak, kita melindungi diri kita sendiri, dan kita melindungi masa depan umat manusia,” pungkas Puan.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menko PMK: Pencegahan Bencana Harus Diarusutamakan dalam Kebijakan Daerah Nasional 31 Januari 2025

    Menko PMK: Pencegahan Bencana Harus Diarusutamakan dalam Kebijakan Daerah Nasional 31 Januari 2025

    Menko PMK: Pencegahan Bencana Harus Diarusutamakan dalam Kebijakan Daerah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan pentingnya pengarusutamaan
    pencegahan bencana
    dalam
    kebijakan daerah
    sebagai langkah untuk melindungi masyarakat.
    Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penanganan
    Bencana
    di Kota Pontianak, yang berlangsung di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalimantan Barat, pada Kamis (30/1/2025).
    Pratikno mengatakan, langkah ini bertujuan tidak hanya untuk mengurangi risiko
    bencana
    di masa depan, tetapi juga sebagai bentuk perhatian pemerintah agar masyarakat dapat diselamatkan dengan cepat saat bencana terjadi, serta untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan.
    “Pencegahan harus diarusutamakan dalam kebijakan daerah, baik melalui reboisasi, pengendalian sedimentasi, maupun pengelolaan sampah,” kata Pratikno.
    “Ini bukan sekadar pembangunan, tapi tentang menyelamatkan masyarakat,” ujar dia.
    Pratikno menekankan pentingnya pendataan infrastruktur yang diperlukan untuk pencegahan dan pengurangan risiko bencana.
    Dengan data yang akurat, pemerintah dapat menentukan langkah prioritas agar daerah lebih siap menghadapi potensi bencana.
    Di sisi lain, Pratikno mengapresiasi berbagai pihak yang telah bertindak cepat dalam menyelamatkan masyarakat, sehingga dapat meringankan beban dalam situasi tanggap darurat.
    Dia menyatakan bahwa sinergi lintas sektor merupakan kunci keberhasilan mitigasi bencana.
    “Kita harus solid. BNPB, kementerian teknis, pemerintah daerah, serta Forkopimda harus bergerak bersama. Kalau ini berjalan dengan baik, masyarakat akan lebih terlindungi,” ujar dia.
    Sebagai bagian dari upaya penanganan dan penanggulangan bencana, pada kesempatan ini, pemerintah juga menyerahkan bantuan secara simbolis kepada pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan Barat yang telah menetapkan Status Tanggap Darurat.
    Bantuan tersebut mencakup kebutuhan makanan, logistik, peralatan darurat, serta dana stimulan.
    Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Kepala BNPB Suharyanto, Pj Gubernur Kalimantan Barat Harisson, Staf Ahli Bidang Ketahanan Sosial, Ekologi, dan Budaya Sorni Paskah Daeli, serta jajaran Forkopimda dan BPBD se-Kalimantan Barat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cak Imin soal Kepuasan Kinerja Prabowo-Gibran Tinggi: Indikator Harapan Besar

    Cak Imin soal Kepuasan Kinerja Prabowo-Gibran Tinggi: Indikator Harapan Besar

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PMK) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menilai tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan suatu harapan besar. Menurutnya, kepercayaan itu harus dibuktikan dengan kerja-kerja yang konkret.

    “Tingkat kepuasan publik dan rakyat kepada pemerintahan baru ini menunjukkan indikator harapan besar. Pertama kepercayaan ini buat kami sebuah penghargaan yang harus dibuktikan dengan kerja konkret,” kata Cak Imin di kawasan Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Rabu (29/1/2025).

    Meski demikian, kata Cak Imin, tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap Pemerintah merupakan suatu ujian, untuk menghadirkan kebijakan-kebijakan yang pro terhadap rakyat. Cak Imin mengungkap tugasnya dari Prabowo untuk menghilangkan kemiskinan ekstrem secepatnya.

    “Kalau di dalam koordinasi saya, Pak Presiden memerintahkan supaya tahun ini tidak ada lagi kemiskinan ekstrem, targetnya hilang kemiskinan ekstrem, secepat-cepatnya,” tegas Cak Imin.

    Lebih lanjut, Cak Imin mengungkapkan cara mengentaskan kemiskinan ekstrem itu salah satunya dengan menggunakan potensi APBN dan sumber daya alam (SDA). Ia meyakini, kekayaan alam yang melimpah mampu menjadi penyelamat bagi masyarakat.

    “Menghilangkan kemiskinan pada umumnya dengan berbagai cara dengan menggunakan kelola potensi APBN, sumber daya alam kita, kalau perlu sumber daya alam kita menjadi penyelamat kemiskinan,” ujarnya.

    Survei dari Indikator Politik digelar pada 16-21 Januari dengan melibatkan 1.220 orang responden yang dipilih dengan simple random sampling dari seluruh provinsi di Indonesia. Metode wawancara survei dilakukan dengan tatap muka.

    Survei tercatat memiliki margin of error +/- 2,9%. Adapun tingkat kepercayaan survei sebesar 95%.

    (bel/eva)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Momen Imlek, Puan Ajak Masyarakat Perkuat Persaudaraan dan Kebersamaan

    Momen Imlek, Puan Ajak Masyarakat Perkuat Persaudaraan dan Kebersamaan

    Jakarta (beritajatim.com) – Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan ucapan selamat Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili kepada seluruh warga etnis Tionghoa dan umat Konghucu di Indonesia. Menurut Puan, perayaan Tahun Baru Imlek tak hanya menjadi perayaan keagamaan bagi etnis Tionghoa saja, tetapi juga menjadi ajang untuk mempererat tali persaudaraan bagi semua etnis dan umat beragama di Indonesia.

    “Indonesia yang memiliki beragam etnis, suku, budaya, dan agama dapat berdiri kokoh karena masyarakatnya memiliki semangat kebersamaan, harmoni dalam bingkai Pancasila,” ujar Puan, Rabu (29/1/2025).

    Puan pun menilai perayaan Imlek dapat dijadikan sebagai inspirasi bagi semua untuk menjadi pribadi yang lebih peduli dan berempati terhadap sesama. Menurutnya, solidaritas dan kebersamaan dalam perbedaan akan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

    “Melalui solidaritas, kebersamaan, dan kerja bersama, kita akan mampu menghadapi tantangan yang ada dan menciptakan masa depan yang cerah bagi seluruh rakyat Indonesia,” tuturnya.

    Puan menyebut unsur keberagaman di Indonesia sudah menjadi perhatian khusus sejak zaman kemerdekaan, terlihat dengan diterbitkannya Penetapan Pemerintah No.2/OEM-1946 tentang hari-hari raya umat beragama oleh Presiden pertama RI Sukarno di mana perayaan Imlek masuk sebagai hari perayaan agama secara nasional.

    “Itulah mengapa para pendiri bangsa menjadikan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan bangsa Indonesia. Semboyan ini menggambarkan walaupun kita memiliki keberagaman namun Indonesia tetap merupakan satu bangsa yang utuh,” kata Puan.

    Dia pun berharap masyarakat etnis Tionghoa dan umat Konghucu dapat merayakan rangkaian perayaan Imlek dengan lancar. Puan berharap Tahun Baru Imlek membawa kesejahteraan dan kemakmuran.

    “Semoga masyarakat Tionghoa dan umat Konghucu dapat menjalankan ibadah secara khidmat, dan selamat berkumpul dengan keluarga,” ungkap mantan Menko PMK tersebut. [hen/beq]

  • Segera Diluncurkan, Pemerintah Matangkan Persiapan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis – Page 3

    Segera Diluncurkan, Pemerintah Matangkan Persiapan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan, pemerintah terus mematangkan persiapan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG).

    Dia menuturkan, berbagai persiapan terus dilakukan agar program ini bisa berjalan dengan baik.

    “Program ini akan segera diluncurkan. Saat ini kami tengah mempersiapkan berbagai dukungan teknis, termasuk data sasaran, infrastruktur, dan sumber daya manusia (SDM),” kata dia seperti dilansir dari laman Kemenko PMK, Sabtu (25/1/2025).

    Pratikno mengungkapkan, nantinya program ini mencakup tiga hal yaitu:

    PKG Ulang Tahun, pemeriksaan kesehatan di puskesmas untuk seluruh masyarakat di luar usia sekolah yang sedang berulang tahun
    PKG Sekolah, pemeriksaan kesehatan untuk siswa di sekolah saat tahun ajaran baru
    PKG Khusus yang menyasar Ibu hamil dan Balita dilaksanakan di posyandu dan puskesmas.

    “Dari segi data, data dukungan Dukcapil dari Kemendagri sudah ada sinergi termasuk dengan data BPJS Kesehatan. Karena nanti ini akan menjadi basis data sasaran implementasi untuk PKG,” jelas Pratikno.

    Terkait anggaran, lanjut dia,  Kementerian Kesehatan telah menyiapkannya serta SDM yang akan bertugas dalam pelaksanaan PKG.

    Namun, untuk distribusi layanan, pelaksanaan, infrastruktur, serta dukungan SDM penunjang masih membutuhkan dukungan dari seluruh pihak, mulai dari kementerian, pemerintah daerah, hingga pemerintah tingkat desa.

    “Yang penting adalah memperkuat orkestrasi yang solid. Jika perlu, kita buat Instruksi Presiden (Inpres). Program ini sangat diharapkan masyarakat, namun juga memerlukan upaya besar dan penuh tantangan,” jelas Pratikno.

    Menko PMK menyampaikan, keberhasilan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 perlu direplikasi dalam pelaksanaan PKG. Dukungan dari TNI-Polri dan pendekatan langsung ke wilayah terpencil dinilai sangat penting untuk memastikan program ini berjalan lancar.

    “Mohon dirujuk, dicek kembali pengalaman kita menangani vaksinasi Covid-19 dan apa yang bisa kita replikasi lagi untuk cek kesehatan gratis. Dan kita bisa bersama-sama harus bisa mengawal program secara sukses,” pungkasnya.

  • PBNU Bakal Gelar Kongres, Bahas Masalah Keluarga dari KDRT hingga Perekonomian Nasional 24 Januari 2025

    PBNU Bakal Gelar Kongres, Bahas Masalah Keluarga dari KDRT hingga Perekonomian Nasional 24 Januari 2025

    PBNU Bakal Gelar Kongres, Bahas Masalah Keluarga dari KDRT hingga Perekonomian
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (
    PBNU
    ) akan menggelar Kongres
    Keluarga Maslahat
    Nahdlatul Ulama pada 31 Januari hingga 1 Februari 2025 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan.
    PBNU bakal merumuskan kebijakan untuk mewujudkan kemaslahatan keluarga.
    Pasalnya, ada berbagai macam masalah yang terjadi di lingkungan keluarga, mulai dari kekerasan, kesehatan, lingkungan, hingga perekonomian.
    “NU bisa merumuskan strategi keluarga Indonesia,” kata Ketua PBNU Bidang Kesejahteraan Keluarga, Alissa Wahid, dalam keterangannya, Jumat (24/1/2025).
    Kongres ini juga bakal dihadiri berbagai kementerian dan lembaga pemerintah, di antaranya Badan Gizi Nasional, Kementerian Kependudukan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
    Kemudian, Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).
    Kegiatan ini juga menghadirkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno sebagai pembicara kunci.
    “Kongres ini juga menjadi upaya PBNU untuk membantu pemerintah dalam mengimplementasikan berbagai strateginya dalam menangani berbagai problem keluarga,” kata Alissa.
    Alissa menyebut, PBNU melalui Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama (GKMNU) memiliki daya jangkau tinggi sampai tingkat desa sehingga dapat membantu pemerintahan.
    Ketua PBNU Hasanuddin Wahid menambahkan, Kongres Keluarga Maslahat NU merupakan respons PBNU atas perubahan lanskap kependudukan Indonesia yang mulai bergeser dari rural ke perkotaan.
    Ia menyebut saat ini sudah 60 persen masyarakat Indonesia tinggal di kota.
    Diprediksi pada tahun 2045, persentasenya akan meningkat hingga 78 persen.
    Problem masyarakat di kota lebih besar dibanding rural, baik dari sisi ekonomi, kesehatan, pengasuhan, maupun pendidikan.
    “Problem anak juga menjadi tantangan sendiri bagi keluarga di perkotaan. Terlebih dunia memasuki era digitalisasi. Semua ini akan dibahas,” kata Hasanuddin.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menteri PU berkoordinasi dengan Menhub terkait persiapan untuk Lebaran

    Menteri PU berkoordinasi dengan Menhub terkait persiapan untuk Lebaran

    Ada beberapa saran dari Bapak Menteri Perhubungan, kami mau duduk bareng untuk membicarakan lebih detail.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo segera berkoordinasi dengan Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi terkait persiapan infrastruktur untuk mendukung libur Lebaran pada tahun 2025 ini.

    “Ada beberapa saran dari Bapak Menteri Perhubungan, kami mau duduk bareng untuk membicarakan lebih detail,” ujar Dody, di Jakarta, Kamis.

    Salah satu saran dari Menhub, katanya, terkait persiapan infrastruktur untuk Lebaran mengenai rencana pembenahan jalan yang mengarah ke Pelabuhan Merak, Banten.

    Selain itu, Dody juga menyampaikan bahwa akan ada jalan-jalan fungsional baru yang perlu disiapkan untuk mendukung periode libur Lebaran pada tahun ini.

    “Seperti biasa, nanti ada jalan-jalan fungsional baru di sana sini,” katanya.

    Sementara itu dalam kesimpulan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian PU, BMKG, BNPP/Basarnas, Korlantas Polri, operator transportasi nasional dan operator jalan tol, Komisi V DPR RI meminta Kementerian PU bersama seluruh operator jalan tol, agar melakukan peningkatan untuk mendukung penyelenggaraan angkutan mudik yang akan datang, antara lain memastikan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jalan Tol khususnya terkait kondisi jalan, prasarana keselamatan dan keamanan, serta prasarana pendukung layanan bagi pengguna jalan tol.

    Kemudian melakukan evaluasi terhadap Jalur Penghentian Darurat (JPD) yang tersedia di ruas tol. Lalu mengidentifikasi titik-titik kemacetan di jalan nasional dan jalan tol.

    Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mendorong Kementerian PU dan BUMN untuk mempercepat penyelesaian infrastruktur guna mendukung kelancaran arus mudik Lebaran 2025.

    Pratikno meminta agar pihak-pihak terkait mengidentifikasi infrastruktur dan mempercepat penyelesaian proyek-proyek seperti jalan tol fungsional, jembatan, dan perbaikan jalan.

    Di sisi lain, ia memberikan apresiasi atas kinerja Kementerian Perhubungan dalam penyelenggaraan libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

    Pratikno menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian untuk mempersiapkan pelaksanaan mudik Lebaran 2025.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • DPR dalami lebih jauh pembatasan medsos bagi anak agar tak kontroversi

    DPR dalami lebih jauh pembatasan medsos bagi anak agar tak kontroversi

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut bahwa pihaknya akan mendalami lebih jauh terkait usulan pembatasan penggunaan media sosial (medsos) bagi anak-anak agar kebijakan yang dikeluarkan nantinya tidak menimbulkan kontroversi.

    “Sebelum berkomentar lebih lanjut, kami akan lebih memilih untuk lebih mendalami dengan komisi teknis terkait karena hal pembatasan-pembatasan dalam ber-sosmed (sosial media) ini juga akan menimbulkan kontroversi, yang kalau kami tidak tepat dalam kemudian menerapkan (kebijakan)-nya,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

    Meski demikian, dia menyebut bahwa bahwa pimpinan DPR RI sempat membahas soal usulan pembatasan media sosial bagi anak-anak dalam Rapat Pimpinan DPR RI.

    “Jadi memang dalam rapat pimpinan kemarin sempat dibahas,” ujarnya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan pemerintah akan menggelar rapat kabinet untuk membahas rencana pembatasan penggunaan media sosial bagi anak-anak.

    “Nanti keputusannya seperti apa, nanti kita akan bahas di internal pemerintah. Jadi banyak sekali dimensi sisi negatif yang harus diantisipasi, dijaga, tetapi juga ada sisi positif,” kata Menko Pratikno, Jakarta, Senin (20/1).

    Sementara itu, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan Kemkomdigi masih mengkaji usulan pembatasan penggunaan media sosial bagi anak-anak.

    “Lagi kita kaji, dan Australia sendiri sudah melakukannya. Jadi ini lagi kita kaji, karena kita semua tahu media sosial ini kan ada positif dan negatifnya, dan sudah banyak sekali pengaduan, sudah banyak sekali keluhan tentang penggunaan AI yang berdampak negatif,” ujar Nezar, Jakarta, Rabu (15/1).

    Adapun pada Senin (13/1), Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid tengah berdiskusi membahas strategi pemerintah untuk melindungi anak-anak di ruang-ruang digital.

    Meutya melanjutkan ada kemungkinan untuk menyusun draf peraturan pemerintah lebih dulu sambil mengkaji regulasi yang lebih kuat untuk melindungi anak-anak di ruang digital.

    “Kami pelajari dulu betul-betul, tetapi pada prinsipnya sambil menjembatani aturan yang lebih ajeg, pemerintah akan mengeluarkan aturan pemerintah terlebih dahulu,” kata Menteri Komunikasi dan Digital.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Cek Kesehatan Gratis Mulai Februari 2025, Menko Pratikno: Kita Jamin Lancar

    Cek Kesehatan Gratis Mulai Februari 2025, Menko Pratikno: Kita Jamin Lancar

    loading…

    Menko PMK Pratikno menjamin seluruh masyarakat Indonesia bisa mendapatkan screening atau cek kesehatan gratis. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menjamin seluruh masyarakat Indonesia bisa mendapatkan screening atau cek kesehatan gratis . Diketahui, cek kesehatan gratis untuk 280 juta masyarakat Indonesia akan dimulai pada Februari 2025.

    “Kita membahas, menjamin, berusaha keras agar pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Sebagaimana kita tahu, ini adalah salah satu dari quick win programnya Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden mulai tahun 2025 ini. Program ini sangat-sangat besar karena harus melakukan pemeriksaan kesehatan ya sebanyak mungkin lah rakyat Indonesia,” tegas Pratikno usai memimpin Rapat Tingkat Menteri (RTM) di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (23/1/2025).

    Diketahui, sejumlah menteri yang hadir dalam RTM kali ini di antaranya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Satryo Brodjonegoro, kemudian Menteri PPPA Arifah Chori Fauzi, Menteri PANRB Rini Widyantini, perwakilan Polri, TNI, dan sejumlah menteri terkait lainnya.

    “Oleh karena itu, tadi kita berusaha untuk melakukan sinergi, menyisir satu per satu apakah ada hal-hal yang perlu dibutuhkan di Rapat Tingkat Menteri. Apakah itu mulai dari penganggaran, infrastruktur, SDM, SOP pelayanan, data, dan lain-lain,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Pratikno mengatakan dalam rapat juga dilakukan identifikasi satu per satu. Apalagi, dari hasil survei bahwa masyarakat menantikan program cek kesehatan gratis ini. Pratikno berharap program ini tidak mengecewakan masyarakat.

    “Jadi, tadi sudah diidentifikasi satu per satu. Kami juga senang juga ternyata dari hasil survei terakhir itu menunjukkan harapan masyarakat, sambutan masyarakat sangat tinggi terhadap program ini. Nah, karena sambutannya tinggi tentu saja kita juga tidak ingin

    (cip)

  • Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis Libatkan Swasta-TNI-Polri

    Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis Libatkan Swasta-TNI-Polri

    Jakarta –

    Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan program pemeriksaan kesehatan gratis akan melibatkan banyak pihak mulai dari swasta, TNI, dan Polri. Pratikno merasa masyarakat sudah antusias menantikan program pemeriksaan kesehatan gratis.

    Hal itu disampaikan Pratikno usai memimpin rapat tingkat menteri di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2025). Pratikno menyampaikan antusiasme masyarakat itu harus dipastikan dengan kesiapan berbagai pihak saat pelaksanaan program.

    “Kita membahas, menjamin, berusaha keras agar pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses, tadi kita berusaha untuk melakukan sinergi, menyisir satu per satu, apakah ada hal-hal yang perlu diputuskan di rapat tingkat menteri. Apakah itu mulai dari penganggaran, infrastruktur, SDM, SOP pelayanan, data, dan lain-lain, jadi tadi sudah diidentifikasi satu per satu,” kata Pratikno.

    “Dan kami juga menyambut senang juga, ternyata dari hasil survei terakhir itu menunjukkan harapan masyarakat, sambutan masyarakat sangat tinggi terhadap program ini. Karena sambutannya tinggi, tentu saja kita juga tidak ingin mengecewakan masyarakat. Oleh karena itu, kami mohon dukungan dari semua pihak,” katanya.

    Pratikno mengatakan, program pemeriksaan kesehatan gratis bakal melibatkan banyak pihak. Mulai dari pihak swasta, TNI, Polri, hingga organisasi masyarakat (ormas).

    “Jadi tadi kita juga membahas mengenai bagaimana kita mengorkestrasi, agar keterlibatan semua pihak ini bisa menjamin pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis berjalan dengan baik,” katanya.

    Lebih jauh, Pratikno menyampaikan program pemeriksaan kesehatan gratis akan dimulai dalam waktu dekat. Meski demikian, dia belum menyampaikan secara pasti kapan program itu akan dimulai.

    “Jadi tanggal kick-off belum difinalkan. Pokoknya kick-off secepatnya. Jadi kick off belum ditetapkan tanggalnya, pokoknya secepatnya,” katanya.

    (dnu/dnu)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu