Xcloud.id

Tag: Muhadjir Effendy

  • Sah! Prabowo Lantik 31 Duta Besar Negara Sahabat, Ini Daftarnya

    Sah! Prabowo Lantik 31 Duta Besar Negara Sahabat, Ini Daftarnya

    loading…

    Presiden Prabowo Subianto melantik sebanyak 31 Duta Besar Luar Biasa Dan Berkuasa Penuh (Dubes LBBP) RI untuk sejumlah negara sahabat, Senin (24/3/2025). Foto/Binti Mufarida

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto melantik sebanyak 31 Duta Besar Luar Biasa Dan Berkuasa Penuh (Dubes LBBP) Republik Indonesia untuk sejumlah negara sahabat. Mereka itu menjalani prosesi pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Senin (24/3/2025).

    Pelantikan tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 25/P dan 40/P Tahun 2025 tentang pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) Nanik Purwanti.

    “Bahwa saya untuk diangkat menjadi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara,” ucap Presiden Prabowo mendiktekan sumpah/janji jabatan bagi para dubes.

    Usai mendiktekan sumpah dan janji jabatan, Presiden Prabowo memberikan ucapan selamat kepada para dubes yang baru saja dilantik.

    Sementara tampak Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka, kemudian sejumlah menteri Kabinet Merah Putih yang hadir diantara Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar.

    Berikut Nama Duta Besar LBBP RI yang Dilantik:
    1. Penny Dewi Herasati sebagai Duta Besar untuk Hungaria;

    2. Siti Ruhaini Dzuhayatin sebagai Duta Besar untuk Republik Uzbekistan, merangkap Republik Kyrgyzstan;

    3. Dicky Komar sebagai Duta Besar untuk Republik Lebanon;

  • Menko PMK hingga Kakorlantas Resmi Lepas Tim Mudik 2025 Transmedia

    Menko PMK hingga Kakorlantas Resmi Lepas Tim Mudik 2025 Transmedia

    Jakarta –

    Menko PMK Pratikno hingga Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho melepas Tim Mudik 2025 Transmedia. Pelepasan dilakukan secara simbolis.

    Pelepasan tim mudik itu digelar di lobi Gedung Transmedia, Jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan, Senin (24/3/2025). Selain itu hadir juga Komisaris Transmedia Ishadi SK, CEO detikNetwork Abdul Aziz, Direktur Transmedia Latif Harnoko dan Pemred CNN Indonesia Titin Rosmasari.

    Selain itu juga hadir Dirut Jasa Raharja Rivan Achmad Purwantono, Dirut Jasa Marga Subakti Syukur hingga Dirut Pelita Air Dendy Kurniawan. Hadir juga Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko hingga perwakilan Kementerian Perhubungan.

    Dalam sambutannya, Pratikno menyebut pemerintah sudah memaksimalkan upayanya dalam mengutamakan keselamatan para pemudik. Dia menegaskan semua stakeholder dipastikan siap mengawal mudik Lebaran 2025.

    “Atas undangan, atas dukungan Transmedia, mudik kali ini lancar, nyaman, aman, dan selamat. Jadi itulah yang pemerintah berusaha keras sudah lakukan, menjaga agar mudik itu berjalan lancar, nyaman, aman, dan selamat,” ujar Pratikno.

    Lalu, Pratikno juga menyebut pihaknya terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait agar mudik berjalan lancar. Salah satunya yang dibahas yakni kesiapan layanan kesehatan hingga infrastruktur.

    Foto: Menko PMK Pratikno di Pelepasan Tim Mudik 2025 Transmedia (Azhar Bagas/detikcom)

    “Pertama, tentu saja bahwa seluruh infrastruktur harus dalam kondisi yang lebih prima, kemudian mudah transportasi, rekayasa yang lintas, layanan-layanan kesehatan, kerja sama antara Kementerian Perhubungan juga dengan Kementerian Kesehatan untuk menjamin kesehatan dari para sopir bus, dan lain-lain, dan Polri juga,” ujarnya.

    Foto: Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugr di Pelepasan Tim Mudik 2025 Transmedia (Azhar Bagas/detikcom)

    “Yang pertama adalah tata kelola jalan tol dengan segala dinamikanya, apakah nanti ada contraflow apakah nanti ada one way, termasuk juga berkaitan dengan dinamika rest area ini yang pertama,” ujarnya.

    “Yang kedua adalah jalan nasional dari Mabes Polri dan polisi jajaran, polisi jajaran sudah membuat pos pelayanan, pengamanan, dan pos terpadu sejumlah 2.835 yang berada di pinggir jalan, nanti teman-teman tim mudik Transmedia bisa singgah di tempat pos-pos itu,” tambahnya.

    Lebih lanjut, Pratikno hingga Irjen Agus secara simbolis melepas para tim mudik Transmedia dengan mengibarkan bendera. Terlihat belasan mobil tim mudik melaju untuk terjun meliput pemberitaan mudik Lebaran 2025.

    (azh/azh)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Bupati Blora, Ngawi, dan Bojonegoro Sepakati Kerja Sama Pembangunan Kawasan Wiranegoro

    Bupati Blora, Ngawi, dan Bojonegoro Sepakati Kerja Sama Pembangunan Kawasan Wiranegoro

    TRIBUNJATENG.COM, BLORA – Konsep pembangunan daerah berbasis kawasan untuk kemajuan bersama terus dilanjutkan oleh tiga Bupati di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur.

    Yakni, Bupati Ngawi, Jawa Timur, Ony Anwar Harsono, Bupati Blora, Jawa Tengah, Arief Rohman, dan Bupati Bojonegoro, Jawa Timur, Setyo Wahono.

    Ketiganya, pasca pelantikan Bupati serentak 20 Februari 2025, langsung intens berkomunikasi dan saling sharing untuk kelanjutan kerjasama pembangunan kawasan ‘Wiranegoro’ (Ngawi Blora Bojonegoro).

    Konkretnya, tepat satu bulan pasca pelantikan, Kamis (20/3/2025), ketiganya bertemu dalam satu forum untuk menyepakati dan membangun komitmen bersama. Yakni dalam acara Musrenbang RKPD Kabupaten Ngawi yang dilaksanakan di Pendopo Wedya Graha Pemkab Ngawi.

    Dalam acara ini, ketiga Bupati melakukan penandatanganan naskah atau dokumen rancangan awal pembangunan yang disiapkan Pemkab Ngawi. 

    “Saya bersama Mas Bupati Ngawi dan Mas Bupati Bojonegoro bertemu di Pendopo Ngawi. Saya hadir sebagai wujud membangun komitmen bersama, dan terkhusus untuk mengucapkan terimakasih kepada Bupati Ngawi dan Bojonegoro,” kata Bupati Blora, Arief Rohman.

    Menurutnya, berkat kerjasama pembangunan antar kawasan ini. Sekarang Kabupaten Blora wilayah Selatan yang sebelumnya terpencil di perbatasan dengan Ngawi dan Bojonegoro, sudah mulai bangkit ekonominya setelah pembukaan akses jalan tembus Ngawi dan Ngraho Bojonegoro.

    “Terimakasih Bupati Ngawi, sekarang Blora ke Solo bisa tembus 2 jam setelah Bupati Ngawi turut mendukung pembangunan akses langsung Randublatung – Getas – Ngawi.”

    “Begitu juga Bupati Bojonegoro, terimakasih sudah dibangunkan jembatan sehingga Randublatung – Menden – Ngraho sekarang bagus lancar. Inilah wujud pembangunan kawasan.”

    “Kita tidak bisa sendiri, pembangunan 3 kabupaten ini menyatu untuk mendukung ketahanan pangan dan ketahanan energi nasional. Kami bertiga akan fokus kesana kedepannya,” ucap Arief Rohman.

    “Mohon bimbingan dan arahannya Mensesneg Prasetyo Hadi, Menko PMK Pratikno dan Menteri Imipas Agus Andrianto. 3 Menteri Diaspora Ngawi, Bojonegoro dan Blora untuk tanah kelahiran,” paparnya.

    Sementara itu, Bupati Ngawi, Ony Anwar Harsono menyatakan,  dirinya senang dalam pelaksanaan Musrenbang RKPD Ngawi 2026 kemarin dihadiri 2 Bupati tetangga yang top markotop.

    “Terima kasih kepada 2 Bupati Top Markotop dari Bojonegoro dan Blora. Kita ingin memastikan bagaimana kegiatan pembangunan wilayah sekitar Ngawi, termasuk Blora dan Bojonegoro dapat berjalan saling mendukung dan berlanjut. Bersinergi dengan baik, membentuk interkoneksi kewilayahan yang baik untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi,” jelas Bupati Ngawi.

    Senada dengan Bupati Blora dan Ngawi, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono juga menyatakan siap untuk bersinergi dan semakin kompak dalam menjalin Kerjasama silaturahmi diantara ketiganya.

    “Pokoknya kita bertiga selalu toplah..!! Kolaborasi kita harus segera kita bangun terus. Bojonegoro, Blora, Ngawi luar biasa..!!,” tegas Setyo Wahono.

    Tampak hadir mendampingi Sekda Kabupaten Blora Komang Gede Irawadi, dan masing-masing Bappeda dari Blora, Ngawi, dan Bojonegoro. (Iqs)

  • Momen Puan Maharani, Jokowi dan Surya Paloh Duduk Satu Meja di Acara Nasdem

    Momen Puan Maharani, Jokowi dan Surya Paloh Duduk Satu Meja di Acara Nasdem

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani duduk satu meja  dengan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, di acara buka bersama (bukber) yang digelar Partai NasDem.

    Puan mengakui bahwa keduanya menanyakan soal isu Rancangan Undang-Undang Tenatara Nasional Indonesia (RUU TNI) yang baru saja disahkan sebagai UU terbaru TNI, pada Kamis (20/3/2025).

    Kemudian, cucu Proklamator RI ini menjelaskan kepada Jokowi dan Surya Paloh bahwa dalam revisi UU TNI hanya ada tiga pasal yang direvisi yakni Pasal 7, Pasal 47, dan pasal 53.

    “Dan beliau berdua menyampaikan ‘oh hanya tiga itu saja, jadi tidak ada masalah dan itu semua yang direvisi semuanya fair, yang lain-lain tidak bermasalah’, [saya jawab] tidak,” bebernya di NasDem Tower, Jakarta, Jumat (21/3/2025).

    Kepada Jokowi dan Surya Paloh, mantan Menko PMK ini menyampaikan bahwa substansi yang direvisi dalam UU TNI memang hanya hal-hal yang diperlukan untuk diubah karena sesuai kebutuhan.

    “Dan beliau berdua menyampaikan, Pak Jokowi dan Pak Surya Paloh, ‘wah kalau memang hanya seperti itu harusnya bisa segera disosialisasikan agar masyarakat dan publik segera mengetahui dan tidak ada kesalahpahaman’, itu saja,” ujar Puan.

    Maka demikian, Puan memastikan pihaknya bersama pemerintah akan segera menyosialisasikan hal tersebut kepada masyarakat, supaya tak ada kesalahpahaman terhadap UU TNI baru.

    Dikatakannya, DPR pun hanya menyetujui substansi yang sesuai dengan kebutuhan dan menegaskan UU TNI baru tetap mengedepankan supremasi sipil dan menjaga hak-hak demokrasi serta HAM.

    “Kami DPR RI dan Pemerintah akan segera menyosialisasikan hal itu sehingga publik dan masyarakat bisa segera mengetahui isinya tanpa kemudian ada kecurigaan atau kemudian kesalahpahaman,” pungkasnya. 

  • Gunung Lewotobi Laki-laki Meletus, BNPB Warning Banjir Lahar

    Gunung Lewotobi Laki-laki Meletus, BNPB Warning Banjir Lahar

    Jakarta, CNBC Indonesia – Status Gunung Lewotobi Laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) naik dari Siaga (Level III) menjadi Awas (Level IV). Hal ini menyusul ledakan beruntun yang terjadi pada Kamis (20/3) malam pukul 22.56 WITA dan Jumat (21/3) dini hari pukul 00.10 WITA.

    “PVMBG (Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana) sudah menaikan status gunung menjadi level 4 atau awas. Oleh karena ini status paling tinggi, maka kesiapsiagaan masyarakat kami tingkatkan,” kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto, dikutip dari keterangan resmi, Jumat (21/3/2025).

    Sebagai informasi, erupsi yang terjadi secara beruntun menyebabkan 2 orang mengalami luka bakar. Suharyanto menceritakan korban sedang berada di kebun ketika letusan terjadi. Sementara itu, masyarakat yang masih berada di tempat pengungsian cukup disiplin tidak kembali ke rumah masing-masing.

    “Pemerintah mengimbau bagi pengunjung dan masyarakat untuk tidak beraktivitas dalam radius 7 km dan 8 km sektoral Baratdaya dan Timur Laut dari pusat erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki,” tertulis dalam keterangan resmi yang diterima CNBC Indonesia.

    Selain itu, pemerintah juga mewaspadai potensi banjir lahar hujan pada sungai-sungai yang berhulu di puncak Gunung Lewotobi Laki-laki jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi terutama daerah Dulipali, Padang Pasir, Nobo, Klatanlo, Hokeng Jaya, Boru dan Nawakote.

    Pada Jumat (21/3) kemarin, pemerintah juga melakukan rapat koordinasi tingkat menteri yang dipimpin langsung Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno di Kantor Kemenko PMK, Jakarta.

    Dalam kesempatan itu, pemerintah membahas langkah-langkah percepatan pembangunan hunian sementara (Huntara) dan hunian tetap (Huntap) dan fasilitas pendukung lainnya bagi ribuan warga yang masih mengungsi sejak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki pada November 2024.

    “Kita bahas satu persatu secara detail lintas kementerian, siapa melakukan apa kita sepakati. Langkah ini dilakukan secepat-cepatnya tanpa menimbulkan masalah baru,” kata Pratikno.

    Pada kesempatan yang sama, Suharyanto yang turut hadir pada rapat tersebut menyampaikan perkembangan pembangunan huntara.

    Sampai saat ini, telah terbangun 90 kopel atau 450 unit huntara yang sudah terbangun dan yang sudah dihuni sebanyak 285 kepala rumah tangga atau 285 unit.

    Adapun perinciannya untuk warga Desa Dulipali sebanyak 118 kepala rumah tangga atau 118 unit dan warga Desa Klantanlo sebanyak 132 kepala rumah tangga atau 132 unit, kemudian 35 unit untuk 35 kepala rumah tangga warga Desa Boru.

    “Tadi sepakat pada rapat, BNPB akan membangun (lagi) 50 kopel atau 250 kepala keluarga,” kata Suharyanto.

    Bagi pengungsi yang tidak ingin tinggal di pengungsian ataupun huntara, selagi menunggu pembangunan hunian tetap, akan diberikan dana tunggu hunian total Rp 3.600.000 rupiah.

    “Ada yang memilih tidak mau tinggal di huntara, tinggal di rumah saudaranya, pemerintah membantu dana tunggu hunian sebesar Rp 600 ribu selama 6 bulan. Jadi masyarakat terdampak memilih sendiri (tinggal di mana), pemerintah pusat mengusahakan pengungsi tidak tinggap di pengungsian terus menerus,” ia menuturkan.

    (fab/fab)

  • Menko Yusril ajak HMI perkuat peran strategis membangun bangsa

    Menko Yusril ajak HMI perkuat peran strategis membangun bangsa

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengajak seluruh generasi muda Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) untuk memperkuat dan melaksanakan peran-peran strategis dalam pembangunan bangsa.

    Yusril saat menghadiri acara Dies Natalis Ke-78 HMI di Jakarta, Jumat (14/3), menyampaikan HMI dapat berkontribusi dalam mencetak pemimpin masa depan melalui berbagai program kaderisasi.

    “HMI dapat melatih anggotanya untuk menjadi pemimpin yang berintegritas, kompeten, dan memiliki visi kebangsaan yang kuat,” kata Yusril, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

    Sejalan dengan tema acara “HMI untuk Kedaulatan Bangsa”, Yusril berharap seluruh jajaran pengurus dan anggota dapat mewujudkan apa yang menjadi tujuan utama pembentukan HMI, yaitu mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan mempertinggi derajat rakyat Indonesia, serta menegakkan dan mengembangkan ajaran agama Islam.

    Sebagai bangsa yang besar, kata dia, Indonesia telah membuktikan dirinya memiliki sumber daya yang melimpah, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia.

    Untuk itu, ia menegaskan bahwa HMI harus mampu menjawab tantangan global dan dunia modern untuk lebih cermat dan strategis dalam menjaga kedaulatan serta mewujudkan kemandirian bangsa di segala sektor, baik pada masa sekarang dan masa yang akan datang.

    Dies Natalis Ke-78 HMI dibuka langsung oleh Ketua Umum Pengurus Besar (PB) HMI Periode 2024-2026 Bagas Kurniawan.

    Selain itu, dihadiri juga oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo, Penasihat Khusus Presiden Bidang Urusan Haji Muhadjir Effendy, dan Presidium Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN-KAHMI) Ahmad Doli Kurnia.

    Hadir pula Ketua Umum PB HMI dari masa ke masa, seperti Anas Urbaningrum (1997-1999), Fajar Zulkarnain (2006-2008), dan Raihan Ariatama (2021-2023).

    Dalam kesempatan tersebut, Menko Yusril juga menerima penghargaan sebagai alumni HMI berprestasi dan berdedikasi dalam pembangunan bangsa.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jangan Hanya yang di Bawah Dijerat

    Jangan Hanya yang di Bawah Dijerat

    loading…

    Ketua DPR Puan Maharani meminta pihak penegak hukum untuk menindak tegas seluruh pihak yang terlibat dalam kasus kecurangan distribusi MinyaKita. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Ketua DPR Puan Maharani meminta pihak penegak hukum untuk menindak tegas seluruh pihak yang terlibat dalam kasus kecurangan distribusi MinyaKita , mulai dari pengurangan takaran hingga pemalsuan.

    Puan ingin keadilan bagi masyarakat dijunjung tinggi dan mendorong penegak hukum untuk mengusut seluruh rantai distribusi yang memungkinkan praktik kecurangan terjadi.

    “Jika hanya pelaku di tingkat bawah yang dijerat, sedangkan pihak yang lebih besar lolos dari tanggung jawab, maka keadilan tidak akan benar-benar ditegakkan. Negara harus memastikan bahwa kesejahteraan dan keadilan rakyat tidak dikorbankan hanya karena lemahnya pengawasan,” kata Puan, Sabtu (15/3/2025).

    Mantan Menko PMK ini menilai adanya praktik oplosan hingga pengurangan takaran MinyaKita terjadi karena kurangnya pengawasan. “Jika Pemerintah tidak segera bertindak tegas dan melakukan perbaikan sistem pengawasan, maka kepercayaan masyarakat terhadap program bantuan pangan akan semakin menurun,” ujarnya.

    Puan menuturkan, rentetan kasus pemalsuan MinyaKita menunjukkan selama ini ada celah dari sisi pengawasan yang bisa dipergunakan oknum tak bertanggung jawab untuk mendapatkan keuntungan.

    “Kasus ini menunjukkan adanya celah dalam sistem pengawasan yang memungkinkan praktik pemalsuan terjadi. Pemerintah harus melakukan evaluasi terhadap kurang maksimalnya sistem pengawasan yang memungkinkan pelaku memalsukan isi MinyaKita tanpa terdeteksi sejak awal,” katanya.

    (cip)

  • Puan Respons Pernyataan Panglima Soal TNI Aktif Duduki Jabatan Sipil Harus Mundur

    Puan Respons Pernyataan Panglima Soal TNI Aktif Duduki Jabatan Sipil Harus Mundur

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi pernyataan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, yang menekankan bahwa TNI aktif yang menduduki jabatan sipil wajib mengundurkan diri dari militer.

    Puan, mengemukakan bahwa pernyataan Panglima telah sesuai dengan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang berlaku saat ini. Terutama pasal 47 ayat (2) UU TNI yang mengatur regulasi tentang prajurit TNI yang menduduki jabatan sipil. 

    “Bahwa Panglima tentu saja itu sesuai dengan UU TNI yang sekarang, jadi nanti kita lihat bagaimana apakah itu akan dilaksanakan, apakah yang itu akan direvisi dan lain sebagainya. Tentu saja nanti tergantung dari hasil RDP dan masukan dari masyarakat,” jelasnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/3/2025).

    Menyusul hal itu, eks Menko PMK ini pun menyebut hal-hal krusial seperti tadi akan segera dibahas dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi I DPR RI dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin siang hari ini, Selasa (11/3/2025).

    Dia turut menekankan RDP itu menjadi tempat untuk saling bertukar pikiran dan berdiskusi antara pemerintah dan DPR untuk membahas hal yang menjadi masukan dalam revisi UU TNI. 

    Tak hanya antara dua pihak itu, DPR juga mengaku terbuka untuk menerima masukan dari elemen masyarakat. “DPR membuka diri untuk menerima seluruh masukan dari elemen masyarakat dalam hal pembahasan RUU TNI ini, bagi kami yang akan diputuskan nanti InshaAllah adalah yang terbaik buat bangsa dan negara,” pungkasnya.

  • Puan Terima Sekjen Partai Komunis Vietnam di DPR, Bahas Kerja Sama Bidang Ekonomi

    Puan Terima Sekjen Partai Komunis Vietnam di DPR, Bahas Kerja Sama Bidang Ekonomi

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua DPR Puan Maharani menerima kunjungan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam (PKV), To Lam di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, pada Selasa (11/3/2025) pagi.

    Dalam pertemuan bilateral ini, Puan mengatakan To Lam menyinggung hubungan baik Indonesia dan Vietnam yang sudah terjalin lama sejak era Presiden Indonesia Soekarno dan Presiden Vietnam sekaligus pendiri Partai Komunis, Ho Chi Minh.

    “Beliau menyampaikan bahwa hubungan erat antar pendiri negara di masa lalu tersebut dapat menjadi modal bagi pengembangan hubungan bilateral di masa depan,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/3/2025).

    Sebab itu, Puan menekankan DPR siap bekerja sama dengan pemerintah Vietnam dan National Assembly yang merupakan parlemen Vietnam, guna memperkuat hubungan antar parlemen.

    “Untuk sama-sama meningkatkan hubungan ekonomi, perdagangan, people to people contact ataupun hubungan dengan masyarakat, dan tentu saja hubungan di antara kedua parlemen,” ungkap cucu Proklamator RI tersebut.

    Selain itu, untuk memperkuat hubungan parlemen DPR RI juga telah membentuk Group Kerja Sama Bilateral Indonesia-Vietnam untuk periode 2024-2029 sebagai bagian dari 102 GKSB.

    Menurut pihaknya, ujar Puan, parlemen kedua negara tersebut perlu berkontribusi untuk menyelesaikan masalah internasional, karena berbagai permasalahan dunia yanh dihadapi saat ini tak dapat diselesaikan oleh pemerintah saja.

    “Saya mendorong parlemen kedua negara memprioritaskan kerja sama konkret Indonesia, dan Vietnam terutama yang manfaatnya dirasakan langsung rakyat dan melibatkan usaha mikro kecil menengah (UMKM) kedua negara, seperti bidang pertanian, dan perikanan, dan hubungan antar masyarakat,” ujarnya.

    Lebih jauh, eks Menko PMK ini berharap kehadiran To Lam dapat semakin meningkatkan hubungan Indonesia dan Vietnam, termasuk hubungan antara partai politik kedua negara.

    “Saya juga membuka pintu bahwa di DPR ada 8 partai politik yang tentu saja siap bekerja sama dengan partai yang ada di Vietnam,” tuturnya.

  • Menko PMK Perkuat Koordinasi untuk Kenyamanan Mudik Lebaran 2025

    Menko PMK Perkuat Koordinasi untuk Kenyamanan Mudik Lebaran 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan pemerintah terus memperkuat koordinasi untuk memastikan mudik Lebaran Idulfitri 1446 H/2025 M berjalan lancar, aman, nyaman, dan selamat. 

    “Kita sangat ingin Idulfitri bisa lancar, aman, nyaman, dan selamat. Tantangan yang kita hadapi tidak pernah menurun, justru meningkat. Oleh karena itu, kewaspadaan akan terus kita lakukan,” ujar Pratikno dalam rapat koordinasi persiapan Idulfitri 1446 H di Auditorium Mutiara, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta Selatan, Senin (10/3/2025).

    Salah satu fokus utama pemerintah adalah memastikan keselamatan pemudik. Fasilitas kesehatan telah disiapkan dengan menyiagakan tenaga medis di berbagai posko kesehatan dan public safety centre (PSC) yang tersebar di jalur-jalur mudik. Selain itu, Pratikno juga menekankan pentingnya pengecekan kesehatan bagi pengemudi angkutan umum, mengingat banyaknya kecelakaan yang disebabkan oleh faktor kelelahan dan kondisi fisik pengemudi.

    “Untuk mewujudkan keselamatan, harus ada fasilitas kesehatan. Kita sudah mengecek dan juga telah mendiskusikan mengenai pengecekan pengemudi angkutan umum, karena banyak kecelakaan terjadi akibat kondisi pengemudi,” ujar Pratikno.

    Untuk meningkatkan kenyamanan dan pemerataan layanan transportasi, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan telah mengembangkan aplikasi terpadu lintas kementerian/lembaga dan pihak swasta bernama Nusantara Hub untuk layanan mudik gratis.

    “Untuk layanan mudik gratis, Kementerian Perhubungan sudah mengembangkan aplikasi terpadu agar distribusi pemudik bisa merata. Jangan sampai ada bus yang berdesakan, sementara ada bus yang kosong untuk tujuan yang sama,” katanya.

    Selain itu, kesiapan sarana dan prasarana juga menjadi perhatian utama dalam mudik Lebaran 2025. Rest area di jalur mudik akan diperkuat sebagai daya dukung mengurangi risiko kemacetan. Posko mudik juga akan dilengkapi dengan fasilitas yang lebih inklusif, termasuk jumlah toilet perempuan memadai, ruang laktasi, area bermain anak, musala, serta tempat perawatan kendaraan atau bengkel darurat.

    Dalam menghadapi terjadinya potensi bencana, memerlukan dukungan dan kerja bersama untuk memastikan keamanan pemudik. Meskipun, BMKG memprediksi terjadinya penurunan intensitas curah hujan menjelang Idulfitri.

    Dalam upaya mengurangi kepadatan lalu lintas, strategi pengaturan perjalanan telah disiapkan, salah satunya melalui kebijakan diskon tarif tol yang akan diterapkan pada periode tertentu untuk mengurangi kemacetan. Selain itu, pemerintah juga telah membahas ketersediaan BBM untuk memastikan kelancaran arus mudik dan balik.

    “Dengan rentang waktu ini, kita telah membuat strategi bersama agar tidak terjadi penumpukan kendaraan di satu waktu tertentu saat periode mudik Lebaran 2025,” pungkas Pratikno.