Tag: Muhadjir Effendy

  • Kapolri Ungkap Tiket Kereta Api untuk Mudik dan Balik Lebaran Masih Tersedia
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        29 Maret 2025

    Kapolri Ungkap Tiket Kereta Api untuk Mudik dan Balik Lebaran Masih Tersedia Nasional 29 Maret 2025

    Kapolri Ungkap Tiket Kereta Api untuk Mudik dan Balik Lebaran Masih Tersedia
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com

    Kapolri
    Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan bahwa moda transportasi
    kereta api
    masih tersedia untuk
    mudik Lebaran
    2025.
    Sebab, menurut dia, penjualan tiket kereta api baru mencapai 86 persen berdasarkan data yang diterima.
    “Dari data yang kita lihat bahwa untuk kereta api ini masih digunakan 86 persen. Jadi masih ada sisa cukup banyak,” kata Kapolri dalam jumpa pers di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Sabtu (29/3/2025).
    Kapolri mengatakan hal itu setelah melihat langsung situasi keamanan dan kenyamanan arus mudik di Stasiun Gambir, didampingi tiga menteri yakni Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menko PMK Pratikno dan Menkes Budi Gunadi Sadikin.
    Oleh karena itu, Listyo Sigit menyarankan agar masyarakat yang ingin mudik dapat menggunakan kereta api.
    Terlebih, dia menyampaikan bahwa tiket kereta api untuk arus balik juga masih tersisa.
    “Jadi bagi masyarakat ingin melaksanakan mudik hari ini dan juga nanti balik (disarankan). Ini yang balik yang pesan tiket balik masih separuhnya,” ujar jenderal polisi bintang empat ini.
    Di lain sisi, Kapolri menilai bahwa sisi keamanan dan kenyamanan pada moda transportasi kereta api sudah baik.
    Ketepatan waktu kereta api, menurut dia, juga bisa menjadi pertimbangan para pemudik untuk menggunakan moda transportasi ini.
    “Tentunya ini bisa juga digunakan untuk mengurangi kepadatan di jalur darat. Karena memang ruang yang disiapkan oleh jalur kereta api masih cukup banyak dan ini bisa menjadi alternatif,” katanya.
    Sebelumnya diberitakan, PT
    Kereta Api
    Indonesia (Persero) melaporkan bahwa penjualan tiket kereta
    mudik Lebaran 2025
    baru mencapai 60 persen dari jumlah kursi yang disediakan.
    Direktur Utama PT KAI Didiek Hartantyo menyebutkan, pihaknya telah menyediakan total kapasitas hingga 4.591.510 tempat duduk selama periode mudik
    Lebaran 2025
    .
    Dari jumlah tersebut, 3.443.832 kursi dialokasikan untuk kereta jarak jauh dan 1.147.678 kursi untuk kereta api lokal.
    “Hingga per hari ini jumlah tiket yang sudah terjual sekitar 60,18 persen dari total kapasitas yang kami sediakan, atau sebanyak 2.763.025 tiket,” ujarnya usai menggelar Apel Gelar Pasukan Angkutan Lebaran 2025 di Halaman Stasiun Gambir, Jakarta pada 24 Maret 2025.
    Didiek memaparkan, dari jumlah tersebut, 2.577.897 tiket merupakan tiket KAJJ dengan tingkat okupansi mencapai 74,86 persen.
    Sementara itu, tiket KA Lokal yang telah terjual sebanyak 185.128 tiket atau 16,13 persen dari total kapasitas.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pastikan Kelancaran Mudik, Kapolri dan 3 Menteri Tinjau Stasiun Gambir

    Pastikan Kelancaran Mudik, Kapolri dan 3 Menteri Tinjau Stasiun Gambir

    Pastikan Kelancaran Mudik, Kapolri dan 3 Menteri Tinjau Stasiun Gambir
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –

    Kapolri
    Jenderal
    Listyo Sigit Prabowo
    bersama Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (
    Menko PMK
    ) Pratikno, Menteri Perhubungan (
    Menhub
    ) Dudy Purwagandhi, dan Menteri Kesehatan (
    Menkes
    ) Budi Gunadi Sadikin meninjau situasi arus mudik di
    Stasiun Gambir
    , Jakarta Pusat, Sabtu (29/3/2025).
    Pantauan
    Kompas.com
    di lokasi sekitar pukul 13.00 WIB Kapolri dan ketiga menteri tiba di Stasiun Gambir, menggunakan satu mobil hitam.
    Listyo tiba mengenakan pakaian dinas polisi. Sementara itu, tiga menteri lainnya mengenakan kemeja putih.
    Setelah itu, mereka langsung diarahkan menuju ruangan VIP dan berdiskusi secara tertutup di sana.
    Saat perjalanan menuju ke ruangan VIP, Listyo tampak menyapa salah seorang wartawan.
    “Pak Listyo Sigit,” kata seorang wartawan laki-laki, di lokasi.
    “Iya,” ucap Listyo sambil mengangkat tangannya ke seorang wartawan itu.
    Setelah itu, Listyo dan tiga menteri lainnya menaiki salah satu kereta api kelas eksekutif untuk menyapa dan memberikan bingkisan kepada penumpang.
    Kemudian, mereka meninjau proses
    check in
    tiket kereta api yang sudah beroperasi menggunakan
    face recognition
    .
     
    Saat peninjauan, Listyo dan Pratikno tampak bertanya kepada beberapa petugas KAI yang sedang berjaga di sana.
    Setelah meninjau proses
    face recognition
    , Listyo sempat menyapa salah satu penumpang yang sedang menunggu jadwal keberangkatan kereta api.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tinjau Bandara Soekarno-Hatta Jelang Lebaran, Kapolri: Jumlah Penumpang Meningkat 4,9 Persen Dibanding 2024

    Tinjau Bandara Soekarno-Hatta Jelang Lebaran, Kapolri: Jumlah Penumpang Meningkat 4,9 Persen Dibanding 2024

    Tinjau Bandara Soekarno-Hatta Jelang Lebaran, Kapolri: Jumlah Penumpang Meningkat 4,9 Persen Dibanding 2024
    Tim Redaksi
    TANGERANG, KOMPAS.com –

    Kapolri
    Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau kondisi pelayanan pada puncak
    arus mudik
    di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (29/3/2025).
    Pengamatan
    Kompas.com
    di lokasi, kehadiran Listyo juga turut didampingi Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi, dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.
    Listyo menyampaikan, pihaknya telah melakukan survei kepuasan penumpang di Terminal 1
    Bandara Soekarno-Hatta
    dan hasilnya mendapat tanggapan baik.
    Hal itu tampak selaras dengan kenaikan jumlah penumpang di Bandara Soekarno-Hatta yang mencapai 4,9 persen.
    “Terjadi kenaikan penumpang sekitar 4,9 persen dibandingkan tahun 2024 pada saat mudik,” ucap Listyo kepada awak media di Terminal 1B, Sabtu.
    Destinasi yang menjadi favorit atau incaran penumpang melalui jalur udara antara lain Medan, Denpasar, Surabaya, Yogyakarta, Palembang, dan Pontianak.
    “Artinya, ini menunjukkan di satu sisi minat (masyarakat) terhadap penerbangan yang juga menjadi pilihan (bermudik),” ujar Listyo.
    Sementara itu, Menko PMK Pratikno menerangkan bahwa memang sudah ada penurunan jumlah penumpang di Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini, terlihat dari arus kepadatan yang mulai longgar.
    “Dan juga dari berbagai lini tadi sudah terasa bahwa arus mudik sudah mulai sedikit turun ya, tapi kan ini belum selesai,” ujar Pratikno.
    “Jadi kita tetap saja mengantisipasi masih ada kenaikan penumpang yang cukup tinggi,” tambahnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PP Tuntas Terbit, Ruang Gerak Anak di Medsos Kini Diatur
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        29 Maret 2025

    PP Tuntas Terbit, Ruang Gerak Anak di Medsos Kini Diatur Nasional 29 Maret 2025

    PP Tuntas Terbit, Ruang Gerak Anak di Medsos Kini Diatur
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden
    Prabowo Subianto
    resmi mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam
    Perlindungan Anak
    , pada Jumat (28/3/2025).
    PP yang bernama lain
    PP Tuntas
    ini diyakini memberikan kepastian agar anak terhindar dari bahaya mengakses
    media sosial
    .
    Prabowo menegaskan, masa depan anak-anak cerah, sehingga perlu dilindungi.
    “Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, hari ini, Jumat 28 Maret 2025, saya Presiden RI Prabowo Subianto mensahkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Perlindungan Anak. PP Tuntas,” ujar Prabowo, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.
    Prabowo mengatakan bahwa PP ini berawal dari Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid yang mendatanginya di Istana beberapa waktu lalu.
    Meutya, kata Prabowo, menyampaikan bahwa
    perlindungan anak
    di ruang digital sangat dibutuhkan.
    Gayung bersambut, Prabowo meminta Meutya melanjutkan upaya perlindungan anak tersebut.
    Saat mengesahkan PP Tuntas, Prabowo juga mengundang ratusan anak kecil dan siswa.
    Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih juga hadir, antara lain Menkomdigi Meutya Hafid, Mendikdasmen Abdul Mu’ti, Menko PMK Pratikno, Mensesneg Prasetyo Hadi, Menteri PPPA Arifatul, Seskab Letkol Teddy Indra Wijaya, hingga Wamenkomdigi Angga Raka Prabowo.
    Lantas, apa isi PP ini?
    PP Tuntas pada dasarnya bakal mengatur salah satunya batas usia anak mengakses media sosial.
    Meutya Hafid menekankan pentingnya pembatasan usia dalam pembuatan akun digital.
    Menurut Meutya, pembatasan usia dan pengawasan dalam pembuatan akun digital dimaksudkan sebagai upaya menunda anak hingga mereka cukup matang untuk memiliki akun media sosial sendiri.
    “Sekali lagi, ini bukan pembatasan akses secara umum. Kalau anaknya menggunakan milik orang tua, dengan pendampingan orang tua, itu diperbolehkan,” ujar Meutya di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat.
    Meutya juga menambahkan, untuk memiliki akun yang mandiri, anak-anak harus memenuhi kriteria tumbuh kembang yang sesuai.
    Tetapi, mekanismenya belum diatur secara resmi. Pemerintah akan membuat peraturan tambahan setingkat menteri untuk mengatur soal itu lebih terperinci.
    PP Tuntas juga mengatur platform media sosial yang bahkan bisa memberikan sanksi terhadap mereka.
    Meutya menuturkan, dalam PP ini, platform penyelenggara sistem elektronik diwajibkan untuk memprioritaskan perlindungan anak di atas kepentingan komersialisasi.
    Pemerintah, kata dia, berkomitmen untuk melindungi anak-anak dari konten berbahaya, eksploitasi komersial, serta ancaman terhadap data pribadi mereka.
    “Jadi, juga ada larangan mengenai profiling data anak,” ucap Meutya.
    Dia juga menekankan bahwa platform dilarang memperlakukan anak-anak sebagai komoditas.
    Meutya menyebut ada sanksi tegas bagi platform yang melanggar ketentuan ini.
    “PP ini bukan memberi sanksi kepada orangtua ataupun anak, tapi sanksi kepada para platform,” imbuhnya.
    Dikutip dari Kompas.id, dalam artikel ”
    Prabowo Sahkan PP Tuntas, Pembuatan Akun Medsos Anak Dibatasi Usia
    “, sanksi administrasi terentang dari teguran sampai penutupan apabila pelanggaran pihak platform terlampau fatal.
    “Pada dasarnya, ini untuk penyelenggara sistem elektronik, termasuk media sosial di situ. Ranahnya terkena ke seluruh PSE,” kata Meutya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Potensi Cuaca Ekstrem saat Arus Mudik, Ini Peringatan DPR untuk Pemerintah

    Potensi Cuaca Ekstrem saat Arus Mudik, Ini Peringatan DPR untuk Pemerintah

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah dan pihak terkait untuk memprioritaskan keselamatan pemudik di tengah potensi cuaca ekstrem pada arus mudik Idulfitri 1446 H atau Lebaran 2025.

    Menurutnya, pemerintah bersama pihak terkait perlu segera mengambil langkah-langkah guna mengantisipasi risiko akibat cuaca ekstrem.

    “Salah satu yang harus menjadi perhatian adalah penyebaran informasi cuaca yang harus dilakukan secara real time melalui berbagai kanal, termasuk media massa dan aplikasi transportasi online,” imbaunya melalui keterangan tertulis yang dikutip Jumat (28/3/2025).

    Eks Menko PMK ini turut mengusulkan agar papan informasi digital di tempat peristirahatan (rest area) dan terminal transportasi umum digunakan untuk memberikan pembaruan cuaca kepada pemudik.

    “BMKG harus terus memperbarui informasi cuaca secara akurat dan cepat. Masyarakat harus mendapatkan peringatan dini agar bisa mengambil keputusan perjalanan yang lebih aman,” ucapnya.

    Tak hanya itu, cucu Proklamator RI ini menekankan pentingnya koordinasi intens antara BMKG dengan pihak-pihak terkait yang bekerja langsung dengan layanan transportasi dalam menghadapi cuaca ekstrem.

    “Pemerintah harus memastikan kesiapan infrastruktur transportasi, seperti bandara, pelabuhan, dan terminal, untuk menghadapi kemungkinan gangguan akibat cuaca buruk,” tutur Cucu Bung Karno tersebut.

    Di lain sisi, Puan juga mengimbau masyarakat untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin sebelum melakukan perjalanan mudik. 

    Dia menyarankan penudik untuk selalu memantau informasi cuaca, memastikan kendaraan dalam kondisi prima, serta tidak memaksakan perjalanan jika terjadi hujan lebat atau angin kencang.  

    “Kita semua tentu berharap arus mudik tahun ini berjalan lancar. Maka keselamatan harus tetap menjadi prioritas. Mari kita bersama-sama bersiap dan selalu waspada agar perjalanan mudik bisa tetap nyaman dan aman,” tutup dia.

    Sebagai informasi, berdasarkan peringatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi akan didominasi cuaca berawan hingga hujan ringan untuk periode 24-27 Maret 2025. Beberapa daerah pun diprediksi mengalami hujan lebat yang disertai kilat dan angin kencang.

    Menurut BMKG, wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat menjadi wilayah yang perlu diwaspadai, sementara hujan lebat dengan angin kencang juga berpotensi terjadi di Nusa Tenggara Timur. 

    Kombinasi dari beberapa gangguan atmosfer juga disebut berpotensi berpengaruh pada kondisi perairan dengan memunculkan gelombang tinggi, terutama di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur. 

  • Pemerintah Bentuk Tim Khusus Mitigasi Bencana di Jakarta-Banten-Jabar

    Pemerintah Bentuk Tim Khusus Mitigasi Bencana di Jakarta-Banten-Jabar

    JAKARTA – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) membentuk tim khusus mitigasi bencana yang terdiri atas berbagai kementerian/lembaga (K/L) untuk mitigasi bencana, utamanya banjir yang seringkali melanda Provinsi Jakarta, Banten, hingga Jawa Barat (Jabar).

    “Sebagaimana kita tahu, beberapa saat yang lalu ada banjir besar yang melanda Jakarta, Bekasi, Karawang dan sekitarnya, sampai Cianjur, dan kalau ini ditangani secara biasa-biasa, kita khawatir akan semakin membesar di waktu yang akan datang. Oleh karena itu, kami tadi membahas penanganan yang lebih sinergis dan komprehensif dari hulu sampai hilir, dan forum menyepakati dibentuk tim yang bertugas untuk merumuskan secara detail aksi konkret di lapangan, sekaligus melakukan monitoring dan evaluasi,” kata Menko PMK Pratikno di Jakarta, Kamis 27 Maret, disitat Antara.

    Ia menegaskan, tim mitigasi bencana tersebut dibentuk secara komprehensif karena selama ini bencana yang terjadi di Jakarta hingga Jabar menimbulkan korban hingga kerugian ekonomi yang cukup besar. Tim terdiri atas anggota eselon satu di masing-masing K/L, termasuk Pemerintah Provinsi Jakarta, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, hingga Pemerintah Provinsi Banten.

    “Jadi ini tim yang ditangani secara komprehensif karena memang kita korbannya sangat besar, pengorbanan ekonomi sangat besar, dan ini tidak bisa dibiarkan terus. Oleh karena itu, kami berusaha untuk menangani lebih optimal. Di sini kita tangani dari hulu juga,” ujar dia.

    Beberapa perwakilan K/L yang hadir di antaranya Kementerian Pekerjaan Umum (PU); Kementerian Lingkungan Hidup; Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR); Kementerian Lingkungan Hidup; Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG); Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Pertahanan; Kementerian Keuangan; Kemenko Pangan; hingga Pemerintah Provinsi Jakarta, Jabar, dan Banten.

    Sementara itu, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti mengemukakan seluruh K/L yang terlibat dalam tim mitigasi bencana telah sepakat untuk menangani permasalahan banjir, utamanya di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur (Jabodetabekjur), dan saat ini, Kementerian PU akan fokus menyelesaikan tanggul bekerja sama dengan pemerintah daerah.

    “Hal yang terpenting adalah kita akan menyelesaikan tanggul yang sampai dengan saat ini untuk Jakarta masih menyisakan 16,5 km, dan untuk Bekasi masih memerlukan 19,6 km. Ini akan didukung bersama-sama dengan pemerintah daerah, dan pemerintah daerah sudah sepakat dengan ini, kita nanti sesuai dengan arahan Menko PMK akan membuat tim perumus, siapa yang berbuat apa dan pelaksanaannya tahun berapa,” ucap Diana.

    Ia menegaskan pihaknya terus melakukan monitoring terkait pelaksanaan dari pengendalian bencana banjir di wilayah Jabodetabekjur.

    Sedangkan Kepala BNPB Suharyanto menyebutkan bahwa BNPB bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah sepakat melaksanakan rekayasa cuaca mulai hari ini, Kamis (27/3) hingga Minggu (30/3) mendatang.

    “Mulai tanggal 27, 28, 29, 30 Maret 2025 juga dilaksanakan rekayasa cuaca, untuk Jawa Barat bekerja sama dengan TNI terbang siang, untuk BNPB terbang malam. Kemudian untuk Banten, itu relatif juga aman hujan ringan, sehingga mitigasi terkait cuaca menjelang Idul Fitri ini hanya di Jawa Barat,” ujar dia.

    Ia juga menyebutkan, untuk beberapa wilayah yang beberapa waktu lalu dilanda banjir sudah dilakukan pembangunan hingga relokasi.

    “Untuk banjir yang tanggal 3 Maret 2025, ini semuanya sudah proses pemulihan, ada rincian-rinciannya, jadi jembatan-jembatan yang putus sudah dibangun kembali, rumah-rumah yang rusak diperbaiki, bahkan juga ada beberapa relokasi. Itu rinciannya jelas mulai dari Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Tangerang itu semuanya ada,” tandasnya.

  • Pemerintah Diminta Gerak Cepat Stabilkan Harga Sembako Jelang Lebaran

    Pemerintah Diminta Gerak Cepat Stabilkan Harga Sembako Jelang Lebaran

    PIKIRAN RAKYAT – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah untuk segera mengambil langkah nyata dalam mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok yang terus melonjak jelang Lebaran 2025, khususnya komoditas pangan. Menurutnya, memastikan stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan menjadi hal penting dalam kesiapan Pemerintah menghadapi Hari Raya Idul Fitri.

    Puan mengatakan pasokan yang lancar, pengawasan distribusi, serta percepatan bantuan pangan menjadi kunci agar masyarakat tidak semakin terbebani selama Ramadan dan menjelang Lebaran. Khususnya bagi kelas menengah ke bawah.

    “Harga sembako yang melonjak menjelang Lebaran harus segera dikendalikan. Pemerintah perlu bergerak cepat dan efektif untuk menstabilkan harga-harga bahan pokok agar rakyat tidak semakin terbebani,” kata Puan dalam keterangan resminya, Rabu (26/3/2025).

    Lonjakan harga kebutuhan pokok mulai dari beras, minyak goreng, gula, dan telur sudah terjadi di berbagai daerah, seperti di Kabupaten Lebak, Banten, dan Makassar. Menurut Puan, kenaikan harga bahan pokok bukan hanya disebabkan oleh peningkatan permintaan.

    “Tetapi juga dipicu faktor lain seperti kurangnya pengawasan distribusi yang mengakibatkan keterlambatan pasokan dan celah bagi spekulan untuk bermain harga,” ungkap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI tersebut.

    Selain itu, tingginya biaya logistik dan cuaca buruk turut menyebabkan gangguan suplai di beberapa wilayah yang berujung pada kenaikan harga. Minimnya langkah stabilisasi harga juga dinilai menjadi faktor kenaikan harga komoditas yang terus terjadi tanpa kontrol yang pasti.

    Puan pun menyebut, tanpa tindakan konkret dari Pemerintah, maka daya beli masyarakat akan terus melemah. Terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah. “Kelancaran pasokan, pengawasan distribusi, serta percepatan bantuan pangan adalah kunci utama. Jangan biarkan masyarakat kesulitan di tengah tingginya harga kebutuhan pokok,” tutur Puan.

    “Memastikan stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan sangat diperlukan pada persiapan menghadapi Hari Raya Idul Fitri. Kita harus memastikan bahwa setiap keluarga bisa merayakan Lebaran dengan tenang tanpa khawatir akan mahalnya bahan pokok,” imbuh mantan Menko PMK itu.

    Puan meminta Pemerintah melalui kementerian/lembaga terkait untuk menjamin pasokan bahan pokok tetap lancar dengan harga terjangkau. Pemerintah dan pihak berwajib juga harus memastikan tidak ada penimbunan yang merugikan masyarakat.

    “Operasi pasar juga harus digencarkan agar masyarakat bisa mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau. Operasi pasar murah harus diperbanyak di seluruh wilayah, terutama di daerah-daerah yang mengalami lonjakan harga signifikan,” papar Puan.

    “Pastikan rakyat bisa membeli kebutuhan pokok dengan harga wajar. Operasi pasar bukan sekadar formalitas, tetapi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kecil,” sambungnya.

    Di sisi lain, Puan menyoroti fenomena kesulitan ekonomi yang akhir-akhir ini dirasakan masyarakat, bahkan bagi kelompok kelas menengah. Hal ini terbukti dengan daya beli masyarakat yang menurun meski menjelang Lebaran, hingga jumlah pemudik yang berkurang.

    Kementerian Perhubungan memprediksi jumlah pemudik pada tahun ini hanya mencapai 146,48 juta. Angka tersebut turun 24% dibandingkan tahun lalu yang mencapai 193,6 juta. 

    Sementara itu Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) juga menyebutkan asumsi perputaran uang di libur Idul Fitri 2025 diprediksi hanya di kisaran Rp 137.975 triliun. Jumlah ini menurun dibanding perputaran uang selama Idul Fitri 2024 lalu yang mencapai Rp 157,3 triliun.

    Dengan keadaan ekonomi masyarakat yang cukup berat, Puan mendorong bantuan sosial dari Pemerintah agar segera disalurkan tanpa hambatan birokrasi. Seperti diketahui, Pemerintah menargetkan dua bantuan sosial disalurkan sebelum Idul Fitri 1446 Hijriah, yakni Bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Menko PMK dan 3 Pemprov Bentuk Tim Tangani Banjir Jakarta-Bekasi, Diketuai Wamen PU Diana

    Menko PMK dan 3 Pemprov Bentuk Tim Tangani Banjir Jakarta-Bekasi, Diketuai Wamen PU Diana

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) membentuk tim yang bertugas untuk menangani dan mengurangi risiko bencana banjir di Jakarta, Bekasi, Karawang, hingga sekitarnya seperti Cianjur.

    Pembentukan tim ini dilakukan dalam rapat koordinasi tingkat menteri yang dihadiri langsung oleh Menko PMK Pratikno, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Plt. Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy, Wamen PU Diana Kusumastuti, Wamenkeu Anggito Abimanyu, Wamen ATR/BPN Ossy Dermawan. 

    Selain itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung, Gubernur Banten Andra Soni, dan perwakilan Pemprov Jawa Barat juga turut langsung menghadiri rapat tersebut.

    Menko PMK menjelaskan, alasan pembentukan tim ini karena bercermin pada banjir besar yang melanda Jakarta, Bekasi, Karawang, hingga sekitarnya seperti Cianjur beberapa saat waktu lalu.

     “Oleh karena itu kita tadi membahas penanganan yang lebih sinergis, lebih komprehensif dari hulu sampai dengan hilir. Tadi forum menyepakati untuk dibentuk tim,” ujarnya seusai rapat, di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Kamis (27/3/2025).

    Pratikno melanjutkan, dari forum itu pun disepakati bahwa ketua timnya adalah Wamen Pekerjaan Umum (PU), Diana Kusumastuti. Anggotanya adalah berbagai eselon I di masing-masing kementerian/lembaga (K/L).

    “Jadi ini tim yang ditangani secara komprehensif karena memang kita korbannya sangat besar, jadi pengorbanan ekonomi sangat besar dan ini tidak bisa dibiarkan terus. Oleh karena itu kami berusaha untuk menangani lebih optimal,” kata dia.

    Sementara itu, Wamen PU menyebut hal terpenting yang akan timnya lakukan adalah menyelesaikan tanggul. Dia menyebut pemerintah daerah pun sepakat akan hal ini.

    “Penyelesaian tanggul yang sampai dengan saat ini untuk DKI Jakarta masih menyisakan 16,5 km dan juga untuk Bekasi masih memerlukan 19,6 km,” tuturnya dalam kesempatan yang sama.

  • Lazismu: Daya Beli Masyarakat Menurun, Semangat Berzakat, Infak dan Bersedekah Tetap Tinggi – Halaman all

    Lazismu: Daya Beli Masyarakat Menurun, Semangat Berzakat, Infak dan Bersedekah Tetap Tinggi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Meski kondisi ekonomi dunia diwarnai ketidakpastian global yang memengaruhi daya beli masyarakat,  tren zakat, infak dan sedekah masih menunjukkan pergerakan yang positif.

    Ini artinya kepedulian umat terhadap sesama tetap tinggi.

    “Jadi meskipun ada banyak tantangan, masyarakat masih memiliki semangat yang tinggi untuk berzakat dan bersedekah,” kata Ketua Badan Pengurus Lazismu, Ahmad Imam Mujadid Rais di sela-sela penandatanganan perjanjian kerja sama BCA dan Lazismu di Jakarta belum lama ini.

    Penandatangann kerjasama dihadiri Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Muhadjir Effendy, Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah M Izzul Muslimin, Direktur Utama Lazismu Ibnu Tsani, Direktur BCA Antonius Widodo Mulyono, dan Direktur BCA Santoso.

    Dikatakannya, kerja sama dengan lembaga keuangan seperti BCA menjadi langkah strategis untuk memfasilitasi potensi zakat yang belum tergarap maksimal.

    “Kami berharap melalui kolaborasi ini, kami dapat mendorong lebih banyak umat untuk berpartisipasi dalam program zakat dan amal,” kata Rais.

    Dikatakannya, melalui platform BCA, Lazismu dan lembaga zakat Muhammadiyah berupaya mengoptimalkan potensi zakat yang masih banyak belum tergarap. 

    Saat ini potensi zakat nasional diperkirakan mencapai Rp367 triliun, angka yang terhimpun saat ini baru mencapai sekitar Rp41 triliun.

    “Oleh karena itu, upaya penggalangan dana zakat melalui platform digital ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi umat Muslim di seluruh Indonesia,” katanya.

    Direktur BCA Antonius Widodo Mulyono mengatakan, kerja sama ini tidak hanya dilihat dari segi digitalisasi, tetapi juga dalam hal memperkuat komunikasi antara lembaga keuangan dan organisasi sosial. 

    “Kami berkomitmen untuk mendukung berbagai inisiatif kemanusiaan, dan dengan adanya dukungan penuh dari Lazismu, kami optimistis akan ada peningkatan jumlah donasi zakat dan amal melalui platform digital,” katanya.

    Ditambahkannya, fitur pembayaran ZIS via Lazismu di aplikasi myBCA dimaksudkan mengoptimalkan pengumpulan zakat, infak, serta sedekah.

    “Umat Islam di Indonesia dapat dengan mudah melakukan zakat, sedekah, dan infak kapan saja, tanpa khawatir soal waktu,” ujar Widodo.

  • Negara Harus Hadir Tanpa Tunggu Rakyat Mem-viralkan

    Negara Harus Hadir Tanpa Tunggu Rakyat Mem-viralkan


    PIKIRAN RAKYAT –
    Ketua DPR RI Puan Maharani menutup masa sidang DPR untuk Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025. Ia pun menyoroti kesiapan pemerintah untuk momen Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah.

    Penutupan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 DPR berlangsung dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/3/2025). Di awal pidato penutupan masa sidang DPR, Puan menyampaikan dukacita kepada korban bencana alam akibat cuaca ekstrem.

    “Atas nama Pimpinan DPR RI dan segenap Anggota DPR RI, kami menyampaikan rasa duka dan simpati yang mendalam untuk saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah akibat cuaca ekstrem baik banjir maupun tanah longsor yang terjadi di beberapa wilayah di tanah air,” kata Puan.

    “Semoga masyarakat yang terdampak bencana diberikan keselamatan dan kekuatan oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa,” lanjutnya.

    Puan kemudian menyampaikan bahwa pada masa persidangan ini, pemerintah dan DPR melakukan pembahasan dan persetujuan atas rencana efisiensi APBN Tahun Anggaran 2025. Ia mengapresiasi upaya pemerintah tersebut dan mengingatkan agar pemerintah dapat sungguh-sungguh menggunakan uang rakyat bagi sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

    “Pemerintah sudah seharusnya melakukan upaya terbaik dalam membuka jalan bagi rakyat untuk hidup lebih sejahtera, mudah dan tenteram,” ungkap Puan.

    Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu menambahkan, upaya pemerintah melakukan efisiensi APBN merupakan kewajiban yang harus dijalankan. Hal ini, menurut Puan, sebagai pelaksanaan atas amanat Undang Undang Keuangan Negara.

    “Oleh karena itu, efisiensi APBN merupakan kesempatan bagi pemerintah untuk memperkuat pengelolaan keuangan negara sesuai dengan undang-undang,” jelasnya.

    Puan juga menyinggung soal kehidupan berdemokrasi di Indonesia pada saat ini yang telah menempatkan rakyat sebagai subjek dari kebijakan publik yang dibuat oleh negara. Untuk itu, negara disebut harus mawas diri, mendengarkan aspirasi rakyat, serta dapat mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat dalam setiap kebijakan yang diambil.

    “Negara harus hadir dalam melindungi rakyat, mencerdaskan hidup rakyat, dan mensejahterahkan rakyat. Bagi rakyat yang membutuhkan kehadiran negara dalam menyelesaikan urusan hidupnya, menunggu 1 hari saja akan terasa sangat lama,” ujar Puan.

    “Tetapi bagi kita, DPR RI dan pemerintah, terkadang membahas masalah rakyat dan mencari solusinya seringkali bisa berlangsung berhari-hari, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun,” imbuhnya.

    Maka dari itu, Puan mengajak pemerintah untuk meneguhkan komitmen bersama agar dapat merespons secara cepat dan tepat setiap keluhan masalah rakyat. Mulai dari permasalahan lapangan pekerjaan, masalah sekolah, masalah layanan rumah sakit, masalah petani nelayan, dan lain sebagainya. 

    “Negara harus hadir tanpa harus menunggu rakyat mem-viralkan dan menuntut kehadiran negara,” tegas Puan.

    Puan mengatakan, bertindak cepat tidak berarti mengabaikan tata kelola yang baik. “Kita harus bertindak cepat secara terukur dan taat pada prinsip-prinsip yang berintegritas. Niat baik saja tidak cukup dalam membuat kebijakan publik, diperlukan transparansi, akuntabilitas, dan sesuai dengan kewenangannya,” sebut mantan Menko PMK itu.

    “Kita harus membangun budaya kerja membiasakan yang benar dan bukannya malah membenarkan yang biasa,” tambah Puan.***

     

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News