Kapolri Ungkap Tiket Kereta Api untuk Mudik dan Balik Lebaran Masih Tersedia
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
–
Kapolri
Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan bahwa moda transportasi
kereta api
masih tersedia untuk
mudik Lebaran
2025.
Sebab, menurut dia, penjualan tiket kereta api baru mencapai 86 persen berdasarkan data yang diterima.
“Dari data yang kita lihat bahwa untuk kereta api ini masih digunakan 86 persen. Jadi masih ada sisa cukup banyak,” kata Kapolri dalam jumpa pers di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Sabtu (29/3/2025).
Kapolri mengatakan hal itu setelah melihat langsung situasi keamanan dan kenyamanan arus mudik di Stasiun Gambir, didampingi tiga menteri yakni Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menko PMK Pratikno dan Menkes Budi Gunadi Sadikin.
Oleh karena itu, Listyo Sigit menyarankan agar masyarakat yang ingin mudik dapat menggunakan kereta api.
Terlebih, dia menyampaikan bahwa tiket kereta api untuk arus balik juga masih tersisa.
“Jadi bagi masyarakat ingin melaksanakan mudik hari ini dan juga nanti balik (disarankan). Ini yang balik yang pesan tiket balik masih separuhnya,” ujar jenderal polisi bintang empat ini.
Di lain sisi, Kapolri menilai bahwa sisi keamanan dan kenyamanan pada moda transportasi kereta api sudah baik.
Ketepatan waktu kereta api, menurut dia, juga bisa menjadi pertimbangan para pemudik untuk menggunakan moda transportasi ini.
“Tentunya ini bisa juga digunakan untuk mengurangi kepadatan di jalur darat. Karena memang ruang yang disiapkan oleh jalur kereta api masih cukup banyak dan ini bisa menjadi alternatif,” katanya.
Sebelumnya diberitakan, PT
Kereta Api
Indonesia (Persero) melaporkan bahwa penjualan tiket kereta
mudik Lebaran 2025
baru mencapai 60 persen dari jumlah kursi yang disediakan.
Direktur Utama PT KAI Didiek Hartantyo menyebutkan, pihaknya telah menyediakan total kapasitas hingga 4.591.510 tempat duduk selama periode mudik
Lebaran 2025
.
Dari jumlah tersebut, 3.443.832 kursi dialokasikan untuk kereta jarak jauh dan 1.147.678 kursi untuk kereta api lokal.
“Hingga per hari ini jumlah tiket yang sudah terjual sekitar 60,18 persen dari total kapasitas yang kami sediakan, atau sebanyak 2.763.025 tiket,” ujarnya usai menggelar Apel Gelar Pasukan Angkutan Lebaran 2025 di Halaman Stasiun Gambir, Jakarta pada 24 Maret 2025.
Didiek memaparkan, dari jumlah tersebut, 2.577.897 tiket merupakan tiket KAJJ dengan tingkat okupansi mencapai 74,86 persen.
Sementara itu, tiket KA Lokal yang telah terjual sebanyak 185.128 tiket atau 16,13 persen dari total kapasitas.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Muhadjir Effendy
-
/data/photo/2025/03/28/67e671efa1901.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
PP Tuntas Terbit, Ruang Gerak Anak di Medsos Kini Diatur Nasional 29 Maret 2025
PP Tuntas Terbit, Ruang Gerak Anak di Medsos Kini Diatur
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden
Prabowo Subianto
resmi mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam
Perlindungan Anak
, pada Jumat (28/3/2025).
PP yang bernama lain
PP Tuntas
ini diyakini memberikan kepastian agar anak terhindar dari bahaya mengakses
media sosial
.
Prabowo menegaskan, masa depan anak-anak cerah, sehingga perlu dilindungi.
“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, hari ini, Jumat 28 Maret 2025, saya Presiden RI Prabowo Subianto mensahkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Perlindungan Anak. PP Tuntas,” ujar Prabowo, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.
Prabowo mengatakan bahwa PP ini berawal dari Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid yang mendatanginya di Istana beberapa waktu lalu.
Meutya, kata Prabowo, menyampaikan bahwa
perlindungan anak
di ruang digital sangat dibutuhkan.
Gayung bersambut, Prabowo meminta Meutya melanjutkan upaya perlindungan anak tersebut.
Saat mengesahkan PP Tuntas, Prabowo juga mengundang ratusan anak kecil dan siswa.
Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih juga hadir, antara lain Menkomdigi Meutya Hafid, Mendikdasmen Abdul Mu’ti, Menko PMK Pratikno, Mensesneg Prasetyo Hadi, Menteri PPPA Arifatul, Seskab Letkol Teddy Indra Wijaya, hingga Wamenkomdigi Angga Raka Prabowo.
Lantas, apa isi PP ini?
PP Tuntas pada dasarnya bakal mengatur salah satunya batas usia anak mengakses media sosial.
Meutya Hafid menekankan pentingnya pembatasan usia dalam pembuatan akun digital.
Menurut Meutya, pembatasan usia dan pengawasan dalam pembuatan akun digital dimaksudkan sebagai upaya menunda anak hingga mereka cukup matang untuk memiliki akun media sosial sendiri.
“Sekali lagi, ini bukan pembatasan akses secara umum. Kalau anaknya menggunakan milik orang tua, dengan pendampingan orang tua, itu diperbolehkan,” ujar Meutya di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat.
Meutya juga menambahkan, untuk memiliki akun yang mandiri, anak-anak harus memenuhi kriteria tumbuh kembang yang sesuai.
Tetapi, mekanismenya belum diatur secara resmi. Pemerintah akan membuat peraturan tambahan setingkat menteri untuk mengatur soal itu lebih terperinci.
PP Tuntas juga mengatur platform media sosial yang bahkan bisa memberikan sanksi terhadap mereka.
Meutya menuturkan, dalam PP ini, platform penyelenggara sistem elektronik diwajibkan untuk memprioritaskan perlindungan anak di atas kepentingan komersialisasi.
Pemerintah, kata dia, berkomitmen untuk melindungi anak-anak dari konten berbahaya, eksploitasi komersial, serta ancaman terhadap data pribadi mereka.
“Jadi, juga ada larangan mengenai profiling data anak,” ucap Meutya.
Dia juga menekankan bahwa platform dilarang memperlakukan anak-anak sebagai komoditas.
Meutya menyebut ada sanksi tegas bagi platform yang melanggar ketentuan ini.
“PP ini bukan memberi sanksi kepada orangtua ataupun anak, tapi sanksi kepada para platform,” imbuhnya.
Dikutip dari Kompas.id, dalam artikel ”
Prabowo Sahkan PP Tuntas, Pembuatan Akun Medsos Anak Dibatasi Usia
“, sanksi administrasi terentang dari teguran sampai penutupan apabila pelanggaran pihak platform terlampau fatal.
“Pada dasarnya, ini untuk penyelenggara sistem elektronik, termasuk media sosial di situ. Ranahnya terkena ke seluruh PSE,” kata Meutya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Pemerintah Diminta Gerak Cepat Stabilkan Harga Sembako Jelang Lebaran
PIKIRAN RAKYAT – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah untuk segera mengambil langkah nyata dalam mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok yang terus melonjak jelang Lebaran 2025, khususnya komoditas pangan. Menurutnya, memastikan stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan menjadi hal penting dalam kesiapan Pemerintah menghadapi Hari Raya Idul Fitri.
Puan mengatakan pasokan yang lancar, pengawasan distribusi, serta percepatan bantuan pangan menjadi kunci agar masyarakat tidak semakin terbebani selama Ramadan dan menjelang Lebaran. Khususnya bagi kelas menengah ke bawah.
“Harga sembako yang melonjak menjelang Lebaran harus segera dikendalikan. Pemerintah perlu bergerak cepat dan efektif untuk menstabilkan harga-harga bahan pokok agar rakyat tidak semakin terbebani,” kata Puan dalam keterangan resminya, Rabu (26/3/2025).
Lonjakan harga kebutuhan pokok mulai dari beras, minyak goreng, gula, dan telur sudah terjadi di berbagai daerah, seperti di Kabupaten Lebak, Banten, dan Makassar. Menurut Puan, kenaikan harga bahan pokok bukan hanya disebabkan oleh peningkatan permintaan.
“Tetapi juga dipicu faktor lain seperti kurangnya pengawasan distribusi yang mengakibatkan keterlambatan pasokan dan celah bagi spekulan untuk bermain harga,” ungkap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI tersebut.
Selain itu, tingginya biaya logistik dan cuaca buruk turut menyebabkan gangguan suplai di beberapa wilayah yang berujung pada kenaikan harga. Minimnya langkah stabilisasi harga juga dinilai menjadi faktor kenaikan harga komoditas yang terus terjadi tanpa kontrol yang pasti.
Puan pun menyebut, tanpa tindakan konkret dari Pemerintah, maka daya beli masyarakat akan terus melemah. Terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah. “Kelancaran pasokan, pengawasan distribusi, serta percepatan bantuan pangan adalah kunci utama. Jangan biarkan masyarakat kesulitan di tengah tingginya harga kebutuhan pokok,” tutur Puan.
“Memastikan stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan sangat diperlukan pada persiapan menghadapi Hari Raya Idul Fitri. Kita harus memastikan bahwa setiap keluarga bisa merayakan Lebaran dengan tenang tanpa khawatir akan mahalnya bahan pokok,” imbuh mantan Menko PMK itu.
Puan meminta Pemerintah melalui kementerian/lembaga terkait untuk menjamin pasokan bahan pokok tetap lancar dengan harga terjangkau. Pemerintah dan pihak berwajib juga harus memastikan tidak ada penimbunan yang merugikan masyarakat.
“Operasi pasar juga harus digencarkan agar masyarakat bisa mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau. Operasi pasar murah harus diperbanyak di seluruh wilayah, terutama di daerah-daerah yang mengalami lonjakan harga signifikan,” papar Puan.
“Pastikan rakyat bisa membeli kebutuhan pokok dengan harga wajar. Operasi pasar bukan sekadar formalitas, tetapi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kecil,” sambungnya.
Di sisi lain, Puan menyoroti fenomena kesulitan ekonomi yang akhir-akhir ini dirasakan masyarakat, bahkan bagi kelompok kelas menengah. Hal ini terbukti dengan daya beli masyarakat yang menurun meski menjelang Lebaran, hingga jumlah pemudik yang berkurang.
Kementerian Perhubungan memprediksi jumlah pemudik pada tahun ini hanya mencapai 146,48 juta. Angka tersebut turun 24% dibandingkan tahun lalu yang mencapai 193,6 juta.
Sementara itu Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) juga menyebutkan asumsi perputaran uang di libur Idul Fitri 2025 diprediksi hanya di kisaran Rp 137.975 triliun. Jumlah ini menurun dibanding perputaran uang selama Idul Fitri 2024 lalu yang mencapai Rp 157,3 triliun.
Dengan keadaan ekonomi masyarakat yang cukup berat, Puan mendorong bantuan sosial dari Pemerintah agar segera disalurkan tanpa hambatan birokrasi. Seperti diketahui, Pemerintah menargetkan dua bantuan sosial disalurkan sebelum Idul Fitri 1446 Hijriah, yakni Bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).***
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News
-

Lazismu: Daya Beli Masyarakat Menurun, Semangat Berzakat, Infak dan Bersedekah Tetap Tinggi – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Meski kondisi ekonomi dunia diwarnai ketidakpastian global yang memengaruhi daya beli masyarakat, tren zakat, infak dan sedekah masih menunjukkan pergerakan yang positif.
Ini artinya kepedulian umat terhadap sesama tetap tinggi.
“Jadi meskipun ada banyak tantangan, masyarakat masih memiliki semangat yang tinggi untuk berzakat dan bersedekah,” kata Ketua Badan Pengurus Lazismu, Ahmad Imam Mujadid Rais di sela-sela penandatanganan perjanjian kerja sama BCA dan Lazismu di Jakarta belum lama ini.
Penandatangann kerjasama dihadiri Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Muhadjir Effendy, Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah M Izzul Muslimin, Direktur Utama Lazismu Ibnu Tsani, Direktur BCA Antonius Widodo Mulyono, dan Direktur BCA Santoso.
Dikatakannya, kerja sama dengan lembaga keuangan seperti BCA menjadi langkah strategis untuk memfasilitasi potensi zakat yang belum tergarap maksimal.
“Kami berharap melalui kolaborasi ini, kami dapat mendorong lebih banyak umat untuk berpartisipasi dalam program zakat dan amal,” kata Rais.
Dikatakannya, melalui platform BCA, Lazismu dan lembaga zakat Muhammadiyah berupaya mengoptimalkan potensi zakat yang masih banyak belum tergarap.
Saat ini potensi zakat nasional diperkirakan mencapai Rp367 triliun, angka yang terhimpun saat ini baru mencapai sekitar Rp41 triliun.
“Oleh karena itu, upaya penggalangan dana zakat melalui platform digital ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi umat Muslim di seluruh Indonesia,” katanya.
Direktur BCA Antonius Widodo Mulyono mengatakan, kerja sama ini tidak hanya dilihat dari segi digitalisasi, tetapi juga dalam hal memperkuat komunikasi antara lembaga keuangan dan organisasi sosial.
“Kami berkomitmen untuk mendukung berbagai inisiatif kemanusiaan, dan dengan adanya dukungan penuh dari Lazismu, kami optimistis akan ada peningkatan jumlah donasi zakat dan amal melalui platform digital,” katanya.
Ditambahkannya, fitur pembayaran ZIS via Lazismu di aplikasi myBCA dimaksudkan mengoptimalkan pengumpulan zakat, infak, serta sedekah.
“Umat Islam di Indonesia dapat dengan mudah melakukan zakat, sedekah, dan infak kapan saja, tanpa khawatir soal waktu,” ujar Widodo.
-

Negara Harus Hadir Tanpa Tunggu Rakyat Mem-viralkan
PIKIRAN RAKYAT – Ketua DPR RI Puan Maharani menutup masa sidang DPR untuk Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025. Ia pun menyoroti kesiapan pemerintah untuk momen Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah.Penutupan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 DPR berlangsung dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/3/2025). Di awal pidato penutupan masa sidang DPR, Puan menyampaikan dukacita kepada korban bencana alam akibat cuaca ekstrem.
“Atas nama Pimpinan DPR RI dan segenap Anggota DPR RI, kami menyampaikan rasa duka dan simpati yang mendalam untuk saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah akibat cuaca ekstrem baik banjir maupun tanah longsor yang terjadi di beberapa wilayah di tanah air,” kata Puan.
“Semoga masyarakat yang terdampak bencana diberikan keselamatan dan kekuatan oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa,” lanjutnya.
Puan kemudian menyampaikan bahwa pada masa persidangan ini, pemerintah dan DPR melakukan pembahasan dan persetujuan atas rencana efisiensi APBN Tahun Anggaran 2025. Ia mengapresiasi upaya pemerintah tersebut dan mengingatkan agar pemerintah dapat sungguh-sungguh menggunakan uang rakyat bagi sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.
“Pemerintah sudah seharusnya melakukan upaya terbaik dalam membuka jalan bagi rakyat untuk hidup lebih sejahtera, mudah dan tenteram,” ungkap Puan.
Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu menambahkan, upaya pemerintah melakukan efisiensi APBN merupakan kewajiban yang harus dijalankan. Hal ini, menurut Puan, sebagai pelaksanaan atas amanat Undang Undang Keuangan Negara.
“Oleh karena itu, efisiensi APBN merupakan kesempatan bagi pemerintah untuk memperkuat pengelolaan keuangan negara sesuai dengan undang-undang,” jelasnya.
Puan juga menyinggung soal kehidupan berdemokrasi di Indonesia pada saat ini yang telah menempatkan rakyat sebagai subjek dari kebijakan publik yang dibuat oleh negara. Untuk itu, negara disebut harus mawas diri, mendengarkan aspirasi rakyat, serta dapat mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat dalam setiap kebijakan yang diambil.
“Negara harus hadir dalam melindungi rakyat, mencerdaskan hidup rakyat, dan mensejahterahkan rakyat. Bagi rakyat yang membutuhkan kehadiran negara dalam menyelesaikan urusan hidupnya, menunggu 1 hari saja akan terasa sangat lama,” ujar Puan.
“Tetapi bagi kita, DPR RI dan pemerintah, terkadang membahas masalah rakyat dan mencari solusinya seringkali bisa berlangsung berhari-hari, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun,” imbuhnya.
Maka dari itu, Puan mengajak pemerintah untuk meneguhkan komitmen bersama agar dapat merespons secara cepat dan tepat setiap keluhan masalah rakyat. Mulai dari permasalahan lapangan pekerjaan, masalah sekolah, masalah layanan rumah sakit, masalah petani nelayan, dan lain sebagainya.
“Negara harus hadir tanpa harus menunggu rakyat mem-viralkan dan menuntut kehadiran negara,” tegas Puan.
Puan mengatakan, bertindak cepat tidak berarti mengabaikan tata kelola yang baik. “Kita harus bertindak cepat secara terukur dan taat pada prinsip-prinsip yang berintegritas. Niat baik saja tidak cukup dalam membuat kebijakan publik, diperlukan transparansi, akuntabilitas, dan sesuai dengan kewenangannya,” sebut mantan Menko PMK itu.
“Kita harus membangun budaya kerja membiasakan yang benar dan bukannya malah membenarkan yang biasa,” tambah Puan.***
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News
/data/photo/2025/03/29/67e79fdddacb4.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/03/29/67e79f45e384f.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/03/29/67e79689b5937.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)


