Xcloud.id

Tag: Muhadjir Effendy

  • Puan Maharani ungkap Nasib Pembahasan RUU PPRT

    Puan Maharani ungkap Nasib Pembahasan RUU PPRT

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan pihaknya akan berhati-hati membahas Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). DPR juga berjanji akan melibatkan partisipasi publik.

    Puan mengungkapkan perkembangan pembahasan RUU PPRT kini telah memasuki tahapan menerima pendapat dan masukan dari masyarakat melalui RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum).

    “Jadi proses itu yang kita lakukan dulu. Bagaimana kemudian dari seluruh elemen masyarakat kita minta pendapatnya, masukannya, bagaimana meaningful participation itu sebanyak-banyaknya kita minta dulu,” katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (8/7/2025).

    Dia melanjutkan, DPR RI akan meminta masukan seluruh pihak seperti pemberi pekerja, pelaku atau PRT itu sendiri, dan penerima pekerja. Menurutnya, langkah ini diambil untuk memberikan keadilan bagu semua pihak yang terlibat dalam RUU ini.

    “Ketiga-tiganya itu harus kita minta masukannya. Nah itu perlu waktu untuk diminta pendapatnya,” tutur eks Menko PMK tersebut.

    Adapun, lanjutnya, hingga sejauh ini belum ada kepastian apakah RUU PPRT akan dibahas di Badan Legislasi (Baleg) atau Komisi IX DPR yang membidangi urusan ketenagakerjaan. 

    Meski demikian, pembahasan RUU PPRT dipastikan sudah mulai dilakukan secara bertahap dalam rangka meminta masukan di Baleg. “Sampai saat ini masih di Baleg. Nanti pada waktunya akan kita lihat dari masukan itu, apakah ini akan kita bahas di komisi atau di Baleg,” ucap dia. 

    Lebih jauh, Puan menuturkan hal yang sama juga berlaku untuk revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu), karena masih belum ada kepastian apakah akan dibahas di Baleg atau Komisi II DPR.

    “Ini juga sedang kita lihat situasi di lapangan ya. Bagaimana situasi di lapangan setelah hari-hari ini, apakah memerlukan hal yang lebih banyak pembahasannya sehingga perlu dilakukan pembahasan di Komisi, apakah hanya perlu dibahas di Baleg. Ini pimpinan dan teman-teman di DPR sedang mendiskusikan hal tersebut,” beber dia.

  • Biaya Haji Turun Rp 4 Juta, Prabowo Ingin Turunkan Lagi: Kita Harus yang Termurah – Halaman all

    Biaya Haji Turun Rp 4 Juta, Prabowo Ingin Turunkan Lagi: Kita Harus yang Termurah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden RI Prabowo Subianto mengaku belum puas dengan penurunan biaya ibadah haji sebesar Rp4 juta yang telah ditetapkan di masa pemerintahannya. Ia akan berjuang keras untuk membuat biaya haji lebih murah dan lebih terjangkau lagi bagi semua umat Islam.

    “Pemerintah kita, khususnya di bawah kepemimpinan saya akan berusaha sekeras tenaga memberi pelayanan terbaik. Juga kita berjuang keras untuk menurunkan biaya haji semurah-murah yang kita mampu,” kata Prabowo saat meresmikan Terminal 2F Khusus Haji dan Umrah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Minggu (4/5).

    “Alhamdulillah kita bisa menurunkan biaya haji Rp 4 juta yang sudah dirasakan oleh jemaah haji tahun ini, 203 ribu (jemaah). Tapi Rp 4 juta saya minta dikurangi lagi, saya belum puas, kita harus yang termurah yang bisa kita capai, kalau bisa lebih murah dari Malaysia.

    Prabowo telah meminta Menteri Agama Nasaruddin Umar, Kepala Badan Penyelenggara Haji Moch Irfan Yusuf, hingga Penasihat Khusus Presiden untuk Urusan Haji Muhadjir Effendy untuk berkoordinasi dan bersama-sama mencari solusi penurunan biaya haji. 

    Ia juga mengaku akan mengupayakan penurunan biaya haji lewat jalur diplomasi dengan Kerajaan Arab Saudi. 

    “Saya sudah minta waktu untuk ketemu pimpinan negara Saudi, Kerajaan Arab Saudi. Di situ saya akan membahas upaya kita permintaan Indonesia,” tuturnya.

    Selain itu, Prabowo meminta Garuda yang selama ini jadi maskapai penerbangan haji jemaah Indonesia untuk melakukan efisiensi. Menurutnya, Garuda bisa menghilangkan hal-hal yang tak perlu, sehingga biaya haji jadi bisa lebih murah.

    “Garuda juga saya minta efisien dilakukan untuk menghilangkan hal-hal yang tidak perlu. Efisiensi bisa menurunkan biaya,” ujarnya.

    Prabowo menjelaskan sejauh ini dia sudah berbicara dengan Pangeran Mohammed bin Salman (MBS) tentang niatnya membangun perkampungan RI di Saudi dan ditanggapi secara positif.

    Menurut Prabowo, jemaah haji dan umrah asal Indonesia bisa mencapai 2,2 juta dalam satu tahun. Pada waktu puncak, jemaah asal Indonesia mencapaii 12.000 orang per hari.

    “Ini sesuatu yang sangat besar, mungkin kita yang terbesar di dunia. Paling besar rombongan haji dan umrah. Dengan demikian tentunya pemerintah ingin memberi pelayanan terbaik kepada jemaah kita. Juga kita mengerti banyak jemaah kita sudah lanjut usianya,” jelas dia.

  • Presiden resmikan Terminal Khusus Haji dan Umrah di Bandara Soetta

    Presiden resmikan Terminal Khusus Haji dan Umrah di Bandara Soetta

    Presiden Prabowo Subianto meresmikan Terminal Khusus Haji dan Umrah di Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno Hatta di Tangerang, Banten, Minggu (4/5/2025). ANTARA/HO-BPMI Sekretariat Presiden

    Presiden resmikan Terminal Khusus Haji dan Umrah di Bandara Soetta
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Minggu, 04 Mei 2025 – 15:55 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto meresmikan Terminal Khusus Haji dan Umrah di Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno Hatta (Soetta), Tangerang, Banten, Minggu.

    Dalam prosesi peresmian, Presiden Prabowo bersama sejumlah pejabat dan perwakilan dari Arab Saudi meneken tombol sirine, kemudian Presiden lanjut menandatangani prasasti peresmian Terminal Khusus Haji dan Umrah.

    “Saya hari ini mendapat kehormatan besar untuk meresmikan Terminal Khusus Haji dan Umrah, Terminal 2F, Bandara Internasional Soekarno Hatta,” kata Presiden dalam sambutannya saat acara peresmian di Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Minggu.

    Dalam acara itu, Presiden menyambut baik hasil revitalisasi bandara, termasuk di antaranya Terminal Khusus Haji dan Umrah yang diresmikan hari ini.

    “Pemerintah ingin memberi pelayanan yang terbaik kepada jamaah kita, juga kita mengerti bahwa banyak jamaah kita juga sudah lanjut usianya sehingga benar-benar harus diurus,” kata Presiden.

    Di Terminal Khusus Haji dan Umrah, jamaah haji Indonesia akan menggunakan jalur tersendiri yang disebut Makkah Route untuk mengantre di konter-konter Imigrasi Arab Saudi di Bandara Internasional Soekarno Hatta.

    Sebanyak 10 konter imigrasi disiapkan khusus untuk melayani jamaah haji Indonesia yang berangkat ke tanah suci. Di konter Imigrasi Arab Saudi itu, para jamaah haji langsung mendapatkan stempel dari otoritas Arab Saudi sehingga setibanya mereka di Arab Saudi, para jamaah haji tidak lagi mengantre di konter Imigrasi.

    Usai meresmikan Terminal Khusus Haji dan Umrah, Presiden lanjut berkeliling mengecek sejumlah fasilitas di Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno Hatta yang saat ini diperuntukkan kepada calon jamaah haji Indonesia.

    Dalam acara peresmian itu, Presiden Prabowo didampingi oleh sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Investasi Rosan Perkasa Roeslani, serta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto.

    Kemudian ada juga Penasihat Khusus Presiden Bidang Urusan Haji Muhadjir Effendy, Gubernur Banten Andra Soni, Wali Kota Tangerang Sachrudin, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, dan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji Dahnil Anzar Simanjuntak.

    Sumber : Antara

  • Ketua DPR RI Melalui Forum Parlemen Bela Palestina, Desak Serangan di Gaza Dihentikan – Page 3

    Ketua DPR RI Melalui Forum Parlemen Bela Palestina, Desak Serangan di Gaza Dihentikan – Page 3

    Dalam forum tersebut, Puan Maharani menyoroti bencana kemanusiaan tragis yang terjadi di Gaza. Ia menggambarkan kondisi memilukan di mana banyak anak-anak menderita kelaparan, rumah sakit runtuh, dan seluruh keluarga harus bertahan hidup tanpa akses terhadap kebutuhan dasar.

    “Tidak ada tanda-tanda kelegaan. Serangan Israel terhadap warga sipil, termasuk perempuan, anak-anak, dan orang tua, terus berlangsung di Gaza dan Tepi Barat,” ujar Puan.

    Puan juga menegaskan bahwa Indonesia secara konsisten mendukung perjuangan rakyat Palestina, sejalan dengan cita-cita para pendiri bangsa untuk menghapuskan penjajahan di dunia.

    “Rakyat Indonesia selalu mengingat pesan inspiratif dari bapak pendiri negara kita, Presiden Sukarno, yang pernah menyatakan, ‘Selama kebebasan Palestina belum dikembalikan kepada orang-orang Palestina, maka selamanya Indonesia akan berdiri menentang pendudukan Israel’,” ungkap cucu Presiden Sukarno tersebut.

    Menurut Puan, anggota parlemen di seluruh dunia tidak boleh tinggal diam. Ia menekankan bahwa tanggung jawab seorang wakil rakyat tidak hanya kepada konstituen di negaranya, tetapi juga terhadap nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan perdamaian dunia.

    Puan juga menyesalkan fakta bahwa gencatan senjata yang telah disepakati pada awal tahun 2025 belum berhasil ditegakkan. Ia mengajak seluruh parlemen dunia untuk bersuara bersama, mendesak agar situasi di Gaza segera dipulihkan dan Israel menghentikan agresinya.

    “Fase kedua gencatan senjata harus segera dijalankan tanpa penundaan. Parlemen di berbagai negara harus mendorong pemerintah mereka agar mengambil sikap yang lebih tegas,” seru Puan.

    Ia menambahkan, komunitas internasional perlu bersatu dalam satu suara untuk mendesak Israel agar mematuhi sepenuhnya ketentuan gencatan senjata.

    Puan juga menekankan pentingnya memastikan pengiriman bantuan kemanusiaan kepada rakyat Gaza yang cepat, aman, dan tanpa hambatan.

    “Memblokir bantuan kemanusiaan merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum humaniter internasional,” tegasnya.

    Ia menyerukan agar para anggota parlemen dari berbagai negara berani menyatakan bahwa tindakan tersebut tidak dapat diterima dan merupakan pelanggaran hukum.

    “Oleh karena itu, kita harus bergerak untuk memobilisasi sumber daya, membangun dukungan publik, dan mendesak pemerintah kita masing-masing untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan ke Gaza,” kata Puan.

    Tak hanya itu, Puan juga menyinggung upaya pemindahan paksa warga Gaza ke luar wilayah Palestina. Ia menegaskan bahwa komunitas internasional harus menolak rencana Israel yang bertujuan mengusir rakyat Palestina dari tanah kelahirannya.

    Tolak Relokasi“Kita harus dengan tegas menolak segala bentuk pemindahan paksa warga Palestina. Gaza adalah rumah mereka. Tidak ada usulan untuk merelokasi warga Palestina ke luar tanah mereka yang boleh diterima,” tegas Puan dalam forum tersebut, seperti dilansir dari Emedia DPR Ri

    Lebih lanjut, Puan menyampaikan bahwa masa depan Gaza harus dipersiapkan dengan semangat membangun kembali, tidak hanya dalam bentuk fisik, tetapi juga dalam hal martabat, keadilan, dan harapan. “Pada saat yang sama, kita harus mulai mempersiapkan masa depan. Gaza perlu dibangun kembali tidak hanya dengan batu bata, tetapi dengan martabat, keadilan, dan harapan,” imbuh mantan Menko PMK itu.

    Puan menekankan bahwa rekonstruksi Gaza harus dipimpin langsung oleh Palestina berdasarkan kebutuhan dan prioritas mereka sendiri. Ia menilai komunitas internasional perlu mendukung proses tersebut tanpa mengendalikannya.

    “Mengingat beratnya situasi, kami menyerukan kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengerahkan pasukan penjaga perdamaian ke Gaza,” ucap Puan. Ia menambahkan, “Warga sipil harus dilindungi. Stabilitas harus dipulihkan. Dan parlemen harus mendukung dan memperkuat seruan untuk bertindak ini.”

    Seruan untuk Akui PalestinaDi hadapan pimpinan parlemen negara-negara pendukung Palestina, Puan mengingatkan bahwa tujuan akhir forum ini adalah terbentuknya negara Palestina yang berdaulat, damai, dan makmur melalui solusi dua negara. Ia mendorong para delegasi untuk memanfaatkan pengaruh dan otoritas moral masing-masing dalam mendorong pengakuan terhadap Palestina.

    “Pengakuan Palestina adalah langkah penting untuk mengakhiri siklus kekerasan. Pengakuan ini mengirimkan pesan kepada dunia bahwa rakyat Palestina penting, bahwa hak-hak mereka penting,” urai Puan.

    Puan menegaskan bahwa pengakuan tersebut juga mengirimkan pesan bahwa dunia tidak akan lagi mentolerir standar ganda dalam memperlakukan Palestina. “Oleh karena itu, kita perlu bekerja sama melalui forum antar-parlemen untuk memperkuat seruan solusi dua negara. Perdamaian di Gaza tidak hanya penting bagi warga Palestina tetapi juga penting bagi Timur Tengah. Dan perdamaian di Timur Tengah sangat penting bagi stabilitas dunia kita,” jelasnya.

    Serukan Kerja Sama GlobalSebagai sesama anggota parlemen, Puan mengingatkan pentingnya suara dan kekuatan legislatif untuk memengaruhi kebijakan negara masing-masing serta membentuk opini global.

    “Mari kita bekerja dengan keberanian, keyakinan, dan belas kasih untuk mewujudkan perdamaian di Palestina. Mari kita berdiri dengan teguh, berani untuk perdamaian, untuk keadilan, dan untuk rakyat Palestina,” ajaknya.

    Sebelum forum The Group of Parliaments in Support of Palestine resmi dimulai, Puan bersama para pimpinan parlemen lainnya sempat melakukan audiensi dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Di sela acara, Puan juga melakukan pertemuan khusus dengan Ketua Parlemen Palestina.

    Dalam forum ini, Puan didampingi oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR Alex Indra Lukman, Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris, Wakil Ketua Komisi XII Dony Oekon, serta Anggota Komisi III DPR Gilang Dhielafararez.

     

    (*)

  • Janji Prabowo Hapus Outsourcing di Hari Buruh 2025, Ini Kerugian Sistem Alih Daya bagi Karyawan – Halaman all

    Janji Prabowo Hapus Outsourcing di Hari Buruh 2025, Ini Kerugian Sistem Alih Daya bagi Karyawan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Penghapusan sistem kerja outsourcing atau alih daya merupakan salah satu hal yang dijanjikan Presiden RI Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Buruh 2025 atau May Day.

    Adapun penghapusan outsourcing merupakan satu dari enam tuntutan yang diajukan massa buruh saat aksi May Day 2025 di lapangan Silang Monas, Kamis (1/5/2025).

    “Yang pertama (buruh suarakan) adalah hapus outsourcing,” ujar Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam konferensi pers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2025).

    Sistem outsourcing dikenal menimbulkan sejumlah kerugian dan dampak bagi para pekerja, sehingga massa buruh yang tergabung dalam aksi Hari Buruh 2025 lantang menentangnya.

    Kekurangan Outsourcing bagi Karyawan

    Dikutip dari laman Serikat Pekerja Nasional (SPN), berikut kerugian sistem outsourcing bagi buruh/karyawan:

    1. Tidak ada jenjang karir

    Bagi pekerja yang berstatus outsourcing, mereka harus siap mengikuti peraturan dan sistem kontrak perusahaan.

    Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan kondisi tersebut akan mempersulit setiap pekerja untuk mendapatkan posisi yang lebih tinggi. 

    Sehingga, posisi pekerja outsourcing akan hanya mandek sebagai buruh perusahaan yang tidak memiliki jenjang karir.

    2. Masa kerja yang tidak jelas

    Pekerja outsourcing sangat rentan menjadi korban PHK.

    Bahkan, perusaaan bisa melakukan pemecatan dan memutus masa kerja karyawan outsourcing jika perusahaan dalam keadaan kolaps atau bangkrut.

    3. Kesejahteraan tidak terjamin

    Berbeda dengan karyawan tetap, karyawan dengan status outsourcing biasanya tidak begitu diperhatikan kesejahteraannya oleh perusahaan.

    Sebagai contoh, tidak adanya tunjangan yang diberikan perusahaan kepada pekerja outsourcing.

    Gaji yang tidak terlalu besar, ditambah dengan tak ada tunjangan, maka kesejahteraan karyawan outsourcing tidak terlalu terjamin.

    4. Pendapatan yang terbatas

    Karyawan outsourcing juga biasanya mendapat penghasilan bulanan yang tidak terlalu besar dan sangat terbatas.

    Sehingga, mereka kesulitan memperoleh kualitas kehidupan yang lebih baik.

    Apalagi jika kondisi perusahaan tidak stabil, maka ancaman PHK dan kehilangan penghasilan semakin nyata.

    Janji Bakal Bentuk Satgas PHK dan Hapus Outsourcing

    Di hadapan ribuan buruh di lapangan Silang Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025), Prabowo Subianto juga melontarkan janji akan segera membentuk satuan tugas pemutusan hubungan kerja atau Satgas PHK.

    “Atas saran dari pimpinan buruh, Pak Said Iqbal dan Pak Jumhur, kita akan segera membentuk Satgas PHK. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita, pekerja – pekerja di PHK seenaknya. Bila perlu, tidak ragu-ragu kita, negara akan turun tangan,” kata Prabowo, dikutip dari Tribunnews.com.

    Keberpihakan tersebut, kata Prabowo, lantaran buruh selama ini telah setia bersama dirinya. 

    Presiden menyatakan, dari 5 kali ikut Pilpres dengan 4 kali kalah dan sekali menang, buruh selalu berdiri satu garis bersamanya sehingga Prabowo menganggap dirinya sebagai presiden buruh, petani, nelayan dan orang susah.  

    Selain itu, Prabowo berjanji segera menghapus sistem outsourcing.

    Namun ia meminta semua pihak realistis untuk juga menjaga kepentingan investor.

    “Tapi kita juga harus realistis, kita juga harus menjaga kepentingan para investor. Kalau mereka tidak investasi, tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja,” ucap Prabowo.

    Komitmen dalam penghapusan outsourcing akan diambil pemerintah dalam pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional.

    Prabowo menjelaskan, Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional itu akan berperan sebagai penasihat presiden dalam menyusun arah kebijakan terkait ketenagakerjaan, seperti hak dan perlindungan pekerja. 

    “Sebagai hadiah untuk kaum buruh hari ini, saya akan segera membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional,” ujar Prabowo.

    Salah satu tugas Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional adalah mengkaji dan merumuskan mekanisme transisi yang tepat menuju penghapusan sistem outsourcing.

    Komitmen Hapus Outsourcing Kala 18.610 Tenaga Kerja Di-PHK

    Sebelum Prabowo berkomitmen untuk menghapus outsourcing, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) merilis data yang menunjukkan bahwa 18.610 tenaga kerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) pada periode Januari hingga Februari 2025, dikutip dari Kompas.com. 

    Berdasarkan laman resmi Satu Data Kemenaker, Jawa Tengah menjadi provinsi yang paling banyak melakukan PHK, yaitu sekitar 57,37 persen atau 10.677 orang.

    Terbanyak kedua adalah Provinsi Jambi dengan jumlah PHK sebanyak 3.530 tenaga kerja.

    Selanjutnya adalah Provinsi Jakarta, sebanyak 2.650 pekerja.

    Setelah ketiga provinsi tersebut, jumlah PHK di daerah lain tidak ada yang menembus angka 1.000 pada Januari hingga Februari 2025.

    Provinsi-provinsi tersebut adalah Sumatera Utara (2 tenaga kerja), Sumatera Barat (2 tenaga kerja), Sumatera Selatan (25 tenaga kerja), Bangka Belitung (3 tenaga kerja), Kepulauan Riau (67 tenaga kerja), dan Jawa Barat (23 tenaga kerja).

    Selanjutnya, Jawa Timur (978 tenaga kerja), Banten (411 tenaga kerja), Bali (87 tenaga kerja), Kalimantan Tengah (72 tenaga kerja), Sulawesi Selatan (77 tenaga kerja), dan Sulawesi Tenggara (6 tenaga kerja).

    Peringatan Hari Buruh 2025

    Peringatan Hari Buruh 2025 di lapangan Silang Monas, Kamis (1/5/2025) kemarin tidak hanya dihadiri Presiden RI Prabowo Subianto.

    Namun, beberapa pejabat negara lain juga ikut hadir meliputi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Selain itu, ada Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko PMK Pratikno, Menteri P2MI Abdul Kadir Karding, dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. 

    Sementara, perwakilan dari serikat buruh yang hadir adalah Presiden KSPSI Andi Gani, Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat, Presiden KSPSI Said Iqbal, dan Presiden KSBSI Ely Rosita Silaban.

    (Tribunnews.com/Rizki A. Tiara/Danang Triatmojo) (Kompas.com)

  • Coding dan AI Bakal Diajarkan di Sekolah Tahun Depan, Guru Siap? Nasional 29 April 2025

    Coding dan AI Bakal Diajarkan di Sekolah Tahun Depan, Guru Siap? Nasional 29 April 2025

    Coding dan AI Bakal Diajarkan di Sekolah Tahun Depan, Guru Siap?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Mata pelajaran
    coding
    dan
    artificial intelligence
    (AI) akan mulai diberikan kepada siswa kelas 5 SD hingga SMA pada tahun ajaran 2025/2026. 
    Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan, pemerintah akan memastikan para guru yang mengajar mata pelajaran itu sudah tersertifikasi.
    “Kami sekarang sudah melakukan pembicaraan-pembicaraan dengan mitra-mitra terkait,” kata Mukti di Kemenko PMK, Selasa (29/4/2025).
    “Kami juga menyediakan pendanaan untuk
    pelatihan guru

    coding
    dan kecerdasan artifisial,” ujarnya, Senin (28/4/2025).
    Mengingat mata pelajaran coding dan AI ini bukan mata pelajaran wajib, maka guru-guru nantinya akan diberikan kebebasan untuk
    upskilling
    atau menambah kemampuannya.
    “Artinya sekolah yang siap itu nanti kita sediakan kurikulumnya. Nanti, sekolah bisa melatih (gurunya) sendiri atau yang memang nanti memerlukan kami untuk pelatihan, kami juga akan melatih mereka,” ujar Mukti.
    “Seperti sertifikasi, kan model begini sekarang kan belum ada lulusannya, dan kami baru akan mendidik mereka,” lanjut dia.
    Di sisi lain, Mukti juga membuka peran swasta untuk ikut terlibat. Dia mengatakan ada mitra yang sudah menawarkan beasiswa untuk program sarjana.
    “Ada mitra yang sudah menawarkan untuk 1.000 beasiswa bagi mereka yang mengambil program S1. Nah, sekarang guru yang ada ini kita berikan pelatihan AI,” jelasnya.
    “Jadi memang semacam sertifikasi itu yang nanti lebih sebagai kompetensi pendukung yang akan kita berikan, kita buka kesempatan untuk guru yang punya dasar-dasar penggunaan teknologi informasi dan teknologi digital itu,” tegas dia.
    Mengenai biaya, Mukti mengatakan pihaknya akan menggandeng mitra agar program
    upskilling
    ini tidak membebani keuangan guru.
    “Mudah-mudahan tidak (berbayar), karena kami sedang mencari mitra dan sudah ada mitra yang menawarkan pelatihan untuk 1 juta guru untuk pelatihan AI ini,” tegas dia.
    Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyatakan bahwa Indonesia tidak memulai dari nol dalam hal talenta digital.
    “Sebetulnya beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sudah memberikan pembiayaan, ada yang sudah lulus, ada yang masih studi, untuk studi spesifik tentang AI,” ujarnya.
    Menurut Pratikno, ribuan mahasiswa Indonesia juga telah dibiayai LPDP untuk bidang-bidang yang berkaitan dengan teknologi kecerdasan buatan. “Artinya, kita tidak mulai dari nol untuk talenta, juga tidak dari nol untuk regulasi. Ekosistem ini akan terus kita kembangkan,” tegasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Indonesia Harus Jadi AI Developer, Bukan Cuma User

    Indonesia Harus Jadi AI Developer, Bukan Cuma User

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno mengadakan Rapat Tingkat Menteri (RTM) membahas persiapan sumber daya manusia (SDM) unggulan dalam perkembangan artificial intelligence (AI). Pratikno mengetakan Dia ingin masyarakat Indonesia tak hanya menjadi pengguna AI.

    “AI juga jangan sampai tidak disikapi secara kritis dan Indonesia juga harus bukan mata-mata menjadi AI user menjadi smart AI user tapi juga mampu menjadi smart AI developer, menjadi smart AI learner,” ujar Pratikno usai mengadakan rapat di kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Selasa (29/4/2025).

    Pratikno mengatakan SDM yang dimiliki oleh Indonesia punya peluang untuk menjadi pengembang AI. Dia mengatakan hanya tinggal perlu mengembangkan ekosistemnya.

    “Terkait dengan AI ini kan kita tidak start dari nol untuk talenta, kita juga tidak start dari nol untuk regulasi dan kemudian ini ekosistem ini akan terus kita kembangkan,” tutur Pratikno.

    Pratikno mengatakan Indonesia telah memiliki talenta pengembang AI. Hal itu diketahui dari berbagai beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang diberikan untuk studi-studi mengenai AI.

    “Tadi Kepala Dirut LPDP juga menyampaikan sebetulnya beasiswa LPDP sudah memberikan pembiayaan ada yang sudah lulus, ada yang masih sudah studi untuk spesifik studinya tentang AI,” kata Pratikno.

    “Yang terkait dengan AI nah ini kan kita tidak start dari nol untuk talenta, kita juga tidak start dari nol untuk regulasi dan kemudian ini ekosistem ini akan terus kita kembangkan,” kata Pratikno.

    (jbr/jbr)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Puan Minta Program MBG Terus Dievaluasi Buntut Masalah Keracunan dan Dugaan Penggelapan Dana

    Puan Minta Program MBG Terus Dievaluasi Buntut Masalah Keracunan dan Dugaan Penggelapan Dana

    JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti adanya sejumlah persoalan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), seperti keracunan dan dugaan penggelapan dana.

    Ia mendorong pemerintah untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan sehingga program ini dapat betul-betul bermanfaat bagi rakyat, khususnya anak-anak sekolah.

    “Kita memahami program ini masih baru sehingga masih banyak yang harus disempurnakan dan dievaluasi ke depan,” ujar Puan Maharani, Rabu, 23 April.

    Seperti diketahui, belakangan ramai diberitakan adanya sejumlah kasus keracunan siswa usai mengonsumsi menu MBG. Terbaru, kasus keracunan makanan MBG terjadi di Cianjur, Jawa Barat.

    Puan meyakini Pemerintah akan terus berbenah dan mengupayakan agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.

    “Jadi mari kita beri kesempatan kepada Pemerintah untuk menyempurnakan program ini, karena MBG pada dasarnya memiliki tujuan yang baik, khususnya bagi anak-anak kita,” kata Puan. 

    Puan juga mendorong agar Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi mendalam mulai dari sisi standar mutu, keamanan pangan, dan kehigienisan dalam proses penyajian menu MBG yang menjadi program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

    “Perlu dilakukan evaluasi mana-mana saja yang masih kurang. Program yang baik, maka pelaksanaannya pun juga harus baik,” tutur Puan.

    Mantan Menko PMK ini pun menyambut baik niat Presiden Prabowo yang akan melakukan evaluasi dan menyelidiki kasus dugaan penggelapan dana program MBG oleh yayasan berinisial MBN yang dilaporkan oleh mitra dapur di Kalibata, Jakarta Selatan (Jaksel). Puan mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang siap mengusut persoalan ini.

    “Kami sepakat bahwa uang yang dipergunakan untuk rakyat harus tersalurkan dengan baik,” ucap cucu Bung Karno itu.

    Puan mengatakan evaluasi penting agar program MBG benar-benar bisa bermanfaat bagi masyarakat, khususnya anak-anak. Ia memastikan DPR akan terus mengawal dan mengawasi pelaksanaan MBG agar tujuan mulia dari program itu dapat tercapai.

    “Kami di DPR akan terus melakukan pengawalan agar Pemerintah melakukan evaluasi, sehingga nantinya program MBG betul-betul bermanfaat bagi masyarakat terutama untuk anak-anak sehingga dapat bertumbuh sebagai SDM unggul,” sebut Puan.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris meminta Badan Gizi Nasional untuk mengelola program MBG secara akuntabel. Ia mendorong agar BGN melaporkan program MBG secara berkala karena anggarannya besar dan telah disetujui DPR.

    “Kami ingin melihat program ini berjalan baik, apalagi makan bergizi menjadi program strategis Presiden Prabowo,” kata Charles Honoris.

  • Prabowo Bakal Umum Keputusan Sistem Penjurusan SMA Saat Hardiknas Nasional 22 April 2025

    Prabowo Bakal Umum Keputusan Sistem Penjurusan SMA Saat Hardiknas Nasional 22 April 2025

    Prabowo Bakal Umum Keputusan Sistem Penjurusan SMA Saat Hardiknas
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi X DPR RI mengungkapkan bahwa keputusan soal pengembalian sistem penjurusan di SMA bakal diumumkan Presiden
    Prabowo Subianto
    pada
    Hari Pendidikan Nasional
    (Hardiknas), yakni 2 Mei 2025.
    Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menegaskan, pihaknya mendukung penuh rencana pemerintah untuk mengembalikan penjurusan IPA, IPS, hingga Bahasa untuk para siswa SMA.
    “Kami Komisi X menyetujui penjurusan itu. Tapi, lagi-lagi itu akan resmi juga diumumkan pada tanggal 2 Mei 2025,” ujar Lalu, usai rapat tertutup dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdu Mu’ti di Gedung DPR RI, Selasa (22/4/2025).
    “Nah, kenapa ini tertutup? Karena ada kebijakan-kebijakan yang insya Allah akan diumumkan secara resmi oleh Presiden Prabowo, pada 2 Mei 2025, bertepatan dengan Hardiknas,” sambung dia.
    Politikus PKB itu menjelaskan bahwa kebijakan penghapusan sistem penjurusan di SMA berlaku sejak masa Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim.
    Namun, Lalu menilai bahwa kebijakan tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, serta Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003.
    Sementara itu, Abdul Mu’ti mengatakan, dirinya telah diminta oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya untuk melakukan kajian mendalam soal rencana tersebut.
    Secara spesifik, lanjut Mu’ti, Teddy memintanya untuk mendiskusikan pengembalian sistem penjurusan di SMA ini dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Praktino.
    “Insya Allah dalam waktu beberapa hari ke depan kita akan bicara dengan Menko PMK dan hasilnya bagaimana, kami sampaikan kepada Pak Presiden,” ucap Mu’ti.
    Diberitakan sebelumnya, pemerintah berencana mengembalikan penjurusan di jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang diikuti dengan ujian untuk mengukur kemampuan siswa secara objektif.
    Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti telah menyampaikan rencana agar SMA kembali menerapkan penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa.
    Kembalinya penjurusan untuk SMA ini berkaitan dengan Tes Kemampuan Akademik atau Tes Kompetensi Akademik (TKA) sebagai pengganti Ujian Nasional (UN).
    TKA nantinya akan dimulai pada November 2025, sehingga penjurusan kembali diterapkan pada tahun ini.
    “Dalam TKA itu nanti mulai itu ada tes yang wajib yaitu Bahasa Indonesia dan Matematika itu wajib. Untuk mereka yang mengambil IPA, itu nanti dia boleh memilih tambahannya antara Fisika, Kimia, atau Biologi,” kata Abdul Mu’ti seperti yang dikutip Kompas.com, Jumat (11/4/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gibran Ajak Malaysia Kerja Sama Industri Halal-Tangkis Kampanye Negatif Sawit

    Gibran Ajak Malaysia Kerja Sama Industri Halal-Tangkis Kampanye Negatif Sawit

    Jakarta –

    Wakil Perdana Menteri Malaysia Datuk Sri Ahmad Zahid Bin Hamidi sedang melakukan kunjungan ke Indonesia. Siang nanti dia akan melakukan pertemuan langsung dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan.

    Sebelumnya, Ahmad Zahid juga sudah bertemu dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming kemarin. Pertemuan keduanya dilakukan untuk mempererat kolaborasi strategis di berbagai bidang, termasuk ekonomi, industri halal, dan pembangunan manusia.

    Salah satu fokus kerja sama yang dibahas adalah pengembangan industri halal. Gibran mendorong adanya kerja sama produk halal antara Indonesia dan Malaysia, utamanya sinergi dan implementasi lebih lanjut Nota Kesepahaman (MoC) tentang Pengakuan Sertifikasi Halal.

    Gibran juga menekankan Indonesia dan Malaysia sama-sama maju dalam industri makanan halal, farmasi dan kosmetika halal, serta busana adat. Untuk itu dia mengajak Malaysia untuk bersama-sama mendukung kerjasama untuk atasi hambatan tarif dan non tarif.

    “Kemudian juga kerjasama untuk industri halal, karena Indonesia dan Malaysia ini adalah masyarakat muslim yang terbesar di Asia Tenggara,” jelas Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno dalam keterangan pers Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Wakil Presiden (BPMI Setwapres), Selasa (22/4/2025).

    Selain industri halal, penguatan kerjasama ekonomi secara umum juga penting untuk terus dijaga kondusivitasnya. Salah satunya, melalui upaya kolaboratif pada proyek Kapal RoRo (Roll On/roll Off) rute Batam-Johor. Gibran menilai, penguatan kerja sama ini akan berdampak positif terhadap kelancaran logistik dan mobilitas masyarakat di kedua kawasan.

    Terkait sektor minyak kelapa sawit, Gibran mendorong peningkatan kolaborasi untuk memperluas akses pasar global, menangkal kampanye negatif, dan memperkuat peran Dewan Negara-Negara Penghasil Minyak Sawit (Council of Palm Oil Producing Countries).

    Di bidang pembangunan manusia, Gibran menekankan pentingnya memperkuat hubungan antar warga (people-to-people connection), khususnya terkait perlindungan pekerja migran Indonesia di Malaysia. Dia mendorong penguatan sistem perekrutan yang sesuai prosedur, optimalisasi pusat pembelajaran komunitas, dan perluasan akses pendidikan bagi anak-anak pekerja migran.

    (acd/acd)