Xcloud.id

Tag: Muhadjir Effendy

  • Potensi Cuaca Ekstrem saat Arus Mudik, Ini Peringatan DPR untuk Pemerintah

    Potensi Cuaca Ekstrem saat Arus Mudik, Ini Peringatan DPR untuk Pemerintah

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah dan pihak terkait untuk memprioritaskan keselamatan pemudik di tengah potensi cuaca ekstrem pada arus mudik Idulfitri 1446 H atau Lebaran 2025.

    Menurutnya, pemerintah bersama pihak terkait perlu segera mengambil langkah-langkah guna mengantisipasi risiko akibat cuaca ekstrem.

    “Salah satu yang harus menjadi perhatian adalah penyebaran informasi cuaca yang harus dilakukan secara real time melalui berbagai kanal, termasuk media massa dan aplikasi transportasi online,” imbaunya melalui keterangan tertulis yang dikutip Jumat (28/3/2025).

    Eks Menko PMK ini turut mengusulkan agar papan informasi digital di tempat peristirahatan (rest area) dan terminal transportasi umum digunakan untuk memberikan pembaruan cuaca kepada pemudik.

    “BMKG harus terus memperbarui informasi cuaca secara akurat dan cepat. Masyarakat harus mendapatkan peringatan dini agar bisa mengambil keputusan perjalanan yang lebih aman,” ucapnya.

    Tak hanya itu, cucu Proklamator RI ini menekankan pentingnya koordinasi intens antara BMKG dengan pihak-pihak terkait yang bekerja langsung dengan layanan transportasi dalam menghadapi cuaca ekstrem.

    “Pemerintah harus memastikan kesiapan infrastruktur transportasi, seperti bandara, pelabuhan, dan terminal, untuk menghadapi kemungkinan gangguan akibat cuaca buruk,” tutur Cucu Bung Karno tersebut.

    Di lain sisi, Puan juga mengimbau masyarakat untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin sebelum melakukan perjalanan mudik. 

    Dia menyarankan penudik untuk selalu memantau informasi cuaca, memastikan kendaraan dalam kondisi prima, serta tidak memaksakan perjalanan jika terjadi hujan lebat atau angin kencang.  

    “Kita semua tentu berharap arus mudik tahun ini berjalan lancar. Maka keselamatan harus tetap menjadi prioritas. Mari kita bersama-sama bersiap dan selalu waspada agar perjalanan mudik bisa tetap nyaman dan aman,” tutup dia.

    Sebagai informasi, berdasarkan peringatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi akan didominasi cuaca berawan hingga hujan ringan untuk periode 24-27 Maret 2025. Beberapa daerah pun diprediksi mengalami hujan lebat yang disertai kilat dan angin kencang.

    Menurut BMKG, wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat menjadi wilayah yang perlu diwaspadai, sementara hujan lebat dengan angin kencang juga berpotensi terjadi di Nusa Tenggara Timur. 

    Kombinasi dari beberapa gangguan atmosfer juga disebut berpotensi berpengaruh pada kondisi perairan dengan memunculkan gelombang tinggi, terutama di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur. 

  • Pemerintah Bentuk Tim Khusus Mitigasi Bencana di Jakarta-Banten-Jabar

    Pemerintah Bentuk Tim Khusus Mitigasi Bencana di Jakarta-Banten-Jabar

    JAKARTA – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) membentuk tim khusus mitigasi bencana yang terdiri atas berbagai kementerian/lembaga (K/L) untuk mitigasi bencana, utamanya banjir yang seringkali melanda Provinsi Jakarta, Banten, hingga Jawa Barat (Jabar).

    “Sebagaimana kita tahu, beberapa saat yang lalu ada banjir besar yang melanda Jakarta, Bekasi, Karawang dan sekitarnya, sampai Cianjur, dan kalau ini ditangani secara biasa-biasa, kita khawatir akan semakin membesar di waktu yang akan datang. Oleh karena itu, kami tadi membahas penanganan yang lebih sinergis dan komprehensif dari hulu sampai hilir, dan forum menyepakati dibentuk tim yang bertugas untuk merumuskan secara detail aksi konkret di lapangan, sekaligus melakukan monitoring dan evaluasi,” kata Menko PMK Pratikno di Jakarta, Kamis 27 Maret, disitat Antara.

    Ia menegaskan, tim mitigasi bencana tersebut dibentuk secara komprehensif karena selama ini bencana yang terjadi di Jakarta hingga Jabar menimbulkan korban hingga kerugian ekonomi yang cukup besar. Tim terdiri atas anggota eselon satu di masing-masing K/L, termasuk Pemerintah Provinsi Jakarta, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, hingga Pemerintah Provinsi Banten.

    “Jadi ini tim yang ditangani secara komprehensif karena memang kita korbannya sangat besar, pengorbanan ekonomi sangat besar, dan ini tidak bisa dibiarkan terus. Oleh karena itu, kami berusaha untuk menangani lebih optimal. Di sini kita tangani dari hulu juga,” ujar dia.

    Beberapa perwakilan K/L yang hadir di antaranya Kementerian Pekerjaan Umum (PU); Kementerian Lingkungan Hidup; Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR); Kementerian Lingkungan Hidup; Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG); Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Pertahanan; Kementerian Keuangan; Kemenko Pangan; hingga Pemerintah Provinsi Jakarta, Jabar, dan Banten.

    Sementara itu, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti mengemukakan seluruh K/L yang terlibat dalam tim mitigasi bencana telah sepakat untuk menangani permasalahan banjir, utamanya di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur (Jabodetabekjur), dan saat ini, Kementerian PU akan fokus menyelesaikan tanggul bekerja sama dengan pemerintah daerah.

    “Hal yang terpenting adalah kita akan menyelesaikan tanggul yang sampai dengan saat ini untuk Jakarta masih menyisakan 16,5 km, dan untuk Bekasi masih memerlukan 19,6 km. Ini akan didukung bersama-sama dengan pemerintah daerah, dan pemerintah daerah sudah sepakat dengan ini, kita nanti sesuai dengan arahan Menko PMK akan membuat tim perumus, siapa yang berbuat apa dan pelaksanaannya tahun berapa,” ucap Diana.

    Ia menegaskan pihaknya terus melakukan monitoring terkait pelaksanaan dari pengendalian bencana banjir di wilayah Jabodetabekjur.

    Sedangkan Kepala BNPB Suharyanto menyebutkan bahwa BNPB bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah sepakat melaksanakan rekayasa cuaca mulai hari ini, Kamis (27/3) hingga Minggu (30/3) mendatang.

    “Mulai tanggal 27, 28, 29, 30 Maret 2025 juga dilaksanakan rekayasa cuaca, untuk Jawa Barat bekerja sama dengan TNI terbang siang, untuk BNPB terbang malam. Kemudian untuk Banten, itu relatif juga aman hujan ringan, sehingga mitigasi terkait cuaca menjelang Idul Fitri ini hanya di Jawa Barat,” ujar dia.

    Ia juga menyebutkan, untuk beberapa wilayah yang beberapa waktu lalu dilanda banjir sudah dilakukan pembangunan hingga relokasi.

    “Untuk banjir yang tanggal 3 Maret 2025, ini semuanya sudah proses pemulihan, ada rincian-rinciannya, jadi jembatan-jembatan yang putus sudah dibangun kembali, rumah-rumah yang rusak diperbaiki, bahkan juga ada beberapa relokasi. Itu rinciannya jelas mulai dari Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Tangerang itu semuanya ada,” tandasnya.

  • Pemerintah Diminta Gerak Cepat Stabilkan Harga Sembako Jelang Lebaran

    Pemerintah Diminta Gerak Cepat Stabilkan Harga Sembako Jelang Lebaran

    PIKIRAN RAKYAT – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah untuk segera mengambil langkah nyata dalam mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok yang terus melonjak jelang Lebaran 2025, khususnya komoditas pangan. Menurutnya, memastikan stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan menjadi hal penting dalam kesiapan Pemerintah menghadapi Hari Raya Idul Fitri.

    Puan mengatakan pasokan yang lancar, pengawasan distribusi, serta percepatan bantuan pangan menjadi kunci agar masyarakat tidak semakin terbebani selama Ramadan dan menjelang Lebaran. Khususnya bagi kelas menengah ke bawah.

    “Harga sembako yang melonjak menjelang Lebaran harus segera dikendalikan. Pemerintah perlu bergerak cepat dan efektif untuk menstabilkan harga-harga bahan pokok agar rakyat tidak semakin terbebani,” kata Puan dalam keterangan resminya, Rabu (26/3/2025).

    Lonjakan harga kebutuhan pokok mulai dari beras, minyak goreng, gula, dan telur sudah terjadi di berbagai daerah, seperti di Kabupaten Lebak, Banten, dan Makassar. Menurut Puan, kenaikan harga bahan pokok bukan hanya disebabkan oleh peningkatan permintaan.

    “Tetapi juga dipicu faktor lain seperti kurangnya pengawasan distribusi yang mengakibatkan keterlambatan pasokan dan celah bagi spekulan untuk bermain harga,” ungkap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI tersebut.

    Selain itu, tingginya biaya logistik dan cuaca buruk turut menyebabkan gangguan suplai di beberapa wilayah yang berujung pada kenaikan harga. Minimnya langkah stabilisasi harga juga dinilai menjadi faktor kenaikan harga komoditas yang terus terjadi tanpa kontrol yang pasti.

    Puan pun menyebut, tanpa tindakan konkret dari Pemerintah, maka daya beli masyarakat akan terus melemah. Terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah. “Kelancaran pasokan, pengawasan distribusi, serta percepatan bantuan pangan adalah kunci utama. Jangan biarkan masyarakat kesulitan di tengah tingginya harga kebutuhan pokok,” tutur Puan.

    “Memastikan stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan sangat diperlukan pada persiapan menghadapi Hari Raya Idul Fitri. Kita harus memastikan bahwa setiap keluarga bisa merayakan Lebaran dengan tenang tanpa khawatir akan mahalnya bahan pokok,” imbuh mantan Menko PMK itu.

    Puan meminta Pemerintah melalui kementerian/lembaga terkait untuk menjamin pasokan bahan pokok tetap lancar dengan harga terjangkau. Pemerintah dan pihak berwajib juga harus memastikan tidak ada penimbunan yang merugikan masyarakat.

    “Operasi pasar juga harus digencarkan agar masyarakat bisa mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau. Operasi pasar murah harus diperbanyak di seluruh wilayah, terutama di daerah-daerah yang mengalami lonjakan harga signifikan,” papar Puan.

    “Pastikan rakyat bisa membeli kebutuhan pokok dengan harga wajar. Operasi pasar bukan sekadar formalitas, tetapi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kecil,” sambungnya.

    Di sisi lain, Puan menyoroti fenomena kesulitan ekonomi yang akhir-akhir ini dirasakan masyarakat, bahkan bagi kelompok kelas menengah. Hal ini terbukti dengan daya beli masyarakat yang menurun meski menjelang Lebaran, hingga jumlah pemudik yang berkurang.

    Kementerian Perhubungan memprediksi jumlah pemudik pada tahun ini hanya mencapai 146,48 juta. Angka tersebut turun 24% dibandingkan tahun lalu yang mencapai 193,6 juta. 

    Sementara itu Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) juga menyebutkan asumsi perputaran uang di libur Idul Fitri 2025 diprediksi hanya di kisaran Rp 137.975 triliun. Jumlah ini menurun dibanding perputaran uang selama Idul Fitri 2024 lalu yang mencapai Rp 157,3 triliun.

    Dengan keadaan ekonomi masyarakat yang cukup berat, Puan mendorong bantuan sosial dari Pemerintah agar segera disalurkan tanpa hambatan birokrasi. Seperti diketahui, Pemerintah menargetkan dua bantuan sosial disalurkan sebelum Idul Fitri 1446 Hijriah, yakni Bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Menko PMK dan 3 Pemprov Bentuk Tim Tangani Banjir Jakarta-Bekasi, Diketuai Wamen PU Diana

    Menko PMK dan 3 Pemprov Bentuk Tim Tangani Banjir Jakarta-Bekasi, Diketuai Wamen PU Diana

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) membentuk tim yang bertugas untuk menangani dan mengurangi risiko bencana banjir di Jakarta, Bekasi, Karawang, hingga sekitarnya seperti Cianjur.

    Pembentukan tim ini dilakukan dalam rapat koordinasi tingkat menteri yang dihadiri langsung oleh Menko PMK Pratikno, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Plt. Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy, Wamen PU Diana Kusumastuti, Wamenkeu Anggito Abimanyu, Wamen ATR/BPN Ossy Dermawan. 

    Selain itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung, Gubernur Banten Andra Soni, dan perwakilan Pemprov Jawa Barat juga turut langsung menghadiri rapat tersebut.

    Menko PMK menjelaskan, alasan pembentukan tim ini karena bercermin pada banjir besar yang melanda Jakarta, Bekasi, Karawang, hingga sekitarnya seperti Cianjur beberapa saat waktu lalu.

     “Oleh karena itu kita tadi membahas penanganan yang lebih sinergis, lebih komprehensif dari hulu sampai dengan hilir. Tadi forum menyepakati untuk dibentuk tim,” ujarnya seusai rapat, di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Kamis (27/3/2025).

    Pratikno melanjutkan, dari forum itu pun disepakati bahwa ketua timnya adalah Wamen Pekerjaan Umum (PU), Diana Kusumastuti. Anggotanya adalah berbagai eselon I di masing-masing kementerian/lembaga (K/L).

    “Jadi ini tim yang ditangani secara komprehensif karena memang kita korbannya sangat besar, jadi pengorbanan ekonomi sangat besar dan ini tidak bisa dibiarkan terus. Oleh karena itu kami berusaha untuk menangani lebih optimal,” kata dia.

    Sementara itu, Wamen PU menyebut hal terpenting yang akan timnya lakukan adalah menyelesaikan tanggul. Dia menyebut pemerintah daerah pun sepakat akan hal ini.

    “Penyelesaian tanggul yang sampai dengan saat ini untuk DKI Jakarta masih menyisakan 16,5 km dan juga untuk Bekasi masih memerlukan 19,6 km,” tuturnya dalam kesempatan yang sama.

  • Lazismu: Daya Beli Masyarakat Menurun, Semangat Berzakat, Infak dan Bersedekah Tetap Tinggi – Halaman all

    Lazismu: Daya Beli Masyarakat Menurun, Semangat Berzakat, Infak dan Bersedekah Tetap Tinggi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Meski kondisi ekonomi dunia diwarnai ketidakpastian global yang memengaruhi daya beli masyarakat,  tren zakat, infak dan sedekah masih menunjukkan pergerakan yang positif.

    Ini artinya kepedulian umat terhadap sesama tetap tinggi.

    “Jadi meskipun ada banyak tantangan, masyarakat masih memiliki semangat yang tinggi untuk berzakat dan bersedekah,” kata Ketua Badan Pengurus Lazismu, Ahmad Imam Mujadid Rais di sela-sela penandatanganan perjanjian kerja sama BCA dan Lazismu di Jakarta belum lama ini.

    Penandatangann kerjasama dihadiri Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Muhadjir Effendy, Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah M Izzul Muslimin, Direktur Utama Lazismu Ibnu Tsani, Direktur BCA Antonius Widodo Mulyono, dan Direktur BCA Santoso.

    Dikatakannya, kerja sama dengan lembaga keuangan seperti BCA menjadi langkah strategis untuk memfasilitasi potensi zakat yang belum tergarap maksimal.

    “Kami berharap melalui kolaborasi ini, kami dapat mendorong lebih banyak umat untuk berpartisipasi dalam program zakat dan amal,” kata Rais.

    Dikatakannya, melalui platform BCA, Lazismu dan lembaga zakat Muhammadiyah berupaya mengoptimalkan potensi zakat yang masih banyak belum tergarap. 

    Saat ini potensi zakat nasional diperkirakan mencapai Rp367 triliun, angka yang terhimpun saat ini baru mencapai sekitar Rp41 triliun.

    “Oleh karena itu, upaya penggalangan dana zakat melalui platform digital ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi umat Muslim di seluruh Indonesia,” katanya.

    Direktur BCA Antonius Widodo Mulyono mengatakan, kerja sama ini tidak hanya dilihat dari segi digitalisasi, tetapi juga dalam hal memperkuat komunikasi antara lembaga keuangan dan organisasi sosial. 

    “Kami berkomitmen untuk mendukung berbagai inisiatif kemanusiaan, dan dengan adanya dukungan penuh dari Lazismu, kami optimistis akan ada peningkatan jumlah donasi zakat dan amal melalui platform digital,” katanya.

    Ditambahkannya, fitur pembayaran ZIS via Lazismu di aplikasi myBCA dimaksudkan mengoptimalkan pengumpulan zakat, infak, serta sedekah.

    “Umat Islam di Indonesia dapat dengan mudah melakukan zakat, sedekah, dan infak kapan saja, tanpa khawatir soal waktu,” ujar Widodo.

  • Negara Harus Hadir Tanpa Tunggu Rakyat Mem-viralkan

    Negara Harus Hadir Tanpa Tunggu Rakyat Mem-viralkan


    PIKIRAN RAKYAT –     Ketua DPR RI Puan Maharani menutup masa sidang DPR untuk Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025. Ia pun menyoroti kesiapan pemerintah untuk momen Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah.

    Penutupan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 DPR berlangsung dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/3/2025). Di awal pidato penutupan masa sidang DPR, Puan menyampaikan dukacita kepada korban bencana alam akibat cuaca ekstrem.

    “Atas nama Pimpinan DPR RI dan segenap Anggota DPR RI, kami menyampaikan rasa duka dan simpati yang mendalam untuk saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah akibat cuaca ekstrem baik banjir maupun tanah longsor yang terjadi di beberapa wilayah di tanah air,” kata Puan.

    “Semoga masyarakat yang terdampak bencana diberikan keselamatan dan kekuatan oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa,” lanjutnya.

    Puan kemudian menyampaikan bahwa pada masa persidangan ini, pemerintah dan DPR melakukan pembahasan dan persetujuan atas rencana efisiensi APBN Tahun Anggaran 2025. Ia mengapresiasi upaya pemerintah tersebut dan mengingatkan agar pemerintah dapat sungguh-sungguh menggunakan uang rakyat bagi sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

    “Pemerintah sudah seharusnya melakukan upaya terbaik dalam membuka jalan bagi rakyat untuk hidup lebih sejahtera, mudah dan tenteram,” ungkap Puan.

    Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu menambahkan, upaya pemerintah melakukan efisiensi APBN merupakan kewajiban yang harus dijalankan. Hal ini, menurut Puan, sebagai pelaksanaan atas amanat Undang Undang Keuangan Negara.

    “Oleh karena itu, efisiensi APBN merupakan kesempatan bagi pemerintah untuk memperkuat pengelolaan keuangan negara sesuai dengan undang-undang,” jelasnya.

    Puan juga menyinggung soal kehidupan berdemokrasi di Indonesia pada saat ini yang telah menempatkan rakyat sebagai subjek dari kebijakan publik yang dibuat oleh negara. Untuk itu, negara disebut harus mawas diri, mendengarkan aspirasi rakyat, serta dapat mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat dalam setiap kebijakan yang diambil.

    “Negara harus hadir dalam melindungi rakyat, mencerdaskan hidup rakyat, dan mensejahterahkan rakyat. Bagi rakyat yang membutuhkan kehadiran negara dalam menyelesaikan urusan hidupnya, menunggu 1 hari saja akan terasa sangat lama,” ujar Puan.

    “Tetapi bagi kita, DPR RI dan pemerintah, terkadang membahas masalah rakyat dan mencari solusinya seringkali bisa berlangsung berhari-hari, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun,” imbuhnya.

    Maka dari itu, Puan mengajak pemerintah untuk meneguhkan komitmen bersama agar dapat merespons secara cepat dan tepat setiap keluhan masalah rakyat. Mulai dari permasalahan lapangan pekerjaan, masalah sekolah, masalah layanan rumah sakit, masalah petani nelayan, dan lain sebagainya. 

    “Negara harus hadir tanpa harus menunggu rakyat mem-viralkan dan menuntut kehadiran negara,” tegas Puan.

    Puan mengatakan, bertindak cepat tidak berarti mengabaikan tata kelola yang baik. “Kita harus bertindak cepat secara terukur dan taat pada prinsip-prinsip yang berintegritas. Niat baik saja tidak cukup dalam membuat kebijakan publik, diperlukan transparansi, akuntabilitas, dan sesuai dengan kewenangannya,” sebut mantan Menko PMK itu.

    “Kita harus membangun budaya kerja membiasakan yang benar dan bukannya malah membenarkan yang biasa,” tambah Puan.***

     

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Rest Area KM 57 Diperhatikan

    Rest Area KM 57 Diperhatikan

    PIKIRAN RAKYAT – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subianto memantau kesiapan pengamanan arus mudik di Rest Area KM 57 Tol Jakarta-Cikampek, Rabu (26/3/2025). Kapolri mengapresiasi fasilitas yang tersedia di lokasi tersebut.

    Menko PMK Pratikno, Menkes Budi Gunadi Sadikin, dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi turut hadir dalam pemantauan itu. “Saya berharap rest area lain dapat menyediakan fasilitas seperti di KM 57. Di sini ada tempat ibadah, ruang laktasi, pengisian baterai mobil, dan layanan bengkel,” ujar Listyo.

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jendral Agus Subianto saat memantau kesiapan pengamanan arus mudik di Rest Area KM-57 Tol Jakarta-Cikampek.

    Kapolri menyebutkan jumlah kendaraan pemudik Lebaran 1446 H baru meningkat 7 persen. Kondisi lalu lintas di ruas tol masih tergolong normal.

    Ia mengimbau masyarakat melakukan perjalanan mudik secara bertahap. Pemerintah telah menerapkan kebijakan Work From Anywhere dan memberikan diskon tarif tol untuk mengurangi kepadatan saat puncak arus mudik yang diprediksi terjadi pada H-3 Lebaran.

    “Kebijakan itu bisa dimanfaatkan warga untuk mudik lebih awal,” ujarnya.

    Antisipasi lonjakan pemudik

    Kapolri menegaskan pihaknya telah menyiapkan berbagai skenario untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan pemudik. Rekayasa lalu lintas yang akan diterapkan meliputi ganjil-genap, contraflow, dan one way di jalan tol.

    “Hari ini kami mulai menerapkan contraflow dari KM 47 hingga KM 70. Jika diperlukan, akan diberlakukan pula rekayasa one way,” katanya.

    Namun, ia menjelaskan rekayasa one way baru akan diterapkan jika jumlah kendaraan di jalan tol melebihi delapan ribu unit per jam. Jika masih di bawah itu, hanya contraflow yang akan diberlakukan.

    “Sebelum rekayasa diterapkan, kami akan mengumumkannya terlebih dahulu kepada masyarakat melalui media yang tersedia,” tambahnya.

    Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyatakan pihaknya telah menyiagakan 66.714 personel untuk membantu pengamanan oleh Polri. Mereka siap dikerahkan jika terjadi bencana alam atau gangguan terhadap kelancaran arus mudik.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Kapolri, Panglima TNI, hingga Kepala BMKG Rapat Bareng Menko PMK di Rest Area KM 57 Tol Japek Bahas Mudik Lebaran

    Kapolri, Panglima TNI, hingga Kepala BMKG Rapat Bareng Menko PMK di Rest Area KM 57 Tol Japek Bahas Mudik Lebaran

    loading…

    Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo melakukan rapat koordinasi bersama Menko PMK Pratikno di Rest Area KM 57 Tol Jakarta-Cikampek (Japek), Rabu (26/3/2025). Foto: Jonathan Simanjuntak

    JAKARTA – Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo melakukan rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno. Rapat digelar di Rest Area KM 57 Tol Jakarta-Cikampek (Japek), Rabu (26/3/2025).

    Hadir juga Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Kemudian, Kepala Badan atau Kepala Lembaga.

    Mereka yang hadir di antaranya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri PPPA Arifah Fauzi, Kepala Basarnas Marsekal Madya Mohammad Syafii, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto, serta Kepala BMKG Dwikorita Karnawati.

    Kapolri bersama Pratikno meninjau terlebih dulu sejumlah fasilitas yang disediakan di rest area tersebut. Mereka memantau tempat laktasi, toilet umum, posko kesehatan, hingga tempat peristirahatan bagi pemudik.

    Kemudian, mereka menyambangi pemudik yang memilih beristirahat di area itu. Sigit bahkan memberikan goodie bag bagi pemudik.

    Setelah itu, Kapolri dan jajaran Menteri serta Kepala Badan dan Kepala Lembaga langsung menggelar rapat koordinasi tertutup.

    (jon)

  • Menko PMK Klaim Kondisi Keamanan di Yahukimo Terkendali

    Menko PMK Klaim Kondisi Keamanan di Yahukimo Terkendali

    loading…

    Pasukan Rajawali II Koops TNI Habema Kogabwilhan III melakukan evakuasi korban kekerasan KKB di Yahukimo, Papua Pegunungan. Menko PMK Pratikno menyatakan situasi di Yahukimo kini sudah terkendali. Foto/istimewa

    JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno meng-update kondisi keamanan di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Sebelumnya terjadi penyerangan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terhadap guru dan tenaga kesehatan (nakes) di daerah tersebut.

    “Korban meninggal dunia dalam konflik ini sebanyak 1 orang, bukan 6 orang seperti yang sempat beredar di beberapa media. Selain itu, terdapat 6 orang korban luka. Saat ini, masyarakat sudah mulai kembali ke distrik masing-masing,” kata Menko PMK di Kantor Kemenko PMK, Selasa (25/3/2025).

    Menko PMK menegaskan, kondisi keamanan di Kabupaten Yahukimo telah terkendali. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), serta kementerian dan lembaga terkait telah memberikan pendampingan kepada keluarga korban serta menyalurkan santunan.

    “Terima kasih pada seluruh pihak telah melakukan respons cepat, sehingga kondisi keamanan sudah terkendali. Masyarakat sudah mulai beraktivitas seperti biasa. Terima kasih pada TNI-Polri yang bergerak cepat, juga pada Pemda dan K/L lain,” ujarnya.

    Menko Pratikno menerangkan, untuk pemulihan layanan pendidikan, Kemendikdasmen bersama pemerintah daerah dan pihak terkait menyiapkan langkah-langkah agar kegiatan belajar mengajar segera berjalan kembali. Setelah libur nanti, layanan pendidikan akan disiapkan meskipun masih dalam penanganan tanggap darurat, untuk memastikan anak-anak bisa kembali bersekolah secepatnya.

    Sementara itu, untuk pemulihan layanan kesehatan juga telah kembali berjalan dengan dukungan TNI, Polri, Kementerian Kesehatan, dan pemerintah daerah. Upaya percepatan normalisasi terus dilakukan agar masyarakat kembali mendapatkan akses layanan yang memadai.

    “Nanti dalam waktu secepatnya kita akan memberi solusi permanen bahwa pelayanan pendidikan dan kesehatan kepada masyarakat harus dijamin betul, harus terjamin dan juga rasa aman benar-benar aman kepada tenaga nakes dan tenaga guru juga harus dilakukan,” ujarnya.

    Menko PMK menegaskan pentingnya kerja sama semua pihak untuk menjaga layanan pendidikan dan kesehatan di wilayah rawan konflik. Dia juga berpesan supaya semua pihak menjaga kondusifitas dan bisa diantisipasi agar kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari.

    “Kita harus bekerja sama antara pemerintah dan seluruh jajaran, termasuk pemda, gereja, tokoh-tokoh masyarakat, dan masyarakat secara umum harus mampu untuk menjaga bersama-sama layanan pendidikan dan kesehatan dan rasa aman ini sebaik-baiknya. Semua demi masa depan anak cucu kita,” katanya.

    (abd)

  • Puan Ingatkan DPR Respons Keluhan Rakyat, Jangan Tunggu Viral!

    Puan Ingatkan DPR Respons Keluhan Rakyat, Jangan Tunggu Viral!

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan para anggota dewan untuk bertindak cepat dalam merespons setiap keluhan rakyat. Meski bertindak cepat, dia mengingatkan bukan berarti juga mengabaikan tata kelola yang baik.

    Puan menjabarkan keluhan-keluhan rakyat yang kini didengarnya adalah permasalahan soal lapangan pekerjaan, masalah sekolah, masalah layanan rumah sakit, hingga masalah petani dan nelayan.

    Eks Menko PMK ini mengingatkan hal tersebut lantaran menurutnya DPR RI dan pemerintah bila membahas masalah rakyat dan mencari solusinya masih terbilang lama. Bisa berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun.

    “Maka dari itu, marilah menjadi komitmen kita bersama untuk dapat merespons secara cepat dan tepat setiap keluhan masalah rakyat,” katanya dalam pidato penutupan masa sidang DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (25/3/2025).

    Puan berharap seharusnya negara bisa hadir langsung untuk membantu permasalahan rakyat tanpa harus menunggu viral terlebih dahulu.

    “Negara harus hadir tanpa menunggu rakyat memviralkan dan menuntut kehadiran negara. Kita harus bertindak cepat secara terukur dan taat pada prinsip-prinsip yang berintegritas,” ujar dia.

    Menurut putri Presiden RI ke-5 ini, niat baik saja tidak cukup dalam membuat kebijakan publik. Perlu adanya transparansi, akuntabilitas, dan sesuai dengan kewenangannya.

    “Kita harus membangun budaya kerja, membiasakan yang benar, dan bukannya malah membenarkan yang biasa,” kata Puan.