Xcloud.id

Tag: Muhadjir Effendy

  • Wamenag Temui Jemaah Haji RI di Makkah, Ajak Jaga Kesehatan Jelang Wukuf

    Wamenag Temui Jemaah Haji RI di Makkah, Ajak Jaga Kesehatan Jelang Wukuf

    Makkah –

    Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Muhammad Syafii bersama rombongan Amirul Hajj menemui jemaah haji Indonesia di hotel. Syafii mengajak seluruh jemaah haji menjaga kesehatan jelang wukuf di Arafah.

    Syafii didampingi sejumlah anggota Amirulhaj, antara lain Muhadjir Effendy hingga Amirsyah Tambunan. Syafii awalnya mengatakan Amirulhaj diberi tugas untuk mendampingi para jemaah haji RI di Saudi dan memastikan seluruh layanan berjalan baik.

    “Alhamdulillah sampai saat ini saya belum mendapat keluhan tentang penerbangan, bahkan lebih tepat waktu dari tahun lalu,” ucap Syafii di Hotel 312, Makkah, Minggu (1/6/2025).

    Syafii kemudian berkelakar dengan mengatakan hotel tempat jemaah menginap saat ini lebih baik dari rumahnya. Dia mengatakan rumahnya tak memiliki karpet tebal seperti di hotel.

    Dia kemudian bercerita momen dirinya naik haji saat berusia 37 tahun. Dulu, katanya, hotel tempatnya menginap belum dilengkapi AC dan lift.

    Wamenag Romo Muhammad Syafii bersama rombongan Amirul Hajj menemui jemaah haji Indonesia di hotel. (Haris/detikcom)

    Dia menyebut satu kamar dihuni 14 orang. Sementara saat ini satu kamar hanya dihuni tiga sampai lima orang, dilengkapi AC, toilet dan juga ada lift.

    “Sampai mau pulang saya urusin koper. Sekarang koper walau agak lama diurusin kan pak? Dulu nggak, kami ambil sendiri. Dulu sampai mimisan, berdarah baju saya. Jemaah itu bilang ‘Udah pak ustaz kami aja. Saya bilang nggak apa-apa, saya buang baju itu saya ganti kaus,” ujar Syafii.

    “Bertekadlah dengan sungguh-sungguh bahwa pulang dari sini kita semakin bertakwa kepada Allah,” ujarnya.

    Syafii kemudian menjelaskan soal ciri haji mabrur. Dia menyebut haji yang mabrur berarti semakin menunjukkan ketakwaan kepada Allah.

    Syafii kemudian berdialog dengan jemaah. Dia bertanya soal layanan kesehatan yang kini harus dilaksanakan oleh rumah sakit Arab Saudi.

    “Sepanjang yang berlangsung di sini itu ada nggak dampaknya?” tanya Syafii.

    Salah satu jemaah mengatakan ada pos kesehatan di hotel. Menurutnya, layanan kesehatan seperti pemeriksaan bagi jemaah telah diberikan lewat pos kesehatan itu. Dia juga menyebut ada jemaah yang dirujuk ke rumah sakit untuk mendapat perawatan lebih lanjut.

    Syafii kemudian mengingatkan petugas medis di Hotel 312 untuk memberi bantuan urusan kesehatan kepada jemaah. Asal, katanya, bantuan itu tidak bertentangan dengan aturan Arab Saudi.

    “Kalau sudah tak tertangani, yakinkan dia, antar ke rumah sakit,” ujar Syafii.

    Syafii pun meminta jemaah haji untuk selalu menjaga kesehatan menjelang puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina (Armuzna). Dia berdoa agar seluruh jemaah haji RI menjadi haji yang mabrur.

    “Jaga kesehatan, jaga semangat,” tuturnya.

    Anggota Amirulhaj, Amirsyah Tambuhan, mengajak jemaah haji bersabar. Dia mengatakan sabar merupakan hal penting yang harus diterapkan umat Islam.

    “Kalau koper tercecer, sabar nggak? Kalau pisah tempat suami istri sabar nggak?” tanya Amirsyah.

    “Sabar,” jawab jemaah.

    Dia mengatakan jemaah haji harus saling mengingatkan untuk bersabar. Dia mengatakan jemaah telah diberi waktu untuk melaksanakan haji sehingga harus bersabar dan memanfaatkan waktu dengan baik.

    “Gampang ucapin sabar, tapi mari sekarang kita praktikkan bersama-sama,” ujar Amirsyah.

    (haf/idn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Menko PMK Tindaklanjuti Putusan MK Soal SD-SMP Swasta Gratis

    Menko PMK Tindaklanjuti Putusan MK Soal SD-SMP Swasta Gratis

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno akan segera berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait guna menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ihwal kewajiban pemerintah membiayai pendidikan dasar di sekolah negeri dan swasta.

    Menurutnya, putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024 soal frasa “tanpa memungut biaya” dalam Pasal 34 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, selaras dengan Pasal 32 ayat (2) UUD 1945 yang tidak membedakan jenis penyelenggara pendidikan.

    “Putusan MK ini menegaskan kembali amanat konstitusi bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara. Negara bertanggung jawab untuk memastikan akses pendidikan dasar yang adil dan inklusif untuk seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (1/6/2025).

    Dikatakannya, putusan MK itu akan memperluas akses pendidikan dan menghapus hambatan ekonomi, terutama bagi keluarga tak mampu yang anaknya bersekolah di swasta akubat keterbatasan daya tampung sekolah negeri.

    Sebab itu, lanjutnya, Kemenko PMK akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk membahas strategi pengimplementasian putusan MK tersebut.

    Adapun, strategi yang dimaksud mencakup penyesuaian regulasi, skema pembiayaan baru yang lebih adil bagi sekolah swasta, penguatan tata kelola, dan evaluasi serta penyesuaian anggaran agar pendidikan dasar benar-benar bebas biaya dan menjangkau semua anak, termasuk yang berada di luar sistem formal, dan anak tidak sekolah.

    “Menko PMK menilai putusan MK ini merupakan momentum penting untuk memperkuat komitmen negara dalam menjamin pendidikan dasar yang merata, inklusif, dan berkualitas bagi semua anak Indonesia,” tutup Pratikno.

    Sependapat, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya juga mengatakan pemerintah segera menjadwalkan pembahasan lanjutan dengan Kementerian terkait guna menelusuri pos dana yang bisa dialokasikan. 

    “Segera dilakukan pembahasan dengan Kementerian Pendidikan Dasar untuk menyisir pos dana yang bisa dialokasikan,” katanya kepada wartawan melalui pesan teks, Jumat (30/5/2025).

    Menurutnya, implementasi kebijakan pemerintah membiayai pendidikan dasar di sekolah swasta membutuhkan pembahasan serius, terutama terkait sumber pendanaannya. Bima menyebutkan bahwa pembiayaan akan sangat membebani anggaran daerah.

    “Yang jelas akan menyedot anggaran besar. APBD akan kesulitan. Belum memungkinkan kalau diterapkan tahun ini. Harus dibicarakan dulu dengan kementerian,” ujarnya.

  • Menteri hingga Penasihat Presiden Jadi Amirull Hajj, Menag: Ini Amanah Negara Nasional 31 Mei 2025

    Menteri hingga Penasihat Presiden Jadi Amirull Hajj, Menag: Ini Amanah Negara Nasional 31 Mei 2025

    Menteri hingga Penasihat Presiden Jadi Amirull Hajj, Menag: Ini Amanah Negara
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Agama (Menag) RI
    Nasaruddin Umar
    mengingatkan para menteri hingga penasihat presiden bahwa mereka ditunjuk menjadi
    Amirul Hajj 2025
    untuk menjalankan amanah negara.
    Nasaruddin menegaskan bahwa delegasi Amirul Hajj harus memastikan jemaah haji mendapatkan pelayanan terbaik, bukan sekadar kunjungan biasa.
    “Ini bukan hanya kunjungan biasa. Kita mengemban amanah negara untuk memastikan jemaah mendapat pelayanan terbaik. Kita harus satu langkah, satu strategi, dan satu komitmen,” kata Nasaruddin di Jeddah, dikutip dalam keterangannya, Sabtu (31/5/2025).
    Menag mengingatkan, tugas Amirul Hajj tidak hanya untuk mengawasi, tetapi juga membangun diplomasi dengan otoritas Arab Saudi.
    “Amirul Hajj memperkuat reputasi pelayanan haji Indonesia, serta merespons setiap dinamika lapangan secara cepat dan bijak,” kata dia.
    Nasaruddin ingin memastikan bahwa keberadaan Amirul Hajj dirasakan manfaatnya oleh jemaah haji Indonesia.
    Ia menyebutkan, pemerintah Arab Saudi akan melakukan intervensi langsung jika terjadi kendala teknis dari pihak penyedia layanan.
    “Ada kesepahaman yang baik. Tapi kita juga harus paham batasan hukum nasional Saudi. Maka komunikasi dan koordinasi lintas tim menjadi sangat penting,” ujar Nasaruddin.
    Nasaruddin menambahkan,  ada peran 22 Musytasyar Dini yang menyertai Amirul Hajj, sebagian di antaranya adalah
    ulama perempuan
    .
    Ulama perempuan
    dipilih sebagai Musytasyar Dini sebagai upaya pendekatan fikih yang responsif terhadap kebutuhan mayoritas jemaah perempuan.
    Sebagai informasi, delegasi Amirul Hajj 2025 diisi sejumlah tokoh dari berbagai latar belakang, baik pemerintahan, ormas keagamaan, hingga akademisi.
    Mereka adalah Wamenag Muhammad Syafi’i, Kepala BP Haji Mochammad Irfan Yusuf, Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak, Penasihat Presiden Bidang Haji Muhadjir Effendy, Penasihat Khusus Presiden Dudung Abdurachman, Kepala BPOM Taruna Ikrar, Menhub Dudy Purwagandhi, dan Menteri PPPA Arifah Fauzi.
    Kemudian, Sekjen MUI Amirsyah Tambunan, Khatib Aam PBNU Ahmad Said Asrori, Ketua PP Muhammadiyah Syamsul Anwar, Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Arif Satria, Sekretaris Dirjen Pendidikan Islam Arskal Salim, Sekjen Kementerian Agama Kamaruddin Amin, serta Tenaga Ahli Menteri Agama Jojon Novandri.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • SD-SMP Swasta Gratis Diusulkan Bertahap, Pemerintah Segera Koordinasi Nasional 31 Mei 2025

    SD-SMP Swasta Gratis Diusulkan Bertahap, Pemerintah Segera Koordinasi Nasional 31 Mei 2025

    SD-SMP Swasta Gratis Diusulkan Bertahap, Pemerintah Segera Koordinasi
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua
    Komisi X
    DPR Hetifah Sjaifudian mengusulkan, penerapan secara bertahap implementasi putusan
    Mahkamah Konstitusi
    (MK) Nomor 3/PUU-XXIII/2025 yang memerintahkan negara menggratiskan pendidikan dasar di sekolah negeri dan swasta.
    Fase pertama atau untuk jangka pendek, pemerintah dapat memulainya dari SD dan SMP swasta yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
    “Mungkin pertama, dalam jangka pendek, prioritas fase pertama, awal fokus ke
    sekolah swasta
    yang berbiaya rendah di daerah-daerah tertinggal, yang terpencil, pedalaman,” kata Hetifah dalam program Obrolan News Room Kompas.com, Jumat (30/5/2025).
    Pada fase pertama ini, pemerintah dapat menyasar sekolah-sekolah swasta yang dikelola organisasi keagamaan.
    Sebab, banyak dari sekolah-sekolah tersebut membutuhkan bantuan dana untuk menjalankan operasionalnya.
    “Di situ banyak yayasan-yayasan seperti tadi Muhammadiyah, juga Yayasan Pendidikan Kristen di Papua, atau daerah-daerah lainnya yang juga memang membutuhkan sokongan pendanaan kalau ini digratiskan,” ujar Hetifah.
    Setelah itu, pemerintah dapat melakukan evaluasi terhadap fase pertama tersebut dan melanjutkannya ke fase jangka panjang.
    “Kemudian fase jangka panjangnya baru perluasan kepada sekolah-sekolah lain dengan evaluasi berkala,” ujar Hetifah.
    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan, pemerintah menyikapi serius putusan MK Nomor 3/PUU-XXIII/2025, yang menegaskan negara wajib membiayai pendidikan dasar di sekolah negeri dan swasta.
    Karenanya, koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) akan dilakukan dalam merumuskan implementasi putusan tersebut.
    “Kita perlu strategi yang presisi dan terukur. Semangat afirmatif perlu dijabarkan dalam detail kebijakan yang implementatif,” ujar Pratikno dalam keterangan resminya, Jumat (30/5/2025).
    Pratikno memandang, putusan MK Nomor 3/PUU-XXIII/2025 merupakan amanat Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
    “Putusan MK ini menegaskan kembali amanat konstitusi bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara,” ujar Pratikno.
    Putusan tersebut juga akan memperluas akses pendidikan dan menghapus hambatan ekonomi. Khususnya bagi keluarga tidak mampu yang menyekolahkan anaknya di sekolah swasta, karena keterbatasan daya tampung sekolah negeri.
    “Negara bertanggung jawab untuk memastikan akses pendidikan dasar yang adil dan inklusif untuk seluruh rakyat Indonesia,” ujar Pratikno.
    “Kami akan segera menyelenggarakan koordinasi melibatkan kementerian/lembaga terkait, untuk memastikan keputusan tersebut dapat diimplementasikan dengan aturan dan kebijakan yang presisi di masyarakat,” sambungnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menag Nasaruddin Minta Jemaah Fokus Persiapan Wukuf di Arafah

    Menag Nasaruddin Minta Jemaah Fokus Persiapan Wukuf di Arafah

    Bisnis.com, JEDDAH — Setibanya di Jeddah, Arab Saudi, Kamis (29/5/2025) Amirulhajj, Menteri Agama Nasaruddin Umar langsung mengingatkan jemaah haji Indonesia agar fokus mempersiapkan diri menyambut puncak ibadah haji, yakni wukuf di Arafah.

    Dia menegaskan bahwa keberhasilan ibadah haji sangat ditentukan oleh kesiapan jemaah, baik dari sisi pengetahuan maupun kondisi fisik. 

    “Kita selalu wanti-wanti, seluruh jemaah haji kali ini fokusnya kepada pelaksanaan haji. Jangan sampai kita mengejar sunah tapi gagal mendapatkan yang wajib,” kata Nasaruddin. 

    Menag pun menekankan pentingnya pemahaman yang benar terkait syarat dan rukun haji. Menurutnya, pelayanan jemaah tidak hanya menyangkut logistik seperti konsumsi, transportasi, dan akomodasi, tetapi juga mencakup pembinaan ibadah yang mendalam.

    “Boleh jadi makanan, hotel, dan kendaraan kita siapkan dengan baik. Tapi kalau rukunnya tidak dikerjakan atau syarat hajinya tidak terpenuhi, maka ibadahnya bisa tidak sah. Ini yang harus kita jaga,” katanya. 

    Untuk itu, Kementerian Agama memperkuat layanan pembinaan ibadah melalui musytasyar dinni (konsultan ibadah), petugas kloter, serta para pembimbing dari Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH). 

    Nasaruddin menyampaikan bahwa kehadiran Amirulhaj membawa misi penting untuk memastikan seluruh layanan jemaah haji Indonesia berjalan optimal, termasuk aspek pelayanan dan pembinaan ibadah.

    Untuk memastikan seluruh jemaah mendapatkan pelayanan ibadah yang optimal, Kemenag melibatkan sekitar 20 ulama dan pakar keagamaan yang tergabung dalam mustasyar diny. 

    “Mustasyar diny ini sudah datang sebelum Amirulhaj tiba, dan kehadiran mereka sangat efektif dalam membimbing ibadah jemaah,” ujar Nasaruddin.

    Menag juga kembali menyoroti pentingnya menjaga kesehatan menjelang wukuf di Arafah. Ia mengingatkan agar jemaah tidak memaksakan diri mengejar ibadah sunah, seperti arbain di Madinah, jika kondisi fisik tidak memungkinkan.

    “Jangan sampai karena mengejar sunah, jemaah justru kelelahan dan tidak sanggup menjalani wukuf di Arafah. Kita harus utamakan yang wajib,” ujarnya.

    Dia juga meminta para petugas agar membantu jemaah membuat prioritas ibadah dengan bijak, serta memastikan mereka mendapatkan informasi dan arahan yang tepat.

    Koordinasi antar petugas dan pimpinan kloter terus diperkuat. Laporan perkembangan lapangan juga rutin disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurut Menag, Presiden menyampaikan apresiasi atas kerja keras semua pihak dalam penyelenggaraan haji tahun ini.

    Kedatangan Menag disambut oleh Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi Abdulaziz, Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah Hilman Latief, Konjen RI Jeddah Yusron B. Ambary, serta jajaran Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi. 

    Turut mendampingi Menag, Wakil Menteri Agama sekaligus Naib Amirul Haj Romo Muhammad Syafi’i. Turut menyertai pula beberapa anggota Amirulhaj seperti Muhadjir Effendy, Amirsyah Sanusi Tambunan, Dudung Abdurachman, serta Arifatul Choiri Fauzi.

  • Menko PMK Siapkan Strategi untuk Jalankan Putusan MK soal SD-SMP Gratis Nasional 30 Mei 2025

    Menko PMK Siapkan Strategi untuk Jalankan Putusan MK soal SD-SMP Gratis Nasional 30 Mei 2025

    Menko PMK Siapkan Strategi untuk Jalankan Putusan MK soal SD-SMP Gratis
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno akan segera melakukan koordinasi lintas pihak terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang
    pendidikan dasar gratis
    .
    “Kami akan segera menyelenggarakan koordinasi melibatkan kementerian/lembaga terkait, untuk memastikan keputusan tersebut dapat diimplementasikan dengan aturan dan kebijakan yang presisi di masyarakat,” kata Pratikno dalam keterangan resmi, Jumat (30/5/2025).
    Adapun putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024 menyatakan bahwa frasa “tanpa memungut biaya” dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, harus dimaknai berlaku bagi semua penyelenggara pendidikan dasar, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat.
    Adapun keputusan MK tersebut dinilai selaras dengan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 yang tidak membedakan jenis penyelenggara pendidikan.
    “Putusan MK ini menegaskan kembali amanat konstitusi bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara,” kata dia.
    “Negara bertanggung jawab untuk memastikan akses pendidikan dasar yang adil dan inklusif untuk seluruh rakyat Indonesia,” tambahnya.
    Menurut Pratikno, keputusan tersebut akan memperluas akses pendidikan dan menghapus hambatan ekonomi, terutama bagi keluarga tidak mampu yang anaknya bersekolah di swasta akibat keterbatasan daya tampung sekolah negeri.
    Ia menegaskan bahwa pemerintah harus menyikapi putusan ini secara serius, terutama dari sisi regulasi dan pembiayaan. Kemenko PMK akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk menyiapkan strategi implementasi. 
    “Kita perlu strategi yang presisi dan terukur. Semangat afirmatif perlu dijabarkan dalam detail kebijakan yang implementatif,” tegasnya.
    Menko PMK menjelaskan, strategi tersebut mencakup penyesuaian regulasi, skema pembiayaan baru yang lebih adil bagi sekolah swasta, penguatan tata kelola, serta evaluasi dan penyesuaian anggaran agar pendidikan dasar benar-benar bebas biaya dan menjangkau semua anak, termasuk yang berada di luar sistem formal, dan anak tidak sekolah (ATS).
    Pemerintah juga memberikan perhatian serius terhadap jutaan anak usia sekolah yang saat ini belum mengakses pendidikan.
    Berdasarkan data Kemendikdasmen, tercatat terdapat 3,9 juta anak tidak bersekolah, 881.168 anak putus sekolah, 1.027.014 anak sudah lulus namun tidak melanjutkan, dan 2.077.596 anak belum pernah bersekolah. 
    Dalam kesempatan sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan, pihaknya tengah mengkaji dan menganalisis putusan MK tersebut.
    “Perlu ada koordinasi lintas pihak, termasuk dengan sekolah swasta dan pemerintah daerah untuk menerapkan keputusan ini,” tegas Abdul Mu’ti.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tiba di Arab Saudi, Menag Nasaruddin: Pertahankan Reputasi Jemaah Terbaik Sedunia

    Tiba di Arab Saudi, Menag Nasaruddin: Pertahankan Reputasi Jemaah Terbaik Sedunia

    Bisnis.com, JEDDAH — Menteri Agama RI Nasaruddin Umar bersama rombongan Amirulhajj alias pemimpin Misi Haji Indonesia di Arab Saudi, tiba di Bandara Internasional King Abdulaziz, Jeddah, Kamis (29/5/2025) malam sekira pukul 23:00 Waktu Arab Saudi (WAS). 

    Tampak mendampingi Menag diantaranya Penasehat Khusus Presiden Urusan Haji Muhadjir Effendy, Wakil Menteri Agama Muhammad Syafii, Menteri Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan Arifatul Choiri Fauzi, dan lainnya. 

    Dalam keterangan persnya di Bandara Jeddah, Nasaruddin kembali menekankan posisi Indonesia sebagai penyumbang jemaah haji terbanyak, tahun ini mencapai 203.320 orang atau sekitar seperlima dari jemaah seluruh dunia. Jumlah yang besar menjadikan jemaah Indonesia paling disorot oleh Pemerintah Arab Saudi. 

    Dia meminta seluruh jemaah Indonesia menjaga reputasi sebagai masyarakat yang tertib aturan, sehingga menjadi teladan bagi jemaah lainnya dari seluruh dunia. 

    “Kami mengimbau terus agar jemaah haji Indonesia terus mempertahankan prestasi dan reputasinya yang lalu. Kita tetap jadi jemaah haji yang terbaik,” katanya. 

    Lebih lanjut mengenai operasional penyelenggaraan ibadah haji, Nasaruddin menekankan pentingnya layanan bimbingan terus digalakkan kepada jemaah, terutama jelang puncak ibadah di Arafah, Muzdalifah dan Mina (Armuzna). 

    Pengetahuan mengenai perhajian, lanjutnya, adalah hal yang pokok pada pelaksanaan rukun Islam kelima itu, selain juga layanan akomodasi, transportasi, hingga konsumsi, yang dinikmati para jemaah. 

    “Secara terus menerus, kami akan mengeliminir jemaah-jemaah yang bermasalah hanya karena tidak tahu cara pelaksanaan haji dan umrah, karena ini sangat penting. Boleh jadi kami berikan pelayanan konsumsinya, hotelnya, kendaraannya. Tapi kalau ada rukunnya, syaratnya haji tidak terselesaikan, itu kan percuma,” jelasnya. 

    Operasional penyelenggaraan ibadah haji memasuki hari ke-30, dan akan segera mencapai masa akhir kedatangan jemaah haji reguler gelombang II pada 31 Mei 2025. Pergerakan dan aktivitas jemaah saat ini terkonsentrasi di Makkah. Jemaah calon haji akan digerakkan menuju Arafah pada 4 Juni 2025, untuk kemudian melaksanakan wukuf keesokan harinya, Kamis 5 Juni 2025.

    Hingga Jumat (30/5/2025) pukul 01:15 WAS, sudah sebnyak 192.963 jemaah haji Indonesia tiba di Tanah Suci, yang terbagi ke dalam 496 kelompok terbang (kloter).

    Jumlah jemaah tersebut mencakup 94,91% dari total rencana kedatangan sebesr 203.320 jemaah. Adapun, dari jumlah tersebut, 189.580 jemaah telah tiba di Makkah, dan 1.183 lainnya sedang dalam perjalanan.

  • Ini Daftar Amirul Hajj Musim Haji 2025, Ada Menteri hingga Penasihat Khusus Presiden – Page 3

    Ini Daftar Amirul Hajj Musim Haji 2025, Ada Menteri hingga Penasihat Khusus Presiden – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Agama (Kemrnag) RI membentuk susunan delegasi jemaah haji asal Indonesia atau Amirul Hajj untuk musim haji 2025. Amirul Hajj dipimpin langsung oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar sementara Wamenag Romo Muhammad Syafi’i sebagai Wakil Amirul Hajj.

    “Sesuai dengan undang-undang bahwa Menteri Agama adalah Amirul Hajj, saya sendiri Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia. Kemudian, Wakil Amirul Hajj, Romo Muhammad Syafi’i,” kata Nasaruddin, dalam konferensi pers di Kantor Kemenag, Jakarta Pusat, Kamis (29/5/2025).

    Pada hari ini, Amirul Hajj terbang ke Saudi untuk memastikan jemaah haji Indonesia mendapatkan pelayanan terbaik.

    “Sesuai UU Nomor 8 Tahun 2019, Amirul Hajj bertugas memimpin misi haji Indonesia dalam melaksanakan tugas diplomasi haji di Arab Saudi selama musim haji,” tutur Nasaruddin.

    “Kita akan bertemu dengan sejumlah otoritas di Arab Saudi untuk mendiskusikan berbagai macam penyelenggaraan haji terutama di masa-masa akan datang,” sambungnya.

    Berikut daftar Amirul Hajj Indonesia pada musim 2025:

    Ketua Amirul Hajj: Nasarudin Umar (Menteri Agama)

    Wakil Ketua Amirul Hajj: Romo Muhammad Syafi’i (Wakil Menteri Agama)

    Sekretaris Amirul Hajj: Arskal Salim (Sesditjen Pendidikan Islam Kemenag)

    Wakil Sekretaris Amirul Hajj: Jojon Novandri (Tenaga Ahli Kemenag)

    Anggota Amirul Hajj dari Kalangan Menteri dan/atau Kepala Badan:

    1. Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi

    2. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PPPA) Arifatul Choiri Fauzi

    3. Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Mochamad Irfan Yusuf

    4. Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak

    5. Kepala BPOM Taruna Ikrar

    6. Penasihat Khusus Presiden Urusan Haji Muhadjir Effendy

    7. Penasihat Khusus Presiden Urusan Pertahanan Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman.

    Anggota Amirul Hajj dari kalangan organisasi Islam:

    1. Sekjen MUI Amirsyah, Sanusi Tambunan

    2. Katib ‘Aam PBNU, Ahmad Said Asrori

    3. Ketua PP Muhammadiyah, Syamsul Anwar

    4. Ketum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) sekaligus Rektor IPB University, Arif Satria.

     

  • Merayakan Indonesia: Budaya dan Kopi Nusantara Dipamerkan di World Expo 2025 Osaka

    Merayakan Indonesia: Budaya dan Kopi Nusantara Dipamerkan di World Expo 2025 Osaka

    Liputan6.com, Jakarta – Indonesia menampilkan gelaran National Day di World Expo 2025 Osaka pada Selasa (27/5/2025), dengan pertunjukan budaya, kuliner khas Nusantara, serta diplomasi kopi yang menyatukan warisan, rasa dan masa depan. Acara ini dibuka dengan parade budaya dari Grand Ring di Yumeshima, menuju National Day Hall, dengan menampilkan Ondel-Ondel Betawi, Reog Ponorogo dan tarian daerah dari berbagai penjuru Indonesia.

    Parade National Day Indonesia dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, didampingi oleh Ketua Umum Dekranas Selvi Gibran Rakabuming dan Wakil Menteri Bappenas Febrian A. Ruddyard.

    Acara ini dihadiri Ketua Komisi IV DPR Republik Indonesia, Titiek Soeharto dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur, Emil Dardak. Dalam pidatonya, Pratikno menyampaikan bahwa World Expo menjadi panggung penting untuk membangun persepsi dunia tentang Indonesia masa kini. 

    “Sebagai negara kepulauan, Indonesia dan Jepang memiliki sejarah panjang sebagai mitra di bidang pembangunan, pemulihan dan ketangguhan. Mulai dari perdagangan, infrastruktur, pendidikan, teknologi hingga lingkungan, kolaborasi kita telah teruji oleh waktu. Kini, saatnya kita menjawab tantangan masa depan melalui inovasi berkelanjutan,” ujar Pratikno.

    Harmoni suara dan gerak Panggung utama National Day Indonesia, menghadirkan penampilan terbaik dari talenta Indonesia yang dipandu oleh Tantowi Yahya, seniman, komunikator dan mantan Duta Besar RI untuk Selandia Baru.Rangkaian pertunjukan dimulai dengan Cecep Arif Rahman dan Padepokan Kasundan yang menampilkan seni pencak silat dalam format pertunjukan teatrikal.

    Dilanjutkan oleh Endah Laras yang membawakan lagu ikonik “Bengawan Solo” dalam dua bahasa yakni Indonesia dan Jepang sebagai bentuk penghormatan terhadap hubungan budaya Indonesia-Jepang.Suasana kemudian berubah menjadi lebih modern melalui penampilan Tulus yang membawakan tiga lagu, termasuk “Tujuh Belas” yang dikolaborasikan dengan Papermoon Puppet Theatre.

    Teater boneka asal Yogyakarta ini dikenal secara global melalui karya-karya kontemporer tanpa dialog yang menyentuh dan penuh makna sosial. Sebagai penutup, Putri Ariani, penyanyi muda penyandang disabilitas yang dikenal dunia melalui bakat dan semangatnya, membawakan “Indonesia Pusaka” dengan penuh penghayatan, menutup perayaan dengan semangat kebangsaan yang menggugah.

    Dalam jamuan makan malam resmi, para tamu undangan menikmati nasi nusantara, hidangan khas yang menyatukan nasi daun jeruk, ayam bakar, telur balado, mie goreng Jawa, kerupuk, lalapan segar, dan sambal bajak yang merupakan representasi keragaman rasa dan budaya Indonesia. Melengkapi suguhan khas nusantara, Yayasan Pendidikan Pengembangan Perkopian Indonesia (Kappi) menyajikan suguhan kopi Mandheling kepada para undangan.

    “Kami optimistis partisipasi KAPPI dapat membantu mempromosikan Indonesia kepada masyarakat global, khususnya para pengunjung World Expo Osaka 2025, melalui suguhan secangkir kopi sebagai bagian dari budaya Indonesia. Kopi unggulan Indonesia seperti kopi Mandheling, Toraja dan Bali Kintamani, telah kami perkenalkan sejak awal expo ini dibuka, ” ujar Roby Wibisono, selaku perwakilan Kappi.

    Di Temanggung, Jawa Tengah, selain terkenal dengan tembakau dan kopi, ternyata juga menyimpan keindahan alam di kaki Gunung Sindoro, bernama Taman Wisata Alam Posong. Selain terkenal dengan udaranya yang dingin, Taman Wisata Alam Posong juga terkenal…

  • DPR Dukung Efisiensi Anggaran Pemerintahan Prabowo Berlanjut di 2026

    DPR Dukung Efisiensi Anggaran Pemerintahan Prabowo Berlanjut di 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendukung rencana efisiensi anggaran belanja negara yang akan berlanjut pada 2026.

    Ketua DPR, Puan Maharani menyebut selama kebijakan pemerintah itu memang baik untuk rakyat, maka pihaknya akan mendukung hal tersebut.

    “Efisiensi anggaran, selama itu memang baik untuk rakyat, DPR akan mendukung, karena kita lihat dulu dari postur yang terbaru bagaimana, yang pasti sebanyak-banyaknya adalah untuk kesejahteraan rakyat,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip Senin (26/5/2025).

    Lebih lanjut, Puan memastikan bahwa DPR akan ‘memelototi’ pelaksanaan APBN ahar pengelolaan oleh pemerintah sesuai dengan akuntabilitas yang ada.

    “Jadi ya itu nanti akhir bulan ini Kementerian Keuangan, minggu depan pandangan fraksi, kemudian nanti pemerintah akan memberikan jawabannya kembali terkait dengan pandangan dari semua fraksi,” terang mantan Menko PMK itu. 

    Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan efisiensi anggaran belanja negara akan berlanjut pada tahun depan. 

    Kepastian itu disampaikan Sri Mulyani usai memaparkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026 dalam rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat Selasa (20/5/2025). 

    “Pasti dilakukan [efisiensi] itu tadi. Jadi kalau mau disampaikan, jawaban saya tegas dilakukan,” ujar Sri Mulyani usai rapat paripurna DPR.  

    Dia menuturkan, pihaknya punya dua bulan untuk menyusun anggaran kementerian/lembaga dalam Rancangan APBN atau RAPBN 2026. Menurutnya, RAPBN 2026 akan disusun berdasarkan evaluasi anggaran kementerian/lembaga tahun ini. 

    “Jadi kinerja dari kementerian/lembaga dan langkah-langkah efisiensi mereka tentu akan masuk di dalam pertimbangan untuk penyusunan pagu dari anggaran APBN,” ungkapnya.