Xcloud.id

Tag: Muhadjir Effendy

  • Prabowo Kirim 4 Pesawat Bantuan ke Daerah Terdampak Bencana Sumatra

    Prabowo Kirim 4 Pesawat Bantuan ke Daerah Terdampak Bencana Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah kembali mengirimkan bantuan penanganan bencana alam ke tiga provinsi terdampak mulai dari Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada Jumat (28/11/2025).

    Pengiriman dilakukan atas instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto, yang sejak hari pertama bencana telah memerintahkan seluruh jajaran untuk bergerak cepat mengirim bantuan ke lapangan.

    Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa pengiriman bantuan terbaru dilakukan pada pukul 07.30 WIB dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta. 

    “Jadi pagi ini sekitar pukul setengah delapan pagi, telah diberangkatkan, atas instruksi langsung Bapak Presiden tadi malam kepada seluruh jajaran terkait, untuk memberangkatkan pagi ini empat pesawat tiga pesawat Hercules, kemudian satu pesawat A400 yang awal bulan ini tiba di Tanah Air untuk terbang ke tiga provinsi yang terdampak bencana,” ujar Teddy dalam keterangan persnya kepada awak media usai pengiriman bantuan.

    Teddy juga menjelaskan bahwa keempat pesawat tersebut akan diterbangkan menuju bandara-bandara terdekat dari lokasi terdampak.

    “Jadi akan ke Padang, Sumatra Barat, kemudian ke bandara terdekat di Tapanuli, itu tepatnya nanti akan ke bandara Silangit, Sumatra Utara, kemudian satu ke bandara di Banda Aceh dan Lhokseumawe Aceh Utara karena adalah bandara terdekat dengan lokasi terdampak,” ungkap Teddy.

    Tak hanya itu, Teddy menegaskan bahwa langkah ini bukan pengiriman pertama. Sejak awal bencana, Presiden Ke-8 RI pun telah memberikan arahan tegas agar seluruh bantuan dikirimkan tanpa jeda. 

    “Sejak hari pertama 25 November, Bapak Presiden sudah langsung menginstruksikan kepada Bapak Menko PMK untuk mengkoordinir secara langsung terkait penanganan bencana,” kata Teddy.

    Dalam beberapa hari terakhir, alur bantuan terus berlangsung melalui pesawat TNI maupun maskapai sipil. Seluruh kebutuhan yang dikirim disesuaikan dengan kondisi aktual di lapangan, berdasarkan komunikasi langsung pemerintah pusat dengan para kepala daerah.

    Untuk memastikan akurasi kebutuhan, Presiden Prabowo dan jajaran terkait telah berkomunikasi langsung dengan pemerintah daerah. Seskab Teddy menyampaikan bahwa pemerintah pusat dan daerah terus berkoordinasi dan berkomunikasi terkait penanganan bencana tersebut.

    “Kemarin sudah menghubungi langsung, menelpon langsung para kepala daerah di Sumatera Barat, kemudian Pak Masinton, kemudian Gus Irawan, Bupati Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan sudah dihubungi juga termasuk Gubernur Sumatra Utara dan Provinsi Aceh,” ucap Teddy.

    Data dari para kepala daerah tersebut menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan jenis bantuan yang dikirimkan pada pagi ini. Bantuan yang diterbangkan terdiri dari peralatan darurat hingga kebutuhan vital bagi evakuasi dan pemulihan cepat.

    “Jadi hari ini diberangkatkan sesuai kebutuhan yakni tenda sebanyak sekitar 150, kemudian ada perahu karet karena sangat penting untuk evakuasi ada sekitar 64, kemudian genset, alat bantu listrik, kemudian yang terpenting juga alat komunikasi diberangkatkan sekitar 100 alat komunikasi ke sana agar signal komunikasi bisa dimulai kembali. Kemudian juga bahan makanan siap saji, kemudian tim medis dari TNI, kemudian juga dari Kementerian Kesehatan,” tuturnya.

    Teddy turut menyampaikan arahan Presiden Prabowo yang menekankan bahwa seluruh bantuan harus menjangkau titik terdalam wilayah terdampak. 

    “Yang penting semua bantuan segera terbang ke lokasi sampai daerah terdalam, terdetail mengenai lokasi tersebut sampai ke dalam,” tegas Teddy.

  • Lembaga Tanggap Bencana Berjibaku di Tengah Keterbatasan Anggaran

    Lembaga Tanggap Bencana Berjibaku di Tengah Keterbatasan Anggaran

    Bisnis.com, JAKARTA — Status darurat bencana yang melanda sejumlah wilayah Indonesia kini dihadapkan pada persoalan lain yang tak kalah krusial yakni minimnya anggaran lembaga-lembaga penanganan bencana.

    Pemerintah telah menetapkan status darurat bencana di Provinsi Aceh dan Sumatra Barat menyusul banjir dan longsor yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Kabupaten Lumajang juga menaikkan status darurat setelah adanya aktivitas erupsi Gunung Semeru.

    Di tengah upaya penanganan yang berlangsung serentak di berbagai daerah, muncul kekhawatiran terkait terbatasnya anggaran yang dimiliki lembaga penopang operasi tanggap darurat. Pemangkasan anggaran akibat efisiensi pemerintah pusat membuat kesiapan lembaga teknis berada dalam sorotan.

    Badan SAR Nasional (Basarnas) tahun ini hanya mendapat pagu indikatif sekitar Rp1 triliun, turun dari usulan awal Rp1,4 triliun untuk kebutuhan operasional 2025. 

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) ikut terdampak. Anggarannya terpangkas menjadi Rp1,4 triliun dari sebelumnya Rp2,8 triliun, padahal lembaga ini memegang peran vital dalam penyediaan peringatan dini dan pemantauan cuaca ekstrem yang makin intens.

    Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hanya mengantongi sekitar Rp956,97 miliar setelah penyesuaian anggaran dilakukan. 

    Minimnya anggaran pada lembaga-lembaga kunci ini menjadi catatan penting di tengah meningkatnya kebutuhan penanganan darurat di beberapa wilayah. 

    Untuk mengatasi persoalan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan pemerintah pusat dan daerah telah diberi ruang untuk melakukan pergeseran anggaran agar penanganan tanggap darurat tidak terhambat prosedur administratif.

    Kementerian/lembaga teknis dan pemerintah daerah diminta segera mengaktifkan mekanisme penggunaan dana tak terduga untuk mempercepat penanganan darurat bencana yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    “BNPB bisa menggunakan Dana Siap Pakai. Secara administratif dan keuangan tidak ada masalah untuk deployment dukungan infrastruktur maupun bantuan lain yang dibutuhkan,” ujarnya dikutip dari Antara, Kamis (27/11/2025).

    Kebijakan tersebut juga berlaku bagi pemerintah daerah yang wilayahnya terdampak bencana hidrometeorologi.

    Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, kata dia, telah mengonfirmasi bahwa daerah diperbolehkan mengalihkan pos anggaran demi mempercepat respons kedaruratan.

    “Untuk pergeseran alokasi-anggaran di daerah juga dibuka. Ini adalah masalah kemanusiaan yang harus kita selesaikan secepat-cepatnya, semaksimal mungkin,” katanya.

    Dalam rapat terbatas itu, gubernur, wali kota, dan bupati juga diminta segera mengidentifikasi kebutuhan paling mendesak, termasuk logistik, akses pergerakan tim SAR, perbaikan sementara infrastruktur vital, dan dukungan layanan publik bagi pengungsi.

    Pratikno memastikan bahwa pemerintah pusat akan terus melakukan evaluasi harian terhadap kondisi di lapangan, termasuk perkembangan cuaca, situasi pengungsian, dan kebutuhan rehabilitasi awal.

    “Koordinasi lintas instansi dipastikan berjalan untuk memastikan percepatan pemulihan warga terdampak,” ujarnya.

    Prabowo Minta Penanganan Cepat

    Presiden Prabowo Subianto telah menggelar rapat terbatas bersama dengan 20 anggota Kabinet Merah Putih pada Kamis (27/11/2025) di Istana Merdeka.

    Dalam rapat tersebut, Presiden membahas sejumlah hal, antara lain stimulus ekonomi serta kesiapan menghadapi Natal dan Tahun Baru di seluruh wilayah Indonesia.

    Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya mengatakan salah satu pokok pembahasan penting adalah instruksi Presiden agar seluruh sektor terus bergerak cepat dalam mengevakuasi korban terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat serta memastikan bantuan terus-menerus dikirimkan ke lokasi-lokasi terdalam.

    “Presiden telah memerintahkan Panglima TNI, Kapolri, Kepala BNPB, Kepala Basarnas, Kemen PU dan Kemensos serta tim medis dan kesehatan TNI–Polri dan Kemenkes untuk terus dikerahkan dalam penanganan bencana tersebut,” ujar Teddy dikutip dari Instagram Sekretariat Kabinet, Kamis (27/11/2025).

    Teddy menambahkan, pada malam terjadinya bencana di Tapanuli, Presiden langsung menghubungi Kepala BNPB dan Kepala Basarnas beserta tim untuk segera menuju lokasi melakukan evakuasi cepat. Selanjutnya menggunakan teknologi modifikasi cuaca untuk mengurangi curah hujan.

    “Menko PMK, Pratikno, selaku koordinator, ditugaskan Bapak Presiden untuk terus memantau dan mengoordinasikan jalannya evakuasi serta penanganan para korban terdampak,” jelasnya.

     

  • Banjir di Sumatera, Kemendagri Instruksikan Pergeseran Anggaran Pemda ke Pos BTT Nasional 28 November 2025

    Banjir di Sumatera, Kemendagri Instruksikan Pergeseran Anggaran Pemda ke Pos BTT Nasional 28 November 2025

    Banjir di Sumatera, Kemendagri Instruksikan Pergeseran Anggaran Pemda ke Pos BTT
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menginstruksikan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terdampak banjir di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) untuk melakukan pergeseran anggaran ke pos biaya tak terduga (BTT).
    Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir menjelaskan, pihaknya memahami bahwa anggaran di pos BTT di daerah-daerah sudah menipis menjelang akhir tahun.
    “Berkaitan dengan keperluan penganggaran, yang tentunya anggaran biaya tidak terduga di masing-masing kabupaten, kota, dan provinsi mendekati akhir tahun itu juga semakin menipis. Kita juga sudah memberikan arahan berkaitan dengan pergeseran-pergeseran anggaran dari pos-pos yang lain ke BTT tersebut,” ujar Tomsi dalam konferensi pers di Gedung BNPB, Jakarta, dikutip dari tayangan Kompas TV, Kamis (27/11/2025).
    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, kata Tomsi, juga telah memberikan arahan kepada pemerintah daerah terkait kesiapsiagaan bencana.
    Di samping itu, tim dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Administrasi Kewilayahan telah diturunkan untuk membantu penanganan bencana di
    Aceh
    ,
    Sumut
    , dan
    Sumbar
    .
    “Mudah-mudahan teman-teman di daerah dan atas koordinasi Bapak Menko beserta seluruh teman-teman kementerian bisa all out dengan penyiapan sarana dan anggaran yang cukup,” ujar Tomsi.
    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan, semua kementerian/lembaga terkait sudah turun ke lapangan untuk menangani bencana yang terjadi di Aceh, Sumut, dan Sumbar.
    “Tim sudah, semua kementerian sudah turun di lapangan. Saat ini Kepala BNPB berada di posko di Tarutung, sehingga bisa juga mengawal implementasinya di Sumatera Barat maupun di Aceh, dan Sumatera Utara,” ujar Pratikno.
    “Jadi ini tim terus bekerja keras, bersama-sama bupati dan wali kota, gubernur. Seluruh jajaran saat ini bekerja keras,” sambungnya.
    Dalam kesempatan tersebut, Pratikno juga menyampaikan perintah Presiden Prabowo Subianto yang meminta proses tanggap darurat di tiga provinsi tersebut dilakukan dengan serius dan cepat.
    Selain proses tanggap darurat, pemerintah juga telah mempersiapkan upaya pemulihan untuk daerah-daerah yang terdampak bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar.
    “Pada saat yang sama, pemerintah mulai menyiapkan pemulihan agar infrastruktur yang terdampak dapat segera kembali berfungsi,” ujar Pratikno.
    Sebagai informasi, kepolisian dan BNPB memperbarui data sementara korban
    banjir
    dan
    longsor
    di Sumut selama empat hari belakangan ini. Dari data terakhir per Kamis (27/11/2025), total ada 48 korban tewas dan 88 hilang.
    Sedangkan di Sumbar, tercatat sembilan orang warga Sumbar yang tewas akibat bencana banjir dan longsor per Kamis (27/11/2025)
    Rinciannya, lima orang akibat banjir di Padang, tiga orang karena banjir bandang di Agam, dan satu orang akibat tertimbun longsor di Agam.
    Kemudian, berdasarkan data sementara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Aceh yang dirangkum Kompas.com, hingga saat ini jumlah warga yang meninggal dunia berjumlah 30 orang, per Kamis (27/11/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Indonesia Rugi Rp 22 Triliun Setiap Tahun Akibat Bencana Alam

    Indonesia Rugi Rp 22 Triliun Setiap Tahun Akibat Bencana Alam

    Sementara itu, Bupati Bogor Rudy Susmanto mengatakan, suatu kehormatan bagi wilayah Kabupaten Bogor menjadi salah satu venue atau tuan rumah pelaksanaan Hari Pohon Sedunia bersama Menko PMK dan beberapa stake holder terkait.

    “Pelaksanaan penanaman bukan hanya di Eiger Adventure Land, tetapi kami melakukan penanaman pohon di 9 lokasi, lalu di eks Giri Pangrango, eks Pancawati, sampai dengan Sukaraja, Gunung Putri terkait penanganan banjir,” katanya.

    Menurutnya, di Kabupaten Bogor, bencana banjir, tanah longsor, bukan hanya terjadi di tahun 2025-2024 bahkan 5-10 tahun yang lalu sudah terjadi.

    “Selain itu, penanaman pohon yang diinisiasi oleh BNPB, kita lakukan penghijauan di seluruh daerah aliran sungai Cikeas, Ciliwung dan beberapa daerah aliran sungai lainnya,” katanya.

    Kegiatan penghijauan ini, kata dia, menjadi sebuah semangat buat Pemerintah Kabupaten Bogor untuk tidak berjalan sendiri, beberapa kementerian membantu, BNPB turut serta di paling depan, dan tentunya pihak-pihak swasta, para pelaku usaha turut serta membangun bersama-sama untuk bangsa Indonesia.

    Sementara itu, Direktur Utama Eiger Adventure Land, Imanuel Wirajaya berharap, destinasi ini dapat menghadirkan ekowisata yang tidak hanya menawarkan pengalaman wisata alam, tetapi juga membuka jalan bagi upaya restorasi melalui pengembalian fungsi ekologis.

    “Melalui kolaborasi pentaheliks antara swasta, pemerintah, akademisi, komunitas, dan media, kami ingin menjadikan kawasan ini sebagai contoh nyata bahwa ekowisata yang selaras dengan pelestarian alam dapat memberikan kontribusi nyata bagi mitigasi bencana sekaligus menjadi inspirasi bagi generasi mendatang,” pungkasnya.

  • Isu Politik-Hukum: Penetapan Besaran UMP 2026 Tunggu Rapat Tripartit

    Isu Politik-Hukum: Penetapan Besaran UMP 2026 Tunggu Rapat Tripartit

    Jakarta, Beritasatu.com – Rapat tripartit lintas kementerian dan lembaga terkait disebut akan menjadi dasar penetapan besaran upah minimum provinsi (UMP) 2026. Tema tersebut menjadi salah satu isu politik-hukum terkini Beritasatu.com, Jumat (21/11/2025).

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengonfirmasi kepastian tersebut. Ia juga menyatakan, saat ini pembahasan masih berlangsung dengan melibatkan berbagai pihak terkait.

    Isu lainnya, seputar penyelidikan kasus penyelundupan pakaian bekas impor (balpres) yang masuk ke Indonesia melalui sejumlah jalur tikus. Penyelidikan itu diungkap Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

    Selain itu, soal munculnya modus baru kelompok teror dalam merekrut anggota, yang kini menyasar anak-anak melalui platform gim daring. Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo meminta orang tua, keluarga hingga masyarakat terlibat dalam upaya pencegahan salah satunya dengan pengawasan terhadap aktivitas digital anak. 

    Isu Poltik-Hukum

    1. Penetapan Besaran UMP 2026 Masih Menunggu Hasil Rapat Tripartit
    Pemerintah belum mengumumkan angka resmi upah minimum provinsi (UMP) 2026 karena masih menunggu hasil rapat tripartit lintas kementerian dan lembaga terkait. Pembahasannya masih berlangsung dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan penetapan UMP tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa karena menyangkut banyak pihak, termasuk pengusaha, pekerja, dan pemerintah daerah.

    “Rapatnya itu melibatkan dari Kementerian Ketenagakerjaan, kemudian nanti ada menko PMK, kemudian juga nanti ada dari Kementerian Perdagangan, kemudian Kementerian Perekonomian,” kata Tito kepada Beritasatu.com seusai menghadiri acara Beritasatu Malam Apresiasi di Hotel Mulia, Jakarta, Kamis (20/11/2025).

    2. Polda Metro Ungkap Modus Jalur Tikus Penyelundupan Balpres Rp 4,2 M
    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengungkap perkembangan penyelidikan kasus penyelundupan pakaian bekas impor (balpres) yang masuk ke Indonesia melalui sejumlah jalur tikus. Ia menyebut jalur ilegal tersebut masih menjadi modus utama jaringan pelaku untuk memasukkan barang ke dalam negeri.

    “Banyak barang-barang seperti ini yang masuk melalui jalur tikus, dan itu memang menjadi salah satu modus operandi. Kami terus berkoordinasi dengan seluruh stakeholder, termasuk Bea Cukai dan kepolisian daerah yang wilayahnya diduga menjadi jalur masuk,” ujarnya di depan lobby gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Jumat (21/11/2025).

    Budi menjelaskan, penyidik masih melakukan pendalaman untuk menelusuri jalur masuk pakaian bekas tersebut. Salah satu terduga pelaku mengarahkan ke seseorang berinisial A di Surabaya, tetapi polisi masih mengembangkan temuan tersebut.

    3. Menag Janji Tertib Tangani Kasus Perundungan di Madrasah
    Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan komitmen pemerintah, dalam memperbaiki penanganan kasus perundungan alias bullying di lingkungan madrasah. Ia mengatakan, Kementerian Agama (Kemenag) terus membenahi mekanisme respons dan pencegahan, agar insiden serupa dapat ditangani secara lebih cepat dan terpadu.

    “Insyaallah kami akan semakin rapi dalam penanganan. Kami akan terus berupaya menuntaskan setiap persoalan yang berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan bagi orang tua maupun masyarakat,” kata Nasaruddin di Sumedang, Jumat (21/11/2025).

    Ia menambahkan, Kemenag ingin menjadi lembaga yang semakin dipercaya oleh masyarakat, khususnya dalam membangun suasana pendidikan yang aman serta menumbuhkan budaya saling menghormati. Maka dari itu, madrasah harus menjadi ruang yang mencerminkan nilai-nilai kesantunan sosial dan lingkungan belajar yang sehat.

    “Kami ingin menjadi teladan dalam menciptakan tata kehidupan publik yang lebih santun,” tutupnya singkat.

    4. Rekrutmen Kelompok Teror via Gim Daring Bikin Ketar-ketir Kapolri
    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyoroti munculnya modus baru kelompok teror dalam merekrut anggota, yang kini menyasar anak-anak melalui platform gim daring. Ia meminta orang tua, keluarga hingga masyarakat terlibat dalam upaya pencegahan salah satunya dengan pengawasan terhadap aktivitas digital anak.

    Menurutnya, metode penyusupan ini begitu berbahaya karena dilakukan secara halus dan memanfaatkan minat anak-anak terhadap permainan digital.

    “Tentunya, keterlibatan masyarakat untuk bersama-sama juga dari awal dari lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan ataupun seluruh stakeholder yang ada tentunya menjadi sangat penting sehingga anak-anak kita harus terus kita jaga,” ujar Listyo Sigit pada awak media di markas Polda DIY, Jumat (21/11/2025).

    5. Kejagung Endus Keterkaitan Riza Chalid dalam Kasus Petral
    Kejaksaan Agung (Kejagung) mengendus dugaan keterkaitan pengusaha Mohammad Riza Chalid dengan kasus pengadaan minyak mentah di Pertamina Energy Trading Limited (Petral). Namun, belum diketahui sejauh mana keterkaitannya tersebut.

    “Sepertinya ya, sepertinya. Nanti kita lihat,” kata Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna di kantornya, Jakarta, Jumat (21/11/2025).

    Anang menyampaikan, kasus tersebut adalah pengembangan dari perkara tata kelola minyak mentah yang juga menjerat Riza Chalid. Sudah ada sejumlah terdakwa dalam kasus itu yang digali keterangannya dalam kapasitas sebagai saksi pada pengembangan kasus Petral.

  • Penetapan Besaran UMP 2026 Masih Menunggu Hasil Rapat Tripartit

    Penetapan Besaran UMP 2026 Masih Menunggu Hasil Rapat Tripartit

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah belum mengumumkan angka resmi upah minimum provinsi (UMP) 2026 karena masih menunggu hasil rapat tripartit lintas kementerian dan lembaga terkait. Pembahasannya masih berlangsung dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan penetapan UMP tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa karena menyangkut banyak pihak, termasuk pengusaha, pekerja, dan pemerintah daerah.

    “Rapatnya itu melibatkan dari Kementerian Ketenagakerjaan, kemudian nanti ada menko PMK, kemudian juga nanti ada dari Kementerian Perdagangan, kemudian Kementerian Perekonomian,” kata Tito kepada Beritasatu.com seusai menghadiri acara Beritasatu Malam Apresiasi di Hotel Mulia, Jakarta, Kamis (20/11/2025).

    Tito menuturkan UMP sangat berkaitan dengan kondisi daerah, sehingga Kemendagri turut dilibatkan untuk memberikan pandangan soal kemampuan fiskal daerah, kondisi sosial, serta disparitas ekonomi di masing-masing wilayah. 

    Tito menilai pendekatan berbasis data dari daerah penting agar keputusan tidak memberatkan pengusaha, tetapi tetap melindungi pekerja.

    Menurutnya, pembahasan UMP akan melibatkan juga kalangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), dan serikat pekerja.

    Tito menegaskan hingga kini pemerintah masih dalam tahap penggodokan dan belum ada keputusan final. Ia memastikan keputusan akhir tetap berada di Kementerian Ketenagakerjaan setelah mendapatkan masukan dari seluruh pihak.

    “UMP itu nanti diumumkannya dari Kementerian Ketenagakerjaan. Kami akan memberikan masukan-masukan,” tutupnya.

  • Menko PMK Tekankan Pentingnya Peran Beasiswa dalam Pembangunan SDM

    Menko PMK Tekankan Pentingnya Peran Beasiswa dalam Pembangunan SDM

    Jakarta: Ketimpangan akses pendidikan bagi keluarga prasejahtera di Indonesia kembali menjadi sorotan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024 menunjukkan tingkat putus sekolah masih terjadi pada kelompok ekonomi terbawah.

    Data UNICEF 2023 juga mencatat bahwa satu dari empat anak keluarga miskin berpotensi tidak melanjutkan pendidikan tanpa adanya dukungan finansial.

    Akses pendidikan masih menjadi tantangan bagi keluarga prasejahtera di Indonesia, terutama karena keterbatasan ekonomi yang membuat banyak anak berisiko putus sekolah.

    Ketimpangan akses pendidikan tersebut menegaskan pentingnya intervensi dari berbagai pihak agar setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang.

    Sebagai upaya menjembatani tantangan tersebut, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) kembali menyalurkan Program Beasiswa Anak Nasabah Batch 2 Tahun 2025 yang menyasar 1.634 siswa dan 76 mahasiswa dari jenjang SD hingga sarjana. Total sepanjang tahun ini, PNM memberikan beasiswa kepada 3.159 anak nasabah di seluruh Indonesia.

    Program ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo, khususnya misi pemerataan akses dan peningkatan kualitas SDM Indonesia. 

    “Kami ingin memastikan bahwa mimpi anak-anak nasabah tidak terhenti karena faktor ekonomi. Pendidikan adalah salah satu jalan keluar dari kemiskinan,” kata Direktur Utama PNM, Arief Mulyadi.

    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, dalam acara Sarasehan Nasional Jaringan Beasiswa Indonesia, menekankan pentingnya peran beasiswa dalam pembangunan SDM.

    “Beasiswa dapat menjadi jembatan strategis dalam mencetak generasi unggul yang siap menghadapi tantangan global. Beasiswa adalah investasi kita untuk Generasi Indonesia Emas 2045,” ujar Pratikno.

    Melalui program beasiswa ini, PNM berupaya menghadirkan perubahan yang berkelanjutan, tidak hanya membantu biaya pendidikan, tetapi juga menjaga motivasi belajar dan membuka akses pendidikan yang lebih tinggi bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.

    Jakarta: Ketimpangan akses pendidikan bagi keluarga prasejahtera di Indonesia kembali menjadi sorotan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024 menunjukkan tingkat putus sekolah masih terjadi pada kelompok ekonomi terbawah.
     
    Data UNICEF 2023 juga mencatat bahwa satu dari empat anak keluarga miskin berpotensi tidak melanjutkan pendidikan tanpa adanya dukungan finansial.
     
    Akses pendidikan masih menjadi tantangan bagi keluarga prasejahtera di Indonesia, terutama karena keterbatasan ekonomi yang membuat banyak anak berisiko putus sekolah.

    Ketimpangan akses pendidikan tersebut menegaskan pentingnya intervensi dari berbagai pihak agar setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang.
     
    Sebagai upaya menjembatani tantangan tersebut, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) kembali menyalurkan Program Beasiswa Anak Nasabah Batch 2 Tahun 2025 yang menyasar 1.634 siswa dan 76 mahasiswa dari jenjang SD hingga sarjana. Total sepanjang tahun ini, PNM memberikan beasiswa kepada 3.159 anak nasabah di seluruh Indonesia.
     
    Program ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo, khususnya misi pemerataan akses dan peningkatan kualitas SDM Indonesia. 
     
    “Kami ingin memastikan bahwa mimpi anak-anak nasabah tidak terhenti karena faktor ekonomi. Pendidikan adalah salah satu jalan keluar dari kemiskinan,” kata Direktur Utama PNM, Arief Mulyadi.
     
    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, dalam acara Sarasehan Nasional Jaringan Beasiswa Indonesia, menekankan pentingnya peran beasiswa dalam pembangunan SDM.
     
    “Beasiswa dapat menjadi jembatan strategis dalam mencetak generasi unggul yang siap menghadapi tantangan global. Beasiswa adalah investasi kita untuk Generasi Indonesia Emas 2045,” ujar Pratikno.
     
    Melalui program beasiswa ini, PNM berupaya menghadirkan perubahan yang berkelanjutan, tidak hanya membantu biaya pendidikan, tetapi juga menjaga motivasi belajar dan membuka akses pendidikan yang lebih tinggi bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (FZN)

  • Momen Prabowo dan Putra Pangeran MBZ Tinjau RS Kardiologi Emirates-RI di Solo

    Momen Prabowo dan Putra Pangeran MBZ Tinjau RS Kardiologi Emirates-RI di Solo

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Paduka Yang Mulia Sheikh Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan meninjau Rumah Sakit Kardiologi Emirates-Indonesia (KEI) di Solo, Jawa Tengah, Rabu (19/11/2025).

    Menurut pantauan Bisnis, orang nomor satu di Indonesia itu tiba di lokasi RS pada pukul 10.13 WIB yang nantinya akan langsung melakukan peresmian secara resmi Rumah Sakit Jantung bertaraf internasional tersebut usai peninjauan.

    Kepala negara bersama pangeran turut meninjau rumah sakit dengan didampingi Wakil Ketua Kantor Kepresidenan Persatuan Emirat Arab bidang Pembangunan dan Syuhada.

    Sheikh Theyab merupakan anak dari Presiden Uni Emirat Arab (UEA) Yang Mulia Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan. 

    Dengan mengenakan safari cokelat, Presiden Ke-8 RI itu didampingi oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prastyo Hadi, dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Angga Raka Prabowo.

    Prabowo melakukan peninjauan terhadap sejumlah fasilitas RS, mulai ruang operasi dan pra operasi. 

    Prabowo juga meninjau sejumlah ruang kamar pasien. Serta taman penyembuhan (healing garden) yang berada di lantas tersebut. 

    Sekadar Informasi, Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia yang berada di Solo Technopark ini dibangun menggunakan dana hibah dari pemerintah Uni Emirate Arab (UEA) ke Indonesia senilai Rp417,3 miliar atau setara dengan US$25 juta. 

    Seluruh anggaran pembangunan ditanggung UEA, sementara operasionalnya dikelola oleh Kementerian Kesehatan. 

    RS Kardiologi ini memiliki spesifikasi modern dengan kapasitas awal 130 tempat tidur dan peralatan canggih seperti Hybrid Cathlab, CT Scan, dan MRI.

    Fasilitasnya mencakup layanan darurat (IGD dengan sembilan tempat tidur), rawat jalan, rawat inap (termasuk VIP dan President Suite), ICU, Cathlab, serta pusat riset dan bedah jantung.

  • Mendagri Tito Hadiri Peluncuran Program Digitalisasi Pembelajaran untuk Indonesia Cerdas

    Mendagri Tito Hadiri Peluncuran Program Digitalisasi Pembelajaran untuk Indonesia Cerdas

    Mendagri Tito Hadiri Peluncuran Program Digitalisasi Pembelajaran untuk Indonesia Cerdas
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri peluncuran program Digitalisasi Pembelajaran untuk Indonesia Cerdas di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin (17/11/2025).
    Kehadiran Tito menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat
    transformasi pendidikan
    melalui pemanfaatan teknologi di seluruh daerah.
    Sebagai kementerian yang bertugas membina dan mengawasi daerah, Kementerian Dalam Negeri (
    Kemendagri
    ) berperan memastikan kebijakan digitalisasi pembelajaran diterapkan secara merata.
    Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo meninjau langsung fasilitas belajar para siswa, mengikuti kegiatan belajar mengajar di kelas yang ditunjang teknologi
    papan interaktif digital
    atau
    interactive flat panel
    (IFP), serta berdialog dengan sejumlah guru dan siswa di daerah secara virtual.
    Dalam sambutannya, Presiden Prabowo mengajak semua pihak untuk terus mendorong kemajuan pendidikan melalui digitalisasi teknologi.
    Ia menegaskan bahwa keberadaan teknologi papan interaktif digital merupakan upaya mempercepat transformasi pendidikan nasional.
    “Pendidikan adalah kunci dari suatu kebangkitan bangsa. Hanya melalui pendidikan kita bisa menjadi negara yang berhasil,” ujar Presiden Prabowo dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Senin.
    Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa pada masa silam, para tokoh bangsa memiliki perhatian besar terhadap pendidikan sebagai upaya mewujudkan Kemerdekaan Republik Indonesia. Pendidikan ini meliputi pesantren, sekolah-sekolah, hingga Taman Siswa.
    Presiden Prabowo menekankan, pendidikan merupakan kunci keberhasilan dan menjadi salah satu langkah untuk menguasai sains agar kekayaan negara dapat dikelola dengan baik.
    Ia menyampaikan bahwa transformasi pendidikan di Indonesia menjadi salah satu program yang terus dipacu pemerintah. Berbagai fasilitas pembelajaran juga terus dikembangkan agar mampu bersaing dengan sekolah-sekolah di negara maju.
    “Program ini saya melihat sudah kelihatan tanda-tanda potensi keberhasilan. Kita tidak puas, kita jangan cepat puas,” tegas Presiden Prabowo.
    Sebagai informasi, peluncuran program
    Digitalisasi Pembelajaran untuk Indonesia Cerdas
    diikuti secara daring oleh 1.337 sekolah dari 38 provinsi.
    Agenda ini menjadi salah satu ikhtiar dalam mewujudkan pembangunan sumber daya manusia (SDM) menuju Indonesia maju dan berdaya saing.
    Peluncuran program tersebut juga dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, serta para pejabat terkait lainnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
    Fitur Apresiasi Spesial dari pembaca untuk berkontribusi langsung untuk Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
    melalui donasi.
    Pesan apresiasi dari kamu akan dipublikasikan di dalam kolom komentar bersama jumlah donasi atas nama
    akun kamu.

  • BSI Dukung Transformasi Digital PP Muhammadiyah Lewat Aplikasi MASA

    BSI Dukung Transformasi Digital PP Muhammadiyah Lewat Aplikasi MASA

    Jakarta –

    PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah (PP Muhammadiyah) memperkuat kolaborasi untuk mengembangkan ekonomi Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) dengan prinsip syariah. Hal ini dilakukan melalui penyediaan solusi transaksi keuangan syariah untuk seluruh jejaring kekuatan ekonomi umat terutama di lingkup AUM.

    Penguatan kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara BSI dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Bandung. MOU tersebut ditandatangani oleh Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo dan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof Haedar Nashir.

    Haedar berterima kasih atas komitmen bank untuk saling mendukung ekonomi dan perbankan sekaligus kesejahteraan umat yang menjadi komitmen utama bank syariah. Menurutnya, Muhammadiyah terus bergerak untuk memajukan umat, sementara BSI sebagai bank syariah milik pemerintah juga berkomitmen mensejahterakan umat.

    ”Mudah-mudahan MOU ini juga bermanfaat untuk umat,” ujar Haedar dalam keterangannya, Senin (17/11/2025).

    Sementara itu, Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo bersyukur bisa melayani dan berkolaborasi dengan salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia. Apalagi Muhammadiyah memiliki gerakan dakwah Islam yang bersifat sosial keagamaan dan kesejahteraan melalui aktivitas sosial, pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat.

    “Muhammadiyah adalah organisasi Islam tertua dan sekaligus inisiator ekonomi syariah yang dalam sejarah harus diakui telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia dan pengembangan ekonomi syariah,” ungkap Anggoro.

    Anggoro mengatakan BSI siap mendukung kegiatan PP Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi Islam terbesar melalui 1.039 cabang di seluruh Indonesia. Kolaborasi dengan PP Muhammadiyah adalah ibarat sinergi menciptakan ekosistem kebaikan.

    Ekosistem kebaikan itu dapat diimplementasikan dengan kegiatan literasi dan edukasi ekonomi dan keuangan syariah, integrasi sharia digital transaction platform, system zakat, infak, sedekah yang terintegrasi melalui aplikasi BAIQ Core, serta kemitraan strategis lainnya antara BSI dan AUM Muhammadiyah.

    Sebagai informasi, penandatanganan MoU ini dilakukan masih dalam satu rangkaian Milad Muhammadiyah ke -113 (1912-2025) yang akan dipusatkan di Universitas Muhammadiyah Bandung, Jawa Barat. Penandatanganan MoU tersebut juga dihadiri Komisaris Utama BSI, Prof Muhadjir Effendi, Direktur Ritel Banking BSI, Kemas Erwan Husainy serta disaksikan pengurus PP Muhammadiyah.

    Kedua pihak sepakat untuk kerja sama dalam bidang pemanfaatan layanan perbankan dengan prinsip syariah yang mencakup cash management mencakup solusi pengelolaan likuiditas dll, pemanfaatan produk-produk dana seperti tabungan mudharabah, giro dan deposito, dll, pemanfaatan produk-produk pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah, kerja sama usaha/bisnis lainnya di antaranya pembukaan loket Payment Point Online Bank (PPOB) Co-Branding dalam bentuk Kartu Anggota/Pegawai/Mahasiswa dengan multifunction card, serta kerja sama yang bersifat non- komersial untuk pengembangan kemandirian ummat terutama dalam pengembangan komunitas UMKM.

    Selain kerja sama tersebut, BSI juga nantinya akan bergabung dalam aplikasi Muhammadiyah Aisyiah SuperApp (MASA). Saat ini SuperApps tersebut sedang dalam pengembangan dan nantinya akan memayungi seluruh platform digital termasuk SatuMu, platform digital terpadu yang mendukung tata kelola dan membangun Satu Data Muhammadiyah melalui integrasi layanan keanggotaan (KTAM), organisasi (DOM), iuran (IuranMU), Tatakelola AUM, Kesehatan dan layanan lainnya.

    Adapun SatuMu memiliki total enam fitur dan saat ini telah live dua fitur, yakni Kartu Tanda Anggota Muhammadiyah yang merekam 3 juta anggota dan Direktori Organisasi Muhammadiah (DOM) yang mencatat struktur organisasi tingkat PP hingga Ranting. Sementara masih ada 4 fitur yang masih dalam rencana development, yakni: IuranMU, JDIH (Jaringan Informasi dan Dok Hukum), Sistem Manajemen AUM, Sistem Manajemen Kesehatan (PKU)

    BSI selaku bank syariah terbesar akan menyediakan platform pembayaran iuran Muhammadiyah bagi anggota melalui aplikasi BYOND serta platform manajemen AUM. BSI bersamaan dengan penandatanganan nota kesepahaman ini juga menyerahkan bantuan beasiswa bagi 31 mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bandung yang diperuntukan untuk membantu biaya kuliah.

    Saat ini BSI telah berkolaborasi dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan hampir 6 ribu rekening AUM yang mencakup jasa Kesehatan, Pendidikan dan lainnya. BSI berharap dapat terus menjalin lebih luas lagi Kerjasama dengan AUM lainnya. BSI juga telah melayani ekosistem AUM termasuk pegawai, guru, dosen, dokter, perawat dan tenaga kesehatan lainnya dengan jumlah nasabah di atas 50 ribu.

    (anl/ega)